KEDUDUKAN

Mukadimah Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, melalui sektor Peternakan pangan rakyat, guna menuju Indonesia sebagai Negara yang Swasembada Daging, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan gizi rakyat melalui pengembangan hewan ternak yang Sehat, Berkualitas, Halal dan Murah, dan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sejak awal perancangannya dalam bentuk RUU, telah dirancang untuk dapat bersinergi dengan UU lainnya yang terkait dengan aspek Peternakan dan Kesehatan Hewan, seperti UU Persaingan Usaha, UU Kesehatan, UU Karantina Pertanian, UU Lingkungan Hidup dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, lahirlah sebuah Asosiasi yang bertekad Melindungi dan Memajukan setiap sektor usaha yang berkaitan dengan Peternakan di Indonesia, yang dikelola oleh rakyat, baik dalam bentuk Usaha Peternakan yang sudah ber-Badan Hukum maupun yang dikelola langsung secara Individual / Perorangan. Dan Asosiasi ini bernama ASOSIASI PETERNAKAN INDONESIA (ASPETER INDONESIA) yang untuk pertamakalinya ASPETER INDONESIA didirikan di Tingkat Nasional bertempat di Provinsi Lampung, sebagai salah satu Basis Operasional Insan Peternak dan Perusahaan Pakan ternak, dan Pencetak Tenaga Ahli dibidang peternakan di Indonesia. ASPETERINDONESIA lahir ditengah desakan mayoritas (90%) usaha ternak dikuasai± 16 juta keluarga peternak yang tersebar luas di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Usaha itu, sebagian besar bersifat sambilan dan skala kecil, yang selama ini mereka kesulitan pendanaan. Untuk menuntaskan pertanyaan-pertanyaan ini yang lebih mendesak, maka ASPETER INDONESIA telah merumuskan bahwa Organisasi ini didirikan dari Insan yang peduli Peternak,oleh Peternak untuk mensejahterakan Para Peternak serta Menjamin Kesediaan Pangan Ternak berkelanjutan. Dan oleh sebab itu, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ASPETER INDONESIA, ditetapkan sebagai berikut : 1

BAB I NAMA & SINGKATAN / PENDIRIAN / KEDUDUKAN PASAL 1 NAMA DAN SINGKATAN Organisasi ini bernama Asosiasi Peternakan Indonesia yang disingkat dengan sebutan ASPETER INDONESIA.

ASPETER INDONESIA merupakan Induk dari seluruh Organisasi Peternak Hewan

Pedaging

sebagai

bahan

pangan

dan

gizi

rakyat.ASPETER

INDONESIA merupakan Mitra Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Mitra Para Pengusaha yang terkait disektor Peternakan Rakyat, serta Mitra Rakyat Indonesia untuk meningkatkan Kualitas Gizi Masyarakat.

PASAL 2 PENDIRIAN ASOSIASI 1. ASPETER INDONESIA didirikan oleh Para Dewan Pendiri sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian ASPETER INDONESIA yang dibuat dihadapan Notaris FAHRUL ROZI, SH.

2. ASPETER INDONESIA didirikan di Tingkat Nasional, untuk pertama kalinya didirikan di Provinsi Lampung untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

3. ASPETER INDONESIA didirikan untuk mengayomi seluruh kegiatan usaha yang dikelola oleh Insan Peternak Indonesia, dan berjuang semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan para peternak Indonesia.

2

PASAL 3 KEDUDUKAN

1. Untuk pertama kalinya ASPETER INDONESIA didirikan, oleh Para Pendiri/Penggagas ASPETER INDONESIA berkedudukan di Provinsi Lampung. Sebagai daerah basis Industri Peternakan dan sentra Peternak Rakyat, dan merupakan daerah percontohan yang tepat dalam mengembangkan budidaya peternakan hewan pedaging di Indonesia. 2. ASPETER INDONESIA akan membentuk Kepengurusan di Tingkat Nasional, yang akan berkedudukan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia (DKI Jakarta). 3. Didaerah Tingkat Provinsi lainnya di seluruh Indonesia, ASPETER INDONESIA akan membentuk Kepengurusan Daerah, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi setempat, yang berperan aktif sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, dalam membangun basis ketahanan pangan rakyat, dan Mitra Usaha Swasta yang bergerak diberbagai sektor Industri Peternakan. Serta Mitra Rakyat jelata, khususnya Insan Peternak Hewan Pedaging, serta hewan peliharaan lainnya, yang dapat dibudidayakan masyarakat daerah demi meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. 4. Didaerah Tingkat Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia, yang dipandang potensial, maka ASPETER INDONESIA dapat membentuk Struktur Kepengurusan di Cabang Kabupaten / Kota setempat, yang berkedudukan di Pusat Ibukota Kabupaten / Kota setempat, dan berperan aktif menjadi Mitra Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Dalam memajukan Komoditas Peternakan Lokal dan Mitra Masyarakat Insan Peternak dalam meningkatkan Kualitas Hewan Ternak serta Mitra Rakyat Kabupaten / Kota, setempat dalam memperoleh Pasokan Hewan Pedaging yang sehat, maupun hewan peliharaan lainnya yang berkualitas. 5. Mekanisme proses pembentukan Kepengurusan Daerah Provinsi, serta Kepengurusan di Cabang Kabupaten / Kota, lebih lanjut diatur dalam BAB Khusus yang terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini. 3

BAB II LAMBANG / WARNA & MAKNA PASAL 4 LAMBANG ORGANISASI 1. ASPETER INDONESIA memiliki lambang organisasi yang berbentuk Lingkaran Bulat yang didalamnya berisikan gambar-gambar sejumlah 31 (tiga puluh satu) hewan ternak pedaging, sebagai Konsumsi Pangan rakyat Indonesia, dan dibagian luarnya terdapat tulisan yang berbunyi Asosiasi Peternakan.

2. Penggunaan Lambang Organisasi ASPETER INDONESIA secara resmi berlaku dalam Jajaran Kepengurusan dan Keanggotaan ASPETER di INDONESIA seluruh Indonesia, baik bersifat Internal maupun eksternal.

PASAL 5 WARNA DAN MAKNA LAMBANG 1. Lambang ASPETER INDONESIA memiliki 3 Warna, yaitu Merah pada bagian luar lingkaran dan warna Hijau pada Tulisan ASPETER, serta warna Hitam, pada gambar 31 hewan ternak pedaging, dan hewan peliharaan rakyat, dengan warna dasar putih polos.

2. Warna Merah yang terletak pada lingkaran luar melambangkan Kesegaran darah hewan ternak yang dipotong, yang sehat dan bebas penyakit, dan juga melambangkan keberanian para insan peternak hewan pedaging dan hewan Peliharan Indonesia dalam merebut pasar Impor dan Ekspor hewan ternak, di era persaingan pasar bebas Dunia Internasional. Dan warna hitam pekat melambangkan ketegasan dan kejelasan asal usul hewan peliharaan rakyat dan seluruh hewan ternak yang diproduksi, serta Warna pada Tulisan melambangkan Kesuburan Alam Indonesia. 4

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN / TUPOKSI ASPETER INDONESIA PASAL 6 MAKSUD ORGANISASI ASPETERINDONESIA 1. ASPETER INDONESIA didirikan dengan maksud : a. Merupakan Wadah Organisasi Nasional, sebagai IndukOrganisasibagi para Peternak diseluruh Indonesia, dalam memperjuangkan Aspirasinya demi mewujudkan Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, khususnya dalam menjamin ketersediaan daging hewan ternak yang sehat dan berkualitas. b. Menciptakan adanya Kelembagaan Peternak Indonesia, yang terdiri atas Kelembagaan Usaha dan Kelembagaan yang bersifat nirlaba. c. Perwujudan Kelembagaan usaha Insan Peternak Indonesia, yang mampu menaungi Kelompok Peternak, Gabungan Peternak dan Badan Usaha Peternak. 2. ASPETER INDONESIA adalah Organisasi Profesi Insan Peternak Indonesia yang bermaksud : a) Meningkatkan Kemampuan Anggota dalam mengembangkan usaha peternakan yang mandiri dan berkelanjutan. b) Menampung dan menyalurkan Aspirasi Anggota serta menuntaskan berbagai permasalahan anggota yang menjadi kendala utama dalam mengelola usaha peternakan. c) Mendukung berbagai program Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan rakyat,khususnya disektor Swasembada Daging Hewan yang sehat dan berkualitas. PASAL 7 TUJUAN ASPETER INDONESIA 1. ASPETER INDONESIA didirikan dengan Tujuan : a. Menjadikan Rakyat Indonesia sebagai bangsa yang mampu mengelola usaha peternakan dan memajukan Industri Peternakan yang langsung dikelola dari rakyat,dikembangkanoleh rakyat, dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 5

b. Membangun usaha petenakan modern yang memiliki berbagai fasilitaspengembangan sektor budidaya. Ketersediaan bibit dan pakan, serta teknologi peternakan dan industri obat-obatan kesehatan hewan dalam kelembagaan yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat dan berperan aktif dalam mempertahankan kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta memacu pertumbuhan perekonomian rakyat didaerah, dengan melaksanakan program pemberdayaan lahan kosong dan daerah terisolasi serta pulau-pulau terluar, dan daerah perbatasan serta daerah tertinggal lainnya di Indonesia demi menjaga dan mempertahankan Wilayah Kedaulatan NKRI. c. Mempersatukan seluruh Kelompok dan Gabungan para peternak hewan pedaging dan hewan peliharaan serta kelompok usaha kesehatan hewan (Pakan dan Obat-obatan Hewan) demi menjaga stabilitas produksi dan distribusi, pemasaran, serta menjaga ketersediaan lahan dan stok budidaya hewan ternak yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan / konsumsi daging hewan ternak di berbagai daerah di Indonesia. 2. ASPETER INDONESIA merupakan Organisasi Profesi Insan Peternak Indonesia yang bersifat Nasional / Independen / Non Profit dan berskala Internasional,yang dibentuk dalam rangka : a. Mendukung suksesnya Program Pemerintah Pusat dan Daerah, demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang Swasembada Daging, serta memiliki ketahanan pangan rakyat secara berkelanjutan. b. Melindungiberbagai kegiatan usaha yang terkait di sektor kegiatan peternakan rakyat, baik yang dikelola secara berkelompok maupun perorangan, serta kelembagaan badan-badan usaha yang berkaitan dengan sektor usaha peternakan rakyat. c. Membangun sentra-sentra Industri diberbagai daerah di Indonesia, melalui program pengembangan usaha peternakan hewan pedaging di berbagai daerah di Indonesia, dengan memanfaatkan lahan kosong, dan daerah terisolir, serta daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang menjadi bagian yang terpisahkan dari Wilayah Teritorial Kedaulatan NKRI.

