Kegagalan demokrasi. Frank Karsten & Karel Beckman. oleh. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Sebastian Kwame Braun. Jakarta, April 2013

Kegagalan demokrasi oleh

Frank Karsten & Karel Beckman Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Sebastian Kwame Braun Jakarta, April 2013 Judul asli: Beyond Democracy

Kegagalan demokrasi

Mengapa demokrasi tidak mengarah pada solidaritas, kemakmuran dan kebebasan tetapi konflik sosial, anggaran belanja negeri yang berlebihan dan pemerintahan yang bersifat menindas.

www.kegagalandemokrasi.com Desain sampul: Frank Karsten

ISBN-13: 978-1484049860 ISBN-10: 1484049861 Versi: 1.1 April 2013

Penulis

Karel Beckman adalah seorang penulis dan jurnalis. Dia adalah pemimpin redaksi media online European Energy Review. Sebelum itu ia bekerja sebagai wartawan di surat kabar keuangan Belanda Financieele Dagblad. Situs web pribadinya adalah charlieville.nl.

Frank Karsten adalah pendiri Mises Instituut Nederland, sebuah organisasi libertarian Belanda yang memperjuangkan pengurangan pajak dan campur tangan pemerintah. Dia sering tampil di depan umum untuk berbicara menentang perkembangan gangguan campur tangan negara dalam kehidupan rakyat. www.mises.nl

5

6

Penterjemah Sebastian Braun Sebastian Braun memegang Ph.D. dalam subjek Ilmu Pengetahuan Asia Tenggara dan telah bekerja di Asia sejak tahun 2008. Saat ini Ia sedang berusaha untuk melawan propaganda pemerintahan di Indonesia yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan lingkungan. Penyelaras Bonar Armando Bonar Armando, seorang cendekiawan Internet yang terperangkap di kehidupan dunia ketiga di mana kebebasan adalah hal yang mewah dan ketidaktahuan dirayakan (menurut dia). Sekarang dia sedang berusaha keras untuk menyebarkan kebebasan individu melalui budaya pop. Diantini Ida Viatrie Diantini Ida Viatrie adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan saat ini bekerja sebagai pengajar bidang psikologi klinis di sebuah universitas negeri di Malang. Pada waktu luangnya dia bekerja sebagai penerjemah paruh waktu sehingga dengan demikian pengetahuannya makin luas dan beragam.

7

Daftar isi Kata pengantar oleh Sebastian Kwame Braun Kata pengantar oleh Frank Karsten Pengantar Iman demokrasi Demokrasi = kolektivisme I – Mitos demokrasi Mitos 1 - Setiap suara diperhitungkan Mitos 2 - Rakyat memerintah dalam demokrasi Mitos 3 - Mayoritas selalu benar Mitos 4 Mitos 5 Mitos 6

Mitos 7 Mitos 8 Mitos 9 Mitos 10

Mitos 11 Mitos 12 Mitos 13

- Demokrasi adalah politik yang netral - Demokrasi mengakibatkan kemakmuran - Demokrasi diperlukan untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan membantu masyarakat miskin - Untuk bisa hidup bersama dalam harmoni diperlukan demokrasi - Demokrasi sangat diperlukan untuk rasa kebersamaan masyarakat - Demokrasi sama dengan kebebasan dan toleransi - Demokrasi mempromosikan perdamaian dan membantu memerangi korupsi - Orang-orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam demokrasi - Kita semua demokrat - Tidak ada alternatif yang lebih baik

II - Krisis demokrasi 8

11 15 21 23 25

31 34 40 43 51 58

63 70 74 81

86 92 96 99

Dosa-dosa demokrasi Mengapa semuanya menjadi lebih buruk Mengapa kita perlu mengurangi demokrasi III - Menuju kebebasan baru

101 107 110 112

Desentralisasi dan kebebasan individu Sebuah Pasar untuk Pemerintahan

114 115

Desentralisasi di Swiss Sebuah masyarakat kontrak Jalan menuju kebebasan Sebuah masa depan yang cerah

117 120 123 127

Penutup - Libertarianisme dan demokrasi

132

Kutipan

137

9

10

Kata pengantar Oleh Sebastian Kwame Braun Ketika pertama kali saya membaca buku ini, saya langsung berpikir "ini harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia!" Rakyat Indonesia khususnya terganggu oleh kolektivisme yang disebut demokrasi. Setelah jatuhnya diktator Suharto, harapan untuk perbaikan ("reformasi") dalam bidang politik dan ekonomi besar. Namun, seperti kasus di negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, demokrasi bekerja jauh kurang baik di sini daripada di negara-negara industri. Akan tetapi karena ada konsensus global pada "kebaikan" demokrasi, hampir tidak ada orang di sini yang mempertanyakan sistem itu sendiri. Komentator politik Indonesia membeo mainstream Barat dalam menyerukan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan efisien - yang pada dasarnya berarti meminta peran pemerintah yang lebih besar lagi. Hal ini sangat tragis karena pemerintah dan demokrasi yang menyebabkan semua masalah. Bukanlah individu yang mengisi jajaran birokrasi dan politik yang rusak melainkan sistem itu sendiri yang rusak. 100 tahun yang lalu ahli ekonomi Austria terkenal, Ludwig von Mises, berpendapat bahwa kalau pun birokrat memiliki integritas moral dan kompetensi yang tinggi dia tetap tidak akan dapat menciptakan hasil yang baik untuk semua orang karena dia tidak dapat mengetahui kuantitas dan kualitas pelayanan apa yang dibutuhkan oleh setiap orang. Pemerintah adalah kepura-puraan pengetahuan, pemenang Nobel, Friedrich August von Hayek telah menunjukkannya. Dan pemerintahan demokratis adalah kepura-puraan pemerintahan oleh rakyat. Mengingat semua permasalahan yang sedang kita lihat di Indonesia – mulai dari korupsi pemerintah yang merajalela, tingginya inflasi, ketimpangan yang tinggi (terutama diciptakan oleh pemerintah melalui inflasi dan kronisme/nepotisme), bermain-main dengan sinyal pasar melalui pengendalian harga, subsidi, proteksionisme untuk kepentingan pribadi dll sampai dengan jalan-jalan milik pemerintah yang macet tak 11

berdaya di Jakarta - sudah saatnya untuk protes terhadap kejahatan pemerintahan demokratis. Alih-alih memerangi korupsi melalui pengurangan kekuasaan negara dan dengan demikian mengurangi kesempatan untuk tindakan korup, jumlah pasal hukum semakin banyak, kekuasaan negara ditingkatkan dan dengan demikian lebih banyak kesempatan bagi praktek korupsi. Alih-alih menendang pemerintah dan kroni-kroninya keluar dari sistem transportasi publik di Jakarta yang mengerikan dan membiarkan perusahaan swasta bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dukungan pelanggan dan bukan untuk mendapatkan dukungan pemerintah yang korup, orang memilih seorang gubernur baru dan mengharap bahwa entah bagaimana ia bisa secara ajaib memecahkan masalah dan semuanya akan berubah dengan satu orang ini. Rakyat Indonesia perlu bangun dan menyadari bahwa mereka bermimpi buruk yang disebabkan oleh para elit mereka sendiri yang hanya menyalin model demokrasi Barat yang sudah cacat. Alasan bahwa demokrasi mendukung pembangunan terdengar dangkal bila kita mengingat angka kemiskinan di Indonesia yang 18,7 persen (penduduk yang hidup di bawah $ 1,25 per hari) dan tingkat pengangguran kaum muda sebesar 18 persen, yang enam kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia, menurut Worldbank. 53 persen dari pemuda menemukan pekerjaan di sektor informal, di mana mereka sering melakukan pekerjaan keluarga yang tidak dibayar. Buku yang sedang Anda pegang di tangan atau yang sedang Anda baca di tablet Anda cenderung dapat membantu memicu revolusi. Buku ini menjelaskan demokrasi dengan cara yang sangat sederhana dan logis dan menggunakan contoh-contoh praktis untuk menunjukkan apa itu demokrasi dan mengapa hasil-hasilnya tidak pernah bisa baik. Yang penting juga, dua penulis buku ini menjelaskan bahwa ada alternatif untuk demokrasi - dan itu bukan kediktatoran tapi kebebasan individu. Pembaca akan menyadari bahwa pertahanan kebebasan pribadi ketat ini merusak beberapa tabu sejarah dan sosial di Indonesia. Misalnya, penciptaan dan pemeliharaan negara kesatuan Indonesia telah menyebabkan 12

terlalu banyak kekerasan yang tidak perlu, hanya karena prinsip kebebasan pribadi telah dikorbankan untuk persatuan nasional. Pikirkanlah pembunuhan massal mereka yang diduga komunis oleh pemerintahan anti-komunis pada tahun 19651966, penganiayaan minoritas agama masa kini atau penghancuran gerakan separatis daerah. Solusi untuk masalahmasalah ini sebenarnya sangat sederhana: yang ingin hidup dalam masyarakat komunis dimungkinkan untuk melakukannya tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti langkah ini, yang ingin menganut agama tertentu dimungkinkan untuk melakukannya tanpa memaksa orang lain untuk mengikuti langkah ini, yang ingin menciptakan komunitas independen mereka sendiri berdasarkan identitas etnis atau regional apa pun dimungkinkan untuk melakukannya tanpa memaksa orang lain untuk mengikutinya. Persaingan ekonomi antara komunitas komunis bebas dan komunitas kapitalis bebas mungkin akan mengakibatkan kepunahan komunitas komunis karena dia tidak akan mampu bersaing – tetapi kejadian ini akan sepenuhnya berjalan damai dan tanpa kekerasan. Indonesia dengan 17.508 pulau, sekitar 300 etnis pribumi yang berbeda dan 742 bahasa dan dialek sangat cocok untuk desentralisasi dan dibagi menjadi banyak komunitas yang independen dan lebih kecil. Kemungkinan penurunan konflik sosial dan kekerasan sangat besar, mengingat bertambahnya jumlah konflik sosial di Indonesia. The Jakarta Post melaporkan pada bulan Februari 2013 bahwa jumlah serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas meningkat secara signifikan dari 144 kasus pada tahun 2011 menjadi 264 kasus tahun lalu, menurut data dari Setara Institute. "Kegagalan Demokrasi" diperkuat oleh penelitian ilmiah tentang akibat-akibat negatif dari demokrasi seperti buku “The God That Failed” (“Tuhan Yang Gagal”) oleh profesor HansHermann Hoppe dan tulisan-tulisan oleh pendiri sekolah Public Choice dan pemenang Nobel, James M. Buchanan, yang sangat kritis – namun tidak anti-demokratis – terhadap demokrasi. Bahkan sekolah tersebut, yang mainstream (diterima oleh kebanyakan peneliti), mengakui kalau 13

pemungutan suara tidak berguna: "Ketidaktahuan pemilih rasional karena biaya mengumpulkan informasi tentang pemilu relatif tinggi dibandingkan dengan manfaat pemungutan suara. Mengapa pemilih repot-repot mencari informasi jika suaranya memiliki pengaruh yang sangat kecil untuk menentukan pemilu." Setiap orang yang tertarik untuk mendidik dirinya sendiri dan mau mengetahui lebih banyak tentang ketidakadilan dan inefisiensi yang berasal dari demokrasi juga harus membaca buku-buku Hoppe dan Buchanan tersebut. Tentu saja, Murray N. Rothbard dan banyak penulis libertarian lainnya juga harus dipelajari oleh pembaca karena beberapa konsep yang disebutkan atau tersirat dalam buku ini tidak dijelaskan. Konsep-konsep ini tidak dijelaskan karena mereka tidak secara langsung berhubungan dengan demokrasi, misalnya uang fiat (“fiat money”), inflasi, fungsi bank sentral, pengeluaran defisit (“deficit spending”), Keynesianisme, Teori Siklus Bisnis Austria (“Austrian Business Cycle Theory”), standar emas (“gold standard”) - tetapi merupakan aspek-aspek penting dari sistem politik-ekonomi kita dan seharusnya juga dipelajari oleh pembaca. Saya ingin mengakhiri pengantar ini dengan komentar pribadi. Saya ingin berterima kasih kepada Frank Karsten yang mengizinkan saya untuk menulis kata pengantar untuk versi Bahasa Indonesia ini dan dua pembaca Indonesia Bonar Armando dan Diantini Ida Viatrie yang membantu saya dengan terjemahan. Tanpa mereka versi Indonesia tidak pernah akan berhasil seperti ini. Kami berharap bahwa banyak masyarakat Indonesia akan menikmati membaca buku ini dan akan cukup berani untuk menggunakannya untuk mendidik orang lain tentang cara mencapai kebebasan dan kemakmuran sejati.

14

Kata pengantar Oleh Frank Karsten Kelihatannya mungkin tidak masuk akal atau bahkan gila untuk mengkritik demokrasi dengan kuat seperti yang kami lakukan di dalam buku ini. Setelah keruntuhan komunisme demokrasi dielu-elukan sebagai alternatif yang tepat. Di seluruh dunia orang-orang yang tertindas merindukan kebebasan dan demokrasi, jadi siapa yang berani berbicara menentang hal itu? Meskipun kami dengan tegas mengkritik demokrasi, hanya ada sedikit alasan untuk tersinggung atau khawatir. Karena kami tidak ingin menahan demokrasi dari rakyat, rakyat harus bebas untuk hidup dalam sistem politik apa pun yang mereka inginkan. Kami tidak mengklaim bahwa demokrasi lebih buruk atau lebih baik dari kediktatoran atau bahwa masalah yang kami jelaskan dalam buku ini eksklusif untuk demokrasi. Namun, kami menjelaskan masalah yang melekat di demokrasi parlementer dan kami menjelaskan mengapa prinsip-prinsip dan dinamika sistem politik yang sangat dipuji ini tidak mengarah pada hasil yang diinginkan. Saat ini kita dapat melihat krisis yang muncul di banyak negara-negara demokrasi, paling jelas di Amerika Serikat, Yunani, dan Spanyol. Masalah-masalah ini tidak pernah dikaitkan dengan sistem demokrasi itu sendiri, melainkan kepada pasar bebas, kurangnya demokrasi, bankir yang serakah, atau politisi yang curang. Seperti kebanyakan orang, saya dulu juga memiliki kepercayaan terhadap demokrasi parlementer. Tapi itu adalah lima belas tahun yang lalu. Pada waktu itu, saya benar-benar hanya sedikit mengetahui tentang hal itu, tetapi dengan keyakinan yang kuat bagaimanapun. Seperti kebanyakan dari kita, saya diberitahu - melalui sistem pendidikan, media, dan politisi-politisi kita - bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus dihargai dan dikembangkang, bahwa tidak ada alternatif 15

yang masuk akal. Tapi setelah mempelajari dan merenungkan sistem demokrasi itu, saya mencapai pengertian yang berbeda. Banyak orang masih percaya bahwa demokrasi adalah sama dengan kebebasan. Dan banyak orang yang mencintai kebebasan individu masih percaya bahwa jalan yang tepat untuk mencapai lebih banyak kebebasan adalah jalan yang melalui proses demokrasi. Banyak kritikus demokrasi yakin bahwa demokrasi perlu diperbaiki tetapi mereka tidak menemukan masalah fundamental pada prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Buku kami membantah gagasan tersebut. Demokrasi merupakan kebalikan dari kebebasan – yang lekat pada proses demokrasi adalah bahwa ia cenderung ke arah mengurangi kebebasan bukannya menambah - dan demokrasi bukanlah sesuatu yang harus diperbaiki. Demokrasi adalah sistem kolektif yang sudah rusak secara permanen, seperti sosialisme. Ide-ide yang melawan pendapat-pendapat kebanyakan orang ini cukup unik, bahkan pada skala dunia. Profesor HansHermann Hoppe, yang lahir di Jerman, telah menulis sebuah buku akademis tentang hal itu yang berjudul “Demokrasi: Tuhan Yang Gagal” (“Democracy: The God that Failed”) dan beberapa artikel lain tentang subjek ini juga telah ditulis. Tapi setahu kami belum ada buku yang mudah untuk dibaca, yang terstruktur, dan yang dengan singkat, padat, dan jelas menunjukkan kelemahan yang melekat di demokrasi dan dinamikanya dari perspektif yang mencintai kebebasan individu, yang libertarian. Buku kami ditulis untuk orang biasa. Waktunya tepat sekali karena sekarang banyak demokrasi sedang mengalami masalah-masalah sosial dan ekonomi dan semakin banyak orang mencari penjelasannya dan solusinya. Mungkin Anda juga kecewa dengan politisi Anda dan berharap untuk yang lebih baik. Buku ini menjelaskan mengapa Anda tidak perlu menyalahkan mereka melainkan sistem demokrasi itu sendiri. 16

Jangan menyalahkan para pemain, salahkan permainannya. Daripada menganggap politisi dengan serius, lebih baik Anda mengejek mereka. Ini akan melemahkan legitimasi dan kekuasaan mereka. Sistem demokrasi secara otomatis melahirkan politisi yang selalu menjanjikan lebih dari apa yang bisa mereka berikan, karena politisi yang paling menjanjikan adalah politisi yang akan terpilih. Jadi mengapa menyalahkan mereka? Dan karena politisi demokratis tahu mereka hanya akan berkuasa sementara, mereka akan menyebar uang, menaikkan pajak dengan berlebihan, dan meminjamkan dengan berlebihan, karena mereka mengetahui bahwa penerus merekalah (atau, lebih tepatnya, generasi masa depan) akan harus membayar tagihannya. Dan uang yang mereka habiskan bukan uang mereka tapi uang orang lain. Jadi mengapa Anda berharap sebaliknya? Apakah Anda akan berperilaku dengan baik di DPR jika Anda diberikan kesempatan untuk menjadi seorang politikus? Saya meragukannya. Sepuluh tahun yang lalu saya kecewa dengan politik dan sering mengalami frustrasi karenanya. Waktu itu, saya berpikir bahwa saya harus berperan secara aktif di dalam politik untuk mengubah keadaannya menjadi lebih baik. Kini saya telah menyadari bahwa saya tidak perlu melakukan apa-apa melainkan menunjukkan kelemahan-kelemahan sistem demokrasi, mengolok-olok politisi, dan tidak mengharapkan apa-apa yang baik dari mereka. Penulis terkenal George Orwell pernah berkata, "Setiap lelucon adalah sebuah revolusi kecil." Humor memang dianggap ikut bertanggung jawab atas jatuhnya komunisme Soviet. Ini memperlihatkan absurditas politik dan merendahkan status politisi. Jadi, tertawalah yang baik tentang politisi Anda, itu akan jauh lebih baik bagi kesehatan Anda daripada frustrasi. Mereka adalah ‘kaisar tanpa busana’: janji-janji mereka adalah palsu dan solusi-solusi mereka tidak akan berhasil. Solusi politisi demokratis Anda selalu terdiri dari menyarankan kepada Anda bahwa Anda harus memberi mereka uang dan kekuasaan yang lebih banyak, tidak peduli seberapa sering mereka telah gagal. 17

Wawasan-wawasan tentang demokrasi yang telah saya peroleh dengan menulis tentang demokrasi telah memberi saya lebih banyak ketenangan pikiran. Politik dan politisi tidak mengecewakan saya lagi. Saya membagi ide-ide dalam buku ini dengan harapan bahwa mereka akan memiliki efek yang sama pada Anda.

18

Buku ini didedikasikan untuk mengenang Ludwig von Mises dan Murray Rothbard. Kedua raksasa intelektual libertarianisme ini tidak pernah goyah dalam mengejar kebenaran. Mereka bertahan di hadapan obstruksi yang besar. Cita-cita dan wawasan mereka memperoleh sedikit penghargaan dalam masa hidup mereka, tetapi karena upaya orang-orang yang mencintai kebebasan di seluruh dunia, cita-cita mereka secara perlahan tapi pasti mendapatkan perhatian dan dukungan. Jika kebebasan memiliki masa depan, itu akan terjadi sebagian besar karena prestasi mereka.

19

20

Pengantar Demokrasi - Tabu terkini "Apabila saat ini demokrasi menderita sebuah penyakit, maka hanya demokrasi jugalah yang dapat menyembuhkannya." Kutipan lawas dari seorang politikus Amerika tersebut dengan ringkas menunjukkan bagaimana sistem demokrasi politik kita umumnya dipandang. Rakyat sudah siap untuk menyetujui bahwa demokrasi mungkin memiliki masalah - mereka bahkan mungkin setuju bahwa banyak demokrasi parlementer Barat, termasuk yang ada di Amerika Serikat, mungkin berada di ambang kehancuran - tetapi mereka tidak dapat membayangkan adanya sebuah sistem politik alternatif. Satusatunya obat yang dapat mereka pikirkan adalah, memang, demokrasi lagi. Sedikit yang akan menyangkal bahwa sistem demokrasi parlementer kita berada dalam krisis. Di mana-mana rakyat dari negara demokrasi merasa tidak puas dan sangat terpecah belah. Politisi mengeluh bahwa pemilih berperilaku seperti anak manja, rakyat mengeluh bahwa politisi tuli dengan keinginan mereka. Pemilih berubah menjadi sosok yang gemar berganti partai. Secara rutin mengalihkan kesetiaan mereka dari satu partai politik ke yang lain. Mereka juga merasa semakin tertarik dengan partai yang radikal dan populis (memperjuangkan keinginan rakyat). Di mana-mana pandangan politik terus terpecah-belah, semakin sulit untuk mengatasi perbedaan dan membentuk pemerintah yang dapat bekerja dengan baik. Partai-partai politik yang ada tidak memiliki jawaban untuk tantangan ini. Mereka tidak mampu untuk mengembangkan alternatif yang nyata. Mereka terjebak dalam struktur partai yang kaku, cita-cita mereka dibajak oleh kelompok kepentingan khusus dan pelobi. Hampir tidak ada pemerintahan demokratis yang mampu mengontrol pengeluarannya. Sebagian besar negara demokrasi telah meminjam, mengeluarkan dan menarik pajak secara 21

berlebihan sehingga mengakibatkan krisis keuangan yang membawa berbagai negara ke jurang kebangkrutan. Dan pada kesempatan langka ketika keadaan memaksa pemerintah untuk mengurangi pengeluarannya mereka setidaknya untuk sementara, pemilih bangkit memprotes apa yang mereka yakini adalah sebuah serangan terhadap hak-hak mereka, hal ini membuat segala jenis pengurangan pengeluaran yang nyata menjadi mustahil. Meskipun dengan pengeluaran yang boros, tetap saja tingkat pengangguran yang tinggi ada di hampir semua negara demokratis. Sekelompok besar orang tetap berada di dalam ketidakpastian. Hampir tidak ada negara demokratis yang membuat ketentuan yang memadai untuk kaum lansia. Biasanya masyarakat demokratis menderita atas banyaknya birokrasi dan hambatan peraturan. Tangan-tangan Negara menjangkau ke kehidupan semua orang. Ada aturan dan peraturan untuk segalanya. Dan setiap masalah akan diatasi melalui aturan dan peraturan itu lagi daripada solusi sesungguhnya.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi sebuah agama (kepercayaan). Agama yang modern dan sekuler.

Pada saat yang sama pemerintahan demokratis melakukan pekerjaan yang buruk dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas mereka yang utama - menjaga hukum dan ketertiban. Kejahatan dan vandalisme merajalela. Polisi dan sistem peradilan tidak dapat diandalkan dan dapat disuap. Perilaku yang tak bersalah dihukum. Sebagai persentase dari populasi, Amerika Serikat memiliki jumlah tahanan penjara yang terbesar di dunia. Banyak dari mereka yang dipenjara karena perilaku yang memang tidak berbahaya, tetapi hanya karena kebiasaan mereka dianggap aneh atau tidak biasa oleh kaum mayoritas. 22

Menurut penelitian, kepercayaan masyarakat terhadap politisi yang dipilih secara demokratis telah menurun secara drastis ke titik yang paling rendah. Ada rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah, penguasa politik, kaum elit dan lembaga internasional yang tampaknya telah menempatkan diri mereka di atas hukum. Banyak yang menjadi pesimis dengan masa depan. Mereka takut anak-anak mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk dari mereka. Mereka takut dengan serbuan imigran (pendatang), khawatir bahwa budaya mereka terancam dan bernostalgia merindukan kondisi masa lalu. Iman demokrasi Meskipun krisis dari demokrasi telah diakui secara luas, hampir tidak ada kritik terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Hampir tidak ada yang menyalahkan demokrasi untuk masalahmasalah yang kita alami. Tanpa kecuali pemimpin politik - baik nasionalis, religius atau sekular - berjanji untuk mengatasi masalah kita dengan lebih banyak demokrasi lagi, bukan lebih sedikit. Mereka berjanji akan mendengarkan rakyat dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mereka berjanji akan mengurangi birokrasi, menjadi lebih terus terang, memberikan pelayanan yang lebih baik membuat sistem politik berfungsi lagi. Tapi mereka tidak pernah mempertanyakan mengapa sistem demokrasi itu sendiri diinginkan. Mereka akan lebih cepat berpendapat bahwa masalah kita disebabkan oleh terlalu banyaknya kebebasan daripada terlalu banyaknya demokrasi. Satusatunya perbedaan antara kaum progresif dan kaum konservatif adalah yang pertama cenderung mengeluh tentang terlalu banyaknya kebebasan ekonomi, dan yang kedua mengeluh tentang terlalu banyaknya kebebasan sosial. Padahal ini terjadi pada saat di mana begitu banyak hukum yang berlaku dan pajak juga belum pernah setinggi ini! Pada kenyataanya, kritik terhadap ide demokrasi sepertinya tabu atau dilarang secara moral di masyarakat barat. Anda 23

diperbolehkan untuk mengkritik bagaimana cara demokrasi dipraktekkan, atau untuk mengkritik pemimpin politik atau partai politik yang sedang menjabat - tetapi cita-cita demokrasi itu sendiri tidak dikritisi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa demokrasi telah menjadi sebuah agama (kepercayaan) – agama yang modern dan sekuler. Anda bisa menyebutnya sebagai kepercayaan terbesar di bumi. Semua kecuali sebelas negara - Myanmar, Swaziland, Vatikan dan beberapa negara Arab – menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, bahkan walapun hanya dalam perkataan. Kepercayaan terhadap Tuhan Demokrasi berhubungan erat dengan pengagungan sistem negara demokrasi nasional yang muncul sepanjang abad ke-19. Tuhan dan Gereja digantikan dengan Negara sebagai pemimpin suci masyarakat. Pemilu demokratis adalah ritual di mana kita berdoa kepada Negara untuk pekerjaan, tempat tinggal, keamanan, pendidikan. Kita memiliki keyakinan mutlak kepada Negara Demokrasi. Kita percaya Dia bisa mengurus semuanya. Dia adalah pemberi upah, hakim, yang Mahatahu, Mahakuasa. Kita bahkan mengharapkan Dia untuk memecahkan semua masalah pribadi dan sosial. Keindahan Tuhan Demokrasi adalah bahwa Dia menyediakan kebaikan-Nya benar-benar tanpa pamrih. Sebagai Tuhan, Negara tidak memiliki kepentingan pribadi. Dia adalah murni penjamin dan pelindung kepentingan umum. Dia juga tidak membutuhkan biaya apapun. Dia membagikan roti, ikan dan kemurahan lainnya dengan bebas. Setidaknya, begitulah pikiran rakyat mengenai pemerintah. Kebanyakan orang cenderung hanya melihat manfaat yang bisa pemerintah berikan, bukan biayanya. Salah satu alasan untuk ini adalah pemerintah suka mengumpulkan pajak dengan berputar-putar dan tidak langsung - misalnya mewajibkan bisnis atau penjual untuk mengumpulkan pajak penjualan, atau mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan pajak jaminan sosial, atau dengan meminjam uang di pasar keuangan (yang suatu hari akan harus dibayar 24

kembali oleh pembayar pajak) atau dengan menambah jumlah uang beredar - sehingga rakyat tidak menyadari berapa banyak pendapatan mereka yang sebenarnya disita oleh pemerintah. Alasan lain adalah bahwa hasil dari tindakan pemerintah terlihat dan nyata, tapi semua hal yang sebenarnya bisa dilakukan dan akan dilakukan apabila pemerintah tidak menyita uang rakyat tersebut tetap tidak terlihat. Rakyat bisa melihat pesawat militer yang telah dibangun, tetapi semua hal yang tidak bisa dilakukan karena uang masyarakat dihabiskan untuk membangun pesawat militer tersebut tetap tidak terlihat. Kepercayaan terhadap demokrasi telah menjadi begitu teguh sehingga demokrasi bagi kebanyakan orang adalah sama dengan segala sesuatu yang (secara politik) tepat dan moral. Demokrasi berarti kebebasan (semua orang diperbolehkan untuk memilih), kesetaraan (setiap suara dihitung sama), keadilan (semua orang setara), kesatuan (kita semua memutuskan bersama), perdamaian (demokrasi tidak pernah memulai perang yang tidak adil). Dalam cara berpikir ini satusatunya pilihan lain selain demokrasi adalah kediktatoran. Dan kediktatoran, tentu saja, merupakan segala sesuatu yang buruk: kurangnya kebebasan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, perang. Pemikir neo-konservatif Francis Fukuyama dalam esainya pada tahun 1989 yang terkenal, 'The End of History?" (Akhir Sejarah?) dengan berani menyatakan bahwa sistem demokrasi modern barat adalah puncak dalam perkembangan atau evolusi politik umat manusia. Atau, seperti yang ia katakan, hari ini kita menyaksikan 'universalisasi demokrasi liberal barat sebagai bentuk final sistem pemerintahan manusia'. Jelas hanya kelompok yang sangat jahat (teroris, kaum fundamentalis, kaum fasis) akan berani bersuara menentang ide demokrasi yang suci ini. Demokrasi = kolektivisme

25

Namun ini justru apa yang akan kita lakukan dalam buku ini: berbicara menentang Tuhan Demokrasi, terutama demokrasi parlementer nasional. Pengambilan keputusan secara demokratis bermanfaat dalam beberapa situasi, seperti di komunitas kecil atau di dalam organisasi. Tapi demokrasi parlementer nasional, yang dimiliki hampir semua negara barat, memiliki kelemahan jauh lebih banyak daripada keuntungannya. Kami berpendapat bahwa demokrasi parlementer, adalah tidak adil, menyebabkan birokrasi (cara kerja yang lama karena banyaknya peraturan) dan segalanya menjadi tersendat, mengurangi kebebasan, kemandirian dan keberanian berusaha, dan pasti akan mengarah pada pertentangan, campur tangan pemerintah, kelambanan dan pengeluaran pemerintah yang boros. Dan bukan karena politisi tertentu gagal dalam pekerjaan mereka - atau karena partai yang salah berkuasa - tetapi karena seperti itulah bagaimana sistem demokrasi bekerja. Ciri khas demokrasi adalah 'rakyat' memutuskan bagaimana masyarakat harus diatur. Dengan kata lain, kita semua 'bersama-sama' memutuskan segala sesuatu yang menjadi perhatian kita. Seberapa tinggi pajak seharusnya, berapa banyak uang yang akan dibutuhkan untuk perawatan anak dan lansia, pada usia berapa kita diperbolehkan untuk minum minuman beralkohol, berapa banyak jumlah pensiun yang harus dibayar pengusaha kepada karyawan mereka, apa yang harus dicantumkan pada label produk, apa yang harus dipelajari anak-anak di sekolah, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk bantuan pembangunan negara miskin atau energi ramah lingkungan atau pada pendidikan olahraga atau untuk orkestra, bagaimana seorang pemilik restoran harus menjalankan restorannya dan apakah tamunya diperbolehkan untuk merokok, bagaimana rumah harus dibangun, bagaimana tinggi tingkat suku bunga seharusnya, berapa banyak uang yang harus beredar dalam perekonomian, apakah bank harus diselamatkan dengan uang pembayar pajak jika mereka hampir bangkrut, siapa yang diizinkan untuk menyebut dirinya dokter, siapa yang diperbolehkan untuk mendirikan rumah sakit, apakah seseorang diperbolehkan untuk mengakhiri 26

hidupnya ketika mereka lelah dengan kehidupan, dan apabila dan ketika apa kita akan berperang. Dalam demokrasi, 'rakyat' diharapkan untuk memutuskan semua hal ini - dan ribuan hal lainnya. Dengan demikian, demokrasi menurut definisinya adalah sebuah sistem kolektif. Ini adalah sosialisme secara diam-diam. Ide dasar di balik demokrasi adalah bahwa sangat diperlukan dan tepat apabila semua keputusan penting yang mengatur bentuk fisik, sosial dan ekonomi masyarakat diambil secara kolektif oleh rakyat. Dan rakyat memberikan kewenangan kepada wakil-wakil mereka di parlemen (dewan perwakilan rakyat) - dengan kata lain, pemerintah - untuk mengambil keputusan ini untuk mereka. Dengan kata lain, dalam demokrasi seluruh komponen masyarakat diarahkan Negara/pemerintah. Maka jelas menyesatkan untuk menegaskan bahwa demokrasi adalah, entah bagaimana, puncak dari evolusi politik umat manusia. Itu hanyalah propaganda untuk menyamarkan bahwa demokrasi mewakili orientasi politik yang sangat spesifik. Yang mana sebenarnya memang ada banyak pilihan alternatif yang masuk akal.

