Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 26- 36
11 Pages
PENGGUNAAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI ACEH Daniel Saputra 1, Mohd. Din,2 Mahfud,3 1)
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstract: Article 86 (2) of the Act Number 35, 2009 regarding Narcotic in conjunction to Article 5, of the Act Number 11, 2008 regarding Information and Electronic Transaction is regulating the usage of the electronic information especially narcotic crime. The causes of lacking usage of the electronic information by law enforcers in proving narcotic crimes in Aceh result from firstly internal obstacle comprising of lack of knowledge from law enforcers and moral factor of the law enforcers. Secondly, it is external obstacle consisting of legal substance, criminal justice evidence system existing in Indonesia and people participation. Lacking of electronic information as the evidence in probing narcotic crime in Aceh (narcotic case only) that the decision has closed to the principle of justice despite the fact that it lacks the evidence, however the more evidences obtained by the investigators the closer to the fair judges’ decision would be. It is recommended that the law enforcers especially the investigators in Aceh in dealing with the case of narcotics (evidence matter), must present the evidence beside other evidences ant it can only be achieved by the increase of their knowledge and skills deep investigation either personally or institutionally through technical training (formal or non-formal) relating to the electronic information usage as the evidence of narcotic case. Keywords: Proving, Evidence, Narcotic Crime Abstrak: Pasal 86 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 5 UU ITE, diatur tentang penggunaan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian, khususnya tindak pidana narkotika. Penyebab tidak digunakannya alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Aceh dikarenakan, yaitu Pertama kendala internal yang meliputi faktor pengetahuan dari penegak hukum dan faktor moral dari penegak hukum. Kedua, kendala eksternal yang meliputi subtansi hukum (legal subtance), sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dan partisipasi masyarakat. Ketiadaan informasi elektroni sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana Narkotika di Aceh, ada kalanya putusan tersebut sudah mendekati rasa keadilan, namun semakin banyaknya alat bukti yang dimiliki dalam pembuktian akan sangat menentukan terbitnya suatu putusan yang berkeadilan. Disarankan kepada penegak hukum khususnya penyidik di Aceh dalam menangani kasus tindak pidana narkotika (terkait pembuktian) wajib mengusahakan untuk menghadirkan alat bukti informasi elektronik dalam pembuktian di samping alat bukti konvensional lainnya dan hal tersebut akan dapat tercapai dengan peningkatan pengetahuan, skill, dan pendalaman baik secara personal maupun kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan teknis (formal maupun non formal) terkait penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Kata kunci : Pembuktian, alat bukti informasi elektronik.
memanfaatkan perkembangan informasi
PENDAHULUAN Tindak pidana narkotika dewasa ini
elektronik, maka untuk mencegah dan
modus
memberantas penyalahgunaan, peredaran
operandi yang semakin canggih dengan
gelap dan prekursor narkotika, Indonesia
telah
menggunakan
berbagai
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 26
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
sebagai salah satu alat bukti dalam
2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
pembuktian tindak pidana narkotika di
mengatur
teknik
Aceh dapat memberikan kemungkinan lain
(wiretapping),
dalam penjatuhan pidana apabila ditinjau
teknik pembelian terselubung (under cover
dari tujuan hukum untuk memberikan
buy), dan teknik penyerahan yang diawasi
keadilan bagi pencari keadilan.
mengenai
penyidikan,
(controlled
perluasan
penyadapan
delevery),
serta
teknik
penyidikan lainnya guna melacak dan
.
KAJIAN KEPUSTAKAAN
mengungkap penyalahgunaan, peredaran
Alat
bukti
yang
sah
menurut
gelap dan prekursor narkotika. Sehingga
ketentuan
dalam UU Narkotika dikenal alat bukti
keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
selain dari yang dimaksud dalam dalam
petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat
Pasal 184 KUHAP. Alat bukti lain tersebut
bukti yang sah dalam KUHAP, selain
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 86
istilah alat bukti, juga dikenal istilah
ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika jo.
barang
Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
disebutkan termasuk ke dalam salah satu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
alat bukti yang sah.
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
barang bukti bukanlah alat bukti.
(UU ITE).
Pasal
bukti.
