KODE:
ROCAN-Ol
KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOM1AN REPUBLlK INDONESIA
JI.Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 Telp: 021-3521981 Fax: 021-3521981
KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIA JASA PERORANGAN ANALIS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 I. PENDAHULUAN Kebutuhan penyedia jasa perorangan Analis Anggaran Kementerian Bidang Perekonomian merupakan suatu kebutuhan untuk membantu proses perubahan penataan administrasi serta pendokumentasian dokumen program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari kondisi yang sekarang menuju pada keadaan yang diinginkan pada masa yang akan datang dalam jangka menengah dan jangka panjang. Beberapa dokumen yang telah disusun sebagai dasar pertimbangan kebutuhan penyedia jasa perorangan Analis Anggaran, yaitu : 1. Analisis Jabatan (Anjab) Jabatan Fungsional Umum, yaitu Analis Anggaran 2. Analisis Beban Kerja (ABK) Formasi Jabatan Fungsional Umum pada Biro Perencanaan pada saat ini belum dapat terpenuhi dari PNS/CPNS di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bagian Program dan Anggaran dalam menerapkan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja membutuhkan penataan administrasi serta pendokumentasian dokumen program dan anggaran yang baik sehingga dapat menguatkan akuntabillitas kinerja yang merupakan salah satu area perubahan dalam proses Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaannya diperlukan seorang penyedia jasa perorangan Analis Anggaran. II. TUJUAN 1. Membantu penatakelolaan dokumen Rencana Kerja 2. Membantu penatakelolaan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 3. Membantu penyusunan dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 4. Membantu penyiapan Revisi DIPA/POK
III.RUANG L1NGKUP PEKERJAAN III. Uraian Tugas
No.1
1
2
3
(Sasaran Kerja)
I
TARGET KUANTITASI OUTPUT
Membantu mengumpulkan dan mengadministrasikan bahan dokumen pendukung rencana kerja Kementerian dari unit eselon I Membantu menyiapkan dan mengadministrasikan bahan dan konsep nota dinas POK kepada unit kerja di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian Membantu mengumpulkan dan mengadministrasikan bahan usulan RKAKL dan revisi DIPA/POK dari unit keria di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian
KUALITA S/MUTU
I
WAKTU
8
paket dok
100%
11
bulan
8
paket dok
100%
11
bulan
8
Paket dok
100%
11
bulan
IV. KEBUTUHAN JASA PERORANGAN DAN
KUALIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS Dalam rangka memenuhi jasa pekerjaan terse but di atas diperlukan 1 (satu) orang penyedia jasa perorangan Analis Anggaran yang bertanggung jawab penuh terhadap
pelaksanaan
dan basil sasaran kerja tersebut
di atas kualifikasi
yang
dibutuhkan, yaitu sebagai berikut: A.
KUALlFIKASI ADMINISTRASI Persyaratan
administrasi
penyedia jasa perorangan
Analis Anggaran
adalah:
Ijazah, Transkrip nilai, Daftar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, dan fotocopy Rekening Koran. B. KUALlFIKASI TEKNIS 1. Usia maksimal pada saat mendaftar 27 tahun. 2. Pendidikan S1 Akuntansi, dengan IPK minimal 3,1 dari skala 4. 3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Memiliki pengalaman di Instansi Pemerintah (minimal 1 tahun); 5. Mampu mengoperasikan
computer (Microsoft Office)
6. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 7. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim;
V.
DURASII PELAKSAAN PEKERJAAN Masa kerja yang di butuhkan bagi pelaksanaan tugas penyedia jasa
perorangan Analis Anggaran ini adalah sebelas (11) bulan terhitung mulai Bulan Februari s.d Desember 2015. Dengan ketentuan kontrak perjanjian kerja akan dilaksanakan dalam periode per semester (6 bulan). Apabila hasil evaluasi kerja penyedia jasa perorangan dimaksud dinyatakan baik oleh penanggung jawab kinerja (Pejabat Eselon II), rnaka dapat diperpanjang s.d. akhir tahun anggaran 2015.
VI.
PEMBEBANAN BIAYA Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas penyedia jasa
perorangan Analis Anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan (2486).
Hanry P rwanto NIP. 195 12271978031002!