Tidak sulit untuk melihat bahwa kebebasan adalah tidak sama dengan demokrasi. Pertimbangkan ini: apakah kita memutuskan secara demokratis berapa banyak uang yang dapat dihabiskan setiap orang untuk membeli pakaian?

Salah satu pilihan alternatif adalah liberalisme yang berarti kebebasan - dalam arti kata sesungguhnya (yang memiliki makna yang berbeda dari liberalisme sebagai kata yang populer digunakan di Amerika Serikat saat ini). Tidak sulit untuk melihat bahwa kebebasan adalah tidak sama dengan demokrasi. Pertimbangkan ini: apakah kita memutuskan secara demokratis berapa banyak uang yang dapat dihabiskan setiap orang untuk membeli pakaian? Atau di mana kita harus 27

berbelanja? Jelas tidak. Setiap orang memutuskan hal tersebut untuk dirinya sendiri. Dan kebebasan memilih ini berfungsi dengan baik. Jadi mengapa dikatakan lebih baik jika semua hal lain yang mempengaruhi kita – dari perawatan kesehatan kita, tempat kita bekerja, pensiun kita, perdagangan kaki lima dan restoran yang kita sukai – diputuskan secara demokratis? Bahkan, bukankah fakta ini - bahwa kita sesungguhnya memutuskan segala sesuatu secara demokratis, tetapi hampir semua masalah ekonomi dan sosial dikendalikan oleh atau melalui negara - adalah penyebab dari banyaknya hal yang salah dalam masyarakat kita? Bahwa birokrasi, campur tangan pemerintah, parasitisme, kejahatan, korupsi, pengangguran, inflasi, standar pendidikan yang rendah, dan sebagainya, bukan karena kurangnya demokrasi, melainkan disebabkan oleh demokrasi? Bahwa mereka merupakan akibat dari demokrasi seperti toko-toko yang kosong dan mobil Trabant (mobil kualitas jelek di Jerman Timur pada masa komunis) merupakan akibat komunisme? Itulah yang kami harapkan dapat kami tunjukkan kepada Anda dalam buku ini. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama kami membahas iman kita kepada Tuhan Demokrasi parlementer. Seperti agama, demokrasi memiliki seperangkat kepercayaan - dogma yang diterima setiap orang sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Kami akan menunjukkannya dalam bentuk 13 mitos populer tentang demokrasi. Pada bagian kedua kami menggambarkan konsekuensi praktis dari sistem demokrasi. Kami mencoba untuk menunjukkan mengapa demokrasi pasti akan mengarah pada kelambanan dan apa yang membuatnya tidak efisien dan tidak adil. Pada bagian ketiga, kami menguraikan alternatif bagi demokrasi, yatu sistem politik yang berdasarkan penentuan 28

nasib sendiri secara individu, bercirikan pemerintahan daerah dan keragaman.

desentralisasi,

Meskipun kami mengkritisi sistem demokrasi nasional saat ini, kami optimis dengan masa depan. Salah satu alasan mengapa banyak orang pesimis adalah mereka merasa bahwa sistem yang ada saat ini tidak beranjak kemana-mana, tetapi mereka tidak bisa membayangkan sistem alternatif yang menarik. Mereka tahu bahwa pemerintah mengontrol sebagian besar hal dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak bisa mengontrol pemerintah. Satu-satunya sistem alternatif yang bisa mereka bayangkan merupakan bentuk kediktatoran, misalnya 'model Cina' atau beberapa bentuk nasionalisme atau fundamentalisme. Tapi di situlah mereka keliru. Demokrasi tidak berarti kebebasan. Demokrasi juga merupakan sebuah jenis kediktatoran - kediktatoran kaum mayoritas dan Negara. Demokrasi juga tidak sama artinya dengan keadilan, kesetaraan, solidaritas, atau perdamaian. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang diperkenalkan di kebanyakan negara-negara barat sekitar 150 tahun yang lalu, karena berbagai alasan, terutama untuk mencapai ide-ide sosialis dalam masyarakat liberal. Apapun alasannya pada waktu itu, sekarang tidak ada alasan yang baik untuk mempertahankan demokrasi parlementer nasional. Demokrasi sudah tidak berfungsi. Sekarang waktunya untuk cita-cita politik yang baru, di mana produktivitas dan solidaritas tidak diselenggarakan atas dasar kediktatoran demokratik, namun adalah hasil dari hubungan sukarela antara orang-orang. Kami berharap untuk meyakinkan pembaca bahwa kemungkinan untuk mewujudkan ide ini lebih besar dari yang banyak orang hari ini mungkin bayangkan - dan layak untuk diupayakan.

29

30

I. Mitos-mitos demokrasi Mitos 1 Setiap suara diperhitungkan Selama musim pemilu kita sering mendengar pernyataan bahwa suara Anda benar benar penting dan diperhitungkan. Tentu saja benar - untuk satu dari seratus juta (jika kita berbicara tentang pemilihan presiden AS). Dalam prakteknya jika Anda memiliki satu suara dari seratus juta itu adalah 0.000001%, maka pengaruhnya nol. Kemungkinan bahwa suara Anda memutuskan siapa yang akan memenangkan pemilu sangat kecil. Dan itu sebenarnya bahkan lebih buruk, karena suara Anda bukan untuk kebijakan atau keputusan tertentu. Suara Anda untuk calon atau partai politik yang akan mengambil keputusan atas nama Anda. Tapi Anda tidak memiliki pengaruh apapun terhadap keputusan yang akan diambil oleh calon atau partai politik tersebut! Anda tidak dapat mengendalikan mereka. Selama empat tahun mereka dapat memutuskan apa yang mereka inginkan, dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Anda dapat menghujani mereka dengan email, berlutut dan memohon di depan mereka atau mengutuk mereka – tetap saja mereka yang memutuskan.

Pemilu adalah ilusi pengaruh suara rakyat untuk menggantikan hilangnya kebebasan.

Setiap tahun pemerintah mengambil ribuan keputusan. Suara Anda tidak memiliki dampak terukur pada salah satu keputusan tersebut - politikus bisa melakukan apapun yang mereka suka tanpa harus berdiskusi dulu dengan Anda. Suara yang Anda berikan dalam pemilu biasanya bahkan bukan pilihan sesungguhnya, tetapi seperti sebuah pilihan yang samar. Jarang ada orang atau partai politik yang Anda bisa 31

setuju dengannya dalam segala hal. Misalkan Anda tidak ingin uang dihabiskan untuk memberi bantuan kepada negaranegara di Dunia Ketiga, atau perang di Afghanistan. Anda kemudian dapat memilih partai yang menentang hal itu. Tapi mungkin partai yang telah Anda dukung menaikkan usia pensiun, sesuatu yang Anda mungkin tidak setuju dengannya. Yang lebih parah lagi, setelah partai atau calon yang Anda pilih, telah terpilih, mereka semua seringkali tidak menepati janji pemilu mereka. Lalu apa yang dapat Anda lakukan? Seharusnya, Anda dapat menuntut mereka untuk tindak penipuan, tetapi pada kenyataannya Anda tidak bisa. Palingpaling Anda bisa memilih partai yang lain atau calon yang lain setelah lima tahun – dan hasilnya kurang-lebih akan sama seperti itu lagi. Pemilu adalah ilusi pengaruh suara rakyat untuk menggantikan hilangnya kebebasan. Ketika Adrian dan Putri pergi ke kotak suara, mereka berpikir mereka akan mempengaruhi ke mana arah negara ini. Benar dalam cakupan yang sangat kecil. Tetapi 99,9999% dari pemilih juga memutuskan ke mana arah kehidupan Adrian dan Putri. Melalui cara ini mereka kehilangan lebih banyak kontrol atas kehidupan mereka sendiri daripada pengaruh yang mereka miliki terhadap kehidupan orang lain. Mereka akan memiliki lebih banyak 'pengaruh' seandainya mereka bisa membuat pilihan untuk mereka dirinya sendiri. Misalnya, jika mereka bisa memutuskan sendiri untuk apa mereka membelanjakan uang mereka, tanpa terlebih dahulu harus membayar setengah dari pendapatan mereka kepada pemerintah melalui berbagai jenis pajak. Sebagai contoh lain, dalam sistem demokrasi kita, rakyat memiliki sedikit kontrol langsung atas pendidikan anak-anak mereka. Jika mereka ingin mengubah praktik pendidikan dan ingin memiliki pengaruh lebih dari hanya melalui kotak suara, mereka harus bergabung dengan atau memulai sebuah kelompok lobi, atau memberikan petisi kepada politisi, atau melakukan demo di depan gedung-gedung pemerintah. Ada 32

organisasi orang tua yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan dengan cara ini. Dibutuhkan banyak waktu dan energi dan hasilnya hampir nol. Jauh lebih sederhana dan efisien jika negara tidak campur tangan dengan pendidikan, dan apabila guru, orang tua dan siswa dapat membuat pilihan mereka sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama. Tentu saja kelas yang berkuasa terus mendorong orang untuk memilih. Mereka selalu menekankan bahwa suara rakyat benar-benar mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tapi apa yang benar-benar penting bagi mereka adalah bahwa tingkat partisipasi pemilu tinggi dan itu memberi mereka cap persetujuan, hak moral untuk memerintah rakyat. Banyak orang memikir kalau berpartisipasi dalam pemilu adalah kewajiban moral. Sering dikatakan bahwa jika Anda tidak memilih, Anda tidak punya hak untuk mengatakan pendapat Anda dalam debat publik atau untuk mengeluh tentang keputusan politik. Karena Anda tidak berpartisipasi dalam pemilu, pendapat Anda tidak diperhitungkan lagi. Orang-orang yang mengatakan ini tampaknya tidak dapat membayangkan bahwa ada beberapa orang yang menolak untuk percaya ilusi pengaruh suara rakyat yang dijual demokrasi. Mereka menderita sindrom Stockholm. Mereka telah terbiasa bahkan mencintai penculik kebebasan mereka dan tidak menyadari bahwa mereka memberikan otonominya (kebebasan pribadinya) untuk kekuasaan yang dimiliki para politisi dan pejabat atas mereka.

33

Mitos 2: Rakyat memerintah dalam demokrasi Ini merupakan ide dasar demokrasi. Ini adalah arti kata demokrasi secara harafiah, pemerintahan oleh rakyat. Tapi apakah rakyat benar-benar memerintah dalam demokrasi? Masalah pertama adalah bahwa ‘rakyat’ tidak ada. Yang ada hanyalah jutaan orang dengan pendapat dan kepentingan yang berbeda. Bagaimana mereka bisa memerintah bersama-sama? Itu tidak mungkin. Seperti seorang pelawak Belanda pernah berkata: "Demokrasi adalah kehendak rakyat. Setiap pagi saya terkejut membaca berita di koran mengenai apa yang saya inginkan." Pada kenyataannya, tak seorang pun akan mengatakan sesuatu seperti "konsumen menginginkan Microsoft" atau “rakyat ingin Pepsi”. Beberapa menginginkannya dan beberapa tidak ingin itu. Hal yang sama berlaku untuk pilihan politik. Selain itu, sebenarnya bukan 'rakyat' yang memutuskan dalam demokrasi, namun 'mayoritas' dari rakyat, atau lebih tepatnya, mayoritas dari pemilih. Kaum minoritas ternyata tidak termasuk ke dalam kategori ’rakyat'. Ini sedikit aneh. Bukannya semua orang adalah bagian dari rakyat? Sebagai pelanggan sebuah toko/warung, Anda tidak ingin belanjaan/makanan dari toko/warung lain yang tidak menjadi pilihan Anda dipaksa ke dalam mulut Anda, tapi itulah cara kerja dalam demokrasi. Jika Anda berada di pihak yang kalah dalam pemilu, Anda tetap harus mengikuti politik dari pihak yang memenangkan pemilu. Baiklah, anggap saja bahwa mayoritas sama dengan rakyat. Apakah benar kalau sesungguhnya adalah rakyat yang memutuskan? Mari kita lihat. Ada dua jenis demokrasi: langsung dan tidak langsung (atau perwakilan). Dalam demokrasi langsung, setiap warga memilih pada setiap keputusan politik, seperti dalam penentuan pendapat rakyat (referendum). Dalam sebuah demokrasi tidak langsung rakyat memilih wakil yang kemudian mengambil keputusan untuk 34

mereka. Jelas dalam kasus kedua rakyat memiliki lebih sedikit pengaruh dalam pengambilan keputusan politik daripada dalam yang pertama. Namun, hampir semua negara demokrasi modern menerapkan jenis demokrasi tidak langsung ini, meskipun pemerintah demokrasi mungkin melaksanakan referendum sesekali. Sebagai alasan atas sistem representasi (demokrasi perwakilan) dikatakan bahwa a) akan sangat repot untuk melakukan referendum pada semua keputusan pemerintah yang banyak dan harus diambil setiap hari. b) orang awam tidak memiliki keahlian yang cukup untuk memutuskan segala macam masalah politik yang sulit dan kompleks. Alasan a) mungkin masuk akal di masa lalu, karena sulit untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada semua orang dan membiarkan mereka mengutarakan pendapatnya dan memilih, kecuali di dalam komunitas yang sangat kecil. Kini alasan ini tidak berlaku lagi. Dengan internet dan berbagai teknologi komunikasi modern lainnya, sangat mudah untuk membiarkan sekelompok besar orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan referendum. Namun hal ini hampir tidak pernah dilakukan. Mengapa tidak melaksanakan referendum mengenai apakah AS harus pergi berperang dengan Afghanistan atau Libya atau dengan siapa pun? Bukankah rakyat yang memerintah? Mengapa mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk hal seperti ini yang sangat penting bagi kehidupan mereka? Sebenarnya semua orang tahu kalau banyak keputusan yang diambil pemerintah tidak akan didukung rakyat jika rakyat diberikan kesempatan untuk memutuskan itu. Gagasan bahwa 'rakyat memerintah' hanyalah sebuah mitos. Tapi bagaimana dengan alasan b)? Apakah benar bahwa sebagian besar masalah terlalu rumit untuk diputuskan oleh rakyat? Tentunya tidak. Apakah masjid/gereja harus dibangun di suatu tempat, berapa usia sah untuk minuman beralkohol, seberapa berat hukuman untuk kejahatan tertentu, apakah perlu membangun lebih banyak jalan tol, seberapa tinggi utang 35

pemerintah seharusnya, apakah perlu menginvasi (menyerang) beberapa negara asing, dan lain sebagainya - semua ini adalah pertanyaan cukup jelas. Jika penguasa kita serius tentang demokrasi, bukankah seharusnya mereka setidaknya membiarkan rakyat memilih langsung jawaban untuk sejumlah pertanyaan ini?

Bukanlah 'kehendak rakyat', tetapi kehendak politisi – yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pelobi profesional, kelompok kepentingan dan aktivis - yang memerintah dalam demokrasi.

Atau apakah alasan b) berarti bahwa rakyat tidak cukup cerdas untuk dapat membentuk pendapat wajar pada segala macam masalah sosial dan ekonomi? Jika memang demikian, bagaimana mereka bisa cukup cerdas untuk memahami program-program partai politik dalam pemilu dan memilih berdasarkan program-program itu? Siapapun yang menganjurkan demokrasi sepertinya menganggap bahwa rakyat hanya mampu untuk memahami hal-hal biasa dalam bahasa yang sederhana. Selain itu, mengapa politisi yang terpilih selalu dianggap lebih pintar dari para pemilih (rakyat biasa). Apakah politisi diberikan kunci menuju air mancur kebijaksanaan dan pengetahuan yang tidak dimiliki rakyat? Atau apakah para politisi memiliki moral yang lebih murni dari rakyat pada umumnya? Tidak ada bukti nyata untuk semua itu. Pembela demokrasi mungkin akan berpendapat bahwa, bahkan jika rakyat tidak bodoh, tidak ada orang yang memiliki pengetahuan yang cukup dan kecerdasan untuk mengambil keputusan mengenai masalah-masalah kompleks yang sangat mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Itu adalah kebenaran yang tidak diragukan, tetapi hal yang sama berlaku bagi para politisi dan pegawai negeri sipil yang mengambil keputusan dalam demokrasi. Misalnya, bagaimana mereka bisa tahu pendidikan seperti apa yang diinginkan orang tua, guru dan siswa. Atau seperti apa pendidikan yang terbaik? Semua orang 36

memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda tentang seperti apakah pendidikan yang terbaik itu. Dan kebanyakan dari mereka cukup cerdas untuk setidaknya memutuskan apa yang baik bagi mereka sendiri dan anak-anak mereka. Tapi ini sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang terpusat dan bersifat satu-ukuran-cocok-untuk-semua. Kalau begitu, tampaknya, kemudian, dalam demokrasi kita rakyat tidak memerintah sama sekali. Ini juga bukan penemuan baru yang mengejutkan. Semua orang tahu bahwa pemerintah sering mengambil keputusan yang ditentang oleh kebanyakan orang. Bukanlah 'kehendak rakyat' tetapi kehendak politisi – yang diminta atau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pelobi profesional, kelompok kepentingan dan aktivis - yang memerintah dalam demokrasi. Perusahaan minyak besar, perusahaan pertanian besar, perusahaan farmasi besar, dengan kepentingan tersendiri di bidang kedokteran, hubungan akrab antara tentara nasional dan industri, perbankan - mereka semua tahu bagaimana memanfaatkan sistem demokrasi untuk keuntungan mereka. Sekelompok kecil kaum elit mengambil keputusan - seringkali secara tersembunyi. Tidak terganggu oleh apa 'rakyat' inginkan, mereka menghambur-hamburkan tabungan kita pada perang dan program bantuan untuk negara lain, memungkinkan imigrasi besar-besaran yang tidak diinginkan oleh kebanyakan warga, mengakibatkan defisit (kerugian) yang sangat besar, membuat sistem mata-mata yang menghabiskan banyak dana untuk mengintai warga negara mereka sendiri, memulai perang yang hanya diinginkan sebagian kecil dari pemilih, menghabiskan uang pajak kita untuk memberi subsidi bagi kelompok-kelompok kepentingan khusus, melakukan perjanjian - seperti serikat mata uang di Uni Eropa (EU) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA, North American Free Trade Agreement) - yang menguntungkan kalangan yang tidak produktif dengan mengorbankan kalangan yang produktif. Apakah ini yang menjadi keinginan kita secara demokratis selaku rakyat atau itu adalah apa yang diinginkan oleh para penguasa? 37

Berapa banyak orang yang dengan sukarela akan mentransfer (mengirim) jutaan rupiah ke rekening bank pemerintah sehingga para prajurit dapat berperang di Afghanistan atas nama mereka? Mengapa kita tidak bertanya kepada rakyat hanya untuk sekali? Bukannya rakyat yang memerintah? Sering dikatakan bahwa demokrasi adalah cara yang baik untuk membatasi kekuasaan para penguasa, tetapi seperti yang kita bisa lihat ini ternyata adalah lagi-lagi sebuah mitos. Para penguasa dapat melakukan apa aja yang mereka inginkan! Selain itu, kekuatan para politisi meluas lebih jauh daripada tindakan mereka di parlemen dan pemerintahan. Ketika mereka diusir dari jabatannya oleh pemilih, mereka sering mendapat pekerjaan yang menguntungkan dalam lembagalembaga yang bersimbiosis atau berhubungan erat dengan Negara - perusahaan penyiaran, serikat buruh, asosiasi perumahan, universitas, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok orang yang mencoba mempengaruhi undangundang (pelobi), think tank (organisasi yang melakukan penelitian dan advokasi tentang topik-topik seperti kebijakan sosial, strategi politik, ekonomi, militer, teknologi, dan budaya), dan ribuan perusahaan penasihat yang memanfaatkan Negara seperti rayap menggerogoti pohon yang busuk. Dengan kata lain, adanya pemerintahan yang baru tidak selalu berarti perubahan dalam kekuasaan di masyarakat. Tanggung jawab pemerintah demokrasi jauh lebih terbatas daripada tampaknya. Yang juga patut diperhatikan bahwa sama sekali tidak mudah untuk ikut serta dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Agar diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilu federal, Anda harus memenuhi syarat perundang-undangan yang mencakup 500 halaman. Aturan-aturan itu begitu rumit sehingga tidak bisa dipahami oleh orang awam. Namun, terlepas dari semua ini, para pendukung demokrasi selalu bersikeras bahwa ketika pemerintah menerapkan 38

beberapa hukum baru 'kitalah yang memilih dan menginginkan itu'. Ini berarti bahwa ‘kita’ tidak lagi memiliki hak untuk menentang hukum baru tersebut. Tapi alasan ini sering digunakan secara berubah-ubah (tidak konsisten). Kaum homoseksual akan menggunakannya untuk membela hak-hak homoseksual, tetapi mereka tidak menerimanya ketika sebuah negara demokratis melarang homoseksualitas. Aktivis-aktivis lingkungan menuntut kalau keputusan-keputusan mengenai lingkungan yang diambil secara demokratis ditegakkan, tetapi mereka merasa bebas untuk melakukan protes ilegal jika mereka tidak setuju dengan keputusan demokratis lainnya. Dalam kasus-kasus tersebut bisa dibilang kalau 'kita' tidak memilih untuk itu dalam pemilu.

39

Mitos 3: Mayoritas selalu benar Atas penjelasan ini, untuk sejenak mari kita anggap bahwa rakyat benar-benar memerintah dalam demokrasi dan bahwa setiap suara benar-benar diperhitungkan. Akankah proses ini secara otomatis menghasilkan sesuatu yang baik atau benar? Bukankah ini merupakan alasan mengapa kita memiliki sebuah demokrasi - agar kita melakukan hal yang benar? Tapi sulit untuk melihat mengapa atau bagaimana proses demokrasi tentu akan menyebabkan adanya hasil yang baik atau benar. Jika banyak orang yang percaya kepada sesuatu, kepercayaan itu tidak membuat hal yang dipercaya tersebut benar. Ada banyak contoh di masa lalu tentang khayalan kolektif ini. Misalnya, dulu orang berpikir bahwa hewan mati rasa (tidak bisa merasakan sakit/nyeri) atau bahwa bumi kita datar, atau bahwa raja atau sultan adalah wakil Tuhan di bumi. Juga tidak tepat untuk mengatakan sesuatu menjadi moral dan adil karena banyak orang yang mendukungnya. Pikirkanlah semua kejahatan kolektif yang telah dilakukan oleh orangorang di masa lalu. Kekejian seperti perbudakan atau penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi pernah dianggap pantas oleh kebanyakan orang.

Dalam demokrasi, kehendak mayoritas lebih penting dari pertimbangan moral. Kuantitas mengalahkan kualitas kehendak mayoritas lebih penting dari pertimbangan moral.

Kenyataannya adalah orang biasanya dipandu oleh kepentingan pribadinya dalam memilih. Mereka memilih partai politik yang mereka harapkan akan paling menguntungkan mereka. Mereka tahu bahwa keuntungan yang mereka terima biayanya akan ditanggung oleh semua orang. Apakah ini adil atau merupakan sesuatu yang diinginkan? Kebenaran yang memalukan adalah bahwa orang-orang kemungkinan besar mendukung demokrasi karena mereka berharap atau mengharapkan untuk jadi bagian 40

dari mayoritas, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari menjarah kekayaan kaum minoritas. Mereka berharap bahwa beban mereka akan dibagi oleh orang lain dan keuntungan yang mereka dapatkan akan dibayar oleh orang lain. Perilaku tersebut agaknya merupakan kebalikan dari sesuatu yang moral. Apakah kami melebih-lebihkan? Jika Anda dan teman Anda merampok seseorang di jalan, Anda akan dihukum. Jika kaum mayoritas mensahkan hukum untuk merampok kaum minoritas (pajak baru pada alkohol atau rokok misalnya), itu adalah keputusan yang demokratis dan dengan demikian itu adalah hukum. Tapi apa bedanya dengan perampokan jalanan? Ketika Anda berpikir tentang hal ini, Anda harus menyimpulkan bahwa mekanisme dasar demokrasi - fakta bahwa mayoritas yang memerintah - pada dasarnya adalah tidak bermoral. Dalam demokrasi, kehendak mayoritas lebih penting dari pertimbangan moral. Kuantitas mengalahkan kualitas – banyaknya jumlah orang-orang yang menginginkan sesuatu mengesampingkan pertimbangan moral dan rasional. Auberon Herbert seorang politisi dan penulis dari Inggris di abad ke-19 berpendapat mengenai logika dan moralitas demokrasi: "Lima orang berada di sebuah ruangan. Karena tiga orang punya pendapat yang sama dan dua punya pendapat yang lain, apakah tiga orang pertama ini memiliki hak moral untuk memaksa dua orang lainnya untuk setuju dan mengikuti pendapat mereka? Kekuatan gaib apa yang datang kepada ketiga orang itu sehingga walaupun hanya lebih banyak satu orang tapi mereka bisa memiliki hak untuk mengatur pikiran dan tubuh dari dua orang lainnya tersebut. Selama kelompok pertama seimbang dengan yang kedua kita masih dapat menganggap setiap orang memiliki kuasa atas pikirannya dan tubuhnya sendiri, tetapi ketika seseorang entah 41

karena alasan apa bergabung dengan salah satu pihak dan menjadikannya tiga lawan dua – ketiga orang ini (mayoritas) langsung memiliki kuasa atas tubuh dan pikiran pihak minoritas (dua orang lainnya). Apakah pernah ada kepercayaan yang begitu merendahkan dan tidak dapat dipertahankan seperti ini? Bukankah ini merupakan turunan langsung dari kepercayaan lama mengenai raja dan imam tinggi dan otoritas mereka atas tubuh dan jiwa seseorang.“

42

Mitos 4: Demokrasi adalah politik yang netral Demokrasi dibilang cocok dengan setiap arah politik yang ada. Bagaimanapun para pemilih menentukan politik dari partaipartai yang memerintah. Dengan demikian, sistem itu sendiri melampaui semua perbedaan dalam pandangan pendapat politik: Sistem itu menjadi dirinya sendiri tidak nasionalis atau religius, sosialis atau kapitalis, konservatif atau progresif. Setidaknya begitulah kelihatannya. Namun dalam kemungkinan yang paling besar sekalipun hal tersebut hanya separuh benarnya. Dalam kenyataannya demokrasi selalu mewujudkan arah politik tertentu. Demokrasi berdasarkan definisinya adalah ide kolektivis, yaitu ide bahwa kita harus memutuskan segalanya bersama-sama dan semua orang harus mematuhi keputusan tersebut. Ini berarti bahwa dalam demokrasi hampir semua hal adalah masalah umum. tidak ada dasar pembatasan untuk kolektivisasi ini. Jika mayoritas (atau lebih tepatnya: pemerintah) menginginkannya, mereka dapat memutuskan bahwa kita semua harus memakai baju besi ketika berjalanjalan karena lebih aman. Atau berdandan seperti badut karena akan membuat orang tertawa. Tidak ada kebebasan individu yang dihormati. Ini adalah pintu terbuka bagi bertambahnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat. Dan itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat demokratis. Benar adanya bahwa kecenderungan politik dapat berubah dan sering terjadi hal yang sebaliknya. Misalnya, peraturan terus bertambah kemudian berkurang, lalu kemudian kembali bertambah lagi. Tapi dalam jangka panjang terlihat bahwa demokrasi terus melaju kearah di mana campur tangan pemerintah terus betambah, ketergantungan yang lebih besar kepada negara dan pengeluaran uang pajak yang semakin tinggi. Ini mungkin tidak begitu terlihat pada masa Perang Dingin, ketika demokrasi Barat dibandingkan dengan negara-negara 43

totaliter (yang tidak memberikan kebebasan politik dan melanggar hak asasi manusia) seperti Uni Soviet dan China pada masa Mao. Perbandingan ini membuat demokrasi kelihatan lebih bebas. Pada waktu itu kurang terlihat bahwa demokrasi kita sendiri juga menjadi semakin kolektivis. Sejak tahun 1990-an, bagaimanapun, pasca keruntuhan komunisme, menjadi jelas bahwa prinsip ekonomi dan kesejahteraan rakyat diatur oleh negara yang kita miliki telah terperosok ke lubang yang sama. Sekarang negara-negara barat sedang tersusul oleh ekonomi dari negara-negara baru yang menawarkan lebih banyak kebebasan, pajak yang lebih rendah, dan regulasi yang lebih sedikit dari yang dimiliki sistem demokratis barat saat ini. Tentu saja banyak politisi demokrasi yang mengatakan bahwa mereka mendukung "pasar bebas." Tindakan mereka malah menunjukkan yang sebaliknya. Pertimbangkan Partai Republik di AS yang sering dianggap sebagai partai usaha bebas. Mereka kini telah mengadopsi hampir semua kebijakan campur tangan negara yang mengurangi kebebasan ekonomi seperti yang selalu diajukan oleh saingan politik mereka - negara yang mengatur ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya (welfare state), pajak yang tinggi, pengeluaran uang pajak yang tinggi, perumahan publik, undang-undang ketenagakerjaan, upah minimum, politik luar negeri yang campur tangan - dan menambahkan beberapa kebijakan sendiri, seperti subsidi bagi bank-bank dan bisnis besar, dan hukum terhadap kejahatan tanpa korban seperti penggunaan narkoba dan prostitusi yang sukarela. Meskipun "deregulasi" sesekali, di bawah kedua partai politik AS besar (Republican dan Democratic) kekuasaan negara tumbuh terus-menerus, padahal mereka bilang mereka mendukung usaha bebas. Waktu Presiden Ronald Reagan, yang Republican dan ‘konservatif’, memerintah pengeluaran uang pemerintah naik, tidak turun. Di bawah pemerintah Presiden George W. Bush, yang Republican juga, pengeluaran uang pemerintah lebih naik lagi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak netral, tetapi memiliki cenderung ke arah peningkatan kolektivisme dan kekuasaan pemerintah, siapa pun yang berkuasa di setiap saat. 44

Kecenderungan ini tercermin dalam pertumbuhan pembelanjaan umum yang stabil. Pada awal abad ke-20 pengeluaran publik sebagai persentase dari produk nasional bruto di kebanyakan negara demokrasi barat biasanya sekitar 10 persen. Sekarang meningkat jadi sekitar 50 persen. Jadi selama enam bulan dalam setahun, rakyat telah menjadi budak yang bekerja untuk negara.

