Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos Telp : (021)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10710 Telp : (021) 3522003 Fax : (021) 3511467 Web : www.ekon.go.id

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta,

25 April 2017

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

.ttd Darmin Nasution

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan telah direviu Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian A.2. Rencana Strategis A.3. Capaian Kinerja Output Tahun 2016 A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional D.1. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak D.2. Beban Pegawai D.3. Beban Persediaan D.4. Beban Barang dan Jasa D.5. Beban Pemeliharaan D.6. Beban Perjalanan Dinas D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus (Defisit) LO E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar E.4. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.5. Transaksi antar Entitas E.6. Ekuitas Akhir F. Pengungkapan Penting Lainnya F.1 Rekening Pemerintah F.2 Pengungkapan Lain-Lain Laporan-Laporan Pendukung Lampiran Pendukung • Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran • Ikhtisar Laporan Keuangan Unit/Badan Lainnya • Daftar Rekening • Daftar Saldo Piutang • Nota Kesepakatan Laporan Keuangan Asersi Final Tahun 2016 • Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPK-RI ii

i ii iii iv v 1 4 5 6 7 8 8 8 10 12 13 13 14 21 21 22 27 27 28 31 33 34 35 35 35 36 36 37 37 37 38 38 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 - Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2015

1

Tabel 2 - Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

2

Tabel 3 - Tujuan dan Sasaran Strategis

12

Tabel 4 - Capaian Kinerja Anggaran dan Output Per Unit Kerja Eselon I/Badan

13

Tabel 5 - Penggolongan Kualitas Piutang

19

Tabel 6 - Masa Manfaat Aset Tetap

20

Tabel 7 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

20

Tabel 8 - Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

21

Tabel 9 - Perbandingan Rincian Realisasi PNBP TA 2016 dan TA 2015

21

Tabel 10 - Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program Tahun 2016

22

Tabel 11 - Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

22

Tabel 12 - Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015

23

Tabel 13 - Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015

24

Tabel 14 - Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015

25

Tabel 15 - Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015

26

Tabel 16 - Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

26

Tabel 17 - Rincian Persediaan

28

Tabel 18 - Rincian Aset Tetap

29

Tabel 19 - Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin

29

Tabel 20 - Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin per Sub Kelompok Barang

30

Tabel 21 - Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin (Penghentian Aset dari Penggunaan)

30

Tabel 22 - Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016

31

Tabel 23 - Rincian Hasil Normalisasi dan Amortisasi Pertama Kali ATB per 1 Januari 2016

32

Tabel 24 - Rincian Transaksi Aset Tak Berwujud Tahun 2016

32

Tabel 25 - Rincian Aset Lain-Lain Tahun 2016

33

Tabel 26 - Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2016

33

Tabel 27 - Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

34

Tabel 28 - Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

35

Tabel 29 - Rincian Beban Pegawai

35

Tabel 30 - Rincian Beban Persediaan

36

Tabel 31 - Rincian Beban Barang dan Jasa

36

Tabel 32 - Rincian Beban Pemeliharaan

36

Tabel 33 - Rincian Beban Perjalanan Dinas

37

Tabel 34 - Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

38

Tabel 35 - Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

38

Tabel 36 - Rincian Beban Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

38

Tabel 37 - Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2016

40

Tabel 38 - Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

41

Tabel 39 - Rincian Pagu Self Blocking Anggaran Tahun 2016 per Unit Kerja

44

iii

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2016

Executive Summary

Ringkasan

-0-

i

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 25 April 2017 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

.ttd Darmin Nasution

ii

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami

telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran 2016 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode

yang

berakhir

pada

tanggal

tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan

keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta ,

25 April 2017

Inspektur,

ttd

Mirza Sofjanhadi Mashudi NIP 197001181996031001

iv

Laporan Keuangan Audited - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2016

Executive Summary

Ringkasan

-0-


RINGKASAN

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.742.154.977,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp302.263.523.130,00 atau sebesar 82,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp366.822.235.000,00. Terdapat pagu dana yang dikenakan

kebijakan

penganggaran

berupa

Blokir

Mandiri

(Self-Blocking)

sebesar

Rp49.999.678.000,00. Realisasi Belanja (Netto) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau sebesar 95,40% dari total pagu anggaran setelah dikurangi dana yang diblokir. Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 1 Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2015 Tahun 2016 No

Tahun 2015

URAIAN ANGGARAN

1.

Pendapatan Negara dan Hibah

2.

Belanja Negara

REALISASI

%

ANGGARAN

REALISASI

%

116.640.000

5.742.154.977

4922,97%

-

768.322.169

366.822.235.000

302.263.523.130

82,40%

329.204.232.000

232.513.452.677

70,63%

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal pelaporan. Nilai Aset per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp31.461.087.453,00 yang terdiri dari Aset Lancar (neto) sebesar Rp1.570.590.157,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp26.439.112.921,00, dan Aset Lainnya

(neto)

sebesar

Rp3.451.384.375,00.

Jumlah

Kewajiban

adalah

sebesar

Rp3.708.762.919,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Adapun jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp 27.752.324.534,00. Ringkasan

-1-


Ringkasan perbandingan Neraca per 31 Desember 2016 dengan Neraca per 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 JUMLAH (Rp)

Uraian 1

Kenaikan (Penurunan)

31 Des 2016

31 Des 2015

(Rp)

(%)

2

3

4

5

ASET ASET LANCAR ASET TETAP

1.570.590.157

2.623.352.952

(1.052.762.795)

-40,13%

26.439.112.921

25.239.449.282

1.199.663.639

4,75%

ASET LAINNYA

3.451.384.375

1.222.891.000

2.228.493.375

182,23%

JUMLAH ASET

31.461.087.453

29.085.693.234

2.375.394.219

8,17%

3.708.762.919

884.258.285

2.824.504.634

319,42%

EKUITAS

27.752.324.534

28.201.434.949

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

31.461.087.453

29.085.693.234

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK EKUITAS DANA (449.110.415) 2.375.394.219

-1,59% 8,17%

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp17.896.989,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp297.903.660.978,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(297.885.763.989,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp4.742.418.378,00 sedangkan Pos-Pos

Luar

Biasa

bersaldo

nihil,

sehingga

entitas

mengalami

Defisit-LO

sebesar

Rp(293.143.345.611,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp28.201.434.949,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp293.143.345.611,00, dikurangi Koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp3.827.132.957,00, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp296.521.368.153,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp27.752.324.534,00.

Ringkasan

-2-


5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2016, diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Ringkasan

-3-


Catatan atas Laporan Keuangan

Ringkasan

-4-

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

31-Des-16

URAIAN

1

PENDAPATAN

REALISASI

%

REALISASI

3

4

5

6

B.1 B.1.1

JUMLAH PENDAPATAN

116.640.000

5.742.154.977 4922,97

768.322.169

116.640.000

5.742.154.977 4922,97

768.322.169

B.2

1. Belanja Pegawai

B.2.1

75.395.969.000

61.635.489.342

81,75

57.242.882.181

2. Belanja Barang

B.2.2

281.894.000.000

231.209.124.137

82,02

172.572.131.071

3. Belanja Modal

B.2.3

9.532.266.000

9.418.909.651

98,81

2.698.439.425

366.822.235.000

302.263.523.130

82,40

232.513.452.677

JUMLAH BELANJA

•

ANGGARAN 2

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

BELANJA

31-Des-15

CATATAN

Terdapat pagu dana yang dilakukan kebijakan penganggaran berupa Blokir Mandiri (Self-Blocking) sebesar Rp49.999.678.000,00.

•

Realisasi Belanja (Netto) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau sebesar 95,40% dari total pagu anggaran setelah dikurangi dana yang diblokir.

•

Persentase realisasi belanja pada TA 2016 sebesar Rp302.263.523.130,00 (95,40%) tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp232.502.832.677,00 (70,63%) dan tahun 2014 sebesar Rp204.576.326.895,00 (69,80%).

II. NERACA

NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 NAMA PERKIRAAN

Catatan

1

2


JUMLAH 31 Des 2016

31 Des 2015

(Rp)

(%)

3

3

5

6

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

3.668.316

506.146.176

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2

606.105.149

307.667.588

298.437.561

97,0%

Piutang Bukan Pajak

C.1.3

274.402.796

441.961.357

(167.558.561)

-37,9%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4

Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan

C.1.5

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

(1.372.014)

(2.209.806)

(502.477.860)

837.792

-99,3%

-37,9%

273.030.782

439.751.551

(166.720.769)

-37,9%

687.785.910

1.369.787.637

(682.001.727)

-49,8%

1.570.590.157

2.623.352.952

(1.052.762.795)

-40,1%

C.2

Peralatan dan Mesin

C.2.1

49.184.004.206

54.253.506.073

(5.069.501.867)

-9,3%

Gedung dan Bangunan

C.2.2

21.631.671.705

19.733.715.055

1.897.956.650

9,6%

Aset Tetap Lainnya

C.2.3

63.071.925

63.071.925

-

0,0%

Akumulasi Penyusutan

C.2.4

JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA

(44.439.634.915)

(48.810.843.771)

4.371.208.856

-9,0%

26.439.112.921

25.239.449.282

1.199.663.639

4,8%

C.3

Aset Tak Berw ujud

C.3.1

4.473.600.090

1.222.891.000

3.250.709.090

265,8%

Aset Lain-lain

C.3.2

3.383.047.381

863.209.500

2.519.837.881

291,9%

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.3.3

(4.405.263.096)

(863.209.500)

(3.542.053.596)

410,3%

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

3.451.384.375

1.222.891.000

2.228.493.375

182,2%

31.461.087.453

29.085.693.234

2.375.394.219

8,2%

3.702.180.638

378.112.109

3.324.068.529

879,1%

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

C.4 C.4.1

Uang Muka dari KPPN

C.4.2

3.668.316

506.146.176

Utang Jangka Pendek Lainnya

C.4.3

2.913.965

-

2.913.965

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

3.708.762.919

884.258.285

2.824.504.634

319,4%

JUMLAH KEWAJIBAN

3.708.762.919

884.258.285

2.824.504.634

319,4%

EKUITAS Ekuitas

C.5 C.5.1

(502.477.860)

-99,3% 0,0%

27.752.324.534

28.201.434.949

(449.110.415)

-1,6%

JUMLAH EKUITAS

27.752.324.534

28.201.434.949

(449.110.415)

-1,6%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

31.461.087.453

29.085.693.234

2.375.394.219

8,2%

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

URAIAN

CATATAN

1

2

KENAIKAN

JUMLAH

(PENURUNAN)

31-Des-16

31-Des-15

JUMLAH

3

4

5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN

D.1

Pendapatan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN

17.896.989

12.467.275

5.429.714

17.896.989

12.467.275

5.429.714

BEBAN Beban Pegaw ai

D.2

61.568.805.899

57.207.477.088

4.361.328.811

Beban Persediaan

D.3

4.154.534.994

5.612.394.083

(1.457.859.089)

Beban Barang dan Jasa

D.4

133.170.452.881

87.173.939.221

45.996.513.660

Beban Pemeliharaan

D.5

6.217.764.149

4.711.382.497

1.506.381.652

Beban Perjalanan Dinas

D.6

87.420.823.010

74.863.607.406

12.557.215.604

Beban Peny usutan dan Amortisasi

D.7

5.372.117.837

Beban Peny isihan Piutang Tak Tertagih

D.8

Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

5.835.145.535

(463.027.698)

(837.792)

1.279.905

(2.117.697)

-

-

-

297.903.660.978

235.405.225.735

62.498.435.243

(297.885.763.989)

(235.392.758.460)

(62.493.005.529)

KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS / DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.9

3.557.059.628

-

3.557.059.628

D.10

1.185.358.750

263.259.298

922.099.452

-

-

-

POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/DEFISIT LO

(293.143.345.611)

(235.129.499.162)

(58.013.846.449)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015 JUMLAH URAIAN

CATATAN

1

2

KENAIKAN (PENURUNAN)

31-Des-16

31-Des-15

JUMLAH

3

3

5

% 6

EKUITAS AWAL

E.1

28.201.434.949

31.204.786.631

(3.003.351.682)

-9,6%

SURPLUS/DEFISIT LO

E.2

(293.143.345.611)

(235.129.499.162)

(58.013.846.449)

24,7%

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

E.3

E.4

-

(3.827.132.957)

-

381.016.972

(4.208.149.929) (623.536.346)

Peny esuaian Nilai Aset

-

623.536.346

Koreksi Nilai Persediaan

-

-

-

-

Selisih Rev aluasi Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Non Rev aluasi

E.4.1

(677.340.900)

Koreksi Lain-Lain

E.4.2

(3.149.792.057)

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.5

KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

296.521.368.153 (449.110.415)

E.5

27.752.324.534

-

(242.519.374) 231.745.130.508 (3.003.351.682) 28.201.434.949

(677.340.900)

0,0%

-1104,5% -100,0% -

(2.907.272.683)

1198,8%

64.776.237.645

28,0%

2.554.241.267

-85,0%

(449.110.415)

-1,6%

Laporan Keuangan Audited - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk periode yang berakhir s.d. 31 Desember 2016

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum dan Profil

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A.1. PROFIL KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbentuk pada tanggal 25 Juli 1966 dengan nama Kementerian Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN). Seiring dengan

pergantian Pemerintahan, nama Kementerian juga ikut beberapa kali berubah. Nama "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian" sendiri baru dimulai pada tahun 2000. Pada tahun 2014 pergantian kepemerintahan baru menyebabkan perubahan pada struktur kelembagaan pemerintah pusat. Proses penataan organisasi pun dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyesuaikan rekomendasi restrukturisasi organisasi, berdasarkan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatur peranan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;

b.

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di

bidang perekonomian; c.

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

d.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

e.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan

f.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan;

Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum

-8-


Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 sesuai hal tersebut di atas, maka diperlukan turunan peraturan dimaksud untuk mengatur kelembagaan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini terwujud dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan tanggal 19 Mei 2015. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian; d. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; g. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; i.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan;

j.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman;

k. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; l.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan

m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional. Struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


-9-


A.2. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis

Sesuai tugas

dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai

Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019. Dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dengan berdasarkan RPJMN Nasional. Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di

Bidang Ekonomi sebagaimana tersebut dalam RPJMN 2015 -2019. Kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun ke depan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang

ekonomi dapat dicapai dengan optimal. Adapun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

VISI

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini mendukung Visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut disusun berdasarkan kristalisasi dari pernyataan komponen organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan “PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi yang penekanannya pada setiap pusat-pusat pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.