KODE: ROCAN-02
KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
JI.Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710 Telp: 021-3521981 Fax: 021-3521981
KERANGKA ACUAN KERJA PENYEDIA JASA PERORANGAN ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 I. PENDAHULUAN Undang-undang terkait pokok-pokok kepegawaian mengamantakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil. Hal-hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pembinaan yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada prestasi kerja. Mekanisme guna lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat perlu didukung implementasinya melalui sistem yang lebih baik. Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan basil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi. Upaya penyempurnaan DP3 secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan Sumber Daya Manusia-PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. Penilaian diarahkan menjadi alat kendall agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS, selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Organisasi, dan menggabingkan antara hasil dan perilaku kerja. Dengan diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka Penilaian dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipi!.
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan disepakati antara Pejabat Penilai dengan
Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakali dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi memang relevan dan secara signifikan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai. Oleh karena itu, secara sistem penilaian prestasi kerja menggabungkan antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian proses pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, hasilnya direkomendasikan untuk dasar pertimbangan lindakan pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Bagi Kementerian/Lembaga, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Implementasi Penilaian Prestasi Kerja sebagai mana yang diatur oleh PP 46/2014 harus dikelola dengan baik karena menyangkut orang per orang dalam kementerian. Bagian Pengembangan Kinerja pada Biro Perencanaan, Setmenko Bidang Perekonomian diberikan tanggungjawab memastikan bahwa sistem sebagaimana peraturan tersebut di atas dapat berjalan dengan baik. Keterbatasan Sumber Oaya Manusia menjadi salah satu kendala pada Bagian Pengembangan Kinerja, dimana saat ini dari kondisi ideal dibutuhkannya 5 orang pegawai, hanya terisi 2 orang (Kabag Pengembangan Kinerja dan kasubag Pengembangan Indikator Kinerja). Untuk itu dibutuhkan tenaga guna mendukung Pengembangan dan Implementasi Sistem Manajemen Kinerja berbasis Penilaian Prestasi Kerja. II. TUJUAN 1. Membantu penyusunan dokumen-dokumen administrasi penilaian prestasi kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Membantu pemetaan dan pengumpulan bahan implementasi penilaian prestasi kerja. 3. Membantu proses elektronisasi sistem penilaian prestasi kerja berbasis web. 4. Membantu kelancaran tata persuratan Biro Perencanaan pada umumnya, dan Bagian pengembangan Kinerja pada khususnya.
III.RUANG LlNGKUP PEKERJAAN
NO.
(Sasaran Kerja)
TARGET
III. Uraian Tugas KUANTITAS/ OUTPUT paket 2 dok
1
Mengumpulkan Peraturan Terkait Petunjuk Pelaksanaan Penilalan Prestasi Kerja
2
Menyiapkan Bahan Nota Dinas/Surat terkait implementasi Penilaian Prestasi Kerja
2
3
Monitoring Penyampaian Capaian Target IKU
4
Monitoring Penyampaian Form Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
5
Entry data SKP pada Aplikasi E-SKP
6
Membukukan dan mendistribusikan Nota/Surat MasuklKeluar Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan (5 buku agenda)
KUALITA S/MUTU
WAKTU
100
2
bulan
notal surat
100
2
bulan
1
paket dok
100
12 bulan
8
paket dok
100
12 bulan
100
form
100
12 bulan
300
notal surat
100
12 bulan
IV. KEBUTUHAN JASA PERORANGAN DAN KUALlFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS Dalam rangka memenuhi jasa pekerjaan tersebut di atas diperlukan 1 (satu) orang Penyedia Jasa Perorangan Analis engembangan Sistem Manajemen Kinerja yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil sasaran kerja tersebut di atas. kualifikasi yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut: A. KUALlFIKASI ADMINISTRASI Persyaratan Administrasi Tenaga Analis Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja adalah: Ijazah, Transkrip nilai, Dattar riwayat hidup, fotocopy KTP, dan fotocopy NPWP, dan fotocopy Rekening Koran. B. KUALlFIKASI TEKNIS 1. Usia Maksimal pada saat mendaftar adalah 27 Tahun. 2. Pendidikan S1, Jurusan IImu Manajemen,llmu Administrasi, IImu Psikologi (IPK minimal 3,1 Skala 4); 3. Memiliki motivasi kerja yang baik; 4. Memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah (minimal 1 tahun); 5. Mampu mengoperasikan computer (Microsoft Office) 6. Memiliki kemampuan presentasi yang baik; 7. Mampu bekerja secara independen maupun dalam tim. V.
DURASI/ PELAKSAAN PEKERJAAN
Masa kerja yang dibutuhkan adalah 11 bulan terhitung mulai Februari s.d 31 Desember 2015.
VI.
PEMBEBANAN
BIA Y A
Segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan (2486).
Hanry Pu ante NIP. 1956 2271978031002