184
KUHAP
Barang
bukti
ialah
tidak
Dengan kata lain,
Istilah yang digunakan dalam Pasal
Kenyataaanya penegak hukum pada
197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut
saat pembuktian di Pengadilan di Aceh
adalah kata-kata “alat pembuktian”. Pasal
tidak menggunakan informasi elektronik
ini tidak hanya disebut tentang “alat bukti”
sebagaimana
ketentuan
saja, melainkan “alat pembuktian”. Istilah
sebagaimana
alat pembuktian dalam Pasal 197 ayat (1)
disebutkan di atas, hal tersebut umumnya
KUHAP, mencakup alat bukti dan barang
dijumpai pada semua kasus tindak pidana
bukti, menunjukkan barang bukti memiliki
narkotika yang dewasa ini dilimpahkan ke
kedudukan
penting
Pengadilan di Aceh. Umumnya setiap
pembuktian.
Walaupun demikian, tidak
tindak pidana narkotika terkait alat bukti
disebutkannya istilah barang bukti dalam
informasi elektronik yang ada pada sebuah
Pasal
gadget tidak pernah dilakukan analisis
pembuktian dan tidak adanya ketentuan
sebagai alat bukti informasi elektronik
dalam KUHAP untuk perlakuan khusus
sebagaimana ketentuan di atas, tetapi
terhadap barang bukti, menimbulkan kesan
gadget hanya sebatas barang bukti padahal
bahwa barang bukti hanya sekedar bukti
dengan digunakannya informasi elektronik
tambahan terhadap alat bukti.
diatur
perundang-undangan
27 -
dalam
Volume 3, No. 2, Mei 2015
183
KUHAP
dalam
tentang
sistem
sistem
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berbeda halnya dengan alat bukti,
merupakan perluasan dari alat bukti hukum
Pasal 183 KUHAP, di mana ditentukan
yang sah sesuai dengan hukum acara yang
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan
berlaku di Indonesia dan yang dimaksud
pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
dihubungkan dengan jenis alat bukti yang
yang sah hakim memperoleh keyakinan
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.
perluasan
di
sini
harus
bahwa suatu tindak pidana benar-benar
UU ITE menegaskan bahwa dalam
terjadi dan bahwa terdakwalah yang
seluruh hukum acara yang berlaku di
bersalah melakukannya.
Indonesia,
Berkenaan dengan alat bukti, perlu dilihat
kembali
bagaimana
informasi
dan
dokumen
elektronik serta hasil cetaknya dapat
ketentuan-
dijadikan alat bukti hukum yang sah. Agar
ketentuan mengenai alat bukti tersebut
informasi dan dokumen elektronik dapat
dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.
dijadikan alat bukti hukum yang sah. UU
Dengan melihat hubungan antara ketentuan
ITE mengatur bahwa adanya syarat formil
dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam
dan syarat materil yang harus terpenuhi.
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat
Hal senada berkaitan dengan alat
bukti yang disebutkan dalam Pasal 184
bukti lain di luar KUHAP sebagaimana
ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk
diatur dalam UU Narkotika, dimana aturan
dapat menyatakan terdakwa bersalah dan
tersebut diundangkan belakangan setelah
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
lahirnya UU ITE atas dasar kesepakatan
yang
terdapat
konfensi Palermo berkaitan dengan tindak
kesejajaran antara ketentuan dalam Pasal
pidana transnasional. Keberadaan alat
183 KUHAP dengan ketentuan dalam
bukti dalam Pasal 86 ayat (2) UU
Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.
Narkotika, sebagaimana disebutkan dan
bersangkutan.
