KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725061, Faksimile 5725484, Tromol Pos 1303 NOMOR TAHUN 2016 Laman: www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2017 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang
Mengingat
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Sarana Pembelajaran Sanggar Kegiatan Belajar Tahun 2017; : 1.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 2.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
- 2Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/ RENOVASI GEDUNG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2017.
Pasal 1 Petunjuk teknis Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini. Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017 Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Agus Salim NIP 196308311988121001
- 3SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN PENDIDIKAN
DIREKTUR ANAK
JENDERAL
USIA
DINI
DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PEMBANGUNAN
REHABILITASI
/
RENOVASI
DAN GEDUNG
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak era sebelum otonomi daerah, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dibentuk sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan nonformal di setiap kabupaten/kota. Selain memiliki peran menyelenggarakan pendidikan nonformal, SKB juga menjadi contoh dan pengendalian mutu program-program pendidikan nonformal. SKB sebagai penyelenggara program-progra pendidikan nonformal, fungsi SKB meliputi; a) pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; b) pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; c) pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga,
d)
pembuatan
percontohan
berbagai
program
dan
pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, e) penyusun dan pengadaan sarana belajar
- 4muatan
lokal,
f)
pengadaan
sarana
dan
fasilitas
belajar,
g)
pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, h) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, i) pengelolaan urusan tata usaha sanggar. Sejak otonomi daerah posisi SKB diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
termasuk
sarana-prasarana,
ketenagaan,
dan
pembiayaannya. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak era otonomi daerah, tugas pokok dan fungsi SKB tidak berubah dan masih merujuk pada tugas pokok dan fungsi SKB sebelum otonomi daerah, namun banyak fungsi SKB yang berbenturan dengan tugas dari dinas pendidikan setempat, mengalami tumpang-tindih dengan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), dukungan pendanaan, ketenagaan dan sarana-prasarana SKB sangat rendah bahkan tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional SKB. Jumlah tenaga fungsional terus berkurang, pamong belajar rata-rata kurang dari 6 orang. Sarana dan prasarana SKB jauh dari kesan lembaga pemerintah yang representatif karena tidak memperoleh dana perawatan yang cukup. Banyak SKB yang tidak melaksanakan fungsinya bahkan sebagian besar menjadi penyelenggara program PAUD dan Dikmas bantuan dari pusat. Beberapa SKB ditutup dan sarana-prasarananya oleh pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Sejalan dengan regulasi pemerintah yang terus berkembang dan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan nonformal dan pembatasan tugas pemerintah pusat, maka status, kedudukan dan fungsi SKB harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah pusat (Ditjen PAUD dan Dikmas) memiliki kewenangan untuk membuat acuan perubahan SKB menjadi satuan pendidikan nonformal yang dapat
- 5menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan kinerja SKB. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih fungsi SKB sebagai satuan pendidikan dan dijelaskan dalam Peraturan Dirjen PAUD-Dikmas nomor 1453 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal SKB, maka SKB memiliki fungsi: 1) pembentuk kelompok belajar; 2) penyelenggara pembelajaran program PAUD-Dikmas; 3) pembimbing program PAUD dan Dikmas; 4) pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media pembelajaran; 5) penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUDDikmas; 6) penyelenggara program percontohan; 7) penyelenggara desa binaan; 8) pelaksana pengabdian masyarakat; 9) pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik; dan 10) pelaksana administrasi SKB. Untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas SKB sebagai satuan pendidikan,
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Keaksaraan
dan
Kesetaraan berupaya mendorong kesiapan SKB untuk menjadi satuan pendidikan nonformal. Salah satu upaya adalah dengan memberikan bantuan pembangunan gedung baru dan rehabilitasi/renovasi gedung untuk memperkuat program pelayanan pendidikan PAUD dan Dikmas di SKB.
B. Dasar Hukum Dasar
hukum
pemberian
bantuan
pembangunan
dan
rehabilitasi/renovasi gedung SKB dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut: 1.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 62.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
5.
