Kejati Desak Tahan Hj. Intan Kesuma Mantan Sekwan Bengkalis. Oleh : Didi Ronaldo Kamis, 23 April :55

Kejati Desak Tahan Hj. Intan Kesuma Mantan Sekwan Bengkalis Oleh : Didi Ronaldo Kamis, 23 April 2015 00:55

KOPI, Bengkalis - Zaman kini korupsi tidak mengenal gender/jenis kelamin (red. Pria atau wanita). walaupun oknum wanita yang melakukan korupsi bergelar Hajah ini bukti Hj. Intan Kesuma tersandung kasus dugaan korupsi di Sekretaris Dewan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Bengkalis.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemberantas Korupsi, mendesak pihak Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kejati Riau agar secepatnya melakukan penahanan terhadap mantan bendaharawan Sekwan DPRD Bengkalis inisial IK (Hj. Intan Kesuma) yang sejak tahun 2014 telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis sebesar Rp.2. 845.222.560,00,- tahun anggaran 2005/ 2006 silam.

Langkah penahan ini menurut Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat lembaga LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Ahmad, saat berbincang dengan Media Berantas beberapa hari lalu di Pekanbaru merupakan bukti bahwa pihak Polda dan Kejati Riau tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi tersebut. “Saya rasa wajar masyarakat mempertanyakan kenapa tersangka IK belum juga ditahan, bahkan tindak lanjut penanganannya juga tidak jelas” ujar Ahmad.

Oleh sebab itu Ahmad khawatir hal ini akan menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja penyidik Tipikor Polda Riau maupun Kejati Riau nantinya. Apalagi kata Ahmad, dari pernyataan Dir Reskrimsus Kombes Pol Yohannes Widodo melalui Kasubdit III AKBP Yusuf Rahmanto kepada Media sebelumnya, sembilan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani termasuk didalamnya dugaan korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

1/5


Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Setia Untung Arimuladi SH,M.Hum, melalui Kasi Penkum, Mukhzan SH, MH ketika ditemui diruang kerjanya , serta Redaksi Berantas dan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi beberapa waktu lalu dikantor Kejati Riau membenarkan, kalau kasus korupsi uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis, telah naik dan lengkap (P21). Untuk itu lanjut Ahmad, penahanan terhadap tersangka IK sangat perlu secepatnya dilakukan agar kasus ini segera tuntas.

Terkait hal ini, IK (Hj. Intan Kesuma) saat ditemui media ini guna konfirmasi berita di SKPD Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkalis, tak membuahkan hasil. “Ibu Intan belum ada nampak masuk kantor pak,” ujar staf.

Namun sebelumnya, IK yang diduga tersangka korupsi UYHD pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Bengkalis hingga merugikan Negara sebesar Rp.2. 845.222.560,00 atau Rp.2,845 miliar saat dikonfirmasi media ini di kantornya beberapa waktu lalu, tak mau menjawab Wartawan. “Saya gak mau mengomentari masalah itu pak,” singkatnya sambil pergi dan menghindar untuk diwawancara.

Dari catatan koran Berantas, diperoleh keterangan dugaan penyimpangan yang terjadi pada Pos Sekretariat (Sekwan) DPRD Bengkalis melalui sumber dana APBD tahun 2005 yang terdiri, pertama: Dugaan penyimpangan pada tahun anggaran (TA) 2005 sebesar Rp. 27. 633. 804,765,00, dari realisasi sebesar Rp.20.733.782.351,00,- atau 75,03 persen (%). dan B, dugaan penyimpangan pada tahun anggaran (TA) 2006 sebesar Rp. 32. 257.579.364,00,- dari realisasi per triwulan 1 Maret 2006 sebesar Rp. 139.096.126,00,- atau 0,43 % (persen).