Pada zaman di mana segalanya masih lebih bebas - dan tidak terlalu demokratis - beban pajak jauh lebih rendah dari sekarang. Selama berabad-abad Inggris memiliki sistem di mana raja memiliki hak untuk menghabiskan uang, tapi tidak untuk menaikkan pajak, dan Dewan Perwakilan Rakyat Inggris memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak, tetapi tidak untuk menghabiskan uang pajak tersebut. Akibatnya, pajak nasional relatif rendah pada waktu itu. Pada abad ke-20, ketika Inggris menjadi lebih demokratis, pajak melonjak naik dengan pesatnya. Revolusi Amerika dimulai sebagai pemberontakan pajak oleh kolonis Amerika terhadap ibu negara mereka yaitu Inggris. Para pendiri Amerika Serikat suka dengan demokrasi sama 45

seperti mereka suka pajak yang tinggi – yang berarti: tidak sama sekali. Tidak ada Kata 'Demokrasi' di dalam Deklarasi Kemerdekaan atau UUD mereka. Pada abad ke-19, beban pajak di Amerika Serikat paling banyak hanyalah beberapa persen saja, kecuali dalam masa perang. Tidak ada pajak penghasilan dan itu bahkan dilarang oleh konstitusi (UUD) AS. Tapi karena Amerika Serikat telah berubah dari sebuah negara desentralisasi federal menjadi negara demokrasi parlementer nasional, kekuasaan pemerintah terus meningkat. Sebagai contoh pada tahun 1913 pajak penghasilan diperkenalkan ke masyarakat dan Federal Reserve System (sistem bank sentral AS) didirikan.

Contoh menarik lainnya dapat dilihat di dalam Kode Peraturan Federal AS (CFR) - yang berisi semua hukum yang disahkan oleh pemerintah federal. Pada tahun 1925 ini hanyalah sebuah buku. Pada tahun 2010 buku itu telah berkembang menjadi lebih dari 200 jilid, untuk indeksnya saja membutuhkan lebih dari 700 halaman. Ini berisi aturan untuk segala sesuatu di muka bumi ini - dari bagaimana bentuk jam tangan seharusnya sampai bagaimana menyiapkan bawang goreng untuk disajikan di restoran. Hanya pada masa 46

pemerintahan Presiden George W. Bush saja, 1000 halaman dari peraturan federal ditambahkan setiap tahunnya, demikian dilaporkan oleh majalah The Economist. Menurut majalah tersebut, dari tahun 2001 sampai ke tahun 2010 kode pajak Amerika meningkat dari 1,4 juta kata-kata menjadi 3,8 juta kata kata. Kebanyakan rancangan undang-undang (RUU) di Departemen Perwakilan Rakyat AS (Kongres) begitu tebal sehingga para anggota Kongres AS tidak mau bersusah-payah untuk membacanya terlebih dahulu sebelum memberikan suara untuk RUU itu. Singkatnya, kemunculan demokrasi telah menyebabkan semakin bertambahnya campur tangan pemerintah di Amerika Serikat, meskipun orang sering mengatakan bahwa Amerika adalah negara 'bebas'. Perubahan yang sama juga telah terjadi di negara demokrasi barat lainnya. Misalnya, di Belanda, negara darimana penulis buku ini berasal, pada tahun 1850 beban pajak total adalah 14 persen dari Produk Domestik Bruto. Sekarang menjadi 55 persen, menurut sebuah studi dari Biro Perencanaan Sentral Belanda. Menurut studi lain, pengeluaran uang pemerintah sebagai persentase dari pendapatan nasional pada tahun 1900 adalah 10 persen dan pada tahun 2002 menjadi 52 persen. Jumlah undang-undang dan peraturan di Belanda juga telah berkembang dengan pesat. Jumlah undang-undang yang diresmikan antara tahun 1980 dan 2004 meningkat sebesar 72 persen, menurut sebuah studi oleh Pusat Riset Ilmiah dan Dokumentasi Departemen Kehakiman Belanda. Pada tahun 2004 Belanda memiliki total 12.000 hukum dan peraturan, yang mengandung lebih dari 140.000 ayat. Satu masalah dengan semua undang-undang ini adalah bahwa mereka cenderung untuk saling memperkuat. Dengan kata lain, satu aturan mengarah ke yang lain. Misalnya, jika Anda memiliki sistem asuransi perawatan kesehatan yang ditetapkan oleh negara, pemerintah akan cenderung untuk mencoba memaksa orang-orang untuk mengikuti gaya hidup yang 47

(diduga) sehat. Bagaimanapun juga dikatakan bahwa 'kita’ semua membayar biaya kedokteran yang tinggi karena banyak orang yang tidak hidup sehat. Ini benar, tetapi hanya karena pemerintah telah menempatkan sistem kolektif. Jenis fasisme kesehatan ini biasa bagi negara-negara demokratis dan kini secara rutin diterima oleh kebanyakan orang. Mereka berpikir adalah normal apabila pemerintah memutuskan bahwa mereka seharusnya tidak makan makanan berlemak atau bergula, bahwa mereka seharusnya tidak merokok, bahwa mereka seharusnya mengenakan helm atau sabuk pengaman, dan sebagainya. Tentu saja semua ini adalah pelanggaran kebebasan perorangan secara langsung.

Sebenarnya, pada intinya, demokrasi adalah ideologi totaliter, meskipun tidak se-ekstrim nazisme, fasisme atau komunisme.

Dikatakan bahwa sejak puluhan tahun yang lalu kebebasan sudah begitu maju di sejumlah sektor. Di negara-negara barat banyak perusahaan televisi swasta ('komersial') yang telah mematahkan monopoli stasiun penyiaran nasional, jam operasional toko telah diperpanjang, lalu lintas udara dideregulasi, pasar telekomunikasi telah dibebaskan, dan di banyak negara wajib militer dihapuskan. Namun, banyak dari prestasi ini harus direbut dari tangan politisi demokratis. Dalam banyak kasus, perubahan ini tidak bisa dihentikan oleh politisi, karena perubahan ini adalah hasil dari perkembangan teknologi (seperti pada sektor media atau pada sektor telekomunikasi) atau karena persaingan dengan negara-negara lain (seperti dalam kasus deregulasi penerbangan). Perubahanperubahan ini dapat dibandingkan dengan runtuhnya komunisme di Uni Soviet. Itu tidak terjadi karena pihak yang berkuasa ingin menyerahkan kekuasaannya dengan sukarela, tetapi karena pihak yang berkuasa tidak punya pilihan - karena sistemnya telah rusak dan tidak dapat diperbaiki. Dengan cara yang sama politisi demokrasi kita sering harus menyerahkan sebagian dari kekuasaan mereka.

48

Tapi politisi kita biasanya berhasil memulihkan kehilangannya dengan sigap. Misalnya, kebebasan di internet yang semakin dibatasi oleh campur tangan pemerintah. Kebebasan berbicara yang terkikis oleh hukum anti-diskriminasi. Hak kekayaan intelektual (paten dan hak cipta) digunakan untuk membatasi kebebasan produsen dan konsumen. Pembebasan pasar biasanya disertai dengan pembentukan birokrasi baru yang dimaksudkan untuk mengatur pasar baru tersebut. Badanbadan birokrasi ini kemudian cenderung bertumbuh menjadi semakin besar dan menciptakan aturan yang lebih banyak lagi. Di Belanda, bidang ekonomi seperti energi dan telekomunikasi memang diliberalisasi (dibebaskan), tetapi pada saat yang sama lembaga birokrasi baru didirikan - enam lembaga birokrasi dalam sepuluh tahun terakhir ini. Di AS, menurut para peneliti dari Universitas Virginia, biaya peraturan federal dari tahun 2003 ke 2008 naik 3% ke $ 1.750.000.000.000 per tahunnya, atau 12% dari PDB. Setelah tahun 2008, muncul gelombang peraturan-peraturan baru untuk pasar keuangan, industri minyak, industri makanan dan tanpa diragukan untuk banyak sektor usaha lainnya. Di Eropa, bisnis dan rumah tangga tidak hanya harus berurusan dengan pemerintah nasional mereka, mereka juga harus menderita lapisan peraturan-peraturan tambahan dari Uni Eropa di Brussels. Dan padahal pada tahun 1990-an tema pembebasan merupakan segalanya di Brussels, tren pada saat ini malah sebaliknya: semakin menuju ke arah (re-) regulasi (bertambahnya peraturan). Singkatnya, dalam prakteknya demokrasi tidak netral secara politik. Sistem ini memang bersifat kolektif dan mengakibatkan intervensi (campur tangan) pemerintah yang terus bertambah dan mengurangi kebebasan perorangan. Hal ini terjadi karena rakyat terus menuntut berbagai hal dari pemerintah namun ingin biayanya dibayar oleh orang lain. Sebenarnya, pada intinya, demokrasi adalah ideologi totaliter, meskipun tidak se-ekstrim nazisme, fasisme atau komunisme. Pada prinsipnya, tidak ada kebebasan yang dihormati secara 49

tetap dalam demokrasi, setiap bidang kehidupan perorangan bisa diatur oleh kendali pemerintah. Pada akhirnya, kaum minoritas hanya bisa berharap belas kasihan dari apapun yang menjadi keinginan mayoritas. Bahkan jika demokrasi memiliki konstitusi (UUD) yang membatasi kekuasaan pemerintah, konstitusi ini juga dapat diganti oleh mayoritas. Satu-satunya hak dasar yang Anda miliki dalam demokrasi, selain menjadi calon untuk menjabat di pemerintahan, adalah hak untuk memilih partai politik. Dengan suara Anda yang satu itu Anda menyerahkan kemandirian dan kebebasan Anda untuk kehendak mayoritas. Kebebasan nyata yang sesungguhnya adalah hak untuk memilih tidak berpartisipasi dalam sistem demokrasi dan hak memilih untuk tidak harus ikutan membayar untuk itu semua. Sebagai konsumen, Anda tidak memiliki kebebasan jika Anda dipaksa untuk membeli sebuah pesawat TV dari pilihan merek yang disediakan, tidak peduli berapapun banyaknya merek yang disediakan. Anda hanya betul-betul bebas kalau Anda juga bisa memutuskan untuk tidak membeli pesawat TV. Dalam demokrasi Anda harus membeli apa yang dipilih oleh mayoritas – tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak.

50

Mitos 5: Demokrasi mengakibatkan kemakmuran Banyak negara demokratis yang makmur dan karenanya orang sering berpikir bahwa demokrasi diperlukan untuk mencapai kemakmuran. Kenyataannya adalah sebaliknya. Demokrasi tidak mengakibatkan kemakmuran, demokrasi menghancurkan kekayaan. Memang benar banyak negara demokrasi barat yang makmur. Namun di bagian lain dari bumi ini korelasi/hubungan tersebut tidak terlihat. Singapura, Hong Kong dan sejumlah negara Arab makmur dan mereka bukan negara demokratis. Banyak negara di Afrika dan Amerika Latin yang demokratis, tetapi tidak makmur, kecuali untuk sebagian kecil kaum elite. Negaranegara demokratis barat makmur bukan karena sistem demokrasinya. Kemakmuran itu mereka peroleh dari tradisi kebebasan (liberalisme) yang merupakan ciri khas mereka. Karena tradisi itu ekonomi negara-negara tersebut belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Namun tradisi ini terus melemah karena demokrasi. Sektor swasta semakin terkikis, sebuah proses yang mengancam kemakmuran yang telah dibangun di negara-negara barat itu selama berabad-abad. Dalam demokrasi warga didorong untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain - atau untuk melimpahkan beban mereka kepada orang lain.

Kemakmuran akan tercapai apabila hak-hak individu dilindungi secara memadai - terutama hak milik. Dengan kata lain, kekayaan akan ada dimanapun bila orang dapat memiliki buah dari pekerjaan mereka. Dalam keadaan yang seperti itu orang-orang akan termotivasi untuk bekerja keras, mengambil risiko dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Sebaliknya, jika orang dipaksa untuk menyerahkan hasil kerja mereka kepada Negara - yang mana merupakan sebagian dari 51

masalah dalam demokrasi – mereka akan kurang termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Selain itu, Negara pasti akan menggunakan sumber daya secara tidak efisien. Bagaimanapun juga pemerintah demokratis tidak harus bekerja untuk mendapatkan sumber daya tersebut - dan pemerintah memiliki tujuan yang sangat berbeda dari tujuan orang-orang yang memproduksinya. Bagaimana cara kerjanya dalam demokrasi? Anda dapat membandingkannya dengan sebuah kelompok yang terdiri dari sepuluh orang makan malam di sebuah restoran dan sebelumnya telah memutuskan untuk membagi tagihan secara merata. Karena 90 persen dari tagihan akan dibayar oleh orang lain, setiap orang termotivasi untuk memesan hidangan mahal, yang mana tidak akan terpikirkan jika setiap orang harus membayar tagihannya sendiri. Sebaliknya, karena apabila satu orang berhemat manfaatnya hanyalah 10 persen, tidak ada motivasi untuk hemat. Hasilnya adalah bahwa tagihan akhir akan menjadi jauh lebih tinggi dari apabila setiap orang membayar hanya untuk dirinya sendiri. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai “tragedi milik bersama”. ‘Milik bersama’ adalah sebidang tanah yang dimiliki dan digunakan oleh beberapa petani. Para petani yang berbagi tanah itu termotivasi untuk membiarkan sapi mereka merumput sebanyak mungkin (dengan mengorbankan petani lain), dan tidak ada motivasi untuk memindahkan sapi mereka pada waktunya (karena khawatir rumput akan habis dimakan oleh ternak dari petani lain). Jadi, karena padang rumput itu dimiliki oleh semua dan karena itu bukan milik seorangpun, hasilnya adalah penggembalaan ternak yang berlebihan. Demokrasi bekerja dengan cara yang sama. Warga didorong untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain - atau untuk meneruskan beban mereka kepada orang lain. Orang memilih partai politik yang memaksa orang lain untuk menanggung biaya untuk keinginan pribadi mereka (pendidikan gratis, tunjangan kesejahteraan yang lebih tinggi, subsidi untuk perawatan anak, pembangunan jalan raya, dan 52

sebagainya). Dalam contoh kasus makan malam di atas, kemungkinan hasilnya akan menjadi sangat buruk tidak begitu besar karena dalam kelompok yang kecil, orang dibatasi oleh kontrol sosial, tetapi dalam demokrasi dengan jutaan pemilih kontrol sosial ini tidak bekerja. Politisi terpilih untuk memanipulasi sistem ini. Mereka mengelola sumber daya 'umum'. Mereka tidak memiliki sumber daya itu, oleh sebab itu mereka tidak harus hemat. Sebaliknya, mereka memiliki motivasi untuk menghabiskan sumber daya umum sebanyak mungkin, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dan membiarkan penerus mereka membayar tagihannya. Ini terjadi karena para politisi harus menyenangkan para pemilih. Ini lebih penting bagi mereka daripada kepentingan negara dalam jangka panjang. Hasilnya adalah ketidakefisienan dan pemborosan. Para politisi tidak hanya sangat tergoda untuk mengeluarkan terlalu banyak uang, mereka juga memiliki motivasi untuk mengambil sebanyak mungkin untuk diri mereka sendiri selama mereka dapat mengelola 'dana publik'. Ini terjadi karena setelah periode legislatif/masa jabatan mereka, mereka tidak bisa memperkaya diri lagi dengan begitu mudahnya. Sistem ini merupakan bencana bagi perekonomian. Orang belum menyadari sepenuhnya sebesar apa bencana yang ada. Kita tetap harus membayar tagihan dari berlebihannya pengeluaran pemerintahan demokratis kita. Utang pemerintah yang sangat besar adalah hasil dari defisit anggaran yang besar - tidak secara kebetulan - hampir semua negara demokrasi menderita masalah yang sama. Di Amerika Serikat pengeluaran demokratis sudah jauh di luar kendali hingga utang nasionalnya sekarang lebih dari $ 14.000 miliar, sekitar $ 50.000 per kapita. Sebagian besar negara Eropa ada di kondisi yang sama. Utang nasional Belanda naik menjadi € 380.000.000.000 pada akhir 2010 atau hampir € 25.000 per kapita. Suatu saat utang ini harus dibayar oleh wajib pajak. Sekarang saja wajib pajak sudah harus membayar banyak 53

hanya untuk bunga dari utang itu. Di Belanda bunga atas utang nasional sebesar sekitar € 22 miliar pada 2009, lebih dari dana yang dihabiskan pada pertahanan dan infrastruktur. Semua ini adalah murni buang-buang uang, sebagai hasil dari pemborosan uang wajib pajak di masa lalu. Tapi kebusukan tersebut merajalela lebih dalam lagi. Para politisi demokrasi kita tidak hanya mengumpulkan pajak yang kemudian mereka buang-buang dan boroskan, mereka juga berhasil mengamankan hak untuk mengontrol sistem keuangan kita - uang kita. Melalui bank sentral seperti Federal Reserve di AS dan Bank Sentral Eropa pemerintahan demokratis kita menentukan apa yang merupakan uang, berapa banyak uang yang akan dibuat dan disuntikkan ke dalam perekonomian dan seberapa tinggi tingkat suku bunga. Selain itu, mereka telah menceraikan hubungan di antara uang kertas dan nilai-nilai yang mendasarinya, seperti emas. Seluruh sistem keuangan kita - termasuk seluruh tabungan kita dan dana pensiun, semua uang yang kita pikir kita miliki didasarkan pada uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara. Keuntungan dari sistem ini bagi pemerintah kita terlihat jelas. Mereka memiliki 'keran uang' yang dapat dihidupkan kapanpun mereka mau. Tidak pernah ada monarki absolut di masa lalu yang memiliki sesuatu seperti itu! Pemimpin Demokratik bisa 'memompa' ekonomi (dan mengisi pundipundi mereka sendiri) jika mereka ingin meningkatkan popularitas mereka. Mereka melakukan hal ini melalui Bank Sentral, yang pada gilirannya akan menggunakan bank-bank swasta untuk melaksanakan proses pengeluaran uang. Sistem ini dirancang sedemikian rupa sehingga bank swasta diberikan izin khusus untuk meminjamkan kelipatan dari uang deposito klien mereka (pecahan cadangan perbankan, “fractional reserve banking”). Dengan demikian, melalui berbagai trik, semakin banyak uang kertas atau uang elektronik disuntikkan ke dalam perekonomian. Sistem ini memiliki beberapa dampak negatif. Pertama, nilai uang menurun. Proses ini telah berlangsung selama satu abad. 54

Dolar AS telah kehilangan 95 persen dari nilainya sejak sistem Federal Reserve diciptakan pada tahun 1913. Itulah sebabnya kita sebagai warga negara melihat harga produk-produk dan layanan jasa terus bertambah mahal. Dalam pasar yang benarbenar bebas harga-harga cenderung untuk turun terus sebagai akibat dari peningkatan produktivitas dan persaingan produsen. Tetapi dalam sistem kita yang dimainkan pemerintah, di mana jumlah uang yang beredar terus meningkat, semua harga selalu naik. Beberapa orang mengambil manfaat dari sistem ini (misalnya orang-orang yang memiliki hutang besar, seperti pemerintah sendiri), Sisanya menderita karena sistem tersebut, misalnya orang-orang yang hidup dengan pensiun tetap atau yang memiliki tabungan. Dampak negatif kedua adalah dengan semua uang yang dipompa ke dalam perekonomian, perkembangan ekonomi yang palsu muncul satu-persatu. Oleh karena itu kita bisa lihat perkembangan properti, perkembangan komoditas, perkembangan pasar saham. Tapi semua mukjizat ini didasarkan pada udara panas - semua perkembangan ekonomi berubah menjadi gelembung yang akan meletus pada akhirnya. Perkembangan palsu ini terjadi hanya karena pasarnya dibanjiri dengan kredit yang mudah dan semua orang dapat berutang dengan gampang. Tapi pesta-pesta ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ketika telah menjadi jelas bahwa utang-utang ini tidak dapat dilunasi, gelembungnya meletus. Begitulah terjadinya resesi/krisis ekonomi. Pihak berwenang biasanya menanggapi resesi dengan cara yang sudah diduga akan dilakukan oleh politisi demokratis, yaitu dengan menciptakan uang buatan lebih banyak lagi dan memompa jumlah uang yang semakin besar ke dalam perekonomian (sambil mereka tentu saja menyalahkan 'pasar bebas' atau 'spekulan' untuk krisisnya). Mereka melakukannya karena ini diharapkan oleh pemilih. Para pemilih menginginkan pestanya dilanjutkan selama mungkin - dan para politisi biasanya memenuhi keinginan para pemilih karena politisi ingin terpilih kembali. Penulis dan politikus Amerika Benjamin Franklin sudah melihat masalah ini pada 55

awal abad ke-18. "Ketika masyarakat sadar bahwa mereka dapat memilih sendiri uang seperti apa yang mereka mau, ini akan menjadi kabar berakhirnya republik," tulisnya. Menghidupkan mesin cetak biasanya menyediakan hiburan tapi selalu sementara saja. Sepertinya sekarang kita telah mencapai titik di mana gelembung baru tidak dapat dibuat tanpa merusak semua sistem yang ada. Pihak berwenang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika mereka terus mencetak uang, mereka menjalankan risiko hiperinflasi (inflasi berarti nilai uang turun), seperti pada tahun 1920 di Jerman atau 1965 di Indonesia atau lebih baru-baru ini di Zimbabwe. Para politikus tidak berani untuk berhenti meningkatkan perekonomian, karena itu akan menjerumuskan ekonomi ke resesi dan para pemilih tidak menyukai resesi. Singkatnya, sistem ini tampaknya ada di jalan buntu. Pemerintah tidak bisa mempertahankan ilusi yang mereka ciptakan, tetapi mereka juga tidak bisa membiarkan ilusi tersebut pergi. Jadi kita melihat bahwa demokrasi tidak mengakibatkan kemakmuran, tetapi inflasi yang tidak ada ujungnya dan resesi, dan semua ketidakpastian dan ketidakstabilan yang datang dengannya. Apa alternatifnya? Solusi untuk borosnya anggaran belanja demokratis adalah dengan mengembalikan rasa hormat terhadap hak milik pribadi. Jika semua petani memiliki bagian tanah mereka sendiri, mereka akan memastikan penggembalaan ternak yang berlebihan tidak terjadi. Jika semua warga dapat menjaga hasil kerja mereka sendiri, mereka akan memastikan bahwa sumber daya mereka tidak sia-sia. Ini juga berarti bahwa sistem keuangan harus dibebaskan dari tangan politisi. Sistem moneter, sama seperti kegiatan ekonomi lainnya, harus kembali menjadi bagian dari pasar bebas. Setiap orang harus bisa menciptakan uang mereka sendiri atau menerima uang dalam bentuk apapun yang mereka sukai. Maka mekanisme pasar bebas akan memastikan bahwa tidak ada gelembung ekonomi yang diciptakan lagi - setidaknya 56

bukan dalam ukuran yang kita alami karena manipulasi pemerintah dengan sistem keuangan kita. Bagi banyak orang, sistem moneter pasar bebas mungkin terdengar menakutkan. Tetapi secara historis itu lebih merupakan kebiasaan daripada pengecualian. Dan kita harus menyadari bahwa kemakmuran kita---kekayaan fantastis yang saat ini kita nikmati---pada dasarnya tanpa terkecuali terdiri dari apa yang kita hasilkan secara bersama-sama sebagai warga negara produktif, dalam bentuk barang nyata dan jasa. Tidak lebih, tidak kurang. Semua trik dan ilusi pemerintahan demokratis kita dengan uang kertasnya tidak dapat mengubah fakta ini.

57

Mitos 6: Demokrasi diperlukan untuk menjamin distribusi kekayaan yang adil dan membantu masyarakat miskin Tapi bukankah demokrasi diperlukan untuk menjamin pembagian kekayaan yang adil? Politisi sering berbicara tentang solidaritas dan pembagian yang adil, tapi seberapa adil rencana-rencana mereka sebenarnya? Pertama, sebelum kekayaan dapat didistribusikan, kekayaan harus diproduksi. Subsidi dan layanan pemerintah tidak gratis, meskipun banyak orang tampaknya berpikir begitu. Kira-kira setengah dari apa yang diperoleh oleh orang-orang yang produktif, diambil dan kemudian didistribusikan oleh pemerintah. Anggap saja bahwa bahwa negara harus mendistribusikan kekayaan di antara rakyat, masih ada pertanyaan apakah sistem demokrasi dapat mengarah kepada distribusi yang adil. Apakah uang itu diberikan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkannya? Seandainya saja itu benar. Kebanyakan hibah dan subsidi diberikan ke kelompok-kelompok kepentingan. Misalnya, dua-perlima dari anggaran Uni Eropa dihabiskan untuk subsidi pertanian. Para pelobi melancarkan perjuangan tanpa akhir untuk hibah, hak istimewa dan kontrak. Semua orang ingin makan dari palung di mana dana ‘publik’ disimpan. Dalam sistem ini, parasitisme, pilih kasih dan ketergantungan digalakkan, sedangkan tanggung jawab individu dan kemandirian dihalangi. Beberapa kelompok kepentingan khusus yang sebenarnya berkecukupan (tidak miskin) dan bukan termasuk kaum yang kurang beruntung mendapatkan manfaat dari pengaturan ini, mereka adalah: lembaga bantuan pembangunan negara miskin, bank-bank, perusahaan besar, petani, stasiun penyiaran publik, organisasi lingkungan, lembaga kebudayaan. Mereka bisa mendapatkan miliaran dalam bentuk hibah dan subsidi karena mereka memiliki koneksi langsung ke kekuasaan politik. Pengeruk keuntungan paling besar tentu saja adalah PNS yang menjalankan sistem ini. Mereka memastikan bahwa mereka sangat diperlukan dan memberi gaji yang besar kepada diri mereka sendiri. 58

Kelompok kepentingan khusus tidak hanya mendapatkan keuntungan dari kemurahan pemerintah, tetapi mereka juga tahu cara mempengaruhi undang-undang untuk menguntungkan diri mereka dengan mengorbankan seluruh masyarakat. Banyak sekali contoh tentang hal ini. Pikirkan pembatasan impor dan kuota yang menguntungkan sektor pertanian tetapi meningkatkan harga pangan. Atau serikat buruh yang, bersama dengan politisi, menetapkan upah gaji minimum (UMR) yang tinggi, sehingga membatasi persaingan di pasar tenaga kerja. Ini mengorbankan kaum yang kurang berpendidikan, mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena terlalu mahal bagi perusahaan untuk bisa mempekerjakan dan membayar mereka (akibat gaji minimum).

Para pelobi melancarkan perjuangan tanpa akhir untuk hibah, hak istimewa dan kontrak. Semua orang ingin makan dari palung di mana dana ‘publik’ disimpan.