6

PASAL 8 TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) ASPETER INDONESIA 1. Tugas Pokok ASPETER INDONESIA adalah : 1. Mengatur pemberian kemudahan berbagai fasilitas perizinan dalam rangka pemberdayaan usaha Indusri dan Perdagangan yang terkait di bidang kegiatan usaha peternakan rakyat, serta menentukan sikap dan kebijaksanaan dalam menetapkan tatakelola peredaran jenis bibit dan pakan serta obat-obatan, dan kesehatan hewan ternak. 2. Mengatur pemberian kemudahan kepada seluruh insan peternak yang membutuhkan berbagai fasilitas ketersediaan :  Benih / bibit  Pakan dan obat obatan  Peralatan dan mesin  Teknologi budidaya  Panen dan pasca panen  Pengolahan dan pemasaran / hasil  Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 3. Menertibkan berbagai kegiatan usaha peternakan liar dan pengawasan terhadap operasional Rumah Potong Hewan ( RPH ) serta pengawasan hewan peliharaan rakyat yang dipandang sangat mengganggu kepentingan umum dan merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan masyarakat, dengan melaksanakan penataan perizinan dan lokasi serta menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi ASPETER INDONESIA adalah : a. Sebagai Organisasi Profesi Insan Peternak Indonesia yang menjadi Fasilitator dan Aspirator serta Motor Penggerak kekuatan Industri peternakan dan perdagangan hewan ternak diseluruh Indonesia, termasuk kegiatan tatakelola Ekspor dan Impor berbagai jenis hewan ternak dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kesehatan hewan ternak peliharaan rakyat. b. Sebagai Organisasi Profesi Insan Peternak Indonesia yang menjadi Mitra Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka melaksanakan berbagai program kerja Pemerintah disektor peningkatan pengembangan usaha peternakan rakyat, serta kegiatan Industri dan perdagangan hewan ternak unggulan dan berkualitas.

7

c. Sebagai Organisasi Profesi Insan Peternak Indonesia yang menjadi Mitra Usaha Swasta / BUMN /BUMD dan Perusahaan Modal Asing(PMA)lainnya, yang bergerak disektor usaha terkait di bidang peternakan, dalam rangka memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengembangkan pembangunan sentra-sentra Industri peternakan Indonesia. d. Sebagai Organisasi Profesi Insan Peternak Indonesia, yang menjadi Mitra Rakyat Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.

BAB IV VISI DAN MISI PASAL 9 VISI ASPETER INDONESIA 1. Menjadikan Insan Peternak Indonesia sebagai satu kesatuan dan satu kekuatan dalam wadah Organisasi ASPETER INDONESIA, yang menjadi Insan Peternak pelopor Ketahanan Pangan Nasional, sebagai Pasokan Peternak Profesional yang mampu menjadikan Sektor Industri Peternakan sebagai Komoditas Unggulan Daerah dengan berbasiskan Dasasila Peternakan,yang terdiri atas :  Interaksi Pelaku Peternakan yang Harmonis;  Interaksi Pelaku Peternakan dengan Lingkungan yang Harmonis;  Pengembangan Pakan Berbasis Bahan Baku Lokal yang Kompetitif;  Penciptaan Bibit Unggul;  Perencanaan Usaha Terintegratif;  Penciptaan Tatalaksana Berbasis Peternakan Berkelanjutan;  Kesehatan yang Optimal bagi Ternak, Peternak dan Masyarakat  Pengelolaan Keuangan, dan Kemudahan Berusaha serta Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha;  Pemasaran Terpadu; dan  Kesejahteraan bagi Peternak dan Masyarakat Luas. 2. Visi ASPETER INDONESIA adalah Mewujudkan Kontribusi yang besar, sebagai bentuk Peran Aktif Insan Pertenak dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia, dan karya nyata dari sumbangan para Insan Peternakan terhadap Peningkatan Kualitas SDM Indonesia, Untuk mendukung pembangunan daerah di era Otonomi Daerah,diperlukan SDM yang bermutu tinggi. Salah satu kegiatan peternakan yang dapat mendukung hal ini adalah penyediaan protein asal ternak yang bermutu tinggi. 8

Selain itu, peternakan dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat terutama di pedesaan, membantu pengembangan industri pertanian.Ini semua berarti dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah(PAD).

PASAL 10 MISI ORGANISASI ASPETER INDONESIA 1. Menjadikan ASPETER INDONESIA sebagai Organisasi Profesi yang mampu meningkatkan ketersediaan bahan pangan bagi ternak untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi masyarakat menuju kecukupan gizi protein hewani. 2. ASPETER INDONESIA adalah Organisasi Insan Peternak yang berjuang dalam meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat peternakan, sebuah Organisasi Nasional yang berperan aktif dalam kegiatan usaha peternakan yang berbasis agrobisnis. 3. ASPETER INDONESIA adalah Wadah Aspirasi Insan Peternak yang membangun sistem kelembagaan usaha tani ternak yang tangguh dan mampu menjalin pola kemitraan guna pengembangan peternakan dalam pemasaran produk unggulan serta melestarikan komoditi dan populasi ternak andalan daerah. 4. ASPETER INDONESIAadalah Organisasi Nasional yang mampu menggunakan teknologi tepat guna yang berwawasan ramah lingkungan didukung dengan pembinaan berkelanjutan. 5. ASPETER INDONESIA adalah Organisasi Insan Peternak Nasional, berjuang meningkatkan dan mengembangkan produk dalam negeri yang unggul yang berdaya saing tinggi untuk menghadapi pasar global. 6. ASPETER INDONESIAsebagai Wadah Perjuangan Insan Peternak turut menciptakan birokrasi yang profesional serta memiliki integritas moral yang tinggi.

9

BAB V DASAR HUKUM PENDIRIAN ASPETER INDONESIA PASAL 11 DASAR HUKUM ORGANISASI ASPETER INDONESIA 1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan(UU Nomor 6 Tahun 1967). 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak. 5. Berbagai bentuk PP dan Kepmen / Permen dan Peraturan Perundangundangan lainnya yang terkait dengan Organisasi / Asosiasi Peternakan. 6. Akte PendirianNomor 45 tertanggal 7 Oktober 2014, dan AnggaranRumah Tangga Asosiasi PeternakanIndonesia (ASPETER INDONESIA) yang sudah ber-Badan Hukum. 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk 12.Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

10

BAB VI PRINSIP / BUDAYA / SLOGAN & KELENGKAPAN ATRIBUT ORGANISASI / PENGGUNAAN ATIBUT PASAL 12 PRINSIP ORGANISASI 1. Landasan Organisasi ASPETERINDONESIA: Amanah dan Insan Peternak. 2. Prinsip Kedudukan ASPETERINDONESIA : Obyektif dan Independen. 3. Prinsip Manajemen ASPETER INDONESIA Transparan, Akuntabilitas, Profesional,Efektif dan Efisien, berorientasi pada perbaikan terusmenerus. 4. Prinsip Pengembangan Organisasi ASPETER INDONESIA: Inovatif, Kreatif, Berorientasi pada Sosial Entrepreneurship dan Investasi Sosial Indonesia. 5. Prinsip Aktivitas Inti Keanggotaan ASPETER INDONESIA: Bisnis Peternakan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

PASAL 13 BUDAYA ORGANISASI ASPETER INDONESIA 1. Prinsip Organisasi ASPETER INDONESIA adalah Tolok Ukur Aktivitas Insan Peternak dalam PemeliharaanHewan Ternak yang Sehat dan Berkualitas. 2. Penyelenggaraan Bisnis Peternakan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Secara Obyektif dan Independen; Transparan, Akuntabel, Profesional, Efektif dan Efisien serta berorientasi pada perbaikan terus-menerus adalah Kegiatan Utama Kampung Ternak. 3. Optimalisasi Penyelenggaraan Peternakan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah Orientasi Produktivitas Kampung Ternak.

11

4. Amanah, Insan dan Profesional adalah Inti Kualitas SDM Insan Peternak Anggota ASPETER INDONESIA dalam Menjaga dan Meningkatkan Kualitas hewan ternak.

PASAL 14 SLOGAN ORGANISASI ASPETER INDONESIA Slogan Organisasi ASPETERINDONESIA berbunyi : “Membangun Usaha Peternakan Rakyat sebagai Wujud Nyata Kewirausahaan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Mampu Menopang Kelangsungan Aneka Industri yang terkait di sektor Ketahanan Pangan Rakyat”.