-10-


MISI Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut:

Misi tersebut merupakan langkah peran fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengupayakan/memastikan Misi Presiden antara lain “Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju dan Sejahtera serta Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja

lintas sektor di bidang ekonomi. Untuk

meningkatkan kinerja lintas sektor di bidang ekonomi dengan optimal tersebut dibutuhkan suatu usaha untuk menyatukan tindakan kebulatan pemikiran, kesatuan tindakan, dan keselarasan dari berbagai intansi terkait, agar pelaksanaan kinerja sektor dapat bersinergi dengan baik dan terlaksana sesuai rencana. Sejalan dengan strategi dan aktivitas yang dilakukan dalam upaya pencapaian rencana dimaksud, pengendalian pelaksanaan kebijakan/program secara intensif diupayakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pencapaian kinerja dapat diantisipasi secara dini sehingga progress kinerja dalam melaksanakan kebijakan/program di bidang ekonomi berjalan dengan optimal.

PETA STRATEGI KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PERIODE 2015-2019


-11-


Tujuan Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah: 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 2. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik Tujuan tersebut di atas dapat dicapai, apabila pelaksanaan kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang ekonomi mempunyai komitmen yang tinggi meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya sasaran pembangunan dibidang perekonomian yang berwawasan lingkungan danpeningkatan kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, upaya-upaya pencapaian target-target sasaran ekonomi, antara lain difokuskan pada target sasaran makro ekonomi, target sasaran kedaulatan pangan, target sasaran kedaulatan energi, target sasaran pembangunan infrastruktur dan target sasaran ketahanan air. Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019). Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan tersebut akan diukur dengan indikator dan sasaran strategis. Sasaran strategis : Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mewujudkan tujuantujuan tersebut di atas dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Strategis 1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

2.

Terwujudnya kinerja organisasi yang baik

Sasaran Strategis

Indikator

1.

Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Persentase kebijakan baru bidang perekonomian yang terimplementasi

2.

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Persentase revisi kebijakan Bidang Perekonomian yang terimplementasi

3.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tingkat Kinerja Manajemen Kementerian

A.3. CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016 Sehubungan dengan kewajiban pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tabel di bawah ini menyajikan Laporan

Capaian Kinerja Anggaran (Finansial) dan Kinerja Output (Fisik) untuk Tahun Anggaran 2016 per Unit Eselon I. Realisasi Belanja (Netto) Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau sebesar 95,40% dari total pagu anggaran setelah dikurangi dana yang diblokir, sebesar Rp316.822.557.000,00. Persentase realisasi belanja pada TA 2016 sebesar Rp302.263.523.130,00 (95,40%) tersebut mengalami peningkatan dibandingkan realisasi belanja tahun 2015 sebesar Rp232.502.832.677,00 (70,63%) dan tahun 2014 sebesar Rp204.576.326.895,00 (69,80%). Capaian kinerja output sebagaimana disajikan merupakan rekapitulasi dari laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan bulan Desember 2016, berdasarkan pemantauan atas target capaian output kegiatan yang disajikan dalam RKAKL Tahun Anggaran 2016.


-12-


1 Tabel 4 Capaian Kinerja Anggaran dan Output Per Unit Kerja Eselon I/Badan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2016

NO.

UNIT KERJA / ESELON I

Pagu DIPA

Blokir Mandiri

Pagu Setelah Blokir

Realisasi Net

% Realisasi Anggaran

Target Kinerja

% Capaian

% Finansial

% Capaian Fisik

1

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Rp

49.322.000.000 Rp

9.900.000.000 Rp

39.422.000.000 Rp

33.533.870.544

85,06%

87

96,55%

85,06%

96,55%

2

Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Rp

14.699.480.000 Rp

2.800.000.000 Rp

11.899.480.000 Rp

11.687.621.801

98,22%

37

98%

98,22%

98%

3

Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, Rp dan Lingkungan Hidup

17.404.500.000 Rp

1.900.000.000 Rp

15.504.500.000 Rp

12.599.076.861

81,26%

45

95%

81,26%

95%

4

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

Rp

9.086.000.000 Rp

1.600.000.000 Rp

7.486.000.000 Rp

7.334.532.433

97,98%

34

100%

97,98%

100%

5

Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Rp

18.255.070.000 Rp

1.800.000.000 Rp

16.455.070.000 Rp

15.113.947.235

91,85%

59

92%

91,85%

92%

6

Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Rp

35.250.001.000 Rp

8.248.850.000 Rp

27.001.151.000 Rp

26.496.788.814

98,13%

86

96%

98,13%

96%

7

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

Rp

10.879.600.000 Rp

1.900.000.000 Rp

8.979.600.000 Rp

8.876.024.489

98,85%

93

96%

98,85%

96%

8

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Rp

16.375.629.000 Rp

2.000.000.000 Rp

14.375.629.000 Rp

14.330.762.509

99,69%

16

106%

99,69%

106%

9

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Rp

67.863.605.000 Rp

8.851.150.000 Rp

59.012.455.000 Rp

58.944.438.064

99,88%

16

100%

99,88%

100%

10

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rp 127.686.350.000 Rp 10.999.678.000 Rp 116.686.672.000 Rp

113.346.460.380

97,14%

86

99%

97,14%

99%

ANGGARAN DAN KINERJA PER UNIT ESELON I TAHUN ANGGARAN 2016

Rp 366.822.235.000 Rp 49.999.678.000 Rp 316.822.557.000 Rp

302.263.523.130

95,40%

559

97%

95,40%

97%


-13-


A.4. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode yang berakhir

Penyusunan Laporan

pada tanggal 31 Desember 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan

Keuangan

yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, termasuk tingkat pelaporan Eselon I, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Untuk periode pelaporan di tahun anggaran 2016, satuan kerja yang dicakup dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi dua satuan kerja, yaitu Kantor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) dan Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755), yang keduanya dikonsolidasikan dalam satu unit pelaporan tingkat Eselon I pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam penyusunan laporan keuangan digunakan basis akuntansi akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, adapun untuk Laporan Realisasi Anggaran menggunakan akuntansi berbasis kas.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos

dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.


-14-


A.6. Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahdan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. (2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. (3) Belanja

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


-15-


Aset

(5) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a.

Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

AsetTetap

b.

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);


-16-


(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih

Panjang

dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. d.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.


-17-


Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang dibatasi penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


-18-


(8) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

(9) Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: •

Tanah

•

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

•

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2013 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.


-19-


Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 6 Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Masa Manfaat 2 s.d.20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d.50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5 s.d.40 tahun

Alat Tetap Lainnya

4 tahun

(10) Amortisasi Aset tak Berwujud Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi barang milik negara berupa Aset Tak Berwujud adalah alokasi harga perolehan Aset tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Kebijakan amortisasi Aset Tak Berwujud didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Enittas Pemerintah Pusat. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan terhadap Perangkat Lunak (Software) komputer, Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright), dan Hak Paten. Amortisasi tidak dilakukan terhadap: •

Aset tak berwujud dalam kondisi usang/atau rusak berat, serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya; dan

•

Aset tak berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah serta telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang, untuk dilakukan penghapusannya.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KMK.06/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Enittas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 7 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Kelompok Aset Tak Berwujud Software Komputer Franchise Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum

Masa Manfaat 4 5

10 20 25

50 70 -20-


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar

Negara dan Hibah

Rp5.742.154.977,00, atau hampir 50 kali lebih besar dibandingkan estimasi pendapatan yang

Rp5.742.154.977,00

ditetapkan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016, sebesar Rp116.640.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Estim asi Pendapatan

Uraian

Realisasi

%

1

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

116.640.000

3.557.176.268

2

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

-

23.970.984

3

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu

-

2.161.007.725

116.640.000

5.742.154.977

Jum lah

Realisasi

PNBP

pada

Tahun

Anggaran

2016

mengalami

peningkatan

3049,7% 4923,0%

sebesar

Rp4.973.832.808,00 atau naik sebesar 647,36% dibandingkan realisasi PNBP pada periode yang sama di tahun 2015. Peningkatan terbesar realisasi PNBP disebabkan terdapatnya Pendapatan dari Pemindahtangan BMN berupa kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dijual melalui lelang pada tahun 2016. Perbandingan realisasi PNBP disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 9 Perbandingan Rincian Realisasi PNBP TA 2016 dan TA 2015 Kenaikan (Penurunan) No

Uraian

TA 2016

TA 2015 (Rp)

1

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

2

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

3

Pendapatan Denda

4

Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Jum lah

Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran

%

3.557.059.628

-

3.557.059.628

116.640

116.640

-

-

23.970.984

6.160.000

17.810.984

289,14%

2.161.007.725

762.045.529

1.398.962.196

183,58%

5.742.154.977

768.322.169

4.973.832.808

-

647,36%

-21-


B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara

Rp179.592.596.124,00

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp302.263.523.130,00 atau mencapai 82,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp366.822.235.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja dari Transaksi Kas, setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp622.697.554,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2016 berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2016 Kode Program

Uraian Program

Realisasi Belanja (Neto)

Anggaran

(%)

Pengembalian Belanja

01.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

127.686.350.000

113.346.460.380 88,77%

79.039.165

06.

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

239.135.885.000

188.917.062.750 79,00%

543.658.389

366.822.235.000

302.263.523.130 82,40%

622.697.554

Jumlah

Realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp300.553.984.867,00 dari total

pagu sebesar Rp362.322.235.000,00. Adapun pagu anggaran dengan sumber dana hibah luar negeri sebesar Rp4.500.000.000,00, s.d. tahun 2016 terealisasi sebesar Rp1.709.538.263,00. Berdasarkan jenis belanja, rincian anggaran dan persentase realisasi terhadap anggarannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 Kode Jenis Belanja 1

Uraian Jenis Belanja 2

Anggaran 3

Realisasi Belanja 4

Sisa Pagu 5

% Realisasi Terhadap Anggaran 6

51

Belanja Pegawai

75.395.969.000

61.635.489.342

13.760.479.658

81,75%

52

Belanja Barang

281.894.000.000

231.209.124.137

50.684.875.863

82,02%

53

Belanja Modal

9.532.266.000

9.418.909.651

113.356.349

98,81%

366.822.235.000

302.263.523.130

64.558.711.870

82,40%

JUMLAH BELANJA


-22-


Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini. Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

281.894.000.000

300.000.000.000

231.209.124.137

250.000.000.000

200.000.000.000 Anggaran 150.000.000.000 Realisasi 100.000.000.000

75.395.969.000 61.635.489.342 9.532.266.000 9.418.909.651

50.000.000.000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp69.750.070.453,00 atau 30% dari realisasi belanja periode yang sama di tahun 2015. Peningkatan nominal terbesar terjadi pada realisasi belanja barang, yaitu naik sebesar Rp58.636.993.066,00 atau 33,98% dari realisasi belanja barang pada tahun 2015. Adapun untuk belanja modal mengalami peningkatan capaian persentase tertinggi, yaitu sebesar 249,05% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015. Perbandingan realisasi belanja pada periode TA 2016 dan TA 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015 Kode Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp) Uraian Jenis Belanja

TA 2016

TA 2015

Naik / (Turun) Rp

%

51

Belanja Pegawai

61.635.489.342

57.242.882.181

4.392.607.161

7,67%

52

Belanja Barang

231.209.124.137

172.572.131.071

58.636.993.066

33,98%

53

Belanja Modal

9.418.909.651

2.698.439.425

6.720.470.226

249,05%

302.263.523.130

232.513.452.677

69.750.070.453

30,00%

JUMLAH


-23-


B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai

Rp61.635.489.342,00

Pada tahun 2016, pagu Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar 81,75% atau sebesar Rp61.635.489.342,00 dari pagu sebesar Rp75.395.969.000,00. Adapun pagu anggaran pada kelompok Belanja Pegawai yang dilakukan blokir mandiri (self-blocking) adalah sebesar Rp11.256.632.000,00 yang dialokasikan seluruhnya pada akun Belanja Pegawai Transito. Dengan demikian, total realisasi belanja bersih Belanja Pegawai dengan memperhitungkan pagu blokir mandiri adalah sebesar 96,10%. Nominal pagu dan realisasi terbesar pada Belanja Pegawai adalah kelompok belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito yang digunakan untuk pembayaran tunjangan kinerja pegawai, yang terealisasi sebesar 77,07% dari total pagu kelompok belanja dimaksud. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, dengan capaian masing-masing sebesar Rp61.635.489.342,00 dan Rp57.242.882.181,00, atau naik sebesar 7,67%. Kenaikan terbesar terjadi atas realisasi Belanja Tunjangan Khusus sebesar Rp2.924.047.865,00 atau naik sebesar 7,70% dibanding periode yang sama di tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan jumlah pegawai, perubahan struktur peringkat jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta pembayaran Tambahan Tunjangan Terbatas Tahunan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perhitungan Capaian Kinerja Dalam Rangka Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Pengembalian Belanja Pegawai pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar

Rp34.605.915,00 dan Rp39.559.917,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam

tabel berikut ini: Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2016 dan 2015 Tahun 2016 Kelompok Belanja

Uraian

Pagu

Perbandingan Realisasi

Realisasi

%

Realisasi Tahun 2015

Naik (turun)

% kenaikan /(turun)

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

22.043.713.000

20.635.637.196

93,61%

19.331.939.902

1.303.697.294

5115

Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

196.875.000

157.500.000

80,00%

-

157.500.000

-

5122

Belanja Lembur

145.784.000

2.408.000

1,65%

-

2.408.000

-

5124

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

53.009.597.000

40.874.550.061

77,11%

37.950.502.196

2.924.047.865

7,70%

(39.559.917)

4.954.002

-12,52%

57.242.882.181

4.392.607.161

7,67%

Pengembalian Belanja Pegawai JUMLAH KELOMPOK BELANJA PEGAWAI


(34.605.915) 75.395.969.000

61.635.489.342

81,75%

6,74%

-24-


B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang

Rp231.209.124.137,00

Pada

tahun 2016, pagu Belanja Barang telah terealisasi sebesar 82,20% atau sebesar

Rp231.209.124.137,00 dari pagu sebesar Rp281.894.000.000,00. Adapun pagu anggaran pada kelompok Belanja Barang yang dilakukan blokir mandiri (self-blocking) adalah sebesar Rp38.743.046.000,00 yang dialokasikan pada akun Belanja Barang Transito. Dengan demikian, total realisasi belanja bersih Belanja Barang, dengan memperhitungkan pagu blokir mandiri adalah sebesar 95,08%. Nominal realisasi terbesar pada belanja barang terdapat pada kelompok akun Belanja Jasa sebesar Rp90.851.204.207,00 atau 95,84% dari total pagu kelompok akun Belanja Jasa sebesar Rp94.798.861.000,00. Realisasi nominal terbesar kedua Belanja Barang merupakan kelompok akun belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang terealisasi sebesar 94,85% atau sebesar Rp68.371.516.330,00 dari pagu sebesar Rp72.086.118.000,00. Realisasi belanja barang dalam periode tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 33,98%

dibandingkan tahun 2015, dengan capaian realisasi masing-masing adalah sebesar Rp231.209.124.137,00 dan Rp173.327.186.299,00. Kenaikan terbesar terjadi atas realisasi Belanja Jasa sebesar Rp32.024.019.039,00 atau naik sebesar 54,44% dibanding periode yang sama di tahun 2015. Kenaikan realisasi kelompok akun Belanja Jasa tersebut disebabkan antara lain adanya peningkatan penggunaan sewa ruang kantor, sewa kendaraan dinas operasional, serta kontrak jasa konsultan. Adapun Pengembalian Belanja Barang pada tahun 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp588.091.639,00 dan Rp755.055.228,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2016 dan 2015 Perbandingan Realisasi