Contoh lain adalah hukum perizinan yang merupakan cara cerdas untuk mengalahkan pesaing. Apoteker menggunakan hukum perizinan untuk memblokir persaingan dari toko obat dan pemasok dari internet. Profesi medis mencegah persaingan dari penyedia layanan kesehatan yang 'tidak punya izin'. Sebuah contoh terkait adalah sistem paten dan hak cipta yang diberikan pemerintah dan yang digunakan perusahaan, misalnya industri farmasi dan industri hiburan, untuk mempersulit kemunculan persaing baru. Tapi bukankah para pemilih bisa berontak menentang manfaat khusus dan perlakuan spesial yang dinikmati kelompokkelompok lobi? Dalam teori ini bisa saja terjadi. Tapi dalam prakteknya jarang terjadi, karena kelompok kepentingan menikmati manfaat yang jauh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung satu orang anggota masyarakat. Misalnya, jika satu kilogram gula dibuat lebih mahal lima ribu rupiah karena 59

bea masuk, ini bisa jadi sangat menguntungkan bagi produsen gula dalam negeri (dan pemerintahnya), tetapi untuk konsumen sebagai individu hal itu tidak layak untuk diproteskan. Jadi, kelompok kepentingan sangat termotivasi untuk melestarikan manfaat khusus itu, sementara masyarakat (pemilih) terlalu sibuk untuk repot-repot protes mengenainya. Kebanyakan orang bahkan mungkin tidak menyadari keberadaan transaksi-transaksi manis yang menguntungkan kelompok kepentingan khusus ini. Namun demikian, semua transaksi tersebut bila dijumlah mengakibatkan biaya besar dan dengan demikian standar hidup yang lebih rendah - bagi kita semua yang tidak memiliki pelobi yang berkerja untuk kita di Jakarta atau ibu kota lainnya. Dengan demikian politik demokrasi tanpa bisa dihindari akan merosot menjadi mesin redistribusi di mana kelompok yang paling berpengaruh dan paling terorganisir mendapat keuntungan dengan mengorbankan kita semua. Dan sangat jelas bahwa sistem ini bekerja dua arah; kelompok lobi membalas budi atas keuntungan yang mereka dapatkan dengan menjadi sponsor kampanye politik. Di negara asal penulis, Belanda, yang dapat dianggap negara kesejahteraan demokratis khas Eropa, Biro Perencanaan Sosial dan Budaya (sebuah badan pemerintah) dalam laporan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2011 menyimpulkan bahwa kelompok berpenghasilan menengah hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari tunjangan pemerintah dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh kedua kelompok yang pendapatannya lebih rendah dan lebih tinggi. Bahkan, para peneliti menemukan bahwa kelompok dengan pendapatan tertinggilah yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari tunjangan pemerintah! Penelitian mereka hanya bisa diterapkan pada tahun 2007, tetapi tidak ada alasan untuk menganggap bahwa hasilnya akan berbeda di tahun-tahun lainnya. Di Belanda, kelompok dengan pendapatan yang tinggi mendapatkan keuntungan terutama dari subsidi untuk pendidikan tingkat universitas, perawatan anak, dan seni. 60

Banyak orang takut apabila pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi umum, perumahan, dan sebagainya, dilepaskan kepada 'kekuatan pasar bebas', orang miskin tidak akan mampu membayar layanan ini. Tapi pasar bebas sesungguhnya benar-benar melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengurus masyarakat miskin. Misalnya, supermarket yang menyediakan kebutuhan kita yang paling penting dalam hidup yaitu makanan. Mereka memberikan produk berkualitas tinggi, dengan harga rendah, dan tersedia banyak pilihan. Melalui inovasi dan kompetisi, pasar bebas telah memungkinkan kelompok berpendapatan rendah seperti buruh dan mahasiswa untuk bisa menikmati barang-barang seperti kendaraan bermotor, komputer pribadi, telepon seluler, dan perjalanan dengan pesawat terbang yang sebelumnya hanya dapat dinikmati oleh orang kaya. Jika perawatan untuk lansia diselenggarakan seperti supermarket, tanpa intervensi/campur tangan negara, bukankah kita akan melihat hasil yang sama? Dengan demikian lansia dan kerabat mereka akan menentukan layanan yang mereka butuhkan dan harganya. Mereka akan lebih memiliki kontrol atas perawatan yang diterima mereka dan berapa mereka membayar untuk itu. Bukankah kualitas akan menurun jika negara tidak campur tangan lagi dengan sekolah (pendidikan), rumah sakit dan sektor perawatan? Justru sebaliknya. Seperti apakah kualitas makanan di toko-toko apabila itu diurus oleh pemerintah seperti halnya sekolah umum? Kita tidak bisa mengharapkan sejumlah kecil ‘pakar’ di Jakarta dapat mengelola sektor besar dan kompleks seperti pendidikan dan kesehatan dengan efektif. Dengan reformasi-reformasi mereka yang tak berujung, fatwa-fatwa, komite-komite, komisi-komisi, dokumendokumen, arahan-arahan, pedoman-pedoman, dan pengurangan-pengurangan mereka pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa selain birokrasi yang semakin banyak. Para pakar sesungguhnya ada di sekolah dan di rumah sakit. Merekalah yang paling mengerti bidang keahlian mereka. Merekalah yang paling mampu untuk mengatur lembaga mereka secara efisien. Dan jika mereka tidak melakukannya 61

dengan baik, mereka tidak akan bertahan dalam pasar bebas. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan tanpa campur tangan pemerintah akan terus naik bukannya menurun. Birokrasi, daftar tunggu dan ruang kelas sekolah yang penuh sesak akan lenyap. Sama seperti sangat sedikit supermarket yang kotor dan memiliki makanan yang buruk, atau toko kacamata yang membiarkan konsumennya menunggu selama setengah tahun, di pasar bebas mereka tidak akan bertahan. Tentu saja akan selalu ada beberapa orang yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, yang membutuhkan bantuan. Tapi tidak perlu untuk membangun mesin redistribusi besar-besaran dari sistem demokrasi kita untuk membantu mereka. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga swasta dan amal - atau oleh siapapun yang ingin membantu. Anggapan bahwa kita perlu demokrasi untuk membantu orang yang miskin dan kurang beruntung merupakan selubung untuk menutupi pihak-pihak dengan kepentingan pribadi yang mendapatkan keuntungan dari mesin redistribusi tersebut.

62

Mitos 7: Untuk bisa hidup bersama dalam harmoni diperlukan demokrasi Kita sering berpikir bahwa konflik dapat dihindari dengan pengambilan keputusan secara demokratis. Jika semua orang hanya mengikuti keinginannya sendiri, kita tidak bisa hidup bersama dalam damai, begitulah argumennya. Hal ini mungkin benar ketika sekelompok orang harus memutuskan apakah hendak pergi ke bioskop atau ke pantai. Tapi kebanyakan pertanyaan sebenarnya tidak perlu diputuskan secara demokratis. Bahkan, pengambilan keputusan secara demokratislah yang sering menimbulkan konflik. Ini terjadi karena semua jenis masalah-masalah pribadi dan sosial berubah menjadi masalah kolektif dalam demokrasi. Dengan memaksa orang untuk mematuhi keputusan yang demokratis, demokrasi jadi mengarah ke permusuhan ketimbang hubungan yang harmonis antara manusia.

Anggap saja kita secara demokratis memutuskan berapa banyak dan jenis roti apa yang dipanggang setiap harinya? Ini akan menyebabkan lobi tak berujung, kampanye, perdebatan, rapat dan pertemuan tidak penting serta demo.

Misalnya, yang diputuskan secara 'demokratis' adalah apa yang harus diajarkan ke anak-anak di sekolah, berapa banyak uang dihabiskan untuk perawatan lansia, berapa banyak bantuan diberikan kepada dunia ketiga, apakah merokok di restoran diperbolehkan, stasiun TV yang mana yang disubsidi, apakah perawatan medis termasuk dalam asuransi kesehatan, berapa harga sewa seharusnya, apakah perempuan diperbolehkan untuk memakai jilbab (di negara-negara barat), obat yang mana yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan sebagainya. Semua keputusan ini membuat konflik dan ketegangan. Konflik-konflik ini dengan mudah dapat dihindari. Biarkanlah masyarakat membuat pilihan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas akibatnya. 63

Misalnya kita secara demokratis memutuskan berapa banyak dan jenis roti yang mana dipanggang setiap harinya? Ini akan menyebabkan lobi tak berujung, kampanye, perdebatan, rapat dan pertemuan tidak penting serta demo. Para pendukung roti tawar biasa akan menganggap pendukung roti gandum sebagai musuh politik mereka. Jika pendukung roti gandum mendapatkan suara mayoritas, semua subsidi roti akan diberikan ke roti gandum dan roti tawar biasa bahkan mungkin akan dilarang. Dan tentu saja sebaliknya. Demokrasi adalah seperti sebuah bus yang penuh dengan orang-orang yang harus memutuskan secara bersama-sama ke mana pengemudi akan membawa mereka. Sebagian ingin ke Jakarta, sebagian ingin ke Bandung, ada juga yang ingin ke Cirebon dan sisanya ingin pergi ke ribuan arah lain lagi. Akhirnya bus ini akan tiba di tempat yang tidak dinginkan oleh kebanyakan orang. Bahkan jika pengemudi tidak memiliki kepentingan pribadi dan mendengarkan dengan seksama apa yang penumpang-penumpangnya inginkan, ia tidak pernah akan bisa memuaskan semua keinginan mereka. Dia hanya memiliki satu bus dan keinginan orang-orang di dalam bus itu hampir sebanyak jumlah penumpang yang ada. Ini juga alasan mengapa pendatang baru dalam politik yang pada awalnya dianggap sebagai penyelamat pada akhirnya selalu mengecewakan rakyat. Tidak ada politisi yang dapat mencapai hal yang mustahil. "Ya, kita mampu” (“Yes, we can” adalah slogan kampanye Obama di AS) pada akhirnya selalu menjadi ‘’kita tidak mampu“ (“No, we cannot“). Orang yang paling bijaksana di dunia ini sekalipun tidak dapat memenuhi keinginan-keinginan yang berbeda. Bukan kebetulan bahwa diskusi politik antara orang-orang sering begitu emosional. Bahkan banyak orang tidak suka membicarakan politik pada pertemuan sosial dengan kerabat dan sahabat. Ini karena mereka biasanya memiliki pendapat yang sangat berbeda tentang 'bagaimana hidupnya seharusnya' 64

dan dalam demokrasi pendapat-pendapat ini entah bagaimana harus dirembukan dan dimufakatkan. Solusi untuk masalah bus di atas sederhana saja. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri hendak pergi ke mana dan dengan siapa. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri bagaimana mereka ingin hidup, biarkanlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, membentuk kelompok mereka sendiri. Biarkanlah mereka memutuskan sendiri apa yang mereka ingin lakukan dengan tubuh, pikiran dan uang mereka. Banyak 'masalah' politik kita akan menghilang seperti disulap.

Namun, dalam sebuah demokrasi, sebaliknya terjadi hal yang sangat berlawanan. Sistem ini memaksa orang-orang untuk mengubah pilihan mereka masing-masing menjadi tujuan kolektif (bersama) yang harus diikuti oleh setiap orang. Dengan demikian orang-orang yang ingin pergi ke tempat X terdorong untuk memaksa orang lain untuk ikut ke tujuan yang sama. Salah satu akibat dari sistem demokrasi yang sangat disayangkan adalah bahwa orang-orang dipaksa untuk membentuk kelompok yang tentu akan berkonflik dengan 65

kelompok lain. Ini terjadi karena hanya ketika Anda menjadi anggota di kelompok yang cukup besar (atau sebuah kelompok pemilih) Anda mungkin dapat mengutarakan ideide Anda dan membuatnya menjadi hukum negara. Dengan demikian, orang tua menjadi musuh orang muda, petani menjadi musuh penduduk kota, pendatang menjadi musuh warga, Kristen menjadi musuh Muslim, orang religius menjadi musuh orang ateis, pemilik perusahaan menjadi musuh karyawan, dan sebagainya. Semakin besar perbedaan diantara orang-orang, hubungan akan menjadi lebih tajam. Ketika satu kelompok percaya bahwa homoseksualitas adalah sebuah dosa dan kelompok lain ingin pengertian mengenai homoseksualitas dan kaum gay diajarkan di sekolah dan menjadi materi pendidikan untuk mencegah diskriminasi, mereka pasti akan berbenturan.

Solidaritas paksa benar-benar sebuah kontradiksi. Solidaritas untuk menjadi nyata membutuhkan tindakan sukarela.

Hampir semua orang memahami bahwa kebebasan beragama yang berkembang berabad-abad yang lalu adalah gagasan yang masuk akal dan mengurangi ketegangan sosial antara kelompok-kelompok agama. Umat Katolik tidak bisa memaksa orang Protestan untuk mengikuti cara hidup mereka lagi, atau sebaliknya. Tetapi saat ini hanya sedikit tampaknya orang yang memahami bahwa ketegangan muncul ketika, melalui sistem demokrasi kita, karyawan dapat menentukan cara bagaimana pemilik bisnis (pengusaha) menjalankan bisnisnya, lansia dapat memaksa orang muda untuk membayar pensiun mereka, bank dapat memaksa warga untuk membayar biaya investasi mereka yang salah, orang yang tergila-gila dengan makanan sehat dapat memaksakan ide-ide mereka ke dalam mulut orang lain, dan sebagainya. Juga sangat bermanfaat untuk menyajikan kelompok Anda sebagai kaum yang lemah, atau kurang beruntung, atau kehilangan haknya, atau didiskriminasi. Semua itu akan 66

membantu Anda untuk mendapatkan tunjangan pemerintah, dan pemerintah akan memiliki alasan untuk membenarkan keberadaan bantuan tersebut dan untuk membagikannya atas nama 'keadilan sosial'. Seperti yang dikatakan seorang penulis Amerika H.L. Mencken, "Apa yang dinilai orang-orang di dunia ini bukanlah hak, tetapi hak istimewa (manfaat)". Ini berlaku untuk banyak kelompok dalam masyarakat dan cukup terlihat dalam demokrasi. Dulu perempuan-perempuan, orang-orang kulit hitam dan kaum homoseksual berjuang untuk kebebasan dan keadilan, kini perwakilan mereka lebih sering menuntut hak istimewa atau manfaat seperti kuota (misalkan dalam persentase tertentu harus ada posisi manager untuk kaum tersebut), hak istimewa untuk kaum minoritas (affirmative action) dan hukum anti-diskriminasi yang membatasi kebebasan berbicara. Semua ini disebut “hak” tetapi karena hak-hak ini berlaku hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, hak-hak ini sebenarnya adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kelompok terkait. Hak yang nyata, seperti hak untuk memiliki kebebasan berbicara, berlaku untuk semua orang. Keistimewaan hanya berlaku untuk kelompok tertentu dan tergantung pada kekuatan yang mereka miliki karena hanya hak ini hanya dapat diberikan melalui pemaksaan kepada orang lain untuk membayarnya. Taktik lain untuk mendapatkan bantuan atau hak istimewa dari sistem demokrasi adalah dengan menyajikan misi Anda sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan masyarakat dari beberapa jenis bencana. Jika kita tidak menyelamatkan iklim, atau euro, atau bank, masyarakat akan hancur, kekacauan terjadi dan jutaan orang akan menderita. H.L. Mencken yang juga melihat tipu muslihat ini berkata, "Dorongan untuk menyelamatkan umat manusia hampir selalu menjadi sebuah alasan palsu bagi dorongan untuk memerintah". Perhatikanlah bahwa dalam demokrasi orang-orang tidak harus memakai uang mereka sendiri untuk menanggung akibat 67

dari ide-ide mereka. Mereka dapat membela imigran ilegal jika mereka tinggal di tempat di mana mereka tidak terganggu oleh para imigran ini. Mereka bisa mendukung subsidi untuk orkestra atau museum karena mereka sendiri tidak akan mau membeli tiket yang mahal, karenanya lebih baik apabila biaya subsidi ditanggung oleh orang lain. Orang-orang seperti ini bahkan sering menampilkan sikap moral yang superior (mereka pura-pura peduli tentang masyarakat). Pendukung subsidi seni menyatakan, "Kami tidak ingin melepaskan seni ke pasar bebas". Sebenarnya yang ia maksudkan adalah ia tidak menginginkan itu dan bahwa dia pikir seluruh masyarakat harus membayar biaya subsidi untuk keinginannya itu. 'Kita' adalah kata yang paling disalahgunakan dalam demokrasi. Pendukung sebuah kebijaksanaan politik selalu mengatakan "kita menginginkan sesuatu," "kita harus melakukan sesuatu", "kita membutuhkan sesuatu", "kita memiliki hak". Seolah-olah semua orang secara alami setuju dengannya. Sebenarnya yang mereka maksudkan adalah bahwa mereka menginginkannya tetapi tidak ingin bertanggung jawab sendiri. Orang akan mengatakan "kita harus membantu Dunia Ketiga (negara miskin)" atau "kita harus berjuang di Afghanistan". Mereka tidak pernah berkata, "Aku akan membantu Dunia Ketiga, siapa yang mau ikut?" Atau "Aku akan berperang melawan Taliban." Dengan demikian demokrasi menyiapkan cara yang nyaman untuk mengalihkan tanggung jawab pribadi kepada orang lain. Dengan mengatakan 'Kita' daripada 'Saya' 99,999% dari beban sebuah keputusan dipegang oleh orang lain. Dan partai-partai politik siap untuk melayani panggilan ini. Mereka (eksplisit atau implisit, terbuka atau tersembunyi) menjanjikan pemilih-pemilih mereka bahwa beban dari tujuan kesukaan mereka akan dipegang oleh seluruh rakyat. Jadi kelompok sosialis mengatakan, "Pilihlah kami, kami akan mengambil uang dari orang kaya dan memberikannya kepada Anda." Kelompok nasionalis memberitahu orang-orang kalau 68

"Berikanlah suara Anda ke kita, biar kita bisa membiayai perang di Afghanistan dengan uang dari orang-orang yang menentangnya." Semua politikus mengatakan kepada para petani, "Pilihlah kami, kami akan memastikan bahwa subsidi pertanian akan dibayar oleh orang-orang yang bukan petani". Apakah sistem ini merupakan sistem yang bersifat baik dan solidaritas, atau sistem yang bersifat benalu dan anti-sosial? Yang disebut ‘solidaritas’ dalam demokrasi pada akhirnya didasarkan pada kekuatan dan paksaan. Tapi solidaritas yang ditegakkan/dipaksa benar-benar sebuah kontradiksi. Solidaritas untuk menjadi nyata membutuhkan tindakan sukarela. Anda tidak bisa mengatakan bahwa seseorang yang dirampok di jalanan menunjukkan solidaritas dengan perampoknya, tidak peduli betapa mulianya motif sang perampok. Faktanya adalah bahwa mereka yang menggunakan sistem demokrasi untuk menegakkan solidaritas dapat melakukan hal ini karena mereka tidak harus membayar untuk itu sendiri. Perhatikanlah bahwa mereka tidak pernah menganjurkan bahwa redistribusi kekayaan yang serupa harus dilakukan dalam skala global. Jika berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung adalah benar, mengapa tidak memperluas kebijaksanaan politik ini ke seluruh dunia? Mengapa tidak menciptakan keadilan sosial dalam skala global? Jelas, para pendukung redistribusi menyadari bahwa redistribusi global akan menurunkan pendapatan mereka menjadi beberapa ribu dolar per tahun. Tapi tentu saja mereka tidak keberatan 'berbagi secara adil' dengan orang-orang yang lebih kaya. Jika Anda ingin memberikan uang Anda ke orang lain, Anda tidak perlu dukungan dari mayoritas untuk melakukannya. Kebebasan sudah cukup. Anda bebas untuk membuka dompet Anda dan memberikan apa yang Anda inginkan. Anda dapat menyumbang untuk amal atau bertemu dengan orang-orang yang berpikiran sama dan memberikannya bersama-sama. Tidak ada pembenaran untuk memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. 69

Mitos 8: Demokrasi sangat kebersamaan masyarakat

diperlukan

untuk

rasa

Dalam sebuah demokrasi, setiap perbedaan pendapat akan mengarah kepada sebuah perjuangan untuk mendapat kekuasaan dan sumber daya, kelompok yang satu mendapat keuntungan dengan mengorbankan kelompok lain. Semua orang membuat tuntutan pada Negara dan Negara memaksa orang lain untuk memenuhi tuntutan itu. Ini terjadi hampir secara otomatis, karena negara memang adalah instrumen kekuasaan yang beroperasi dengan paksaan. Hasilnya rakyat menjadi manja, semakin banyak tuntutan mereka kepada penguasanya dan mereka akan mengeluh jika mereka tidak mendapatkan apa yang dimintanya. Pada saat yang sama mereka tidak memiliki banyak pilihan selain untuk terlibat di dalam sistem ini, karena jika mereka tidak ikut serta, mereka akan diperas oleh penduduk lain yang terlibat di dalamnya. Dengan cara ini sistem demokrasi merongrong kemandirian rakyat dan kemampuan mereka untuk mencari rejeki sendiri. Yang lebih parah lagi, sistem ini merusak kesediaan orang untuk mau membantu orang lain, karena mereka sudah terus-menerus dipaksa untuk 'membantu' orang lain. Kini mentalitas rakyat telah menjadi begitu 'didemokratisasi' sehingga mereka bahkan tidak menyadari lagi betapa antisosialnya tindakan dan ide-ide mereka sebenarnya. Kini siapa saja yang ingin memulai sebuah klub olahraga, acara budaya, pusat penitipan anak, sebuah organisasi lingkungan, dan sebagainya, akan mencoba untuk mendapatkan beberapa jenis subsidi dari pemerintah lokal atau nasional. Dengan kata lain, mereka ingin orang lain untuk membiayai hobi mereka. Ini sebenarnya juga masuk akal karena jika Anda tidak ikut bermain game ini, Anda harus membayar untuk hobi orang lain dan Anda tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Namun sistem ini hampir tidak ada hubungannya dengan ide bahwa ‘masyarakat merupakan sebuah keluarga besar’ yang sering dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Lebih tepatnya 70

sistem ini menggambarkan perjuangan kelangsungan hidup (‘survival of the fittest’) dalam kompetisi penjarahan pajak.

Demokrasi adalah sebuah organisasi yang keanggotaannya wajib. Sedangkan sebuah komunitas yang sejati didasarkan pada partisipasi yang sukarela.

Ludwig Erhard, mantan Kepala Pemerintahan Jerman dan arsitek utama dari keajaiban ekonomi Jerman pascaperang, mengakui masalah demokrasi ini. "Bagaimana kita bisa terus memastikan kemajuan jika kita semakin mengadopsi gaya hidup di mana tidak ada yang bersedia untuk bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan semua orang mencari keselamatan dalam kolektivisme?" dia bertanya. "Jika kegilaan ini terus berlanjut, masyarakat kita akan berubah menjadi suatu sistem sosial di mana setiap orang menaruh tangannya di saku orang lain." Namun, ada yang akan bertanya, bukankah kita akan kehilangan rasa persatuan nasional jika kita tidak memutuskan segala sesuatu secara 'bersama-sama'? Tidak diragukan bahwa negara adalah, dalam arti tertentu, sebuah komunitas. Tidak ada yang salah dengan itu - bahkan itu bisa menjadi hal yang baik. Memang kebanyakan orang bukanlah tipe penyendiri. Mereka membutuhkan persahabatan dan mereka juga saling membutuhkan karena alasan ekonomi. Tapi pertanyaannya adalah: apakah demokrasi adalah hal yang penting untuk perasaan persatuan ini? Sulit untuk mengiyakan pertanyaan tersebut. Ketika Anda berbicara tentang sebuah komunitas, Anda berbicara tentang adanya lebih dari satu sistem politik. Rakyat berbagi satu sama lain, baik itu budaya, bahasa dan sejarah. Setiap negara memiliki pahlawan nasional, selebriti dan bintang olahraga, juga sastra, nilai-nilai budaya, etos kerja dan gaya hidup. Semua ini tidak terkait dengan sistem demokrasi. Semuanya sudah ada sebelum demokrasi

71

dan tidak ada alasan hal tersebut akan berhenti tanpa demokrasi. Tetap saja tidak ada negara yang memiliki budaya yang benarbenar seragam. Dalam setiap negara ada perbedaan besar antara para penduduknya. Ada banyak komunitas kedaerahan dan etnis yang ikatan kebersamaannya kuat. Dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Dalam kerangka masyarakat bebas semua struktur sosial dan komitmen yang ada dapat hidup berdampingan. Titik utama yang harus disadari adalah bahwa semua komunitas tersebut sukarela. Mereka tidak didirikan dengan paksa oleh Negara, yang juga mustahil, karena budaya-budaya dan komunitas-komunitas tersebut adalah ‘entitas organik’ (yang muncul dengan sendirinya). Komunitas sukarela tidak dapat dipertahankan dengan kekuatan dan paksaaan dari pemerintah, dan mereka tidak terkait dengan pemilu. Perbedaaan komunitas-komunitas sosial ini dengan demokrasi adalah bahwa demokrasi adalah sebuah organisasi yang keanggotaannya wajib. Sedangkan sebuah komunitas yang sejati didasarkan pada partisipasi yang sukarela. Komunitas itu tentu saja dapat memiliki aturan 'demokratis’. Para anggota klub tenis dapat memutuskan untuk memilih ketua mereka dan seberapa tinggi biaya keanggotaannya, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Ini adalah asosiasi swasta yang anggotanya bebas untuk bergabung atau tidak. Jika dia tidak menyukai peraturan klub itu dia dapat bergabung dengan klub lain atau memulai sebuah klub baru sendiri. Sifat sukarela memastikan pengelolaan yang cenderung berjalan dengan baik. Jika, misalkan, dewannya melakukan nepotisme dan pilih kasih, banyak anggota yang akan meninggalkannya. Namun dalam sistem demokrasi kita saat ini Anda tidak memiliki pilihan untuk meninggalkan klub. Demokrasi adalah wajib. Kadang-kadang orang mengatakan "Love it or leave it" (cintai atau tinggalkan) ketika mereka berbicara tentang negara mereka. Itu menyiratkan bahwa negara adalah milik negara, 72

kepada kolektif, dan bahwa semua orang yang kebetulan dilahirkan di dalamnya, didefinisikan, sebagai warga Negara. Meskipun rakyat tidak pernah diberi pilihan. Jika seseorang di Sisilia diperas oleh Mafia, tidak ada yang mengatakan, "cintai atau tinggalkan.” Jika sebuah negara memenjarakan seorang homoseksual, orang tidak akan mengatakan, "mereka tidak memiliki alasan untuk mengeluh, karena jika mereka tidak suka dengan aturannya mereka harusnya pindah ke negara lain.” Sama seperti Sisilia yang tidak seluruhnya dimiliki oleh Mafia, demikian pula AS (atau negara apapun) tidak dimiliki oleh kaum mayoritas atau pemerintah. Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri dan tidak harus melakukan apa yang diinginkan oleh mayoritas. Semua orang berhak untuk melakukan apa yang mereka inginkan dengan hidup mereka selama mereka tidak merugikan orang lain melalui kekerasan, pencurian atau penipuan. Sebagian besar dari hak yang seharusnya mereka miliki ini ditolak oleh demokrasi parlementer nasional kita.

73

Mitos 9: Demokrasi sama dengan kebebasan dan toleransi Salah satu mitos tentang demokrasi yang paling kuat adalah bahwa demokrasi sama dengan 'kebebasan'. Untuk banyak orang 'kebebasan dan demokrasi' merupakan satu pasangan seperti bintang dan bulan. Namun, pada kenyataannya, demokrasi adalah kebalikan dari kebebasan. Dalam demokrasi setiap orang harus tunduk kepada keputusan pemerintah. Kenyataan bahwa pemerintah dipilih oleh mayoritas tidaklah penting. Pemaksaan adalah pemaksaan, apakah itu dilakukan oleh mayoritas atau oleh penguasa tunggal. Dalam demokrasi tidak seorangpun bisa lolos dari keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jika Anda tidak mematuhinya, Anda akan didenda, dan jika Anda menolak untuk membayar dendanya, Anda akan ditempatkan di penjara. Memang sesederhana itu. Cobalah untuk tidak membayar tilang atau pajak Anda. Dalam hal ini tidak ada perbedaan mendasar antara demokrasi dan kediktatoran. Untuk seseorang seperti Aristoteles, yang hidup pada saat demokrasi belum dikeramatkan, hal ini sangat jelas. Dia menulis: "Demokrasi tak terbatas sama saja dengan oligarki, tirani yang menjalar ke sejumlah besar rakyat." Kebebasan berarti bahwa Anda tidak harus melakukan apa yang kaum mayoritas ingin Anda lakukan, tetapi bahwa Anda dapat mengambil keputusan untuk diri sendiri. Sebagai ahli ekonomi John T. Wenders pernah berkata, "Ada perbedaan antara demokrasi dan kebebasan. Kebebasan tidak dapat diukur dengan kesempatan untuk memilih politikus atau partai politik. Kebebasan dapat diukur dengan ruang lingkup hal-hal yang tidak kita putuskan secara kolektif dalam pemilu." Ruang lingkup itu sangat terbatas dalam demokrasi. Demokrasi tidak membawa kita kepada kebebasan, tetapi sebaliknya. Pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang tak terhitung jumlahnya sehingga membuat banyak interaksi dan hubungan sosial sukarela tidak mungkin. Penyewa dan tuan tanah tidak bebas untuk membuat kontrak dengan cara yang 74

mereka inginkan, pengusaha dan karyawan tidak bebas untuk menyetujui upah dan kondisi kerja yang mereka inginkan, dokter dan pasien tidak diperbolehkan untuk bebas memutuskan perawatan atau obat-obatan apa yang akan mereka gunakan, sekolah tidak bebas untuk mengajarkan apa yang mereka inginkan, warga tidak diperbolehkan untuk 'mendiskriminasi' (memilih apa atau siapa yang mereka suka), bisnis tidak diperbolehkan untuk memperkerjakan siapa saja yang mereka inginkan, orang tidak bebas untuk mengambil profesi apa saja yang mereka inginkan, di banyak negara partai politik harus memberi kesempatan kandidat perempuan mencalonkan diri untuk memiliki jabatan, lembaga pendidikan harus tunduk pada kuota rasial, dll. Semua ini tak ada hubungannya dengan kebebasan. Mengapa orang tidak memiliki hak untuk membuat jenis kontrak apa aja atau perjanjian apa aja yang mereka inginkan? Mengapa orang yang tidak punya urusan memiliki suara dalam perjanjian dimana mereka tidak ikut serta di dalamnya? Hukum yang mengganggu kebebasan orang untuk terlibat di dalam perjanjian sukarela, mungkin dapat menguntungkan kelompok tertentu, tetapi tanpa kecuali merugikan pihak lain. Undang-undang upah minimum menguntungkan pekerja tertentu, tetapi undang-undang itu merugikan orang-orang yang kurang produktif, karena untuk bisa mengikuti upah minimum yang tidak sebanding dengan produktivitas, mereka akan menjadi terlalu mahal untuk bisa dipekerjakan dan akhirnya mereka akan menjadi pengganguran. Demikian juga, hukum yang melindungi orang agar tidak mudah dipecat mungkin bermanfaat bagi beberapa orang, tetapi hukum itu menghalangi pemilik perusahaan untuk mempekerjakan orang-orang baru. Semakin kaku dan kerasnya undang-undang perburuhan, semakin para pengusaha takut menjadi terjebak dengan pekerja-pekerja yang tidak bisa disingkirkan ketika bisnisnya mengharuskannya untuk melakukannya. Hasilnya adalah para pengusaha mempekerjakan pegawai dengan jumlah sesedikit mungkin, bahkan ketika keadaan ekonomi sedang baik. Sekali lagi, efek 75

ini cenderung merugikan orang berketerampilan rendah pada khususnya. Tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan orang-orang yang memiliki pekerjaan takut untuk mengubah jalur karirnya. Sama halnya, hukum pembatasan harga sewa menguntungkan penyewa lama, tetapi menghalangi pemilik rumah untuk menyewakan ruang perumahan, dan mencegah investor untuk mengembangkan proyek perumahan. Dengan demikian undang-undang ini menyebabkan kelangkaan perumahan dan menaikkan harga sewa. Akibatnya orang-orang yang mencari tempat tinggal baru dirugikan. Atau lihatlah undang-undang yang menentukan standar minimum untuk produk dan jasa. Bukankah mereka menguntungkan semua orang? Tidak juga. Kelemahan dari undang-undang ini adalah bahwa mereka membatasi pasokan, mengurangi pilihan konsumen dan menaikkan harga (jadi, sekali lagi, mereka terutama merugikan kaum miskin). Misalnya, undang-undang yang mewajibkan standar keselamatan dan keamanan untuk mobil berakibat kenaikan harga yang membuat mobil menjadi diluar jangkauan kelompok berpenghasilan terendah, yang terampas haknya untuk mengambil keputusan sehingga mereka menanggung sendirinya apabila mereka ingin membeli mobil yang murah. Untuk melihat mengapa peraturan yang bersifat ‘melindungi' seperti itu memiliki kelemahan yang serius, bayangkanlah apabila pemerintah melarang penjualan mobil apapun yang kualitasnya di bawah Mercedes Benz. Bukankah itu akan memastikan bahwa kita semua akan mengendarai mobil yang terbaik dan paling aman? Tapi tentu saja hanya orang yang mampu membeli Mercedes Benz-lah yang masih akan memiliki mobil. Atau bertanyalah pada diri anda sendiri: mengapa pemerintah tidak menaikan upah minimum hingga tiga kali lipat? Bukannya kita semua akan mendapat lebih banyak uang?! Hanyalah orang-orang yang tetap akan memiliki pekerjaan. Yang lainnya, tidak. Pemerintah tidak 76

dapat melakukan keajaiban dengan hukum-hukumnya, sekalipun banyak orang yang berpikir begitu. Dalam demokrasi Anda tidak hanya harus melakukan apa yang pemerintah inginkan, untuk semua hal yang Anda ingin lakukan Anda perlu izin dari negara. Dalam prakteknya individu masih diberikan kebebasan yang cukup banyak, namun penekanannya adalah pada kata ‘diperbolehkan’. Semua kebebasan yang kita miliki dalam sebuah negara demokratis diberikan oleh Negara, dan dapat diambil dari kita setiap saat. Meskipun tidak ada orang yang meminta izin dari pemerintah sebelum minum bir, persetujuan ini tetap diperlukan secara implisit. Pemerintah kita yang dipilih secara demokratis bisa menetapkan larangan minum bir apabila ia menginginkannya. Bahkan, ini memang terjadi di Amerika Serikat pada masa Larangan (“prohibition”). Kini di AS Anda harus berumur 21 tahun untuk diperbolehkan mengkonsumsi bir. Negara demokratis lain memiliki aturan serupa. Di Swedia Anda hanya boleh membeli minuman keras di toko milik negara. Di banyak negara dan propinsi prostitusi terlarang secara hukum. Warga Norwegia bahkan tidak diizinkan untuk 'membeli seks' di luar Norwegia. Di Belanda Anda perlu izin dari pemerintah untuk membangun gudang atau mengubah tampilan rumah Anda. Jelas ini semua merupakan contoh kediktatoran, bukan kebebasan. Kadang-kadang dibalas bahwa dalam demokrasi Barat mayoritas tidak bisa melakukan apa pun yang diinginkan mereka atau bahkan bahwa demokrasi pada kenyataannya biasanya melindungi 'hak-hak minoritas'. Itu adalah sebuah mitos. Adalah benar kalau memang ada beberapa kaum minoritas yang menikmati 'perlindungan' khusus oleh Negara, seperti kelompok feminis, kaum gay dan etnis minoritas. Minoritas lain, seperti orang Meksiko, perokok, pengguna narkoba, pengusaha, penghuni liar, penganut agama Kristen tidak bisa mengandalkan perlakuan istimewa tersebut. 77

Popularitas beberapa kaum minoritas lebih berkaitan dengan fashion/trend (gaya) daripada dengan demokrasi.

