KEGIATAN SURVEY DAN IDENTIFIKASI DETAIL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN SURVEY DAN IDENTIFIKASI DETAIL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 1.

Latar Belakang Program

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/ bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah dengan tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah. Masalah Sanitasi, khususnya sanitasi di perkotaan merupakan isu yang krusial dan selalu menarik perhatian banyak pihak saat ini. Selain permasalahannya yang kompleks, sanitasi lingkungan berperan besar dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan dan kesehatan masyarakat, terutama pada masyarakat lapisan bawah. Sanitasi lingkungan terkait dengan peningkatan kebersihan/ higienis dan pencegahan berjangkitnya penyakit yang berhubungan dengan faktor-faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan yang berhubungan dengan sanitasi tersebut termasuk penanganan air limbah rumah tangga yang berasal dari mandi, cuci, dan limbah tinja dari kakus/ Water Closet (WC). Salah satu cara yang ditempuh untuk mengurangi permasalahan tersebut adalah menyediakan sarana pengolahan dan pengelolaan air limbah yang memadai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan inventarisir wilayah-wilayah yang belum memiliki sarana pengolahan dan pengelolaan air limbah, untuk itu diperlukan Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini.

1

2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah untuk menentukan lokasi pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Sasaran dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah tersedianya lokasi pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. 3.

Lingkup Kegiatan dan Kebutuhan Biaya yang Diperlukan

Lingkup Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik. d. Penyusunan Laporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir

2

Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah

Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang selama 5 (Lima) tahun dengan rincian setiap tahun Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 4.

Deskripsi Tentang Lokasi dan Kondisi Daerah Sekitar Rencana Proyek

5.

Keluaran dan Penerima Manfaat yang Diharapkan

Keluaran dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah teridentifikasinya lokasi pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penerima manfaat dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang

6.

Rencana Pengelolaan

3

Penanggung jawab dan Supervisor proyek adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, sedangkan pelaksana kegiatan adalah Pihak 3/Konsultan yang ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang melalui mekanisme lelang/tender.

4

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN SANIMAS (SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) 1.


Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yang begitu cepat telah memberikan dampak sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Hal ini harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, karena sejalan dengan naiknya populasi penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan volume air limbah yang dihasilkan. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) merupakan salah satu opsi program untuk peningkatan kualitas sanitasi khususnya pengelolaan air limbah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan melalui pendekatan berbasis masyarakat. Program SANIMAS yang telah berlangsung sejak tahun 2003, merupakan inisiatif kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui Australian International Agency for International Development (AusAID) dan Water and Sanitation Program (WSP) World Bank,Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA), bersama mitra LPTP, BEST, BALIFOKUS, YIS dan LPKP, sebagai executing agency. SANIMAS menggunakan prinsip Demand Responsive Approach (DRA) atau Pendekatan yang Tanggap Terhadap Kebutuhan. Pihak kabupaten/kota harus menyampaikan minat terlebih dahulu, apabila tidak menyampaikan minat maka mereka tidak akan difasilitasi. Salah satu bentuk minat tersebut adalah dengan kemauan mengalokasikan dana APBD. Hal ini sesuai dengan prinsip pendanaan SANIMAS yaitu multi sumber (multisource of fund). Selain itu, SANIMAS juga menggunakan prinsip seleksi-sendiri (self selection), opsi teknologi sanitasi, partisipatif dan pemberdayaan. Pola penyelenggaraan SANIMAS dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan difasiitasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi