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Pemerintah/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK 173/PMK.05/2016;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran
- 72016 Nomor: DIPA-023.05.1.666866/2016 Tanggal 7 Desember 2016 dan perubahannya.
C. Tujuan Petunjuk Teknis Petunjuk teknis bantuan pembangunan
dan rehabilitasi/renovasi
gedung SKB disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan berkaitan dengan: 1. prosedur pengajuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB; 2. pelaksanaan
program
bantuan
pembangunan
dan
rehabilitasi/renovasi gedung SKB; 3. pengelolaan dana bantuan agar dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan terhindar dari penyimpangan.
- 8BAB II PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG SKB TAHUN 2017 A. Pengertian Berikut beberapa pengertian dalam bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB sebagai berikut: 1. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai alih fungsi dari unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota; 2. Pembangunan gedung adalah pembuatan atau penambahan bangunan gedung baru pada SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan pendidikan nonformal (SPNF-SKB); 3. Rehabilitasi adalah perbaikan gedung/bangunan SKB yang telah rusak sebagaian sesuai dengan tingkat kerusakannya tanpa mengubah fungsi; 4. Renovasi gedung adalah perbaikan gedung/bangunan SKB dengan mengubah bentuk dan/atau menambahkan komponen bangunan sehingga fungsinya dapat tetap atau berubah; 5. Bantuan pembangunan gedung dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
dipergunakan
yang
sebagai
rehabilitasi/renovasi
disalurkan biaya
gedung
penjaminan mutu kelembagaan.
kepada
SPNF-SKB
pembangunan
dalam
rangka
gedung
peningkatan
untuk atau dan
- 9B. Tujuan Tujuan bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB adalah: 1. Melengkapi kebutuhan prasarana (gedung dan infrastruktur) untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas di SPNFSKB; 2. Meningkatkan mutu dan keragaman layanan program PAUD dan Dikmas di SPNF-SKB; 3. Meningkatkan mutu dan standar kelembagaan SPNF-SKB. C. Sasaran Sasaran pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB adalah SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan pendidikan nonformal yang memenuhi kriteria dan persyaratan. D. Bentuk Bantuan 1. Bantuan dana pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB diberikan dalam bentuk paket. Masing-masing SKB dapat mengajukan lebih dari satu paket sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan SKB yang tersedia. Daftar paket bantuan terlampir. 2. Bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB Tahun 2017 diberikan dalam bentuk uang yang digunakan untuk: a. pembangunan gedung/ruang baru atau tambahan; atau b. rehabilitasi/renovasi gedung yang sudah ada. E. Besaran dan Penggunaan Bantuan 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengalokasikan
dana
bantuan
pembangunan
dan
- 10 rehabilitasi/renovasi gedung SKB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar
rupiah).
Alokasi
bantuan
pembangunan
dan
rehabilitasi/renovasi gedung SKB adalah sebagai berikut: a. Pembangunan gedung sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk minimal 10 SKB (paket pembangunan gedung terlampir); b. Rehabilitasi/renovasi gedung SKB sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk minimal 60 SKB; 2. Penentuan besar dana bantuan pembangunan gedung baru atau rehabilitasi/renovasi gedung yang sudah ada didasarkan pada penilaian atas kelayakan proposal dan kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing SKB; 3. Proporsi alokasi penggunaan dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung adalah sebagai berikut: 2. Tabel 1. Alokasi Pengunaan Dana Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Komponen Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung 1. Perencanaan
Maksimal 3%
2. Pengawasan
Maksimal 2%
3. Pengelolaan
Maksimal 1%
4. Konstruksi dan Pelaksananya
Minimal 94%
No.
Keterangan
F. Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan 1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
- 11 2. SKB melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menggunakan format terlampir; 3. Dana bantuan pembangunan gedung baru atau tambahan: a. Tahap I harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana Tahap I diterima di rekening SKB; b. Tahap II harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak dana Tahap II diterima di rekening SKB; 4. Dana bantuan rehabilitasi/renovasi gedung: a. Tahap I harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak dana Tahap I diterima di rekening SKB; b. Tahap II harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak dana Tahap II diterima di rekening SKB; 5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab SKB penerima bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku.