"Ada perbedaan antara demokrasi dan kebebasan. Kebebasan tidak dapat diukur dengan kesempatan untuk memilih. Hal ini dapat diukur dengan ruang lingkup hal-hal yang tidak kita putuskan secara kolektif dalam pemilu." John T. Wenders

Dalam demokrasi beberapa kaum minoritas tidak diganggu atau diberikan hak-hak yang istimewa, semuanya berdasarkan pada alasan yang berbeda. Beberapa kaum minoritas sangat terang-terangan dan segera berdemo di jalan ketika 'hak-hak' mereka (yang istimewa) terancam, misalnya pegawai negeri tertentu (seperti guru-guru sekolah atau polisi), atau serikat pekerja, atau para petani di Perancis. Yang lainnya diperlakukan dengan hati-hati karena mereka diduga akan bereaksi secara agresif ketika mereka dipaksa mematuhi aturan, seperti pengemar sepakbola, atau geng etnik/religius (di Indonesia misalnya FPI), atau aktivis pencinta lingkungan (misalnya dari Greenpeace). Jika kaum perokok, yang dulunya mayoritas, menanggapi secara keras penindasan atas kebebasan mereka, banyak hukum anti-merokok mungkin tidak dibuat. Intinya adalah: tidak ada hal apapun di dalam sistem demokrasi atau dalam prinsip demokrasi yang menjamin hakhak kaum minoritas. Prinsip dasar demokrasi justru di mana minoritas tidak memiliki hak-hak asasi. Parlemen atau Kongres dapat mengadopsi hukum apa aja yang mereka inginkan tanpa harus memperhatikan kaum minoritas. Dan mode/trend berubah. Minoritas yang diuntungkan hari ini dapat menjadi kambing hitam di keesokan harinya. Tapi bukankah demokrasi memiliki UUD untuk melindungi kita terhadap undang-undang tirani oleh mayoritas? Sampai tingkat tertentu adalah benar. Tetapi perhatikan bahwa misalnya UUD AS diadopsi sebelum AS menjadi demokrasi. 78

Dan UUD/Konstitusi AS dan UUD Indonesia dapat diubah oleh sistem demokrasi dengan cara apapun yang diinginkan mayoritas – dan itu sudah sering terjadi juga. Larangan di AS disetujui oleh Amandemen (perubahan) UUD AS. Sama dengan pajak penghasilan. Keberadaan Amandemen UUD/Konstitusi menunjukkan bahwa UUD tunduk pada kendali demokratis, yaitu aturan mayoritas. UUD AS asli juga tidak sempurna: dia memungkinkan perbudakan. Negara-negara demokratis lainnya bahkan memiliki UUD yang kurang melindungi kebebasan individu dibandingkan dengan UUD AS. Di bawah UUD Belanda, negara harus menyediakan pekerjaan, perumahan, mata pencaharian masyarakat, perawatan kesehatan, redistribusi kekayaan, dan sebagainya. UUD ini lebih mirip seperti sebuah program kampanye partai politik yang ‘sosial-demokratik’ (yang mendukung redistribusi dan tidak percaya pada kebebasan ekonomi) daripada manifesto kebebasan individu. Uni Eropa memiliki UUD yang mengatakan “Kami akan bekerja untuk pembangunan berkelanjutan Eropa didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabilitas harga, ekonomi pasar sosial yang sangat kompetitif, menuju kesempatan kerja yang cukup dan kemajuan sosial, dan perlindungan tingkat tinggi dan perbaikan kualitas lingkungan.” Ini dan artikel lainnya dalam dokumen itu memberikan banyak kelonggaran bagi otoritas Uni Eropa untuk mengatur urusan rakyat. Sebenarnya, penduduk Perancis dan Belanda melawan UUD UE di dalam sebuah referendum, tapi UUD UE tetap aja diresmikan. Sering dikatakan kalau demokrasi adalah selaras dengan kebebasan berbicara, tapi sekali lagi ini adalah sebuah mitos. Tidak ada satu hal pun dalam gagasan demokrasi yang mendukung kebebasan berbicara, seperti yang ditemukan oleh Socrates. Negara demokratis memiliki banyak jenis aturan yang membatasi kebebasan berbicara. Misalnya, di Belanda menghina ratu adalah terlarang. Di Amerika Serikat, Amandemen Pertama UUD menjamin kebebasan berbicara, tapi “dengan pengecualian pada 79

kecabulan, pencemaran nama baik, hasutan untuk kerusuhan, dan pidato yang menyebarkan kebencian dan kekerasan, serta intimidasi, komunikasi yang bersifat rahasia, rahasia dagang, hal-hal bersifat rahasia, hak cipta, paten, saluran militer, pidato komersial seperti iklan, dan pembatasan waktu, tempat dan cara.” Ini adalah pengecualian yang cukup banyak. Yang harus diperhatikan, meskipun itu adalah UUD AS kebebasan berbicara yang terkait dengannya diadopsi sebelum munculnya demokrasi. Alasan mengapa rakyat di dalam demokrasi menikmati sejumlah kebebasan bukan kerena demokrasinya tetapi karena negara-negara demokratis memiliki tradisi liberal-klasik atau libertarian yang muncul di abad 17 dan 18 sebelum mereka menjadi demokratis. Banyak orang di negara-negara tersebut tidak ingin menyerahkan kebebasan-kebebasan mereka, meskipun semangat kebebasan terus-menerus terkikis oleh gairah campur tangan demokrasi. Di bagian dunia yang lainnya orang-orang kurang melekat pada rasa kebebasan pribadi. Banyak negara demokrasi yang tidak berada di bagian Barat dari dunia ini yang menunjukkan rasa hormat yang sangat sedikit untuk kebebasan individu. Di negara-negara Islam yang demokratis seperti Pakistan perempuan memiliki sedikit kebebasan dan juga tidak ada kebebasan berbicara atau kebebasan beragama. Di negaranegara tersebut, demokrasi merupakan pembenaran atas penindasan. Jika demokrasi diadopsi oleh monarki absolut seperti Dubai, Qatar atau Kuwait, kemungkinan besar kebebasan malah akan menurun. Orang-orang Palestina di Jalur Gaza secara demokratis memilih kaum fundamentalis Hamas yang tidak terlalu mencintai kebebasan (ini adalah hasil pemilu yang kemudian, ironisnya, tidak diterima oleh AS dan pemerintahan demokratis Barat lainnya).

80

Mitos 10 - Demokrasi mempromosikan perdamaian dan membantu memerangi korupsi Dalam politik internasional, negara-negara demokrasi hampir secara otomatis dianggap sebagai pihak yang baik dan negaranegara lainnya adalah jahat. Bukankah demokrasi cinta damai? Kurang tepat sebenarnya, demokrasi seringkali menunjukkan jati dirinya yang cukup gila perang. Amerika Serikat, negara demokrasi yang paling kuat di dunia, memulai puluhan perang. Pemerintah Amerika melakukan banyak kudeta, menumbangkan pemerintahan, mendukung diktator-diktator (Mobutu, Soeharto, Pinochet, Marcos, Somoza, Batista, Shah Iran, Saddam Hussein, dan sebagainya) dan menjatuhkan bom terhadap warga sipil yang tak berdaya. Bahkan bom atom. Saat ini, AS memiliki pasukan di lebih dari 700 pangkalan militer di lebih dari 100 negara dan menghabiskan dana untuk 'pertahanan' yang sama besarnya dengan bila seluruh negaranegara lain di dunia ini dijadikan satu. Inggris yang demokratis membuat kamp konsentrasi (di Afrika Selatan) dan merupakan yang pertama menindas oposisi nasionalis di koloni melalui pengeboman udara yang menghancurkan seluruh desa (di Irak pada tahun 1920). Kerajaan Inggris yang demokratis menekan banyak pemberontakan kemerdekaan di wilayah jajahannya, seperti di Afghanistan, India dan Kenya. Setelah dibebaskan oleh Sekutu dari Jerman Nazi, Belanda yang demokratis mengobarkan perang di Indonesia terhadap orang-orang yang ingin merdeka. Perancis melakukan hal yang sama di Indocina. Negara-negara demokratis seperti Belgia dan Perancis telah terlibat dalam banyak perang kotor di Afrika (misalnya Kongo Belgia dan Aljazair). Kini Amerika Serikat masih berperang di Irak dan Afghanistan yang disertai dengan penyiksaan dan ribuan korban yang tidak bersalah. Sebuah variasi dari mitos ini menyatakan bahwa sesama demokrasi tidak saling berperang. Mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengatakan ini selama kunjungannya ke Cekoslowakia pada tahun 1990 ("sesama 81

demokrasi tidak saling berperang") dan Bill Clinton mengatakan hal serupa dalam pidatonya kepada Kongres AS pada tahun 1994 ("sesama demokrasi tidak saling menyerang"). ini berarti bahwa semua perang yang telah dilakukan oleh demokrasi adalah adil karena perang-perang tersebut tidak ditujukan kepada demokrasi lainnya, dan juga berarti bahwa, jika seluruh dunia adalah demokratis, tidak akan ada perang lagi.

Memang benar bahwa sejak Perang Dunia II sejumlah besar negara 'Barat' - yang kebetulan memang 'demokrasi' - telah bersatu dalam NATO dan saling berdamai. Tapi keadaan ini tidak berhubungan dengan demokrasi atau menyatakan bahwa secara historis sesama demokasi telah saling berdamai. Pada zaman Yunani kuno negara-kota yang demokratis sering saling berperang. Pada tahun 1898, AS berperang dengan Spanyol. Perang Dunia Pertama dilancarkan terhadap Jerman yang tidak kurang demokratisnya dibandingkan Inggris atau Perancis. India yang demokratis dan Pakistan yang demokratis berperang beberapa kali sejak tahun 1947. Amerika Serikat 82

telah mendukung kudeta anti-demokrasi terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis di Iran, Guatemala dan Chile. Israel telah melancarkan perang melawan negara-negara demokratis seperti Lebanon dan Jalur Gaza. Rusia yang demokratis baru-baru terlibat dalam pertempuran dengan Georgia yang demokratis. Alasan kenapa demokrasi-demokrasi Barat modern tidak saling berperang setelah Perang Dunia II terkait dengan keadaan sejarah yang sangat spesifik dan sulit untuk disamaratakan. Alasan yang paling penting adalah bahwa mereka bersatu dalam aliansi militer NATO.

'Hak-hak' demokrasi berdampingan dengan kewajiban demokratis. Anda diberikan hak suara dalam pemilu dan karena itu Anda diwajibkan untuk memperjuangkan pertahanan negara Anda.

Ada juga ‘hukum’ atau ‘kepercayaan’ kalau tidak akan pernah terjadi perang di antara dua negara di mana ada restoran McDonald’s. Keadaan yang sepertinya memang benar adanya sampai ketika terjadi peristiwa pemboman Serbia oleh NATO pada tahun 1999 (kemudian contoh lainnya adalah invasi Lebanon oleh Israel dan konflik antara Rusia dan Georgia). Tapi ‘kepercayaan’ itu tidak lebih berarti dari pernyataan Clinton dan Thatcher. Bahkan bisa dikatakan bahwa demokrasi telah menyebabkan semakin bertambahnya peperangan. Sebelum demokrasi menjadi populer, sampai abad ke-18, raja-raja berperang dengan tentara bayaran. Tidak ada wajib militer dan rakyat tidak harus berperang atau membenci bangsa-bangsa lain. Dengan kemunculan negara-negara demokrasi-nasionalis keadaan ini berubah. Di semua negara demokrasi, diperkenalkan wajib militer umum, dimulai di Perancis dengan Revolusi Perancis. Seluruh penduduk dikerahkan untuk 83

berperang melawan orang-orang dari negara lain. Para anggota wajib militer dengan mudah dapat digunakan sebagai umpan meriam, karena mereka bisa digantikan oleh anggota wajib militer yang baru. Mungkin tidak adil kalau demokrasi disamakan dengan nasionalisme, tetapi kedua ideologi ini menjadi populer secara bersamaan karena ada alasannya. Demokrasi berarti pemerintahan oleh 'rakyat'. Gagasan ini tentu memiliki kecenderungan nasionalistik. 'Hak-hak' demokrasi berdampingan dengan kewajiban demokratis. Anda diberikan hak suara dalam pemilu dan karena itu Anda diwajibkan untuk memperjuangkan pertahanan negara Anda. Jangan lupa bahwa bencana Perang Dunia Pertama - yang membuka jalan bagi negara-negara totaliter abad ke-20 dan Perang Dunia Kedua - sebagian besar dilancarkan oleh negaranegara demokratis atau semi-demokratis. Perang Dunia Pertama terjadi di Eropa setelah demokrasi-nasionalisme mengalahkan pemikiran liberal klasik. Hal serupa terjadi di Amerika Serikat, dorongan untuk perang berasal dari kaum demokrat progresif, yang mulai mendominasi opini publik pada akhir abad ke-19. Amerika Serikat berpartisipasi dalam Perang Dunia Pertama di bawah slogan terkenal Presiden Wilson "untuk membuat dunia aman bagi demokrasi". Jika rakyat Amerika tetap setia pada prinsipprinsip pendiri mereka yang libertarian 'isolasionis' (tidak ikut campur), AS tidak akan turut serta dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian, perang tersebut mungkin akan berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Kalau ini terjadi, Sekutu tidak akan mampu memaksa Perjanjian Versailles yang fatal kepada Jerman, Hitler mungkin tidak akan pernah sukses memenangkan pemilu sehingga Perang Dunia II dan Holocaust mungkin tidak pernah terjadi. Demokrasi juga tidak menyebabkan lebih banyaknya 'transparansi' atau akuntabilitas secara otomatis, seperti yang sering dikatakan. Memang, fakta bahwa para politisi 84

membutuhkan suara untuk terpilih mendukung terjadinya korupsi. Mereka harus melakukan sesuatu untuk konstituen (pemilih) agar mereka dapat memenangkan suaranya. Korupsi seperti ini sangat luas terjadi di Amerika Serikat, negara politik “pork barrel” (‘membeli’ suara-suara pemilih dengan proyekproyek). Politisi Amerika jarang ragu-ragu untuk memenangkan dana pemerintah sentral atau proyek untuk propinsi atau kabupaten mereka. Politisi Amerika juga cenderung menjadi pion dari organisasi lobi yang kuat, yang membayar biaya kampanye pemilu mereka yang mahal. 'Pintu-pintu berputar' di Washington telah menjadi sangat terkenal: orang-orang yang berpengaruh beralih dari politik ke bisnis (atau militer) dan kembali lagi tanpa ada rasa penyesalan. Negara-negara demokratis lainnya menampilkan jenis-jenis korupsi yang sama. Di negara berkembang, demokrasi hampir selalu berjalan beriringan dengan korupsi. Hal yang sama berlaku untuk negara-negara seperti Rusia, Italia, Perancis dan Yunani. Korupsi hampir tak terelakkan di mana pun negara memiliki banyak kekuasaan, apapun sistem politiknya, dan yang pasti demokrasi termasuk kedalamnya.

85

Mitos 11 - Orang-orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam demokrasi Ide dasar dibalik demokrasi adalah bahwa rakyat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Atau setidaknya, apa yang diinginkan mayoritas. Dengan kata lain, kita mungkin mengeluh tentang hasil dari sistem demokrasi kita, tapi pada akhirnya apa yang kita miliki sekarang adalah yang kita inginkan, karena kita memilih itu secara demokratis. Kedengarannya bagus dalam teori, namun kenyataannya berbeda. Misalnya, kita dapat mengasumsikan bahwa setiap orang mendukung pendidikan yang lebih baik. Namun kita tidak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Malah yang kita dapatkan adalah guru yang dilecehkan, kekerasan di sekolah, sekolah sebagai pabrik pembelajaran, siswa yang tidak mampu lagi membaca, menulis dan berhitung. Tapi bukan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukanlah karena kurangnya demokrasi, sebaliknya, itu adalah hasil dari cara kerja sistem demokrasi. Kenyataan bahwa pendidikan dikelola melalui sistem demokrasi berarti bahwa politisi dan birokrat mendikte aturan pendidikan dan seberapa banyak uang dihabiskan untuknya. Ini berarti bahwa peran orang tua, guru dan siswa untuk memilih sendiri diminimalkan. Intervensi/campur tangan negara berarti bahwa sekolah dan universitas dibanjiri dengan rencana-rencana, persyaratan, aturan dan peraturan dari Departemen Pendidikan. Birokratisasi ini membuat pendidikan tidak lebih baik tapi lebih buruk.

Dalam arti tertentu, pasar bebas lebih 'demokratis' daripada demokrasi itu sendiri karena warga dapat membuat pilihan mereka sendiri daripada pemerintah memilihkan untuk mereka.

Ketika rakyat kemudian mengeluh tentang kualitas pendidikan, politisi merespon dengan menerapkan bahkan lebih banyak 86

peraturan. Apa lagi yang mereka bisa lakukan? Ide bahwa mereka harus mengakhiri campur tangan mereka, tidak masuk dalam pikiran politisi dan birokrat. Jika mereka berhenti ikut campur, mereka secara implisit mengakui bahwa mereka tidak diperlukan atau bahkan kontraproduktif, yang tentu saja tidak akan pernah mereka lakukan. Tindakan ini tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Peraturan baru ini membuat masalahnya lebih buruk karena mereka lebih membatasi peran siswa, orang tua dan guru. Mereka juga menyebabkan lebih banyak birokrasi dan sering membuat insentif yang sesat. Misalnya, di Belanda sekolahsekolah diperlukan oleh birokrat untuk mengajar jumlah minimum jam, seolah-olah untuk menjamin kualitas pendidikan. Tapi ini tidak mengatasi kekurangan guru sekolah, sehingga sekolah-sekolah digiring untuk memaksa siswa-siswa duduk di kelas tanpa melakukan apa-apa selama berjam-jam. Maka tidak mengherankan bila pemerintah akan mencoba untuk mengelola berdasarkan data angka. Satu-satunya yang dapat diukur dari kejauhan adalah kuantitas. Kualitas terlihat hanya oleh yang terlibat langsung. Sistem demokrasi dapat dibandingkan dengan pabrik-pabrik negara di bekas Uni Soviet. Mereka dikontrol dan dikelola pusat atas dasar angka. Meskipun (atau lebih tepatnya karena) mereka mendapat semua perhatian dari Negara, kualitas produksi buruk. Tidak ada mobil komunis yang bisa bersaing dengan mobil perusahaan pribadi. Ini karena produksi dikendalikan oleh birokrat, bukan konsumen. Bagaimana birokrat bisa tahu apa yang konsumen inginkan? Dan birokrat punya insentif apa untuk memperbaiki diri? Perencanaan sentral di Uni Soviet hampir tidak menyebabkan inovasi teknologi atau budaya. Berapa banyak penemuan yang dibuat di negara-negara komunis? Kualitas dan inovasi adalah hasil dari persaingan dan pilihan, bukan dari kontrol pusat dan pemaksaan negara. Jika perusahaan swasta ingin bertahan hidup, dia harus bersaing melalui penurunan harga mereka sebanyak mungkin, atau melalui inovasi atau kualitas yang 87

lebih baik atau layanan yang lebih baik. Badan usaha milik negara (BUMN) tidak memiliki insentif seperti itu, karena mereka didukung oleh uang pemerintah. Karena sistem pendidikan kita (sebagian) diselenggarakan melalui sistem demokrasi, sistem itu adalah (sejauh itu) produk negara, sehingga mirip dengan pabrik milik negara di Uni Soviet. Kebetulan, contoh ini menunjukkan bagaimana demokrasi pasti akan mengarah ke sosialisme. Pasar bebas tidak berfungsi melalui proses demokratis. Namun dalam arti tertentu, pasar bebas lebih 'demokratis' daripada demokrasi sendiri karena warga dapat membuat pilihan mereka sendiri daripada pemerintah memilihkan untuk mereka. Apa yang berlaku untuk pendidikan juga berlaku untuk sektorsektor lain yang dikendalikan secara demokratis, seperti perawatan kesehatan dan pengendalian kejahatan. Kebanyakan orang menginginkan perlindungan yang lebih baik dari kejahatan. Namun demokrasi tidak memberikan apa yang rakyat inginkan. Rakyat memilih politisi yang berjanji untuk memerangi kejahatan, tapi hasilnya biasanya malah lebih banyak ketidakamanan dan kejahatan, bukannya kurang.

Politisi selalu menawarkan solusi yang sama: Beri kami lebih banyak uang dan lebih banyak kekuatan dan kami akan mengatasi masalahnya.

Di Belanda, kejahatan per orang meningkat enam kali antara 1961 dan 2001 dan setiap tahun 700.000 tindak pidana yang dilaporkan tetap tidak diselidiki. Dalam banyak kasus (setidaknya 100.000), polisi mengetahui pelaku, tetapi mereka tidak menindaklanjuti kasus tersebut karena mereka tidak memiliki waktu atau tidak peduli. Petugas polisi harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka pada pekerjaan di atas kertas. Namun, mereka masih ada waktu untuk menutup perkebunan ganja dan mendenda orang karena pelanggaran lalu lintas ringan. 88

Kinerja buruk polisi merupakan akibat langsung dari pengendalian kinerja itu secara demokratis. Polisi telah diberi hak monopoli dalam penegakan hukum. Semua orang memahami bahwa jika ExxonMobil diberi hak monopoli di pasar minyak, harga bensin akan naik dan kualitas layanannya akan menurun. Hal yang sama berlaku untuk polisi. Polisi adalah sebuah organisasi yang menerima lebih banyak uang kalau jumlah penjahat yang ditangkap turun. Jika polisi berhasil dalam pengurangan kejahatan anggaran mereka akan dipotong dan polisi akan kehilangan pekerjaan mereka. Hal yang sama berlaku untuk semua organisasi pemerintah. Anda bahkan tidak bisa menyalahkan orang-orang yang bekerja dalam sistem ini. Hanya yang paling rajin dan paling bermoral akan berperilaku berbeda, mengingat insentif negatif dari sistemnya. Meskipun polisi tidak pandai menangkap penjahat, mereka sangat terampil dengan satu hal: mengisi formulir. Siapa pun yang pernah melaporkan kejahatan bisa bersaksi untuk ini. Anda tidak bisa menyalahkan mereka - mereka terus-menerus dibanjiri dengan aturan baru yang harus mereka patuhi. Di Belanda, dari 7000 petugas polisi tambahan yang mulai bekerja antara tahun 2005 dan 2009, hanya 127 akhirnya yang aktif di jalan melakukan pekerjaan mereka. Menurut polisi, ini adalah hasil dari beban kerja birokrasi besar yang diciptakan oleh peraturan pemerintah. Keadaan ini menjadi lebih buruk, polisi mendapat semakin banyak - bukan semakin sedikit - kekuatan. Hal ini terutama berlaku di AS, setelah serangan 9/11, di mana organisasi penegakan hukum telah diberi kekuasaan makin besar-meskipun ini masih disangsikan--, seperti pemeriksaan badan di bandara untuk mencegah kejahatan, hak penyadapan telepon, menyiksa tersangka teroris dan mengabaikan perlindungan hukum warga negara yang dulu dianggap hal yang lumrah, seperti surat perintah penangkapan atau pelepasan dari penangkapan yang melanggar hukum. 89

Kenyataan bahwa pendidikan dikelola melalui sistem demokrasi berarti bahwa politisi dan birokrat mendikte aturan pendidikan dan berapa banyak uang dihabiskan untuk itu. Apakah ada pilihan bagi kita selain mendapat keamanan topdown yang dipaksakan pada kita? Tentu saja. Pilihannya adalah bahwa individu, bisnis, lingkungan dan kota mendapatkan kesempatan lebih besar mengontrol keamanan mereka sendiri. Monopoli polisi harus diganti dengan persaingan di antara perusahaan keamanan swasta. Seharusnya rakyat tidak dipaksa lagi untuk membayar pajak untuk polisi pemerintah dan diperbolehkan untuk menyewa perusahaan keamanan swasta. Ini akan menurunkan harga dan meningkatkan kualitas. Bahkan sekarang, sektor keamanan swasta tumbuh pesat karena rakyat semakin menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan polisi untuk perlindungannya. Apa yang berlaku untuk pendidikan dan polisi, juga berlaku untuk sektor 'publik' lain, seperti perawatan kesehatan. Sekali lagi, di bidang ini kontrol demokratis menyebabkan kualitas yang rendah dan biaya yang tinggi. Kita hanya bisa membayangkan inovasi yang akan terjadi dalam perawatan kesehatan jika itu benar-benar menjadi bagian dari pasar bebas. Faktanya adalah bahwa rakyat biasanya tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam demokrasi. Prinsip demokrasi ‘satu ukuran cocok untuk semua’ mengarah ke sentralisasi, birokrasi dan monopoli (semua ini karakteristik sosialisme). Ini pasti akan mengarah pada kualitas yang buruk dan biaya yang tinggi. Jika Anda perlu bukti bahwa demokrasi tidak memenuhi janjinya, anggaplah bahwa pada setiap pemilu, politisi mengakui bahwa pemerintah telah membuat kekacauan. Setiap kali mereka berjanji akan mengubah segalanya pendidikan, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya menjadi lebih baik. Tapi mereka selalu menawarkan solusi 90

yang sama: Beri kami lebih banyak uang dan lebih banyak kekuatan dan kami akan memperbaiki masalahnya. Hal ini tidak pernah terjadi, tentu saja, karena masalah ini disebabkan oleh uang dan kekuasaan para politisi yang sama.

