KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI PERDAGANGAN

KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI PERDAGANGAN Disusun oleh: Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.1

Abstrak Perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum memiliki keterkaitan antara regulasi/pengaturan sistem hukum dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia yang kemudian akan berkorelasi dengan Hukum Ekonomi di Indonesia secara keseluruhan. Berangkat dari persoalan tersebut, sesungguhnya peranan politik hukum dalam konteks hukum ekonomi sangat memegang peranan yang strategis. Melalui pendekatan politik hukum, hukum ekonomi yang dibentuk setidaknya akan banyak memperhatikan kepada kepentingan nasional. Pengertian kepentingan nasional bukan berarti dimaknai dalam arti yang sempit, namun kepentingan nasional merupakan titik tolak dalam upaya memasuki dunia global. Dengan semangat nasionalisme ekonomi dalam era globalisasi, makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, serta usahausaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, akan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

I. Latar Belakang

Kondisi ini tentu berlaku pula bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu

pembangunan ekonomi. Apalagi, tatkala Indonesia

bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan

menyatakan diri dalam konstitusinya sebagai negara

keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi

hukum (rechtstaat). Dari sini tersirat pula bahwa

hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan

Indonesia menghendaki dua hal: Pertama, hukum

ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan.

diharapkan dapat berfungsi; Kedua, dengan hukum

Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan

dapat berfungsi, maka pembangunan ekonomi pun

secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak

akan mudah untuk direalisasikan.

buruk terhadap pembangunan ekonomi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, jika dikaji dari sisi politik hukum acapkali pembentukan hukum, 1

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) dan saat ini juga sebagai Ketua Pusat Studi Hukum Perbankan - Universitas Bandar Lampung (PSHP - UBL)

khususnya hukum ekonomi tak selalu sinkron dengan harapan-harapan tersebut. Faktor yang menjadi

17

Buletin Hukum Kebanksentralan • Volume 12, Nomor 1, Januari - Juni 2015

pemicu tidak adanya kesinkronan tersebut karena

Indonesia wajib dan harus berkomitmen penuh

banyak kepentingan yang berkembang dalam proses

terhadap pelaksanaan GATT/WTO, dimana komitmen

pembentukan hukum. Politik hukum yang berkembang

Indonesia tersebut diwujudkan dalam bentuk

antara lain adanya tarik menarik antara kepentingan

harmonisasi hukum nasional dengan hukum

nasional dan asing. Alhasil, hukum yang semula

internasional yang ada dalam forum GATT/WTO.

dijadikan sarana bagi pembangunan ekonomi nampaknya menjadi sia-sia, karena yang dikedepankan

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya

justru kepentingan asing yang dominan.

adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang

Perkembangan globalisasi ekonomi dan kerja sama

dapat saling tumpah tindih satu sama lain dan oleh

ekonomi di dunia internasional sedikit banyak telah

hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga

menggambarkan adanya permasalahan di bidang

permasalahan tumpang tindih peraturan dapat ditekan

hubungan ekonomi, antara lain upaya pengaturan

sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-

yang dilakukan oleh negara ataupun pelaku ekonomi

kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi

di negara maju. Upaya pengaturan dapat dilihat baik

dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

secara global melalui World Trade Organization

Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan,

(selanjutnya disingkat dengan WTO), regional melalui

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan

berbagai kerja sama dalam satu kawasan, serta

tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara

bilateral melalui berbagai kerjasama bilateral, ternyata

membatasi kepentingan di lain pihak.

tidak mengurangi munculnya berbagai penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka merupakan suatu keharusan bagi suatu negara tatkala

Selanjutnya, dalam perkembangan globalisasi ekonomi

merumuskan suatu peraturan perundang-undangannya

membawa dampak pada globalisasi hukum. Pada saat

senantiasa memperhatikan pada aspek kepentingan

Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi

nasional (national interests). Untuk dapat mencapai

Perdagangan Dunia (Agreement Establising the World

hal tersebut, maka faktor politik hukum akan sangat

Trade Organization) melalui Undang-Undang Nomor

menentukan. Bagi beberapa negara pola pemikiran

7 Tahun 1994 (untuk selanjutnya disingkat dengan

ini menjadi sarana yang cukup efektif. Sebagai contoh,

UU No. 7 Tahun 1994), maka seketika itu pula Indonesia

misalnya dalam kasus civil disorder, Pemerintah

sudah masuk kepada apa yang disebut dengan

Australia telah mengaturnya dalam Defence act 1993.