PASAL 15 KELENGKAPAN ATRIBUT ORGANISASI / PENGGUNAAN ATRIBUT 1. Bentuk Kelengkapan Atribut Organisasi terdiri atas :  Bendera Organisasi dengan logo bordir yang sesuai dengan Kedudukan Organisasi.  Plang / Merek Sekretariat Organisasi.  KopSurat / Stempel Organisasi sesuai dengan Kedudukan Organisasi.  Kostum / Seragam Pengurus Organisasi sesuai dengan Kedudukan.  Jas / Jaket / Kemeja / Baju Kaos Organisasi yang dibuat khusus sesuai dengan Ketetapan Pengurus di masing Jenjang / Kedudukan.  Kartu Tanda Anggota ( ID Card )  Pin / Lencana berlogo Organisasi  Dan lain-lain. Perlengkapan yang dipandang perlu, untuk dicetak dan dimiliki oleh seluruh anggota Asosiasi ini. 2. Penggunaan Atribut Organisasi ditetapkan secara Umum dan Khusus antara lainAtribut Organisasi ini yang bersifat Umum, adalah Atribut yang dapat dimiliki oleh seluruh Anggota, yang terdiri atas kelengkapan atribut :  Kostum / Seragam Pengurus Organisasi seusai dengan Kedudukan.  Jas / Jaket / Kemeja / Baju Kaos Organisasi yang dibuat khusus sesuai dengan Ketetapan Pengurus di masing jenjang / Kedudukan.  Kartu Tanda Anggota ( ID Card )  Pin / Lencana berlogo Organisasi.  Dan lain-lain. Perlengkapan dalam bentuk barang khusus Souvenir yang dipandang perlu, untuk dicetak dan dimiliki oleh seluruh anggota Asosiasi Peternakan Indonesia. 3. Atribut Organisasi yang bersifat Khusus, berupa Kelengkapan Sekretariat Organisasi, hanya dapat digunakan oleh Pimpinan dan Pengurus Organisasi sesuai dengan pendidikannya. 12

BAB VII KEANGGOTAAN PASAL 16 UNSUR KEANGGOTAAN ASPETER INDONESIA

1. ASPETER INDONESIA memiliki Keanggotaan yang terdiri atas Unsur: a) Anggota Biasaadalah Setiap Individu/Perorangan yang berprofesi sebagai Peternak dalam skala Besar/Kecil

(Kelompok dan

Gabungan Insan Peternak Profesional).

b) AnggotaLuar

Biasa

adalahPengusaha/Perusahaan/Koperasi/Industri yang terkait dalam sektor Peningkatan KualitasHewan Ternak Pedaging, maupun Hewan Ternak Peliharaan, serta hewan ternak yang terkait dalam sektor peningkatan budidaya dan gizi masyarakat yang sehat.

c) Anggota Kehormatan adalah Para Ahli/Pakar/Sarjana Peternakan dan Para Dokter Hewan yang aktif dalam berbagai bidang Industri Peternakan, dan peningkatan Kualitas dan Kuantitas Budidaya Peternakan hewan pedaging. 2. Keanggotaan

Pengurus

ASPETERINDONESIA

berlaku

selama

berlakunya Masa Bhakti (Periode Kepengurusan),khususnya ditingkat DPP ASPETERINDONESIAdan masa keanggotaan akan berakhir dengan sendirinya, apabila Anggota yangbersangkutan : a) Meninggal Dunia. b) Mengundurkan diri secara resmi dari keanggotaan. 13

c) Diberhentikan oleh pengurus DPP, baik secara hormat maupun tidak hormat. PASAL 17 PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA 1. Persyaratan Umum (Persyaratan Normatif ) untuk menjadi AnggotaASPETER INDONESIA adalah : a) Warga Negara Indonesia yang sehat Jasmani dan rohani. b) Berjiwa Patriotisme Pancasilais. c) Memiliki kegiatan usaha dibidang Peternakan, khususnya kegiatan usaha dalam pemeliharaan hewan ternak pedaging maupun hewan Peliharaan yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi di pasar bebas. d) Berpendidikan sekurang-kurangya setingkat SLTA(sederajat) dan memahami bahasa Indonesia dengan baik. e) Berkeinginan kuat untuk meningkatkan Kualitas dan Kuantitas hewan ternak / hewan peliharaan,demi memenuhi permintaan pasar, serta menjaga stabilitas harga yang terjangkau dengan daya beli mesyarakat. 2. Persyaratan Khusus untuk menjadi anggota ASPETERINDONESIA adalah: a) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Surat Pernyataan sebagai Anggota sesuai dengan Kriteria / Unsur Keanggotaan. b) Melengkapi persyaratan Administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Organisasi ASPETERINDONESIA. c) Membayar Iuran Wajib Anggota, sesuai dengan ketetapan yang telah diatur dalam Krietria Unsur Keanggotaan. d) Memahami dan Mentaati Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga (AD / ART) Organisasi ASPETER INDONESIA. e) Menjunjung tinggi nilai-nilai Kebangsaan sebagai Kehormatan Insan Peternak Indonesia yang memiliki Kedaulatan atas Kebutuhan Pangan Rakyat. 3. Ketentuan mengenai Persyaratan Khusus dan Kelengkapan AdministrasiKeanggotaan secara lebih lengkap dan terperinci, akan ditetapkan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pengurus ASPETER INDONESIA ditingkat Daerah dan Pusat,yang dituangkan secara khusus melalui Surat Keputusan Keanggotaan ASPETER INDONESIA, serta dalam Bentuk Sertifikasi Keanggotaan.

14

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PASAL 18 HAK- HAK ANGGOTA 1. Hak-hak Anggota ASPETER INDONESIA secara Umum adalah : a) Memperoleh Kartu anggota (ID Keanggotaan) sesuai dengan Status Keanggotaan yang diterbitkan oleh Pengurus DPP dan diajukan oleh Pengurus DPD atas Usulan dari Pengurus DPC. b) Memperoleh Sertifikasi Keanggotaan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pengangkatan. c) Hak mengajukan Usulan / Ide / Saran / Pendapat serta Kritikan yang bersifat membangun, sebagai Aspirasi Anggota demi perbaikan dan pembenahan Organisasi, menuju perbaikan yang lebih optimal dalam mengayomi kepentingan anggota. d) Hak Suara untuk Memilih Calon Pengurus / Dipilih dan Terpilih, untuk menjadi Pengurus Organisasi ASPETER INDONESIA baik ditingkat Daerah Kabupaten / Kota, maupun ditingkat Provinsi, hingga ketingkat Pusat,melalui mekanisme Pemilihan sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketentuan Rapat-rapat dan Musyawarah Organisasi ini diberbagai Jenjang Kepengurusan. e) Menggunakan Atribut Organisasi dalam Forum-forum resmi, baik yang bersifat Internal maupun Eksternal. 2. Hak- hak Khusus Anggota antara lain adalah : a.Anggota Biasa 1. Berhak untuk menjadi anggota Binaan baik dari Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah, atau menjadi Mitra Kerja Swasta / BUMN / BUMD. Atau Mitra Usaha Perbankan dan Koperasi dalam rangka memajukan kegiatan Usaha Peternakan yang dikelolanya, baik dalam bentuk Kegiatan Usaha Peternakan secara Kelompok/Gabungan maupun Kegiatan Peternakan yang dikelola secara Perorangan.Melalui Perjuangan ASPETERINDONESIA,baik ditingkat Daerah maupun ditingkat Nasional. 2. Berhak untuk memperoleh Bantuan Pemerintah, baik berupa bantuan dalam bentuk pembibitan,subsidi pakan ternak dan obat-obatan, dan lainlain yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak berkualitas,maupun demi meningkatkan kesejahteraan para insan peternak Indonesia. 15

3. Berhak untuk memperoleh Perlindungan Hukum dan Pembelaan secara Organisatoris dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASPETERINDONESIA,apabila mengalami permasalahan hukum yang terkait dengan kegiatan Usaha Peternakan yang dikelolanya. 4. Berhak untuk memperoleh berbagai pelayanan dari Pemerintah dalam upaya memajukan program Gerakan Peternakan Hewan Pedaging Sehat Indonesia dan berbagai informasi mengenai Pemeliharaan Hewan Ternak yang berkualitas. 5. Berhak untuk mengikuti berbagai Training, Sektor Peningkatan KualitasSDM Peternak dan pelatihan-pelatihan atau Bimtek, yang terkait dengan upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, yang bersumber dari kualitas hewan ternak pedaging. 6. Dan lain-lain. Fasilitas yang diperjuangkan oleh ASPETERINDONESIA dalam rangka meningkat Kualitas SDM Peternak Indonesia, khususnya bagi Anggota Tetap ASPETERINDONESIA. b. Anggota Luar Biasa 1. Berhak untuk menjadi Mitra Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia, dalam rangka mengembangkan kegiatan Usahanya di seluruh Indonesia. 2. Berhak menjalin Kerjasama yang lebih harmonis terhadap sesama Pengusaha / Perusahaan yang bergerak disektor Industri yang terkait dengan Kualitas Peternakan,baik Pengusaha / Perusahaan yang telah menjadi Anggota ASPETER INDONESIA maupun Perusahaan yang menjadi Mitra Usaha ASPETERINDONESIA. 3. Berhak menetapkan Nota Kesepahaman ( MoU) antara Perusahaan dan Peternak anggota ASPETERINDONESIA di seluruh Indonesia dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam memberikan Bimbingan Teknis bagi Para Insan Peternak Hewan Pedaging dan Hewan Peliharaan. 4. Berhak untuk mengawasi dan memeriksa berbagai kesehatan hewan ternak serta binatang peliharaan rakyat dalam rangka memerangi wabah penyakit hewan. 5. Berhak menjadi Pembina atau Pembimbing di berbagai kegiatan usaha peternakan yang dikelola oleh berbagai kelompok/gabungan masyarakat. c. Anggota Kehormatan : a) Berhak untuk menjadi Motivator dan Fasilitator serta Pelopor Tenaga Penyuluhan Peternakan dan Tenaga Ahli di berbagai bidang yang terkait dalam kegiatan sektor usaha yang terkait dalam bidang Peternakan. b) Berhak untuk menjadi Narasumber diberbagai kegiatan Seminar/ Sarasehan / Diklat / Bimtek dan lain-lain,yang terkait dengan kegiatan usaha Budidaya Peternakan maupun kegiatan dalam rangka meningkatkan KualitasKesehatan Hewan Ternak. 16

c) Berhak untuk mendidik / melatih dan mengembangkan Potensi SDM Peternak sebagai tenaga profesional yang mampu meningkatkan Kualitas dan Kuantitas hewan ternak sebagai komoditas unggulan daerah dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha sektor peternakan. d) Berhak untuk membentuk Satuan Unit Kerja Pelayanan Kesehatan Ternak yang bermanfaat bagi kelompok/gabungan peternak di berbagai daerah yang dianggap memiliki potensi bagi perkembangan hewan ternak pedaging. e) Memiliki Hak Istimewa untuk menjadi Pengurus Organisasi di berbagai jenjang Kepengurusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak-hak Anggota ASPETERINDONESIA,akan ditetapkan dalam Ketetapan Khusus yang dapat diputuskan dalam Rapat Pengurus Pusat ASPETERINDONESIA. PASAL 19 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. Seluruh Anggota ASPETERINDONESIA memiliki kewajiban untuk membela kepentingan Organiasi, diatas kepentingan pribadi dengan mengacu pada AD / ART Organisasi ASPETERINDONESIA. 2. Seluruh Anggota ASPETER INDONESIA wajib memikul tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai Anggota yang memiliki : a) Tanggung Jawab Hukum, baik sebagai Warga Negara yang berkebangsaan Indonesia, maupun sebagai Insan Peternak yang taat atas berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. b) Tanggung Jawab Moral, karena Usaha Peternakan adalah Kegiatan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan perekonomian Nasional, dan pemenuhan hajat hidup orang banyak. c) Tanggung Jawab Profesional, baik sebagai insan pelaku kegiatan usaha Peternakan, maupun sebagai tenaga profesional lainnya, yang terkait dalam bidang Peternakan. d) Tanggung Jawab Sosial, sebagai Insan Peternak Hewan Pangan yang hidup dilingkungan bermasyarakat, mengingat kegiatan usaha dibidang Peternakan, sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, termasuk bidang keagamaan dan kerohanian. e) Tanggung Jawab Nasional, dalam rangka meningkatkan Program Peternakan di Daerah, yang merupakan program Nasional, guna mewujudkan Kedaulatan Pangan Rakyat, disektor ketersediaan hewan ternak pedaging, diberbagai daerah yang diamanatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat luas.