Jadi,
Selain alat bukti yang dikenal dalam KUHAP juga dikenal alat bukti yang diatur
dijelaskan di atas dengan disinkronisasikan dengan Pasal 5 UU ITE.
diluar KUHAP yakni dalam UU ITE. Pasal
Berdasarkan hasil penelitian yang
5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa
dilakukan tahun 2013 sampai dengan 2015,
informasi eletkronik dan/atau dokumen
jumlah perkara tindak pidana narkotika di
elektronik
cetaknya
Aceh yang menggunakan alat atau sarana
merupakan alat bukti hukum yang sah.
informasi eletronik sebagai barang bukti
Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa
dalam
informasi elektronik dan/atau dokumen
mengalami peningkatan. Tahun 2013 dari
elektronik
256 (dua ratus lima puluh enam) berkas
dan/atau
dan/atau
hasil
hasil
cetaknya
pemeriksaan
perkaranya
Volume 3, No. 2, Mei 2015
juga
- 28
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala perkara tindak pidana narkotika, yang
manusia.
menggunakan
penelitian dapat diartikan sebagai proses
barang
bukti
informasi
Dengan
demikian,
elektonik sebanyak 114 (seratus empat
prinsip-prinsip
belas) berkas. Tahun 2014 dari 393 (tiga
memecahkan masalah yang dihadapi dalam
ratus sembilan puluh tiga) berkas perkara
melakukan penelitian.
tindak
pidana
menggunakan
narkotika,
barang
bukti
yang informasi
dan
tata
metode
cara
untuk
Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah
usaha
untuk
menemukan,
elektonik sebanyak 184 (seratus delapan
mengembangkan, dan menguji kebenaran
puluh empat) berkas. Tahun 2015 dari 576
suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan
(lima ratus tujuh puluh enam) berkas
dengan
perkara tindak pidana narkotika, yang
ilmiah.(Sutrisno Hadi,2000:4).
menggunakan
Penelitian yang digunakan dalam tesis
elektonik sebanyak 261 (dua ratus enam
ini adalah penelitian normatif empiris yaitu
puluh satu) berkas.
dengan
ini
bukti
metode-metode
informasi
Data
barang
menggunakan
menunjukkan
cara
mengkombinasikan
data
bahwa
primer dari hasil penelitian dilapangan
penggunaan alat atau sarana informasi
dengan data sekunder dari hasil penelitian
eletronik dalam melakukan tindak pidana
kepustakaan. Hal tersebut dilakukan guna
narkotika mengalami peningkatan dari
menemukan jawaban dari permasalahan
tahun ke tahun. Namun dari seluruhan data
penelitian ini guna melahirkan sejumlah
tersebut tidak ada satu kasus tindak pidana
sejumlah rekomendasi membangun kepada
narkotikapun di Aceh yang melakukan
pihak terkait.
analisis terhadap 559 (lima ratus lima puluh
sembila)
bukti
dalam
penelitian
ini
informasi
menggunakan Metode Purposive Sampling.
elektronik sehingga dapat dijadikan alat
Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh
bukti informasi elektronik (selain yang
individu atau seluruh gejala atau seluruh
diatur
sebagaimana
kejadian atau seluruh unit yang akan
diamanatkan dalam UU Narkotika dan UU
diteliti. Populasi dalam penelitian ini
ITE sebagaimana disebutkan di atas.
adalah semua pihak yang terkait dengan
dalam
alat
Populasi
KUHAP)
penggunaan alat bukti informasi elektronik
METODE PENELITIAN
dalam pembuktian tindak pidana narkotika
Metode adalah proses, prinsip-prinsip
di Aceh. Populasi dipilih berdasarkan
dan tata cara memecahkan suatu masalah,
keterlibatan langsung dengan penggunaan
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan
alat
secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap
pengetahuan tentang penggunaan alat bukti
suatu gejala untuk membahas pengetahuan
informasi
29 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
bukti
informasi
elektronik
elektronik
sehingga
dan
akan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.
HASIL PENELITIAN Hasil
Sumber data yang dikumpulkan dalam
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa, (1) Penyebab penegak hukum tidak
penelitian ini dapat digolongkan menjadi
menggunakan
dua, pertama data sekunder yaitu penelitian
elektronik dalam pembuktian tindak pidana
kepustakaan (library research) yaitu data
narkotika di Aceh dikarenakan berbagai
yang
kendala. Adapun kendala-kendala penegak
mendukung
menunjang
keterangan
kelengkapan
data
atau primer.