“globalisasi”.

Sikap Pemerintah Australia melindungi negaranya dalam keadaan apapun termasuk keadaan yang

Globalisasi yang dimaksud merupakan globalisasi

disebut dengan civil disorder.

yang masuk pada setiap aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, bahkan sampai budaya.

Akan tetapi sebaliknya di Indonesia, fenomena

Dari sisi hukum keikutsertaan Indonesia dalam forum

tersebut tidak dapat ditemukan. Keberadaan

General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade

peraturan perundang-undangan hanya sebatas aturan

Organization (untuk selanjutnya disingkat dengan

normatif yang kering dengan semangat kepentingan

GATT/WTO) akhirnya melahirkan istilah yang disebut

nasional. Kalaupun Indonesia mempunyai peraturan

“Globalisasi Hukum’.

perundang-undangan yang menonjol justru semangat kepentingan negara-negara di luar (negara-negara

Dengan diratifikasinya Persetujuan Pendirian Organisasi

maju). Hal tersebut dapat dirasakan terutama terkait

Perdagangan Dunia beserta lampirannya oleh

dengan peraturan hukum ekonomi yang ada di

Indonesia, memberi konsekuensi hukum bahwa

Indonesia.

18


Berangkat dari persoalan tersebut, maka

Indonesia sendiri bukan malah sebaliknya bangsa lain

sesungguhnya peranan politik hukum dalam konteks

menikmati hasil dari pembentukan hukum tersebut.

hukum sangat memegang peranan yang sangat

Dengan kenyataan itu, sudah sewajarnya apabila

strategis. Melalui pendekatan politik hukum, maka

pemerintah dalam menjalankan orientasi politik hukum

hukum yang dibentuk setidaknya akan banyak

lebih mengedepankan pembentukan instrumen-

memperhatikan kepada kepentingan nasional.

instrumen hukum yang terkait dengan permasalahan

Pengertian kepentingan nasional bukan berarti

tersebut.

dimaknai dalam arti yang sempit, namun kepentingan nasional merupakan titik tolak dalam upaya memasuki

Selanjutnya dapat dijelaskan Hukum Ekonomi

dunia global.

berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi, mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas dan

Kebijakan pembangunaan ekonomi negara-negara

meliputi semua persoalan yang berkaitan dengan

berkembang telah berubah secara drastis sejak Tahun

hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan

1980-an. Hampir semua negara berkembang

ekonomi. Salah satu ciri penting dari Hukum Ekonomi,

menggeser kebijakan-kebijakan ekonomi mereka ke

adalah adanya keterlibatan Negara/Pemerintah dalam

arah liberalisasi yang lebih besar dan kepercayaan

pengaturan berbagai kegiatan perdagangan, industri,

yang lebih besar pada mekanisme pasar melalui

dan keuangan. Dalam hal Pemerintah ikut campur

serangkaian reformasi ekonomi berorientasi pasar.

pada urusan yang semula bersifat pribadi untuk

Nyaris di segala penjuru dunia, negara-negara

mencapai tujuan Negara yaitu : Keadilan dan

berkembang mulai mengadopsi kebijakan-kebijakan

Kemakmuran.

yang dimaksudkan untuk merestrukturisasi peran negara dalam perokonomian, dengan meliberalisasi

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya

perdagangan domestik dan meliberalisasi regulasi

melakukan perkembangan dalam pembangunan

investasi, serta dan untuk menswastakan perusahaan-

nasional terutama yang berkaitan dengan

perusahaan milik negara.

pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara regulasi/pengaturan sistem

Berbagai reformasi kebijakan tersebut nyaris

dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia

menggantikan secara keseluruhan semua kebijakan

sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem

sebelumnya yang mendominasi negara-negara

perekonomian di Indonesia akan berkorelasi pula

berkembang dari Tahun 1950-an hingga Tahun 1970-

dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan.

an. Reformasi yang mengensampingkan nasionalisme ekonomi dari perbendaharaan kata negara-negara

Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Hukum

itu, mengurangi peran eksesif negara dalam

Ekonomi Pembangunan Indonesia adalah Ekonomi

perokonomian, dan menghentikan kecenderungan

Indonesia dalam arti pembangunan dan peningkatan

pada pembangunan di Dunia Ketiga. Dalam hal ini

ketahanan ekonomi nasional secara makro.

reformasi didasarkan pada premis kebijakan-kebijakan

Sedangkan dasar pemikiran Hukum Ekonomi Sosial

memandang keluar yang dirancang untuk

adalah kehidupan Ekonomi Indonesia yang

mengintegrasikan perekonomian ke dalam pasar

berperikemanusiaan dan pemerataan pendapatan,

global, utamanya ketika strategi-strategi berorientasi

dimana setiap Warga Negara Indonesia berhak atas

ekspor menggantikan industrialisasi substitusi impor.

kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dalam hubungan tersebut, maka segala usaha pembangunan

Dari prinsip kepentingan nasional ini maka pemerintah

ekonomi Indonesia bertujuan untuk menciptakan

mengambil langkah strategis dalam upaya meraup

kesejahteraan tiap-tiap dan masing-masing Warga

manfaat ekonomi agar dapat dirasakan oleh bangsa

Negara Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi

19


Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia yang

nomokrasi tersebut dapat dibandingkan dengan

azasi.2

“demos” dan “cratos” atau “kratien” dalam istilah demokrasi. “Nomos” berarti norma, sedangkan “cratos” adalah kekuasaan.7 Selanjutnya, sebagai faktor

II. Konsepsi Hukum dan Hukum Ekonomi Indonesia

penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah Hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja, jika

norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi

diartikan dalam arti yang luas, maka hukum tidak

tersebut berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum

saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-

atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga

Indonesia sebagai Negara hukum (Rechtsstaat/the

(institutions) dan proses-proses (process) yang

rule of law), sebagaimana yang telah ditegaskan

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen ke 4)

kenyataan.3 Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa

bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagaimana

dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Dengan

diketahui bahwa ide dasar negara hukum Indonesia

demikian suatu unsur pokok dalam hukum adalah

tidaklah terlepas dari ide dasar tentang ‘rechtsstaat”

bahwa hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan

atau Negara Hukum yang dianut oleh Belanda yang

manusia, dimana manusia hidup dalam suatu

meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat

komunitas yang disebut dengan

masyarakat.4

pada asas legalitas, yaitu semua harus bersifat positif, hal tersebut berarti hukum harus dibentuk secara sadar.8

Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban (order). Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi utama hukum, yaitu mengatur. Ketertiban

Dalam suatu rechtsstat yang modern, fungsi peraturan

merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat.

perundang-undangan bukanlah hanya memberikan

Kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan

bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang

kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat

manusia.5

berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan Undang-

Para penganut teori hukum positif menyatakan

Undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara

“kepastian hukum” sebagai tujuan hukum, dimana

di bidang pengaturan. Selanjutnya, peraturan

ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud

perundang-undangan adalah salah satu metoda dan

tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang

instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan

pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-

dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat

cita yang diharapkan. Dalam praktik memang demikian

dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).6

yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, karena saat ini kekuasaan pembentuk Undang-Undang

Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep

adalah terutama memberikan arah dan menunjukkan

“rechsstaat” dan “the rule of law”, juga berkaitan

jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa

dengan konsep “nomocracy” yang berasal dari

melalui hukum yang dibentuknya.9

perkataan “nomos” dan “cratos”. Adapun perkataan

2

CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1988, hlm. 50.

3

Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1

4

Ibid.

5

Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 127.

6

Ibid.

20

7

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Makalah, Jakarta, 2004, hlm.1.

8

Chairijah, Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2008.

9

Endang Sutrisno, Bunga Rampai : Hukum Dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 104-105.


Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum,

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

Pancasila dapat disebut sebagai bingkai dari Sistem

layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 berbunyi :

Hukum Pancasila, sebuah sistem yang khas di

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

Indonesia dan berbeda dari sistem hukum negaranegara lain. Meski belakangan banyak pihak yang merasa tidak efektif untuk menyebut Sistem Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem hukum yang khas, namun harus ada keberanian untuk mengangkatnya kembali sebagain paradigma dalam pembangunan hukum Indonesia. Satjipto Rahardjo, menyebut bahwa hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa

berdasar atas asas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasasi oleh Negara; 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar

Indonesia yang penuh dengan sikap kekeluargaan

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

dan gotong royong yang karenanya memang berbeda

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

dengan sistem hukum yang

lain.10

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan

Sistem Hukum Pancasila berbeda dari Sistem Hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada legisme, civil law, administrasi, kepastian hukum, dan

ekonomi nasional; 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang;

hukum-hukum tertulis yang negara hukumnya disebut Rechtstaat. Sistem hukum Pancasila juga berbeda

Selanjutnya, dalam bab penjelasan dari Pasal 33 UUD

dengan sistem hukum Anglo Saxon yang hanya

1945 Bab Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa

menekankan pada peranan yudisial, common law,

demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan

dan substansi keadilan yang negara hukumnya disebut

oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau

dengan the Rule of Law.11

penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat diutamakan, bukan kemakmuran orang

Sejarah sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah

seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai

sejarah Republik Indonesia. Ekonomi Pancasila setua

usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.

Republik ini karena lahir dalam jantung bangsa lewat

Bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah

Pancasila dan UUD-45 beserta tafsirannya. Karena

koperasi.

itu, sistem ekonomi Pancasila bersumber langsung dari Pancasila khususnya sila kelima, yaitu : Keadilan

Dalam pembangunan hukum nasional dibutuhkan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan amanat Pasal

kesamaan pemahaman terhadap tujuan yang ingin

27 ayat (2), 33-34 UUD-45 (Amandemen ke 4).

dicapai, sehingga pembangunan hukum yang

Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi

dilakukan oleh berbagai pihak dapat bersinergi

berbangsa dan bernegara politik ekonomi, hukum,

mencapai tujuan yang disepakati secara nasional.

sosial dan budaya, adalah dijiwai semangat keadilan

Selanjutnya, pembinaan hukum nasional diarahkan

menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat

untuk mencapai tujuan terbentuk dan berfungsinya

Indonesia. Khusus dalam hal ekonomi diperjelas lagi

sistem hukum nasional,12 demikian pula yang terdapat

dalam Pasal 27 ayat (2) berbunyi; tiap-tiap warga

dalam pengaturan hukum ekonomi khususnya yang

10 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 7. 11 Ibid.

12 Ady Kusnadi, Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, 2008, hlm. 189.

21


berkaitan dengan pengaturan semua kegiatan

Dalam perkembangannya Hukum Ekonomi Indonesia

perekonomian di Indonesia.

kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Hukum perdagangan internasional yang

Guna mewujudkan perekonomian yang kokoh di

merupakan bidang hukum yang berkembang dengan

Indonesia dan pembangunan hukum ekonomi, perlu

cepat, dan ruang lingkupnya pun cukup luas.

diadakan penyesuaian dalam berbagai kebijakan dan

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas

peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi

batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari

dan moneter yang selama ini telah ditempuh oleh

bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli

negara Indonesia. Kebijakan moneter yang merupakan

barang atau komoditi (produk-produk pertanian,

salah satu kebijakan penting dari kebijakan

perkebunan dan sejenisnya), hingga hubungan atau

pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan

transaksi perdagangan yang kompleks.

kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. Selanjutnya, pembangunan ekonomi

Kompleksnya hubungan atau transaksi perdagangan

akan sangat berpengaruh pada perkembangan hukum

internasional tersebut, paling tidak disebabkan oleh

dan perkembangan bidang ekonomi tidak akan

adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi)

terlaksana dengan baik tanpa dilandasi oleh peraturan

sehingga transaksi-transaksi dagang semakin

perundangan-undangan yang baik. Pembangunan

berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan

hukum berkaitan erat dengan pembangunan pada

lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. Bahkan

umumnya dan khususnya bagi pembangunan

dengan pesatnya tekologi, dewasa ini para pelaku

ekonomi.13

dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan

Di Indonesia konsepsi pembaharuan hukum yaitu

bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-

hukum sebagai sarana pembaharuan dalam

transaksi yang disebut dengan e-commerce.15

pembangunan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, yang diilhami oleh konsep “law as a tool of social