17

3. Seluruh Anggota ASPETER INDONESIA berkewajiban untuk melaksanakan Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang organisasi ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. BABIX KEPENGURUSAN ORGANISASI / HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 20 KEPENGURUSAN ORGANISASI ASPETER INDONESIA 1) Kepengurusan ASPETERINDONESIA di Tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang disingkat dengan DPP. ASPETERINDONESIA yang membawahi seluruh Jajaran Kengurusan/ Kelembagaan dan Jajaran ditingkat Provinsi, serta Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. 2) Kepengurusan ASPETER INDONESIAdi tingkat Daerah/Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah yang disingkat dengan sebutan DPD ASPETER INDONESIA Provinsi(sesuai dengan nama Provinsi masing-masing) yang membawahi seluruh jajaran Bidang / Kelembagaan Peternak ditingkat Provinsi dan membawahi seluruh jajaran Kepengurusan di daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan. 3) Kepengurusan ASPETER INDONESIAdi Daerah tingkat Kabupaten / Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang yang disingkat dengan sebutan DPC ASPETER INDONESIAKabupaten / Kota (sesuai dengan nama Kabupaten/Kota masing-masing),yang membawahi seluruh jajaran Bidang / Kelembagaan peternak di tingkat Kabupaten / Kota dan membawahi seluruh jajaran Unit Kerja Peternak dan Kelompok/ Gabungan Peternak se-Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Kerja Kabupaten / Kota yang bersangkutan. PASAL 21 HAK – HAK PENGURUS ASPETER INDONESIA 1) Seluruh Pengurus ASPETER INDONESIA di Jajaran Tingkat Pusat (Nasional) berhak untuk berperan aktif memajukan Kinerjanya dalam mengembangkan Program Kerja Nasional di Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 2) Seluruh Pengurus ASPETER INDONESIA di Jajaran Tingkat Daerah (Provinsi) berhak untuk berperan aktif memajukan Kinerjanya dalam 18

mengembangkan Program Kerja Nasional di Daerah Provinsi yang dipimpinnya sebagaimana yang telah ditetapkan, sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 3) Seluruh Pengurus ASPETER INDONESIA di Jajaran Tingkat Cabang (Kabupaten / Kota ) berhak untuk berperan aktif memajukan Kinerjanya dalam mengembangkan Program Kerja Nasional di Daerah Kabupaten / Kota yang dipimpinnya sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 4) Mekanisme Penyusunan Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang di berbagai Daerah Provinsi maupun Didaerah Kabupaten / Kota disesuaikan dengan Kondisi Daerah masing-masing serta prioritas program kerja disusun berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. 5) Seluruh Jajaran Pengurus ASPETER INDONESIA,khususnya ditingkat DPP/DPD/DPC serta unsur kelembagaan yang ada didalam kepengurusannya berhak memperoleh salinan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan yang dikeluarkan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang ditembuskan keberbagai Instansi terkait lainnya. 6) Seluruh Jajaran Kepengurusan ASPETER INDONESIA berhak memperoleh imbalan berupa Honor Pengurus maupun Tunjangan Jabatan atau bentuk-bentuk kompensasi lainnya yang dipandang perlu berdasarkan Keputusan Rapat Kepengurusan di masing- masing jenjang Kepengurusan sebagaimana yang ditetapkan oleh Jajaran Kepengurusan yang membidangi Kebijaksanaan Anggaran. 7) Besarnya Honor Pengurus ASPETER INDONESIA di berbagai jenjang sangat tergantung dengan besarnya penerimaan Organisasi dari berbagai sumber-sumber keuangan yang dapat digali oleh Organisasi ini ditingkat daerah masing-masing. PASAL 22 KEWAJIBAN PENGURUS 1) Seluruh Pengurus ASPETER INDONESIAberkewajiban khusus untuk memajukan Kegiatan Organisasi ini dari berbagai sektor khususnya yang terkait dengan program pengadaan dan pembiayaan pembibitan hewan ternak maupun kesehatan hewan ternak serta program-program kerja lainya yang erat kaitannya dengan peningkatan roda perekonomian insan peternak didaerah masing-masing.

19

2) Seluruh Jajaran Pengurus ASPETER INDONESIAberkewajiban untuk memberikan kontribusi nyata khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pengembangan Peternakan Hewan Pedaging dan Hewan Peliharaanmaupun industri yang erat kaitannya dengan peternakan hewan. 3) Seluruh Jajaran Pengurus ASPETER INDONESIA berkewajiban untuk mengupayakan adanya sumber-sumber dana, yang digali melalui kemitraan dan kerjasama terhadap berbagai pihak guna membiayai kegiatan Organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB X STRUKTUR ORGANISASI PASAL 23 STRUKTUR ORGANISASI DI TINGKAT DPP 1) Struktrur Organisasi ASPETER INDONESIAdi Tingkat Dewan Pimpinan Pusat dipimpin oleh sekurang-kurangnya terdiri atas Unsur : A. Dewan Pengurus Harian DPP, sekurang-kurangya terdiri atas :  Seorang Ketua Umum  BeberapaOrang Ketua Pelaksana Harian  Beberapa Orang Ketua-ketua Bidang Operasional Harian  Seorang Sekretaris Jenderal  Beberapa orang Wakil Sekretaris  Seorang Bendahara Umum  Beberapa Orang Wakil Bendahara B. Unsur Kelembagaan/Bidang bidang Kegiatan Operasional Organisasi,sekurang-kurangnya terdiri atas Kelembagaan yang membidangi urusan :  Lembaga Humas / Informasi / Komunikasi / Publikasi / Dokumentasi dan Penerbitan Pers dan Grafika, serta Penyuluhan.  Lembaga Bantuan dan Perlindungan Hukum Peternak.  Lembaga Kerjasama Kemitraan Usaha Industri Peternakan.  Lembaga Kerjasama Perbankan dan Koperasi.  Lembaga Pengawasan Kesehatan Ternak dan PeredaranPakan Obatobatan Hewan Ternak.  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Peternak.  Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi Peternakan. C. Unsur Bidang-Bidang Organisasi. 20

    

Bidang Organisasi / Kaderisasi dan Keanggotaan. Bidang Kerjasama antar Lembaga & Hubungan Luar Negeri. Bidang Sosial Kemasyarakatan Peternak. Bidang Pembibitan dan Pakan hewan ternak. Bidang Tatakelola Perizinan dan Pengawasan /Penertiban Peternakan Liar.  Bidang Pemberdayaan dan Lingkungan Hidup.  Bidang Strategi Pemasaran & Pengendalian / Evaluasi Harga Jual Hasil Produksi Ternak. 2) Struktrur Organisasi ASPETER INDONESIAdi Tingkat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi (DPDASPETER INDONESIA) dipimpin oleh sekurangkurangnya terdiri atas Unsur : a) Dewan Pengurus Harian DPD  Seorang Ketua DPD.  Beberapa orang Ketua Pelaksana Harian DPD.  Beberapa Orang Ketua-Ketua Bidang Operasional Harian DPD.  Seorang Sekretaris DPD.  Beberapa orang Wakil Sekretaris.  Seorang Bendahara DPD.  Beberapa Orang Wakil Bendahara. b) Unsur Kelembagaan/Bidang bidang Kegiatan Operasioanal Organisasi, sekurang kurangnya terdiri atas Kelembagaan yang membidangi urusan :  Lembaga Humas / Informasi / Komunikasi / Publikasi / Dokumentasi dan Penerbitan Pers dan Grafika serta Penyuluhan Lapangan.  Lembaga Bantuan dan Perlindungan Hukum Peternak.  Lembaga Kerjasama Kemitraan Usaha Industri Peternakan.  Lembaga Kerjasama Perbankan dan Koperasi.  Lembaga Pengawasan Kesehatan Ternak dan Peredaran Pakan Obatobatan Hewan Ternak.  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Peternak.  Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi Peternakan. c) Unsur Seksi-Seksi Organisasi  Bidang Organisasi / Kaderisasi dan Keanggotaan.  Bidang Kerjasama antar Lembaga & Hubungan Luar Negeri.  Bidang Sosial Kemasyarakatan Peternak.  Bidang PemberdayaanLahan dan Lingkungan Hidup.  Bidang Strategi Pemasaran & Pengendalian / Evaluasi Harga Jual Hasil Produksi Ternak.

21

3) Struktur Organisasi ASPETER INDONESIA di Tingkat Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Kabupatan / Kota dipimpin oleh sekurang-kurangnya terdiri atas Unsur : a. Dewan Pengurus Harian DPC sekurang-kurangya terdiri atas:  Seorang Ketua DPC Kab / Kota.  Beberapa orang Ketua Pelaksana Harian DPC  Beberapa Orang Ketua-Ketua Bidang Operasional Harian DPC.  Seorang Sekretaris DPC.  Beberapa orang Wakil Sekretaris.  Seorang Bendahara DPC.  Beberapa orang Wakil Bendahara.  Beberapa Orang Kepala Bidang Operasional Lapangan.  Beberapa Orang Kepala Unit Satuan Kerja Lapangan.  Beberapa Orang Kepala Unit Kerja Kelompok Peternak. b. Pengurus Harian DPCdapat membentuk Seksi-seksi ditingkat DPC berdasarkan Kebutuhan Rumah Tangga DPC.

