KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PPID Periode: Januari-Desember 2016 A. RINGKASAN LAPORAN 1. Latar Belakang Layanan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat. Dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bukan sematamata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas Badan Publik beserta seluruh sumber daya manusianya. Dengan demikian, pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis. 2. Demografi Stakeholders DJKN sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga (K/L) karena terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki stakeholders yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Selama tahun 2016 lalu, dari sejumlah permohonan informasi yang ditangani oleh PPID DJKN, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (LSM, kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Page 1 of 6


B. CAPAIAN KINERJA 1. SOP dan Daftar Informasi Tahun 2015, PPID DJKN telah menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) pada DJKN yang tertuang dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/PPID.KN/2015 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tanggal 6 November 2015. Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh stakeholders semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan, selama tahun 2016 DJKN telah menyusun revisi DIK melalui masukan dari seluruh Kanwil DJKN untuk selanjutnya dilakukan penetapan Berita Acara Uji Konsekuensi DIK oleh seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perubahan Keputusan PPID DJKN sebagaimana dijelaskan di atas. 2. Sarana dan Prasarana Semangat untuk memberikan kepuasan pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, Direktorat Hukum dan Humas menyelenggarakan layanan Information Desk dan Call Center (IDCC) yang telah digulirkan sejak bulan November 2012. Pelayanan informasi melalui IDCC ini dilakukan melalui: Area Pelayanan Terpadu : Gedung Syafruddin Prawiranegara II, Lantai 7 Utara Call center : (021) 1500 991 E-mail : [email protected] Adapun mengingat pelayanan informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan berkaitan langsung dengan IDCC DJKN, maka sumber daya manusia yang dimiliki untuk memberikan layanan melalui PPID DJKN mencakup seluruh agent IDCC DJKN dan didukung oleh seluruh pegawai dari unit teknis selaku pemilik informasi. C. KEGIATAN INTERNAL PPID / UNIT LAYANAN INFORMASI Selama tahun 2016 lalu, Subdit Hubungan Masyarakat dengan koordinasi langsung di bawah Direktur Hukum dan Humas DJKN, telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan layanan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain: 1. Visit DJKN Melanjutkan program tahun sebelumnya yang bertujuan memperkenalkan DJKN kepada stakeholders khususnya kalangan muda dan civitas akedemika, DJKN menerima kunjungan/visit dari 6 Universitas dan/atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, sebagaimana tabel berikut:

Page 2 of 6


No

Universitas dan/atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

Tanggal Pelaksanaan

Indeks Kepuasan Stakeholders

1

Politeknik Negeri Bandung

14 April 2016

4.6

2

UPN Veteran Yogyakarta

21 April 2016

4.53

3

PKN STAN Kebendaharaan Negara

30 Mei 2016

4.58

4

PKN STAN Manajemen Aset

4 Agustus 2016

4.5

5

STIE YKPN Yogyakarta

30 Agustus 2016

4.1

6

Universitas Negeri Sebelas Maret

7 September 2016

4.75

Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Stakeholders

4.51

2. DJKN Goes to Campus Pada tahun 2016, DJKN bersama unit eselon I di Kementerian Keuangan bekerja sama melakukan tajuk acara Ministry Goes To Campus yang diselenggarakan di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) pada tanggal 23 Juli 2016 dengan nilai indeks kepuasan stakeholders mencapai 4.58 dari skala 5. Selain itu, dipenghujung tahun 2016, DJKN berhasil menyelenggarakan DJKN Goes to Campus ke Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 dengan mengangkat tema “Peran DJKN Membangun Negeri” yang berhasil menyabet indeks kepuasan stakeholders sebesar 4.32. Selain itu, beberapa kantor vertikal DJKN telah aktif melakukan sosialisasi dengan konsep yang sejenis yaitu DJKN Goes to Campus. 3. Sosialisasi PPID DJKN ke Kantor Vertikal Guna mendukung layanan informasi melalui PPID DJKN, pada tahun 2016, Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID DJKN terus mengupayakan agar seluruh kantor vertikal mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik. Sosialisasi dimaksud dilaksanakan dengan mengambil sampel pada 4 (empat) lokasi yaitu Kanwil DJKN Sumatera Utara, Kanwil DJKN Jawa Barat, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah yang diikuti oleh seluruh KPKNL yang berada pada wilayah kerjanya, dan KPKNL Palu. 4. Partisipasi pada Acara Kehumasan Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut ambil bagian dalam peringatan 3 (tiga) Acara Kehumasan Nasional yakni pertama, Reuni Akbar PKN STAN yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 13 November 2016. Kedua, Kegiatan BAKOHUMAS yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 17 s.d. 19 November 2016, dan ketiga keikutsertaan dalam Festival Hari Anti Korupsi Internasional yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pekanbaru pada tanggal 8 s.d. 10 Desember 2016.