1

pada prinsipnya keseluruhan tahapan mulai dari perencanaan, implementasi konstruksi, pengawasan hingga operasi pemeliharaan semuanya dilakukan oleh masyarakat SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan. Menyusul kesuksesan pilot program di enam kota di tahun 2003-2004, mulai tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dalam mendukung replikasi dan scaling-up pendekatan fasilitas sanitasi terdesentralisasi berbasis masyarakat (decentralized wastewater treatment systems – DEWATS) secara nasional melalui program SANIMAS ini. Dalam pembangunan fasilitas Sanimas, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Konsep tersebut menggunakan prinsip-prinsip pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis-masyarakat seperti: pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, air merupakan benda social dan ekonomi, pembangunan berwawasan lingkungan, peran aktif masyarakat, serta penerapan prinsip pemulihan biaya. Sejak tahun 2010, pembangunan fasilitas sanimas ini didukung penuh oleh Dana Alokasi Khusus bidang Sanitasi yang sudah terpisah dengan DAK bidang Air Minum. Selain didukung pula oleh pendanaan APBN Direkotrat Jenderal Cipta Karya – Kementerian PU, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan fasilitas sanimas melalui dukungan dana luar negeri dan dana APBD melalui berbagai kerangka program. Saat ini dukungan dana yang besar tersedia dari Asian Development Bank untuk membangun fasilitas sanimas di 1350 kelurahan di lebih dari 30 kota/kabupaten di 5 provinsi. Selain itu, Islamic Development Bank rencananya akan berkomitmen untuk mendukung pembangunan sebanyak lebih dari 2000 fasilitas sanimas di 48 kota/kabupaten di 14 provinsi. Sampai tahun 2011 telah terbangun sebanyak 551

2

fasilitas Sanimas di 131 kabupaten/kota di 30 provinsi di Indonesia. Pembangunan fasilitas sanimas merupakan komponen utama dalam mencapai target RPJMN 20102014 bidang sanitasi, yaitu menyediakan akses terhadap layanan pengelolaan air limbah terpusat skala komunal untuk 5 % penduduk Indonesia di tahun 2014. 2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Program Sanimas ini adalah terlaksananya program sanitasi berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi khususnya pengelolaan air limbah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan melalui pendekatan berbasis masyarakat Sasaran dari Kegiatan Program Sanimas ini adalah tersedianya program sanitasi berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi khususnya pengelolaan air limbah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan melalui pendekatan berbasis masyarakat 3.


Lingkup Kegiatan Program Sanimas ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi Program Sanimas. d. Penyusunan Laporan

3

• Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Program Sanimas ini adalah

Rp.

200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Provinsi Banten. 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Program Sanimas ini adalah terlaksananya program sanitasi berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas sanitasi khususnya pengelolaan air limbah bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat kumuh miskin perkotaan melalui pendekatan berbasis masyarakat Penerima manfaat dari Kegiatan Program Sanimas ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan


4

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN PEMBENTUKAN UPTD AIR LIMBAH 1.


Fenomena pembangunan perkotaan yang berkembang dengan sangat cepat berdampak pada pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat seringkali mengakibatkan munculnya permukiman kumuh di daerah-daerah sekitar pusat perekonomian. Hal ini kerap kali memunculkan banyak persoalan lingkungan jika tidak ditangani secara baik. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik permukiman. Air limbah yang dihasilkan dari rumah tangga banyak mengandung bahan organik yang dicirikan dengan tingginya nilai BOD pada air yang tercemari limbah. Air limbah domestik dari rumah tangga tanpa akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama di perkotaan yang dapat menimbulkan dampak yang serius pada lingkungan karena dapat dengan mudah masuk ke badan air ataupun meresap ke badan tanah. Saat ini sekitar 50-75% beban BOD sungai diperkotaan dihasilkan dari rumah tangga, sedangkan sisanya 25 -50 % berasal dari industri. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan

kewenangan

yang

seluas-luasnya

pemerintah

daerah

baik

propinsi/kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peningkatan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Terkait dengan pengelolaan sanitasi, pemerintah propinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang cukup luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Atas dasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diperlukan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Limbah yang menanggani secara khusus air limbah sehingga sektor air

1

limbah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang dituangkan secara nyata dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah. 2.

Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Pembentukan UPTD Air Limbah ini adalah terbentuknya UPTD Air Limbah yang dapat meningkatan kualitas serta kuantitas SDM aparatur pengelola air limbah, penataan sistem informasi dan data base, meningkatkan koordinasi antar

stakeholder melalui program/kegiatan terkait yang didanai oleh pemerintah daerah maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya. 3.