- 12 BAB III TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG, REHABILITASI/RENOVASI SKB TAHUN 2017 A. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan 1. Kriteria Kriteria SKB yang dapat menerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB adalah sebagai berikut: a. Sudah beralih fungsi menjadi satuan pendidikan nonformal berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota; b. Memiliki lahan kosong milik sendiri (milik SKB/milik pemerintah daerah) yang mencukupi untuk membangun gedung baru yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat tanah/akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); c. Memiliki gedung lama yang berdiri di atas lahan milik sendiri (milik SKB/milik pemerintah daerah) untuk direhabilitasi/direnovasi; d. Sudah mempunyai ijin operasional dan NPSN; e. Aktif menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; f. Pada tahun anggaran 2017 tidak sedang atau akan menerima bantuan
program
yang
sejenis
baik
dari
pemerintah
kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.
2. Persyaratan SKB calon penerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB harus mengajukan proposal (format proposal terlampir) dengan melampirkan:
- 13 a. Persyaratan Administratif 1) Surat Keputusan pendirian/alih fungsi
kelembagaan SKB
sebagai satuan pendidikan dari Bupati/Walikota; 2) Surat pernyataan dari Bupati/Walikota/Sekda tentang kesiapan memberikan biaya operasional SKB dan dana dukungan pembelajaran; 3) Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 4) Fotokopi Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional/NPSN; 5) Fotokopi sertifikat tanah (bagi yang mengajukan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi); 6) Surat Keputusan pengangkatan (definitif) Kepala SKB; 7) Pernyataan Kesanggupan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan penandatanganan berita acara serah terima aset hasil bantuan pembangunan SKB (bermaterai Rp. 6.000,-). b. Persyaratan Teknis/Substansi 1) Daftar pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Rencana
pengembangan
program
SKB
sebagai
satuan
pendidikan; 3) Data analisis kebutuhan sarana dan prasarana; 4) Gambar prarencana (denah tampak potongan) dari bangunan baru yang diusulkan beserta estimasi biaya; 5) Gambar
kondisi
awal
bangunan
yang
akan
direhabilitasi/renovasi termasuk hasil analisis/evaluasi tingkat
- 14 kerusakan bangunan yang akan direhabilitasi/direnovasi beserta estimasi biaya; 6) Data program pendidikan yang diselenggarakan dan peserta didik per tingkat/ rombongan belajar; 7) Data proyeksi peserta didik tiap program pendidikan yang diselenggarakan 3 tahun ke depan; 8) Masterplan pembangunan sarana dan prasarana SKB; 9) Tim Pembangunan SKB. B. Pengorganisasian SKB yang akan mengajukan program pembangunan gedung baru atau rehabilitasi/renovasi gedung yang sudah ada, harus menyiapkan Tim Pembangunan SKB (TP-SKB) yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala SKB. Tim Pembangunan terdiri atas: 1) Pengelola Proyek, 2) Perencana, 3) Pelaksana Konstruksi, dan 4) Pengawas Konstruksi. C. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Mekanisme pengajuan dan penyaluran bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB disajikan pada Gambar berikut.