Tahun 2016 Kelompok Belanja

Uraian

5211

Belanja Barang Operasional

5212

Belanja Barang Non Operasional

5218

Belanja Barang Persediaan

5221

Belanja Jasa

5231

Belanja Pemeliharaan

5241 5242

Pagu

Realisasi

%

Tahun 2015

Naik (turun)

% kenaikan /(turun)

7.488.893.000

7.460.506.694

99,62%

5.614.914.956

1.845.591.738

75.407.437.000

35.562.151.071

47,16%

23.338.342.553

12.223.808.518

52,38%

4.315.965.000

4.276.909.934

99,10%

5.666.531.474

(1.389.621.540)

-24,52%

94.798.861.000

90.851.204.207

95,84%

58.827.185.168

32.024.019.039

54,44%

5.884.668.000

5.824.564.609

98,98%

4.415.425.229

1.409.139.380

31,91%

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

72.086.118.000

68.371.516.330

94,85%

53.820.881.214

14.550.635.116

27,04%

Belanja Perjalanan Luar Negeri

21.912.058.000

19.450.362.931

88,77%

21.643.905.705

(2.193.542.774)

Pengembalian Belanja Barang JUMLAH KELOMPOK BELANJA BARANG


(588.091.639) 281.894.000.000

231.209.124.137

(755.055.228) 82,02%

172.572.131.071

32,87%

-10,13%

166.963.589

-22,11%

58.636.993.066

33,98%

-25-


B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal

Rp3.968.951.246,00

Pada

tahun 2016, pagu Belanja Modal telah terealisasi sebesar 98,81% atau sebesar

Rp9.418.909.651,00 dari pagu sebesar Rp9.532.266.000,00. Nominal pagu terbesar pada belanja modal ada pada kelompok belanja modal peralatan dan mesin, sebesar Rp4.188.590.000,00, diikuti belanja modal lainnya yang digunakan untuk perolehan aset tak berwujud dalam bentuk perangkat lunak komputer (software) dan lisensi, dengan pagu sebesar Rp3.445.719.000,00. Capaian nominal terbesar realisasi belanja modal terdapat pada kelompok Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin,

yang

terelisasi

sebesar

Rp4.154.276.311,00 atau 99,18%. Nominal terbesar kedua atas realisasi Belanja Modal adalah akun Belanja Modal Lainnya, berupa pengadaan untuk Aset Tak Berwujud dalam bentuk software komputer dan pembelian lisensi, yaitu dengan nilai total realisasi sebesar

Rp3.366.676.690 atau mencapai 97,71% dari total pagu akun Belanja Modal Lainnya. Adapun untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi hampir 100% dari total pagu, yaitu sebesar Rp1.897.956.650,00. Realisasi belanja modal pada tahun 2016 mengalami kenaikan signifikan sebesar 471,88%.

dibandingkan

tahun

Rp9.418.909.651,00

2015, dan

dengan

capaian

Rp1.647.003.600,00.

realisasi

Peningkatan

masing-masing realisasi

ini

sebesar disebabkan

meningkatnya kebutuhan terkait penyediaan ruang kerja, sarana dan prasarana, serta kebutuhan terkait aset tak berwujud. Tidak terdapat pengembalian atas Belanja Modal pada tahun 2016 dan 2015. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 Tahun 2016 Kelompok Belanja

Uraian

Pagu

Perbandingan Realisasi

Realisasi

%

Tahun 2015

% kenaikan /(turun)

Naik (turun)

5321

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4.188.590.000

4.154.276.311

99,18%

1.306.813.600

2.847.462.711

5331

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1.897.957.000

1.897.956.650

100,00%

-

1.897.956.650

-

5361

Belanja Modal Lainnya

3.445.719.000

3.366.676.690

97,71%

340.190.000

3.026.486.690

889,65%

-

-

0,00%

9.532.266.000

9.418.909.651

98,81%

1.647.003.600

7.771.906.051

471,88%

Pengembalian Belanja Modal JUMLAH KELOMPOK BELANJA MODAL


-

217,89%

-26-


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. Aset Lancar Aset lancar Rp1.570.590.157,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.570.590.157,00 dan Rp2.623.352.952,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.

Tabel 16 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 Aset Lancar TA 2016 TA 2015

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

3.668.316 Rp

506.146.176

2


Rp

606.105.149 Rp

307.667.588

3

Piutang Bukan Pajak

Rp

274.402.796 Rp

441.961.357

4

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Rp

(1.372.014) Rp

(2.209.806)

5

Persediaan

Rp

687.785.910 Rp

1.369.787.637

Rp

1.570.590.157 Rp

2.623.352.952

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Rp3.668.316,00

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 bersaldo sebesar

Rp3.668.316,00,

adapun

saldo

per

31

Desember

2015

adalah

sebesar

Rp506.146.176,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) Tahun Anggaran 2016 yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas Rp606.105.149,00.

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 bersaldo

sebesar Rp606.105.149,00 dan Rp307.667.588,00, yang merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Piutang Bukan Pajak Rp274.402.796,00

C.1.3

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp274.402.796,00 dan Rp441.961.357,00 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 terdiri dari piutang atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp185.911.296,00, serta pemotongan penghasilan kepada Pegawai yang belum dilunasi yang belum dibayarkan kembali sampai dengan tanggal neraca, sebesar Rp88.491.500,00.

Catatan atas Laporan Keuangan - Neraca

- 27 -


Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak (Rp1.372.014,00)

C.1.4

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp1.372.014,00 dan Rp2.209.806,00. Nilai tersebut merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Piutang jangka pendek per 31 Desember 2016 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian keseluruhannya digolongkan dalam piutang dengan kualitas lancar. Dengan demikian perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek menggunakan nilai penyisihan sebesar 0,5%.

Persediaan Rp687.785.910,00

C.1.5

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp687.785.910,00 dan Rp1.369.787.637,00. Persediaan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 17 Rincian Persediaan No.

Uraian

31-Des-16 583.086.911

31-Des-15

1

Barang Konsumsi

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

63.677.774

79.761.210

3

Persediaan Lainnya Jumlah

41.021.225

46.003.050

Rp

687.785.910 Rp

1.244.023.377

1.369.787.637

Saldo persediaan per 31 Desember 2016 berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp26.439.112.921,00

C.2

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing adalah sebesar Rp26.439.112.921,00 dan Rp25.239.449.282,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:


- 28 -


Tabel 18 Rincian Aset Tetap No. 1

Peralatan dan Mesin Rp49.184.004.206,00

Uraian

31-Des-16

31-Des-15

Peralatan dan Mesin

49.184.004.206

54.253.506.073

2

Gedung dan Bangunan

21.631.671.705

19.733.715.055

3

Aset Tetap Lainnya

63.071.925

63.071.925

Total Nilai Perolehan

70.878.747.836

74.050.293.053

Akumulasi Penyusutan Jumlah

44.439.634.915

48.810.843.771

26.439.112.921

25.239.449.282

C.2.1 Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp49.184.004.206,00 dan Rp54.253.506.073,00. Penambahan nilai peralatan dan mesin terdiri atas realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2016 adalah sebesar Rp4.175.328.311,00, yang dicatat

melalui

transaksi

pembelian

sebanyak

408

unit

aset

tetap

sebesar

Rp4.161.759.413,00 dan melalui transaksi pengembangan langsung nilai aset sebesar Rp37.762.998,00 dan pengembangan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp8.400.000,00. Adapun mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan aktif dengan total senilai Rp9.277.424,00 atas 437 aset tetap peralatan dan mesin. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp41.259.911.609,00, sehingga nilai buku Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.924.092.597,00. Rincian mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 19 Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin Jumlah Unit

Uraian Transaksi Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

Saldo

7.299

Mutasi Masuk - Pembelian - Pengembangan melalui KDP - Pengembangan Nilai Aset

408 -

54.253.506.073

4.161.759.413 8.400.000 37.762.998

Total Mutasi Masuk Mutasi Kurang - Penghentian Aset dari Penggunaan Aktif

4.207.922.411 437

Total Mutasi Kurang

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016

7.270

Akumulasi penyusutan s.d. 31 Des 2016 Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016


(9.277.424.278) (9.277.424.278) 49.184.004.206

(41.259.911.609) 7.270

7.924.092.597

- 29 -


Transaksi penambahan saldo peralatan dan mesin melalui pembelian terdiri dari: Tabel 20 Rincian Mutasi Tambah Saldo Peralatan dan Mesin per Sub Kelompok Barang Kelompok BMN

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Kuantitas

Nilai

A. Transaksi Pembelian 301 302 303 305 306 307 308 310

ALAT BESAR ALAT ANGKUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN ALAT LABORATORIUM KOMPUTER

15 3 11 202 22 31 2 122

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

506.867.284 70.785.000 45.897.000 1.070.694.925 357.791.750 60.801.675 15.868.400 2.033.053.379

Total Transaksi Pembelian

408

Rp

4.161.759.413 30.805.500

B. Transaksi Pengembangan Nilai Aset 301

ALAT BESAR

0

Rp

310

KOMPUTER

0

Rp

6.957.498

Rp

37.762.998

Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset C. Transaksi Pengembangan Melalui KDP 301

ALAT BESAR

0

Rp

4.600.000

310

KOMPUTER

0

Rp

3.800.000

Rp

8.400.000

Rp

4.207.922.411

Total Transaksi Pengembangan Nilai Aset Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin Tahun 2016

408

Transaksi kurang peralatan dan mesin berasal dari penghentian aset dari penggunaan aktif atas rencana penghapusannya sejumlah barang milik negara dalam kondisi rusak berat, yang terdiri atas: Tabel 21 Rincian Mutasi Kurang Saldo Peralatan dan Mesin Penghentian Aset dari Penggunaan No.

Kode Barang

301

ALAT BESAR

302

ALAT ANGKUTAN

305

ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA

306

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR

310

KOMPUTER J UM L A H


Jum lah Unit 2 59 231 17

Rupiah Aset (1.210.000) (6.520.507.997) (735.356.984) (55.575.145)

128

(1.964.774.152)

437

(9.277.424.278)

- 30 -


C.2.2 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp21.631.671.705,00

Nilai perolehan gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp21.631.671.705,00 dan Rp19.733.715.055,00. Sedangkan nilai

buku

Gedung

dan

Bangunan

pada

tanggal

pelaporan

Rp18.451.948.399,00, yaitu sebesar nilai perolehan gedung dan bangunan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp3.179.723.306,00. Penambahan nilai gedung diperoleh dari Belanja Modal akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) sebesar Rp1.897.956.650,00 berupa penggantian lift pada gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Medan Merdeka Barat; kapitalisasi atas pembangunan ruang data/server, serta ruang kerja.

Aset Tetap Lainnya Rp63.071.925,00

C.2.3 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp63.071.925,00. Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara fisik berupa koleksi Buku Perpustakaan dan Bahan Kartografi.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp44.439.634.915,00)

C.2.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp44.439.634.915,00 dan Rp48.810.843.771,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 tersaji pada Tabel di bawah ini. Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 No.

Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

1

Peralatan dan Mesin

49.184.004.206

41.259.911.609

7.924.092.597

2

Gedung dan Bangunan

21.631.671.705

3.179.723.306

18.451.948.399

3

Aset Tetap Lainnya

63.071.925

-

63.071.925

70.878.747.836

44.439.634.915

26.439.112.921

Jumlah

Aset Lainnya Rp3.451.384.375,00

Nilai Perolehan

C.3

Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.451.384.375,00 dan Rp1.222.891.000,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.


- 31 -


Aset Tak Berwujud Rp4.473.600.090,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.473.600.090,00 dan Rp1.222.891.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupa software dan lisensi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Pada tahun 2016 dilakukan proses normalisasi dan amortisasi pertama kali untuk Barang Milik Negara berupa Aset tak Berwujud, dengan laporan ringkas hasil normalisasi dan amortisasi pertama kali atas ATB untuk posisi per tanggal 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 No.

Jenis Aset Tak Berwujud

Kuantitas

Nilai Sebelum Normalisasi

Nilai Normalisasi

Nilai Amortisasi Pertama Kali

Nilai Buku per 1 Januari 2016

1

Software Komputer

12

1.117.703.500

-

695.521.919

422.181.581

2

Lisensi

1

105.187.500

-

5.259.375

99.928.125

13

1.222.891.000

-

700.781.294

522.109.706

Jumlah

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 24 Rincian Transaksi Aset tak Berwujud Tahun 2016 Jenis Transaksi Aset Tak Berwujud Saldo Awal - Software (12 Unit) - Lisensi (1 Unit) Mutasi Tambah Pembelian Software Komputer (16 Unit) Pembelian Lisensi (3 Unit) Pengembangan Nilai Aset Software Pengembangan Melalui KDP Software Mutasi Kurang Penghentian dari Penggunaan Software Komputer (2 Unit)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.222.891.000 1.117.703.500 105.187.500 3.371.736.690 1.215.636.690 2.148.000.000 3.040.000 5.060.000 121.027.600

Rp

121.027.600

Saldo ATB per 31 Desember 2016

Rp

4.473.600.090

Rp Rp

2.220.412.590 2.253.187.500

- Software (26 Unit) - Lisensi (4 Unit)

Aset Lain-lain Rp3.383.047.381,00

Nilai

C.3.2 Aset Lain-lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.383.047.381,00 dan Rp863.209.500,00. Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, atau dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 dan 2015, terdiri atas:


- 32 -


Tabel 25 Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 No.

