KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: [email protected] PROSEDUR MUTU

PENETAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) No. Dokumen PM-PEG-15

1.

No. Revisi 01

Hal 1 dari 5

TanggalTerbit 1 Maret 2012

TUJUAN Prosedur ini ditetapkan sebagai panduan Bagian Hukum dan Kepegawaian dalam merumuskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari setiap jabatan yang ada pada SOTK, sebagai salah satu tahapan dalam Analisis Jabatan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini berlaku dalam merumuskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari setiap jabatan yang ada pada SOTK di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

3.

REFERENSI 3.1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 Jo No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 3.2. UU No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. 3.3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3.4. PP No 98 Tahun 2000 Jo PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. 3.5. PP No. 97 Tahun 2000, jo PP No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS. 3.6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000, tentang Statuta Universitas Negeri Semarang. 3.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.

4.

DEFINISI 4.1. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.




No. Revisi 01

Hal 2 dari 5


4.2. Persediaan pegawai adalah jumlah PNS yang dimiliki saat ini. Persediaan pegawai disebut juga dengan Bezetting. 4.3. Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logic, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan. 4.4. Standar kemampuan rata-rata pegawai adalah standar kemampuan yang menunjukkan ukuran energi rata-rata yang diberikan seorang pegawai atau sekelompok pegawai untuk memperoleh satu satuan hasil. Standar kemampuan rata-rata pegawai disebut standar prestasi rata-rata pegawai. 4.5. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 4.6. Rumusan tugas adalah uraian tugas dalam bentuk paparan ringkas untuk memberikan diskripsi jabatan secara singkat, mengenai ruang lingkup dan kompleksitas jabatan. 4.7. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan rincian tugas dan wewenang setiap jabatan yang ada pada SOTK. 5.

KETENTUAN UMUM 5.1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.2. Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.




No. Revisi 01

Hal 3 dari 5


5.3. Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. 5.4. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. 5.5. Format isi Tupoksi (uraian jabatan) harus memuat informasi sebagai berikut: identitas jabatan, tujuan jabatan, tanggung jawab utama, indikator kinerja, dimensi/ukuran jabatan, dan spesifikasi jabatan.




6.

No. Revisi 01

Hal 4 dari 5


PROSEDUR 6.1 Diagram prosedur Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Umum

Panitia Perumus Tupoksi

Bagian Hukum & Kepegawaian

Unit Kerja

Mulai

Menetapkan Panitia Perumus Tupoksi

Menerima Surat Tugas Panitia Perumus Tupoksi Merumuskan Tupoksi

Menyetujuai Laporan Perumusan Tupoksi

Laporan Perumusan Tupoksi

Sosialisasi Tupoksi oleh PR II Kepada Unit Kerja Mengarsip Laporan Perumusan TUPOKSI

Selesai

6.2

Rincian Prosedur 6.2.1

Mulai.

6.2.2

PR Bidang Administrasi Umum membentuk Panitia Perumus Tupoksi.

6.2.3

Panitia menerima surat tugas serta melakukan perumusan Tupoksi yang merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan Analisis Jabatan.




No. Revisi 01

6.2.4

Tupoksi

yang

Hal 5 dari 5

sudah

dirumuskan

disusun


dalam

Laporan

Perumusan Tupoksi 6.2.5

Laporan Perumusan Tupoksi akan dilaporkan pada PR Bidang Administrasi Umum,

6.2.6

PR Bidang Administrasi Umum melakukan sosialisasikan hasil rumusan Tupoksi ke unit kerja.

6.2.7

Bagian Hukum dan Kepegawaian mengarsip Laporan Perumusan Tupoksi.

6.2.8 7.

Selesai

LAMPIRAN 7.1. -

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Recommend Documents