Lingkup Kegiatan Pembentukan UPTD Air Limbah ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi Pembentukan UPTD Air Limbah. d. Penyusunan Laporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir

2

Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pembentukan UPTD Air Limbah ini adalah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang. 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Pembentukan UPTD Air Limbah ini adalah terbentuknya UPTD Air Limbah yang dapat meningkatan kualitas serta kuantitas SDM aparatur pengelola air limbah, penataan sistem informasi dan data base, meningkatkan koordinasi antar

stakeholder melalui program/kegiatan terkait yang didanai oleh pemerintah daerah maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya Penerima manfaat dari Kegiatan Pembentukan UPTD Air Limbah ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan


3

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN DED IPAL KOMUNAL KAWASAN 1.


Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang, senantiasa diikuti dengan kecenderungan meningkatnya fasilitas perekonomian dan menurunnya luas area tangkapan air (catchment area). Bagi masyarakat ekonomi lemah, adanya penyusutan daerah permukiman yang ekonomis dan layak huni menyebabkan terbentuknya permukiman kumuh (slum) yang tersebar pada daerah sub-standar. Kondisi tersebut ditunjang dengan ketidaktertiban industri-industri di Kabupaten Tangerang, banyak dijumpai kawasan industri dan permukiman membuang limbah cair tanpa pengolahan yang sesuai dengan peraturan dan tata tertib lingkungan yang berlaku, sehingga kualitas sungai menjadi sangat rendah. Akibat dibuangnya limbah domestik maupun industri ke badan air terdekat, maka dampak negative terhadap perubahan estetika lingkungan menyebabkan bau yang tidak sedap, perubahan warna dan rusaknya ekosistem perairan di badan air tersebut. Pencemaran terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan lingkungan untuk melakukan self purification akibat terlalu banyak dan cepatnya input yang masuk ke badan perairan, sementara buangan sebelumnya belum dapat teratasi. Atas dasar permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya improvisasi untuk menangani air limbah yang bersifat komunal dengan perencanaan dan konstruksi ekonomis.

2.

Tujuan dan Sasaran

1

Tujuan dari Kegiatan Perencanaan DED IPAL Komunal Kawasan ini adalah menyiapkan DED IPAL komunal kawasan sebagai bagian dari upaya penataan fungsi dan fisik kawasan, bersama masyarakat dan semua stakeholder, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam. Sasaran dari Kegiatan Perencanaan DED IPAL Komunal Kawasan ini adalah tersusunnya DED IPAL komunal kawasan sebagai bagian dari upaya penataan fungsi dan fisik kawasan bersama dari semua pelaku, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya. 3.


Lingkup Kegiatan Kegiatan Perencanaan DED IPAL Komunal Kawasan ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi DED IPAL komunal kawasan. d. Penyusunan Laporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Perencanaan DED IPAL Komunal Kawasan ini adalah Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang.

2

4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Perencanaan DED IPAL Komunal Kawasan ini adalah tersusunnya DED IPAL komunal kawasan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penerima manfaat dari Kegiatan Perencanaan DED IPAL Komunal Kawasan ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan


3

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN PERENCANAAN DED PENINGKATAN KAPASITAS IPLT KECAMATAN CISAUK 1.


Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) merupakan prioritas pemerintah. Sektor sanitasi juga salah satu target MDGs yakni mengurangi separuh penduduk yang belum mendapatkan akses air limbah yang aman dan berkelanjutan pada 2015. Pemenuhan prasarana dan sarana sanitasi sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Data BPS Tahun 2011, persentase masyarakat Indonesia yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak yaitu jamban dengan leher angsa dan tangki septik sebesar 55,60%. Pencapaian akses tahun 2011 hanya meningkat 0,06% dari tahun 2010. Padahal investasi yang telah dilakukan oleh Kementerian PU untuk peningkatan akses terhadap sanitasi sudah cukup besar. Septik tank yang dimiliki masyarakat diharapkan telah memenuhi standar, namun masih banyak yang belum memenuhi syarat. Salah satunya, septik tank harus kedap air yang memerlukan penyedotan lumpur tinja setiap 2-3 tahun sekali. Dengan demikian tidak mencemari air tanah sebagai air baku. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lumpur tinja yakni penyediaan truk tinja. Sedangkan penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja dikenal dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) harus dilengkapi dengan institusi pengelola dan regulasi pendukung di masing – masing kabupaten/kota. Selain itu, ketersediaan dana untuk pengelolaan dan pemeliharaan prasarana terbangun juga diperlukan. Sehingga keberlanjutan pengelolaan lumpur tinja di kabupaten/kota terjamin.