BAB XI KEUANGAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN ORGANISASI PASAL 24 KEUANGAN ORGANISASI 1. Untuk pertama kalinya Organisasi ASPETER INDONESIAdidirikan di Provinsi Lampung. Dalam halsumber Pembiayaan dan Keuangan Organisasi ini, sepenuhnya ditanggulangi oleh para Pendiri yang turut menandatangani Akte Pendirian Organisasi ini. 2. Keuangan Organisasi yang bersumber dari dana pribadi dari masing-masing para pendiri dengan bergotong-royong menyisihkan harta dan kekayaan pribadi para pendiri telah berupaya mengumpulkan Dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sebagai modal awal berdirinya Organisasi ini dan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) bantuan dari Pihak ke 3 yaitu : Bpk. Sidik Prabowo S.Sos. MM. 3. Dana Awal berdirinya organisasi ini sebesar Rp.5.000,000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sepenuhnya akan digunakan oleh para pendiri untuk membiayai seluruh kelengkapan administrasi dan berbagai Dokumen Perizinan dan Sertifikat yang diperlukan serta Biaya-biaya Operasional guna mengupayakan keberadaan Sekretariat Organisasi ini ditingkat Pusat sampai terbentuknya kepengurusan aktif, mulai Tingkat Pusat sampai keberbagai Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Indonesia. 22

PASAL 25 SUMBER - SUMBER PEMBIAYAAN ORGANISASI 1. Untuk membiayai seluruh pelaksanaan Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang, maka Organisasi ini akan menggali sumbersumber dana, yang diusahakan melalui : a. Iuran Wajib dari masing-masing Unsur Keanggotaan. b. Kegiatan-Kegiatan Usaha kemitraan yang dikembangkan oleh Organisasi. c. Kerjasama dengan pihak lain. d. Bantuan / Sumbangan / Dana Hibah dan lain-lain,baik yang bersifat mengikat maupun tidak mengikat. e. Bantuan Pemerintah dan Swasta, maupun kerjasama dengan Lembagalembaga Keuangan/Perbankan Indonesia, maupun lembaga asing lainnya. f. Dan lain-lain. Program pengembangan usaha-usaha yang akan dikelola oleh Unit-unit Kerja Organisasi ini yang bersifat legal dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum serta peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dalam mengelola dan menggali berbagai potensi yang dapat dijadikan sumber-sumber keuangan organisasi demi kepentingan Pemasukan/ Penerimaan Kas Organisasi ini, maka seluruh pengurus organisasi ini wajib menjalin kerjasama yang harmonis terhadap berbagai pihak dengan menggelar pertemuan secara Internal maupun Ekternal. Dalam rangka menghasilkan solusi terbaik bagi kelancaran aktivitas Kegiatan Usaha disektor peternakan yang saling menguntungkan berbagai pihak. 3. Laporan PertanggungJawaban mengenai kondisi keuangan Kas Organisasi secara berkala, wajib dievaluasi dengan maksimal setiap tahun tutup buku (pada setiap akhir tahun) dan menjadi Harta Kekayaan Organisasi. 4. Apabila dipandang perlu, maka Ketua-Ketua Umum atau Ketua Harian DPP dapat mendatangkan Tim Auditor yang Independen dan tersumpah untuk mengaudit seluruhData Penerimaan dan Pengeluaran serta Pembukuan Harian dari seluruh Jajaran Pengurus dan Lembaga-lembaga Organisasi ini diseluruh Indonesia. 5. Laporan PertanggungJawaban Keuangan Organisasi dapat disampaikan oleh masing-masing Ketua Bidang, dalam Rapat Pleno Organisasi yang dilaksanakan oleh masing-masing jenjang Kepengurusan.

23

BAB XII KEWENANGAN PENGURUS PASAL 26 KEWENANGAN PENGURUS DPP 1.

Pengurus Harian DPP dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP,Beberapa orang Ketua Pelaksana Harian dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum, serta beberapa Orang Wakil Ketuayang membidangi Kegiatan Operasional ditingkat Pusatserta didukung oleh para Wakil Sekjen dan Wakil Bendahara DPP,berwenang sepenuhnya untuk menata manajemen rumah tangga DPP. Sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan Pengurus DPP dapat membentuk Satuan Unit Kerja Khusus, serta membentuk Lembaga-lembaga Pelaksana Program Kerjamelalui Kelembagaan Khusus yang diberikan hak otoritas untuk melaksanakan Program Kerja DPPdiberbagai bidang kegiatan usaha yang terkait dengan Program Peternakan Nasional di seluruh Indonesia.

2.

Pengurus Harian DPP. memilikikewenangan untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan organisasi, sesuai dengan kapasitasnya masingmasing secara profesional dan bertanggung jawab terhadap Pimpinan.

3.

Kewenangan Pengurus Harian DPP. yang bersifat Internal Organisasi dibawah Koordinasi dan tanggung jawab KetuaPelaksana Harian, yang membidangi urusan Internal Rumah Tangga Organisasi, dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4.

Kewenangan Organisasi, baik yang bersifat Internal maupun Eksternal, di pertanggungjawabkan oleh Ketua Umum, dalam Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum, dihadapan Forum Tertinggi Organisasi di tingkat Nasional.

5.

Dalam hal-hal yang bersifat Prinsip, Ketua Umum DPP tidak dapat mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Ketua Pelaksana Harian, kecuali atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Harian DPP, seperti: a. Menandatangani SK Pengangkatan / Pemberhentian Pengurus DPD Provinsi dan DPC atau Lembaga-Lembaga di tingkat DPP. b. Menandatangani Sertifikat Keanggotaan dari berbagai Unsur. c. Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak. d. Menandatangani Surat-surat yang bersifat penting dan formal. e. Menandatangani SK Kepanitiaan Musyawarah Besar dan lain-lain.

24

PASAL 27 KEWENANGAN PENGURUS DPD 1. Pengurus Harian DPD dipimpin langsung oleh Ketua DPD, Beberapa Orang Ketua Pelaksana Harian DPD dan dibantu oleh Sekretaris DPD serta Bendahara DPD danbeberapa Orang Wakil Ketua yang membidangi Kegiatan Operasional ditingkat Daerah Provinsi, serta didukung oleh para Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara DPD. Berwenang sepenuhnya untuk menata manajemen rumah tangga DPD. sesuai dengan bidang tugas masing-masing Pengurus dan Para Pengurus DPD dapat membentuk Satuan Unit Kerja Khusus serta membentuk Lembaga-Lembaga Pelaksana Program Kerja, melalui Kelembagaan Khusus yang ada di tingkat Pusat untuk diberikan hak otoritas dalam melaksanakan Program Kerja DPD dan menandatangani SK Kelompok/Gabungan di Desa/Kecamatandiberbagai bidang kegiatan usaha yang terkait dengan Program Peternakan Nasional di seluruh Wilayah Kerja Provinsi. 2. Pengurus Harian DPD. memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan organisasi, sesuai dengan Kapasitasnya masingmasing secara profesional dan bertanggung jawab terhadap Pimpinan. 3. Kewenangan Pengurus Harian DPD. yang bersifat Internal Organisasi dibawah Koordinasi dan Tanggung Jawab Ketua Pelaksana Harian DPD,yang membidangi urusan Internal rumah tangga Organisasi, dan bertanggung jawab kepada Ketua DPD. 4. Kewenangan Organisasi, baik yang bersifat Internal maupun Eksternal, di daerah Provinsi dapat dipertanggung jawabkan oleh Ketua DPD dalam Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPD dihadapan Forum Tertinggi Organisasi di tingkat Daerah Provinsi. 5. Dalam hal-hal yang bersifat Prinsip, Ketua DPD. tidak Dapat mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Ketua Pelaksana Harian DPD, kecuali atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Harian DPD seperti : a. Menandatangani SK Pengangkatan / Pemberhentian Pengurus DPD Provinsi dan DPC atau Lembaga di tingkat DPD. b. Menghadiri dan menyampaikan Kata Sambutan di acara-acara resmi ditingkat Provinsi. c. Meresmikan Keberadaan Lembaga yang dipandang perlu. d. Menandatangani Surat Pengajuan Pengangkatan Keanggotaan dari berbagai Unsur kepada DPP. e. Menandatangani SK Kepanitiaan Musyawarah Daerah dan lain-lain. PASAL 28 25

KEWENANGAN PENGURUS DPC 1. Pengurus Harian DPC. dipimpin langsung oleh Ketua DPC, Beberapa Orang Ketua Pelaksana Harian DPC dan dibantu oleh Sekretaris serta Bendahara DPC serta beberapa Orang Wakil Ketua yang membidangi Kegiatan Operasional ditingkat Daerah Kabupaten /Kota serta didukung oleh para Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara. Berwenang sepenuhnya untuk menata manajemen rumah tangga DPC sesuai dengan bidang tugas masing-masing Pengurus dan Para Pengurus DPC dapat membentuk Satuan Unit Kerja Khusus, serta membentuk Lembagalembaga Pelaksana Program Kerja, melalui Kelembagaan khusus yang ada di tingkat Pusat untuk diberikan hak otoritas dalam melaksanakan Program Kerja DPC diberbagai bidang kegiatan usaha yang terkait dengan program Peternakan Nasional di seluruh Wilayah KerjaKabupaten / Kota. 2. Pengurus Harian DPC.memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan organisasi, sesuai dengan kapasitasnya masingmasing secara profesional dan bertanggung jawab terhadap Pimpinan. 3. Kewenangan Pengurus Harian DPC. yang bersifat Internal Organisasi dibawah Koordinasi dan Tanggung Jawab Ketua Pelaksana Harian DPC. yang membidangi urusan Internal Rumah Tangga Organisasi, dan bertanggung jawab kepada Ketua DPC. 4. Kewenangan Organisasi, baik yang bersifat Internal maupun Eksternal, di daerah Kabupaten / Kota dapat dipertanggung jawabkan oleh Ketua DPC, dalam Laporan Pertanggung jawaban KetuaDPC dihadapan Forum Tertinggi Organisasi di tingkat Daerah Kabupaten / Kota. 5. Dalam hal-hal yang bersifat Prinsip Ketua DPC. tidak dapat mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Ketua Pelaksana Harian DPC, kecuali atas persetujuan Rapat Pleno Pengurus Harian DPC seperti : a. Menandatangani SK Pengangkatan / Pemberhentian Pengurus DPC Kabupaten / Kota dan Pengurus Lembaga – Lembaga di tingkat DPC. b. Menghadiri dan Menyampaikan Kata Sambutan di acara-acara resmi ditingkat Kabupaten / Kota. c. Meresmikan Keberadaan Kelompok Kerja Peternak yang dipandang perlu. d. Menandatangi Surat Pengajuann Pengangkatan Keanggotaan dari berbagai Unsur kepada DPD dan DPP. e. Menandatangani SK Kepanitiaan Musyawarah Cabang dan lain-lain. PASAL 29 26

