KEMAMPUAN APARAT KELURAHAN DALAM MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Agus Hadiawan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
ABSTRACT The reformation era has led to the change in the new system, such as the concencus to grow the trully and healthy in system and democratic culture. This case brings the consequence in adding the power which is together as a duty given to the government in the city or the suburban in doing the service funtion for the society. Alocating the autonomy which is expanded, that is the alternative to solve the problem. Altough the autonomy has been given, the fact is the regional government still depends on the central governement for both the source of financial problem and human resources. This research is aimed to see the ability of administrative staff at Kelurahan in doing the government administration in Bandar Lampung which are booked in 7 sections in general administration and the civil administration seen from cognitive aspect, afecsive and psicomotoric. The number of sample used is 44 person which is randomly picked at Kelurahan in Bandar Lampung, and the data anlysys done in qualitative. The result shown that only 5 person (11,36%) having high ability, 30 person (68,18%) in middle category and the rest of 9 person or 20,45% in low category. Keyword: ability, government administration.
PENDAHULUAN Pembangunan masyarakat di tingkat kelurahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang ditujukan pada pemerataan hasil pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia. Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di masyarakat. Tugas utamanya adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, mencuptakan rasa tentram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah kelurahan dituntut untuk selalu melakukan perubahan positif,
397
apakah dari segi kepemimpinan, sumber daya manusia, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintahan kelurahan benar-benar makin mengarah pada praktek good governance. Pemerintah kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah. Lurah diangkat oleh Bupati atau Walikota atas usul Camat. Lurah dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati atau Walikota, yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
398
Agus Hadiawan, Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Melaksanakan Administrasi
Kelurahan merupakan organisasi terendah langsung di bawah Camat dan organisasi pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kelurahan menjadi sumber utama dan pertama berbagai data dan keterangan yang diperlukan oleh pemerintah di atasnya dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah maupun nasional. Kelurahan memberikan bantuan dan pelayanan dalam melaksanakan berbagai urusan pada tingkatan masyarakat. Oleh karena itu administrasi kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan semua perangkat pemerintah yang lebih tinggi. Pada umumnya administrasi kelurahan sama dengan administrasi desa, kecuali administrasi mengenai urusan rumah tangga yang tidak ada pada pemerintah kelurahan. Kelurahan dapat memperluas administrasinya dengan pembuatan register-register tambahan yang dicatat dalam register tersendiri dan biasanya semua register ditutup dalam jangka waktu satu bulan sekali oleh Kepala Kelurahan (Bayu Sryaningrat, 1980; 300). Untuk mengetahui pelaksanaan administrasi dari urusan/kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah, dalam kerangka peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kesesejahteraan melalui penyerahan sebagian urusan kepada daerah tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengadakan evaluasi terhadap kemampuan aparat kelurahan didalam melaksanakan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan. Berdasarkan pada hal di atas, maka rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah “Bagaimanakah kemampuan aparat pemerintah kelurahan di Kota Bandarlampung melaksanakan administrasi pemerintahan kelurahan?
TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Tentang Kemampuan Kemampuan adalah kesanggupan menggunakan unsurunsur kesatuan bahasa untuk menyampaikan maksud dan kesan tertentu (Nababan, 1981:39). Kemampuan sendiri merupakan pengetahuan tentang bahasa yang bersifat tidak sadar (Kreidalaksana, 1993:105). Victor H. Vroom sebagaimana dikutip oleh Gibson Ivancevich dan Donnely dalam buku “Organisasi dan Managemen” (1984:104), memberikan batasan kekmampuan sebagai potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Mungkin kemampuan itu dimanfaatkan atau mungkin juga tidak Kemampuan seseorang berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan kemampuan mental yang dimiliki oleh seorang untuk melaksanakan pekerjaan atau bukan yang ingin dilaksanakan. Sedangkan Kartini Kartono (1983:31) memberikan pengertian lain mengenai kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan, ketrampilan teknis dan sosial yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa kemampuan adalah suatu potensi kesanggupan yang dimiliki dan dicurahkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
1)
Aspek-aspek Kemampuan
Dalam
Untuk mengetahui kemampuan seseorang atau kelompok ketika melaksanakan tugasnya, dalam organisasi khususnya pemerintah sebagaimana yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom berdasarkan Taxonomy of Education Objectives
399
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.5, Juli-Desember 2008
(Pokok-pokok Pendidikan) yang diperjelas oleh Thomas P. Staton bahwa perubahan kelakuan (sikap) merupakan hasil dari 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar dari kegiatan belajar, yaitu pengetahuan (kognitif), sikap(afektif), dan ketrampilan (psikomotorik). Ketiga aspek ini adalah sebagai berikut: (a) aspek kognitif (pengetahuan). Pada aspek ini lebih menekankan pada apa yang dilakukan bagaimana melakukan hal tersebut. Pada aspek ini apabila seseorang dapat mengetahui, merumuskan, mengingat dan menyebutkan; (b) aspek afektif (sikap). Hal ini menyangkut keinginan atau kemampuan untuk mempraktekakan apa yang sudah dipelajari. Pada aspek ini menekankan apabila seseorang dapat menjelaskan, dan mendiskusikan serta melaporkan; (c) aspek Psikomotorik (ketrampilan). Aspek ini menyangkut abilitas untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui proses latihan pada pekerjaan tertentu. Pada aspek ini bila ia dapat menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh membuat eksperimen, membuat grafik, diagram, dan jadwal serta mempraktekannya. Aspek-aspek ini akan berguna sebagai alat dalam menentukan tolok ukur kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam suatu organisasi khususnya pemerintahan.
2)
Pemerintah dan Aparat Pemerintah Kelurahan
Kelurahan mengandung pengertian suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (A.W. Widjaja, 1992:15).
ADMINISTRATIO
Berdasarkan pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa: (a) dalam Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif dan kota-kota lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dibentuk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b; (b) kelurahan yang dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri; (c) pembentukan nama dan batas kelurahan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan prdoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; (d) ketentuan tentang pemecahan, pengaturan dan penghapusan kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri; (e) peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat 3 berlaku sesudah pengesahan dari pejabat yang berwenang. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 huruf N menyebutkan pengertian kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota di bawah kecamatan. Hal ini dipertegas dengan pasal 67 yang menyebutkan bahwa: (a) kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan; (b) kerpala kelurahan disebut lurah; (c) lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat oleh Walikota/Bupati atas usul camat; (c) lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari camat; (d) lurah bertanggung jawab kepada camat; (e) pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 127 Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: (a) kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan
ISSN : 1410-8429
Agus Hadiawan, Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Melaksanakan Administrasi
dengan peraturan daerah yang didasrkan kepada peraturan pemerintah; (b) kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam 1) pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Pemerintahan kelurahan merupakan suatu wilayah administratif berada langsung di bawah pemerintahan kecamatan dalam kota. Adapun tugasnya berlandaskan asas dekonsentrasi tetapi tidak menghalanginya melaksanakan tugas-tugas di bidang desentralisasi melalui saluran camat, bupati, walikota dan gubernur kepala daerah (A.W. Widjaja, 1992:16). Dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan kelurahan, lurah dibantu oleh perangkat kelurahan (ayat 6 pasal 127 UU Nomor 32 tahun 2004). Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada lurah (ayat 7 pasal 127 UU Nomor 32 tahun 2004). Selanjutnya pada pasal 127 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 lurah bertugas: (a) pelaksanaan pemerintah kelurahan; (b) pemberdayaan masyarakat; (c) pelayanan masyarakat; (d) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (e) pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, lurah bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui camat.
Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mengingat pelaksanaan administrasi pemerintah kelurahan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi maka dalam pelaksanaannya tercatat dalam buku administrasi. Menurut
klasifikasi ditetapkan.
data
yang
400
telah
Buku Administrasi Umum Yang Terdiri Dari: a)
b)
c)
d)
Buku Keputusan Kelurahan, buku yang diisi oleh pemerintah kelurahan yang merupakan himpunan dari kutipan Keputusan Kelurahan dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: (1) nomor urut; (2) tanggal rapat; (3) nama anggota Lembaga Masyarakat yang hadir dan tidak hadir; (4) pimpinan rapat; (5) masalah yang dimusyawarahkan; (6) hasil musyawarah; dan (6) pengesahan Bupati/Walikota; Buku Keputusan Kepala Kelurahan, buku yang diisi oleh pemerintah kelurahan yang merupakan himpunan keputusan Kepala Kelurahan dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: (1) nomor urut; (2) tanggal dan nomor keputusan; (3) tentang; dan (4) keterangan; Buku Inventaris Kelurahan. Pemerintah kelurahan berkewajiban untuk melakukan pencatatan data mengenai inventaris kelurahan melalui Buku Inventaris Kelurahan. Inventaris kelurahan adalah kekayaan yang menjadi milik kelurahan. Dalam buku ini dicantumkan berbagai data mengenai tanah, prasarana pemerintahan, prasarana produksi, dan sebagainya; Buku Agenda. Semua surat dan dokumen yang masuk maupun keluar dari Pemerintah Kelurahan harus dicatat dalam buku agenda. Pengisian buku agenda harus menurut tertib waktu sesuai dengan keluar dan masuknya surat dan dokumen. Dalam buku agenda antara lain
401
e)
f)
g)
2)
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.5, Juli-Desember 2008
dicantumkan hal-hal berikut: (1) nomor dan tanggal agenda; (b) nomor dan tanggal surat masuk; (c) dari siapa; (d) isi singkat surat masuk; (e) isi singkat surat keluar; (f) tanggal pengiriman; (g) alamat; (h) keterangan. Buku Ekspedisi. Buku ini merupakan bukti pengiriman surat yang di dalamnya dicantumkan hal-hal berikut: (1) nomor urut; (2) nomor dan tanggal surat; (3) isi singkat; dan (4) alamat dan tandatangan penerima surat; Buku Aparat Pemerintah Kelurahan. Guna mengetahui data jumlah aparatur pemerintah kelurahan maka pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatat dalam buku aparat pemerintah kelurahan yang mencantumkan hal-hal berikut: (1) nomor urut; (2) nama, jenis kelamin, dan Nomor Induk Pegawai (NIP); (3) tempat tanggal lahir; (4) pendidikan; (5) jabatan; (6) surat keputusan pengangkatan dan tanggal pelantikan; (8) surat keputusan pemberhentian; Buku Tanah Kelurahan. Untuk mengetahui luas tanah, status tanah yang ada di kelurahan, pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatatnya dalam buku tanah di kelurahan yang mencantumkan hal-hal berikut: (1) status tanah; (2) luas tanah negara, luas tanah penduduk dan lain-lain; (3) penggunaan tanah.