- 15 -
1. Gambar 1. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Ditbindiktara) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB kepada seluruh SKB yang sudah alih fungsi menjadi satuan pendidikan. 2. SKB
yang
mengusulkan
bantuan
pembangunan
atau
rehabilitasi/renovasi gedung SKB membentuk tim pembangunan. Tim pembangunan menyiapkan proposal dan meminta rekomendasi dari Disdik Kabupaten/Kota; 3. Proposal
yang
sudah
mendapat
rekomendasi
Kabupaten/Kota dikirimkan ke Ditbindiktara melalui:
dari
Disdik
- 16 Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud, Gedung C Lantai 1 Jl. Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta U.p. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagan dan Kemitraan, Gedung E Lantai 8 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Proposal yang diterima Ditbindiktara selanjutnya diseleksi oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Kemitraan. Apabila diperlukan, akan dilakukan visitasi lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi lembaga yang disajikan dalam proposal. Seleksi dilakukan secara bertahap hingga kuota yang tersedia terpenuhi. SKB yang lolos penilaian selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh Direktur Bindiktara; 5. SKB yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan diberi bimbingan teknis oleh Ditbindiktara dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Kepala SKB selaku penanggungjawab dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan; 6. Ditbindiktara melaksanakan penyaluran dana bantuan dari KPPN melalui Bank penampung ke rekening SKB penerima bantuan; 7. Setelah dana bantuan diterima, SKB harus segera melaksanakan proses pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung; 8. Selama proses pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung berlangsung, Ditbindiktara akan melakukan monitoring. 9. SKB penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Ditbindiktara berupa: a. Laporan awal bahwa dana sudah diterima yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dana diterima di rekening SKB; b. Laporan perkembangan yang disampaikan setelah pekerjaan mencapai 50%;
- 17 c. Laporan akhir disampaikan maksimal 120 hari setelah dana masuk ke rekening SKB. 10.Setelah selesai pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung, selanjutnya dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BAST-BMN) dari SKB kepada Ditbindiktara dan selanjutnya
dari
Ditbindiktara
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota setempat (format berita acara terlampir). SKB yang sudah menerima bantuan pembangunan gedung baru pada tahun sebelumnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak diperkenankan mengakses bantuan yang sama.
D. Pencairan Dana Proses pencairan dana bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut: 1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. E. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB dijadwalkan sebagai berikut:
- 18 Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Bantuan No. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Sosialisasi Pengajuan Proposal Penilaian dan Verifikasi Lapangan Penandatanganan perjanjian kerjasama dan bimbingan teknis Pelaksanaan Konstruksi Monitoring/Pengawasan Serah terima Pelaporan
1
2
3
Waktu Pelaksanaan 4 5 6 7 8 9
10 11 12
- 19 BAB IV AKUNTABILITAS DAN VERIFIKASI LAPORAN BANTUAN A. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebagai Unit Utama Wilayah Bebas Korupsi (WBK), maka: a. SKB penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Direktur, semua pejabat, dan staf Ditbindikatara tidak menerima gratifikasi maupun pungutan liar yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun. c. Harus dipastikan tidak ada pungli dalam setiap tahap pengusulan dana
sampai
dengan
pelaksanaan
pembangunan
atau
rehabilitasi/renovasi gedung SKB. 2. Pernyataan Kesanggupan SKB sanggup untuk tidak meminjamkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan hasil pekerjaannya kepada pihak lain (format surat pernyataan kesanggupan). 3. Pertanggungjawaban Belanja SKB yang menerima dana bantuan wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB). Format SPTJB terlampir.
- 20 4. Serah Terima Aset BMN/Hasil Pekerjaan a. Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN)/hasil pekerjaan dari Kepala SKB kepada Direktur Bindiktara (format serah terima terlampir); b. Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN)/hasil pekerjaan dari Direktorat Bindiktara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (format serah terima terlampir); c. Aset BMN/hasil pekerjaan SKB yang telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah setempat, operasional dan perawatan selanjutnya
menjadi
tanggung
jawab
pemerintah
daerah
setempat.
B. Laporan Pertanggungjawaban Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB, maka SKB penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Bindikatara melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang meliputi: 1. Laporan Awal Laporan awal wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dana bantuan diterima di rekening SKB. 2. Laporan
Perkembangan
Pembangunan
dan/atau
Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Laporan perkembangan disampaikan setelah Tim Pembangunan menyelesaikan minimal 50% dari total pekerjaan untuk digunakan sebagai dasar pencairan dana bantuan tahap II. Ketentuan pekerjaan telah selesai 50% disahkan oleh pengawas konstruksi.
