KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM UNDANG-UNDANG PIDANA TERTENTU DI INDONESIA
ARTIKEL
Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh : GAMA FERDIAN FITRA 1110012111190
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL Reg. No. 23/PID-02/VI-2015
Nama
:
Gama Ferdian Fitra
Nomor
:
1110012111190
Program Kekhususan
:
Hukum Pidana
Judul Skripsi
:
Kedudukan Surat Elektronik (E-mail) Sebagai Alat Pembuktian dalam Undang-undang Pidana Tertentu di Indonesia.
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website
1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Syafridatati, S.H., M.H.
(Pembimbing II)
POSITION OF ELECTRONIC (E-mail) AS A PROOF OF CERTAIN CRIMINAL LAW IN INDONESIA Gama Ferdian Fitra1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati1 1 Program Study of Law, Faculty of Law, University of Bung Hatta ( E - mail:
[email protected] ) ABSTRACT Technological developments that affect the system of proof in criminal acts, one of which is elktronik mail (e-mail). In the Era of Globalization media as a supporter in any activity unexpectedly brought a relatively new issue and have not found a clear legal basis in the community at large. Issues raised in this study are (1) What is the status of evidence of electronic mail (e-mail) in certain criminal laws in Indonesia (2) How is the expansion of evidence Indonesian Criminal Procedure Code. This study uses normative law research, in particular the inventory of positive law. The data used include the primary legal materials, secondary, and tertiary legal materials. Data obtained through the study of documents. Data were analyzed qualitatively. From the study it can be concluded that (1) Electronic mail (email) has the power and the same position with the same evidence in the burden of proof at trial, e-mails and other electronic records still do not have sufficient proof strength particularly in the Criminal Procedure Code, while according to laws outside the Penal Code e-mail has the same status as valid evidence (2) Expansion of documentary evidence that electronic mail (e-mail) can not stand alone need someone to give an explanation. Expansion assist in proving trials, especially criminal cases of cyber crime, pembuktianya can not conventionally. Keywords: Position, letters, electronic, verification Pendahuluan
yang semestinya mengikuti perkembangan
Kemajuan teknologi informasi membawa
teknologi untuk mengatasi masalah hukum
pengaruh terhadap munculnya berbagai
teknologi.
bentuk kejahatan yang bersifat baru di
Masuknya teknologi komputer ke dalam
ranah hukum, fenomena ini memerlukan
jaringan
penanggulangan
membangkitkan kebutuhan untuk bertukar
yang
tepat.
Revolusi
kehidupan
manusia
teknologi informasi berawal ditemukannya
informasi
antar
komputer.
Penukaran
komputer dan menciptakan dunia tersendiri
informasi
antar
komputer
dilakukan
yang biasa disebut dunia maya (cyber
dengan menghubungkan satu komputer
space) ini tidak bisa dihindari dan akan
dengan komputer yang lain melalui suatu
berdampak pada permasalahan hukum
jaringan komputer (computer network) dan
1
hubungan
antar
jaringan
(internet
working).
komputer
ditandai
komputer
media elektronik bukan hal yang baru,
Perkembangan juga
sebab
dengan
perkembangan
teknologi
sudah
berkembang beberapa tahun terakhir.
perkembangan penggunaan internet yang
Berbicara mengenai sistem pembuktian
juga
dalam hukum acara pidana (KUHAP) alat-
ditandai
oleh
perusahaan-perusahaan internet
dan
pertumbuhan penyedia
meningkatnya
jasa
alat bukti yang sah tercantum di dalam
jumlah
Pasal 184 KUHAP ialah :
pengguna jasa, ini tidak disertai dengan
1. Keterangan saksi
perkembangan di bidang hukum. Demikian
2. Keterangan ahli
pula dengan perkembangan zaman, banyak
3. Surat
kejahatan konvensional yang dilakukan
4. Petunjuk
dengan modus operasional yang canggih.