Menurut Huala Adolf, terdapat keterkaitan yang erat

engineering” Roscoe Pound) telah memberikan peran

antara hukum perdagangan internasional dengan

penting kepada hukum dalam pembangunan,

hukum internasional publik, dimana sekilas tampak

khususnya pembangunan ekonomi. Konsepsi hukum

bahwa dampak dan pengaruh hukum internasional

sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan

publik tersebut tidak langsung. Namun demikian,

masyarakat, hukum harus tampil di depan dan

pengaruh ini dapat berdampak cukup luas terhadap

memberi arah dalam pembaharuan dan pembangunan.

beberapa aspek dari hukum perdagangan internasional.

Pembangunan hukum harus dapat mengantisipasi

Hal ini disebabkan karena hukum internasional publik

pembangunan masyarakat ke depan. Dengan

dalam beberapa hal telah membentuk dan sedang

demikian pembaharuan hukum dan pembentukan

dalam proses pembentukan ketentuan-ketentuan

hukum harus melihat ke depan, pembentukan hukum

yang mengatur aspek-aspek perdata dari transaksi

tidak boleh hanya untuk kepentingan hari ini tetapi

perdagangan internasional.16

harus memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk waktu yang akan datang seiring dengan perkembangan masyarakat dan

teknologi.14

The General Agreement on Tariff and Trade (GATT) atau disebut dengan Persetujuan Umum mengenai

13 Djuhaendah Hasan, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bahan Ajar dan Materi kuliah, Bandung, 2008, hlm. 23.

15 Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1.

14 Ibid, hlm. 24

16 Huala Adolf, Ibid, hlm. 12

22


Tarif dan Perdagangan adalah suatu perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional

III. Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Globalisasi Perdagangan

yang mengikat lebih dari 120 negara. Dimana keseluruhan Negara ini memainkan peranan sekitar

Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main”

90 persen dari produk dunia.

kehidupan ekonomi atau hubungan hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan

GATT dibentuk pada Bulan Oktober Tahun 1947,

pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir

sementara lahirnya WTO pada Tahun 1994 membawa

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

2 (dua) perubahan yang cukup penting bagi GATT,

Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan

yaitu pertama WTO mengambil alih GATT dan

kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme

menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO.

(kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya

Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan

bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

bagi bidang-bidang baru dalam Perjanjian WTO,

Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah

khususnya Perjanjian mengenai Jasa (General

gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari

Agreement on Trade in Srevices), Perjanjian dalam

segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah

bidang Penanaman Modal (Trade Related Investment

Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-

Measure’s, dan juga dalam Perjanjian mengenai

nasionalisme, dan sosiodemokrasi.

Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual

Praktik-praktik liberalisasi perdagangan dan investasi

Property Rights). Adapun tujuan dari persetujuan

di Indonesia sejak tahun delapanpuluhan bersamaan

GATT ini adalah untuk menciptakan suatu iklim

dengan serangan globalisasi dari negara-negara industri

perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi

terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya

masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi

dapat ditangkal dengan penerapan sistem ekonomi

perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan

Pancasila. Namun sejauh ini gagal karena politik

iklim perdagangan yang

sehat.17

ekonomi diarahkan pada akselerasi pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi

Globalisasi ekonomi dapat dicirikan dengan semakin

tinggi ketimbang pemerataan hasil-hasilnya.19

terintegrasinya pasar dunia (market driven economic process), sebagai akibat dari pergerakan “bebas”

Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat

arus barang dan modal yang ditopang oleh aturan

kemakmuran suatu negara. Namun, pembangunan

perdagangan bebas yang semula didorong oleh GATT

ekonomi yang sepenuhnya diserahkan kepada

dan kemudian oleh WTO, serta diakselerasi oleh

mekanisme pasar tidak akan secara otomatis

penerapan kebijakan deregulasi dan restrukturisasi

membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan

ekonomi yang sifatnya mendunia. Fenomena globalisasi

masyarakat. Pengalaman negara maju dan

ekonomi dewasa ini semakin terasa, baik di tingkat

berkembang membuktikan bahwa meskipun

nasional, regional dan inter-regional, maupun pada

mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan

tingkat global.18

ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, namun dalam perkembangannya negara-negara maju tersebut pada umumnya seringkali gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan menuntaskan