1

Sekitar 150 IPLT tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Namun, lebih dari 90 % yang belum beroperaasi secara optimal. Penyebabnya adalah desain yang melebihi kapasitas, kurang atau tidak adanya lumpur tinja yang masuk ke IPLT untuk diolah. Tidak ada institusi pengelola, dan tidak adanya dana untuk operasi dan pemeliharaan prasarana tersebut. 2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk ini adalah menyiapkan DED peningkatan kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk sebagai bagian dari upaya penataan fungsi dan fisik kawasan, bersama masyarakat dan semua stakeholder, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam. Sasaran dari Kegiatan Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk ini adalah tersusunnya DED peningkatan kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk sebagai bagian dari upaya penataan fungsi dan fisik kawasan bersama dari semua pelaku, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya. 3.


Lingkup Kegiatan Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data

2

• Memberikan Rekomendasi DED peningkatan kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk. d. Penyusunan Laporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk ini adalah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang. 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk ini adalah tersusunnya DED peningkatan kapasitas IPLT di Kecamatan Cisauk yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penerima manfaat dari Kegiatan Perencanaan DED Peningkatan Kapasitas IPLT Kecamatan Cisauk ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang

6.

Rencana Pengelolaan

3


4

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 1.


Pertumbuhan penduduk Kabupaten Tangerang yang begitu cepat terutama di daerah perkotaan memberikan dampak yang cukup serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan cepat dan tepat khususnya dalam hal pengelolaan air limbah. Kenaikan jumlah penduduk tersebut tentunya akan diiringi dengan jumlah pemakaian air yang pada akhirnya juga akan meningkatkan debit air limbah yang dibuang. Pembuangan air limbah yang dilakukan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu tentunya akan mengakibatkan terjadinya pencemaran pada air tanah yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air minum. Pencemaran juga dapat terjadi pada air permukaan yang selama ini digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum. Dalam rangka upaya pengelolaan air limbah diperlukan prasarana dan sarana pengolahan yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi pengadaan prasarana dan sarana yang memadai tersebut diperlukan perencanaan yang baik, tepat dan akurat agar apa yang dibangun kemudian dapat memberikan pelayanan yang optimal serta tepat sasaran. Rencana induk pembangunan prasarana dan sarana suatu perkotaan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik diperlukan perencanaan dan perancangan yang akurat yang didukung dengan data-data yang akurat pula. Dalam merencanakan suatu pembangunan pengelolaan air limbah juga perlu memperhatikan aspek lingkungan, tata ruang tidak terkecuali aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, agar apa yang kita bangun dapat bermanfaat masyarakat banyak dan berkelanjutan.

1

Atas dasar tersebut, maka disusunlah Kegiatan Penyusunan Master Plan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tangerang. Hasil studi ini diharapkan akan menjadi acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan pembangunan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan 2.

Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah untuk mendapatkan acuan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang komprehensip, effektip, effisien dan sesuai dengan rencana pengembangan kota dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis 3.


Lingkup Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah: • Mempelajari dokumen-dokumen lain yang terkait dengan kegiatan penyusunan Master Plan Air Limbah di Kabupaten Tangerang. • Melakukan kajian terhadap kapasitas dan kemampuan institusi pengelolaan serta perangkat-perangkat peraturan/produk hukum yang ada untuk mendukung pengelolaan air limbah. • Melakukan kajian volume, kualitas dan kuantitas buangan air limbah domestik di wilayah permukiman maupun kawasan komersial yang termasuk kedalam daerah pelayanan air limbah Kabupaten Tangerang. • Melakukan survey langsung atau data primer dari salah satu contoh lengkap dengan desainnya. • Melakukan survei sosial, ekonomi untuk mengetahui jumlah penduduk, kondisi sosek, kebiasaan, persepsi dan keinginan masyarakat termasuk identifikasi jenis kontribusi masyarakat dan tingkat kemampuan masyarakat di wilayah studi. • Mendapatkan informasi ekonomi makro dan identifikasi pembatasan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah studi.

