Kelurahan

UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Tingkat Desa/Kelurahan

PENYEBAB:      

Penyakit (59,56%) Bawaan lahir (16,76%) Kecelakaan/BA (16,46%) Tekanan Hidup/Stres (05,15%) Kurang Gizi (01,87%) Penyakit Kusta (00,20%)

PERMASALAHAN:  82,42% tidak gunakan alat bantu, dan 17,58% gunakan alat bantu (kursi roda, tongkat penyangga/ putih, kaki palsu, ABD, komputer bicara, dll)  5% tidak lulus Dikdas  74% tidak bekerja

LAYANAN KESEHATAN (Data Kemkes 2015):  RSU (445)  RSU yang melayani Kesehatan Jiwa (269)  RSJ (48)  Puskesmas (3.600) LAYANAN SOSIAL (Data Kemensos 2015):  Panti Sosial (365 terdaftar & 6 tidak terdaftar)  Jumlah yang dilayani Panti Sosial (10.133 orang)  Jumlah yang tidak memiliki rumah/tempat tinggal dan berada di luar Panti sebanyak 752 orang di 8 Kota (Semarang, Makassar, Medan, Jogya, Surabaya, Bandung, Bekasi, Jakarta). LAYANAN PENDIDIKAN (Data Kemdiknas 2015):  TK (79.368), SD (147.513), SMP (36.518), SMA (12.513), SMK (12.421).  SLB (2.023).  Total Layanan Pendidikan (290.356). LAYANAN KETENAGAKERJAAN (Data Kemnaker 2013):  Total yang bekerja 3.841.744 PD (dari Populasi PD: 10jt).  Sektor pekerjaan: Pertanian 55% (2,098,476), Jasa 14% (544,590), Perdagangan/Perhotelan/RM 16% (605,921), Industri 6% (231,197), Konstruksi 3% (119,820), Transportasi/Telekomunikasi 3% (116,673), Keuangan, Asusransi/RealEstate 2% (88,481), Pertambangan 1% (26,981), Listrik 0% (9,605).  Status Pekerjaan: Berusaha sendiri 30% (1,137,921), Berusaha/Buruh

tdk tetap 21% (824,171), Buruh/Karyawan/Pegawai 20% (756,751).

Upaya Global Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 1948 Deklarasi HAM 1971 Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons. 1975 Declaration on the Rights of Disabled Persons, untuk meningkatkan hak sipil dan politik Penyandang cacat 1976 Penetapan 1981, The International Year of Disabled Persons agar turut berpartisipasi penuh dalam pembangunan 1982 sebagai tindak lanjut dari HDI, PBB mengadopsi World Programme of Action Concerning Disabled Persons dan menetapkan tahun 1983-1992 menjadi Dekade PBB untuk Penyandang cacat 1993 APPD I (1993-2002) dengan 7 Aksi 1997 UU 4/1997 tentang Penyandang cacat 2003 APPD II (2004-2014) dengan 8 Aksi (APPD I + HI) 2006 UNCRPD (13 Desember 2006) 2012 APPD III (2012-2023) dengan 10 Aksi 2007 Penandatanganan CRPD oleh Indonesia 2011 Ratifikasi CRPD melalui UU No. 19 tahun 2011 2015 RAN HAM melalui Prepres 75 tahun 2015 2016 Pengesahan UU No. 8 tahun 2016 sebagai implementasi CRPD.

Merupakan suatu kondisi yang dihasilkan dari interaksi antara orang-orang yang memiliki keterbatasan fungsi (fisik, mental, intelektual dan sensorik) dan lingkungan serta sikap yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

KETERBATASAN FUNGSI

Fisik Mental Intelektual Sensorik

6.008.640 INTERAKSI LINGKUNGAN

Sikap Pemerintah Sikap Masyarakat Sikap Penyandang Disabilitas SIKAP YANG MENGHAMBAT

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai hambatan (lingkungan dan sikap masyarakat), dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Bebas hambatan

Menuju Regulasi berbasis Hak Permasalahan Penyandang Disabilitas

PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA 6.008.640 ORANG

JENIS KETERBATASAN:  Melihat (29,63%=1.780.195)  Mendengar (07,87%=472.852)  Berkomunikasi (02,74%=164.683)  Mengingat/konsentrasi (06,70%=402.815)  Berjalan/naik tangga (10,26%=616.385)  Mengurus diri (02,83%=170.120)  Lebih dari 1 jenis (39,97%=2.401.590)  17,58% Gunakan alat bantu dan 82,42% tdk menggunakan.  5% tidak lulus Dikdas  74% tidak bekerja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Masih dianggap Beban dan Obyek Masih ada perlakuan diskriminasi Belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat Masih sering dipandang berbeda dengan orang lain Belum semua disetarakan dalam kesempatan Aksesibilitas belum semua mendukung Masih cenderung Bias Gender Tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas belum jadi perhatian.