Dari hasil pemeriksaan kas tanggal 23 Agustus 2006 pada Sekretariat DPRD Bengkalis, diketahui bahwa penerimaan kas sebesar Rp. 9. 558.620.000,00,- dan pengeluaran kas sebesar Rp. 5. 131.168.005,00,- saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 4. 427.451.995,00,-

Dan pemeriksaan selanjutnya terhadap rincian saldo buku kas umum sebesar Rp.4. 427.451. 995,00,- hanya terdiri dari saldo Bank sebesar Rp. 1. 579. 050.435,00,- dan saldo kas pada pemegang kas sebesar Rp. 3. 179.000,00,- Dengan demikian, terdapat selisih antara saldo buku kas umum dengan saldo bank dan saldo uang pada pemegang kas sebesar Rp.2. 845.222.560,00 (Rp. 4. 427.451.995,00 – Rp. 1. 579.050.435,00 – Rp. 3. 179.000,00).

2/5


Berdasarkan hasil audit yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada Pos Sekretariat (Sekwan) DPRD Bengkalis hingga terjadinya potensi kerugian Negara, yakni: Anggaran perjalanan Dinas luar daerah, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 1. 287. 222.000,00,- Perjalanan dinas dalam daerah dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp.143. 387.000,00,- Biaya pelatihan dan kursus ketrampilan, seminar, workshop dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 420. 820.000,00,- Anggaran biaya kegiatan Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Bengkalis, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 507.800.000, 00,Anggaran biaya pemeliharaan alat angkut apung bermotor dengan potensi kerugian Negara Rp. 40.760.000,00,-

Anggaran biaya pemeliharaan rumah dinas wakil ketua, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp. 11.800.000,00,- Anggaran biaya pemeliharaan kebersihan, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp.2.100.000,00,- Anggaran biaya pemeliharaan AC, dengan kerugian Negara sebesar Rp. 6. 147.000, 00,- Anggaran biaya pemeliharaan instalasi listrik, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp.5.595.000,00,- Anggaran pembelian BBM, dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp.19.145.000,00,- Anggaran biaya pemeliharaan buku perpustakaan, dengan pkerugian Negara sebesar Rp. 2. 000.000,00,- Anggaran biaya pemeliharaan alat angkutan darat bermotor roda 4, dengan nilai kerugian Negara Rp. 60.000. 00,- Anggaran biaya service mobil ketua, dengan potensi kerugian Negara senilai Rp.35. 652. 153,00,- Sehingga dari uraian keterangan kegiatan tersebut diatas, duggaan potensi kerugian Negara yang terjadi sebesar Rp. 2. 845.222.560,00,-

Penyimpangan lainnya pada tahun 2005 silam itu juga diduga terjadi terhadap pengadaan barang komputer dan alat-alat stadio yang dilaksanakan bagian umum dan keuangan sekretariat DPRD. Sehingga temuan dari berbagai penyimpangan dalam realisasi dana APBD Kabupaten Bengkalis ketika itu yakni: Pengadaan laptop sebanyak 46 unit yang dilaksanakan oleh PT. Putra Malay Teknologi sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 04/SPJJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 sebesar Rp.841.326.300,00, jangka waktu pelaksanaan 30 hari kalender mulai dari tanggal 12 Desember sampai dengan 10 Januari 2006. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa penyelesaian pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2005, sebagaimana bukti berita acara dalam penyerahan barang dengan nomor 034/ PMT-BKS/XII/2005.

Kemudian, berdasarkan pengadaan Digital Camera sebanyak 6 unit dan Handycam sebanyak 5 unit, yang dilaksanakan oleh CV. Tasha, sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor 04/SPJJ/2005 tanggal 24 November 2005 sebesar Rp. 80. 600.000,00,- jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender mulai dari sejak tanggal 24 November 2005 sampai dengan 7 Januari 2006.

3/5


Hasil pemeriksaan selanjutnya, diketahui penyerahan barang-barang tersebut dari rekanan ke Pengguna Anggaran atau PA dilaksanakan sesuai berita acara penyerahan barang nomor 029/PMT-BKS/XII/2005 tanpa tanggal bulan Desember 2005.