- 21 3. Laporan Pertanggungjawaban/Laporan akhir Laporan pertanggungjawaban atau laporan akhir disampaikan setelah Tim Pembangunan menyelesaikan 100% pekerjaan. Laporan akhir disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penyelesaian pekerjaan. Kelengkapan laporan awal, laporan perkembangan, dan laporan akhir dapat dibaca pada: a. Buku 1 tentang Panduan Teknis Administrasi Pengelolaan Bantuan Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB, dan b. Buku 2 tentang Panduan Teknis Perencanan, Pelaksanaan dan Pengawasan
Bantuan
Pembangunan
Gedung
dan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB. C. Verifikasi Laporan Direktorat Bindiktara akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Bagi SKB yang tidak menyampaikan laporan lengkap diminta untuk melengkapi dokumen atau dianggap tidak menyampaikan laporan.
- 22 BAB V PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan Indikator
keberhasilan
program
bantuan
pembangunan
dan
rehabilitasi/renovasi gedung SKB adalah: 1. Dana bantuan pembangunan gedung baru tersalurkan kepada minimal 10 SKB dan rehabilitasi/renovasi gedung kepada 60 SKB yang memenuhi persyaratan. 2. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana SKB sesuai dengan kebutuhan dan standar lembaga. 3. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana. B. Supervisi Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB, Direktorat Bindiktara akan melakukan monitoring dan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pelaksanaan, serta pelaporan. Aspek penting yang diperhatikan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi antara lain: 1. Kesesuaian antara usulan dengan spesifikasi pembangunan gedung atau rehabilitasi/renovasi gedung SKB yang telah disetujui dengan realisasinya; 2. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 3. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan; 4. Pembinaan dan pendampingan dalam penyelesaian pekerjaan.
- 23 C. Sanksi SKB yang tidak melaksanakan program atau menyalahgunakan bantuan ini dapat dikenakan sanksi berupa: 1. Mengembalikan dana bantuan yang diterima sebagian atau seluruhnya ke kas negara; 2. Dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum; 3. Tidak diperkenankan mengakses program bantuan apapun hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
- 24 BAB V PENGENDALIAN MUTU Dengan
tersusunnya
petunjuk
teknis
bantuan pembangunan
dan
rehabilitasi/renovasi gedung SKB ini diharapkan setiap SKB dan semua pihak terkait dapat melaksanakan program bantuan pembangunan atau rehabilitasi/renovasi gedung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat secara konsisten melaksanakan semua ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan teknis administrasi pengelolaan bantuan serta panduan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB
Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Agus Salim NIP 196308311988121001
- 25 SALINAN
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR TAHUN 2017
Lampiran II.1 Paket Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB PAKET PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/RENOVASI SKB A. PAKET PEMBANGUNAN PAKET JENIS RUANG *) Paket 1 Ruang kelas teori (Program Kesetaraan) Paket 2 Ruang kelas praktik Keterampilan Paket 3 Ruang kelas PAUD Paket 4
Paket 6
Ruang perpustakaan/taman bacaan Ruang kelas praktik otomotif/perbengkelan Aula
Paket 7
Gudang dan Toilet
Paket 8
Infrastruktur
Paket 5
-
SPESIFIKASI Ruang utama 48,6 m2 Selasar/teras 17 m2 Ruang utama 48,6 m2 Selasar/teras 17 m2 Ruang utama 48,6 m2 Selasar/teras 17 m2 Ruang utama 36 m2 Selasar/teras 46,6 m2 Ruang utama 90 m2
- Ruang utama 144 m2 - Selasar/teras 112 m2 - Toilet 16 m2 - Gudang 36 m2 - Toilet/Kamar Mandi 6 m2 - Selasar/teras 9,3 m2 Selasar, tempat parkir mobil, tempat parkir motor, sirkulasi, taman hijau, saluran, pagar, septik tank, saluran air kotor & hujan, sumber air bersih dan instalasinya, sumber daya listrik
- 26 B. PAKET REHABILITASI/RENOVASI PAKET Paket 1R Paket 2R Paket 3R Paket 4R Paket 5R Paket 6R Paket 7R Paket 8R
JENIS RUANG Ruang kelas teori Ruang kelas praktik keterampilan Ruang kelas PAUD Ruang perpustakaan/taman bacaan Ruang kelas praktik otomotif/perbengkelan Aula Ruang Kantor Infrastruktur
SPESIFIKASI - Rehab berat (tingkat kerusakan s.d. 65%) - Rehab sedang (tingkat kerusakan s.d. 45%)
- 27 Lampiran II.2 Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ Jabatan : ......................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ………………………………………………………………..…… Ketua Lembaga : .………………………………………….......................... Alamat Lembaga : ....................................................................... No. Tlp./HP/Faxs : ........................................................................ Adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang layak untuk mendapatkan bantuan pembangunan/rehabilitasi gedung SKB Tahun 2017 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..................................................... 2017 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) ...................... Stempel & ttd
(...........................................) *) coret yang tidak perlu
- 28 Lampiran II.3 Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB
dan/atau
KOP SKB No : ……………….. Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Tahun 2017
dan
Yang terhormat, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Gd E lt 8 Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama SKB : ………………………………………… Alamat
: ………………………………….