2

• Memetakan secara rinci kondisi fisik lingkungan sosek dan profil kesehatan masyarakat di wilayah studi. • Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah studi. • Merekomendasikan daerah-daerah yang diprioritaskan untuk pengembangannya. • Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi/Dinas terkait untuk menghasilkan suatu sistem dan rancangan rinci yang optimal. • Mengkaji kemungkinan pengelompokan daerah pelayanan (clustering). • Melakukan kajian dan penyusunan program jangka pendek/mendesak, jangka menengah dan jangka panjang. • Dalam melakukan setiap kajian agar memperhatikan RUTRK/RUTRD wilayah studi Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah

Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang

dianggarkan dari APBN. 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah:

a.

Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan merupakan laporan hasil temuan awal, pendekatan dan metodologi serta rencana kerja yang akan dilakukan konsultan dalam menangani pekerjaan. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK.

3

Garis besar laporan pendahuluan antara lain : • Temuan awal dan gambaran umum lokasi studi; • Pendekatan dan metodologi yang dilakukan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan; • Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan konsultan; • Jadwal dan matrik penugasan serta tanggung jawab tenaga ahli; • Kendala yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi dan usulan solusinya. b.

Laporan Antara Laporan antara merupakan laporan kompilasi data-data sekunder hasil studi literatur dan data primer hasil survei lapangan. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK. Laporan antara sekurang-kurangnya memuat : • Analisa dan usulan daerah prioritas yang akan dijadikan lokasi pilot projek. Lokasi pilot projek ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan para stakeholder terkait. • Pemetaan lokasi penempatan prasarana dan sarana air limbah dengan skala 1 : 10.000; • Hasil pengukuran topografi dan penyelidikan tanah; • Draf detail design serta sistem penanganan dan pengolahan air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah dan jaringan perpipaannya. • Draf potongan memanjang, melintang untuk IPAL dan jaringan perpipaannya; • Skema alternatif pendanaan dalam rangka pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Tangerang. • Gambar-gambar teknis, RAB dan BoQ, dan RKS.

c.

Laporan Akhir Laporan akhir harus dapat mengakomodasi semua masukan-masukan hasil diskusi pada saat pembahasan konsep laporan akhir. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah SPMK atau pada masa berakhirnya kontrak.

4

Laporan akhir berupa : •

Dokumen Master Plan yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Tangerang;

•

Gambar-gambar detail dan pembiayaannya;

Penerima manfaat dari Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan air limbah domestik • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan


5

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN SURVEY DAN IDENTIFIKASI DETAIL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.


Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungam pemukiman, hutan, persawahan, sungai dan lautan. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan seharihari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia

dan

agen

penyakit

yang

berbahaya.

Apresiasi pemerintah dan masyarakat selalu dituntut untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga pada gilirannya sampah dapat diolah secara mandiri dan menjadi sumberdaya. Mencermati fenomena di atas maka sangat diperlukan model pengelolaan

1

sampah yang baik dan tepat dalam upaya mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan hijau. 2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan ini adalah untuk menentukan lokasi pembangunan sarana pengelolaan persampahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Sasaran dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan ini adalah tersedianya lokasi pembangunan sarana pengelolaan persampahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. 3.


Lingkup Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan. d. Penyusunan Laporan

2

• Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan ini adalah

Rp.

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang selama 5 (Lima) tahun dengan rincian setiap tahun Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan ini adalah teridentifikasinya lokasi pembangunan sarana pengelolaan persampahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar. Penerima manfaat dari Kegiatan Survey dan Identifikasi Detail Lokasi Rencana Pembangunan Sarana Pengelolaan Persampahan ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan


3

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN REVIEW DED PENINGKATAN KAPASITAS TPA JATIWARINGIN 1.