hukum
dalam
alat
bukti
proses
informasi
pembuktian
di
Dengan mempelajari data sekunder yang
pengadilan tidak menggunakan alat bukti
merupakan bahan-bahan pustaka, peraturan,
informasi elektronik dalam pembuktian
ketentuan-ketentuan
tindak pidanai narkotika di Aceh, yaitu
hukum
yang
berhubungan dengan permasalahan dan
Pertama
perihal yang diteliti dan data primer yaitu
hambatan yang berasal dalam diri penegak
penelitian lapangan (field research) adalah
hukum itu sendiri) yang meliputi:
data yang diperoleh secara langsung dari
a. Faktor pengetahuan dari penegak
pihak
yang
terkait
yaitu
dengan
kendala
internal
(merupakan
hukum.
mewawancarai responden dan informan
Bahwa yang menjadi kendala penyidik
tentang penggunaan alat bukti informasi
di Aceh dalam mencari informasi
elektronik.
elektronik untuk digunakan sebagai alat
Data
kemudian
diolah
dengan
bukti dalam pembuktian tindak pidana
menggunakan metode analisis kualitatif,
narkotika adalah sebagai berikut:
yaitu
1) Kendala teknis internal.
data
terkumpul
lalu
dilakukan
inventarisasi dan kemudian diseleksi, data
a) Kurangnya
yang dianggap tapat dan sesuai akan
penguasaan
digunakan
pokok
teknologi informasi, sebagian besar
ini.
penyidik tindak pidana narkotika
permasalahan Selanjutnya
untuk
menjawab
dalam
penelitian
dilakukan
analisis
untuk
mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dengan hasil penelitian di lapangan dengan landasan teori yang ada. (Soejono Soekanto,1986:6).
pemahaman penyidik
di
dan bidang
masih belum menguasai teknologi informasi
dan
sosialisasi
belum
internet
adanya secara
komprehensif. b) Terlalu banyak beban pekerjaan penyidik tindak pidana narkotika di Aceh sehingga penyidik tidak fokus untuk
menangani
tindak
pidana
cyber
crime
khususnya
tindak
pidana narkotika terkait cyber crime
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 30
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala di Aceh, karena konsentrasi mereka
untuk
terpecah pada kasus-kasus besar
pelaku.
korupsi dan lainnya.
b) Sulit
c) Kurangnya fasilitas yang modern dalam
pencarian
barang
bukti.
Pemahaman penyidik yang masih belum memahami tindak pidana narkotika dengan relefansi cyber crime
bagaimana
mengungkap
secara
teknis
mendapatkan
rekening
alamat
tersangka. Kendala yang paling sering
terjadi
dalam
proses
penyelidikan adalah alamat yang terdaftar pada identitas tersangka fiktif,
karena
pelaku
dengan
ITE
mudahnya membuat KTP dengan
maupun barang bukti, karena cyber
nama domain dan alamat palsu,
crime
diperlakukan
untuk melakukan aksinya pelaku
secara khusus tidak seperti barang
tidak berdiam di satu tempat,
bukti tindak pidana yang lain.
dengan menggunakan peralatan
memperlakukan
baik
diolah
dan
ahli
2) Kendala teknis eksternal. Kendala
eksternal
atau
yang
gadget
canggih
pelaku
sering
melakukan aksinya dimana saja,
dialami di lapangan selama proses
dan juga pelaku menghilangkan
penyelidikan yaitu:
jejak dengan membuang nomor
a) Prinsip kerahasiaan bank untuk tidak
memberikan
identitas
nasabah yang diduga pelaku
telepon pelaku sehingga tidak bisa dilacak posisinya, sehingga kasus terhenti di tengah jalan..
tindak pidana narkotika. Kendala
c) Tingginya
rahasia bank terkait pencucian uang
hasil
narkotika
penguasaan
pelaku
dalam
mengoperasionalkan
tindak
pidana
teknologi
informasi.
menjadi
faktor
internet
yang
yang
Akses belum
penghambat proses penyelidikan
terkontrol
karena prosedur bank tidak akan
penyalahguna
memberikan
semakin marak di masyarakat
identitas
membuat media
internet
nasabahnya kepada orang lain
karena
sebelum adanya persetujuan dari
dibarengi dengan kemampuan
nasabah
terkadang
pelaku tindak pidana melalui
mengetahui
internet yang semakin canggih
rekening yang terdaftar tersebut
dalam mengoperasionalkan suatu
fiktif dan penyidik belum ada
aplikasi.