Buku Administrasi Penduduk
Pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mengisi buku administrasi penduduk secara teratur menurut tertib waktu, dan penduduk berkewajiban untuk memberikan keterangan secara lengkap dan benar
ADMINISTRATIO
yang diminta oleh pemerintajh kelurahan. Buku administrasi penduduk terbagi menjadi: a) Buku Induk Penduduk. Buku induk penduduk merupakan buku yang secara lengkap mencatat mengenai data dari tiap penduduk. Dalam buku induk penduduk dicantumkan hal-hal sebagai berikut: (1) nomor urut; (2) nama lengkap/panggilan; (3) tempat tanggal lahir atau umur; (4) jenis kelamin; (5) kewarganegaraan; (6) agama; (7) status perkawinan; (8) pendidikan tertinggi; (9) dapat membaca huruf; (10) pekerjaan; (11) kedudukan dalam kkeluarga; (12) alamat lengkap Tanggal mulai tinggal di desa/kelurahan; b) Buku Penduduk sementara. Buku penduduk sementara mencatat bagi penduduk yang tidak untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 180 hari. Kepada mereka diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada kepala kelurahan dalam waktu paling lambat dua kali dua puluh empat jam. Setiap tamu wajib melaporkannya dan dicatat dalam buku penduduk sementara. Buku penduduk sementara mencakup keterangan mengenai hal-hal: (1) nomor urut; (2) nama lengkap dan jenis kelamin; (3) nomor identitas; (4) tanggal dan tempat lahir; (5) pekerjaan; (6) kewarganegaraan; (7) datang dari; (8) maksud kedatangan; (9) nama dan alamat yang didatangi; (10) datang tanggal; (11) pergi tanggal; c) Buku Perubahan Penduduk. Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal dari tempat lain wajib melaporkan kepada kepala kelurahan di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari melaporkan kepada kepala kelurahan di
ISSN : 1410-8429
Agus Hadiawan, Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Melaksanakan Administrasi
d)
e)
tempat yang baru. Buku perubahan penduduk mencatat keterangan mengenai hal-hal berikut: (1) nomor urut; (2) nama lengkap dan jenis kelamin; (3) agama; (4) pekerjaan; (5) tambah karena datang; (6) tambah karena lahir; (7) kurang karena pindah; (8) kurang karena meninggal; Buku Perkembangan Penduduk. Setiap akhir bulan pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mengisi buku perkembangan penduduk dan melaporkannya ke Bupati/Walikota melalui camat. Bupati/Walikota selanjutnya melaporkan ke Gubernur setiap tiga bulan dan Gubernur melaporkannya ke Menteri Dalam Negeri setiap 6 bulan sekali. Laporan perkembangan penduduk dibuat dalam rangkap tiga, yaitu: (1) lembar pertama untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota; (2) lembar kedua untuk arsip kecamatan; (3) lembar ketiga untuk arsip di kelurahan. Buku perkembangan penduduk dan laporan perkembangan penduduk memuat ketentuan mengenai hal berikut: (1) nomor urut; (2) jumlah penduduk awal bulan ini; (3) jumlah kelahiran bulan ini; (4) jumlah penduduk pendatang bulan ini; (5) jumlah penduduk pindah bulan ini; (6) jumlah penduduk akhir bulan ini; Buku Keluarga. Untuk mengetahui jumlah kepala keluarga, anggota keluarga dan identitas masing-masing anggota keluarga, pemerintah kelurahan berkewajiban untuk melakukan pencatatan melalui buku keluarga. Kutipan mengenai buku keluarga yang selanjutnya disebut kartu keluarga dimiliki oleh setiap kepala keluarga. Buku keluarga dan kartu keluarga memuat hal-hal berikut: (1)
f)
g)
402
nomor urut; (2) nama lengkap; (3) jenis kelamin; (4) hubungan dengan kepala keluarga; (5) tanggal dan tempat lahir; (6) status perkawinan; (7) agama; (8) kewarganegaraan dan pendidikan terakhir; (9) kemampuan membaca dan menulis; (10) tanggal mulai tinggal di kelurahan; (11) kepindahan dari; (12) nama Bapak/Ibu; (13) nomor kartu tanda penduduk; Buku Kartu Tanda Penduduk. Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah wajib memiliki kartu tanda penduduk. Pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatat dalam buku kartu tanda penduduk. Buku kartu tanda penduduk memuat hal-hal sebagai berikut: (1) nomor urut; (2) nama lengkap sebutan; (3) jenis kelamin; (4) tempat dan tanggal lahir/umur; (5) agama; (6) pendidikan; (7) kewarganegaraan; (8) pendidikan; (9) alamat; (10) pas foto; (11) nomor kartu keluarga; (12) golongan darah; Buku Jumlah Penduduk. Setiap tiga bulan sekali pada akhir bulan yang bersangkutan pemerintah kelurahan berkewajiban untuk mencatat keadaan penduduknya dalam buku jumlah penduduk. Kutipan buku jumlah penduduk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Buku jumlah penduduk dan kutipan jumlah penduduk memuat hal-hal berikut: (1) jumlah penduduk; (2) jumlah kepala keluarga; (3) perincian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan; (4) perincian jumlah penduduk berdasarkan agama; dan (4) perincian jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan.