Sampah merupakan limbah yang dihasilkan dari adanya aktivitas manusia. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang atau material yang gunakan sehari-hari, sehingga pengelolaan sampah tidak terlepas dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. Sampai saat ini permasalahan sampah belum tertangani dengan baik terutama di perkotaan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Peningkatan produksi sampah telah menimbulkan masalah pada lingkungan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Sementara, lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah juga makin terbatas. Kondisi ini makin memburuk manakala pengelolaan sampah di masing-masing daerah masih kurang efektif, efisien, dan berwawasan lingkungan serta tidak terkoordinasi dengan baik. Pembuangan sampah perkotaan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah cara yang paling banyak diterapkan di beberapa kota di Indonesia termasuk di Kabupaten Tangerang. Timbulan sampah di wilayah perkotaan sampai saat ini dilakukan di TPA Jatiwaringin. Meskipun hal ini merupakan metode yang paling konvesional dan tidak sesuai dengan beberapa alternative yang lebih baik dalam rangkaian teknologi manajemen sampah perkotaan. Dengan adanya TPA maka akan diikuti dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut adalah dihasilkan timbulan gas dan lindi yang sangat berpotensi merusak lingkungan. Risiko lingkungan ini muncul jika Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak mampu mengolah lindi sehingga melebihi standard

1

baku mutu serta lapisan dasar PA yang tidak memenuhi syarat sehingga lindi merembes kedalam tanah. TPA Jatiwaringin seluas 12 hektar selama ini menerima pembuangan sampah dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, sejumlah perumahan yang bekerjasama dengan Kabupaten Tangerang dan sampah dari enam pasar di Tangerang Selatan seperti pasar Ciputat, pasar Serpong, pasar Jombang, pasar Cimanggis, pasar Pamulang, dan pasar Bintaro. Dalam sehari TPA Jatiwaringin menerima pembuangan sampah sebanyak 500 hingga 600 kubik setiap harinya. Sampah itu tidak diolah, hanya diratakan dan ditimbun (oven dumping).

2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin ini adalah tersedianya DED peningkatan kapasitas TPA Jatiwaringin yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam Sasaran dari Kegiatan Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin ini adalah tersusunnya DED peningkatan kapasitas TPA Jatiwaringin yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam 3.


Lingkup Kegiatan Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder

2

c. Perencanaan Teknis • Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin d. Penyusunan Laporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin ini adalah Rp. ……..,- (…………), yang dianggarkan dari APBN. 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin ini adalah tersedianya DED peningkatan kapasitas TPA Jatiwaringin yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam Penerima manfaat dari Kegiatan Review DED Peningkatan Kapasitas TPA Jatiwaringin ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan

3


4

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN PENYUSUNAN MASTERPLAN DAN DED DRAINASE 1.


Penduduk Kabupaten Tangerang yang setiap tahunnya bertambah tentunya membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang berakibat terhadap perubahan tata guna dan tutupan lahan. Tutupan lahan dengan perkerasan semakin meningkat karena peningkatan jumlah pemukiman yang cenderung mengurangi infiltrasi air hujan atau meningkatkan limpasan permukaan (runoff). Perubahan sifat dan karakteristik aliran permukiman ini tentunya harus diikuti dengan penyesuaian prasarana drainase. Banyaknya konversi lahan yang tidak diikuti dengan penanganan drainase yang tepat dan berwawasan lingkungan telah menimbulkan banyak masalah belakangan ini. Konsep drainase yang hanya bertujuan untuk mengalirkan air hujan secepatnya telah mengakibatkan banyaknya lokasi banjir berikut peningkatan banjir di beberapa kawasan. Lebih jauh, konsep ini telah menyebabkan berkurangnya resapan air tanah yang secara langsung mengancam kelestarian air tanah dan menyebabkan kekeringan. Sistem drainase yang berwawasan lingkungan menggunakan konsep peningkatan waktu tinggal air hujan yang jatuh di darat semaksimum mungkin berada di daratan. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan waktu tinggal air hujan di daratan adalah dengan meningkatkan inflitrasi, perkolasi dan mengurangi debit limpasan air hujan. Meskipun demikian konsep drainase berwawasan lingkungan harus tetap mampu menjalankan fungsi drainase Pengentasan masalah banjir tentunya tidak bisa hanya diselesaikan tempat per tempat secara parsial. Untuk mengatasi permasalahan saluran ini harus dibuat suatu perencanaan yang menyeluruh dan terintegrasi agar tidak terjadi ‘pemindahan’ masalah banjir dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam rangka penyelesaian masalah banjir dan penertiban drainase di seluruh kawasan di Kabupaten Tangerang, pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Cipta Karya selaku