Dari hasill Audit BPK, jenis barang-barang dimaksud, telah didistribusikan langsung kepada pimpinan dan anggota DPRD tanpa dilakukan pemberian nomor inventaris dan dicatat dalam buku inventaris oleh Pemegang/Bendaharawan Barang. Penyerahan barang tersebut dari Bendaharawan kepada anggota DPRD hanya berupa, berita acara penyerahan barang yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan Sekeretaris DPRD Bengkalis, dan tidak disertai dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang mengatur tentang tanggung jawab para pemakai atas barang-barang yang dipakai.

Berdasarkan bukti atas hasil pemeriksaan fisik barang pada tanggal 22 Agustus 2006, diketahui dari 46 unit laptop yang diserahkan kepada anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Bengkalis, Digital Camera sebanyak 6 unit dan Handycam merek Sony sebanyak 5 unit.

Sementara, sebanyak 17 unit Laptop merk Toshiba Pertege A 200, 4 unit digital camera dan 4 unit Handycam merk Sony tidak ada dengan rincian jenis barang berupa Laptop Portege A 200, Digital Camera, Handycam, Handycam merk Sony.

Sehingga diketahui, 17 unit laptop dengan harga menurut kontrak sebesar Rp. 16.627. 000,00,atau seluruhnya senilai Rp. 282.659.000,00 (17 X Rp.16.627.000,00),- dan 4 unit digital kamera dengan harga satuan menurut kontrak sebesar Rp.5.600.000,00 atau seluruhnya senilai Rp.31.738.800,00,- (4 X Rp.5.600.000,00) dan 4 unit Handycam merk Sony dengan harga satuan Rp. 7.934.700,00 atau seluruhnya senilai Rp.31. 738.800,00 (4 X Rp.7.934.700,00).

Bukti dari hasil pemeriksaan, pihak Bendaharawan/pemegang barang tidak dapat menunjukkan barang-barang yang merupakan aset daerah tersebut. Sehingga jumlah potensi kerugian Negara yang diduga terjadi sebesar Rp. 3. 367.797.800,00.

Diperoleh keterangan dugaan penyimpangan dana APBD lainnya, juga terjadi pada tahun 2006. Hal terjadi, berdasarkan bukti atas hasil audit yang dilakukan BPK RI dengan audit nomor: 268a/S/XIV.10/09/2007, tanggal 17 September 2007, yang didalamnya ditemukan berbagai penyimpangan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku,sehingga terjadinya dugaan

4/5


yang merugikan keuangan daerah, seperti dugaan penyimpangan dana APBD atas biaya perjalan dinas dalam daerah kegiatan masa rese tidak didukung bukti yang lengkap sebesar Rp. 90.000.000,00,-

Kemudian, bukti realisasi pembayaran biaya penunjang kegiatan reses yang tidak sesuai ketentuan, sehingga ditemukan SPJ atas biaya penunjang kegiatan Sekretariat DPRD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut sebesar Rp. 630. 000.000,00,- Demikian dugaan penyimpangan terhadap Pembayaran atas biaya bantuan transportasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak memenuhi syarat sahnya Pertanggungjawaban sebesar Rp.517.456,000,00 atau 50,42 %.

Ditempat lain Pengamat Korupsi Riau (PKR) Ajisutisyoso mengatakan Propinsi Riau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya ) segerobak. Uangnya habis dikorupsi oleh oknum Birokrat, jalan raya banayk yang rusak dan hancur. Kedua uang hasil korupsi ia makan surang/sendiri (red. mansur) tidak mau bagi-bagi.

Pemimpinnya tidak ada memikirkan untuk rakyat, hanya sibuk memikirkan kroni-kroni dan keluarganya tuh buktinya diatas. Lebih suka mengadakan kegiatan seremonial yang tak manfaat untuk rakyat langsung. Kami meminta kepada Kejati Riau tangkap dan tahan Hj Intan Kesuma dan masuk kedalam Penjara. (rls koran harian berantas/didi)

Teks Foto I. Kejati Riau saat Konferensi Pers (f.didi)

5/5

Kejati Desak Tahan Hj. Intan Kesuma Mantan Sekwan Bengkalis. Oleh : Didi Ronaldo Kamis, 23 April :55

Recommend Documents