Uraian

Tahun 2016

1 Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan 2 Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp4.405.263.096,00)

Tahun 2015

3.262.019.781

863.209.500

121.027.600

-

Rp 3.383.047.381 Rp 863.209.500

C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo yang dilaporkan dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar minus Rp4.405.263.096,00 dan minus Rp863.209.500,00. Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2016 No

Aset Lainnya

Nilai Perolehan Akm. Penyusutan

Nilai Buku

A Aset Tak Berwujud 1 Software Komputer

2.220.412.590

941.817.093

1.278.595.497

2 Lisensi

2.253.187.500

123.178.125

2.130.009.375

4.473.600.090

1.064.995.218

3.408.604.872

3.262.019.781

3.219.240.278

42.779.503

121.027.600

121.027.600

-

Jumlah B. Aset Lainnya

3.383.047.381

3.340.267.878

42.779.503

Total

7.856.647.471

4.405.263.096

3.451.384.375

Jumlah A. Aset Tak Berwujud B Aset Lainnya 1 Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasional Pemerintahan 2 Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Rp3.708.762.919,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.708.762.919,00 dan Rp884.258.285,00 yang merupakan Kewajiban yang diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp3.702.180.638,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masingmasing sebesar Rp3.702.180.638,00 dan Rp378.112.109,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2016 terdiri atas Belanja Pegawai yang masih harus dibayar dari beban Tahun 2016, belanja langganan daya dan jasa yang belum


- 33 -


diselesaikan kepada Penyedia Barang sampai dengan tanggal pelaporan dan utang kepada

Pihak Ketiga Lainnya berupa pencairan dana SPM-LS Bendahara yang belum dibayar kepada yang berhak. Tabel 27 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Uraian Akun Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Belanja Barang yang masih harus dibayar

Uang Muka dari KPPN Rp3.668.316,00

Saldo 3.286.792.824

Keterangan Beban Belanja Pegawai Tahun 2016 yang belum ditagihkan sampai dengan tanggal neraca

91.677.414

Belanja Langganan Daya dan Jasa bulan Desember 2016 yang belum dibayarkan sd. Tanggal neraca

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

323.710.400

SPM-LS Bendahara Belum Dibayarkan Kepada Yang Berhak, berupa Uang Makan Pegawai dan Tunjangan Tambahan Tahunan Terbatas

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016

3.702.180.638

C.4.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.668.316,00 dan Rp506.146.176,00. Uang Muka KPPN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp2.913.965,00

C.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 bersaldo sebesar Rp2.913.965,00, sedangkan per 31 Desember 2015 bersaldo Nihil. Utang jangka pendek lainnya merupakan saldo kas yang berasal dari pungutan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan.

EKUITAS Ekuitas Rp27.752.324.534,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. C.5.1 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp27.752.324.534,00 dan Rp28.201.434.949,00.


- 34 -


D.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan PNBP

Rp17.896.989,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp17.896.989,00. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, serta Pendapatan dari Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 28 Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak URAIAN

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik/Turun

Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan Sewa T anah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

116.640

116.640

-

17.780.349

12.350.635

5.429.714,00

17.896.989

12.467.275

5.429.714,00

Jumlah

Beban Pegawai

Rp61.568.805.899,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode

Tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar

Rp61.568.805.899,00 dan Rp57.207.477.088,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Tabel 29 Rincian Beban Pegawai URAIAN JENIS BEBAN Beban Gaji Pokok PNS

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik (Turun)

% Naik (Turun)

12.231.873.980

11.121.629.860

1.110.244.120

10,0%

Beban Pembulatan Gaji PNS

181.475

203.504

(22.029)

-10,8%

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

821.708.220

782.534.368

39.173.852

5,0%

Beban Tunj. Anak PNS

220.847.815

209.839.868

11.007.947

5,2%

4.217.795.000

3.865.755.000

352.040.000

9,1%

Beban Tunj. PPh PNS

Beban Tunj. Struktural PNS

426.441.206

491.372.934

(64.931.728)

-13,2%

Beban Tunj. Beras PNS

619.263.420

596.291.100

22.972.320

3,9%

1.725.926.000

1.867.537.800

(141.611.800)

-7,6%

Beban Tunjangan Umum PNS

352.065.000

358.385.000

(6.320.000)

-1,8%

Beban Tunjangan Pegawai Non PNS

157.500.000

-

157.500.000

0,0%

2.408.000

-

2.408.000

0,0%

Beban Uang Makan PNS

Beban Uang Lembur Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Pengembalian Beban Pegawai Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Operasional

40.827.401.698

37.953.487.571

2.873.914.127

(34.605.915)

(39.559.917)

4.954.002

61.568.805.899

57.207.477.088

4.361.328.811

7,6% -12,5% 7,6%

- 35 -


D.3 Beban Persediaan Beban Persediaan Rp4.154.534.994,-

Jumlah Beban Persediaan selama

Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp4.154.534.994,00 dan Rp5.612.394.083,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 30 Rincian Beban Persediaan Uraian Jenis Beban

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik / (Turun)

%

Beban Persediaan konsumsi Beban Persediaan Lainnya Pengembalian Beban Persediaan

4.133.835.889 20.699.105 -

5.595.462.083 16.932.000 -

(1.461.626.194) 3.767.105 -

-26,1% 22,2%

Jumlah Beban Persediaan

4.154.534.994

5.612.394.083

(1.457.859.089)

-26,0%

-

D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang & Jasa Rp133.170.452.881,,-

Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp133.170.452.881,00 dan Rp87.173.939.221,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa Uraian Jenis Beban

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik (Turun)

%

7.460.506.694

5.614.914.956

1.845.591.738

32,9%

35.224.937.071

23.298.112.553

11.926.824.518

51,2%

Beban Langganan Listrik

486.767.834

391.367.175

95.400.659

24,4%

Beban Langganan Telepon

460.340.245

554.509.921

(94.169.676)

-17,0%

38.221.024

21.045.732

17.175.292

81,6%

2.019.235.190

1.203.452.925

815.782.265

67,8%

Beban Jasa Konsultan

42.892.738.748

36.723.343.825

6.169.394.923

16,8%

Beban Sewa

22.145.269.143

7.168.826.751

14.976.442.392

208,9%

Beban Jasa Profesi

5.532.040.000

4.107.770.000

1.424.270.000

34,7%

Beban Jasa Lainnya

17.112.156.183

8.410.512.816

8.701.643.367

103,5%

1.458.400

0

1.458.400

Pengembalian Beban Barang dan Jasa

(203.217.615)

(319.917.433)

116.699.818

-36,5%

Jumlah Beban Barang dan Jasa

133.170.452.917

87.173.939.221

45.996.513.696

52,8%

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional

Beban Langganan Air Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin


-

- 36 -


D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Rp6.217.764.149,00

Beban pemeliharaan pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp6.217.764.149,00 dan Rp4.711.382.497,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan adalah sebagai berikut: Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016

Uraian Jenis Beban

%

3.884.795.711

1.153.893.394

2.730.902.317

236,7%

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.879.604.398 453.364.040

3.261.531.835

(1.381.927.437)

-42,4%

295.957.268

157.406.772

53,2%

6.217.764.149

4.711.382.497

1.506.381.652

32,0%

Jumlah

Rp87.420.823.010,00

Naik (Turun)

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2015

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp87.420.823.010,00 dan Rp74.863.607.406,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut: Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas Uraian Jenis Beban Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp5.372.117.837,00

20.667.240.009

Naik (Turun) 238.172.283

%

1,2%

547.448.600

298.565.000

248.883.600

83,4%

17.257.942.850

9.457.547.097

7.800.395.753

82,5%

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

6.410.167.932

29.647.110.410

23.236.942.478

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

1.273.055.274

1.619.321.370

(346.266.096)

Beban Perjalanan Lainnya- Luar Negeri

18.174.727.572

20.019.129.247

(1.844.401.675)

(384.873.988)

(435.137.795)

87.420.823.010

74.863.607.406

Jumlah Beban Perjalanan Dinas

Amortisasi

20.905.412.292

Tahun 2015

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas

Beban Penyusutan dan

Tahun 2016

27,6% -21,4% -9,2%

50.263.807

-11,6%

12.557.215.604

16,8%

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi s.d. Tahun 2016 dan Tahun 2015 adalah masingmasing sebesar Rp5.372.117.837,00 dan Rp5.835.145.535. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Pada Tahun 2016, penghitungan amortisasi atas Aset Tak Berwujud pertama kali dilaksanakan, dengan demikian tidak dapat dilakukan pembandingan dengan saldo pada Tahun 2015. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi s.d. periode tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


- 37 -


Tabel 34. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Uraian Jenis Beban

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik (Turun)

4.433.099.161

5.440.471.234

(1.007.372.073)

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

417.003.203

394.674.301

22.328.902

Beban Amortisasi Software

357.819.324

-

357.819.324

-

Beban Amortisasi Lisensi

117.918.750

-

117.918.750

-

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam

Beban Penyusutan Aset T etap yang T idak Digunakan dalam Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

%

-18,5% 5,7%

9.503.450

-

9.503.450

-

36.773.949

-

36.773.949

-

5.372.117.837

5.835.145.535

(463.027.698)

-7,9%

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp837.792,00)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar minus Rp837.792,00 dan Rp1.279.905,00. Saldo minus atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi atas penyesuaian atas saldo pada akun penyisihan piutang tak tertagih periode berjalan dengan periode sebelumnya. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah sebagai berikut: Tabel 35. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Uraian Jenis Belanja

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik (Turun)

%

Beban Penyisihan Piutang PNBP

(698.794)

1.610.743

(2.309.537)

-143,4%

Beban Penyisihan Piutang Lainnya

(138.998)

(330.838)

191.840

58,0%

(837.792)

1.279.905

(2.117.697)

-165,5%

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Rp4.742.418.378,00

sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2016 sebesar Rp4.742.418.378,00, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 36. Rincian Beban Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Uraian Jenis Beban

Tahun 2016

Tahun 2015

Naik (Turun)

%

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional: - Surplus (Defisit) dari Pelepasan aset non lancar

3.557.059.628

0

3.557.059.628

-

# Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

3.557.059.628

0

3.557.059.628

-

a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

3.557.059.628

0

3.557.059.628

-

- Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya

1.185.358.750

263.259.298

922.099.452

350%

1.702.684.944

263.259.298

1.439.425.646

547%

5.428.722

0

5.428.722

-

b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

1.647.241.655

263.259.298

1.383.982.357

526%

c. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

50.014.567

0

50.014.567

# Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

# Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

(517.326.194)

0

(517.326.194)

-

a. Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

(517.326.194)

0

(517.326.194)

-

Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

4.742.418.378

263.259.298

4.479.159.080

1701%


- 38 -


Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya, berupa hasil lelang atas Barang Milik Negara yang telah dihentikan dari operasional Pemerintahan sebesar Rp3.557.059.628,00. Adapun Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pendapatan/Beban dari Penyesuaian Nilai Persediaan. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan setoran atas belanja tahun 2015, yaitu atas Belanja Barang sebesar Rp1.647.241.655,00 dan atas Belanja Pegawai sebesar Rp5.428.722,00, yang disetorkan pada tahun 2016. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp50.014.567,00 dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar minus Rp517.326.194,00, timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir.


- 39 -


E.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp28.201.434.949,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp28.201.434.949,00 dan Rp31.204.786.631,00. E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO Rp(293.143.345.611,00)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah defisit sebesar Rp(293.143.345.611,00) dan Rp(235.129.499.162,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan Akuntansi Nihil

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi pada 31 Desember 2016 dan tahun 2015. E.4 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Koreksi Nilai Aset Non

E.4.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016

Rp677.340.900,00

adalah sebesar Rp677.340.900,00, adapun pada tahun 2015 bersaldo nihil. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Pada tahun 2015 akun Koreksi Nilai Aset non Revaluasi menggunakan pos akun Penyesuaian Nilai Aset, sebesar Rp623.536.346,00. Tabel 37 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2016 Koreksi

Jenis Aset Tetap

Tambah

Kurang

Peralatan dan Mesin

(23.440.394)

Gedung dan Bangunan

Total (23.440.394) -

Aset Tetap Lainnya

-

-

Aset Tak Berwujud

700.781.294

700.781.294

Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

Rp

700.781.294

Rp

(23.440.394) Rp

677.340.900

- 40 -


E.4.2 Koreksi Lain-Lain Koreksi Lain-Lain Rp(3.149.792.057,00)

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 bersaldo Rp(3.149.792.057,00), adapun untuk tahun 2015 bersaldo Rp(242.519.374,00). Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait dengan barang milik negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Pada tahun 2016, saldo pos Koreksi Lain-lain merupakan penyesuaian atas nilai ekuitas tahun 2015, berupa Beban Belanja Pegawai Tahun 2015 yang pada akhir Tahun 2015 belum diakui sebagai penambah beban tahun 2015 dan sebagai Belanja Pegawai yang masih Harus Dibayar.

E.5 Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas Rp(296.521.368.153,00)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp(296.521.368.153,00) dan Rp(231.745.130.508,00). Rincian Transaksi antar Entitas s.d. 31 Desember 2016 terdiri dari: Tabel 38 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas Jenis Beban Diterima dari Entitas Lain Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah

Ekuitas Akhir

Rp27.752.324.534,00

Nilai 5.742.154.977 (302.263.523.130) (296.521.368.153)

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp27.752.324.534,00 dan Rp28.201.434.949,00.

Catatan atas Laporan Keuangan – Laporan Perubahan Ekuitas

- 41 -

Laporan Keuangan Audited - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Periode yang Berakhir s.d.31 Desember 2016

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA F.1. REKENING PEMERINTAH

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan dua rekening untuk menampung uang keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN, yang seluruhnya bersaldo Nihil per tanggal pelaporan 31 Desember 2016, yaitu: • Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (427752) mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000149.30.3. • Satuan Kerja Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (427755) mengelola rekening pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Departemen Keuangan dengan nomor rekening 0507.01.000148.30.7.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. Piutang Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Terdapat beberapa catatan terkait pengelolaan Piutang PNBP Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut: 1. Saldo awal piutang per 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp441.961.357,00. 2. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, telah dilakukan penyetoran ke kas negara untuk pembayaran pelunasan piutang dengan total nilai setoran sebesar Rp 353.469.857,00. 3. Saldo piutang per 31 Desember 2016 atas piutang yang belum dilunasi adalah sebesar Rp270,881,146,00. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini dilaksanakan per tanggal 28 Februari 2017, sisa piutang tersebut adalah sebesar Rp 88.491.500,00, sedangkan atas piutang sebesar Rp182.389.646,00 telah dilakukan pelunasan seluruhnya. F.2.2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam Kondisi Rusak Di dalam saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2016, terdapat aset dalam kondisi rusak yang diperkirakan dengan nilai total sebesar Rp599.338.977,57. Aset tersebut belum dapat diproses dalam Aplikasi SIMAK BMN untuk dihentikan dari penggunaan dan direklasifikasi ke aset lain-lain, dikarenakan item peralatan dan mesin dimaksud belum dapat diidentifikasi secara individual. Peralatan dan mesin tersebut diperkirakan telah habis masa manfaatnya.

Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Lainnya

- 42 -


F.2.3. Penghapusan Aset Tetap dan Penjualan Barang Milik Negara Pada tahun 2016 telah dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 167 Tahun 2016 dan Nomor 170 Tahun 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016. Penghapusan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan lelang atas Barang Milik Negara berupa 59 unit kendaraan roda empat dan 14 unit kendaraan roda dua dengan total nilai perolehan sebesar

Rp 6.878.613.997,00, dan menghasilkan pendapatan hasil lelang pada tahun 2016 sebesar Rp3.557.059.628,00. F.2.4. Temuan APIP Belum Ditindaklanjuti Pada Tahun 2015, berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 20072009, diketahui bahwa terdapat temuan yang belum selesai tindak lanjutnya, yang belum selesai dilakukan verifikasi oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total nilai sebesar Rp2.345.873.827,00. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2016 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 1.251.881.807,00. Dengan demikian, besaran temuan APIP yang belum selesai diverifikasi adalah sebesar Rp1.093.992.020,00. F.2.5. Revisi DIPA dan Kebijakan Blokir Mandiri Pagu Anggaran (Self-Blocking)

Pada Tahun 2016, terdapat sebelas (11) revisi yang dilakukan atas DIPA Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (BA-035), yaitu pada: • Satuan Kerja 427752 (Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) melaksanakan revisi atas DIPA nomor DIPA-035.01.1.427752/2016 sebanyak 8 (delapan) kali, dengan tanggal revisi terakhir 7 Desember 2016 dan besaran pagu sebesar Rp350.446.606.000,00 dengan kebijakan pengenaan pagu yang diblokir mandiri sebesar Rp47.999.678.000,00. • Satuan Kerja 427755 (Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus), melaksanakan Revisi atas DIPA nomor DIPA-035.01.1.427755/2016 sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tanggal revisi terakhir 20 September 2016 dan besaran pagu sebesar Rp16.375.629.000,00 dengan kebijakan pagu yang diblokir sebesar Rp2.000.000.000,00.


- 43 -


Kebijakan pengenaan pagu anggaran yang diblokir tersebut selanjutya berdampak pada pengelolaan pagu anggaran pada seluruh unit kerja, dengan besaran alokasi yang diblokir sesuai rincian sebagai berikut. Tabel 39 Rincian Pagu Self Blocking Anggaran Tahun 2016 per Unit Kerja NO.

UNIT KERJA

Pagu DIPA

Blokir Mandiri

Pagu Setelah Blokir

1

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Rp

49.322.000.000

Rp

9.900.000.000

Rp

39.422.000.000

2

Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

Rp

14.699.480.000

Rp

2.800.000.000

Rp

11.899.480.000

3

Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Rp

17.404.500.000

Rp

1.900.000.000

Rp

15.504.500.000

4

Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM

Rp

9.086.000.000

Rp

1.600.000.000

Rp

7.486.000.000

5

Kedeputian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Rp

18.255.070.000

Rp

1.800.000.000

Rp

16.455.070.000

6

Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Rp

35.250.001.000

Rp

8.248.850.000

Rp

27.001.151.000

7

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

Rp

10.879.600.000

Rp

1.900.000.000

Rp

8.979.600.000

8

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Rp

16.375.629.000

Rp

2.000.000.000

Rp

14.375.629.000

9

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)

Rp

67.863.605.000

Rp

8.851.150.000

Rp

59.012.455.000

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rp

127.686.350.000

Rp

10.999.678.000

Rp

116.686.672.000

Rp

366.822.235.000

Rp

49.999.678.000

Rp

316.822.557.000

10

PAGU PER UNIT KERJA TAHUN ANGGARAN 2016


- 44 -

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2016

LAMPIRAN PENDUKUNG

Ringkasan

-5-

NERACA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA PER DESEMBER 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 035

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Tgl. Cetak 25/04/2017 2:17 PM

NAMA PERKIRAAN 1

JUMLAH


2016

2015

Jumlah

%

2

3

4

5

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

3,668,316

506,146,176

(502,477,860)

(99.28)


606,105,149

307,667,588

298,437,561

97.00

Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Netto)

274,402,796

441,961,357

(167,558,561)

(37.91)

(1,372,014)

(2,209,806)

837,792

(37.91)

273,030,782

439,751,551

(166,720,769)

(37.91)

Persediaan

687,785,910

1,369,787,637

(682,001,727)

(49.79)

1,570,590,157

2,623,352,952

(1,052,762,795)

(40.13)

Peralatan dan Mesin

49,184,004,206

54,253,506,073

(5,069,501,867)

(9.34)

Gedung dan Bangunan

21,631,671,705

19,733,715,055

1,897,956,650

9.62

63,071,925

63,071,925

0

0.00

(44,439,634,915)

(48,810,843,771)

4,371,208,856

(8.96)

26,439,112,921

25,239,449,282

1,199,663,639

4.75

4,473,600,090

1,222,891,000

3,250,709,090

265.82

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

3,383,047,381

863,209,500

2,519,837,881

291.91

(4,405,263,096)

(863,209,500)

(3,542,053,596)

410.34

3,451,384,375

1,222,891,000

2,228,493,375

182.23

31,461,087,453

29,085,693,234

2,375,394,219

8.17

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

3,702,180,638

378,112,109

3,324,068,529

879.12

Uang Muka dari KPPN

3,668,316

506,146,176

(502,477,860)

(99.28)

Utang Jangka Pendek Lainnya

2,913,965

0

2,913,965

0.00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

3,708,762,919

884,258,285

2,824,504,634

319.42

JUMLAH KEWAJIBAN

3,708,762,919

884,258,285

2,824,504,634

319.42

27,752,324,534

28,201,434,949

(449,110,415)

(1.59)

JUMLAH EKUITAS

27,752,324,534

28,201,434,949

(449,110,415)

(1.59)

JUMLAH EKUITAS

27,752,324,534

28,201,434,949

(449,110,415)

(1.59)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

31,461,087,453

29,085,693,234

2,375,394,219

8.17

EKUITAS EKUITAS Ekuitas

NERACA PERCOBAAN TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA PER DESEMBER 2016 (DALAM RUPIAH)


KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

Tgl. Cetak 25/04/2017 KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

0

111611

Kas di Bendahara Pengeluaran

0

111613

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

0

111821

0

0

0

3,668,316

0

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

606,105,149

0

115211

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

185,911,296

0

0

115212

Piutang Lainnya

88,491,500

0

0

115411

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan

0

0

0

116211

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP

0

929,557

0

116212

0

442,457

0

117111

Barang Konsumsi

583,086,911

0

0

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

63,677,774

0

0

117199

Persediaan Lainnya

41,021,225

0

0

117911

Persediaan yang Belum Diregister

0

0

0

132111

Peralatan dan Mesin

49,184,004,206

0

0

132211

Peralatan dan Mesin Belum Diregister

0

0

0

133111

Gedung dan Bangunan

21,631,671,705

0

0

133211

Gedung dan Bangunan Belum Diregister

0

0

0

135121

Aset Tetap Lainnya

63,071,925

0

0

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

0

0

0

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

0

41,259,911,609

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya





KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

0

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

0

162151

0

0

3,179,723,306

Software

2,220,412,590

0

162161

Lisensi

2,253,187,500

0

0

162191

Aset Tak Berwujud Lainnya

0

0

0

162311

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

0

0

0

166112

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

3,262,019,781

0

0

166113

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

121,027,600

0

0

166411

Aset Lainnya yang Belum Diregister

0

0

0

169122

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

0

3,219,240,278

0

169315

Akumulasi Amortisasi Software

0

941,817,093

0

169316

Akumulasi Amortisasi Lisensi

0

123,178,125

0

169318

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

0

121,027,600

0

212111

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

0

3,286,792,824

0

212112

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

0

91,677,414

0

212191

Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

0

323,710,400

0

219511

Uang Muka dari KPPN

0

3,668,316

0

219961

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

0

2,913,965

0

313111

Ditagihkan ke Entitas Lain

0

302,263,523,130

0

313121

Diterima dari Entitas Lain

5,742,154,977

0

0

391111

Ekuitas

0

28,201,434,949





KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

0

391116

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

0

391118

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi

0

391119

Koreksi Lainnya

3

423129

3

0

23,440,394

700,781,294

0

3,149,792,057

0

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

0

3,557,059,628

423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

0

116,640

3

423752


0

17,780,349

3

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

0

5,428,722

3

423952

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

0

1,647,241,655

3

491511

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan

0

50,014,567

3

511111

Beban Gaji Pokok PNS

12,231,873,980

0

3

511119

Beban Pembulatan Gaji PNS

181,475

0

3

511121

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

821,708,220

0

3

511122

Beban Tunj. Anak PNS

220,847,815

0

3

511123

Beban Tunj. Struktural PNS

4,217,795,000

0

3

511125

Beban Tunj. PPh PNS

426,441,206

0

3

511126

Beban Tunj. Beras PNS

619,263,420

0

3

511129

Beban Uang Makan PNS

1,725,926,000

0

3

511151

Beban Tunjangan Umum PNS

352,065,000

0

3

511512

Beban Tunjangan Pegawai Non PNS

157,500,000

0

3

512211

Beban Uang Lembur

2,408,000

0





KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3

512411

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3

521111

Beban Keperluan Perkantoran

3

521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

3

40,827,401,698

0

4,347,728,676

0

49,995,975

0

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

1,070,340,000

0

521119

Beban Barang Operasional Lainnya

1,992,442,043

0

3

521211

Beban Bahan

15,428,047,376

0

3

521213

Beban Honor Output Kegiatan

18,526,130,875

0

3

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

1,270,758,820

0

3

522111

Beban Langganan Listrik

486,767,834

0

3

522112

Beban Langganan Telepon

460,340,245

0

3

522113

Beban Langganan Air

38,221,024

0

3

522119

Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya

2,019,235,190

0

3

522131

Beban Jasa Konsultan

42,892,738,748

0

3

522141

Beban Sewa

22,145,269,143

0

3

522151

Beban Jasa Profesi

5,532,040,000

0

3

522191

Beban Jasa Lainnya

17,112,156,183

0

3

523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3,852,201,611

0

3

523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1,912,198,498

0

3

524111

Beban Perjalanan Biasa

20,906,311,092

0

3

524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

546,549,800

0





KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3

524114

3

524119

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

3

524211

Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri

3

524219

3

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

17,257,942,850

0

29,647,110,410

0

1,273,055,274

0

Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

18,174,727,572

0

591111

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

4,433,099,161

0

3

591211

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

417,003,203

0

3

592115

Beban Amortisasi Software

357,819,324

0

3

592116

Beban Amortisasi Lisensi

117,918,750

0

3

592118

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan

9,503,450

0

3

592222

Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

36,773,949

0

3

593111

Beban Persediaan konsumsi

4,133,835,889

0

3

593113

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

453,364,040

0

3

593149

Beban Persediaan Lainnya

20,699,105

0

3

593311

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan

517,326,194

0

3

594211

Beban Penyisihan Piutang PNBP

0

681,186

3

594212

Beban Penyisihan Piutang Lainnya

0

156,606

3

595112

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

1,458,400

0

3

511111

Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS

0

2,848,391

3

511119

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

0

2,399

3

511123

Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS

0

11,510,000





KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3

511151

Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS

0

1,110,000

3

512411

Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

0

19,135,125

3

521111

Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran

0

3,390,000

3

521119

Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya

0

750,150

3

521213

Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan

0

197,677,501

3

522131

Pengembalian Beban Jasa Konsultan

0

1,400,000

3

524111

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa

0

114,791,291

3

524114

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0

4,060,000

3

524119

Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

189,961,888

3

524219

Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

0

76,060,809

388,944,608,324

388,944,608,324

JUMLAH

NERACA PERCOBAAN TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA PER DESEMBER 2016 (DALAM RUPIAH)



KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

0.0

115612

Piutang dari KPPN

64,558,711,870

0

0.0

219711

Utang Kepada KUN

5,625,514,977

0

2.0

423141

Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan

116,640,000

0

2.0

511111

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

0

12,682,871,000

2.0

511119

Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

482,000

2.0

511121

Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

0

900,331,000

2.0

511122

Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

0

250,030,000

2.0

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

0

4,299,220,000

2.0

511124

Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

0

25,200,000

2.0

511125

Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

0

484,858,000

2.0

511126

Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

0

701,051,000

2.0

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

0

2,073,680,000

2.0

511147

Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri

0

240,000,000

2.0

511151

Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

0

385,990,000

2.0

511511

Allotment Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS

0

0

2.0

511512

Allotment Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

0

196,875,000

2.0

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

0

145,784,000

2.0

512411

Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

0

41,752,965,000

2.0

512412

Allotment Belanja Pegawai Transito

0

11,256,632,000

2.0

521111

Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

0

4,352,443,000

2.0

521114

0

53,110,000

Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat




KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

2.0

521115

2.0

521119

2.0

Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

0

1,073,740,000

Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

0

2,009,600,000

521211

Allotment Belanja Bahan

0

16,211,943,000

2.0

521212

Allotment Belanja Barang Transito

0

38,743,046,000

2.0

521213

Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

0

19,179,355,000

2.0

521219

0

1,279,453,000

2.0

521811

Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

0

4,309,965,000

2.0

521813

Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges

0

6,000,000

2.0

522111

Allotment Belanja Langganan Listrik

0

474,032,000

2.0

522112

Allotment Belanja Langganan Telepon

0

462,500,000

2.0

522113

Allotment Belanja Langganan Air

0

38,350,000

2.0

522119

0

2,053,048,000

2.0

522131

Allotment Belanja Jasa Konsultan

0

45,618,610,000

2.0

522141

Allotment Belanja Sewa

0

22,525,705,000

2.0

522151

Allotment Belanja Jasa Profesi

0

5,857,482,000

2.0

522191

Allotment Belanja Jasa Lainnya

0

17,769,134,000

2.0

523111

Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

0

3,915,248,000

2.0

523121

0

1,969,420,000

2.0

524111

Allotment Belanja Perjalanan Biasa

0

21,238,226,000

2.0

524113

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

0

597,936,000

2.0

524114

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0

19,521,158,000

Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin




KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

2.0

524119

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

30,722,438,000

2.0

524211

Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

0

1,286,500,000

2.0

524219

0

20,625,558,000

2.0

532111

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

0

4,188,590,000

2.0

533121

Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

0

1,897,957,000

2.0

536111

Allotment Belanja Modal Lainnya

0

3,445,719,000

3.0

423129


0

3,557,059,628

3.0

423141


0

116,640

3.0

423752


0

23,970,984

3.0

423951


0

115,746,922

3.0

423952


0

2,045,260,803

3.0

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

12,240,449,480

0

3.1

511111

Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS

0

2,848,391

3.0

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

183,038

0

3.1

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

2,399

3.0

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

826,100,140

0

3.0

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

220,971,529

0

3.0

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

4,240,545,000

0

3.1

511123

Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS

0

11,510,000

3.0

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

430,430,209

0

3.0

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

618,466,800

0

Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri




KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3.0

511129

Belanja Uang Makan PNS

3.0

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

3.1

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

3.0

511512

Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

3.0

512211

Belanja Uang Lembur

3.0

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3.1

512411

Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3.0

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

3.1

521111

Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran

3.0

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3.0

521115

3.0

521119

3.1

521119

3.0

521211

3.0

1,710,926,000

0

347,565,000

0

0

1,110,000

157,500,000

0

2,408,000

0

40,874,550,061

0

0

19,135,125

4,347,728,676

0

0

3,390,000

49,995,975

0

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

1,070,340,000

0

Belanja Barang Operasional Lainnya

1,992,442,043

0

0

750,150

Belanja Bahan

15,544,433,876

0

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

18,741,698,375

0

3.1

521213

Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

0

197,677,501

3.0

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1,276,018,820

0

3.0

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

4,270,909,934

0

3.0

521813

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges

6,000,000

0

3.0

522111

Belanja Langganan Listrik

473,334,772

0

3.0

522112

Belanja Langganan Telepon

462,431,180

0

Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya




KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3.0

522113

Belanja Langganan Air

3.0

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

3.0

522131

Belanja Jasa Konsultan

3.1

522131

Pengembalian Belanja Jasa Konsultan

3.0

522141

Belanja Sewa

3.0

522151

3.0

38,196,195

0

2,019,235,190

0

43,066,026,894

0

0

1,400,000

22,134,560,643

0

Belanja Jasa Profesi

5,532,640,000

0

522191

Belanja Jasa Lainnya

17,124,779,333

0

3.0

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3,912,366,111

0

3.0

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1,912,198,498

0

3.0

524111

Belanja Perjalanan Biasa

20,906,326,092

0

3.1

524111

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa

0

114,791,291

3.0

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

546,549,800

0

3.0

524114

17,258,372,850

0

3.1

524114

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

0

4,060,000

3.0

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

29,660,267,588

0

3.1

524119

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

189,961,888

3.0

524211

Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri

1,273,055,274

0

3.0

524219

Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

18,177,307,657

0

3.1

524219

Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

0

76,060,809

3.0

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4,154,276,311

0

3.0

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1,897,956,650

0

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota




KODE TRANS

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

DEBET

KREDIT

1

2

3

4

5

3.0

536111

Belanja Modal Lainnya JUMLAH

3,366,676,690

0

373,187,087,531

373,187,087,531

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN S.D BULAN DESEMBER 2016 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

Kode Lap : LRA.B.S.1 Tanggal : 28/02/17 6:57 PM Halaman : 1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Prg ID KODE

URAIAN

ANGGARAN SEMULA

ANGGARAN SETELAH REVISI

1

2

3

4

01

REALISASI BELANJA BELANJA 5

PENGEMBALIAN BELANJA 6

BELANJA NETTO 7=5-6

: lap_lra_sdfs_v2

% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN 8=5/4

9=4-7

RUPIAH MURNI 01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

2486

Peningkatan Pelayanan Perencanaan

4,500,000,000

4,500,000,000

4,443,161,825

11,611,500

4,431,550,325

98.48

68,449,675

2487

Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas

7,500,000,000

7,500,000,000

7,224,467,419

20,822,600

7,203,644,819

96.05

296,355,181

2488

Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

114,030,445,000

112,586,350,000

98,902,327,719

46,605,065

98,855,722,654

87.8

2489

Pengawasan Inspektorat

600,000,000

600,000,000

574,613,695

0

574,613,695

95.77

25,386,305

2490

Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

2,500,000,000

2,500,000,000

2,280,928,887

0

2,280,928,887

91.24

219,071,113

129,130,445,000

127,686,350,000

113,425,499,545

79,039,165

113,346,460,380

93.868

3,000,000,000

2,191,878,000

1,787,609,266

2,790,000

1,784,819,266

81.43

407,058,734

2,500,000,000

1,924,220,000

1,372,778,791

61,245,700

1,311,533,091

68.16

612,686,909

1,500,000,000

1,155,000,000

742,591,927

0

742,591,927

64.29

412,408,073

JUMLAH BELANJA PROGRAM 01 06 2492 2495 2496

13,730,627,346

14,339,889,620

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

2498

Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN

2,000,000,000

1,470,048,000

1,116,812,857

0

1,116,812,857

75.97

353,235,143

2499

Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

2,000,000,000

1,539,900,000

1,292,555,899

0

1,292,555,899

83.94

247,344,101

2500

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

4,500,000,000

3,466,717,000

2,715,869,107

74,922,600

2,640,946,507

76.18

825,770,493

2501

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil

2,000,000,000

1,400,000,000

1,034,134,713

0

1,034,134,713

73.87

365,865,287

2502

koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif

2,700,000,000

4,535,000,000

3,519,862,448

0

3,519,862,448

77.62

1,015,137,552

2503

Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal

2,300,000,000

41,504,913,000

27,540,287,752

83,607,001

27,456,680,751

66.15

14,048,232,249

2504

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi

2,300,000,000

1,471,000,000

1,312,432,080

0

1,312,432,080

89.22

158,567,920

2505

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

2,000,000,000

1,540,000,000

1,494,551,067

3,687,784

1,490,863,283

96.81

49,136,717


: 035



Prg ID KODE

URAIAN

ANGGARAN SEMULA


1

2

3

4



BELANJA NETTO 7=5-6

: lap_lra_sdfs_v2


9=4-7 1,971,256,092

2506

Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

7,500,000,000

6,934,001,000

4,977,664,908

14,920,000

4,962,744,908

71.57

2507

Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda

7,300,000,000

5,550,000,000

5,008,664,324

13,486,400

4,995,177,924

90

554,822,076

2508

Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan

2,300,000,000

2,409,600,000

2,120,175,384

13,369,000

2,106,806,384

87.43

302,793,616

2509

Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

2,300,000,000

1,771,000,000

1,527,606,072

0

1,527,606,072

86.26

243,393,928

2510

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

2,000,000,000

1,306,000,000

956,941,838

0

956,941,838

73.27

349,058,162

2511

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia

3,000,000,000

2,605,600,000

2,224,162,173

0

2,224,162,173

85.36

381,437,827

2,650,000,000

2,106,000,000

1,640,005,766

0

1,640,005,766

77.87

465,994,234

2,704,830,000

2,160,830,000

1,603,840,717

0

1,603,840,717

74.22

556,989,283

3,245,170,000

2,701,170,000

2,451,073,995

0

2,451,073,995

90.74

250,096,005

2512 2513 2514

Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

2515

Koordinasi Kebijakan Produktifitas Energi

3,600,000,000

2,717,900,000

2,425,884,001

3,052,387

2,422,831,614

89.14

295,068,386

2516

Koordinasi Kebijakan Pangan

4,900,000,000

5,751,290,000

4,841,916,979

2,414,037

4,839,502,942

84.15

911,787,058

2518

Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

3,000,000,000

2,755,161,000

2,141,422,957

0

2,141,422,957

77.72

613,738,043

2519

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri

2,000,000,000

1,540,000,000

1,472,635,160

27,188,900

1,445,446,260

93.86

94,553,740

5,400,000,000

12,240,000,000

7,630,287,423

1,165,000

7,629,122,423

62.33

4,610,877,577

2,000,000,000

1,539,163,000

1,350,860,850

47,790,299

1,303,070,551

84.66

236,092,449

2520 2521

Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

2522

Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi

4,000,000,000

8,245,070,000

7,144,004,777

23,609,850

7,120,394,927

86.36

1,124,675,073

2524

Koordinasi Kebijakan Peternakan dan Perikanan

2,100,000,000

1,680,000,000

1,434,237,730

0

1,434,237,730

85.37

245,762,270

2525

Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura

4,200,000,000

3,117,900,000

2,336,958,642

0

2,336,958,642

74.95

780,941,358

2526

Koordinasi Kebijakan Bidang Agribisnis

2,100,000,000

2,470,290,000

1,786,625,949

6,311,647

1,780,314,302

72.07

689,975,698

2527

Koordinai Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur

4,000,000,000

3,050,000,000

2,640,505,778

16,492,900

2,624,012,878

86.03

425,987,122


: 035



Prg ID URAIAN

KODE 1 2528

2 Koordinasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian

ANGGARAN SEMULA


3

4



BELANJA NETTO 7=5-6

: lap_lra_sdfs_v2


9=4-7

2,100,000,000

1,680,000,000

1,297,458,185

850,000

1,296,608,185

77.18

383,391,815

3,900,000,000

3,020,000,000

2,589,079,947

5,138,000

2,583,941,947

85.56

436,058,053

18,300,000,000

16,375,629,000

14,343,984,009

13,221,500

14,330,762,509

87.51

2,044,866,491

2529

Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas

5047

Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

5200

Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

6,200,000,000

4,456,000,000

3,709,613,334

7,824,600

3,701,788,734

83.07

754,211,266

5226

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

2,300,000,000

1,771,000,000

1,495,212,114

4,600,000

1,490,612,114

84.17

280,387,886

5227

Koordinasi Kebijakan. Bidang Pengembangan Kewirausahaan

2,000,000,000

1,540,000,000

1,232,561,778

1,460,000

1,231,101,778

79.94

308,898,222

5228

Koordinasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

2,000,000,000

1,540,000,000

1,226,582,696

7,699,551

1,218,883,145

79.15

321,116,855

5229

Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan

2,000,000,000

1,540,000,000

1,244,225,504

83,745,318

1,160,480,186

75.36

379,519,814

5266

Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

90,284,552,000

67,863,605,000

58,967,503,979

23,065,915

58,944,438,064

86.86

8,919,166,936

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

226,184,552,000

234,635,885,000

187,751,182,876

543,658,389

187,207,524,487

80.645

47,428,360,513

JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI

355,314,997,000

362,322,235,000

301,176,682,421

622,697,554

300,553,984,867

82.114

61,768,250,133

koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif

6,300,000,000

4,500,000,000

1,709,538,263

0

1,709,538,263

37.99

2,790,461,737

JUMLAH BELANJA PROGRAM 06

6,300,000,000

4,500,000,000

1,709,538,263

0

1,709,538,263

37.99

2,790,461,737

JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI

6,300,000,000

4,500,000,000

1,709,538,263

0

1,709,538,263

37.99

2,790,461,737

361,614,997,000

366,822,235,000

302,886,220,684

622,697,554

302,263,523,130

81.16

64,558,711,870

09

HIBAH LUAR NEGERI 06 2502

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

JUMLAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA / AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KODE

: 035

Kode Lap : LRA.B.KL.1 Tanggal : 28/02/17 6:56 PM Halaman : 1


URAIAN

1 51 5111 511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151

2 BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Belanja Tunjangan Umum PNS

5115 511512

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS

5122 512211

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115 Belanja Lembur Belanja Uang Lembur

5124 512411 512412

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Belanja Pegawai Transito

ANGGARAN SEMULA


3

4

12,682,871,000 482,000 528,331,000 160,030,000 4,313,800,000 0 323,022,000 546,051,000 2,447,680,000 240,000,000 308,490,000

12,682,871,000 482,000 900,331,000 250,030,000 4,299,220,000 25,200,000 484,858,000 701,051,000 2,073,680,000 240,000,000 385,990,000

21,550,757,000

22,043,713,000

0

196,875,000

0

196,875,000

634,284,000

145,784,000

634,284,000

145,784,000

53,210,928,000 0

41,752,965,000 11,256,632,000

53,210,928,000 75,395,969,000

53,009,597,000 75,395,969,000

52 5211 521111 521114 521115 521119

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya

5,061,540,000 45,200,000 1,220,980,000 1,961,550,000

4,352,443,000 53,110,000 1,073,740,000 2,009,600,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan

8,289,270,000

5212 521211

14,372,190,000

Prg ID REALISASI BELANJA

BELANJA 5


BELANJA NETTO 7=5-6

12,240,449,480 183,038 826,100,140 220,971,529 4,240,545,000 0 430,430,209 618,466,800 1,710,926,000 0 347,565,000 20,635,637,196

2,848,391 2,399 0 0 11,510,000 0 0 0 0 0 1,110,000 15,470,790

12,237,601,089 180,639 826,100,140 220,971,529 4,229,035,000 0 430,430,209 618,466,800 1,710,926,000 0 346,455,000 20,620,166,406

157,500,000 157,500,000

0 0

157,500,000 157,500,000

2,408,000 2,408,000

0 0

40,874,550,061 0 40,874,550,061 61,670,095,257

: lap_lra_bel_akun


96.51 37.97 91.76 88.38 98.64 0 88.77 88.22 82.51 0 90.05 93.61

9=4-7

445,269,911 301,361 74,230,860 29,058,471 70,185,000 25,200,000 54,427,791 82,584,200 362,754,000 240,000,000 39,535,000 1,423,546,594

80 80

39,375,000 39,375,000

2,408,000 2,408,000

1.65 1.65

143,376,000 143,376,000

19,135,125 0 19,135,125 34,605,915

40,855,414,936 0 40,855,414,936 61,635,489,342

97.9 0 77.11 81.79

897,550,064 11,256,632,000 12,154,182,064 13,760,479,658

7,488,893,000

4,347,728,676 49,995,975 1,070,340,000 1,992,442,043 7,460,506,694

3,390,000 0 0 750,150 4,140,150

4,344,338,676 49,995,975 1,070,340,000 1,991,691,893 7,456,366,544

99.89 94.14 99.68 99.15 99.62

8,104,324 3,114,025 3,400,000 17,908,107 32,526,456

16,211,943,000

15,544,433,876

0

15,544,433,876

95.88

667,509,124



KODE

: 035

URAIAN



ANGGARAN SEMULA


1 521212 521213 521219

2 Belanja Barang Transito Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

3 1,000,000,000 17,111,155,000 2,502,024,000

4 38,743,046,000 19,179,355,000 1,279,453,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges

34,985,369,000

75,413,797,000

5218 521811 521813

5,491,110,000 0

4,309,965,000 6,000,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Jasa Konsultan Belanja Sewa Belanja Jasa Profesi Belanja Jasa Lainnya

5,491,110,000

4,315,965,000

5221 522111 522112 522113 522119 522131 522141 522151 522191

379,500,000 878,220,000 36,000,000 2,377,864,000 66,135,638,000 27,593,148,000 6,487,550,000 22,464,194,000

474,032,000 462,500,000 38,350,000 2,053,048,000 45,618,610,000 22,525,705,000 5,857,482,000 17,769,134,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

126,352,114,000

94,798,861,000

5231 523111 523121

1,670,780,000 2,544,054,000

3,915,248,000 1,969,420,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

4,214,834,000

5,884,668,000

5241 524111 524113 524114 524119

25,395,886,000 960,550,000 18,300,784,000 30,401,330,000

21,238,226,000 597,936,000 19,521,158,000 30,722,438,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri

