Lampiran-1 Surat Nomor : B.046/DPPMD/06/2015 Tanggal : 19 Juni 2015
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740, Telp. 021-7989924 Fax. 021-7974488
TERM OF REFERENCE (TOR) PENDAMPING DESA
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang ................................................................................................. 2 B. Lokasi Tugas Pk Kerja Pendamping Desa ..................................................... 5 C. Tugas dan Tanggungjawab Pendampingan Desa .......................................... 5 D. Kualifikasi Pendamping Desa ......................................................................... 8 E. Periode Kontrak dan Pembiayaan Pendamping Desa ................................... 10
1
TOR PENDAMPING DESA A. Latar Belakang UU tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pasal 112 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Selanjutnya, dalam Pasal 128 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimandatkan bahwa: 1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. 2. Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. 3. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya. Selanjutnya dalam Pasal 129 ayat (1) PP 43/2014 disebutkan bahwa tenaga pendamping profesional terdiri atas : 1. pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; 2. pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan 3. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2
Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pengelolaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara nasional menjadi wewenang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oleh sebab itu, Kementerian Desa – PDTT dalam menjalankan mandat UU Desa, khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD) pada tahun anggaran 2015 telah mempersiapkan anggaran yang disalurkan melalui mekanisme dana dekonsentrasi untuk membiayai pendamping desa dan pendamping teknis untuk mendampingi pelaksanaan UU Desa di 74.093 desa yang tersebar di 6.383 kecamatan, 434 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Pendamping Desa dan Pendamping Teknis yang bertugas di kecamatan dan lokasi non PNPM Mandiri Perdesaan bertugas untuk secara langsung mendampingi pelaksanaan UU Desa. Sedangkan, Pendamping Desa dan Pendamping Teknis di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan ditugaskan untuk menyelesaikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan, dan sekaligus mendampingi pelaksanaan UU Desa. Penugasan pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat diperpanjang dengan pengaturan khusus. Dalam rangka memudahkan pengelolaan pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan sekaligus melaksanakan pendampingan desa, maka secara khusus akan dimobilisasi kembali fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan ke lokasi tugasnya semula. Eks Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dalam jangka waktu kontrak kerja 4 (empat) bulan diposisikan kembali sebagai Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang ditugaskan untuk mengakhiri pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan Demikian dalam jangka waktu empat bulan ada istilah-istilah yang disepadankan antara pengaturan dalam dokumen TOR Pendamping Desa dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Ditjen PPMD sebagai berikut: No
RKA-KL/DIPA
TOR Pendampingan Desa
Kualifikasi
1.
Fasilitator Kabupaten
Pendamping Teknis
S-1
2.
Asisten Faskab
Asisten Pendamping Teknis
S-1
3.
Fasilitator Kecamatan
Pendamping Desa
S-1
4.
Pendamping Desa
Pendamping Lokal Desa
SLTA
Tugas pendamping desa secara umum meliputi: 1. Pengelolaan Pendampingan Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan a. fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 2014 sampai dengan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST); b. inventarisasi, verifikasi fisik dan serah terima asset PNPM Mandiri Perdesaan untuk menjadi aset desa yang meliputi: aset PNPM Mandiri
3
Perdesaan, PNPM Mandiri Integrasi, Kecamatan (PPK). c.
dan Program Pengembangan
inventarisasi dam verifikasi asset Dana Bergulir/ Revolving Fund (RLF), validasi rekening UPK di Kecamatan serta fasilitasi penataan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
d. Penanganan Pengaduan dan Fasilitasi Kasus PNPM Mandiri Perdesaan, dan e. Penutupan pembukuan rekening proyek yang bersumber dari dana BLM dan DOK PNPM Mandiri Perdesaan. Pendamping Desa, dalam mendampingi pelaskanaan pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan berpedoman kepada dokumen Pedoman Umum dan PTO PNPM Mandiri Perdesaan beserta lampiran-lampirannya, serta Pedoman Pengakhiran PNPM. 2. Pengelolaan Pendampingan UU Desa a. memfasilitasi sosialisasi pelaksanaannya;
UU
Desa
beserta
seluruh
aturan
b. memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; c.
memfasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat kegiatan pembelajaran sosial secara mandiri;
desa
melalui
d. memfasilitasi kaderisasi desa; e. memfasilitasi pengembangan kapasitas Pendamping Lokal Desa (PL Desa); f.