Dalam rangka mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar di daerah kami, bersama ini kami mengajukan usulan bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB Tahun 2017 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan: 1. Proposal Bantuan Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Tahun 2017 *) 2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 29 -
Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih ……………….., …………………. 2017 Kepala SKB Meterai Rp6000
Stempel & ttd
(nama lengkap) NIP Tembusan : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ………….. Keterangan: *) pilih sesuai bantuan yang diajukan
- 30 Lampiran II.4. Profil SKB Pengusul Bantuan Profil Singkat SKB Pengusul Bantuan Pembangunan Gedung Baru atau Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Tahun 2017 A. IDENTITAS PENGUSUL 1. Nama SKB : ………………………………………. 2. Alamat a. Jalan : ………………………………………. b. RT/RW/Dusun : ………………………………………. c. Desa/Kelurahan *) : ………………………………………. d. Kecamatan : ………………………………………. e. Kabupaten/Kota *) : ………………………………………. f. Provinsi : ………………………………………. g. Kode Pos : ………………………………………. h. No Telp/HP : ………………………………………. i. E-Mail : ………………………………………. 3. Nama Kepala SKB a. Nama Lengkap : ………………………………………. b. NIP : ………………………………………. c. Jabatan : ………………………………………. d. No Telp/HP : ………………………………………. e. E-Mail : ………………………………………. 4. Ketetapan alih fungsi SKB Perbup/Perwali Nomor : ……………………………………….. Tanggal : ………………………………………. B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI 1. Status Kepemilikan Lahan (………….) Milik Pemerintah Daerah (………….) Milik SKB (………….) pinjam pakai/sewa milik............
- 31 2. Surat Kepemilikan Lahan (………….) Tidak ada (………….) Ada, Copy Surat kepemilikan lahan terlampir 3. Luas Lahan a. Lahan seluruhnya : ………………………………………m2 b. Bangunan yang ada : ………………………………………m2 c. Lahan kosong : ………………………………………m2 4. Bangunan yang sudah ada No 1 2 dst
Jenis Ruang
Jumlah
Luas
Kondisi
Keterangan
5. Data Pamong/Pendidik/Tenaga Kependidikan No
Nama
Jenis Kelamin
Jabatan
Pendidikan Masa Kerja Terakhir
6. Program yang dilaksanakan No
Jenis Program
Jumlah Peserta Didik 3 Tahun Terakhir 2015 2016 2017
…………….., ……………………. 2017 Kepala SKB Stempel & ttd
……………………………….. NIP …………………………..