17 Huala Adolf, Ibid, hlm. 98 18 Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 2-3.

19 Mubyarto, Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES, Jakarta, 1981, hlm.1

23


permasalahan sosial.20 Hal inilah yang menjadi salah

memberikan ruang gerak bagi bekerjanya mekanisme

satu faktor mengapa negara-negara maju berusaha

pasar, yang diperlukan dalam suatu perekonomian.

mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan

Walau pencapaian efisiensi mestinya tidak

negara kesejahteraan (welfare state). Suatu sistem

meninggalkan unsur-unsur keadilan. Pentingnya

yang memberi peran lebih besar kepada negara

kemandirian dan keberlanjutan dalam perekonomian

(pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan

dimandatkan dalam Pasal 33 ayat (4) tersebut.23

sosial yang terencana, melembaga, dan

Pelaksanaan fungsi mensejahterakan masyarakat

berkesinambungan.21

diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan seluas-luasnya yang meliputi segala segi kehidupan

Kegiatan intervensi negara tersebut juga meluas

termasuk kehidupan ekonomi.

sampai pada pengaturan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individual maupun badan-

Pada era global, pembangunan hukum ditandai

badan kolektif (corporate bodies) untuk maksud

dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar

mengubah kondisi hidup dan kehidupan individu dan

yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi

kelompok penduduk secara relatif

cepat.22

Undang-

semacam itu, produk-produk hukum yang dibentuk

Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia,

lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah,

baik sebelum ataupun setelah diamandemen,

karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi

mengamanatkan negara kesejahteraan sebagai cita-

telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan

cita dari pendiri bangsa yang dituliskan dalam

yang amat fundamental baik dalam hal fisik maupun

pembukaan ataupun batang tubuh UUD 1945. Sistem

sosial politik dan budaya yang mampu melampaui

perekonomian Indonesia dapat dilihat dalam bab yang

pranata-pranata hukum yang ada. Produk hukum

memuat perekonomian nasional dan kesejahteraan

yang ada lebih mengarah pada upaya untuk memberi

rakyat yang dicantumkan dalam Bab XIV Pasal 33

arahan dalam rangka menyelesaikan konflik yang

dengan judul ”Perekonomian Nasional dan

berkembang dalam kehidupan ekonomi.24

Kesejahteraan Rakyat”. Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 amandemen ke empat

perekonomian pada era global harus mampu

(4) dijelaskan : Perekonomian nasional diselenggarakan

mengarah dan memfokuskan pada aturan-aturan

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

hukum yang diharapkan mampu memperlancar roda

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak

berwawasan lingkungan, kemadirian, serta dengan

melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Apabila dilihat dari isi Pasal 33 ayat (4) tersebut terdapat unsur efisiensi berkeadilan, sehingga dapat

20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 23. 21 SF Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 59. 22 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Ichtiar BaruVan Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223.

24

23 Pasal 33 UUD 1945 : 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. 24 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3IS, Jakarta, 2001, hlm 9.


dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai

budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun

efisiensi dan perlindungan kepada masyarakat

lingkungan.25 Sejalan dengan definisi globalisasi

khususnya masyarakat ekonomi golongan kecil.

di atas, maka ada dua ciri utama globalisasi yaitu :

Di era global eksistensi hukum dipandang penting

1) Peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai

sebab perubahan di berbagai bidang menuntut adanya

sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh

norma atau rule of law, yang dapat memberikan

perusahaan-perusahaan transnasional maupun

arahan pada cita-cita mulia sebagaimana pertama

oleh perusahaan-perusahaan global. Jika dulu

kali ide liberalisasi perdagangan lahir, yang

sebuah perusahaan multinasional hanya

menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan

mendominasi sebuah produk, maka pada saat ini

menyejahterakan masyarakat dunia yang selama ini

sebuah perusahaan transnasional yang besar

dianggap tidak adil akibat praktik kolonialisme.

secara khusus memproduksi dan menjual berbagai macam produk, pelayanan, dan bidang-bidang