403
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.5, Juli-Desember 2008
KONTRIBUSI PENELITIAN Kontribusi yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah: (a) secara teoritis turut mengembangkan teori-teori Ilmu Pemerintahan, khususnya teori-teori yang berkenaan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan pada era otonomi daerah; dan (b) secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran masukan bagi aparatur pemerintah daerah Kota Bandarlampung, terutama aparat Kelurahan di Kota Bandarlampung di dalam pelaksanaan administrasi Pemerintahan kelurahan.
HASIL PENELITIAN Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Melakukan Pengisian, Pengarsipan Dan Pemutakhiran Data Buku Administrasi Umum Buku admnistrasi umum di kelurahan terdiri atas buku keputusan kelurahan, buku keputusan kepala kelurahan, buku inventaris kelurahan, buku agenda, buku ekspedisi kelurahan, buku aparat pemerintah kelurahan serta buku tanah kelurahan. Dari kedelapan jenis buku tersebut dilihat dari aspek kognitif, sebagian besar responden yakni sebanyak 31 orang (70,45%) telah memiliki kemampuan secara kognitif semata, artinya baru pada tarap pengisian, menyebutkan, merumuskan dan mengingat. Kemudian sebanyak 8 orang responden atau sebesar 18,18%, memiliki kemampuan selain aspek kognitif, juga afektif, artinya selain mereka mengetahui juga memiliki keinginan untuk mempraktekan apa yang sudah dipelajarinya. Selain itu pada umumnya mereka selain mampu menjelaskan juga senantiasa mendiskusikan dan melaporkanya
ADMINISTRATIO
pada atasan mereka. Sementara itu dijumpai hanya 5 responden saja (11,36%) yang memiliki kemampuan selain aspek kognitif, afektif juga psikomotorik. Pada taraf ini si karyawan biasa menggunakan, mengerjakan, menghitung, memberi contoh, membuat eksperimen, membuat grafik, diagram dan jadwal serta mempraktekanya. Selanjutnya hasil analisis keseluruhan tentang kemampuan aparat kelurahan dalam pengisian buku administrasi umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kemampuan mereka berada dalam kondisi sedang, dan hanya sebagian kecil saja yang berada dalam kondisi tinggi. Kondisi di atas sesuai dengan hasil observasi peneliti, bahwa sekalipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan secara teknis berbeda-beda di setiap daerah, karena setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur sistem administrasi pemerintahannya sendiri yang diatur di dalam peraturan daerah serta disesuaikan dengan kondisi daerahnya masingmasing, namun dalam pelaksanaanya tetap tergantung kepada mental dan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya.
Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Hal Melakukan Pengisian, Pengarsipan Dan Pemutakhiran Buku Administrasi Penduduk Kelurahan Buku administrasi penduduk kelurahan terdiri atas buku induk penduduk, buku penduduk sementara, buku perubahan penduduk, buku perkembangan penduduk, buku keluarga, buku kartu tanda penduduk serta buku jumlah penduduk. Relatif sama dengan kemampuan dalam pengisian buku
ISSN : 1410-8429
Agus Hadiawan, Kemampuan Aparat Kelurahan Dalam Melaksanakan Administrasi
admnistrasi umum, kemampuan aparat kelurahan dalam hal pengisian buku administrasi kependudukan pun menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Sebagian besar responden yaitu sebanyak 33 orang atau sebesar 75%, secara kognitif telah memiliki kemampuan ini, artinya mereka telah mampu menyebutkan jenis, jumlah kolom, jenis data yang diperlukan untuk mengisinya serta kemampuan untuk pengisiandan pengarsipannya. Selanjutnya dijumpai sebanyak 6 responden atau sebsar 13,64% yang selain telah memiliki kemampuan kognitif, juga memiliki kemampuan afektif yang dicirikan adanya keinginan atau kemampuan dalam diri mereka untuk mempraktekan apa yang sudah dipelajarinya serta mampu menjelaskan kepada orang lain. Selanjutnya juga dijumapi ada 5 responden atau sebesar 11,36% yang selain mereka telah memiliki kemampuan kognitif, afektif juga psikomotorik yang dicirikan adanya kemampuan untuk menerapkan pengetahun yang telah diperoleh melalui proses latihan pada jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya hasil analisis keseluruhan tentang kemampuan aparat kelurahan dalam pengisian buku administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar berada dalam kategori sedang, dan hanya sebagian kecil saja yang berada dalam kategori rendah dan tinggi. Kondisi ini relevan dengan hasil observasi peneliti, dimana hampir di setiap kelurahan yang ditinjau memang semua jenis buku dimaksud tersedia namun hanya sebagian kecil saja yang terisi, bahkan sekalipun terisi pun belum tentu sesuai dengan data yang relevan sehingga masih diragukan keabsahannya, apalagi untuk dirujuk sebagai sumber informasi. Kondisi administrasi kependudukan di Kelurahan Kampung Baru misalnya, kerapkali dijumpai
404
adanya keterlambatan dalam laporan data kependudukan setiap bulanya, sedangkan jumlah penduduk dapat berubah sewaktu-waktu mengingat banyaknya penduduk pendatang yang tinggal sementara dengan mobilitasnya yang cukup tinggi, karena lokasinya yang berdekatan dengan Kampus Universitas Lampung. Bahkan di sini pula kerap dijumpai para mahasiswa yang merupakan penduduk pendatang (sementara) yang jumlahnya cukup besar, mayoritas tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.
KESIMPULAN Bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang kian diperluas, tiada pilihan lain bagi Pemerintah Kota Bandarlampung untuk membentuk suatu pemerintahan yang mandiri, efektif, dan efisien karena hanya dengan cara itulah Pemerintah Kota Bandarlampung akan mampu menjadi fasilitator bagi masyarakatnya dalam mencapai cita-cita kehidupanya. Dalam konteks demikan, setidaknya dibutuhkan tiga hal yang saling berkaitan, yaitu (1) mekanisme dan prosedur pemerintahan yang jelas, tegas, transparan dan demokratis, (2) tersedianya aparatur pemerintahan yang berkualitas dan berkomitmen terhadap moral dan disiplin yang tinggi, serta dukungan sumber dana serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang semaksimal mungkin dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerahnya.
DAFTAR PUSTAKA Bappeda Pemerintah Daerah Tulang Bawang dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, 1999. Peningkatan Kualitas
405
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.5, Juli-Desember 2008
Sumberdaya Aparatur Daerah Kabupaten. Laporan Penelitian. Bandarlampung.
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik (Teori dan Praktek). Yogyakarta, Media Presindo.
Basri, Faisal H. 1999. Otonomi Daerah Untuk Mengokohkan Indonesia Sebagai Negara Bangsa. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999.
Yulizar, Ahmad. 2001. Menuju Pemerintahan Kota Bandarlampung yang Mandiri, Efektif dan Efisien”. Makalah. Disampaikan pada Seminar Daerah Menuju Pemerintahan Kota Bandarlampung yang Efektif dan Mandiri di Era Otonomi. Bandarlampung.
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatatif. Bandung, Rosdakarya. Nazir, M., 1988. Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia.
Zuhro, Siti. 1999. Masa Depan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perjuangan Panjang Menegakkan Otonomisasi. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999.
Saleh, Abdul Azis. 2000. Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa. Makalah. disampaikan pada Seminar Disintegrasi Bangsa: Masalah dan Solusi Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa. Padang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bina Aksara. Widjaja, A.W. 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
ADMINISTRATIO
ISSN : 1410-8429