1

instansi teknis pelaksanaan pembangunan fisik di Kabupaten Tangerang akan membuat masterplan drainase yang mencakup pekerjaan perencanaan drainase yang menyeluruh dan terintegrasi di seluruh wilayah kota berikut rencana teknis pelaksanaannya sebagai pencegah terjadinya genangan dan banjir. 2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase ini adalah untuk membuat suatu masterplan drainase sebagai referensi dalam perencanaan detail teknis drainase Kabupaten Tangerang. Di beberapa lokasi prioritas akan dilakukan Detail Engineering Design teknis (DED). Sasaran dari Kegiatan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase ini secara khusus untuk mengatasi banjir dan secara umum sebagai bagian dari upaya penataan kota yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat se-Kabupaten Tangerang. Secara terperinci, sasaran kegiatan ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Menganalisa sistem drainase di Kota Cimahi berdasarkan hasil survey lapangan dan hasil kajian yang telah ada di Kota Cimahi b. Melakukan perhitungan secara akurat mengenai sistem drainase di Kabupaten Tangerang sampai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan c. Menyajikan suatu program secara komprehensif mengenai rencana pembangunan dan pengembangan saluran drainase Kabupaten Tangerang untuk jangka menengah dalam rentang waktu 20 tahun ke depan. d. Membuat jadwal penanganan prioritas setiap tahunnya e. Memilah kegiatan alternatif yang dapat dikelola oleh masyarakat, pemerintah maupun privatisasi. 3.


Lingkup Kegiatan Penyusunan Masterplan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase ini adalah:

2

a. Kegiatan Persiapan • Pengumpulan data baik primer maupun sekunder • Melakukan review data dari laporan studi terdahulu untuk mendapatkan rumusan permasalahan dan potensi wilayah studi • Persiapan Survey • Sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, diantaranya Forum Kota Sehat. b. Kegiatan Survey Lapangan • Pengukuran topografi dan pemetaan Masterplan dan Penyusunan DED • Survey Hidrologi, peninjauan ketersediaan air, sedimentasi dan genangan air banjir serta pengecekan kondisi debit serta pengamatan kondisi catchment areanya • Kegiatan Investigasi Geologi / Mekanika Tanah. c. Kegiatan Analisis data hidrologi dan hidrolika • Analisis Hidrologi Kabupaten Tangerang • Analisis permasalahan genangan • Analisis perhitungan debit limpasan pada DPS • Analisis perhitungan unit pelengkap • Analisis perhitungan aliran dan dimensi ideal saluran yang mampu mengatasi permasalahan banjir dalam kurun waktu 5 tahun ke depan berikut alternative penyelesaian masalah genangan dan banjir di Kabupaten Tangerang.

d. Kegiatan Pembuatan Master Plan dan DED Drainase • Kerangka sistem dan rencana sistem drainase • Perencanaan Struktur Desain dan DED Drainase • Sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, diantaranya Forum Kota Sehat.

3

Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase ini adalah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang. 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase ini adalah: a.

Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan merupakan laporan hasil temuan awal, pendekatan dan metodologi serta rencana kerja yang akan dilakukan konsultan dalam menangani pekerjaan. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK. Garis besar laporan pendahuluan antara lain : • Temuan awal dan gambaran umum lokasi studi; • Pendekatan dan metodologi yang dilakukan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan; • Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan konsultan; • Jadwal dan matrik penugasan serta tanggung jawab tenaga ahli; • Kendala yang dihadapi atau yang mungkin dihadapi dan usulan solusinya.

b.

Laporan Antara Laporan antara merupakan laporan kompilasi data-data sekunder hasil studi literatur dan data primer hasil survei lapangan. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya SPMK. Laporan antara sekurang-kurangnya memuat :

4

• Analisa dan usulan daerah prioritas yang akan dijadikan lokasi pilot projek. Lokasi pilot projek ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan para stakeholder terkait. • Pemetaan lokasi penempatan saluran drainase dengan skala 1 : 10.000; • Hasil pengukuran topografi dan penyelidikan tanah; • Draf detail design serta sistem drainase yang meliputi jaringannya. • Skema alternatif pendanaan • Gambar-gambar teknis, RAB dan BoQ, dan RKS. c.