91

Mitos 12: Kita semua demokrat Jika demokrasi gagal untuk memberikan apa yang benar-benar diinginkan orang, bagaimana mungkin masih banyak orang yang mendukungnya? Karena bukankah setiap warga negara yang otaknya sehat adalah seorang demokrat, meskipun dia kadang-kadang mungkin mengeluh tentang pemerintah? Nah, hal yang terakhir ini bisa didiskusikan. Apakah orang benar-benar mempercayai sesuatu, tidak tergantung pada apa yang dikatakan orang, tetapi pada apa yang dilakukan orang ketika dia memiliki kebebasan memilih. Jika seseorang dipaksa untuk makan ayam setiap hari dan dia bilang dia suka makan ayam, itu tidak begitu meyakinkan. Ini hanya dipercaya jika ia bebas untuk tidak makan ayam. Hal yang sama berlaku untuk demokrasi. Demokrasi adalah wajib. Setiap orang harus berpartisipasi di dalamnya. Individu, kota, ibu kota, kabupaten, propinsi mereka semua harus menyerahkan dirinya dan tidak ada yang bisa 'memisahkan diri'. Apakah orang akan pindah ke kota lain, 20 kilometer jauhnya, jika pajak di sana lebih rendah dan birokrasinya kurang mengganggu, meskipun jika mereka tidak diizinkan untuk ikut serta pada pemilu di sana? Sepertinya banyak yang akan pindah. Banyak orang sudah bermigrasi ke tempat yang lebih menguntungkan dan pindah ke daerah makmur di dunia di mana hanya ada sedikit demokrasi atau tidak ada demokrasi (misalnya Singapur). Seseorang dalam sistem demokrasi yang mengatakan dia mendukung demokrasi terdengar seperti warga dari negara bekas Uni Soviet yang mengatakan ia akan memilih Lada (mobil komunis jelek) bahkan meskipun ia memiliki kesempatan untuk membeli Chevrolet (mobil AS) atau Volkswagen (mobil Jerman). Bisa jadi, tapi kemungkinannya kecil. Seperti warga negara Soviet yang tidak punya pilihan selain Lada, kita tidak punya pilihan selain demokrasi. Sebenarnya, banyak orang demokrat yang berakal sehat pasti akan senang kalau bisa menghindari tindakan yang seharusnya 92

mereka lakukan melalui kotak suara. Jika mereka punya pilihan, apakah rakyat benar-benar secara sukarela membayar pajak jaminan sosial kepada pemerintah tanpa tahu apakah jaminan sosial itu masih bermanfaat pada saat mereka pensiun? Berapa banyak layanan pemerintah yang berkualitas rendah, tapi harganya tinggi, yang mereka bersedia membayarnya secara sukarela jika mereka memiliki pilihan untuk menghabiskan uang mereka untuk apapun yang mereka inginkan? Ahli ekonomi Amerika Walter Williams mengakui fakta bahwa pada umumnya kita tidak ingin keputusan pribadi kita untuk menjadi keputusan yang demokratis. Dia menulis: "Untuk menyoroti serangan terhadap kebebasan yang dilakukan demokrasi dan kekuasaan mayoritas, tanyalah pada diri sendiri berapa banyak keputusan dalam hidup Anda yang ingin Anda ambil secara demokratis. Misalnya, tentang mobil yang Anda kendarai, di mana Anda tinggal, dengan siapa Anda menikah, apakah Anda mau makan babi atau ayam untuk makan malam? Jika keputusan-keputusan ini dibuat melalui proses yang demokratis, rata-rata orang akan menganggapnya sebagai tirani dan bukan kebebasan pribadi. Bukankah itu tirani kalau proses demokratis yang memutuskan tentang membeli asuransi kesehatan atau menyisihkan uang untuk masa pensiun? Kita seharusnya menganjurkan kebebasan, baik bagi kita sendiri maupun bagi semua manusia di dunia, bukan demokrasi yang telah kita terapkan dimana DPR yang korup bisa melakukan apa saja selama dapat mengumpulkan suara mayoritas." Kenyataan bahwa banyak pendukung demokrasi tidak benarbenar percaya pada ide-ide yang mereka promosikan dapat dilihat dalam perilaku munafik politisi demokratis dan pejabat pemerintah yang sering sekali tidak mempraktekkan yang mereka khotbahkan. Pikirkanlah politisi sosialis yang mengkritik gaji tinggi eksekutif bisnis dan kemudian bekerja untuk perusahaan ketika mereka pensiun dari politik. Atau politisi yang memberitakan berkah toleransi terhadap budaya lain dan orang asing tetapi tinggal di lingkungan orang berkulit 93

putih dan menyekolahkan anak mereka ke sekolah-sekolah di mana semua murid berkulit putih. Atau politisi yang mendorong perang tetapi tidak pernah akan mengirimkan anak-anak mereka sendiri untuk berperang.

Demokrasi adalah wajib. Setiap orang harus berpartisipasi di dalamnya. Individu, kota kecil, kota besar, kabupaten, propinsi, mereka semua harus menyerahkan dirinya dan tidak ada yang bisa 'memisahkan diri'.

Ada beberapa alasan mengapa orang-orang mendukung demokrasi, meskipun perilaku mereka menunjukkan sebaliknya. Pertama, hal itu dapat dimengerti karena orang berpikir, kemakmuran kita tergantung pada sistem politik kita. Rakyat di alam demokrasi Barat cukup kaya dan hidup di dalam sistem demokrasi, jadi demokrasi pastilah sistem yang baik, demikian pendapat mereka. Tapi ini keliru. Bandingkanlah hal ini dengan yang dikatakan beberapa pembela Uni Soviet tentang Lenin dan Stalin. Tentu saja, diktator-diktator ini mungkin memang telah melakukan kekejaman, tetapi rakyat tetap harus berterima kasih kepada mereka karena di bawah kekuasaan mereka Uni Soviet berkembang dan semua orang mendapat pasokan listrik. Tapi Rusia tetap akan dialiri 'listrik' dan perkembangan industri di abad ke-20, sekalipun jika Lenin dan Stalin tidak pernah hidup. Demikian pula, kemajuan yang telah kita buat dalam masyarakat kita tidak bisa begitu saja dikaitkan dengan sistem politik kita. Lihatlah Cina. Perekonomian Cina tumbuh dengan kecepatan sangat tinggi, namun negara ini tidak memiliki demokrasi. Kemakmuran didasarkan pada tingkat kebebasan ekonomi yang dinikmati orang dan pada keamanan hak milik mereka, bukan pada tingkat demokrasi. Alasan kedua mengapa orang cenderung mendukung sistem demokratis kita adalah karena mereka merasa sulit untuk membayangkan hidupnya kalau bisa menyimpan semua uang yang mereka dapatkan dan tidak harus membayar pajak. Anda 94

dapat melihat jalan-jalan yang ‘gratis’ (tanpa tol) untuk umum tempat Anda mengendarai mobil Anda tetapi Anda tidak dapat melihat pusat perawatan kesehatan baru yang dibangun dengan uang yang sama. Anda juga tidak bisa membayangkan dapat melakukan perjalanan liburan jika Anda tidak harus membayar untuk perang yang dilakukan negara Anda. Contoh lebih halus adalah inovasi yang akan terjadi jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Dalam era pasar bebas pasti lebih banyak perawatan medis baru dan mampu menyelamatkan nyawa yang telah dikembangkan, bila tidak tertutupi oleh birokrasi. Rakyat sering berpikir pemerintah menyediakan banyak layanan secara gratis tetapi ada harga tersembunyi yang harus dibayar: semua kemungkinan - layanan, produk, inovasi - yang tidak diciptakan karena sarana untuk melakukannya telah dirampas oleh Negara. Rakyat hanya melihat apa yang disulap keluar dari topi pemerintah bukan yang menghilang ke dalamnya. Alasan ketiga mengapa kita semua berpikir bahwa kita semua orang demokratis yaitu karena kita terus diberitahu begitu. Sekolah, media, politisi, mereka semua terus-menerus memberikan pesan bahwa satu-satunya kemungkinan pengganti dari demokrasi adalah kediktatoran. Mengingat status demokrasi ini yang saleh, sebagai benteng melawan kejahatan, siapa yang berani menentang demokrasi?

95

Mitos 13: Tidak ada alternatif yang lebih baik Jika Anda mengatakan Anda menentang demokrasi maka orang segera curiga Anda mendukung kediktatoran. Tapi itu omong kosong. Kediktatoran bukanlah satu-satunya pengganti demokrasi. Pilihan untuk membeli mobil secara demokratis bukanlah seorang diktator memilih mobil untuk Anda tetapi Anda memilihnya untuk diri sendiri. Winston Churchill mengatakan: "Demokrasi adalah bentuk pemerintah terburuk kecuali semua bentuk pemerintah yang lain yang telah dicoba". Dengan kata lain, demokrasi memiliki kekurangan tetapi tidak ada sistem yang lebih baik. Dalam bukunya yang terkenal "The End of History and the Last Man” Francis Fukuyama bahkan menulis tentang "universalisasi demokrasi liberal Barat sebagai bentuk pemerintahan manusia terakhir. "Agaknya, sesuatu yang lebih baik tidak pernah akan bisa diciptakan. Dengan demikian, setiap kritik terhadap demokrasi dapat dengan mudah langsung ditangani. Demokrasi seharusnya berdiri 'di atas partai-partai politik dan ideologi' (tanpa kepentingan sendiri) dan karena statusnya yang mulia ini maka alternatif yang berbeda atau lebih baik jadi tak terpikirkan. Tapi ini adalah propaganda murni. Demokrasi adalah sebuah bentuk organisasi politik. Tidak ada alasan untuk menganggap demokrasi sebagai prinsip politik terbaik. Kita tidak menggunakan demokrasi dalam dunia ilmiah, kita tidak memberikan suara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, tapi kita menggunakan logika dan fakta, dan karena alasan yang baik. Jadi tidak ada alasan untuk menganggap demokrasi sistem yang terbaik yang diperlukan di ranah politik.

Alternatif untuk memilih mobil secara demokratis bukanlah seorang diktator memilih mobil untuk Anda tetapi Anda memilihnya untuk diri sendiri.

96

Mengapa rakyat tidak dibolehkan mengorganisir dirinya sendiri secara berbeda dari aturan yang ada dalam sistem demokratis? Mengorganisir diri dalam komunitas yang lebih kecil, misalnya? Karena desentralisasi sangat ditentang oleh penguasa demokratis kita dan bahkan dibuat tidak mungkin. Jika demokrasi benar-benar adalah suatu sistem yang baik, Anda akan berharap orang diberi pilihan untuk secara sukarela bergabung - atau memisahkan diri dari - sebuah negara yang demokratis. Mengingat berkah yang didapat dari demokrasi, tentunya banyak orang pasti akan antri untuk bergabung? Tapi ini tidak terjadi. Tidak ada negara demokratis, termasuk Amerika Serikat, di mana propinsi-propinsi atau daerahdaerah diizinkan untuk memisahkan diri. Bahkan, kecenderungan di negara-negara demokrasi agak bergerak ke arah sebaliknya, ke arah sentralisasi yang makin besar dan makin besar. Misalnya, Eropa secara bertahap berubah menjadi negara demokratis besar. Hasilnya, yang meragukan, Jerman sekarang dapat memutuskan cara hidup orang Yunani dan sebaliknya. Dalam demokrasi besar ini suatu negara dapat membebani warga negara-negara lain dengan akibat kebijakan ekonomi mereka yang sangat cupet – sama seperti warga dalam demokrasi nasional yang dapat hidup dari rezeki warga-warga lain. Beberapa negara memboroskan uang - mereka tidak menabung, memanjakan PNS mereka dengan pensiun yang banyak, membuat utang yang tidak pernah bisa dilunasi - dan jika mereka bisa mendapatkan dukungan dari cukup banyak negara Uni Eropa lainnya mereka dapat memaksa para pembayar pajak di negara yang dikelola secara lebih baik untuk membayar tagihannya. Itulah logika demokrasi di tingkat Eropa. Semakin besar negara demokratis dan semakin heterogen (berbeda) populasinya semakin besar ketegangan yang akan timbul. Berbagai kelompok dalam demokrasi tidak akan raguragu untuk menggunakan proses demokratis untuk menjarah dan mengganggu orang lain sebanyak mungkin untuk keuntungan mereka sendiri. Semakin kecil unit administrasi dan semakin homogen (sama) populasinya semakin besar 97

kemungkinan bahwa akibat-akibat jelek dari demokrasi akan terbatas. Orang-orang yang saling mengenal secara pribadi atau merasa terkait satu sama satu lain tidak akan cenderung untuk saling merampok dan saling menindas. Oleh sebab ini maka gagasan yang baik adalah bila rakyat diberi opsi 'pemisahan administrasi'. Jika New Hampshire diizinkan untuk memisahkan diri dari AS dia akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengatur sistem politiknya secara berbeda dengan yang dilakukan California, misalnya. New Hampshire akan bisa menerapkan sistem pajaknya sendiri agar menguntungkan bagi pengusaha maupun karyawan. Daerah-daerah akan saling bersaing dan hukum akan lebih sesuai dengan apa yang orang inginkan. Rakyat akan bisa 'pindah tempat memberikan suara’ dan pindah ke negara lain. Pemerintahan akan menjadi jauh lebih dinamis dan birokrasinya akan kurang. Daerah-daerah bisa belajar satu sama satu lain karena mereka akan bisa mencoba kebijakan yang berbeda. Kesejahteraan bagi masyarakat miskin, misalnya, dapat diatur lebih efisien di tingkat lokal. Kontrol lokal mencegah penyalahgunaan dan merupakan jaminan terbaik untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mencegah pengeluaran uang bagi mereka yang hanya terlalu malas untuk kerja. Perubahan negara kesejahteraan nasional-demokratis juga penting untuk keberhasilan integrasi minoritas. Banyak imigran hidup hanya dari bantuan negara. Mereka imigran yang tidak diinginkan. Tapi kebanyakan orang tidak keberatan dengan imigran yang bisa mengurus diri sendiri dan bersedia untuk membaur. Omong-omong, Churchill juga mengatakan: "Alasan terbaik melawan demokrasi adalah percakapan lima menit dengan pemilih rata-rata".

98

II. Krisis demokrasi Demokrasi mungkin berawal sebagai cita-cita untuk memberdayakan rakyat yang sangat hebat, tapi setelah dipraktekkan lebih dari 150 tahun, kita bisa melihat hasilnya sekarang dan hasilnya tidak positif. Jelas sekarang bahwa demokrasi adalah sebuah tirani bukannya sebuah kekuatan yang membebaskan. Semua demokrasi telah mengikuti jalan negara sosialis dan menjadi terhambat, korup, menindas dan terbirokratisasi. Seperti telah kami coba tunjukkan di atas, hal ini terjadi bukan karena cita-cita demokrasi itu ditumbangkan tetapi, sebaliknya, karena sifat cita-cita kolektif dari demokrasi itu sendiri. Jika Anda ingin tahu bagaimana demokrasi benar-benar bekerja, pertimbangkanlah contoh ini. George Papandreou, politikus Sosialis Yunani, memenangkan pemilu di negaranya pada tahun 2009 dengan slogan sederhana: ADA UANG! Lawannya yang konservatif telah mengurangi upah pegawai negeri dan pengeluaran umum lainnya. Papandreou mengatakan ini tidak diperlukan. "Lefta yparchoun" adalah seruan kampanyenya - ada uang. Ia memenangkan pemilu dengan mudah. Pada kenyataannya tentu saja uang tersebut tidak ada - atau lebih tepatnya, uang itu harus dipasok dari pembayar pajak di negara-negara lain di Uni Eropa. Namun mayoritas selalu benar dalam demokrasi, dan ketika mereka menemukan mereka dapat memilih kekayaan untuk diri mereka sendiri, mereka pasti akan melakukannya. Harapan kalau mereka akan melakukan hal yang sebaliknya adalah naif. Apa yang ditunjukan oleh contoh Yunani tersebut juga menunjukkan bahwa rakyat dalam demokrasi secara alamiah ingin agar Negara merawat mereka. Pemerintahan demokratis berarti pemerintahan oleh Negara. Akibatnya, rakyat akan terus membuat tuntutan kepada Negara. Mereka akan menjadi semakin dan semakin bergantung pada pemerintah untuk memecahkan masalah mereka dan menjalankan kehidupan mereka. Apapun masalah yang mereka hadapi, mereka mengharapkan pemerintah untuk memperbaikinya. 99

Obesitas (kegemukan), penyalahgunaan obat, pengangguran, kekurangan guru atau perawat, penurunan jumlah pengunjung museum, apa saja, Negaralah yang harus bertanggung jawab. Apapun yang terjadi - kebakaran di teater, kecelakaan pesawat, sebuah perkelahian di bar - rakyat akan mengharapkan pemerintah untuk mengejar para pelaku dan untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Jika mereka tidak punya pekerjaan, mereka mengharapkan pemerintah untuk "menciptakan lapangan kerja". Jika harga bensin naik, rakyat ingin pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Di Youtube ada video yang menunjukkan sebuah wawancara dengan seorang wanita yang baru saja mendengarkan pidato Presiden Obama, dan dia hampir menangis karena bahagia. Dia berseru bahwa "Saya tidak perlu khawatir lagi untuk membayar bensin untuk mobil saya atau membayar cicilan rumah saya!". Itulah mentalitas yang disebabkan oleh demokrasi. Dan politisi cukup bersedia untuk memasok apa yang menjadi tuntutan rakyat kepada mereka. Mereka seperti pria dalam pepatah yang hanya memiliki sebuah palu dan melihat segala sesuatu sebagai paku untuk dipalu. Dengan cara yang sama, untuk setiap masalah dalam masyarakat, mereka melihat diri mereka sebagai sang pemecah masalah. Memang itulah sebabnya mereka terpilih. Mereka berjanji akan ‘membuat lapangan pekerjaan’, menurunkan suku bunga, mendorong daya beli masyarakat, membuat kepemilikan rumah terjangkau bagi kaum paling miskin sekalipun, memperbaiki pendidikan, membuat taman bermain dan lapangan olahraga untuk anakanak kita, memastikan bahwa semua produk dan tempat bekerja adalah aman, menyediakan layanan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi semua kalangan, menyelesaikan masalah kemacetan jalan raya, kejahatan, vandalisme (perusakan fasilitas umum), membela ‘kepentingan’ nasional kita di depan masyarakat dunia, melaksanakan ‘hukum internasional’ di seluruh dunia, mempromosikan emansipasi dan melawan diskriminasi dimanapun, memastikan bahwa makanan aman untuk dikonsumsi dan air bersih, ‘menyelamatkan iklim’, membuat negara menjadi yang paling 100

bersih, hijau, dan paling inovatif di dunia, dan menghapus kelaparan dari muka bumi. Mereka akan mewujudkan semua mimpi dan keinginan kita, melindungi kita sejak kecil hingga ke liang kubur, memastikan kedamaian dan kebahagiaan kita dari pagi hingga larut malam - dan tentu saja memotong anggaran dan mengurangi pajak. Demokrasi terbuat dari impian-impian tersebut. Dosa-dosa demokrasi Sangat jelas bahwa pada kenyataannya semua ini tidak akan pernah bisa dilakukan. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semuanya. Pada akhirnya, para politisi akan melakukan satusatunya hal yang bisa mereka lakukan, yaitu: 1. Membuang uang pada permasalahan yang ada 2. Menciptakan undang-undang dan peraturan baru 3. Membentuk komite untuk mengawasi pelaksanaan peraturan mereka Memang tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan, sebagai politisi. Mereka bahkan tidak mampu membayar tagihan untuk kegiatan mereka, yang mana diserahkan kepada pembayar pajak. Setiap hari anda dapat melihat akibat-akibat dari sistem ini di sekitar Anda: Birokrasi. Dimana-mana demokrasi telah melahirkan birokrasi yang besar, yang berkuasa atas hidup kita dengan kekuatan yang semakin sewenang-wenang. Karena birokrat-birokrat adalah pemerintah, mereka dapat memastikan bahwa mereka terlindung dengan baik dari realitas ekonomi yang keras untuk orang biasa. Departemen mereka tidak pernah bisa bangkrut, mereka sendiri tidak bisa dipecat, dan mereka jarang akan bertabrakan dengan hukum, karena mereka adalah hukum. Mereka juga menempatkan beban yang besar pada kita semua dengan undang-undang dan peraturan mereka. Di mana101

mana sulit untuk memulai bisnis/usaha karena terhalang oleh banyaknya hukum dan biaya birokrasi yang dikenakan pada mereka. Bisnis yang sudah berjalan juga menderita di bawah beban birokrasi. Di Amerika Serikat menurut “Small Business Administration” (administrasi bisnis kecil) besar biaya regulasi per tahunnya - perhatikanlah bahwa ini adalah lembaga pemerintah - adalah $1.750.000.000.000 (berdasarkan sebuah artikel di Wikipedia). Kaum miskin dan yang berpendidikan rendah adalah kaum yang paling menderita dari sistem ini: mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, tenaga kerja mereka menjadi terlalu mahal karena adanya undang-undang upah minimum dan hukum lain yang menaikkan biaya tenaga kerja. Juga sangat sulit bagi mereka untuk mendirikan bisnis/usaha sendiri karena mereka tidak tahu seluk-beluk hutan birokrasi. Parasitisme. Selain birokrat dan politisi, ada kelompok lain yang mendapat manfaat yang sangat besar dari sistem demokrasi: pengelola perusahaan dan lembaga yang dibayar oleh pemerintah atau mendapat hak-hak istimewa dari pemerintah. Pikirkanlah seorang manajer dari perusahaan di lingkungan industri-militer, dan dari bank dan lembaga keuangan yang didukung oleh sistem bank sentral. Juga tidak ketinggalan orang-orang di "sektor bersubsidi" - lembaga kebudayaan, televisi publik, badan-badan bantuan negara atau bantuan orang miskin, kelompok lingkungan, dan sebagainya belum lagi seluruh ‘sirkus’ 'lembaga-lembaga internasional'. Banyak orang yang bekerja di bidang-bidang ini memiliki pekerjaan yang menguntungkan dan berhutang kepada hubungan intim mereka dengan lembaga pemerintah atau pemerintah. Ini adalah bentuk parasitisme yang dilembagakan serta dibantu dan didukung oleh sistem demokrasi kita. Megalomania (pengagungan diri). Karena frustrasi oleh ketidakmampuan mereka untuk benar-benar merubah masyarakat, pemerintah secara rutin meluncurkan proyekproyek besar untuk membantu memulihkan sektor industri yang gagal atau untuk melayani beberapa tujuan mulia lainnya. Tindakan seperti itu selalu hanya meningkatkan 102

masalah dan harganya selalu jauh lebih mahal dari yang direncanakan. Pikirkanlah reformasi pendidikan, rencana reformasi perawatan kesehatan, proyek-proyek infrastruktur dan pemborosan energi seperti program etanol (bahan bakar organik) di AS atau proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas di laut di Eropa. Perang juga dapat dilihat sebagai 'proyek-proyek publik' yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah dalam negeri, membangkitkan dukungan publik kepada pemerintah, menciptakan lapangan kerja untuk kaum miskin, dan keuntungan besar yang langsung mengarah ke perusahaanperusahaan favorit yang menjadi sponsor kampanye politisi dalam pemilu dan yang akan menyediakan pekerjaan bagi para politisi itu ketika mereka ‘terpaksa’ meninggalkan posisi politik mereka. (Sudah menjadi rahasia umum, para politisi itu sendiri tidak pernah ikut berperang di dalam perang yang mereka mulai.)

Dorongan utama bagi para politisi dalam demokrasi adalah keinginan untuk terpilih kembali. Oleh karena itu, cakrawala mereka biasanya tidak melampaui pemilu mendatang.

Kesejahteraan. Masalah “welfare state” (negara yang mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya). Para politisi yang ditunjuk untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan secara alami berpikir kalau mereka memiliki tugas suci untuk terus memperkenalkan program kesejahteraan yang baru (dan pajak baru untuk membayar untuk program tersebut). Ini tidak hanya untuk melayani kepentingan mereka sendiri tetapi juga kepentingan orang-orang birokrat yang bertugas untuk melaksanakan program tersebut. Program kesejahteraan sekarang merupakan bagian penting dari pengeluaran pemerintah di kebanyakan negara-negara demokratis. Pemerintah Inggris menghabiskan sepertiga dari anggarannya untuk program kesejahteraan. Di Italia dan Perancis angka ini mendekati 40 persen. Banyak lembaga sosial (misalnya serikat buruh, lembaga dana pensiun publik, lembaga tenaga kerja 103

pemerintah) memiliki kepentingan dalam melestarikan dan memperluas program kesejahteraan. Cara yang biasa ditempuh oleh pemerintahan demokrasi adalah pemerintah tidak akan memberikan pilihan atau membuat perjanjian dengan rakyatnya. Semua orang dipaksa untuk membayar asuransi pengangguran yang tinggi dan setoran jaminan sosial, tapi tidak ada yang tahu apa manfaat yang bisa mereka nikmati di masa depan. Uang yang telah dibayar oleh pembayar pajak akan dihabiskan dan ketika semua sudah habis, bencana keamanan sosial yang akan menghadang semua negara dengan program kesejahteraan ini adalah contoh yang paling mengerikan dari jenis pemborosan demokrasi. Dan ingatlah kesejahteraan tidak hanya untuk kaum miskin. Banyak 'kesejahteraan' yang diberikan kepada orang kaya, misalnya untuk bank-bank yang diselamatkan dengan harga sebesar $700 miliar (yang mana sesudah itu para eksekutifnya akan menikmati bonus yang besar).

Perilaku antisosial dan kejahatan. Negara kesejahteraan demokratis mendorong perilaku tidak bertanggung jawab dan perilaku antisosial. Dalam masyarakat bebas orang yang berkelakuan tidak pantas, gagal untuk menepati janji mereka, atau bertindak tanpa peduli terhadap orang lain, akan 104

kehilangan bantuan dan dukungan dari teman-temannya, lingkungannya dan keluarganya. Namun, negara kesejahteraan demokratis mengatakan kepada mereka: Jika tak ada seorangpun yang mau membantu Anda lagi, kami akan membantu anda! Jadi orang dihargai untuk perilaku antisosial mereka. Karena mereka terbiasa dengan pemerintah yang memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, maka berkembanglah mentalitas orang yang tidak mau bekerja untuk mendapatkan uang mereka sendiri. Untuk membuat keadaan ini menjadi lebih buruk, undang-undang tenaga kerja yang kaku (serta hukum anti-diskriminasi) menyulitkan pengusaha untuk bisa menyingkirkan karyawan yang tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Demikian pula, peraturan pemerintah membuat hampir tidak mungkin untuk mengusir siswa atau guru yang berlaku tidak pantas atau kerjanya tidak memuaskan. Dalam proyek perumahan rakyat sangat sulit untuk mengusir seseorang dari rumahnya apabila dia menjadi gangguan bagi para tetangganya. Orang-orang yang berkelakuan semena-mena di tempat hiburan malam tidak dapat ditolak masuk karena hukum anti-diskriminasi. Yang lebih parah lagi, pemerintah sering menyiapkan program bantuan yang mahal untuk orang-orang antisosial, seperti pengemar sepak bola yang liar misalnya. Dengan demikian, kenakalan dan kejahatan malah dihargai dan didukung. Standar sangat biasa dan semakin menurun. Karena di setiap masyarakat kaum mayoritas cenderung lebih miskin dari kaum minoritas yang lebih sukses dan kompeten, politisi dalam demokrasi ditekan untuk melakukan redistribusi kekayaan - untuk mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Dengan cara ini, kesuksesan bisnis dan keunggulan dihukum melalui pajak progresif. Dengan demikian, demokrasi dapat mengarah kepada pembodohan masyarakat dan penurunan standar budaya umum. Dimana kaum mayoritas memerintah, standar rata-rata akan menjadi norma. Budaya ketidakpuasan. Dalam demokrasi perbedaan pendapat pribadi akan terus berakhir menjadi konflik sosial. 105

Hal ini terjadi karena negara mencampuri semua hubungan personal dan sosial. Segala sesuatu yang dianggap tidak beres di suatu tempat, dari sekolah umum yang kurang berfungsi hingga ke kerusuhan lokal, menjadi masalah nasional yang besar (atau bahkan internasional) yang harus ditemukan solusinya oleh para politisi. Semua orang merasa terdorong dan didorong untuk memaksakan pandangan mereka terhadap dunia kepada orang lain. Orang-orang yang merasa dikalahkan membuat pemblokiran, melakukan demo atau pemogokan. Ini menciptakan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan umum.

Dalam demokrasi perbedaan pendapat pribadi akan terus berakhir menjadi konflik sosial. Hal ini terjadi karena negara mencampuri semua hubungan personal dan sosial.