- 32 Lampiran II.5a Sistematika Penyusunan Proposal Pembangunan Gedung Baru SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL 1. Bagian Depan, meliputi: • Halaman Sampul • Halaman Identitas SKB • Halaman Rekomendasi • Halaman Kata Pengantar • Halaman Daftar Isi 2. Bagian Isi, meliputi: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran BAB II PROGRAM DAN DATA PESERTA DIDIK A. Program yang dibuka B. Program yang akan dikembangkan C. Data Peserta didik dan data penerimaan peserta didik D. Data Ketenagaan E. Dukungan APBD BAB III PROGRAM PRASARANA GEDUNG BARU A. Analisis Kebutuhan Pembangunan Gedung Baru SKB B. Rencana Pemenuhan Prasarana Gedung Baru SKB C. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan BAB IV PENDANAAN Rencana pembiayaan pengadaan gedung keseluruhan serta sumber pembiayaannya BAB V PENUTUP
baru
SKB
secara
- 33 -
Lampiran II.5b Sistematika Penyusunan Proposal Rehabilitasi/Renovasi Gedung SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL 1. Bagian Depan, meliputi: • Halaman Sampul • Halaman Identitas SKB • Halaman Rekomendasi • Halaman Kata Pengantar • Halaman Daftar Isi 2. Bagian Isi, meliputi: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran BAB II PROGRAM DAN DATA PESERTA DIDIK A. Program yang dibuka/diselenggarakan B. Program yang akan dikembangkan C. Data Peserta didik dan data penerimaan peserta didik D. Data Ketenagaan E. Dukungan APBD BAB III PROGRAM REHABILITASI/RENOVASI PRASARANA SKB A. Analisis Kebutuhan Rehabilitasi/Renovasi Prasarana SKB B. Rencana Rehabilitasi/Renovasi Prasarana SKB C. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan BAB IV PENDANAAN Rencana pembiayaan Rehabilitasi/Renovasi keseluruhan serta sumber pembiayaannya BAB V PENUTUP
Prasarana
SKB
secara
- 34 Lampiran proposal meliputi: a. SK Pengangkatan Kepala SKB b. Data peserta didik pertingkat/rombongan belajar c. Data Proyeksi peserta didik 3 tahun ke depan d. Foto kopi bukti kepemilikan tanah (lahan SKB milik pemerintah daerah) dibuktikan dengan sertifikat tanah/akta hibah/akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan ruangan. e. Data analisis kebutuhan ruangan (butuh-ada-kurang) f. Foto (berwarna) calon lokasi bangunan g. Surat Pernyataan h. Pakta Integritas i. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) j. Gambar prarencana dan perkiraan biaya (gedung baru) k. Gambar analisa kerusakan dan perkiraan biaya (rehabilitasi/renovasi)
- 35 Lampiran II.6
Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
Kop SKB Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SKB Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi/Renovasi Gedung SKB Tahun 2017 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………. NIP : …………………………………………………. Jabatan : …………………………………………………. Nama SKB : …………………………………………………. Alamat Jalan : …………………………………………………. Desa/Kelurahan : …………………………………………………. Kecamatan : …………………………………………………. Kabupaten/Kota : …………………………………………………. Provinsi : …………………………………………………. Kode Pos : …………………………………………………. Telepon/HP : …………………………………………………. E-Mail : …………………………………………………. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawa penuh atas penggunaan dana pada program bantuan pembangunandan rehabilitasi/renovasi gedung SKB Tahun 2017. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana program bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB Tahun 2017 disimpan sesuai dengan ketentuan penerimaan bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.
- 36 Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggungjawab. …………….., ……………… 2017 Kepala SKB
Dinas Pendidikan Kab/Kota Meterai Rp6000
………………………………. NIP …………………………..
Stempel & ttd
………………………………. NIP …………………………..
- 37 Lampiran II.7
Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS
Dalam rangka pengelolaan dana bantuan program bantuan pembangunan dan rehabilitasi/renovasi gedung SKB Tahun 2017 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); 2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam pengelolaan dana bantuan program bantuan pembangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi gedung SKB tahun 2017 ini; 3. Melaksanakan program secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian program; 4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pejabat Pembuat Komitmen,
…………….., ……………… 2017 Kepala ..................... Meterai Rp6000
………………………….. NIP ………………………
Stempel & ttd
………………………….. NIP ………………………
- 38 -
Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
Agus Salim NIP 196308311988121001
