KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119 Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870 Laman : http://www.unmul.ac.id Surel :
[email protected] PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR: 01/KP/2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Mulawarman tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Rektor Universitas Mulawarman.
Menimbang
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 295/HK/2005 tentang revisi SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/HK/2005 Tata Tertib Pemberian Pertimbangan bakal calon Rektor Universitas Mulawarman 2005-2009 tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan dalam proses pemilihan dan pemberhentian Rektor Universitas Mulawarman. c. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014, maka untuk tertibnya pencalonan Rektor Universitas Mulawarman peroide 2014-2019 dipandang perlu diatur dengan Peraturan Senat Universitas Mulawarman tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Rektor Universitas Mulawarman. d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu diterbitkan Peraturan Senat Universitas Mulawarman tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Rektor Universitas Mulawarman. Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 019/O/2005; 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004. MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan senat ini, yang dimaksud dengan: 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
11. 12. 13.
14. 15.
16. 17.
Dosen tetap Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut dosen tetap adalah dosen tetap pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Universitas Mulawarman. Bakal calon Rektor Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut bakal calon Rektor adalah dosen tetap yang menyatakan kesediaannya menjadi bakal calon Rektor Universitas Mulawarman. Calon Rektor Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan menjadi calon Rektor Universitas Mulawarman oleh senat. Rektor Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Rektor adalah dosen tetap pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Universitas Mulawarman. Anggota Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut anggota senat adalah dosen pegawai negeri sipil pada Universitas Mulawarman yang ditetapkan sebagai anggota senat Universitas Mulawarman. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut sekretaris senat adalah seorang anggota senat yang dipilih sebagai Sekretaris Senat Universitas Mulawarman. Ketua Senat Universitas Mulawarman adalah Rektor Universitas Mulawarman yang karena jabatannya berkedudukan sebagai Ketua Senat Universitas Mulawarman. Universitas Mulawarman adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut senat adalah organ Universitas Mulawarman yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik. Penjaringan adalah tahapan kegiatan untuk mendapatkan bakal calon Rektor. Penyaringan adalah tahapan kegiatan untuk menyaring bakal calon Rektor menjadi calon Rektor sebanyak 3 (tiga) orang. Pemilihan adalah tahapan kegiatan untuk memilih dan menentukan Rektor terpilih melalui pemungutan suara secara tertutup yang dilakukan oleh anggota Senat dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri. Penetapan adalah tahapan kegiatan penetapan Rektor terpilih berdasarkan suara terbanyak. Rapat senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut rapat senat adalah rapat yang dilaksanakan khusus untuk memilih Rektor Universitas Mulawarman. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
BAB II PERSYARATAN SEBAGAI REKTOR Pasal 2 (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai rektor harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. dosen tetap pegawai negeri sipil aktif; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat; d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; e. bersedia menjadi rektor yang dinyatakan secara tertulis; f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bernilai baik pada setiap unsur penilaian dalam 2 (dua) tahun terakhir; g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berpendidikan doktor (S3); dan b. menduduki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala. (4) Bukti dokumen pendukung persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi: a. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan akademik yang terakhir; b. fotokopi ijazah doktor (S3); c. fotokopi surat keputusan yang membuktikan memiliki pengalaman manajerial sebagai pengelola perguruan tinggi; d. fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir; e. surat pernyataan bersedia menjadi rektor; f. surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan sebelumnya apabila telah ditetapkan sebagai rektor; g. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; h. surat pernyataan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan i. daftar riwayat hidup.
(5) Bakal calon rektor harus menandatangani fakta integritas. (6) Bakal calon rektor harus mengumpulkan bukti dokumen pendukung persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebanyak 2 (dua) rangkap. Pasal 3 (1) Pemilihan rektor dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut: a. sosialisasi tata cara pemilihan rektor. b. penjaringan bakal calon rektor. c. penyaringan calon rektor. d. pemilihan rektor. (2) Rektor selaku Ketua Senat dapat membentuk panitia untuk membantu senat dalam melaksanakan tahapan pemilihan rektor. (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas membantu senat, sebagai berikut: a. melakukan sosialisasi persyaratan pemilihan rektor, tahapan dan jadwal penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan rektor. b. menyiapkan dokumen surat pernyataan yang diperlukan sebagai syarat bakal calon rektor. c. menyampaikan surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon rektor kepada semua dosen tetap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. d. menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya dari bakal calon rektor. e. menentukan jadwal pelaksanaan penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor, dan pemilihan rektor. f. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penjaringan bakal calon rektor, penyaringan calon rektor dan pemilihan rektor. g. menyiapkan berita acara proses pemilihan rektor untuk ditandatangani oleh ketua dan sekretaris senat dan para saksi minimal 2 (dua) orang dari anggota senat yang hadir. h. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh senat berkaitan dengan tahapan pemilihan rektor. (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada rektor selaku ketua senat.