5. Keterangan terdakwa
Proses perkara pidana diperlukan teknik
Alat-alat bukti yang tercantum di
dan prosedur khusus untuk mengungkap
atas hanya terpaku pada satu objek saja dan
kejahatan. Kejahatan yang juga saat ini
tidak ada pengaturan mengenai media
marak terjadi yakni kejahatan di dunia
elektronik, kalaupun ada sifatnya terbatas
maya (cyber). Perbuatan melawan hukum
dan belum dapat berdiri sendiri. Padahal
di dunia cyber ini bukan merupakan suatu
pada kenyataannya pada saat ini banyak
hal yang mudah untuk diatasi, untuk saat
sekali kasus-kasus yang muncul, baik itu
ini sudah lahir suatu rezim baru yang
yang menyangkut kejahatan yang ada
dikenal dengan cyber law atau hukum
pengaturannya dalam hukum pidana secara
telematika. Cyber law, secara internasional
umum maupun kejahatan-kejahatan yang
digunakan untuk istilah hukum yang terkait
menyangkut dunia maya (cyber) secara
dengan pemanfaatan teknologi informasi
khusus yang menggunakan e- mail sebagai
dan telekomunikasi. Tindak pidana dengan
alat bukti. 2
Berdasarkan uraian tersebut diatas,
hukum dari tipe-tipe yang lain dan
maka penulis tertarik mengungkapkan
dapat mewujudkan sekaligus aspek
permasalahan yang timbul untuk diangkat
normatif hukum yang secara berat
dalam suatu karya tulis ilmiah ini dengan
sebelah dikemukakan oleh konsepsi
judul “Kedudukan Surat Elektronik (E-
legistis
mail) sebagai Alat Pembuktian dalam
masyarakat yang secara berat sebelah
Undang-undang Pidana Tertentu di
dikemukakan
Indonesia”.
sosiologi.
Permasalahan yang diangkat dalam
dilakukan
kedudukan (e-mail)
bukti
dalam
surat
konsepsi
laku
yang
Undang-
dilakukan
tertentu
dengan
penelitian
dengan
mempelajari
bahan pustaka atau data sekunder.
2. Bagaimana perluasan alat bukti dalam Pidana
normatif
pustaka, yaitu penelitian yang
undang pidana tertentu di Indonesia?
Undang-undang
oleh
tingkah
Penelitian
penelitian ini adalah:
elektronik
aspek
2. Bahan Hukum
Rumusan Masalah
1. Bagaimana
dan
Data sekunder terdiri dari:
di
a. Bahan Hukum Primer
Indonesia?
Yakni bahan yang telah ada
Metode Penelitian
dan yang berhubungan dengan
1. Jenis Penelitian
karya ilmiah ini, Perundangan-
Penelitian
ini
merupakan
undangan tersebut yakni:
penelitian hukum normatif, khususnya inventarisasi
hukum
1) Undang-undang Nomor 8
positif.
Tahun 1981 tentang Kitab
Inventarisasi hukum positif adalah
Undang-undang
kegiatan pendahuluan yang bersifat
Acara Pidana (KUHAP).
mendasar untuk melakukan penelitian 3
Hukum
2) Undang-undang Nomor 36 Tahun
1999
b. Bahan Hukum Sekunder.
tentang
Yakni
Telekomunikasi.
penelitian yang berasal dari
3) Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001
bahan-bahan
literatur
tentang
atau
penelitiannya
hasil
yang
Perubahan Atas Undang-
kaitannya
undang Nomor 31 Tahun
Pidana, Hukum Acara Pidana,
1999 tentang Pemberantasan
dan Jurnal.
Tindak Pidana Korupsi.
dengan
erat Hukum
c. Bahan Hukum Tersier.