kerjasama dengan pihak bank
mengungkap
pihak
tersebut, bank
pun
kemudahan
Guna tindak
akses,
untuk pidana
tersebut harus meminta bantuan 31 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kepada
pihak
terkait
untuk
semata,
tetapi
haruslah
didasarkan
melakukan tracking keberadaan
pemahaman yang benar akan dampak
pelaku,
kurang
negatif dari nakotika yang dimiliki oleh
yang
setiap penegak hukum dan penanaman
menunjang di Aceh adalah salah
kesadaran hukum serta partisipasi aktif
satu faktor lainnya.
dari masyarakat yang mengetahui akan
karena
lengkapnya
peralatan
hal tersebut untuk melaporkan hal
b. Moral dari penegak hukum. Moralitas dari penegak hukum pada
tersebut kepada pihak berwajib guna
pokoknya bahwa keinginan-keinginan
tegaknya hukum di bumi serambi
hukum sebagimana telah dirumuskan
mekah.
dalam UU Narkotika menghendaki
Perlakuan terhadap logikal file (data
informasi elektronik dapat dijadikan
yang masih tercatat) dan deleting file
alat bukti dalam pembuktian tindak
(data yang sudah terhapus) harus benar
pidana narkotika sehingga manfaatnya
dan
yang dapat dinikmati oleh setiap warga
pemeriksaan
masyarakat (dalam kadar yang setinggi
merupakan kendala internal, disamping
mungkin berdasarkan pada kesadaran
itu
etis bangsa) Aceh, dan seyogiyanya
ketidakpercayaan,
melaksanakan
pandangan-pandangan
keraguan sejumlah akademisi yang
yang benar akan nilai-nilai kehidupan
memahami tentang alat bukti informasi
yang baik. Tidak dapat dipungkiri
elektronik dalam pembuktian tindak
bahwa penegakan hukum saat ini
pidana narkotika terhadap moralitas
masing jauh dari harapan. Hal tersebut
dari
dimungkinkan
alasan yang telah dipaparkan di atas.
terjadi
dikarenakan
procedural
dalam dan
juga
dapat
penegak
analisisnya
menimbulkan kecurigaan
hukum
sebagaimana
Kedua,
terbatas
hambatan yang berasal dari luar diri
kesadaran
hukum
eksternal
dan
sistem pengawasan yang masih sangat dan
kendala
investigasi,
(merupakan
masyarakat juga masih sangat kurang
penegak hukum itu sendiri) yang meliputi:
sehingga efektifitas penegakan hukum
a. Subtansi hukum (legal subtance).
umumnya
dan
khususnya
terkait
Legalitas
merekam
pembicaraan
informasi elektronik ini masih acap kali
yang dilakukan melalui handphone, dan
terjadi.
kekuatan
pembuktian
rekaman
Oleh karena itu, penegakan hukum
pembicaraan sebagai alat bukti, dari
tidak dapat berjalan maksimal apabila
hasil penelitian diperoleh fakta bahwa
hanya
pada prinsipnya,
mengandalkan
pengawasan
komunikasi
Volume 3, No. 2, Mei 2015
yang
- 32
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dilakukan oleh dua orang melalui satu
yang
media
privat.
pembuktian tindak pidana dan penilaian
Artinya, pada prinsipnya, komunikasi
alat bukti digital oleh Hakim yang
mereka tidak boleh diganggu dan akan
diperoleh yang tidak sesuai prosedur
diperlakukan
komunikasi
tidak dapat dipertimbangkan sebagai
rahasia. Setidaknya ada dua dasar
alat bukti/ tidak mempunyai kekuatan
komunikasi
pembuktian.
komunikasi
bersifat
sebagai
tersebut
menjadi
tidak
privat atau tidak rahasia lagi. Pertama, karena
keinginan
atau
persetujuan
pihak yang berkomunikasi. Kedua,
dujadikan
alat
bukti
dalam
b. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia. Ketiadaanya alat bukti informasi
karena perintah yang didasarkan pada
elektronik
berdasarkan
sistem
Undang-Undang.
