Nomor
: 008/SOP-BC/KPP MP/2011
Tanggal : 31 Maret 2011
Revisi
:
Tanggal :
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN STANDAR PROSEDUR OPERASI TATA KERJA PELAYANAN IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN PIBK
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatacara Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2005. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor. DESKRIPSI : 1. Pengeluaran barang impor berupa : a. barang pindahan; b. barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang; c. barang impor melalui jasa titipan; d. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). 2. Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. 3. Penetapan pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan penetapan pejabat bea dan cukai dilakukan secara official assessment. 4. SOP ini dimulai sejak diterimanya surat permohonan pelayanan PIBK sampai dengan diterbitkannya SPPB untuk pengeluaran barang dari kawasan pabean. 5. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pabean dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean. PERSYARATAN : 1. Importir atau kuasanya mengajukan surat permohonan pelayanan PIBK dengan dilengkapi Dokumen PIBK (BC 2.1), AWB/BL, invoice, packing list dan dokumen pendukung lainnya. 2. Importir atau kuasanya melakukan pembayaran PNBP untuk selanjutnya dilakukan penutupan pos BC 1.1. 3. Importir atau kuasanya melakukan pembayaran terhadap penetapan besarnya pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. BIAYA : PNBP sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per pemberitahuan/PIBK.
NORMA WAKTU LAYANAN : Norma waktu pelayanan impor PIBK dibagi menjadi empat tahap : 1. Sejak diterimanya surat permohonan pelayanan PIBK sampai dengan penyerahan PIBK yang telah diberi nomor pendaftaran kepada importir paling lama : 2 (dua) hari kerja. 2. Sejak diterimanya SSPCP oleh Seksi Administrasi Manifest hingga penyampaian instruksi pemeriksaan kepada importir paling lama : 1 (satu) hari kerja. 3. Sejak dilaksanakannya pemeriksaan fisik sampai dengan disampaikannya nota dinas kepada Kepala Seksi P2 paling lama : 2 (dua) hari kerja. 4. Sejak diterimanya nota dinas dari Kepala Seksi P2 sampai dengan diterbitkannya SPPB paling lama : 2 (dua) hari kerja. Mengetahui Sekretaris Direktorat Jenderal, -ttdAchmad Riyadi NIP 060060032
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KPPBC TIPE MADYA PABEAN
NOMOR TANGGAL REVISI TANGGAL
STANDAR PROSEDUR OPERASI TATA KERJA PELAYANAN IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN DOKUMEN PIBK
NO.
AKTIVITAS
IMPORTIR
PELAKSANA TU PADA SUB BAGIAN UMUM
KEPALA KANTOR
KASI PABEAN DAN KASUBSI PABEAN CUKAI
PELAKSANA PADA SEKSI PABEAN DAN CUKAI
PEMERIKSA BARANG
START
1 Importir atau kuasanya mengajukan surat permohonan pelayanan PIBK dilengkapi dengan formulir PIBK dan dokumen pelengkap pabean lainnya (B/L, PL, invoice dan dokumen pendukung lainnya) kepada front desk.
MENGAJUKAN PERMOHONAN
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN
PERMOHONAN
2 Pelaksana TU pada Sub Bagian Umum menerima dan melampirkan lembar disposisi untuk diteruskan kepada Kepala Kantor.
3 Kepala Kantor menerima permohonan importir mendisposisikannya kepada Kepabeanan dan Cukai.
MENERIMA DAN MENYERAH KAN
berkas dan Kasi
MENERIMA, MENELITI DAN MENDISPOSI SI
4 Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menerima dan meneliti berkas permohonan serta mendisposisikan-nya Kasubsi Pabean
5 Kasubsi Pabean menerima mendisposisikan kepada Pelaksana.
MENERIMA, MENELITI DAN DISPOSISI
dan MENERIMA DAN MENDISPOSI SIKAN
6 Pelaksana menerima dan meneliti berkas permohonan. Apabila memenuhi persyaratan maka dapat permohonan PIBK nya dapat dilayani dengan proses selanjutnya, apabila tidak memenuhi persyaratan maka dibuatkan konsep surat penolakan.
MENERIMA DAN MENELITI
MEMENUHI
Y
N KONSEP SURAT PENOLAKAN
7 Kasubsi Pabean meneliti konsep surat penolakan.
dan memaraf
MENELITI DAN MEMARAF
8 Kasi Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti dan memaraf konsep surat penolakan.
MENELITI DAN MEMARAF
9 Kepala Kantor meneliti dan menandatangani konsep surat penolakan.
MENELITI DAN MENANDA TANGANI
SURAT PENOLAKAN
10 Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai mengarsip dan mengirimkan surat penolakan kepada importir.