Jangka pendek-isme. (mementingkan segala sesuatunya secara jangka pendek dan tidak peduli tentang akibat negatif jangka panjang). Dorongan utama bagi para politisi dalam demokrasi adalah keinginan untuk terpilih kembali. Oleh karena itu, cakrawala dan tujuan mereka biasanya tidak melampaui pemilu mendatang. Selain itu, politisi yang terpilih secara demokratis bekerja dengan sumber daya yang bukan milik mereka dan yang hanya sementara mereka miliki. Mereka menghabiskan uang orang lain. Itu berarti mereka tidak harus berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan dan berpikir mengenai masa depan. Karena itulah kebanyakan kebijakan dalam demokrasi menciptakan manfaat yang segera (jangka pendek) tapi akibatnya buruk di masa yang akan datang. Salah satu mantan menteri Belanda dari Dinas Sosial pernah berkata, "Para pemimpin politik harus memerintah seolah-olah tidak ada pemilu lagi. Dengan cara itu mereka akan mampu mengambil pandangan jangka panjang untuk semuanya." Tapi tentu saja itu justru apa yang tidak bisa mereka lakukan. Seperti seorang penulis Amerika Fareed Zakaria mengatakan dalam sebuah wawancara: "Saya pikir kita menghadapi krisis yang nyata di dunia barat. Yang Anda lihat adalah 106

ketidakmampuan mendasar dalam setiap masyarakat barat untuk melakukan satu hal, yaitu untuk memaksakan segala jenis pengorbanan jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Setiap kali pemerintah mencoba untuk mengusulkan beberapa jenis pengorbanan muncul pemberontakan. Dan pemberontakan tersebut hampir selalu berakhir dengan sukses." Karena rakyat di dalam demokrasi didukung untuk menuntut semuanya menjadi serba gratis dan para politisi berperilaku lebih seperti penyewa daripada seorang pemilik properti, karena mereka hanya memerintah sementara, hasil ini harusnya tidak mengejutkan siapa pun. Seseorang yang hanya menyewa sesuatu memiliki kecenderungan untuk tidak terlalu berhati-hati atau berpikir jangka panjang dibandingkan dengan seorang pemilik properti. Mengapa semuanya terus menjadi lebih buruk Secara teori rakyat bisa memilih sebuah sistem yang berbeda, yang tidak terlalu birokratik dan lebih irit. Dalam prakteknya, ini tidak mungkin terjadi karena terlalu banyak orang yang memiliki kepentingan didalamnya dan ingin melestarikan sistem tersebut. Dan seiring dengan pemerintah yang secara perlahan tumbuh menjadi lebih besar, kelompok ini juga ikut bertumbuh lebih besar. Seperti yang ditunjukan oleh Ludwig von Mises, ahli ekonomi Austria yang terkenal, birokrasi akan menolak setiap jenis perubahan dengan semua kekuatannya. "Birokrat bukan hanya pegawai pemerintah", Mises menulis. "Di bawah UUD yang demokratis dia pada saat yang sama adalah seorang pemilih dan juga bagian dari sang penguasa, majikannya. Dia berada dalam posisi yang aneh: dia adalah majikan dan karyawan. Dan tujuan keuangannya sebagai karyawan lebih penting dari minatnya sebagai majikan karena ia mendapatkan lebih banyak dari dana publik daripada apa ia berikan kepada dana publik. Hubungan ganda ini menjadi semakin penting dengan semakin meningkatnya gaji pegawai pemerintahan. Birokrat sebagai pemilih lebih bersemangat untuk mendapatkan kenaikan gaji daripada menjaga keseimbangan anggaran. Perhatian utamanya adalah pembengkakan gaji mereka." 107

Milton Friedman seorang ahli ekonomi membagi pengeluaran uang menjadi empat jenis. Yang pertama adalah ketika Anda menghabiskan uang Anda untuk diri sendiri. Anda akan mencari kualitas dan menghabiskan uang Anda secara efisien. Ini secara umum adalah bagaimana uang dibelanjakan di sektor swasta. Jenis kedua adalah ketika Anda menghabiskan uang Anda untuk orang lain, misalnya ketika membelikan makan malam untuk seseorang. Anda pasti masih peduli tentang jumlah yang akan Anda belanjakan, tetapi Anda sudah tidak terlalu peduli tentang kualitasnya. Jenis ketiga adalah ketika Anda menghabiskan uang orang lain untuk diri sendiri, seperti ketika Anda membeli makan siang dengan rekening pengeluaran perusahaan Anda. Anda akan cenderung untuk tidak memilih berhemat, tetapi Anda akan tetap berusaha untuk memilih makan siang yang tepat. Jenis keempat adalah ketika menghabiskan uang orang lain untuk orang lain. Di sini Anda tidak akan peduli lagi tentang kualitas atau biaya. Pada umumnya, inilah cara pemerintah menghabiskan uang pajak Anda. Politisi jarang diminta bertanggung jawab atas tindakan mereka yang ternyata merugikan dalam jangka panjang. Mereka mendapatkan pujian atas niat baik mereka dan hasil positif awal dari program mereka. Konsekuensi negatif jangka panjang (misalnya, utang yang harus dibayar) akan menjadi tanggung jawab penerus mereka. Sebaliknya, politisi cenderung untuk tidak begitu peduli pada program-program yang akan akan terlihat hasilnya setelah mereka meninggalkan posisi mereka karena penerus merekalah yang akan dapat mendapatkan manfaatnya.

Pemerintah menghabiskan uang orang lain untuk orang lain. Jadi mereka tidak memiliki alasan untuk peduli tentang kualitas atau biaya.

108

Dengan demikian, pemerintahan demokratis selalu menghabiskan uang lebih banyak dari apa yang mereka terima. Mereka memecahkan masalah ini dengan menaikkan pajak atau bahkan lebih baik - karena pajak cenderung dibenci oleh orang-orang yang harus membayarnya - dengan meminjam uang atau hanya dengan mudah mencetaknya. (Perhatikanlah bahwa politisi demokrasi cenderung untuk meminjam dari bank-bank favorit yang kemudian bisa diselamatkan oleh pemerintah jika bank-bank ini jadi memiliki terlalu banyak hutang.) Pemerintah demokratis jarang memotong anggaran mereka sendiri. Ketika mereka berbicara tentang "pengurangan", itu biasanya berarti pertumbuhan pengeluaran yang lebih lambat. Mencetak uang tentu saja menyebabkan inflasi (nilai uangnya menurun) yang berarti terjadinya penurunan yang tetap terhadap nilai tabungan masyarakat. Meminjam uang menyebabkan peningkatan hutang nasional dan menyebabkan pembayaran bunga yang ditanggung oleh generasi mendatang. Kini hutang publik di hampir semua negara demokrasi di dunia telah menjadi begitu tinggi sehingga mereka tidak mungkin dapat dilunasi. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa lembaga yang mengurus dana pensiun telah secara besar-besaran membeli hutang pemerintah karena dipikirnya hal itu akan menjadi investasi jangka panjang yang baik. Itu adalah lelucon yang kejam. Banyak orang yang tidak akan pernah menerima pensiun yang mereka harapkan karena uang yang mereka masukkan ke dalam dana pensiun telah habis disia-siakan. Namun terlepas dari semua masalah yang diberikan oleh demokrasi kepada kita, kita terus berharap dan percaya bahwa, setelah pemilu berikutnya, segalanya akan berubah. Pikiran ini membuat kita terjebak ke dalam lingkaran setan: Ketika sistem tidak memberikan apa yang dijanjikan, rakyat menjadi tidak puas dan menuntut adanya peningkatan, politisi lebih banyak lagi mengobral janji-janjinya, harapan naik menjadi lebih tinggi lagi, kekecewaan yang tak terelakkan menjadi lebih besar lagi, dan sebagainya. Warga di dalam sebuah demokrasi adalah seperti pecandu alkohol yang perlu 109

minum alkohol lebih banyak untuk menjadi mabuk, setiap kali mereka minum akan berakhir dengan rasa sakit karena mabuk yang lebih besar. Bukannya menyimpulkan bahwa mereka harus menjaga jarak dengan alkohol, mereka malahan menginginkan lebih banyak lagi. Mereka telah benar-benar lupa bagaimana cara mengurus dirinya sendiri dan tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Mengapa kita perlu mengurangi demokrasi Pertanyaannya adalah berapa lama situasi ini dapat berlanjut, mengingat ketidakpuasan dalam masyarakat dan ketidakstabilan sistem politik dan ekonomi. Banyak orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem ini. Politisi dan pemuka opini meratapi perpecahan lanskap politik, perilaku pemilih yang tidak stabil, pendangkalan dan sensasionalisme media. Rakyat mengeluh bahwa politisi tidak mendengarkan mereka, bahwa mereka tidak mendapatkan yang apa dijanjikan dan bahwa Kongres adalah sandiwara, sebuah ejekan dari pemerintahan yang baik. Namun, mereka berpikir inti permasalahan adalah terpilihnya politisi yang salah atau isu-isu sampingan seperti imigrasi atau globalisasi, bukan pada kekurangan yang melekat dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Warga di dalam sebuah demokrasi adalah seperti pecandu alkohol yang perlu minum alkohol lebih banyak untuk menjadi mabuk, setiap kali mereka minum akan berakhir dengan rasa sakit yang lebih kuat karena mabuk.

Saat ini tidak ada yang benar-benar tahu ke mana harus pergi dari sini. Setiap orang terjebak dalam visi terowongan yang disebut demokrasi. Satu-satunya 'solusi' yang terpikirkan oleh rakyat adalah 'lebih banyak demokrasi', yaitu lebih banyaknya campur tangan pemerintah. Apakah anak muda terlalu banyak minum alkohol? Naikkan batas usia minum alkohol! Apakah penderita penyakit kronis diabaikan di panti jompo? Kirim 110

lebih banyak pengawas pemerintah! Apakah ada kekurangan inovasi? Buatlah Dewan Inovasi pemerintah! Apakah terlalu sedikit yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah? Paksakan lebih banyak ujian! Apakah kejahatan terus meningkat? Dirikan sebuah departemen pemerintah baru! Mengatur, melarang, memaksa, mencegah, memeriksa, menginspeksi, memanjakan, mereformasikan dan, yang paling utama, menghabiskan uang untuk mengatasi masalahnya. Dan bagaimana jika semua itu tidak berhasil? Akhirnya akan terdengar seruan untuk seorang Pemimpin Besar, orang yang mampu mengakhiri semua kegagalan dan akan menegakkan hukum dan ketertiban. Tentu saja ada logikanya untuk hal ini. Jika semuanya perlu diatur oleh negara, maka mengapa tidak sekalian saja dilakukan dengan benar oleh seorang diktator yang baik hati? Berakhirlah semua penundaan tak berujung, keraguan, pertengkaran, pemborosan. Tapi ini akan menjadi sebuah kesepakatan dengan iblis yang terselubung. Memang benar kita akan mendapatkan “hukum dan ketertiban”. Tapi harga yang harus dibayar adalah berakhirnya kebebasan, semangat hidup dan pertumbuhan. Untungnya, ada cara yang lain, meskipun banyak orang mungkin merasa sulit untuk membayangkannya. Caranya adalah: kurangi demokrasi. Kurangi pemerintahan. Tambahkan kebebasan individu. Bagaimana cita-cita libertarian ini mungkin terlihat dalam prakteknya akan dibahas pada bab terakhir buku ini.

111

III. Menuju kebebasan baru Merupakan sebuah ilusi untuk berpikir bahwa masalah yang dihadapi masyarakat kita dapat diselesaikan dengan ‘lebih banyak demokrasi'. Apalagi mengatakan bahwa demokrasi adalah yang terbaik dari semua sistem yang mungkin ada. Demokrasi berasal pada masa di mana ruang lingkup pemerintahan relatif kecil. Satu setengah abad kemudian, bagaimanapun juga demokrasi telah mengakibatkan ekspansi pemerintahan yang luar biasa di semua negara demokrasi. Hal ini juga menyebabkan situasi di mana kita tidak hanya harus takut dengan Pemerintah tetapi juga sesama warga negara yang mampu memperbudak kita melalui kotak suara. Kepercayaan buta terhadap demokrasi di masyarakat kita merupakan hal yang tidak jelas. Ini sebenarnya adalah sebuah fenomena yang muncul belakangan ini. Mungkin adalah hal yang mengejutkan bagi banyak pembaca, tetapi para pendiri utama negara Amerika Serikat - seperti Benjamin Franklin, Thomas Jefferson dan John Adams - yang tanpa pengecualian menentang demokrasi. "Demokrasi," kata Benjamin Franklin, "adalah dua serigala dan seekor domba memilih untuk memutuskan apa yang mereka inginkan untuk untuk makan siang. "Kebebasan," ia menambahkan, "adalah domba yang memiliki senjata ikut serta dalam pemungutan suara." Thomas Jefferson mengatakan bahwa demokrasi "tidak lebih dari aturan masyarakat, di mana 51% dari masyarakat dapat mengambil hak-hak 49% lainnya." Mereka tidak sendirian. Sebagian besar kaum intelektual liberal-klasik dan konservatif di abad 18 dan 19, termasuk pemikir terkenal seperti Lord Acton, Alexis de Tocqueville, Walter Bagehot, Edmund Burke, James Fenimoore Cooper, John Stuart Mill dan Thomas Macaulay, menentang demokrasi. Penulis konservatif terkenal Edmund Burke menulis: "Mengenai hal ini saya yakin, bahwa dalam demokrasi mayoritas warga bisa melakukan penindasan yang paling kejam terhadap kaum minoritas ... dan bahwa penindasan 112

terhadap kaum minoritas akan mencakup jumlah yang jauh lebih besar dan akan dilakukan pada tingkat kemarahan yang jauh lebih besar, daripada yang bisa diakibatkan oleh seorang penguasa tunggal." Thomas Macalauy, pemikir liberal terkenal dari Inggris, menyatakan sentimen yang sama: "Saya telah lama yakin bahwa lembaga-lembaga demokrasi murni secara cepat atau lambat akan menghancurkan kebebasan, atau peradaban, atau keduanya." Ini adalah ide yang sangat bisa diterima pada masa itu, seperti yang ditunjukan oleh Erik Ritter von KuehneltLeddihn di dalam bukunya "Kebebasan atau Kesetaraan" (“Liberty or Equality”, 1951). Selama akhir abad ke-19 dan abad ke-20, bagaimanapun, cita-cita liberal klasik semakin terdorong ke belakang dan digantikan oleh iman kepercayaan terhadap kolektivisme sebuah gagasan bahwa individu adalah bawahan kelompok. Liberalisme (kebebasan) digantikan oleh berbagai bentuk kolektivisme - komunisme, sosialisme, fasisme dan demokrasi. Yang terakhir yaitu demokrasi, malahan dinilai menjadi ide untuk kebebasan. Tetapi seperti yang telah ditunjukkan di dalam buku ini, adalah benar-benar salah untuk menyamakan demokrasi dengan kebebasan. Seperti yang diakui para pemikir liberal-klasik di masa lalu, demokrasi sebenarnya adalah bentuk sosialisme - yang cukup cerdas. Kemerdekaan yang masih tersisa dan kita miliki saat ini, adalah karena tradisi liberal klasik yang masih hidup di bagian barat bumi ini, bukan disebabkan oleh demokrasi. Tradisi liberal-klasik ini, bagaimanapun, berada di bawah tekanan yang berat. Dengan setiap generasi baru yang tumbuh dikelilingi oleh propaganda demokrasi sehari-harinya, satu per satu bagian dari warisan liberal kita musnah. Tidak ada yang terkejut lagi ketika perempuan menuntut kuota pada posisi pimpinan perusahaan, ketika Negara mengeluarkan larangan untuk merokok di restoran atau ketika pemerintah memutuskan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Tidak semua orang setuju dengan gagasan itu - tapi 113

semua orang merasa adalah normal bahwa pemerintah harus memutuskan hal-hal tersebut. Hampir tidak ada perlawanan terhadap kenyataan bahwa kita hidup di bawah sistem yang mengganggu hidup kita sampai ke detail terkecil. Tidak ada prinsip perlawanan kepada gagasan bahwa bagaimana kita semua harus hidup harus diputuskan secara 'demokratis'. Desentralisasi dan kebebasan individu Apakah mungkin ada sebuah alternatif untuk demokrasi? Sebuah masyarakat tanpa negara utama, tanpa aturan mayoritas, masyarakat yang bebas dan mau berkerja-sama? Tentu saja. Alternatif tersebut sangat diperlukan jika kita tidak ingin terpeleset kepada tirani (penindasan) dan stagnasi (kemacetan). Dunia membutuhkan ideal yang baru. Sebuah cita-cita yang menggabungkan dinamika dan kebebasan individu dengan harmoni sosial. Ideal seperti itu tidak utopis (sebuah khayalan). Hal itu dapat dicapai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi peran pemerintah. Rakyat perlu untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidup mereka dan hasil kerja mereka. Tanpa aturan-aturan yang menggangu dan perpajakan rakyat akan membuat lingkungan yang aman, nyaman untuk ditinggali dan komunitas yang berkelanjutan. Mengapa rakyat tidak bisa menghabiskan uang mereka sendiri seperti yang mereka inginkan dan membeli asuransi, perawatan kesehatan dan pendidikan yang mereka pilih? Apakah bencana besar yang akan menimpa kita apabila itu terjadi? Mengapa Negara harus mengambil uang rakyat melalui pajak dan membuat semua keputusan itu untuk mereka? Rakyat harus diberikan kebebasan mereka kembali untuk memilih sendiri, untuk memecahkan masalah mereka seperti yang mereka lihat sesuai - secara individual atau, mungkin lebih sering, bersama-sama. Karena tanpa kerjasama, ketertiban dan kemakmuran adalah tidak mungkin. Tetapi kerjasama hanya dapat benar-benar bekerja apabila atas dasar sukarela, berdasarkan kesepakatan bersama. 114

Rakyat harus kembali mendapatkan kontrol atas hasil kerja mereka sendiri. Mereka harus memiliki kebebasan untuk membuat komunitas lokal mereka sendiri - agama, komunis, kapitalis, etnis, dan sebagainya. Ini mungkin bisa diatur secara 'demokratis', apabila warga menginginkannya, atau tidak, jika mereka tidak menginginkannya. Mengapa tidak membuat sebuah pasar untuk pemerintahan, di mana pemerintah harus bersaing satu sama lain, dan di mana warga negara dapat dengan mudah pindah ke daerah pemerintah yang lain untuk hidup dan bekerja?

Sebuah pasar untuk pemerintahan Patri Friedman, cucu pemenang Nobel Milton Friedman, pernah berkata: "Pemerintah merupakan sektor dengan penghalang yang sangat tinggi dan sulit untuk masuk ke dalamnya. Bahkan, Anda harus memenangkan pemilu atau memulai revolusi untuk mencoba sebuah bentuk pemerintahan yang baru." Memang hanya ada sedikit pilihan dan persaingan di dalam pemerintahan. Orang menganggap penting bagi perusahaanperusahaan untuk bersaing. Orang-orang menginginkan adanya pasar bebas yang fleksibel dalam industri mobil, pakaian dan asuransi dari pemasok yang berbeda. Lalu mengapa tidak ada pasar untuk pemerintahan, di mana pemerintah harus saling bersaing, dan di mana warga negara dapat dengan mudah pindah ke daerah pemerintah yang lain untuk hidup dan bekerja? Saat ini orang bisa pindah ke kota lain, tetapi karena kebanyakan pajak dan hukum berasal dari pemerintah pusat, hal ini tidak mengubah apa pun. Untuk bisa mendapatkan jenis pemerintahan yang lain, orang dipaksa untuk pindah, ini merupakan penghalang besar. Kita tahu bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk membentuk monopoli dan kongsi dagang, untuk mengurangi persaingan. Pemerintah memiliki kecenderungan yang sama. 115

Lihatlah konsentrasi kekuasaan pemerintah di Washington atau Brussels. Dalam pasar bebas, bagaimanapun, adalah selalu mungkin bagi seseorang untuk memulai bisnis baru, untuk menantang monopoli dan kongsi dagang yang sudah ada. Itulah sebabnya monopoli cenderung berumur pendek di sektor swasta. Ketika pelaku monopoli menetapkan harga yang tinggi atau menyalahgunakan posisi pasar mereka, hal ini mendorong perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut.

Desentralisasi, berbeda dengan demokrasi nasional, adalah sistem untuk 'hidup dan biarkan hidup'.

Dalam pemerintahan kurang ada kompetisi seperti itu. Seperti pelaku monopoli sejati politisi tidak menginginkan adanya kompetisi dalam pemerintahan. Mereka lebih memilih apabila semua hal diputuskan secara kolektif oleh tingkat pusat. Mereka akan berkata: "Imigrasi ilegal hanya dapat diselesaikan dalam konteks Eropa." Atau: "Krisis hutang hanya dapat ditangani secara internasional." Atau: "Terorisme hanya bisa dilawan melalui lembaga pusat yang kuat." Namun, ternyata ada banyak negara-negara kecil di dunia ini yang tidak menjadi bagian dari 'blok' tersebut dan yang tidak menderita krisis ekonomi atau terorisme. Demikian pula kita harus percaya bahwa pendidikan, perawatan kesehatan, keuangan, asuransi sosial, dan sebagainya, harus dikoordinasikan dan diatur setidaknya pada tingkat nasional. Tapi tidak ada alasan dibalik semua itu. Desentralisasi akan sangat bermanfaat bagi banyak kelompok dalam masyarakat. Dengan otonomi daerah, para pemikir progresif dapat membawa ide-ide progresif mereka ke dalam praktek di dunia nyata dan pemikir konservatif dapat melakukan hal yang sama dengan nilai-nilai mereka, tanpa memaksa orang lain untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup mereka. Orang-orang yang ingin memulai sebuah komunitas ala hippies yang serba ‘hijau’ dapat hidup sesuai dengan impian mereka. Tentu saja dengan biaya sendiri. 116

Sebuah komunitas agama ingin kalau toko-toko milik mereka tutup pada hari Minggu bisa melakukannya. Satu ukuran cocok untuk semua adalah tidak perlukan dan tidak diinginkan. Desentralisasi, berbeda dengan demokrasi nasional, adalah sistem untuk 'hidup dan biarkan hidup'. Jadi biarkan ribuan negara tumbuh dan berkembang. Keanekaragaman dalam pemerintahan menyiratkan bahwa orang dapat lebih mudah memutuskan di dalam sistem seperti apa mereka ingin hidup. Mereka bisa pergi ke kota lain atau daerah lain jika mereka menginginkan pemerintahan yang berbeda. Kompetisi tersebut memastikan bahwa para penguasa harus bertanggung jawab, yang hampir tidak pernah disinggung ketika pengaruh warga negara dibatasi hanya untuk mengikuti pemilu setiap empat tahun sekali. Bahkan apabila hanya sedikit warga yang benar-benar pindah ke daerah lain, akan ada dorongan yang kuat bagi penguasa untuk memperbaiki kebijakan mereka. Jika tidak semuanya ditentukan oleh pusat, daerah-daerah dapat memilih arah yang sesuai dengan keadaan dan preferensi mereka. Misalnya, daerah tertentu dapat memilih untuk mengurangi pajak dan regulasi untuk merangsang kegiatan ekonomi. Seorang sejarawan Amerika Thomas E. Woods menunjukkan bahwa kebebasan politik yang muncul di Eropa Barat justru disebabkan karena fragmentasi dan diferensiasi yang dimiliki para penguasa di sana berdasarkan sejarahnya. Banyaknya daerah-daerah yurisdiksi kecil memungkinkan orang-orang untuk melarikan diri dari tempattempat di mana pemerintahnya bersifat menindas ke tempattempat yang lebih liberal (bebas). Penguasa tirani dengan demikian menemukan diri mereka dipaksa untuk memberikan lebih banyak kebebasan. Desentralisasi di Swiss Swiss telah lama membuktikan bahwa desentralisasi dapat bekerja dengan baik. Orang sering berpikir bahwa ukuran dan sentralisasi membawa kemakmuran dan segala macam 117

manfaat lainnya. Namun, Swiss, yang bukan anggota dari Uni Eropa maupun NATO, membuktikan sebaliknya. Dengan hampir 8 juta penduduk, negara ini memiliki jumlah penduduk yang hampir mendekati Jakarta dan pemerintahan yang sangat terdesentralisasi. 26 kanton - kabupaten - bersaing satu sama lain dan menikmati banyak otonomi. Kanton-kanton dulunya adalah negara otonom yang terpisah, dan beberapa memiliki kurang dari 50.000 jiwa. Selain itu ada beberapa 2.900 kota di Swiss - yang terkecil memiliki sekitar tiga puluh jiwa. Ini jauh lebih banyak dari negara-negara Eropa lainnya. Bagian utama dari pajak penghasilan di Swiss dibayarkan kepada pemerintah kota dan canton, bukan kepada pemerintah pusat. Kota-kota dan kanton memiliki kebijakan yang sangat berbeda dalam perpajakan dan peraturan yang berlaku dan dengan demikian bersaing untuk membuat warga dan perusahaan berminat untuk bergabung dengannya. Swiss dikenal sebagai negara yang sangat sukses. Di kelompok paling top di dunia dalam hal harapan hidup, pekerjaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Ini adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang belum mengalami perang selama lebih dari satu abad. Meskipun memiliki empat bahasa (Jerman, Perancis, Italia dan Romansh), terdapat harmoni sosial yang tinggi, kontras dengan situasi di Belgia di mana selalu ada ketegangan dan konflik kepentingan antara orang Flemish yang berbahasa Belanda dan orang Walloon yang berbahasa Perancis yang mengancam kesatuan negara. Di mana orang Flemish mengeluh bahwa mereka harus membayar untuk orang Walloon yang tidak begitu kaya, Swiss tidak mengalami gesekan-gesekan seperti itu karena sistem desentralisasi mereka. Tentu saja, Swiss adalah negara demokrasi, namun negara ini memiliki begitu banyak unit-unit demokrasi kecil, sehingga mereka berhasil menghindari banyak efek negatif dari demokrasi parlementer nasional. Swiss juga menunjukkan bagaimana kemungkinan pemisahan dapat mengurangi ketegangan. Pada 1970-an penduduk 118

berbahasa Perancis di kanton Bern merasa tidak terwakili di tempat di mana mereka tinggal yang didominasi oleh orangorang berbahasa Jerman. Kemudian pada tahun 1979 penduduk yang berbahasa Perancis memisahkan diri dan membentuk kanton Jura. Selama berabad-abad, perselisihan antara kelompok-kelompok etnis dan bahasa yang berbeda telah diselesaikan secara damai dengan cara itu. Karena kanton-kanton di Swiss dan masyarakatnya kecil, orang-orang tidak hanya dapat memilih di kotak suara, tetapi juga memiliki pilihan untuk pindah jika mereka tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Dengan cara ini, kebijakan yang buruk tersingkir oleh kebijakan yang baik. Ini tidak berarti bahwa kita menganjurkan model Swiss sebagai sesuatu yang ideal atau pilihan satu-satunya. Tapi itu adalah contoh yang menunjukkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi bisa bekerja dan bagaimana hal itu mengarah kepada pajak yang lebih rendah dan kebebasan individu yang lebih besar. Kami juga tidak mangatakan bahwa demokrasi selalu menjadi hal yang baik asalkan dalam ukuran kecil. Sebuah demokrasi diantara tiga orang masih salah jika ada satu orang yang bisa melarikan diri darinya. Kemudian hal itu dapat memiliki efek negatif yang sama dengan negara demokrasi dengan 10 juta warga. Yang penting adalah bahwa orang-orang itu sendiri diperbolehkan untuk menentukan seberapa besar unit pemerintahan di mana mereka ingin tinggal dan apa bentuk pemerintahan yang ingin mereka miliki. Hal itu tidak memerlukan demokrasi. Liechtenstein (160 km2), Monako (2 km2), Dubai, Hong Kong (1100 km2) dan Singapura (710 km2) tidak menganut demokrasi parlementer. Tapi mereka berhasil. Negara-negara ini menunjukkan bahwa seringkali 'kecil adalah indah'. Orang mungkin berpikir bahwa hak untuk memisahkan diri dan memerintah dirinya sendiri akan menyebabkan konflik. Tapi itu tidak begitu kenyataanya. Pertimbangkan bagaimana pasar bebas bekerja. Setiap orang memiliki hak untuk memulai 119

bisnisnya sendiri. Tetap saja, sebagian besar orang bekerja untuk perusahaan. Kerja sama tersebut membawa manfaat bagi semua pihak. Itu juga berlaku untuk negara. Orang dapat memilih untuk mandiri, tetapi sebagian besar akan menemukan kepentingan mereka untuk bergabung dengan masyarakat. Dan berbagai masyarakat juga akan menemukan kepentingan mereka untuk saling bekerja sama. Tentu, skala ekonomi dapat mengurangi biaya, tetapi pada skala apa ini akan terjadi hanya bisa ditentukan jika orang bebas untuk memilih. Pemisahan diri tidak perlu berarti harus mengarah pada otonomi daerah yang penuh secara langsung. Setiap bentuk desentralisasi di mana tanggung jawab tertentu ditransfer dari pusat ke pemerintah daerah bisa disebut sebagai pemisahan politik. Ini bisa menjadi bentuk (transisi) yang menarik antara pemisahan lengkap dan situasi saat ini. Bagaimana ini bisa bekerja dapat dilihat dalam contoh yang disebut Zona Ekonomi Khusus seperti Shenzhen yang diciptakan pemerintah Cina pada 1980-an dan 1990-an. Daerah ini memiliki sedikit peraturan, mengizinkan beberapa investasi asing dan membuka jalan bagi seluruh bagian Cina lainnya untuk menjadi lebih bebas. Dubai juga telah mengatur sedemikian rupa zona perdagangan bebas di mana hanya ada sedikit peraturan mengenai perdagangan dan ketenagakerjaan. Zona Ekonomi Bebas seperti itu bisa menjadi model bagi Zona Politik Bebas di mana orang bisa bereksperimen dengan berbagai bentuk pemerintahan. Sebuah masyarakat kontrak Orang-orang sering berpikir apabila Negara tidak mengatur dan menyediakan hal-hal seperti membayar kelangsungan teater dan acara kebudayaan, atau perawatan kaum lansia, semua itu tidak akan ada. Tapi itulah mentalitas orang-orang di bekas Uni-Soviet yang berkata: akan ada di manakah kita sekarang apabila Negara tidak lagi mengurus kita? Ketika ahli ekonomi Amerika Milton Friedman mengunjungi Negara Cina 120

yang komunis, para pejabat Cina bertanya, siapakah yang menjabat sebagai Menteri Amerika untuk Sumber Daya Alam pada saat itu. Ketika ia menjawab bahwa tidak ada jabatan semacam itu, mereka menatapnya dengan tidak percaya. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa produksi dan distribusi dari bahan-bahan mentah dapat mungkin terjadi tanpa kontrol dari pemerintah.

Kini orang merasa sulit membayangkan rakyat - sebelum kedatangan demokrasi - bisa menerima kekuasaan raja. Tapi anehnya mereka bisa menerima kekuasaan kaum mayoritas tanpa banyak keluhan.

Di masa lampau, orang-orang tidak bisa membayangkan bagaimanakah hidup akan berlangsung tanpa seorang raja. Sang raja diharapkan untuk menyediakan kebutuhan rakyatnya. Sekarang kita memandang Negara dan demokrasi dengan cara yang sama. Sekarang orang-orang merasa sulit membayangkan rakyat - sebelum kedatangan demokrasi - bisa menerima kekuasaan sang raja. Tapi anehnya mereka bisa menerima kekuasaan kaum mayoritas tanpa banyak komentar. Namun tetap saja setiap hari kita melihat organisasi pribadi yang berdiri tanpa paksaan dan kontrol dari atas. Sering berlawanan dengan harapan yang ada. Tidak ada yang berpikir bahwa sesuatu yang begitu anarkis seperti Wikipedia, ensiklopedia Internet, bisa begitu sukses tanpa adanya kontrol dari pusat. Tetapi nyatanya itu bisa bekerja. Seluruh Internet adalah sebuah koleksi dari banyak organisasi-organisasi yang terpisah, individu-individu dan teknologi-teknologi yang bekerja sama tanpa manajemen pusat. Pada awal worldwide web (jaringan web seluruh dunia) banyak yang tidak percaya bahwa Internet tidak dimiliki oleh siapapun, bahwa Internet didasarkan pada kesukarelaan perorangan, persetujuan antara ribuan organisasi (penyedia layanan Internet, perusahaanperusahaan, lembaga-lembaga), masing-masing dari mereka mengontrol sebagian kecil dari jaringan itu. 121

Sama halnya, dalam sebuah masyarakat bebas, peraturan utamanya adalah untuk tidak melakukan pemalsuan/penipuan, kekerasan dan pencurian. Selama orang-orang mengikuti aturan ini, mereka bisa menawarkan jasa apapun, termasuk apa yang sekarang dianggap sebagai layanan “masyarakat”. Mereka juga bisa mendirikan komunitasnya dengan apa yang mereka anggap sesuai monarkis, komunis, konservatif, religius atau bahkan otoriter, selama ‘pelanggan’ mereka bergabung dengan sukarela dan selama mereka tidak mengganggu organisasi lain. Dan komunitas tersebut bisa hanya beranggotakan sepuluh orang atau bahkan dengan jutaan anggota (catat bahwa perusahaan swasta seperti Walmart memiliki dua juta pegawai).