Page 3 of 6


D. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI MELALUI PPID DJKN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2016 Jumlah Permohonan yang Dikabulkan

Jumlah Permohonan

Waktu RataRata Layanan

Sepenuh nya

Sebagian

Jumlah Permohonan yang Ditolak

Jan

2

7.50

1

1

-

Feb

6

6.33

5

1

Mar

3

7.67

2

-

Bulan

Alasan Permohonan yang Ditolak Dikecua likan

Belum Dikuasai/ Selesai

Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Apr

7

8.71

2

1

4

2

-

2

Mei

4

8.75

3

-

1

1

-

-

Jun

2

8.50

2

-

-

-

-

-

Jul

3

14.00

1

1

1

1

-

-

Aug

6

5.50

1

-

5

1

4

-

Sept

-

-

-

-

-

-

-

-

Okt

2

8.00

-

-

2

2

-

-

Nov

1

3.00

-

-

1

1

-

-

Des

2

7.50

1

-

1

1

-

-

Total

38

7.77

18

4

16

10

4

2

E. REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI YANG DIPENUHI Bulan

Jumlah Permohonan

Jumlah Permohonan yang Dipenuhi

Jan

2

2

Feb

6

6

Mar

3

2

Apr

7

3

Mei

4

3

Jun

2

2

Jul

3

2

Aug

6

1

Sept

-

-

Okt

2

-

Nov

1

-

Des

2

1

Total

38

22

Page 4 of 6


F. REKAPITULASI KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bulan

Jumlah Permohonan Keberatan

Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan

Menerima

Menolak

Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi

Status Putusan Komisi informasi

Berhasil

Gagal

Menguatkan PPID

Menguatkan Pemohon Informasi

1

-

1

-

Jan

1

-

1

Sidang I : KIP Jakarta (23 Juni 16) Sidang II : KIP Jakarta (30 Juni 16)

Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

Mar

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Apr

1

-

1

Sidang I : KI Prop Sumut (8 Sept 16) Sidang II : KI Kab. Labuhan Batu (16 Nov 16)

Mer

-

-

-

-

-

-

-

-

Jun

-

-

-

-

-

-

-

-

Jul

-

-

-

-

-

-

-

-

Ags

-

-

-

-

-

-

-

-

Sept

1

-

1

-

-

-

-

-

Okt

-

-

-

-

-

-

-

-

Nov

1

-

1

-

-

-

-

-

Des

1

-

1

-

-

-

-

-

Total

6

-

6

-

2

-

2

-

G. REKAPITULASI KUNJUNGAN WEBSITE DJKN Total

Bulan Jumlah Kunjungan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

124.175

132.913

146.949

153.914

146.662

162.842 2.228.391

Bulan Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

196.146

262.638

239.161

236.016

228.848

198.127

Page 5 of 6


H. REKAPITULASI MEDIA SOSIAL DJKN No 1 2 3 4

I.

Media Sosial Facebook Twitter Youtube Instagram

Jumlah 5.786 likes 4.100 followers 87 unggahan video 1.882 followers

PENDING MATTERS Penanganan dan penyelesaian permohonan Informasi yang masuk melalui PPID pada DJKN dilakukan secara terpusat, meskipun permohonan informasi disampaikan kepada kantor vertikal baik melalui Kanwil DJKN dan/atau KPKNL. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, batas waktu penyampaian tanggapan maksimal 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Hal ini membutuhkan effort di tingkat pusat dalam hal informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi tidak/belum dikuasai sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan memberikan tanggapan permohonan Informasi Publik mengingat mengingat kantor vertikal DJKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, mengingat tugas fungsi (tusi) dari DJKN dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, menuntut ditutupnya beberapa informasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Namun DJKN merupakan unit yang baru terbentuk pada tahun 2006 sehingga belum memiliki dasar hukum setingkat Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan masing-masing tusi DJKN yang sangat beragam, sedangkan pada lain sisi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengisyaratkan bahwa untuk mengecualikan informasi, pengecualian harus didasarkan pada peraturan setingkat Undang-Undang.

Page 6 of 6

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Recommend Documents