KEWENANGAN KHUSUS 1. Seluruh Pengurus Harian di berbagai Jenjang Kepengurusan,baik di Tingkat DPP/DPD/DPC, serta Jajaran seluruh Komponen Kelembagaan dan Satuan Unit Kerjaberwenang sepenuhnya untuk membuat dan mengajukan Proposal Kegiatan Organisasi dalam bidang apapun yang terkait dengan Program Kerja Pengembangan Usaha Peternakan Rakyat di berbagai bidang, dengan merangkul kerjasama terhadap berbagai pihak dalam rangka menciptakan penerimaan Sumber Dana Organisasi, serta meningkatkan Kinerja Pengurus sesuai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. 2. Kewenangan Khusus dari seluruh Jajaran Kelembagaan dan Bidang-bidang Operasional Organisasi diberbagai tingkatan, ditetapkan dalam Ketentuan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) serta Standar Operasional Program (SOP) yang dibuat dan diajukan oleh masing-masing bidang dalam rapat Pleno Organisasi, yang dilaporkan secara resmi kepada Pengurus DPP untuk dimintakan persetujuan.

BAB XIII STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA / RUANG LINGKUP PASAL 30 STRUKTUR ORGANISASI 1. Struktur Organisasi Jajaran Kepengurusan dan Kelembagaan serta Unit Kerja di Tingkat DPP. ditetapkanoleh Pengurus DPP dan disahkan dalam Rapat Paripurna Jajaran DPP dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Susunan Pengurus DPP. 2. Struktur Organisasi Jajaran Kepengurusan dan Kelembagaan serta Unit Kerja di Tingkat DPD Provinsi ditetapkan oleh Pengurus DPD. dan disahkan dalam Rapat Paripurna Jajaran Pengurus DPD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Susunan Pengurus DPD yang diputuskan melalui SK DPP. 3. Struktur Organisasi Jajaran Kepengurusan dan Kelembagaan serta Unit Kerja di Tingkat DPC. Kabupaten / Kota ditetapkanoleh Pengurus DPC dan disahkan dalam Rapat Paripurna Jajaran Kepengurusan DPC dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Susunan Pengurus DPC yang disahkan oleh DPD dan diperkuat oleh SK DPP. PASAL 31 27

STRUKTUR SATUAN UNIT KERJA 1. Masing - masing Satuan Unit Kerja yang dikelompokkan sebagai Peternak Hewan Pedaging, dapat membentuk Satuan Unit Kerja yang membidangi sektor peternakan, antara lain : a. Sapi Potong / Sapi Perah / Kerbau / Kambing / Domba / Babi dan lainlain. b. Unit Kerja Peternakan Unggas. c. Unit Kerja Peternakan Kelinci dan Marmut. d. Unit Kerja Peternakan Budidaya Hewan Peliharaan. e. Unit Kerja Peternakan Ikan dan sebagainya. Dapat membentuk Struktur Organisasi, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya, serta disesuaikan dengan kondisi alam dan lingkungan serta iklim budaya dan masyarakat daerah masing-masing. 2. Struktur Organisasi Satuan Unit Kerja Kelompok Peternak di masingmasing Daerah, Kabupaten/Kota, dibawah Pembinaan Kepengurusan DPC Kabupaten / Kota serta dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pengurus DPD Provinsi yang membidangi Satuan Unit Kerja.

PASAL 32 RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi ini di Tingkat DPP adalah ruang lingkup kegiatan sektor usaha yang terkait di bidang Peternakan di tingkat Nasional dan Internasional. 2. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi ini di Tingkat DPD Provinsi adalah ruang lingkup kegiatan di tingkat Provinsi dan dapat diangkat dan dikembangkan ketingkat Nasional. 3. Ruang Lingkup Kegiatan Organisasi ini di Tingkat DPC adalah ruang lingkup kegiatan di tingkat Lokaldan Regionaldi Kabupaten / Kotadan dapat diangkat ketingkat Nasional.

BAB XIV 28

KELEMBAGAAN DAN DEWAN – DEWAN / HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 33 KELEMBAGAAN YANG DIBENTUK DPP 1. DPP ASPETER INDONESIAdapat membentuk berbagai Lembaga yang membidangi Kegiatan Usaha di sektor : a. Rumah Sakit Hewan/ Puskeswan dan Hewan Peliharaan Masyarakat. b. Pengadaan Lahan Peternakan Masyarakat. c. Pengadaan Pakan Obat-obatan dan Apotik Peternakan. d. Pengadaan Ambulance Peternakan. e. Pengadaan Laboratorium Peternakan f. Lembaga Keuangan dan Perbankan Peternakan. g. Lembaga Pendidikan Keterampilan Peternak dan Kesehatan Hewan h. Dan lain-lain yang dipandang perlu untuk dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia. 2. Mekanisme Pembentukan Kelembagaan tersebut, melibatkan kerjasama Unsur Pengurus DPD dan DPC serta pihak Pemerintah Pusat dan Daerah, yang akan diatur dan ditetapkan kemudian, berdasarkan Keputusan Rapat DPP,dan akan dituangkan dalam Rancangan Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

PASAL 34 KELEMBAGAAN DI BAWAH DPD 1. Kelembagaan yang berada dalam lingkup Kekusasaan DPD Provinsi adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk dan dibina langsung oleh DPD dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Daerah terhadap ketersediaan Hewan Ternak yang sehat secara berkelanjutan. 2. Kelembagaan yang dibentuk oleh DPD dan disahkan oleh DPP. merupakanbagian yang tak terpisahkan dalam Struktur Rumah Tangga Kepengurusan DPD. dan diperuntukkan dalam membangun Kemandirian Organisasi ini ditingkat Provinsi dan menunjang Kegiatan Usaha Pengurus DPC di tingkat Kabupaten/ Kota.

PASAL 35 29

KELEMBAGAAN DITINGKAT DPC 1. Kelembagaan di Tingkat DPC adalah unit-unit kerja kelompok peternak, baikyang tergabung dalam Koperasi Peternakan maupun Kelompok Peternak dari berbagai jenis hewan pedaging lainnya atau peternak hewan peliharaan secara perorangan diberbagai Desa / Kecamatan yang diayomi oleh Pengurus DPC. 2. Struktur Kelembagaan ditingkat DPC. dapat dikembangkan dan disesuaikan oleh Pengurus DPC berdasarkan kondisi alam dan lingkungan hidup hewan peternak. PASAL 36 DEWAN – DEWAN 1. Dewan-dewan yang berada dalam Struktur Kepengurusan Organisasi hanya berada pada level Kepengurusan di Tingkat Pusat yang terdiri atas Unsur : a. Dewan Pembina / Penasehat & Dewan Pakar serta Dewan Kehormatan (Para Tokoh Pejabat dilingkungan Pemerintah Pusat dan Para Stakeholders terkait di sektor Peternakan). b. Dewan Pimpinan Pusat (Jajaran Kepengurusan ditingkat Pusat). c. Dewan Kehormatan (adalah para aktivis peternakan berbagai unsur terkaitkhususnya para mantan Pengurus Harian DPP). d. Dewan Pelaksana Harian (Bidang-bidang Operasional Harian). e. Dewan Pakar (Para Sarjana Peternakan yang diangkat sebagai Direktur Lembaga-lembaga yang membidangi Kegiatan Organisasi). 2. Kelembagaan Dewan-dewan ditingkat Pusat dapat dipilih dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat, sebagai Mitra Kerja dan Mitra Usaha Organisasi ditingkat Pusat diberbagai bidang kegiatan. 3. Dijajaran Kepengurusan Tingkat DPD dan DPC. hanya dapat mengangkat Dewan Pembina/Penasehat berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Pengurus DPD/ DPC, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan Pengurus Organisasi. PASAL 37 HAK- HAK DEWAN 1. Hak-hak Dewan Pembina / Penasehat yang diangkat oleh Pengurus DPP. antara lain : a. Membina Para Pengurus Organisasi ditingkat Pusat,agar mampu lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang dipercayakan oleh Organisasi ini. 30

b. Memberikan saran/arahan/bimbingan dan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi kelancaran Program Kerja Organisasi, baik diminta maupun tidak diminta oleh Pengurus DPP, Dewan Pembina dan Penasehat berhak untuk menegur / mengkritik dan memberikan solusi terbaik terhadap Kinerja para Pengurus DPP. 2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bersama Dewan Pelaksana Harian serta Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan Organisasi, berhak untuk menentukan arah langkah yang Positif dan Kebijaksanaan Organisasi untuk mengembangkan sektor Peternakan Indonesia menjadi salah satu produk Unggulan yang berkelanjutan. PASAL 38 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DEWAN 1. Seluruh Dewan-dewan khususnya yang berada dalam Struktur Organisasi di tingkat Pusat, berkewajiban Untuk : a. Menjalin Kerjasama yang harmonis dan membina Kemitraan terhadap berbagai Instansi terkait lainnya, dalam rangka memajukan kegiatan Usaha Peternakan Rakyat Indonesia, baik yang dikelola secara berkelompok/gabungan maupun yang dikelola oleh para peternak secara perorangan diseluruh Indonesia. b. Memberikan Sumbangan dan Ide–ide yang Militan, serta berbagai terobosan yang dapat memacu Kesejahteraan masyarakat Peternak, dan Kesehatan Hewan ternak serta menjamin stabilitas harga pangan pedaging,dalam berbagai Kondisi apapun serta mampu memberikan persediaan daging hewan yang sehat dan cukup diberbagai pasar demi memenuhi hajat hidup rakyat. c. Memberikan Kontribusi dalam bentuk apapun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Program Kerja Organisasi ini di berbagai bidang. 2. Dewan Pembina / Penasehat yang berada dalam jajaran Kepengurusan DPD dan DPC. Berkewajiban untuk mendukung Program Kerja Kepengurusan DPD dan DPC diberbagai bidang Kegiatan Usaha Peternakan.