Sebuah masyarakat bebas akan sama dengan model yang menjadi dasar berdirinya Internet. Dengan Internet, hanya ada beberapa aturan yang sederhana; Selebihnya adalah terbuka kepada siapapun untuk berpartisipasi di dalamnya dengan apa yang mereka anggap sesuai.

Ketika Anda memiliki banyak unit administratif yang berbeda, orang akan selalu bisa pindah apabila mereka tidak menyukai sesuatu dan pemerintahnya sangat menyadari hal tersebut. Penduduk mereka bukan hanya warga yang sesekali diperbolehkan untuk memilih tapi pelanggan yang harus dilayani dengan baik agar mereka tidak pindah. Hal yang sama terjadi di pasar. Apabila pelanggan tidak menyukai apa yang ditawarkan oleh tukang rotinya, maka mereka tidak berkumpul untuk mengadakan aksi protes untuk mempengaruhi pemilik toko roti, mereka hanya cukup pindah ke toko roti yang lain. Kelompok-kelompok kecil cenderung lebih didasarkan pada persetujuan yang jelas daripada pengaruh melalui kotak suara. Di AS dan negara demokratis yang lainnya, tidak seorangpun memiliki kontrak dengan pemerintah yang menjelaskan kewajiban mereka satu sama lain, misalnya apa yang akan disediakan oleh pemerintah dan berapa besar biaya yang 122

dibutuhkan. Pikirkan hal-hal seperti pensiun, perawatan kesehatan, pendidikan, subsidi, peraturan ketenagakerjaan, dan seterusnya. Warga memiliki kewajiban yang samar-samar dan tidak jelas untuk membayar pajak dan menaati hukum, sedangkan pemerintah tidak memiliki kewajiban yang pasti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pemerintah bisa mengganti peraturannya kapan saja, terlepas dari bagaimana hasil pemilu. Ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Anda bisa saja telah membayar dana pensiun selama bertahun-tahun dengan harapan setelah Anda pensiun Anda akan menerima manfaatnya juga. Namun pemerintah bisa saja mengganti manfaat pensiun tersebut hanya dengan sebuah guratan pena. Atau Anda menyewa sebuah ruangan dan berpikir kalau anda bisa memutuskan sewanya kapan saja, ketika pemerintah tiba-tiba memutuskan akan berlaku kondisi yang berbeda untuk batas lama penyewaan.

Di AS dan negara demokratis yang lainnya, tidak seorangpun memiliki kontrak dengan pemerintah yang menjelaskan kewajiban mereka satu sama lain, misalnya apa yang akan disediakan oleh pemerintah dan berapa besar biaya yang dibutuhkan.

Sebuah masyarakat yang baik seharusnya berdasar kepada kontrak di mana hak-hak dihargai dan semua pihak tahu di mana mereka harus berdiri. Di mana peraturan tidak bisa dirubah di tengah-tengah permainan oleh sang penguasa. Dan kontrak tersebut tidak harus sama untuk semua orang. Seperti karyawan perusahaan, setiap warga bisa memiliki kontrak yang berbeda, tergantung di area mana mereka tinggal atau bekerja. Jalan menuju kebebasan Apabila perkembangan teknologi adalah indikasi pembangunan masa depan, maka desentralisasi akan berprospek cerah. Sebuah penemuan teknologi seperti mobil membuat orang bebas dalam mobilitasnya. Penemuan pil 123

hormon (kontrasepsi) membuat orang punya kebebasan sexual dan wanita kini memiliki lebih banyak kontrol atas hidup mereka. Kedatangan Internet mengakhiri cekikan elit penguasa terhadap media. Sekarang semua orang bisa mempulikasikan berita, mengirim ide-idenya kepada dunia dan mulai menjual barang di Internet. Faktanya, teknologi adalah pendorong demokratisasi sesungguhnya, lebih daripada sistem demokratik itu sendiri. Di mana demokrasi memberikan kekuatan kepada kaum mayoritas untuk berkuasa atas kaum minoritas, teknologi cenderung menawarkan kebebasan lebih banyak kepada orang per orang atas kehidupannya. Demokrasi merampas kekuatan dari individu, teknologi memperkuatnya. Teknologi merupakan pendorong desentralisasi yang menggantikan peran pemerintah yang berlebihan di bidang seperti komunikasi, keuangan, pendidikan, media massa, dan perdagangan. Dan karena pasar bebas membuat teknologi semakin murah, kini kaum paling miskin sekalipun memiliki sebagian kontrol atas nasibnya. Bahkan di Afrika sekarang jutaan orang mendapatkan kesempatan yang baru, bukan karena bantuan dana pembangunan, tapi terima kasih kepada komputer dan telepon genggam yang semakin murah. Demikianlah, umat manusia mengalami perkembangan yang begitu pesat selama abad terakhir ini, bukan karena demokrasi, tapi karena teknologi dan perusahaan swasta. Peralatan seperti iPhone, Walkman dan PC (komputer) telah membawa kemampuan teknologi tingkat tinggi ke jangkauan orang-orang dan mendukung emansipasi mereka. Melalui layanan seperti Facebook, orang-orang bisa memilih ingin terlibat di hubungan sosial yang mana, bahkan melampaui batas antara negara, dan tanpa campur tangan pemerintah. Sebagai tambahan, perkembangan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia dan biaya perjalanan yang semakin murah telah memuat dunia menjadi lebih ‘kecil’ dan membuat menjadi lebih mudah untuk pindah ke negara lain.

124

Semua ini menyiratkan bahwa kompetisi mengenai pemerintahan mungkin akan bekerja dengan sangat baik. Sudah semakin banyak orang yang memilih di mana mereka ingin hidup dan bekerja di bawah pemerintahan seperti apa. Jutaan orang hidup dan bekerja di luar negeri. Sebuah dunia dengan banyak unit pemerintahan yang kecil, dengan karakteristiknya masing-masing, adalah sejalan dengan perkembangan ini. Unit-unit kecil ini bisa memilih untuk bekerja sama dalam hal-hal tertentu apabila itu menguntungkan bagi mereka, misalnya dalam teknologi, imigrasi, dan transportasi. Mereka juga bisa bekerja sama dalam pertahanan yang menjadi masalah penting apabila negara besar bangkit dan ingin menghancurkan masyarakat yang lebih kecil. Masyarakat yang sukses dan inovatif secara ekonomi akan cenderung menemukan cara cerdas untuk melindungi diri mereka dari agresi semacam itu.

Faktanya, teknologi adalah pendorong demokratisasi sesungguhnya, lebih daripada sistem demokratik itu sendiri.

Teknologi baru bahkan membuat pembentukan negara yang benar-benar baru menjadi mungkin. Organisasi Seasteading (www.seasteading.org) didirikan bersama oleh Patri Friedman tersebut, mencoba membangun pulau buatan di perairan internasional. Pulau-pulau ini bisa memberikan alternatif kepada bentuk pemerintahan yang sudah ada. Untuk mencapai desentralisasi, perlu ada perubahan yang radikal pada sistem politik yang kita miliki saat ini, dan perubahan radikal itu tidak sesulit yang Anda bayangkan untuk bisa diwujudkan. Organisasi pemerintahan yang besar bisa dibongkar. Kementerian pendidikan, kesehatan, dalam negeri, ekonomi, pertanian, luar negeri, bantuan biaya pembangunan dan keuangan bisa dihilangkan. Sebuah masyarakat hanya membutuhkan layanan umum yang mendasar untuk memastikan hukum dan keteraturan dalam masyarakat serta masalah lingkungan hidup. 125

Jaminan kesejahteraan rakyat dari negara juga bisa diubah menjadi perusahaan asuransi swasta. Ini akan memberikan keamanan dan kebebasan kepada rakyat. Mereka akan bisa mengambil asuransinya secara perorangan atau kolektif melalui serikat pekerja atau perusahaan di mana mereka bekerja. Jaminan kesejahteraan dari negara seperti yang kita ketahui terus mengalami perubahan demi perubahan dari pemerintah. Keamanan yang ditawarkan oleh negara adalah palsu dan hanya menjadi subjek hasrat politik belaka. Ini harus dihentikan. Bantuan untuk kaum miskin dan yang membutuhkan bisa dikelola secara lokal. Kontrol pemerintah atas sistem keuangan harus dihapuskan sehingga pemerintah tidak lagi bisa mengikis nilai mata uang kita, dan mengakibatkan ledakan dan kehancuran. Dengan cara ini pasar keuangan Internasional yang adil bisa diciptakan, tidak lagi dimanipulasi oleh pemerintah yang kuat dan lembaga keuangan pemerintah. Secara singkat, negara demokratik yang besar harus memberi jalan kepada unit-unit politik yang lebih kecil di mana rakyat sendiri memilih bagaimana mereka ingin membentuk masyarakatnya. Dimanapun hal-hal yang ada harus diputuskan secara lokal dalam tingkat sistem administrasi yang paling rendah. Apabila itu berarti berakhirnya Uni-Eropa, maka akan lebih baik. Para politisi di Eropa sangat suka membuat skenario kehancuran dunia apabila Uni-Eropa dibubarkan. Tetapi negara-negara seperti Norwegia dan Swiss tidak pernah bergabung kedalamnya dan mereka baik-baik saja dengan sendirinya. Kadang diperdebatkan bahwa Uni-Eropa memastikan perdagangan bebas diantara negara Eropa. Apabila itu adalah satu-satunya hal yang dilakukan, tentu tidak akan ada masalah, tetapi ternyata lebih dari sekedar itu. ‘Pasar internal’ yang dibuat di Brussel tidak ada hubungannya dengan kebebasan 126

ekonomi. Sebaliknya, Uni-Eropa membuat hukum dan undang-undang yang membatasi kebebasan ekonomi. UniEropa merupakan Negara Super yang sedang dalam proses pembangunan dan akan menghancurkan kebebasan warga dan bisnis pada umumnya. Uni-Eropa merepresentasikan kebalikan dari desentralisasi - dan merupakan lambang dari sentralisasi, sebuah hambatan birokrasi yang tidak efektif, di mana kebebasan individu bahkan akan lebih terancam daripada di sebuah negara demokrasi nasional. Semakin cepat dibubarkan semakin baik. Sebuah masa depan yang cerah Dalam banyak hal, masa depan terlihat cerah. Umat manusia telah mengumpulkan pengetahuan yang luar biasa dan kapasitas produksi yang besar - lebih dari cukup untuk menciptakan kemakmuran bagi semua orang di dunia. Sebagai tambahan, setelah runtuhnya rezim fasis dan komunis yang penuh dengan pertumpahan darah di abad ke-20, seperti di Uni-Soviet, Cina dan beberapa negara lainnya, ada kecenderungan di seluruh dunia untuk adanya lebih banyak kebebasan. Sekelompok besar orang telah mendapatkan lebih banyak kebebasan personal dan ekonomi, menuju kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Yang lainnya berdiri dan berjuang melawan kediktatoran dan menuntut lebih banyak kebebasan. Tidak ada alasan mengapa kecenderungan ini tidak akan terus berlanjut. Mungkin sulit untuk membayangkan adanya kehidupan tanpa Negara Demokrasi, tapi perubahan radikal yang sama telah terjadi di masa lampau. Seperti yang ditulis Linda dan Morris Tannehill dalam buku anti-demokratik Libertarian klasik mereka, ‘Pasar untuk Kebebasan’ (‘The Market For Liberty’, 1970): “Bayangkan seorang hamba pada sistem feodal, secara hukum terikat kepada tanah di mana ia dilahirkan dan posisi sosial di mana ia dilahirkan, bekerja membanting tulang dari matahari terbit hingga terbenam dengan peralatan primitif untuk mencari nafkah yang nantinya harus dibagi kepada tuan 127

pemilik tanahnya, mentalnya terjerat dengan ketakutan dan takhayul. Bayangkan untuk mencoba memberi tahu hamba ini akan struktur sosial di Amerika pada abad ke-20. Anda mungkin akan sangat sulit untuk meyakinkannya bahwa struktur sosial seperti itu benar-benar ada, karena ia memandang apapun yang Anda kemukakan dari sudut pandangnya yang sesuai dengan pengetahuannya mengenai masyarakat pada saat itu. Ia akan berkata kepada anda, tanpa ragu dan bahkan cenderung bangga, bahwa kecuali setiap individu terlahir kedalam komunitas dengan posisi sosial yang spesifik dan permanen, akan terjadi kekacauan dalam masyarakat. Sama halnya, memberi tahu seseorang dari abad ke-20 bahwa pemerintah adalah jahat, dan maka dari itu, tidak diperlukan, dan bahwa kita akan memiliki kehidupan masyarakat yang lebih baik tanpa adanya pemerintah, ia tentu akan merasa tidak percaya …. terutama apabila orang tersebut tidak biasa berpikir mandiri. Akan selalu sulit untuk membayangkan bagaimana bentuk masyarakat yang berbeda dari yang kita miliki, bisa bekerja, dan terutama sebuah masyarakat yang lebih maju. Ini karena kita sudah begitu terbiasa dengan struktur sosial yang kita miliki sehingga kita cenderung menilai setiap unsur dari bentuk masyarakat yang lebih maju, berdasarkan sudut pandang kita saat ini, sehingga mengaburkan gambaran masyarakat lebih maju, menjadi tidak berarti.” Kita percaya bahwa negara-nasional dan demokrasi dengan masyarakat yang lebih maju adalah fenomena abad ke-20, bukan abad ke-21. Jalan menuju otonomi dan pemberdayaan akan terus berlanjut tetapi bukan melalui demokrasi yang besar. Semuanya akan menuju kepada desentralisasi dan pengorganisiran orang dalam unit administrasi yang lebih kecil, yang diciptakan oleh mereka sendiri. Beberapa orang mungkin akan berargumen kalau kebanyakan orang tidak mampu hidup bebas. Bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab atau keinginan untuk hidup mandiri. Bahwa mereka harus diatur oleh pemerintah untuk kebaikan mereka sendiri. Tetapi ini argumen serupa dengan yang 128

digunakan untuk melawan penghapusan perbudakan atau emansipasi kaum perempuan. Perbudakan tidak boleh dihapuskan karena katanya orang kulit hitam tidak akan bisa mengatur dirinya sendiri - dan lagipula, kebanyakan malahan tidak ingin bebas. Perempuan tidak seharusnya memiliki hak yang setara, begitulah dikatakan, karena mereka tidak bisa membiayai kehidupannya sendiri dan menghadapi segala kebutuhan untuk hidup mandiri. Tetapi kenyataan membuktikan yang sebaliknya. Dan akan sama halnya ketika negara demokrasi yang serba menjaga dan ikut campur dihapuskan. Orang-orang akan terbukti bisa mengurus dirinya sendiri ketika mereka diberikan kesempatan. Tentu saja mereka tidak akan memilih untuk hidup sendirian, tetapi akan turut serta berorganisasi dalam kelompok yang mereka pilih, di perusahaan dan perkantoran, klub-klub, serikat pekerja, asosiasi, kelompok kepentingan khusus, komunitas dan keluarga.

Untuk dirinya sendiri, orang lebih memilih kebebasan dari paksaan. Mereka lebih suka punya pilihan langsung di pasar bebas daripada secara samar-samar menentukan pilihannya di kotak suara saja.

Bila terlepas dari tekanan birokrasi dan peraturan kaum mayoritas demokrasi, maka orang akan membawa perubahan kepada dunia dengan cara yang tidak bisa kita ramalkan sekarang. Seperti Linda dan Morris Tannehill mengatakan: “Banyak dari kondisi-kondisi merugikan yang dianggap biasa oleh rakyat saat ini akan berubah menjadi kondisi sangat berbeda pada masyarakat yang benar-benar bebas dari pemerintah. Perbedaan ini akan banyak muncul dari sebuah pasar yang merdeka dari cekikan tangan pemerintah - baik sosialis maupun fasis - dan karenanya mampu memproduksi sebuah ekonomi yang sehat dan perbaikan standar kehidupan yang lebih tinggi untuk semua orang.

129

Inilah saatnya orang-orang bangun dari tidurnya dan melihat fakta di mana demokrasi tidak mengarah kepada kebebasan ataupun otonomi. Demokrasi itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak mendorong produktivitas dan kreativitas. Bahkan sebaliknya. Demokrasi membuat permusuhan dan pembatasan. Aspek terpusat dan kompulsif (terpaksa) dalam demokrasi berujung pada kekacauan yang terorganisir, sedangkan kebebasan individu dan dinamisme pasar yang bebas membawa ketertiban dengan sendirinya dan kemakmuran. Untuk dirinya sendiri, orange lebih memilih kebebasan dari paksaan. Mereka lebih suka punya pilihan langsung di pasar bebas daripada secara samar-samar menentukan pilihannya di kotak suara. Adakah orang yang lebih suka agar pemerintah menentukan mobil apa yang harus ia beli dari pada memilihnya sendiri? Ini adalah saat sangat penting bagi orang untuk menyadari bahwa kebebasan yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri juga harus diberikan kepada orang lain. Bahwa kebebasan mereka tidak akan berlangsung lama apabila orang lain tidak menikmati kebebasan yang sama. Bahwa pada akhirnya mereka sendiri menjadi korban dari paksaan yang mereka secara demokratis - kenakan kepada orang lain. Mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Sebuah pergerakan menuju pengurangan demokrasi dan lebih banyak kebebasan mungkin terlihat menakutkan bagi beberapa orang. Kita semua telah tumbuh menjadi dewasa di negara nasional demokratis dan telah begitu banyak dijejali ide-ide sosial demokratis. Kita telah diajarkan bahwa masyarakat kita adalah ‘yang terbaik dari apa yang bisa dibayangkan.’ Bagaimanapun, kenyataannya kurang begitu menarik. Inilah saatnya untuk menghadang kenyataan tersebut. Pemerintah bukanlah Santa Klaus yang baik hati. Ia hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri, monster yang selalu ingin ikut 130

campur dan tidak pernah terpuaskan dan pada akhirnya akan mencekik kebebasan dan otonomi pengikutnya. Dan monster ini dipertahankan hidup oleh demokrasi: melalui pemikiran bahwa kehidupan setiap orang bisa diatur oleh kaum mayoritas. Inilah waktunya untuk meninggalkan pikiran bahwa orang dan dengan demikian negara - memiliki hak untuk mengatur. Pikiran bahwa kita hidup lebih baik bila pemerintah menentukan bagaimana kita harus hidup dan menentukan bagaimana membelanjakan uang kita daripada bila kita mengatur semuanya sendiri. Bahwa ideologi demokrasi satuuntuk-semua akan mendatangkan keselarasan dan kemakmuran. Bahwa kita memiliki keuntungan dari pemaksaan demokratis. Inilah saatnya kita membebaskan diri kita dari jajahan mayoritas. Kita tidak akan kehilangan apapun selain rantai yang mengikat kita satu sama lain itu.

131

Catatan tambahan Libertarianisme dan demokrasi Kritik kami terhadap demokrasi ditulis dari perspektif libertarian. Libertarianisme adalah filsafat politik didasarkan pada kepemilikan pribadi, yaitu hak setiap individu atas tubuhnya, hidupnya dan dengan demikian hasil kerjanya. Alternatif bagi pemerintahan diri sendiri adalah bahwa beberapa orang memerintah kehidupan dan pekerjaan orang lain (atau - tapi ini sangat kurang realis - bahwa setiap orang memerintah setiap orang lainnya). Menurut libertarianisme situasi seperti ini tidak adil. Libertarianisme didasarkan pada prinsip bahwa individu tidak memiliki kewajiban untuk mengorbankan dirinya kepada kepentingan kolektif (negara), seperti yang dituntut dalam sosialisme, fasisme dan demokrasi. Untuk seorang libertarian kebebasan individu atau kepemilikan pribadi (self-ownership) tidak berarti setiap orang ‘berhak’ untuk bekerja, pendidikan, kesehatan, perumahan atau beberapa hal lainnya, karena 'hak' menyiratkan adalah menjadi tugas orang lain untuk memberikan hal-hal tersebut. Jika seseorang dipaksa untuk mengorbankan dirinya bagi orang lain, itu bukan kebebasan, tapi perbudakan. Kebebasan berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan apa yang dia inginkan dengan kehidupannya dan hartanya, selama dia tidak mengganggu kehidupan dan milik orang lain. Singkatnya, libertarian menentang inisiasi kekuatan fisik. Tujuan utama dari sistem keadilan libertarian adalah melindungi individu terhadap segala bentuk kekerasan. Orangorang libertarian mendukung semua bentuk kebebasan yang mengikuti prinsip pemerintahan pribadi. Misalnya, kami mendukung kebebasan beragama, kebebasan untuk mengakhiri hidup (euthanasia), legalisasi narkoba, kebebasan berbicara, dan sebagainya. Kami juga mendukung hak masyarakat untuk berserikat, bekerja-sama, bergotong-royong dan berdagang dengan bebas, seperti untuk pasar bebas. 132

Kami percaya bahwa individu dan kelompok/komunitas memiliki hak untuk membuat aturan mereka sendiri mengenai penggunaan properti milik mereka. Sama seperti semua orang diperbolehkan untuk memutuskan siapa mereka ingin ajak berkunjung ke rumahnya, pemilik bar harus diizinkan untuk memutuskan sendiri apakah orang-orang diizinkan untuk merokok di barnya dan majikan harus diizinkan untuk memutuskan sendiri kode berpakaian dalam perusahaannya. Siapapun bebas untuk tidak mengunjungi sebuah bar, atau tidak bekerja untuk sebuah perusahaan, jika mereka tidak menyukai aturannya. Oleh sebab ini, libertarianisme menentang hukum antidiskriminasi. Hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip asosiasi bebas. Pemerintah memutuskan bahwa: Engkau harus bergabung! Tidak menjadi masalah Anda suka atau tidak. Sebaliknya, libertarianisme didasarkan pada kebebasan untuk memilih. Semua hubungan dan transaksi harus bersifat sukarela. Diskriminasi berarti: Memperlakukan masing orang secara berbeda. Tentu saja sifat tidak mau bergaul dengan orang gay, Yahudi, Jerman atau siapa pun konyol, tetapi prinsip kebebasan berarti pilihan pribadi tidak harus disahkan, tidak peduli seberapa konyol pilihannya. Anda tidak perlu alasan yang bagus untuk menolak melakukan sesuatu. Libertarianisme membela hak orang untuk melakukan hal-hal, atau tidak melakukan hal-hal, yang mungkin akan berbeda dengan pandangan orang lain. Sama seperti kebebasan berbicara berarti bahwa orang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat orang lain. Kewajiban utama rakyat adalah menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Hukum-hukum anti-diskriminasi sendiri pada kenyataannya adalah bentuk kekerasan, karena mereka memaksa orang untuk bergaul dengan orang lain yang bertentangan dengan keinginannya. Haruskah kita memaksa wanita tua untuk memasuki lorong-lorong gelap di mana berandalan yang suka 133

kekerasan nongkrong? Haruskah kita memaksa orang-orang yand tidak saling menyukai untuk berpacaran? Tentu saja tidak. Tapi kemudian dengan hak apa pemerintah memaksa pengusaha untuk mempekerjakan orang-orang yang sebenarnya tidak mau pengusaha itu mempekerjakan? Dan dengan hak apa pemerintah memaksa pemilik klub untuk menerima pelanggan yang tidak diinginkan oleh pemilik klub itu? Sebagai libertarian kami percaya bahwa hukum dengan bentuk seperti itu tidak hanya salah, tetapi juga kontraproduktif (mengakibatkan terjadinya hal yang sebaliknya dari yang diinginkan). Hukum tersebut menyebabkan kebencian dan konflik ketimbang toleransi dan harmoni. Libertarianisme bukanlah ‘nationalisme’ atau ‘politik yang memuja negara’, tidak progresif dan tidak konservatif, tidak ‘kekirian’ (demokratis-sosialis) dan tidak ‘kanan’ (politik yang menginginkan negara yang kuat). Orang-orang progresif mendukung campur tangan pemerintah dalam perekonomian tetapi bersedia (kadang-kadang) membuka peluang bagi tingkat kebebasan pribadi yang wajar. Orang konservatif mendukung campur tangan pemerintah dalam hal pilihan pribadi tetapi bersedia (kadang-kadang) untuk membuka peluang bagi tingkat kebebasan ekonomi yang wajar. Namun keduanya memiliki kesamaan bahwa mereka menganggap individu adalah anak buah negara, anak buah dari kolektif. Libertarianisme adalah satu-satunya filsafat politik yang mengatakan bahwa kolektif tidak memiliki hak untuk memerintah individu. Libertarianisme adalah satu-satunya filsafat politik yang bertentangan dengan inisiasi kekuatan pada prinsipnya, yaitu menolak segala jenis penggunaan kekuatan kecuali dalam membela diri. Berdasarkan prinsip ini libertarianisme juga melawan kolonialisme, imperialisme dan intervensi asing (seperti perang). Libertarianisme bukanlah filosofi baru, melainkan didasarkan pada tradisi lama. Cita-cita liberal pemikir-pemikir terkenal abad ke-17 dan ke-18 sangat dekat dengan cita-cita libertarian. Kini kita menyebut filosofi mereka 'liberal klasik' untuk membedakannya dari 'liberalisme' masa kini, yang 134

sesungguhnya lebih merupakan sebuah versi demokrasi sosial daripada filosofi kebebasan. Pada abad ke-19, libertarianisme dipertahankan oleh sejumlah orang 'kapitalis-anarko' dan sekelompok ahli ekonomi liberal klasik, terutama dari Austria. Kini sebuah pusat akademik libertarianisme di AS adalah Institut Mises, dinamai atas ahli ekonomi pasar bebas yang terkenal Ludwig von Mises. Pada tahun 1974 Friedrich Hayek, seorang murid Mises, menerima penghargaan Nobel di bidang ekonomi. Pemikir libertarian abad ke-20 yang paling terkenal adalah seorang murid Mises yang lain, ahli ekonomi dan intelektual AS Murray Rothbard yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Bukunya ‘For a New Liberty’ (‘Untuk Mencapai Kebebasan yang Baru‘) mungkin masih merupakan pengenalan ke dalam libertarianisme yang terbaik yang tersedia saat ini. Namun, Mises dan Rothbard tidak pernah menghasilkan analisis mengenai fenomena demokrasi yang begitu mendalam. Pemikir libertarian yang pertama melakukannya adalah ahli ekonomi Jerman Hans-Hermann Hoppe, yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Bukunya yang berjudul ‘Democracy: The God that Failed’ (2001) (‘Demokrasi: Tuhan yang Gagal’) untuk sekarang adalah standar karya tulis libertarian di bidang ini. Beberapa tahun terakhir ini, sebagian berkat hasil kerja Hoppe, ide demokrasi telah lebih diperhatikan oleh para penulis-penulis libertarian, tetapi sebagian besar kritik mereka hanya dapat ditemukan dalam artikel yang diterbitkan di berbagai majalah dan website libertarian seperti Mises.org. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada kritik libertarian populer secara menyeluruh tentang demokrasi yang pernah diterbitkan. Kami berharap celah ini telah terisi dengan adanya buku ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang buku ini, Anda bisa berkunjung ke website kami www.kegagalandemokrasi.com. Di Belanda informasi lebih lanjut mengenai libertarianisme 135

dapat ditemukan di situs web berbahasa Belanda milik Frank Karsten, www.meervrijheid.nl.

136

Beberapa kutipan pada demokrasi

"Demokrasi adalah dua serigala dan satu domba memutuskan berdasar penghitungan suara, apa yang akan dimakan untuk makan siang. Kebebasan adalah domba bersenjata melawan penghitungan suara. " Benjamin Franklin, negarawan, ilmuwan, filsuf, dan salah satu pendiri Amerika Serikat.

"Demokrasi tidak pernah berlangsung lama. Dia segera jadi limbah, kehabisan energi, dan membunuh diri. Tidak pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri. " John Adams, presiden kedua Amerika Serikat.

"Demokrasi tidak lebih dari pemerintahan oleh majoritas, di mana 51% anggota masyarakat dapat mengambil hak-hak 49% anggota masyarakat lainnya." Thomas Jefferson, presiden ketiga Amerika Serikat.

"Kami percaya sosialisme dan demokrasi adalah satu dan tak terpisahkan." Partai Sosialis U.S.A.

"Setiap pemilu adalah semacam lelang pendahuluan barang curian." HL Mencken (1880 - 1956), wartawan Amerika dan esais.

"Bagaimana kita bisa terus memastikan kemajuan jika kita semakin mengadopsi gaya hidup di mana tidak ada yang bersedia bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri dan semua orang mencari keselamatan dalam kolektivisme? Jika kondisi mania ini terus berlanjut, sistem sosial kita akan menurun menjadi sistem sosial di mana tangan setiap orang di kantong orang lain. " Ludwig Erhard, mantan Kanselir Jerman dan arsitek dari keajaiban ekonomi pascaperang Jerman.

"Demokrasi tanpa batas, seperti oligarki, merupakan tirani yang berlaku di sejumlah besar orang." 137

Aristotel.

"Pemerintahan adalah ilusi di mana semua orang berpikir bahwa melalui prmrtintah dia bisa dan berupaya untuk dibiayai orang lain." Frédéric Bastiat (1801 - 1850), teori liberal klasik Perancis dan ekonom politik.

"Ketika rakyat menyadari bahwa mereka dapat memilih politik yang membiayai mereka, maka saat itu akan memberitakan berakhirnya republik." Benjamin Franklin, negarawan, ilmuwan, filsuf, dan salah satu pendiri dari Amerika Serikat.

"Mereka yang meminta lebih banyak campur tangan pemerintah pada dasarnya meminta lebih banyak kewajiban dan berkurangnya kebebasan." Ludwig von Mises, ahli ekonomi Austria dan bek besar untuk pasar bebas.

"Tidak ada kehidupan manusia, kebebasan seorang, atau properti seorang yang aman sementara DPR sedang bersidang." Mark Twain (1835 - 1910), penulis Amerika.

"Demokrasi adalah kehendak rakyat. Setiap pagi saya terkejut membaca di koran apa yang saya inginkan. " Wim Kan, komedian Belanda.

138

139

140