Laporan Akhir Laporan akhir harus dapat mengakomodasi semua masukan-masukan hasil diskusi pada saat pembahasan konsep laporan akhir. Diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah SPMK atau pada masa berakhirnya kontrak. Laporan akhir berupa : •

Dokumen Master Plan yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan sistem drainase di Kabupaten Tangerang;

•

Gambar-gambar detail dan pembiayaannya;

Penerima manfaat dari Kegiatan Penyusunan Masterplan dan DED Drainase ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sistem drainase • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang 6.

Rencana Pengelolaan

5


6

DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN PEMETAAN DAN PENYUSUNAN DED SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN DAN AREA GENANGAN AIR BERBASIS KAWASAN 1.


Mendengar kata hujan, mungkin yang terbayang di benak kita adalah banjir. Hal ini kerap terjadi karena biasanya saat hujan turun sebagian besar air akan meluap dan menimbulkan genangan ataupun banjir. Namun sebaliknya, ketika musim kemarau sumber air banyak yang mengalami kekeringan karena cadangan air tanah permukaan yang ada habis disedot untuk keperluan rumah tangga dan industri. Inilah permasalahan terkait sektor air khususnya di perkotaan yang harus diperhatikan. Salah satu solusi konkret untuk masalah tersebut adalah dengan memperbaiki sistem drainase perkotaan. Drainase didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase perkotaan berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena itu drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendali banjir kota dan lainnya. Pengembangan permukiman di perkotaan yang demikian pesatnya justru makin mengurangi daerah resapan air hujan karena luas daerah yang ditutupi oleh perkerasan semakin meningkat dan waktu berkumpulnya air (time of concentration) pun menjadi jauh lebih pendek sehingga pada akhirnya akumulasi air hujan yang terkumpul melampaui kapasitas drainase yang ada. Banyak kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal ini dapat dilihat

1

dari air yang meluap dari saluran drainase, baik di perkotaan maupun di permukiman, yang menimbulkan genangan air atau bahkan banjir. Hal itu terjadi karena selama ini drainase difungsikan untuk mengalirkan air hujan yang berupa limpasan (run-off) secepatcepatnya ke penerima air/badan air terdekat. Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut diperlukan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini dimaksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi struktur bangunan sarana drainase dapat lebih efisien 2.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Kegiatan Pemetaan dan Penyusunan DED Saluran Drainase Lingkungan dan Area Genangan Air Berbasis Kawasan ini adalah terpetakannya lokasi dan jaringan drainase serta area genangan air sebagai referensi dalam perencanaan detail teknis drainase lingkungan di Kabupaten Tangerang. 3.


Lingkup Kegiatan Pemetaan dan Penyusunan DED Saluran Drainase Lingkungan dan Area Genangan Air Berbasis Kawasan ini adalah: a. Persiapan • Mobilisasi dan Konsolidasi Team • Menyiapkan Perangkat dan Desain Survey b. Pengumpulan Data Lapangan • Survey Primer • Survey Sekunder c. Perencanaan Teknis

2

• Melakukan Kompilasi Data • Melakukan Analisis Data • Memberikan Rekomendasi Pemetaan dan Penyusunan DED Saluran Drainase Lingkungan dan Area Genangan Air Berbasis Kawasan. d. Penyusunan Laporan • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir Kebutuhan biaya yang diperlukan untuk Kegiatan Pemetaan dan Penyusunan DED Saluran Drainase Lingkungan dan Area Genangan Air Berbasis Kawasan ini adalah

Rp.

750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Tangerang selama 5 (Lima) tahun dengan rincian setiap tahun Rp. 150.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). 4.


5.


Keluaran dari Kegiatan Pemetaan dan Penyusunan DED Saluran Drainase Lingkungan dan Area Genangan Air Berbasis Kawasan ini adalah terpetakannya lokasi dan jaringan drainase serta area genangan air sebagai referensi dalam perencanaan detail teknis drainase lingkungan di Kabupaten Tangerang. Penerima manfaat dari Kegiatan Pemetaan dan Penyusunan DED Saluran Drainase Lingkungan dan Area Genangan Air Berbasis Kawasan ini adalah: • Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sub sektor drainase • Sebagai bahan masukan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di Kabupaten Tangerang

3

6.

Rencana Pengelolaan


4

KEGIATAN SURVEY DAN IDENTIFIKASI DETAIL LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Recommend Documents