MENGARSIP DAN MENGIRIM KAN
SURAT PENOLAKAN
D
END
11 Apabila memenuhi persyaratan, selanjutnya diteliti kelengkapan berkas permohonan. Apabila tidak lengkap, maka dibuatkan konsep surat pemberitahuan kepada importir untuk melengkapi berkas permohonan.
MENELITI DAN MEMROSESL EBIH LANJUT
Y LENGKAP ?
N KONSEP SURAT PEMBERITAHUAN
12 Kasubsi Pabean meneliti dan memaraf.
MENELITI DAN MEMARAF
13 Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti dan memaraf konsep surat pemberitahuan.
MENELITI DAN MEMARAF
14 Kepala Kantor meneliti dan menandatangani konsep surat pemberitahuan.
MENELITI DAN MENANDATA NGANI
SURAT PEMBERITAHUAN
15 Pelaksana pada Seksi Kepabeanan dan Cukai mengarsip dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada importir/ kuasanya. Apabila importir/ kuasanya melengkapi maka dilakukan penelitian kembali dan diproses lebih lanjut.
SURAT PEMBERITAHUAN
MENGARSIP DAN MENGIRIM KAN
D
Y
MELENGKAPI
N END
1
: 008/SOP-BC/KPP MP/2011 : 31 Maret 2011 : :
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
KEPALA SEKSI P2
NO.
AKTIVITAS
IMPORTIR
PELAKSANA TU PADA SUB BAGIAN UMUM
KEPALA KANTOR
KASI PABEAN DAN KASUBSI PABEAN CUKAI
PELAKSANA PADA SEKSI PABEAN DAN CUKAI
PEMERIKSA BARANG
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
KEPALA SEKSI P2
1
16 Bila dokumen yang diajukan dapat dilayani dan sudah lengkap, maka dilakukan input pada aplikasi PIBK untuk memperoleh NOPEN (nomor pendaftaran) kemudian dicatat dalam Buku Catatan Pabean (BCP). Selanjutnya dokumen PIBK yang sudah diberi NOPEN diberikan kepada importir/kuasanya untuk melakukan pembayaran PNBP.
INPUT KE DALAM APLIKASI
PIBK YANG SUDAH DIBERI NOPEN
17 Importir/kuasanya melakukan pembayaran PNBP menggunakan dokumen SSPCP dan memperoleh SSPCP yang telah ditandasahkan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk dilakukan penutupan pos BC 1.1. SSPCP
18 Kepala Seksi Perbendaharaan melakukan penutupan pos BC 1.1 dan menginputnya ke dalam aplikasi.
19 Importir/kuasanya menyerahkan kembali dokumen PIBK bersama SSPCP yang telah ditandasahkan sebagai bukti pembayaran PNBP kepada staf Seksi Pabean dan Cukai.
MENUTUP POS BC 1.1 DAN INPUT DATA KE DALAM APLIKASI
MENYERAHK AN PIBK DAN SSPCP
20 Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai menerima berkas PIBK dan SSPCP untuk selanjutnya mengecek dalam aplikasi apakah pos BC 1.1 sudah diinput oleh Kepala Seksi Perbendaharaan untuk diteruskan kepada Kasubsi Pabean.
MENERIMA BERKAS PIBK DAN SSPCP
MENGECEK PENUTUPAN POS BC 1.1
21 Kasubsi Pabean meneliti dan memaraf MENERIMA BERKAS PIBK DAN SSPCP
21 Kasi Pabean dan Cukai menerima, meneliti dan menerbitkan Instruksi Pemeriksaan (IP) serta menunjuk pemeriksa barang.
TELITI DAN MENERBIT KAN IP
INSTRUKSI PEMERIKSAAN (IP)
22 Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai mengarsip berkas PIBK kemudian menyerahkan lembar Instruksi Pemeriksaan (IP) kepada importir/ kuasanya.