4) Undang-undang Nomor 15
Yakni merupakan bahan-bahan
Tahun 2003 tentang Tindak
yang
Pidana Terorisme.
terhadap bahan hukum primer
5) Undang-undang Nomor 21
dan
memberikan
sekunder,
petunjuk
yang
lebih
Tahun 2007 tentang Tindak
dikenal dengan bahan acuan
Pidana Perdagangan Orang.
bidan
hukum
atau
bahan
6) Undang-undang Nomor 8
rujukan bidang hukum seperti
Tahun 2010 tentang Tindak
kamus dan ensiklopedi hukum
Pidana Pencucian Uang.
yang
7) Undang-undang Nomor 11 Tahun Informasi
menterjemahkan
membantu berbagai
2008
tentang
istilah hukum yang digunakan
dan
Transaksi
dalam tinjauan pustaka maupun
Elektronik.
dalam pembahasan dan bahan-
8) Undang-undang Nomor 19
bahan primer, sekunder, dan
Tahun 2003 tentang Hak
penunjang (tersier) di luar
Cipta.
bidang hukum, misalnya dari 4
bidang
ilmu
telematika
A. Kedudukan Bukti Surat Elektronik (E-
khususnya e-mail. 3. Teknik
mail) dalam Undang-undang Pidana
Pengumpulan
Bahan
tertentu di Indonesia
Hukum
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun
Metode pengumpulan data
1999 tentang Telekomunikasi.
yang digunakan dalam penelitian
e-mail digunakan untuk
ini adalah studi dokumen. Dalam
kepentingan penyidikan sebagai
hal penelitian dilakukan terhadap
alat bukti penyidikan.
literatur-literatur
untuk
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun
memperoleh bahan teoritis ilmiah
2001 tentang Tindak Pidana
yang dapat digunakan sebagai
Korupsi.
dasar analisis terhadap substansi
Alat bukti yang diperoleh dalam
pembahasan
tindak pidana korupsi bersifat
dalam
penulisan
proposal.
elektronik (e-mail) dianggap
4. Teknis Analisis Data Analisis
data
sebagai alat bukti petunjuk, dan dilakukan
dapat disimpulkan e-mail termasuk
secara kualitatif yaitu data yang
dalam alat bukti surat tetapi tidak
diperoleh
dapat dijadikan alat bukti
kemudian
disusun
secara sitematis dan dianalisa
elektronik yang berdiri sendiri,
untuk mencapai kejelasan yang
karena kedudukannya harus
dibahas.
didukung dengan keterangan saksi. 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
5
Kedudukan e-mail sebagai alat
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun
bukti telah diakui keberadaannya,
2008 tentang Informasi dan
berdasarkan doktrin (ilmu hukum)
Transaksi Elektronik.
dikategorikan sebagai barang bukti,
Tidak semua e-mail dapat
yang berfungsi sebagai data
dikategorikan sebagai alat bukti
penunjang bagi alat bukti yang
yang sah dalam hal sebagai berikut:
memiliki kekuatan pembuktian
a. Terhadap surat yang
yang sama dengan alat bukti yang
menurut undang-undang
diatur dalam KUHAP.
harus dibuat dala bentuk
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun
tertulis
2007 tentang Tindak Pidana
b. Terhadap surat beserta
Perdagangan Orang.
dokumen pendukungnya
E-mail telah diakui sebagai alat
yang menurut undang-
bukti elektronik. Kedudukan e-mail
undang harus dibuat dalam
disini diakui dan sah sebagai salah
bentuk akta notaris atau
satu alat bukti yang sah.
akta yang dibuat oleh
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun
pejabat pembuat akta tanah.
2010 tentang Tindak Pidana
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun
Pencucian Uang.
2003 tentang Hak Cipta.
Kedudukan e-mail sebagai alat
Undang-undang ini menjelaskan
bukti yang sah, karena e-mail juga
penyalahgunaan komputer,
merupakan suatu data atau
sedangkan kedudukan bukti surat
dokumen yang dapat diterima,
elektronik (e-mail) tidak dijabarkan
dikirimkan, maupun disimpan
secara terperinci.
secara elektronik. 6
elektronik tersebut harus memenuhi
B. Perluasan Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Tindak
syarat formil dan syarat materiil
Pidana
yang telah di tentukan dalam Pasal
Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
5 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 6 jo
undang Nomor 11 Tahun 2008
Pasal 15 jo Pasal 16 jo Pasal 43
tentang Informasi dan Transaksi
Undang-undang Nomor 11 Tahun
elektronik disebutkan bahwa
2008 tentang Informasi dan
“informasi elektronik dan/atau
Transaksi elektronik.