pembuktian
berdasarkan
Undang-
Tanpa
adanya
persetujuan pihak yang berkomunikasi
Undang secara negative diperkenankan
atau
yang
asal saja masih ada alat bukti lainnya.
maka
Jadi, informasi elektronik bukanlah alat
tindakan tersebut dapat dikategorikan
bukti mutlak yang wajib ada sepanjang
tindakan penyadapan atau intersepsi.
ada
tanpa
adanya
didasarkan
perintah
Undang-Undang
Kualifikasi
ahli
di
persidangan
alat
bukti
digunakan
lain
untuk
yang
dapat
membuktikan
haruslah dengan adanya sertifikasi ahli
seseorang bersalah atau tidak dalam
yang dikeluarkan oleh lembaga yang
suatu
terakreditasi
dan
Sedangkan kekuatan pembuktian alat
kemampuan ahli tersebut. Sertifikasi
bukti yang diperoleh secara tidak
ahli mengacu pada Penjelasan Pasal 43
prosedural tidak dapat dipertimbangkan
Ayat (5) huruf h UU ITE, dimana dalam
sebagai alat bukti/tidak mempunyai
penjelasan Pasal 43 Ayat (5) huruf h
kekuatan pembuktian.
terhadap
skill
UU ITE disebutkan bahwa “yang dimaksud
karenanya
narkotika.
diperlukan
peningkatan perluasan prinsip-prinsip
keahlian
cyber crime (teori of the uploader and
khusus di bidang teknologi informasi
the downloader, teori of law of the
yang
server, teori of international space)
secara
yang
dapat
“ahli”
pidana
adalah
seseorang
dengan
Oleh
tindak
memiliki
dipertanggungjawabkan
akademis
maupun
praktis
dalam
pembutian
tindak
pidana
mengenai pengetahuannya tersebut”.
narkotika terkait alat bukti informasi
Keterangan ahli di sini tidak hanya
elektronik. Hal tersebut diperlukan
pada hasil sadapan tetapi lebih umum
guna dapat dilakukan investigasi yang
meliputi alat bukti informasi elektronik
benar
33 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
untuk
memeriksa
dan
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menganalisis
setiap
barang
bukti
elektronik dan barang bukti digital dalam rangka melihat
keterkaitan
nyata akan terhambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (2)
Prinsip
keadilan
apabila
tidak
antara bukti digital yang satu dengan
digunakannya informasi elektronik sebagai
yang lain, sehingga kejahatan tersebut
alat bukti dalam pembuktian tindak pidana
dapat
narkotika di Aceh, dimana ketiadaaan alat
menjadi
terang
dan/atau
keberadaan pelaku dapat dilacak untuk
bukti
kemudian
pembuktian tindak pidana tidak dapat
ditangkap
dan
diproses
secara hukum.
elekrtonik
dalam
dilihat secara general dan disimpulkan apakah suatu putusan itu adil atau tidak,
c. Partisipasi masyarakat. Budaya hukum berkaitan dengan masyarakat,
informasi
oleh
masalah
kasus per kasusnya. Dalam kasus tindak
penegakan hukum tidak terlepas dari
pidana narkotika ada kalanya putusan
peran masyarakat melalui kesadaran
tersebut sudah mendekati rasa keadilan
hukum yang harus dikaitkan dengan
meskipun dengan tidak adanya informasi
sistem hukum secara kompeherensif
elektronik sebagai alat bukti, namun pada
dan tidak parsial. Substansi hukum
kasus-kasus
tanpa didukukung oleh struktur hukum
mengakibat adanya keraguan bagi para
yang ideal, maka Perundang-undangan
hakim sendiri dalam memutus suatu
itu tidaklah lebih dari seonggok kertas
perkara sehingga mereka sendiripun secara
dengan huruf-huruf mati di atas kertas
hati nurani dan keyakinan tidak berani
tersebut.