MENYAMPAI KAN IP DAN MENGARSIP BERKAS PIBK
N
23 Importir/kuasanya menyiapkan proses pemeriksaan fisik kemudian menyerahkan lembar IP dan copy packing list kepada pemeriksa barang. 24 Pemeriksa barang bersama importir/ kuasanya melakukan pemeriksaan fisik barang di lokasi pemeriksaan. Selanjutnya pemeriksa barang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP dituliskan pada lembar IP kemudian menyerahkannya kepada staf Seksi Pabean dan Cukai beserta kelengkapan pemeriksaannya.
PERIKSA FISIK DAN MEMBUAT LHP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
25 Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai menerima LHP dan menyerahkan berkas PIBK beserta SSPCP kepada Kasubsi Pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut.
MENERIMA DAN MENYERAHK AN
N
26 Kasubsi Pabean meneliti dan memaraf
MENELITI DAN MEMARAF
27 Kasi Pabean dan Cukai melakukan penelitian berkas PIBK dan dokumen pelengkap pabean lainnya berdasarkan LHP. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah sesuai atau tidak. - Apabila sesuai maka ditentukan bayar/ bebas.
MENERIMA DAN MENELITI
Y SESUAI ?
N
- Apabila tidak sesuai maka dilanjutkan dengan penelitian apakah termasuk barang larangan pembatasan (lartas) atau tidak. Apabila tidak termasuk barang lartas maka langsung ditentukan bayar/ bebas. Sedangkan apabila termasuk barang lartas, maka dibuatkan nota dinas kepada Seksi P2 dan nota pemberitahuan kepada importir/ kuasanya.
LARTAS ?
N
Y MEMBUAT NOTA DINAS DAN PEMBERITAH UAN
NOTA PEMBERITAHUAN
NOTA PEMBERITAHUAN
NOTA PEMBERITAHUAN
NOTA DINAS KEPADA SEKSI P2
NOTA DINAS KEPADA SEKSI P2
NOTA DINAS KEPADA KEPALA SEKSI P2
28 Proses penelitian oleh Kepala Seksi P2, apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa barang tersebut tidak ditegah maka untuk selanjutnya membuat nota dinas jawaban. NOTA DINAS JAWABAN
29 Kasi Pabean dan Cukai melakukan penelitian apakah barang tersebut merupakan barang dagangan/ komersil atau yang tidak memenuhi persyaratan pembebasan. Kasi Pabean dan Cukai menetapkan besarnya pungutan BM dan PDRI.
N BEBAS BAYAR
Y
2
3
NO.
AKTIVITAS
PELAKSANA TU PADA SUB BAGIAN UMUM
IMPORTIR
KEPALA KANTOR
KASI PABEAN DAN KASUBSI PABEAN CUKAI
PELAKSANA PADA SEKSI PABEAN DAN CUKAI
2
- Apabila dinyatakan bebas BM dan PDRI, maka diterbitkan SPPB dan disampaikan kepada importir/ kuasanya untuk pengeluaran barang.
3
MENERBIT KAN SPPB
SPPB
SPPB
N
END
- Apabila dinyatakan bayar BM dan PDRI, maka Kasi Pabean dan Cukai menghitung dan menetapkan besar BM dan PDRI yang harus dibayarkan dan disampaikan kepada importir/ kuasanya.
MENGHITUNG PENETAPAN BAYAR
PENETAPAN BAYAR
N
30 Importir/ kuasanya melakukan pembayaran BM dan PDRI di Bank Persepsi dan menyerahkan bukti bayar SSPCP lembar ke1 dan ke-3 kepada pelaksana pada Kasi Pabean dan Cukai. 3 1 SSPCP SSPCP
30 Pelaksana pada Seksi Pabean dan Cukai mencocokkan jumlah pungutan dengan bukti pembayaran pada SSPCP dan validasi dari pihak bank, serta menggabungkan dengan berkas PIBK.
MENCOCOK KAN SSPCP DAN VALIDASI
- Apabila tidak sesuai/ kurang bayar, maka dikembalikan kepada importir/ kuasanya untuk diperbaiki/ dibayar kekurangannya.
N
SESUAI ?
Y
- Apabila sesuai, maka diajukan kepada Kasi Pabean dan Cukai untuk diterbitkan SPPB. 31 Kasi Pabean dan Cukai menerbitkan SPPB dan disampaikan kepada importir/ kuasanya untuk pengeluaran barang.
MENERBIT KAN SPPB
SPPB
SPPB
N
END
Mengetahui: Sekretaris Direktorat Jenderal -ttdAchmad Riyadi NIP 060060032
PEMERIKSA BARANG
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI MANIFEST
KEPALA SEKSI P2