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa;
g. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa; h. memfasilitasi masyarakat desa untuk menumbuhkan kepemimpinan desa yang demokratis dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat desa, i.
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam demokratisasi desa;
j.
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
dalam
k.
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kemasyarakatan (community center) di desa dan/ atau antar desa
pusat
l.
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa yang dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
m. melakukan masyarakat desa untuk mengawasai pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; n. memfasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama;
dan
4
pengembangan
BUMDesa
dan
o. memfasilitasi kerjasama antar pemberdayaan masyarakat desa;
desa
dalam
pembangunan
dan
p. memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan q. memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan mitra masyarakat desa. Pendamping Desa dalam melaksanakan pendampingan pelaksanaan UU Desa berpedoman kepada UU Desa beserta seluruh aturan pelaksanaannya.
BAGAN ALUR PENDAMPINGAN : Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan dan Pendampingan UU Desa
PENDAMPINGAN PELAKSANAAN UU DESA
PENGAKHIRAN PNPM
Penyelesaian Kegiatan PNPM Siklus 2014 MDST Berita Acara Serah Terima Aset Sarana dan Prasarana
Berita Acara Serah Terima Aset Bergulir (RLF)
B. Lokasi Tugas Pendamping Desa Pendamping Desa bertugas di wilayah kecamatan yang memiliki desa, wajib bekerja secara purna waktu, dan harus tinggal/menetap di lokasi tugas selama hari kerja. C. Tugas dan Tanggung Jawab Pendampingan Desa Pendamping Desa terdiri dari Pendamping Desa/FK Pemberdayaan, dan Pendamping Desa/FK Teknik. Pembangian tugas di antara jenis pendamping desa adalah sebagai berikut: 1. Pendamping Desa/FK Pemberdayaan a. Penyelesaian PNPM Mandiri Perdesaan.
5
memfasilitasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan pendataan, inventarisasi dan verifikasi dana bergulir;
memfasilitasi penutupan rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang digunakan untuk menampung Dana BLM Kegiatan dan Dana BLM DOK;
memfasilitasi penataan perundang-undangan;
memfasilitasi penyelesaian penanganan masalah PNPM Perdesaaan yang bersumber dana BLM/DOK dan RLF;
memfasilitasi BKAD, UPK, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kader Desa untuk mengkompilasi data perkembangan penanganan masalah sebagai bahan laporan dalam Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) dan Musyawarah Antar Desa (MAD);
memfasilitasi musyawarah antar desa yang dihadiri semua pelaku PNPM di Kecamatan dan Desa untuk membahas penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan; dan
menyusun laporan perkembangan penanganan masalah disampaikan kepada Pendamping Teknis di Kabupaten.
kelembagaan
BKAD
sesuai
peraturan
untuk
b. Pelaksanaan UU Desa
memfasilitasi sosialisasi pelaksanaannya;
memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
memfasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat desa melalui kegiatan pembelajaran sosial secara mandiri;
memfasilitasi kaderisasi desa;
memfasilitasi pengembangan kapasitas Pendamping Lokal Desa (PL Desa);
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa;
memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa;
memfasilitasi masyarakat desa untuk menumbuhkan kepemimpinan desa yang demokratis dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat desa;
memfasilitasi masyarakat demokratisasi desa;
berpartisipasi
dalam
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
dalam
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/ atau antar desa
UU
Desa
desa
6
beserta
untuk
seluruh
aturan
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa yang dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
melakukan masyarakat desa untuk mengawasai pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
memfasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama;
memfasilitasi kerjasama antar pemberdayaan masyarakat desa;
memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan mitra masyarakat desa.
dan
pengembangan desa
dalam
BUMDesa
dan
pembangunan
dan dalam
2. Pendamping Desa/RK Teknik a. Penyelesaian PNPM
memfasilitasi penyelesaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
memfasilitasi pelaksanaan MDST untuk pertangungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
melaksanakan pengawasan terhadap proses penyelesaian pekerjaan prasarana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
melakukan review pengadaan barang dan jasa di Desa untuk memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
melakukan review kualitas teknik pembangunan prasarana Desa hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan pembangunan infratruktur yang dibiayai melakukan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2014;
memfasilitasi pelaksanaan serah terima aset fisik PNPM Mandiri Perdesaan untuk menjadi aset Desa;
memfasilitasi Pemerintah Desa, TPK dan Kader Teknik dalam melaksanakan serah terima aset fisik PNPM Mandiri Perdesaan untuk menjadi aset Desa;
melakukan kompilasi penyelesaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan alih kelola aset fisik PNPM untuk bahan laporan Satker Kabupaten.