mengatakan bahwa ketiadaannya itu sudah
Sebaliknya hukum)
karena
namun harus dilihat secara kasuistis yakni
struktur
yang
adil
dibandingkan
ketiadaannya
dengan
itu
adanya
menjalankan
informasi elektronik sebagai alat bukti. Hal
kewenangannya tanpa dibatasi oleh
tersebut tentunya atas dasar pandangan
substansi hukum yang memadai yang
semakin
justeru akan menimbulkan erosi-erosi
dimiliki dalam pembuktian atau dalam
baru
bantahan atas dalil dakwaan akan sangat
dalam
Demikian
dalam
(penegak
lainnya
penegakan pula
ketika
hukum. terjadi
banyaknya
menentukan
alat
terbitnya
bukti
suatu
yang
putusan
ketimpangan antara struktur hukum
berkeadilan, asal saja alat bukti tersebut
dengan substansi hukum yang ideal,
relefan
namun tidak disejajarkan dengan suatu
disidangkan.
budaya hukum masyarakat yang mapan,
Penegakan hukum dan keadilan memiliki
maka supremasi hukum secara nyata-
komitment dan karakteristik yang tidak
dengan
pokok
perkara
Volume 3, No. 2, Mei 2015
yang
- 34
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala digoyahkan terhadap modal intelektualitas
harus didukung dengan peralatan dan
yang antara lain berciri lugas, dingin,
falitas modern pendukung di bidang
imparsial, netral dan formal. Dengan
computer
karakteristik seperti itu diharapakan hukum,
penyidik. Peningkatan pengawasan dan
proses hukum, dan pelaku hukum dapat
pembinaan pola pikir yang didasarkan
mencapai suatu tataran rasionalitas abstrak
pemahaman yang benar dan penanaman
dan objektivitas yang tinggi dan dijamin
kesadaran hukum serta partisipasi aktif
tidak akan pernah terkontaminasi oleh
dari masyarakat yang mengetahui akan
hasrat maupun opini pribadi.
hal tersebut untuk melaporkan dan
KESIMPULAN DAN SARAN
memberikan informasi kepada pihak
Kesimpulan
terkait, guna tercapainya tujuan hukum
1. Penyebab tidak digunakannya alat bukti
serta pembenahan informasi elektroni
forensic
lembaga
informasi elektronik dalam pembuktian
dalam
tindak
(PP) atau dalam bentuk peraturan teknis
pidana
narkotika
di
Aceh
dikarenakan, yaitu Pertama kendala internal
yang
meliputi
faktor
bentuk
pada
lainnya. 2. Penyidik wajib mengusahakan untuk
pengetahuan dari penegak hukum dan
menghadirkan
faktor moral dari penegak hukum.
elektronik
2. Kendala
eksternal
yang
meliputi
Peraturan-Pemerintah
samping
alat
dalam alat
bukti
informasi
pembuktian
bukti
di
konvensional
subtansi hukum (legal subtance), sistem
lainnya semakin banyaknya alat bukti
pembuktian yang berlaku di Indonesia
yang dimiliki dalam pembuktian atau
dan partisipasi masyarakat.
dalam bantahan atas dalil dakwaan akan sangat
Saran
menentukan
terbitnya
suatu
putusan berkeadilan, asal saja alat bukti 1. Disarankan kepada penegak hukum
tersebut relefan dengan pokok perkara
khususnya penyidik di Aceh dalam
yang disidangkan. Penegakan hukum
menangani
pidana
dan keadilan memiliki komitment dan
narkotika (terkait pembuktian) secara
karakteristik yang tidak digoyahkan
terus-menerus meningkatkan Sumber
terhadap modal intelektualitas yang
Daya Manusia (SDM) dari personilnya
antara
dengan peningkatan pengetahuan, skill,
imparsial, netral dan formal. Dengan
dan pendalaman terkait penggunaan
karakteristik seperti itu diharapakan
informasi elektronik sebagai alat bukti
hukum, proses hukum, dan pelaku
dalam
pidana
hukum dapat mencapai suatu tataran
narkotika dan hal tersebut tentunya
rasionalitas abstrak dan objektivitas
35 -
kasus
pembuktian
tindak
tindak
Volume 3, No. 2, Mei 2015
lain
berciri
lugas,
dingin,
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang tinggi serta terjamin tidak akan pernah
terkontaminasi
oleh
hasrat
maupun opini pribadi.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eklektronik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000.
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 36