31

BAB XV RAPAT RAPAT / MUSYAWARAH PASAL 39 RAPAT- RAPAT ORGANISASI 1. Rapat – Rapat Organisasi ASPETER INDONESIAditingkat DPP terdiri atas : a. Rapat Pimpinan Nasional disingkat RAMPIMNAS dilaksanakan oleh Pengurus DPP sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dengan mengundang seluruh Unsur Pimpinan DPD/DPC dan Kelembagaan guna membahas prioritas Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu. b. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS dilaksanakan secara khusus oleh setiap Jajaran Kepengurusan Lembaga-Lembaga di tingkat Pusat dalam rangka memutuskan permasalahan teknis dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sekali. c. Rapat Paripurna Kepengurusan DPPdilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 2(dua) tahun sekali, dengan mengundang seluruh unsur jajaran kepengurusan dan dewan–dewan yang ada di Tingkat Pusat. d. Rapat Pleno Organisasi DPP dilaksanakan oleh Jajaran Kepengurusan DPP sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali,atau setiap tahun guna mengevaluasi Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang. e. Rapat- rapat Harian Kepengurusan DPP dapat dilaksanakan sewaktuwaktu, apabila ada permasalahan yang bersifat mendesak. 2. Rapat-rapat Organisasi ASPETER INDONESIAditingkat DPDProvinsi terdiri atas: a. Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAMPIMDA,dilaksanakan oleh Pengurus DPPsekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dengan mengundang seluruh Unsur Pimpinan DPD/DPC dan Kelembagaan guna membahas prioritas Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu. b. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA dilaksanakan secara khusus oleh setiap Jajaran Kepengurusan Lembaga-Lembaga di tingkat DPD Provinsi dan DPC dalam rangka memutuskan permasalahan teknis dan dilaksanakan sekurang kurangnya 4 (empat) tahun sekali. c. Rapat Paripurna Kepengurusan DPD dilaksanakan sekurangkurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dengan mengundang seluruh Unsur Jajaran Kepengurusan dan Dewan-Dewan yang ada di Tingkat Daerah.

32

d. Rapat Pleno Organisasi DPD dilaksanakan oleh Jajaran Kepengurusan DPD sekurang kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap tahun tutup buku guna mengevaluasi Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang. e. Rapat- rapat Harian Kepengurusan DPD dapat dilaksanakan sewaktuwaktu, apabila ada permasalahan yang bersifat mendesak. 3. Rapat-rapat Organisasi ASPETER INDONESIA ditingkat DPC terdiri atas : a. Rapat Pimpinan Cabang disingkat RAMPIMCAB,dilaksanakan oleh Pengurus DPCsekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dengan mengundang Seluruh Unsur Pimpinan DPD/DPC dan Kelembagaanguna membahas prioritas Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang serta hal-hal lainnya yang dipandang perlu. b. Rapat Kerja Cabang disingkatRAKERCAB dilaksanakan secara khusus oleh setiap Jajaran Kepengurusan Lembaga-lembaga ditingkat Cabang dalam rangka memutuskan permasalahan teknis dan dilaksanakan sekurang kurangnya 4 (empat) tahun sekali. c. Rapat Paripurna Kepengurusan DPC dilaksanakan sekurangkurangnya setiap 2( dua ) tahun sekali dengan mengundang seluruh Unsur Jajaran Kepengurusan dan Dewan-dewan yang ada di Tingkat Cabang. d. Rapat Pleno Organisasi DPC dilaksanakan oleh Jajaran Kepengurusan DPC sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap tahun guna mengevaluasi Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang. e. Rapat- rapat Harian Kepengurusan DPC. dapat dilaksanakan sewaktuwaktu, apabila ada permasalahan yang bersifat mendesak.

PASAL 40 MUSYAWARAH- MUSYARAWARAH 1. Musyawarah Nasional yang disingkat MUNAS adalah Forum Tertinggi, ASPETER INDONESIAditingkat Nasional dan merupakan Perwujudan Kedaulatan Demokrasi tertinggi Organisasi ini yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus DPPdengan membentuk Kepanitiaan Khususyang wajib dihadiri oleh Para Peserta Munas dan Para Peninjau yang diundang untuk mengikuti Pelaksanaan Munas Organisasi ini, guna membahas dan memutuskan : a. Tata Tertib Pelaksanaan Munas. b. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua-Ketua DPD Provinsi. c. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum DPP. d. Rekomendasi-Rekomendasi Kepada Pemerintah terkait. 33

e. Perumusan Rancangan AD / ART yang diperbaharui. f. Pemilihan Ketua Umum DPP ASPETERINDONESIA. g. Pembentukan Pengurus DPP untuk Masa Bhakti selanjutnya. 2. Musyawarah Daerah yang disingkat MUSDA adalah Forum Tertinggi ASPETER INDONESIA ditingkat Daerah Provinsi dan merupakan Perwujudan Kedaulatan Demokrasi tertinggi Organisasi ini, ditingkat Provinsi yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus DPP dengan membentuk Kepanitiaan Khusus yang wajib dihadiri oleh Para Peserta Musda dan Para Peninjau yang diundang untuk mengikuti Pelaksanaan Musda organisasi ini,guna membahas dan memutuskan : a. Tata Tertib Pelaksanaan Musda. b. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua-Ketua DPC Kabupaten/Kota. c. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPD. d. Rekomendasi-Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait. e. Perumusan Program Kerja Umum JangkaPendek dan Jangka Panjang DPD ASPETER INDONESIAProvinsi. f. Pemilihan Ketua DPD ASPETER INDONESIAProvinsi. g. Pembentukan Pengurus DPD untuk Masa Bhakti selanjutnya. 3. Musyawarah Cabang yang disingkat MUSCABadalah Forum Tertinggi ASPETER INDONESIA ditingkat Wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan Perwujudan Kedaulatan Demokrasi Tertinggi Organisasi ini ditingkat Kabupaten / Kota yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus DPP dengan membentuk Kepanitiaan Khususyang wajib dihadiri oleh Para Peserta Muscab dan Para Peninjau yang diundang untuk mengikuti Pelaksanaan MuscabOrganisasi ini,guna membahas dan memutuskan : a. TataTertib Pelaksanaan Muscab. b. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua-Ketua Bidang / Seksi. c. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum DPC. d. Rekomendasi-Rekomendasi kepada Pemerintah terkait. e. Perumusan Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang. f. Pemilihan Ketua Umum DPC ASPETER INDONESIA. g. Pembentukan Pengurus DPC untuk Masa Bhakti selanjutnya.

PASAL 41 KETENTUAN DALAM MUSYAWARAH 1. Ketentuan Khusus mengenai Pelaksanaan MUNAS/ MUSDA / MUSCAB organisasi ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Khusus, yang diterbitkan oleh Pengurus DPP. dalam rangka menetapkan Pelaksanaan MUNAS / MUSDA / MUSCAB organisasi ini. 34

2. Demi mendukung suksesnya Agenda Acara pada kegiatan MUNAS/ MUSDA / MUSCAB, maka Pengurus DPP / DPD/ DPC dapat membentuk Kepanitiaan MUNAS / MUSDA /MUSCAB. yang terdiri atas Unsur : a. Panitia Pelaksana (Organizing Comittee) yang bertugas sebagai Panitia Inti dalam mengupayakan seluruh keperluan pelaksanaan MUNAS / MUSDA / MUSCAB sesuai dengan kebutuhan. b. Panitia Pengarah (Steering Commitee) bertugas untuk mempersiapkan Agenda Persidangan dan Kelengkapan Administrasi Peserta /Peninjau serta materi-materi lainnya yang diperlukan. 3. Keputusan MUNAS/MUSDA/MUSCAB dianggap sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurang sejumlah 50% +1 dari jumlah peserta yang memiliki hak suara. 4. Ketentuan Khusus mengenai Teknis Pelaksanaan MUNAS / MUSDA / MUSCAB. dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis yang khusus ditetapkan oleh DPP.

BAB XVI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PASAL 42 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA UMUM DPP 1. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum DPP dibacakan dan disampaikan kepada Forum MUNAS secara langsung oleh Ketua Umum DPP yang sudah Demisioner dengan lengkap dan terperinci yang disertai dengan data-data yang diperlukan. 2. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua Umum DPP yang sudah dinyatakan Demisioner dapat diterima oleh mayoritas peserta MUNAS yang memiliki hak suara dalam Forum Rapat Paripurna di persidangan MUNAS, maka Mantan Ketua Umum tersebut, dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali untuk menjadi Ketua Umum DPP. pada masa bhakti periode selanjutnya (maksimal selama 2 Periode). 3. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua Umum DPP yang sudah dinyatakan Demisioner tidak dapat diterima atau ditolak oleh mayoritas peserta MUNAS yang memiliki hak suara dalam Forum Rapat Paripurna di persidangan MUNAS, maka Mantan Ketua Umumtersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali untuk menjadi Ketua Umum 35