b. Pelaksanaan UU Desa
memfasilitasi sosialisasi pelaksanaannya;
UU
7
Desa
beserta
seluruh
aturan
memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
memfasilitasi pengembangan kapasitas masyarakat desa melalui kegiatan pembelajaran sosial secara mandiri;
memfasilitasi kaderisasi desa;
memfasilitasi pengembangan kapasitas Pendamping Lokal Desa (PL Desa)
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa;
memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa;
memfasilitasi masyarakat desa untuk menumbuhkan kepemimpinan desa yang demokratis dan berpihak kepada masyarakat desa,
memfasilitasi masyarakat demokratisasi desa;
berpartisipasi
dalam
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;
dalam
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/ atau antar desa
memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa yang dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel;
melakukan masyarakat desa untuk mengawasai pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
memfasilitasi pembentukan BUMDesa Bersama;
memfasilitasi kerjasama antar pemberdayaan masyarakat desa;
memfasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
memfasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan mitra masyarakat desa.
desa
dan
untuk
pengembangan desa
dalam
BUMDesa
dan
pembangunan
dan dalam
D. Kualifikasi Pendamping Desa 1. Pendamping Desa/FK Pemberdayaan a. Pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari semua bidang disiplin ilmu; b. Pengalaman minimal bidang pemberdayaan masyarakat untuk S-1 adalah 2 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 4 tahun; c. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel);
8
d. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; e. mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team; f. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; g. berpengalaman melakukan pelatihan bagi masyarakat desa: h. berpengalaman melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; i.
bagi calon pendamping desa yang berasal dari eks pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dimobilisasi ke lokasi tugas semula harus mampu membuktikan dokumen kontrak kerja dengan Satker Dekonsentrasi PNPM Mandiri Perdesaan sampai masa kerja Desember 2014;
j.
bagi calon pendamping desa yang mendaftar baru (tidak termasuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf i), pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan
k. seseorang yang dikontrak sebagai pendamping desa dinyatakan mampu mendampingi masyarakat desa sampai dengan usia telah genap 60 tahun.
2. Pendamping Desa/FK Teknik a. Pendidikan Strata 1 atau Diploma III dari bidang Teknik Sipil; b. Pengalaman bidang teknik sipil untuk S-1 adalah 2 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 4 tahun; c. Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, pengalaman minimal bidang teknik sipil untuk S-1 adalah 0 tahun untuk S-1 dan untuk D-III adalah 3 tahun; d. mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office (MS. Word, MS Excel); e. mampu berkomunikasi dengan baik lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia; f. mampu memfasilitasi dan bekerjasama dalam satu team; g. berpengalaman dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota; h. berpengalaman dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan kontrol pekerjaan teknik dalam rangka pembangunan infrastruktur; i.
bagi calon pendamping desa yang berasal dari eks pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dimobilisasi ke lokasi tugas semula harus mampu membuktikan dokumen kontrak kerja dengan Satker Dekonsentrasi PNPM Mandiri Perdesaan sampai masa kerja Desember 2014;
j.
bagi calon pendamping desa yang mendaftar baru (tidak termasuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf i), pada saat melakukan pendaftaran usia maksimal yaitu 45 tahun; dan
9
k. seseorang yang dikontrak sebagai pendamping desa dinyatakan mampu mendampingi masyarakat desa sampai dengan usia telah genap 60 tahun. E. Periode Kontrak dan Pembiayaan Pendamping Desa 1. Periode Kontrak Pendamping Desa/FK adalah selama 4 (empat) bulan terhitung dari ditandatangani dokumen kontrak kerja; 2. Pendamping Desa/FK berhak mendapatkan fasilitas berupa: honorarium dan asuransi serta tunjangan transportasi, komunikasi, dan tunjangan sewa rumah; 3. Sumber pembiayaan pendamping desa/FK adalah dana APBN yang bersumberkan Pinjaman Luar Negeri IBRD Loan Number 8217.
10