dokumen elektronik dan/atau hasil
a. Syarat formil
cetaknya merupakan alat bukti
Syarat
formil
alat
bukti
non
hukum yang sah.” Pasal tersebut
elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4)
menegaskan bahwa bukti elektronik
dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 11
adalah bukti yang sah. Selanjutnya
Tahun 2008 tentang Informasi dan
dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-
Transaksi elektronik yaitu;
undang Nomor 11 Tahun 2008
1) Informasi
atau
dokumen
itu
tentang Informasi dan Transaksi
bukanlah;
elektronik “informasi elektronik
a) Surat yang menurut undang-
dan/atau dokumen elektronik
undang harus dibuat dalam
dan/atau hasil cetaknya
bentuk tertulis
sebagaimana dimaksut ayat (1)
b) Surat dan beserta dokumennya
merupakan perluasan alat bukti
yang menurut undang-undang
yang sah sesuai dengan Hukum
harus dibuat dalam bentuk akta
Acara yang berlaku di Indonesia.”
notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta
Berdasarkan alat bukti 7
2) Pengeledahan atau penyitaan dan tetap
menjaga
keutuhannya
terpeliharanya
dan
dipertanggunjawabkan
kepentingan pelayanan umum.
dapat sehingga
menerangkan suatu keadaan.
b. Syarat materiil
3) Sistem elektronik diataur dalam
1) Pasal 5 ayat (3) Undang-undang
Pasal 15 sampai dengan Pasal 16
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Undang-undang Nomor 11 Tahun
Informasi dan Transaksi elektronik
2008
menyebutkan
Transaksi elektronik antara lain
elektronik
bahwa
“informasi
dan/atau
dokumen
tentang
Informasi
dan
menyebutkan bahwa;
elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sesuai
dengan
sistem
“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari: a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. Dokumen, yakni setiap rekaman data/atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terakam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.”
elektronik
ketentuan
yang
diatur dalam undang-undang ini” 2) Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dalm hal ini terda[pat
ketentuan
lain
selain
diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan
bahwa
suatu
informasi harus berbentuk tertulis atau asli, “informasi elektronik
Simpulan dan/atau
dokumen
elektronik Dari
dianggap
sah
sepanjang
pembahasan
yang
telah
yang dijabarkan diatas, maka ditarik beberapa
tercantum
di
dalamnya
dapat pokok kesimpulan mengenai kekuatan,
diakses,
ditampilkan,
dijamin 8
perluasan alat bukti surat elektronik dalam
di luar KUHP, yakni: UU No. 36
hukum acara pidana.
Tahun
1. Surat
elektronik
mempunyai
1999
(e-mail)
Telekomunikasi, UU No. 20 Tahun
dan
2001 tentang perubahan atas UU
kekuatan
kedudukan yang sama dengan alat
No.
bukti
Pemberantasan
lainnya
dalam
tentang
beban
31
Tahun
1999
tentang
Tindak
Pidana
pembuktian di persidangan, e-mail
Korupsi, UU No. 15 Tahum 2003
dan arsip elektronik lainnya masih
tentang Tindak Pidana Terorisme,
belum
kekuatan
UU No. 21 Tahun 2007 tentang
pembuktian yang cukup khususnya
Tindak Pidana Perdagangan Orang,
dalam
Undang-undang
UU No. 8 Tahun 2010 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tindak Pidana Pencucian Uang,
Sedangkan
UU No. 11 Tahun 2008 tentang
mempunyai
Kitab
menurut
undang-
undang pidana diluar KUHP, e-
Informasi
mail mempunyai kedudukan yang
Elektronik, UU No. 19 Tahun 2003
sama dengan alat bukti lainnya.
tentang Hak Cipta.