Upaya

 UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan Hak PD.  2007 Indonesia menandatangani UN-CRPD  2011 Indonesia meratifikasi UN-CRPD (UU 19/ 2011).  Konsekuensi Ratifikasi al. menyesuikan Regulasi diantaranya dalam bentuk UU. Penyerahan Draft 14 Juni 2013

INISIATIF DPR RI

 17 Desember 2013 penetapan Prolegnas 2014.  Sampai akhir 2014-2015 RUUPD belum berhasil diundangkan.  2016 DPR RI dan Pemerintah sangat serius membahas dan melahirkan UUPD.  16 Maret 2016 DPR RI dan Pemerintah menandatangi kesepakatan RUUPD dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPR RI.  17 Maret 2016 RUUPD disahkan menjadi UUPD dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pemerintah diwakili Menkeu  15 April 2016 di undangkan dlm LN/TLN.

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS (PD) FISIK

1. terganggunya fungsi gerak, Al: Amputasi; Lumpuh layuh atau kaku; Paraplegi; Celebral palsy (CP); Akibat stroke; Akibat kusta; dan Orang kecil.

INTELEKTUAL

2. terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain: Lambat belajar; Disabilitas grahita; dan Down syndrom.

MENTAL

SENSORIK GANDA

3. terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi: Psikososial (al. skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian); dan Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (Autis dan Hiperaktif). 4. terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, Al.: Netra; Rungu; dan Wicara. 5. Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, Al: Rungu-wicara dan Netra-tuli.

1. HIDUP 2. BEBAS DARI STIGMA 3. PRIVASI 4. KEADILAN & PERLINDUNGAN HUKUM 5. PENDIDIKAN 6. PEKERJAAN, KWIRAUSAHAAN & KOPRASI 7. KESEHATAN 8. POLITIK 9. KEAGAMAAN 10. KEOLAHRAGAAN 11. KEBUDAYAAN & KEPARIWISATAAN 12. KESEJAHTERAAN SOSIAL 13. AKSESIBILITAS 14. PELAYANAN PUBLIK 15. PERLINDUNGAN DARI BENCANA 16. HABILITASI DAN REHABILITASI 17. KONSESI 18. PENDATAAN

19. HIDUP SCR MANDIRI & DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT 20. BEREKSPRESI, BERKOMUNIKASI & MPEROLAH INFORMASI 21. BERPINDAH TEMPAT DAN KEWARGANEGARAAN 22. BEBAS DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN DAN EKSPLOITASI

HAK PENYANDANG DISABILITAS

23. PEREMPUAN DISABILITAS    

kesehatan reproduksi, menerima/menolak alat kontrasepsi, perlindungan diskriminasi berlapis, dan Perlindungan kekerasan/eksploitasi seksual

24. ANAK DENGAN DISABILITAS  perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.  mendapatkan perawatan dan pengasuhan,  dilindungi dari pengambilan keputusan,  perlakuan manusiawi,  Pemenuhan kebutuhan khusus,  Perlakuan yang sama,  Mendapatkan pendampingan sosial.

DILAKSANAKAN MELALUI 19 BIDANG / SEKTOR

Hak Penyandang Disabilitas Vs Upaya 12. KESEJAHTERAAN SOSIAL a. Rehabilitasi sosial, b. Jaminan sosial, c. Pemberdayaan sosial, dan d. Perlindungan sosial

Pasal 92 Ayat (2) Persuasif Motivatif Koersif  Pemerintah/Pemda wajib menjamin akses bagi untuk mendapatkan Rehsos, Jamsos, Dayasos, dan perlindungan sosial. (Pasal 91)

Article 26 CRPD

92 (2) Keluarga, Masyarakat, Institusi Sosial

16. HABILITASI DAN REHABILITASI a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dg kebutuhan; b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yg akan diikuti; c. habilitasi dan rehabilitasi yg tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 112

DESA INKLUSI

 Pemerintah/Pemda wajib menyediakan/memfasilitasi al. untuk memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan. (Pasal 110 Ayat (2) huruf b)

UU DESA

DANA DESA, PNPM, DLL KKS, KIS, KIP, DSM, RUTILAHU, Diklat, Pendampingan DLL.

DESA INKLUSI

Kriteria Kesejahteraan Sosial:  Rehsos melalui penyediaan akses.  Bantuan stimulan dalam program pemberdayaan.  Jaminan sosial bagi yang miskin dalam bentuk Askesos, Bansos berkelanjutan atau Bansos khusus.  Terselenggaranya advokasi dan bantuan hukum. Kriteria Habilitasi:  Terlaksananya diklat keterampilan hidup;  Upaya mengatasi kondisi disabilitasnya;  mempersiapkan hidup mandiri dalam masyarakat.