75,058,550,000

72,079,758,000

5242 524211 524219

1,450,000,000 25,743,381,000

1,286,500,000 20,625,558,000

27,193,381,000 281,584,628,000

21,912,058,000 281,894,000,000

53

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 BELANJA MODAL


BELANJA 5


BELANJA NETTO

% REALISASI SISA ANGGARAN ANGGARAN

0 197,677,501 0 197,677,501

0 18,544,020,874 1,276,018,820 35,364,473,570

8=5/4 0 97.72 99.73 47.16

9=4-7 38,743,046,000 635,334,126 3,434,180 40,049,323,430

4,270,909,934 6,000,000 4,276,909,934

0 0 0

4,270,909,934 6,000,000 4,276,909,934

99.09 100 99.1

39,055,066 0 39,055,066

473,334,772 462,431,180 38,196,195 2,019,235,190 43,066,026,894 22,134,560,643 5,532,640,000 17,124,779,333 90,851,204,207

0 0 0 0 1,400,000 0 0 0 1,400,000

473,334,772 462,431,180 38,196,195 2,019,235,190 43,064,626,894 22,134,560,643 5,532,640,000 17,124,779,333 90,849,804,207

99.85 99.99 99.6 98.35 94.4 98.26 94.45 96.37 95.84

697,228 68,820 153,805 33,812,810 2,553,983,106 391,144,357 324,842,000 644,354,667 3,949,056,793

3,912,366,111 1,912,198,498 5,824,564,609

0 0 0

3,912,366,111 1,912,198,498 5,824,564,609

99.93 97.09 98.98

2,881,889 57,221,502 60,103,391

20,906,326,092 546,549,800 17,258,372,850 29,660,267,588 68,371,516,330

113,892,491 898,800 4,060,000 189,961,888 308,813,179

20,792,433,601 545,651,000 17,254,312,850 29,470,305,700 68,062,703,151

98.44 91.41 88.41 96.54 94.86

445,792,399 52,285,000 2,266,845,150 1,252,132,300 4,017,054,849

1,273,055,274 18,177,307,657 19,450,362,931 231,797,215,776

0 76,060,809 76,060,809 588,091,639

1,273,055,274 18,101,246,848 19,374,302,122 231,209,124,137

98.95 88.13 88.77 82.23

13,444,726 2,524,311,152 2,537,755,878 50,684,875,863

0 18,741,698,375 1,276,018,820 35,562,151,071

7=5-6

: lap_lra_bel_akun



KODE

: 035

URAIAN

1 5321 532111

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5331 533121

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

5361 536111

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 JUMLAH BELANJA



ANGGARAN SEMULA


3

4

4,457,550,000

4,188,590,000

4,457,550,000

4,188,590,000

0

1,897,957,000

0

1,897,957,000

176,850,000

3,445,719,000

176,850,000 4,634,400,000 361,614,997,000

3,445,719,000 9,532,266,000 366,822,235,000


BELANJA 5


BELANJA NETTO 7=5-6

: lap_lra_bel_akun


4,154,276,311 4,154,276,311

0 0

4,154,276,311 4,154,276,311

99.18 99.18

1,897,956,650 1,897,956,650

0 0

1,897,956,650 1,897,956,650

100 100

3,366,676,690 3,366,676,690 9,418,909,651 302,886,220,684

0 0 0 622,697,554

3,366,676,690 3,366,676,690 9,418,909,651 302,263,523,130

97.71 97.71 98.81 82.57

9=4-7 34,313,689 34,313,689 350 350 79,042,310 79,042,310 113,356,349 64,558,711,870

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT ESELON I / AKUN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 035

Kode Lap : LRA.P.KL.3 Tanggal : 28/02/17 6:53 PM Halaman : 1


Prg ID KODE 1 01

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

2

3

: lap_lra_pen_es1_akun_kl_v

REALISASI PENDAPATAN PENDAPATAN 4

PENGEMBALIAN PENDAPATAN 5

PENDAPATAN NETTO 6=4-5

% REALISASI PENDAPATAN 7=6/3


423129


0

3,557,059,628

0

3,557,059,628

0

423141


116,640,000

116,640

0

116,640

0.1

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan

0

23,970,984

0

23,970,984

0

423951


0

115,746,922

0

115,746,922

0

423952


0

2,045,260,803

0

2,045,260,803

0

JUMLAH PENDAPATAN 01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

116,640,000

5,742,154,977

0

5,742,154,977

0.02

JUMLAH PENDAPATAN

116,640,000

5,742,154,977

0

5,742,154,977

0.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016


: 035



KODE

URAIAN

1 01 035010100K 427752 427755

2 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kode UAPPAW Tidak Ada MENKO BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada JUMLAH BELANJA 01 JUMLAH BELANJA

ANGGARAN SEMULA


3

4

Prg ID

: lap_lra_bel_es1wilsat_kl_v2

REALISASI BELANJA

% REALISASI SISA ANGGARAN JUMLAH S/D BULAN PENGEMBALIAN S/D JUMLAH NETTO S/D ANGGARAN INI BULAN INI BULAN INI 5 6 7=5+6 8=5/4 9=4-7

343,314,997,000 18,300,000,000

350,446,606,000 16,375,629,000

288,542,236,675 14,343,984,009

609,476,054 13,221,500

287,932,760,621 14,330,762,509

82.16 87.51

62,513,845,379 2,044,866,491

361,614,997,000 361,614,997,000 361,614,997,000

366,822,235,000 366,822,235,000 366,822,235,000

302,886,220,684 302,886,220,684 302,886,220,684

622,697,554 622,697,554 622,697,554

302,263,523,130 302,263,523,130 302,263,523,130

84.84 84.84 169.67

64,558,711,870 64558711870 64,558,711,870

DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN KAS LAINNYA DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DARI HIBAH, KAS DAN DEPOSITO PADA SATKER BLU PER 31 DESEMBER 2016 Kementerian Negara/Lembaga : (01) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tahun Anggaran

NO

Kode Satker

:

2016

Nama Satker

1

427752

Menko Bidang Perekonomian

2

427755

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Jumlah

Daftar Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Satker BLU Kas di BLU

Deposito

3.668.316

-

-

-

-

-

-

-

3.668.316

-

-

-

DAFTAR KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PER 31 DESEMBER 2016

Saldo Awal No.

Mutasi Piutang

31 Des 2015

A.

Penggolongan

Saldo Akhir

NAMA PERKIRAAN

PNBP

Tahun Anggaran 2016

322.148.616

31 Desember 2016

345.501.540

Lancar

185.911.296

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 1)

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

96.459.817

Macet

-

(482.299)

-

322.148.616 1.610.743

136.237.320 (681.186)

185.911.296

185.911.296

-

-

929.557

929.557

-

-

-

-

-

-

-

Piutang Jangka Panjang a. Piutang Jangka Panjang lainnya

-

-

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya

B.

Diragukan

Nilai Agunan atau Barang Sitaan

Piutang Jangka Pendek a. Piutang Bukan Pajak

2)

Kurang Lancar

Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Lainnya

JUMLAH TOTAL PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

119.812.741 599.064

441.961.357 2.209.806

31.321.241 (156.607)

345.501.540 (837.792)

88.491.500

88.491.500

442.457

442.457

274.402.796

96.459.817

1.372.014

1.372.014

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran

: (035) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian : 2016

No.

Jenis Transaksi

Tanggal Pembayaran / Penyetoran ke Kas Negara

Nilai Terutang

Jumlah

1

2

3

4

5

1

Uang Makan bulan Desember 2016 yang belum dibayarkan kepada pegawai

4 Januari 2017

118.390.400

118.390.400

2

Tambahan Tunjangan Terbatas Tahunan (T4) yang belum diterima yang berhak di tahun 2016.

20 Januari 2017

205.320.000

205.320.000

3

Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetorkan s.d. 31 Desember 2016

2.913.965

2.913.965

4

Kelebihan Belanja TA 2016 SPM LS Bendahara yang Belum Disetorkan s.d. 31 Desember 2016

Januari Februari 2017

252.456.922

252.456.922

5

Kelebihan Belanja SPM LS Bendahara yang Belum Disetorkan s.d. 31 Desember 2016 atas Temuan APIP TA 2007-2009

19 Januari 2017

27.023.862

27.023.862

Januari Februari - April 2017

TOTAL

606.105.149

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (035) DAFTAR REKENING PER 31 DESEMBER 2016 IDENTITAS REKENING

SALDO PER 30 JUNI 2016

PERSETUJUAN

NAMA

KELOMPOK

KODE

TUJUAN

NAMA REKENING

BANK

REKENING

SATKER

PEMBUKUAN REKENING

US DOLLAR

RUPIAH

STATUS

KPPN PEMBERI PERSETUJUAN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0507.01.000149.30.3

Bendahara Pengeluaran 35 Perekonomian

Bank Rakyat Indonesia

20

427752

Operasional Kantor Kantor Menko Perekonomian BA 035.427752

0

0

1

KPPN Jakarta II S-1087/WPB.12/KP.0230/2015 20 Maret 2015

2

0507.01.000148.30.7

Bendahara Pengeluaran BA 69 Perekonomian

Bank Rakyat Indonesia

20

427755

Operasional Kantor Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus BA.035.427755

0

0

1

KPPN Jakarta II S-1104/WPB.12/KP.0230/2015 23 Maret 2015

0

0

NOMOR URUT

NOMOR REKENING

1

Jumlah

LAPORAN CRBMN PENGGUNATAHUNAN INTRAKOMPTABEL RINCIAN PER BIDANG BARANG TAHUN ANGGARAN 2016 Tanggal : 25-04-2017 Halaman : 1

NAMA UAPB : 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 132111

JENIS TRANSAKSI KODE

URAIAN

1

2

3.01

Kode Lap. : LBCIIBT

PERALATAN DAN MESIN SAT

GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL KUANTITAS

3

ALAT BESAR SALDO AWAL

NILAI

4

5

INTRAKOMPTABEL KUANTITAS 6

EKSTRAKOMPTABEL

NILAI

KUANTITAS

NILAI

7

8

9

18

630,047,284

18

630,047,284

0

0

5

88,984,500

5

88,984,500

0

0

15

506,867,284

15

506,867,284

0

0

0

30,805,500

0

30,805,500

0

0

101

Pembelian

202

Pengembangan Nilai Aset

Unit

208

Pengembangan Melalui KDP

Unit

0

4,600,000

0

4,600,000

0

0

401

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

-2

-1,210,000

-2

-1,210,000

0

0

3.02

ALAT ANGKUTAN

81

11,554,499,995

81

11,554,499,995

0

0

137

18,004,222,992

137

18,004,222,992

0

0

SALDO AWAL

Unit

101

Pembelian

Unit

3

70,785,000

3

70,785,000

0

0

401


Unit

-59

-6,520,507,997

-59

-6,520,507,997

0

0

3.03

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

18

75,255,340

0

0

18

75,255,340

7

29,358,340

7

29,358,340

0

0

11

45,897,000

11

45,897,000

0

0

4,900

16,758,824,065

4,900

16,758,824,065

0

0

SALDO AWAL

Buah

101

Pembelian

Buah

3.05


4,929

16,423,486,124

4,929

16,423,486,124

0

0

101

Pembelian

Buah

202

1,070,694,925

202

1,070,694,925

0

0

401


Buah

-231

-735,356,984

-231

-735,356,984

0

0

3.06


753

3,507,424,697

753

3,507,424,697

0

0

SALDO AWAL

748

3,205,208,092

748

3,205,208,092

0

0

SALDO AWAL

101

Pembelian

Buah

22

357,791,750

22

357,791,750

0

0

401


Buah

-17

-55,575,145

-17

-55,575,145

0

0

3.07

ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

31

60,801,675

31

60,801,675

0

0

101

Pembelian

31

60,801,675

31

60,801,675

0

0

3.08

ALAT LABORATORIUM

19

38,935,400

19

38,935,400

0

0

17

23,067,000

17

23,067,000

0

0

SALDO AWAL

Buah



Kode Lap. : LBCIIBT

PERALATAN DAN MESIN JENIS TRANSAKSI

KODE

URAIAN

1

2

SAT

KUANTITAS 3 Buah

101

Pembelian

3.10

KOMPUTER

101

Pembelian

Buah

202


208


401


NILAI

4

5


EKSTRAKOMPTABEL

NILAI

KUANTITAS

NILAI

7

8

9

2

15,868,400

2

15,868,400

0

0

1,450

16,558,215,750

1,450

16,558,215,750

0

0

1,456

16,479,179,025

1,456

16,479,179,025

0

0

122

2,033,053,379

122

2,033,053,379

0

0

Buah

0

6,957,498

0

6,957,498

0

0

Buah

0

3,800,000

0

3,800,000

0

0

Buah

-128

-1,964,774,152

-128

-1,964,774,152

0

0

SALDO AWAL

TOTAL

GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL

49,184,004,206

49,184,004,206

0



JENIS TRANSAKSI KODE

URAIAN

1

2

4.01

Kode Lap. : LBCIIBT

GEDUNG DAN BANGUNAN SAT


3

BANGUNAN GEDUNG

NILAI

4

5


EKSTRAKOMPTABEL

NILAI

KUANTITAS

NILAI

7

8

9

1

21,631,671,705

1

21,631,671,705

0

0

SALDO AWAL

Unit

1

19,733,715,055

1

19,733,715,055

0

0

202


Unit

0

1,876,656,650

0

1,876,656,650

0

0

208


Unit

0

21,300,000

0

21,300,000

0

0

TOTAL

21,631,671,705

21,631,671,705

0



Kode Lap. : LBCIIBT

ASET TETAP LAINNYA JENIS TRANSAKSI

KODE

URAIAN

1

2

6.01

SAT

KUANTITAS 3

BAHAN PERPUSTAKAAN SALDO AWAL

TOTAL

GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL

Buah

NILAI

4

5


EKSTRAKOMPTABEL

NILAI

KUANTITAS

NILAI

7

8

9

165

63,071,925

165

63,071,925

0

0

165

63,071,925

165

63,071,925

0

0

63,071,925

63,071,925

0



Kode Lap. : LBCIIBT

ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI JENIS TRANSAKSI

KODE

URAIAN

1

2

SAT


3

INTRAKOMPTABEL

NILAI

4

KUANTITAS

5

6

EKSTRAKOMPTABEL

NILAI

KUANTITAS

NILAI

7

8

9

3.01

ALAT BESAR

2

1,210,000

2

1,210,000

0

0

188

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

2

1,210,000

2

1,210,000

0

0

3.02

ALAT ANGKUTAN

0

0

0

0

0

0

SALDO AWAL

Unit

14

358,106,000

14

358,106,000

0

0

188


Unit

59

6,520,507,997

59

6,520,507,997

0

0

396

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)