BAB IV PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR Pasal 4 (1) Senat melakukan penjaringan bakal calon rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. (2) Bakal calon rektor yang masuk dalam tahapan penjaringan minimal 3 (tiga) orang. (3) Apabila dalam tahap penjaringan bakal calon rektor yang mendaftar tidak mencukupi jumlah minimal sebagaimana diatur dalam ayat (2) maka waktu pendaftaran dibuka kembali selama 3 (tiga) hari. (4) Apabila setelah dalam waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam ayat (3) bakal calon rektor tidak mencukupi jumlah minimal 3 (tiga) orang, maka waktu pendaftaran akan dibuka kembali sampai mencukupi jumlah minimal 3 (tiga) orang. (5) Bakal calon rektor yang telah ditetapkan oleh senat tidak diperkenankan mengundurkan diri. Pasal 5 (1) Dosen tetap yang berminat mencalonkan diri menjadi bakal calon rektor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (2) ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (2) Bakal calon rektor harus mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen pendukung kepada panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (3) Bakal calon rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun berdasarkan alfabet dan dikirim ke rektor untuk selanjutnya diproses dalam rapat senat. (4) Bakal calon rektor yang telah memenuhi semua persyaratan ditetapkan oleh senat sebagai bakal calon rektor dalam rapat senat tertutup. Pasal 6 Tata cara pelaksanaan rapat senat pada tahap penjaringan bakal calon rektor, sebagai berikut: (1) rapat senat dipimpin oleh ketua senat dan didampingi oleh sekretaris senat. (2) apabila ketua senat berhalangan atau pada saat rapat senat sedang berlangsung harus meninggalkan ruangan, maka rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat. (3) apabila ketua dan sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor, maka rapat senat dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda yang hadir dalam rapat senat tersebut.
(4) rapat senat memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat yang ditandatangani oleh anggota senat; (5) apabila rapat senat belum memenuhi quorum sebagaimana diatur didalam ayat (3) maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam berikutnya. (6) setelah ditunda selama 1 (satu) jam, rapat senat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah anggota senat yang hadir sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota senat ditambah 1 (satu). (7) apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana diatur dalam ayat (6), jumlah anggota senat yang hadir kurang dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu), maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. (8) apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, jumlah anggota senat yang hadir belum juga memenuhi quorum, maka rapat senat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan. BAB V PENYARINGAN CALON REKTOR Pasal 7 (1) Senat melakukan penyaringan calon rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. (2) Bakal calon rektor wajib memperbanyak dokumen visi, misi, dan program kerja untuk semua anggota senat. (3) Dokumen sebagaimana diatur dalam ayat (2) disampaikan kepada panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemaparan visi, misi, dan program kerja oleh bakal calon rektor. (4) Bakal calon rektor harus memaparkan visi, misi, dan program kerja dalam rapat senat terbuka yang dihadiri oleh civitas akademika Universitas Mulawarman. (5) Bakal calon rektor yang tidak memaparkan visi, misi, dan program kerja dalam rapat senat terbuka, dinyatakan mengundurkan diri. (6) Penyaringan calon rektor dilaksanakan dalam rapat senat tertutup, setelah dilaksanakan rapat senat terbuka sebagaimana diatur dalam ayat (4) pada hari yang sama dengan cara pemungutan suara. (7) Anggota senat yang memiliki hak suara adalah anggota senat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan rektor sebelum tahap penyaringan calon rektor dilaksanakan. (8) Setiap anggota senat hanya memiliki hak satu suara. (9) Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon rektor berdasarkan perolehan
suara terbanyak. (10) Apabila terdapat 2 (dua) orang bakal calon rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua bakal calon rektor tersebut. Pasal 8 Tata cara pelaksanaan rapat senat pada tahap penyaringan bakal calon rektor, sebagai berikut: (1) rapat senat dipimpin oleh ketua senat dan didampingi oleh sekretaris senat. (2) apabila ketua senat berhalangan atau pada saat rapat senat sedang berlangsung harus meninggalkan ruangan, maka rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat. (3) apabila ketua dan sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor, maka rapat senat dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda yang hadir dalam rapat senat tersebut. (4) anggota senat yang izin secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap hadir dalam rapat senat. (5) apabila anggota senat sedang sakit dan berada di Samarinda, sehingga tidak bisa hadir pada saat pemungutan suara, maka panitia mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan hak suaranya. (6) rapat senat memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat yang ditandatangani oleh anggota senat; (7) apabila rapat senat belum memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam ayat (6) maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam berikutnya. (8) setelah ditunda selama 1 (satu) jam, rapat senat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah anggota senat yang hadir sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota senat ditambah 1 (satu). (9) apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana diatur dalam ayat (8), jumlah anggota senat yang hadir kurang dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu), maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. (10) apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, jumlah anggota senat yang hadir belum juga memenuhi quorum, maka rapat senat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.