DPP. pada masa bhakti periode selanjutnya,dan sebaliknya dapat dikenakan sanksi tegas dari Organisasi. 4. Seluruh Figur / Kandidat Calon Ketua Umum DPP. yang akan maju dalam Bursa Pemilihan Calon Ketua Umum, diforum Munas, harus memperoleh Dukungan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pendiri dan selanjutnya diajukan melalui proses Fit and ProperTest, yang dilaksanakan oleh Para Anggota Dewan Pembina / Penasehat serta Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan Organisasi ini ditingkat Pusat. 5. Mekanisme Pemilihan Calon Ketua Umum, berlangsung di Forum Munas dengan sistem Demokrasi, secara Langsung, Bebas, Rahasia dan Terbuka,serta dipandu oleh para Anggota Dewan Pembina / Penasehat. PASAL 43 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA DPD PROVINSI 1. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPD dibacakan dan disampaikan kepada Forum MUSDA, secara langsung oleh Ketua DPD yang sudah Demisioner, dengan lengkap dan terperinci, yang disertai dengan data-data yang diperlukan. 2. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua DPD yang sudah dinyatakan Demisioner, dapat diterima oleh mayoritas peserta MUSDA yang memiliki hak suara dalam Forum Rapat Paripurna di persidangan MUSDA, maka Mantan Ketua DPD tersebut, dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali untuk menjadi Ketua DPD. pada masa bhakti periode selanjutnya (maksimal selama 2 Periode). 3. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua DPD yang sudah dinyatakan Demisioner, tidak dapat diterima atau ditolak oleh mayoritas Peserta MUSDA yang memiliki hak suara dalam Forum Rapat Paripurna di persidangan MUSDA,maka Mantan Ketua DPD tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali untuk menjadi Ketua DPD. pada masa bhakti periode selanjutnya, dan sebaliknya dapat dikenakan sanksi tegas dari Organisasi. 4. Seluruh Figur / Kandidat Calon Ketua DPD. yang akan maju dalam Bursa Pemilihan Calon Ketua DPD, diforum MUSDA harus memperoleh Dukungan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan selanjutnya diajukan melalui proses Fit and Proper Test, yang dilaksanakan oleh Para Anggota Dewan Pembina / Penasehat serta Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan Organisasi ini ditingkat Daerah. 5. Mekanisme Pemilihan Calon Ketua DPD, berlangsung di Forum MUSDA dengan sistem Demokrasi, secara Langsung, Bebas, Rahasia dan Terbuka. 36

serta dipandu oleh para Anggota Dewan Pembina / Penasehat ditingkat Provinsi. PASAL 44 LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA DPC 1. Laporan Pertanggung Jawaban Ketua DPC dibacakan dan disampaikan kepada Forum MUSCAB, secara langsung oleh Ketua DPC yang sudah Demisioner, dengan lengkap dan terperinci, yang disertai dengan data-data yang diperlukan. 2. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua DPC yang sudah dinyatakan Demisioner, dapat diterima oleh mayoritas peserta MUSCAB yang memiliki hak suara dalam Forum Rapat Paripurna di persidangan MUSCAB, maka Mantan Ketua DPC tersebutdapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali untuk menjadi Ketua DPC. pada masa bhakti periode selanjutnya (maksimal selama 2 Periode). 3. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua DPC yang sudah dinyatakan Demisioner, tidak dapat diterima, atau ditolak oleh mayoritas peserta MUSCAB yang memiliki hak suara dalam Forum Rapat Paripurna di persidangan MUSDA,maka Mantan Ketua DPC tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan kembali untuk menjadi Ketua DPC. pada masa bhakti periode selanjutnya,dan sebaliknya dapat dikenakan sanksi tegas dari Organisasi. 4. Seluruh Figur / Kandidat Calon Ketua DPC. yang akan maju dalam Bursa Pemilihan Calon Ketua DPC, diforum MUSCAB harus memperoleh Dukungan oleh sekurang kurangnya 1 (satu) orang Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan selanjutnya diajukan melalui proses Fit and Proper Test, yang dilaksanakan oleh Para Anggota Dewan Pembina / Penasehat serta Dewan Pakar dan Dewan Kehormatan Organisasi ini ditingkat Cabang. 5. Mekanisme Pemilihan Calon Ketua DPC, berlangsung di Forum MUSCAB dengan sistem Demokrasi, secara Langsung, Bebas, Rahasia dan Terbuka. serta dipandu oleh para Anggota Dewan Pembina / Penasehat ditingkat Cabang.

37

BAB XVII SANKSI-SANKSI ORGANISASI PASAL 45 SANKSI ADMINISTRATIF 1. Apabila terdapat perbuatan Oknum pengurus Organisasi ini yang dinyatakan menyimpang dari Ketentuan AD / ART, atau bersifat Pelanggaran dan Kecurangan / Penyalahgunaan Jabatan / Kesalahan yang sangat Prinsip, yang dinilai sangat merugikan Organisasi ASPETER INDONESIA ataupun perbuatan Oknum Pengurus yang sudah tidak dapat ditolerir lagi, maka Ketua Umum DPP dapat menjatuhkan sanksi tegas kepada Jajaran Pengurus Organisasi ini, mulai tingkat DPP / DPD hingga DPC sampai ke Jajaran Lembaga,dengan sanksi yang bersifat Adminstratif antara lain berupa: a. Pemberian Surat Teguran keras. b. Pemberian Surat Peringatan 1 dan 2. c. Pemberhentian dari Keanggotaan Organisasi dan Jabatan di Organisasi. 2. Penjatuhan Sanksi Administrasi kepada Anggota dan Jajaran Pengurus sewaktu- waktu dapat dijatuhkan oleh Ketua Umum, setelah melalui proses dari pengaduan resmi , atau adanya laporan tertulis, baik dari Unsur Anggota maupun Unsur Masyarakat Umum lainnya, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,maka akan dibahas dalam Rapat Pleno Organisasi ini. 3. Seluruh Anggota dan Jajaran Pengurus diberbagai jenjang kepengurusan yang telah terancam mendapatkan SanksiAdministrasi,berhak untuk membela diri, dihadapan Rapat Pleno Organisasi, dan apabila dipandang perlu Anggota/Pengurus yang bersangkutan, dapat memohon untuk didampingi oleh Pengacara khusus yang disediakan oleh ASPETER INDONESIA.

PASAL 46 SANKSI HUKUM 1. Apabila terdapat Kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi, atau hal- hal yang berkaitan dengan tindakan merugikan Keuangan Organisasi, atau Unsur Pencemaran Nama Baik Organisasi, yang dilakukan oleh Oknum Anggota atau Jajaran Kepengurusan Organisasi ASPETER INDONESIA, maka Ketua Umum DPP ASPETER INDONESIAbersama Jajaran Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ASPETER 38

INDONESIA, dapat mengajukan gugatan secara hukum, kepada Pihak yang berwajib. 2. Gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum DPP ASPETER INDONESIAdapat diajukan secara: a. Gugatan Perdata berupa Denda atau Penyitaan Harta Benda oleh Pengadilan, guna menutupi Kerugian Material maupun Inmaterialyang harus dipertanggung jawabkan oleh Pihak Tergugat. b. Gugatan Pidana berupa Kurungan Badan dan Penjara sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PERATURAN PERALIHAN & PERATURAN TAMBAHAN PASAL 47 PERATURAN PERALIHAN 1. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan DPPASPETER INDONESIA dapat disosialisasikan keseluruh Jajaran DPD dan DPC,dan Pelaksanaan Sosialisasi oleh DPD/ DPC. keseluruh Jajaran Kelembagaan dan Keanggotaan, dapat ditetapkan dengan Peraturan Peralihan yang ditetapkan oleh DPD / DPC, yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kondisi kerja masing-masing, dan tanpa merugikan ASPETER INDONESIAtidak mengurangi makna dan arti dari peraturan tersebut. 2. DPP dapat menginstruksikan kepada seluruh Jajaran Kelembagaan yang ada dalam Organisasi ASPETER INDONESIA, untuk membuat Peraturan Khusus, yang terkait dengan Ketentuan Rumah Tangga masing-masing lembaga, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan AD / ART ASPETER INDONESIA. PASAL 48 PERATURAN TAMBAHAN 1. Seluruh Peraturan dan Ketentuan-ketentuan mengenai Organisasi ASPETER INDONESIA yang tidak tertuang dalam rumusan AD / ART. akan ditetapkan dengan Peraturan Tambahan yang ditetapkan oleh DPP ASPETER INDONESIA berdasarkan hasil keputusan Rapat Paripurna Pengurus DPP ASPETER INDONESIA. 2. Peraturan-peraturan Tambahan yang ditetapkan oleh Pengurus DPP ASPETER INDONESIA berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Wajib 39

dipatuhi oleh seluruh Jajaran Keanggotaan dan Kepengurusan di berbagai Jenjang di seluruh Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN LAIN / KESIMPULAN / PENUTUP

PASAL 49 KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Ketentuan-ketentuan lain dalam rangka Penyempurnaan AD/ ART serta Program Kerja Umum Jangka Pendek dan Jangka Panjang ASPETER INDONESIA, akan ditetapkan lebih lanjut dan dibahas dalam Forum Musyawarah Nasional Ke-1 (MUNAS ASPETER INDONESIA).

2. Ketentuan-ketentuan lain yang bersifat Khusus, dapat dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing DPDdan berlaku diwilayah kerja DPD yang bersangkutanberdasarkan kondisi daerah masing-masing.

PASAL 50 KESIMPULAN 1. Anggaran Rumah Tangga ini, disusun dan ditetapkan oleh Tim Perumus yang bertugas Khusus untuk menjadikan AD/ ART organisasi ini sebagai Pedoman utama yang wajib dipatuhi bagi seluruh Jajaran Keanggotaan dan Kepengurusan serta Kelembagaan ASPETER INDONESIAyang tersebar luas diseluruh Indonesia.

2. Perubahan

dan

Penyempurnaan

rumusan

AD/ART

ASPETER

INDONESIA, hanya dapat dilaksanakan dalam Forum Musyawarah Nasional.

40

PASAL 51 PENUTUP

1. AD/ART ASPETER INDONESIA ini telah disusun dan ditandatangani langsung oleh Tim Perumus yang telah mencantumkan tanda tangannya dibawah ini dan merupakan panduan khusus bagi seluruh jajaran Keanggotaan

dan

Kepengurusan

serta

Kelembagaan

ASPETER

INDONESIAdi Indonesia. 2. AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan/ kekeliruan

dalam penulisannya,maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di Pada Tanggal

: Bandar Lampung : 7 Oktober 2014

Tim Perumus Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ASOSIASI PETERNAKAN INDONESIA ( AD – ART ASPETER INDONESIA )

SYOFUAN ISMAIL Ketua / Anggota

Drs. UNTUNG SUBROTO, MM Sekretaris / Anggota

41