Unit

-73

-6,878,613,997

-73

-6,878,613,997

0

0

231

735,356,984

231

735,356,984

0

0

231

735,356,984

231

735,356,984

0

0

17

55,575,145

17

55,575,145

0

0

17

55,575,145

17

55,575,145

0

0

3.05


188


3.06


188


3.10

KOMPUTER

188

Buah

Buah

131

2,469,877,652

131

2,469,877,652

0

0

SALDO AWAL

Buah

3

505,103,500

3

505,103,500

0

0


Buah

128

1,964,774,152

128

1,964,774,152

0

0

TOTAL

3,262,019,781

3,262,019,781 Jakarta, 31 Desember 2016 Penanggung Jawab UAPB Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Lukita Dinarsyah Tuwo 19610925 198801 1 001

0

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat 10710

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2016 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

No

Objek Pemeriksaan

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2005 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2006 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2007 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2008 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2009 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2010 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2011 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2012 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2013 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2014 LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2015 Total

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Belum Sesuai dan Dalam Proses tindak Lanjut

Sesuai dengan Rekomendasi

Belum Ditindak lanjuti

Tidak Dapat Ditindaklanj uti dengan alasan yang Sah

Jml

Nilai

Jml

Nilai

Jml

Nilai

Jml

Nilai

Jml

Nilai

Jml

Nilai

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran Uang ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan (Rp) 15

4

Rp100.070.000,00

4

Rp100.070.000,00

4

Rp100.070.000,00

-

-

-

-

-

-

Rp100.070.000,00

6

Rp1.242.689.594,00

6

Rp767.089.594,00

6

Rp767.089.594,00

-

-

-

-

-

-

Rp544.145.069,46

3

-

3

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Rp41.250.000,00

2

Rp41.250.000,00

2

Rp41.250.000,00

-

-

-

-

-

-

Rp41.250.000,00

2

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Rp40.919.700,00

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Rp40.919.700,00

5

Rp933.723.000,00

7

Rp163.198.000,00

7

Rp163.198.000,00

-

-

-

-

-

-

Rp163.198.000,00

8

Rp427.891.722,42

14

Rp370.199.025,00

14

Rp370.199.025,00

-

-

-

-

-

Rp370.199.025,00

7

Rp121.741.830,00

12

Rp117.003.330,00

12

Rp117.003.330,00

-

-

-

-

-

-

Rp117.003.330,00

8

Rp88.192.500,00

25

Rp88.192.500,00

24

Rp88.192.500,00

1

-

-

-

-

-

Rp88.192.500,00

7

Rp542.541.780,00

13

Rp542.541.780,00

12

Rp542.541.780,00

1

-

-

-

-

-

Rp217.701.561,00

56

Rp3.539.020.126,42

92

Rp2.189.544.229,00

88

Rp2.189.544.229,00

2

-

-

-

-

-

Rp1.682.679.185,46

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Lukita Dinarsyah Tuwo NIP 19610925 1988011001


MONITORING PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2014 No

Temuan Pemeriksaan Judul

A. 1

Jumlah

Rekomendasi Nilai

Uraian

Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2014 Pengendalian atas Belanja 1 BPK merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar Pemeliharaan Komputer Belum memerintahkan secara berjenjang kepada Kepala Biro Umum Memadai untuk: a) Menyusun petunjuk pelaksanaan yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin; b) Melakukan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian; c) Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Bagian Pengelolaan BMN yang tidak cermat dalam penatausahaan BMN; 2) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan karena belum optimal melakukan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan komputer; dan d) Menganggarkan pembelian aplikasi perkantoran yang original.

Jumlah

Nilai

4

-

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-237/SES.M.EKON /07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Biro Umum, dan telah ditindaklanjuti dengan: a. Menerbitkan nota dinas nomor ND-451/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Rumah Tangga untuk : 1) Menyusun petunjuk pelaksanaan yang secara spesifik mengatur tata cara pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin; 2) Memberikan pembinaan kepada Kepala Subbagian Pemeliharaan untuk meningkatkan pengawasan dalam kegiatan pemeliharaan komputer. b. Menerbitkan nota dinas nomor ND-452/SET.M.EKON.3/07/ 2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Bagian Pengelolaan BMN untuk : 1) Menyelesaikan inventarisasi dan pelabelan kembali terhadap seluruh BMN Kemenko Perekonomian; 2) Lebih cermat dalam penatausahaan BMN; serta. 2. Sesmenko telah memerintahkan Kepala Biro Perencanaan melalui surat nomor S-235/SES.M.EKON/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2014 agar meneliti usulan anggaran pembelian aplikasi perkantoran yang original; 3. Pelaksanaan inventarisasi telah dimulai dengan melakukan rapat perisapan Inventarisasi Tahun 2016 yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2016, berdasarkan Surat tugas Nomor 285.1/SES.M.EKON/09/2016 Tanggal 15 Desember 2016.

Nilai Penyetoran Uang ke Kas Negara

-

Keterangan

Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut


MONITORING PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2015 No.

REKOMENDASI

PENJELASAN TINDAK LANJUT

Kemenko Perekonomian Belum Mengenakan Denda Keterlambatan Sesuai Kontrak Atas Pelaksanaan Jasa Konsultasi Penilaian Strategis Proyek Kereta Api Cepat JakartaBandung .

BPK merekomendasikan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memerintahkan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) untuk menagih dan menyetor kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 ke Kas Negara.

1. Sesmenko telah memerintahkan PPK terkait melalui surat Nomor S-247/SES.M.EKON/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 untuk menagihkan kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 kepada Penyedia Jasa yang bersangkutan;

2.

Hasil Perencanaan dan Perancangan Sistem Teknologi Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Belum Dapat Dimanfaatkan Sesuai yang Direncanakan

BPK RI merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: 1. Memberikan pembinaan kepada PPK dalam penyusunan HPS; 2. Memberikan pembinaan kepada PPHP dan PPK dalam melakukan pengawasan final pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 3. Melakukan usaha-usaha untuk dapat segera memanfaatkan hasil pekerjaan pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring.

3.

Pembayaran Biaya Langsung Non Personil (Reimbursable) Atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Value For Money Untuk Jalan Tol Serang Panimbang Tidak Sesuai Dengan Bukti Pengeluaran Konsultan

BPK RI merekomendasikan kepada Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk:

1.

TEMUAN

1.

2. 3.

Memberikan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pembayaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; Memberikan pembinaan kepada PPK untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan; Meminta penyedia jasa untuk menyetorkan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp124.962.500,00 ke Kas Negara.

KET Selesai Dilaksanakan

2. Penyetoran atas denda keterlambatan sebesar Rp43.120.000,00 telah dilakukan pada tanggal 8 Juni 2016 dengan NTPN bukti setor DABE00SDLVKNM3G8. 1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-248/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK agar lebih cermat memperhatikan KAK dalam penyusunan HPS, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kehematan dan keahlian dalam menghitung HPS pada kegiatan pengadaan barang dan jasa. 2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-249/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK dan PPHP agar: a. PPK lebih cermat mengawasi pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diuraikan dalam kontrak/surat perjanjian; b. PPHP lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk meneliti kesesuaian hasil pekerjaan yang diterima dengan spesifikasi pekerjaan yang diuraikan dalam kontrak/surat perjanjian. 3. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-250/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Deputi Bidang Kooridnasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah selaku Ketua Pelaksana Harian Informasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam pemanfaatan hasil pekerjaan pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring. 4. Pada bulan Mei 2016, telah dilakukan pengadaan Microsoft Licensed Software User Content Management Server Skala Enterprise untuk mendukung implementasi pengembangan IT KPPIP berupa Dashboard status update proyek infrastruktur prioritas serta sistem monitoring. 1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-251/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak/pekerjaan dan lebih cermat dalam melakukan pengujian tagihan pembayaran. 2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-252/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Bagian Keuangan, selaku PPSPM agar lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN. 3. Penyedia jasa terkait telah diminta dan telah menyetorkan kelebihan pembayaran biaya langsung non personil sebesar Rp124.962.500,00 ke Kas Negara pada tanggal 15 April 2016, dengan Nomor Bukti Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 7B56F1NFJEHPO6NO.

Selesai Dilaksanakan


No. 4.

5.

6.

TEMUAN Pertanggungjawaban Uang Persediaan Sebesar Rp401,66 Juta Tidak Lengkap

Pembayaran Tiket Pesawat didasarkan pada Invoice yang Tidak Valid dan Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Sepenuhnya Mengikuti acara “26th ERC and 66th IEC Meeting” Sesuai Jadwal.

Kemenko Perekonomian Belum Memperoleh Harga Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Ekonomis

REKOMENDASI


BPK RI merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk:

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-259/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN. 2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-254/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan 2488 Tahun 2015 agar: a. Melengkapi bukti yang sah atas pengeluaran sebesar Rp 401.664.280,00 dan menyampaikan kepada Inspektur untuk dilakukan verifikasi; b. Dalam hal masih terdapat kekurangan bukti yang disampaikan, agar menyetorkan ke Kas Negara. 3. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-255/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur agar memverifikasi kelengkapan bukti-bukti belanja yang disampaikan, dalam hal masih terdapat kekurangan bukti yang disampaikan, agar meminta Pejabat Pembuat Komitmen terkait untuk menyetorkan ke Kas Negara; 4. Pengumpulan bukti-bukti telah selesai dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan kelengkapan bukti pendukung telah dilengkapi ke dalam dokumen pembayaran terkait.


1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-256 dan S-257/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Pelaksana Perjalanan Dinas terkait untuk: a. Mempertanggungjawabkan tiket pesawat sesuai biaya riil dan menyampaikan bukti pembelian tiket riil ke Inspektur; b. Menyetorkan ke kas Negara apabila terdapat kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil; c. Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan ke Kas Negara atas selisih uang harian selama tidak mengikuti acara pertemuan selama 2 (dua) hari. 2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-258/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur agar memverifikasi biaya riil tiket pesawat yang disampaikan dan apabila terdapat kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil, agar meminta pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menyetorkan kelebihan pengeluaran ke Kas Negara. 3. Penyetoran atas temuan dimaksud telah dilakukan dengan bukti setor sebagai berikut: a. NTPN 77A6F1D41KT6OJN8, 26 Mei 2016, sebesar Rp 7.566.355 b. NTPN 032322J4JPTMJUN8, 26 Mei 2016, sebesar Rp 8.349.082 c. NTPN 5969F5QA93OG9CT6, 6 Juni 2016, sebesar Rp 15.700.000 d. NTPN 926452960NK6B5V8, 6 Juni 2016, sebesar Rp 15.650.000


1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-259/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada PPK untuk: a. Lebih cermat dalam memverifikasi dan mengesahkan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, khususnya dalam meneliti kewajaran harga tagihan tiket perjalanan dinas luar negeri. b. Menyegerakan pembayaran tiket perjalanan dinas luar negeri kepada Agen Perjalanan, dengan cara: • Mengoptimalkan penggunaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau pembayaran melalui SPM LS Nominatif sebelum perjalanan dinas dilakukan. • Meminta pelaksana perjalanan dinas luar negeri untuk segera mempertanggungjawabkan bukti-bukti perjalanan dinas, dan agar segera menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dalam hal pembayaran dilakukan setelah perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan.


1.

Memberikan pembinaan kepada PPK dan Bendahara untuk lebih cermat dalam menguji bukti tagihan sebagai pertanggungjawaban pengeluaran APBN; dan

2.

Menginstruksikan kepada PPK untuk melengkapi bukti yang sah atas pengeluaran sebesar Rp 401.664.280,00 dan menyetorkan ke Kas Negara bila tidak dapat melengkapi bukti yang sah.

BPK RI merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: 1.

Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan tiket pesawat sesuai biaya riil dan menyetor ke kas Negara bila ada kelebihan pengeluaran dibanding bukti biaya riil;

2.

Meminta kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan ke Kas Negara atas selisih uang harian selama tidak mengikuti acara pertemuan selama 2 hari sebesar total Rp15.915.000,00.

BPK RI merekomendasikan Menko Perekonomian agar memerintahkan Sesmenko Perekonomian untuk: 1. Melakukan konfirmasi tiket dimaksud ke Maskapai Garuda; dan perjalanan tersebut 2. Melaporkan agen apabila ternyata benar ada perbedaan harga.

KET

No.

TEMUAN

REKOMENDASI


KET

2. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-260/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Inspektur agar: a. Melakukan konfirmasi atas tiket-tiket perjalanan dinas luar negeri; b. Melaporkan agen perjalanan terkait dalam hal terdapat perbedaan harga antara harga yang dibayarkan ke maskapai penerbangan dengan harga yang ditagihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Konfirmasi atas harga tiket ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan e-audit ada perbedaan, tim telah melakukan konfirmasi ke PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, untuk memastikan data mana yang benar melalui Surat Nomor 01/PTL Kemenko/01/2017 kepada Plh Senior Manager Corporate, Premium, and Community Sales PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta. Namun, belum memperoleh jawaban atas konfirmasi tersebut. Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan oleh Sekretariat Kemenko Perekonomian dengan perhitungan selisih sebesar Rp 2.353.624,00 (USD185,5). 4. PT Radian Kharisma Wisata (Annisa Travel) telah melakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 22 November 2016 sebesar Rp 2.353.624 dengan nomor NTPN 2EC9003MFCSHOS19 sebagai pengembalian kelebihan pembayaran tiket Tahun 2015; 5. Kepala Biro Umum telah menerbitkan surat Nomor S-987/SET.M.EKON.3/11/2016 tanggal 25 November 2016, hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Head of Branch Office Jakarta PT Garuda Indonesia (Persero), terkait melaporkan agen perjalanan dimaksud dalam hal terdapat perbedaan harga. 7.

Daftar Asset pada SIMAK BMN dan pada SAIBA terdapat selisih

BPK merekomendasikan agar Menko Perekonomian melalui Sesmenko Perekonomian memerintahkan Kepala Biro Umum untuk mengupdate data ruangan dalam aplikasi SIMAK BMN secara tertib.

1. Sesmenko telah menerbitkan surat Nomor S-261/SES.M.EKON/ 05/2016 tanggal 26 Mei 2016 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 kepada Kepala Biro Umum untuk memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk melakukan pemutakhiran yang diperlukan dalam Aplikasi SIMAK BMN untuk menjaga kesesuaian data. 2. Kepala Biro Umum telah menerbitkan surat Nomor ND-292/SET.M.EKON.3/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara untuk melakukan pemutakhiran yang diperlukan dalam Aplikasi SIMAK BMN untuk menjaga kesesuaian data dalam aplikasi dengan kondisi sebenarnya.

Akan dilakukan perbaikan Aplikasi SIMAK (Belum selesai dan dalam Proses Tindak Lanjut)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10710 Telp : (021) 3522003 Fax : (021) 3511467 Web : www.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat Kode Pos Telp : (021)

Recommend Documents