BAB VI PEMILIHAN REKTOR Pasal 9 (1) Pemilihan rektor dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. (2) Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh menteri, dan anggota senat melakukan pemilihan rektor dalam rapat senat tertutup. (3) Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, ketua senat menyampaikan daftar riwayat hidup, visi, misi, dan program kerja para calon rektor kepada menteri. (4) Pemilihan rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan: a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama. (5) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon rektor tersebut. Pasal 10 Tata cara pelaksanaan rapat senat pada tahap pemilihan rektor, berpedoman pada tata tertib rapat sebagai berikut: (1) rapat senat dipimpin oleh ketua senat dan didampingi oleh sekretaris senat. (2) apabila ketua senat berhalangan atau pada saat rapat senat sedang berlangsung harus meninggalkan ruangan, maka rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat. (3) apabila ketua dan sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor, maka rapat senat dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda yang hadir dalam rapat senat tersebut. (4) anggota senat yang izin secara tertulis, maka yang bersangkutan dianggap hadir dalam rapat senat. (5) apabila anggota senat sedang sakit dan berada di Samarinda, sehingga tidak bisa hadir pada saat pemungutan suara, maka panitia mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan hak suaranya. (6) rapat senat memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat yang ditandatangani oleh anggota senat;
(7)
apabila rapat senat belum memenuhi quorum sebagaimana diatur didalam ayat (3) maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam berikutnya. (8) setelah ditunda selama 1 (satu) jam, rapat senat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah anggota senat yang hadir sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota senat ditambah 1 (satu). (9) apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana diatur dalam ayat (6), jumlah anggota senat yang hadir kurang dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu), maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. (10) apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, jumlah anggota senat yang hadir belum juga memenuhi quorum, maka rapat senat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan. BAB VII PENETAPAN DAN PENGANGKATAN REKTOR Pasal 11 (1) Rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak. (2) Senat menyampaikan usul kepada Menteri untuk menetapkan pengangkatan rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 12 Masa jabatan rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BAB VIII PEMBERHENTIAN REKTOR Pasal 13 (1) Rektor diberhentikan dari jabatan karena: a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun; b. masa jabatanya berakhir; c. berhalangan tetap; d. permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; g. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
h. dibebaskan dari jabatan dosen; i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi, dan/atau; j. cuti diluar tanggungan negara. (2) Pemberhentian rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. Pasal 14 (1) Dalam hal rektor berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, pembantu rektor yang membidangi akademik atau sebutan lain ditetapkan sebagai pelaksana tugas rektor. (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meninggal dunia; b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; e. diangkat dalam jabatan lain; f. dibebaskan dari jabatan akademik, dan/atau; g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri. Pasal 15 (1) Senat menyampaiakan nama-nama pembantu rektor kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sejak rektor dinyatakan berhalangan tetap. (2) Menteri menetapkan salah satu pembantu rektor sebagai rektor definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain menjalankan tugas rektor, bertugas mempersiapkan pemilihan Rektor baru. Pasal 16 (1) Apabila masa jabatan rektor berakhir, dan rektor yag baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan rektor sampai dengan dilantiknya rektor baru. (2) Dalam hal rektor berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil, serta rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu pembantu rektor atau sebutan lain sebagai rektor sampai dengan dilantiknya rektor baru.
Pasal 17 Tata cara pelaksanaan rapat senat untuk membahas pemberhentian rektor, usul penetapan pelaksana tugas rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, usul penetapan salah satu pembantu rektor sebagai rektor definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dan usul perpanjangan masa jabatan rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, berpedoman pada tata tertib rapat sebagai berikut: a. rapat senat dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dari dan oleh anggota senat; b. rapat senat dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan; c. rapat senat memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir sidang yang ditandatangani oleh anggota senat; d. apabila pada saat pembukaan rapat senat sebagaimana diatur pada huruf c, jumlah anggota senat belum memenuhi quorum, maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) jam; e. setelah ditunda selama 1 (satu) jam, rapat senat dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah anggota senat yang hadir sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota senat ditambah 1 (satu). f. apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana diatur dalam ayat (6), jumlah anggota senat yang hadir kurang dari ½ (setengah) ditambah 1 (satu), maka rapat senat ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam. g. apabila pada saat pembukaan rapat senat setelah ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, jumlah anggota senat yang hadir belum juga memenuhi quorum, maka rapat senat tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya peraturan senat ini, maka keputusan rektor Universitas Mulawarman Nomor 295/HK/2005 tentang revisi SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/HK/2005 Tata Tertib Pemberian Pertimbangan bakal calon Rektor Universitas Mulawarman 2005-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19 Peraturan senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan : 1. Mendikbud RI di Jakarta ; 2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta ; 3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta ; 4. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta ; 5. Senat Universitas Mulawarman.