2. Perluasan
alat
bukti
membantu
dalam
persidangan
khususnya
tindak
pidana
surat
Transaksi
Saran
pembuktian
cyber
dan
Dari hasil penelitian di atas, surat
perkara
elektronik (e-mail) banyak kekurangan
crime,
dalam
sistem
pembuktianya tidak bisa secara
Berikut
konvensional. E-mail merupakan
perbaikan
merupakan alat bukti dokumen
Tertentu
elektronik yang sah dan menjadi
dalam KUHAP:
beban pembuktian Undang-undang 9
pembuktian
beberapa
pidana.
saran
dalam
Undang-undang
Pidana
di
Indonesia,
khususnya
1. Di dalam RUU KUHAP telah
hakim diharapkan lebih memahami
dibuat pengaturan surat elektronik
surat elektronik (e-mail) dalam
(e-mail)
dalam
perluasan alat bukti surat menjadi
bisa
salah satu bukti yang sah, sebab
dijadikan alat bukti yang sah dalam
beban pembuktian dalam kejahatan
membuktikan
memiliki
media elektronik perlu pembuktian
kekuatan yang bisa dijadikan dalam
dengan elektronik, dan tidak hanya
pertimbangan
dalam satu sudut pandang saja.
yang
perkembangannya
memutus
e-mail
dan
hakim perkara
dalam pidana,
3. Pemanfaatan
teknologi
harus
khususnya perkara pidana melalui
bebasis penyidikan, yang mengarah
media elektronik.
pada
Bukti
elektronik
sebagaimana
A.
Dengan
ini
kejahatan
optimal dalam penyidikan suatu
Andi Hamzah, 1993, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Sinar Grafika, Jakarta.
perkara khususnya sebagai alat bukti yang sah tercantum di dalam
__________, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
KUHAP. para
penegak
Buku-buku
Andi Hamzah, dan Boedi Marsita, 1987, Aspek-aspek Pidana di Bidang Kontemporer, Sinar Grafika, Jakarta.
melalui dunia cyber bisa lebih
2. Bagi
penyalahgunaan
Adami Chazawi, 2008, Hukum Pembuktian Tindak Pidana korupsi, Alumni, Bandung.
adanya RUU KUHAP tentang alat elektronik
untuk
Daftar Pustaka
tindak pidana berupa sarana yang
bukti
positif
teknologi di Era Globalisasi.
adalah sekalian bukti dilakukannya
elektronik.
yang
meminimalisir
dimaksud dalam Pasal 175 huruf c
memakai
hal
Barda Nawawi Arief, 2001, Cyber Crime, Citra Aditya Bakti, Bandung.
hukum
penyidik, penuntut umum serta 10
Didik Mansur, dan Muhammad Arif, 2005, Cyber Law, Refika Aditama, Bandung.
tentang Pemberantasan Pidana Korupsi
Tindak
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
Edmon Makarim, 2005, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
Hari Sasangka, dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Krisnawati, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Hak Cipta
Muhammad Yahya, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka, Kartini, Jakarta.
C.
Sumber Lain.
Subekti, 2010, Hukum Pembuktian, Pradnya paramita, Jakarta.
Dani Prabowo, Kompas Berita Nasional, Bareskrim Bongkar Kejahatan lewat "E-mail" Antarnegara,
P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana, Citra Aditya, Jakarta.
http://nasional.kompas.com/read/2014/0 9/12/13335791/Bareskrim.Bongkar.Keja hatan.lewat.E-mail.Antarnegara.html
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Freddie, Jurnal Repository USU, 2009, Segi Positif dan Negatif dari Internet, http://safanq.multiply.com/journal/ite m/7
B.
Nahot Frastian, Wordpress, 2007, Surat Elektronik (Email ), http://unindrax1eione.wordpress.com /jaringan-dan-telekomunikasi3/surat-elektronik-email/
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Valez, Blogger Universitas Gunadarma, 2011, Dampak Positif dan Negatif Perkembangan Teknologi Informasi (Internet), http://xlvalezlx.blogspt.com/2009/10/ dampak-fositif-dan-negatifperkembangan.html
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 11
Nahot Frastian, Wordpress, Surat Elektronik (Email ), http://unindrax1eione.wordpress.com /jaringan-dan-telekomunikasi3/surat-elektronik-email Wikipedia Indonesia, Surat Elektronik, http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_ele ktronik http://Pengantar-tentang-TindakPidana,Pertanggungjawaban-PidanadanPemidanaan.html http://defenisi-tindak-pidanaterorisme.com
12