Tanpa aturan hukum yang jelas globalisasi akan

yang semakin beragam. Bahkan diprediksikan jika

berubah menjadi pasar bebas, sebab yang akan

perusahaan-perusahaan transnasional ini semakin

menguasai ekonomi dan mekanisme pasar adalah

beragam produk yang dihasilkannya tergantung

pihak-pihak yang tergolong kuat. Jika ini fakta yang

pada permintaan pasar di Negara-negara tempat

terjadi, maka globalisasi hanya akan melahirkan era

perusahaan tersebut beroperasi.

kolonialisme baru. Hal ini berakibat pada adanya tarik menarik kepentingan global yang dimainkan oleh Negara-negara industri maju, lembaga keuangan

2) Dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional.

internasional seperti WTO, Bank Dunia maupun IMF sebagai aktor-aktor globalisasi, dengan kepentingan

3) Kebijakan-kebijakan nasional (yang meliputi

yang berakar pada kepentingan nasional yang harus

bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya dan

bertumpu di landasan nilai-nilai kearifan lokal sebagai

teknologi) yang sekarang ini berada dalam

nilai-nilai yang dikandung dalam pandangan hidup

yurisdiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam

bangsa dan ideologi bangsa yaitu Pancasila, sehingga

suatu wilayah Negara bangsa bergeser menjadi

diharapkan tidak ada lagi yang terabaikan hak-hak

di bawah pengaruh atau diproses badan-badan

dan kepentingan.

internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi, keuangan internasional.26

Kondisi dunia yang berubah sangat cepat menimbulkan implikasi yang sangat kompleks yaitu munculnya

Globalisasi merupakan karakteristik hubungan antara

interdependensi dalam hampir seluruh dimensi

penduduk bumi yang melampaui batas-batas

kehidupan yang menimbulkan isu-isu yang lebih

konvensional seperti, bangsa dan Negara.

bermuatan dimensi global terutama dibidang

Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi

perdagangan dan perekonomian dunia, lingkungan

semakin kuat, sehingga secara tidak langsung dunia

hidup, kemiskinan, dan keamanan dunia.

seolah-olah seperti perkampungan besar.

Ranah global dalam dimensi kehidupan telah beranjak pada suatu era yang disebut globalisasi. Yang dimaksud dengan globalisasi adalah: Suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam

25 Budi Winarno, Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan, Tajidu Press, Jogjakarta, 2004, hlm. 39. 26 Martin Khor, Globalisasi Perangkat Negara-negara Selatan, Cidelaras Pustaka Rakyat Cedas, Jogjakarta, 2002, hlm. 11-12.

25


Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka

cita-cita membangun Negara Kesejahteraan, di dunia

globalisasi selalu berkaitan dengan saling berhubungan,

ini sekarang dan ke depan liberalisme ekonomi dengan

terintegrasi, dan saling keterkaitan. Kebijakan yang

ciri ekonomi pasar bebas digunakan semakin luas.

diambil oleh pemerintah tidak dapat dihindari dari

Namun dalam Negara kesejahteraan meskipun prinsip-

adanya intervensi pelaku-pelaku globalisasi yaitu

prinsip ekonomi pasar diberlakukan kesejahteraan

perusahaa-perusahaan multinasional, lembaga

menjadi unsur penting tujuan bernegara. Hal

keuangan internasional, dan jaringan lembaga

tersebutlah yang membedakan dengan Negara yang

internasional seperti WTO. Sehingga regulasi yang

menganut ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan

dibentuk dalam peraturan perundang-undangan

bersama sekedar menjadi hasil sampingan, bukan

sering kali dipengaruhi nilai-nilai yang bermuatan

tujuan.

liberalisme. Namun demikian norma hukum yang dibentuk tetap harus mengacu pada pandangan

Penekanan yang harus mendapatkan perhatian adalah

hidup berbangsa dan bernegara idiologi Negara.

bahwa pengembangan dalam ilmu hukum Indonesia, pada akhirnya tidak hanya sekedar alih pengetahuan

Setiap Negara membutuhkan landasan filosofis

tentang hukum dan bukan pula sekedar pelatihan

berbangsa dan bernegara. Atas landasan filosofis

ketrampilan untuk menjalankan hukum tetapi juga

tersebut disusunlah visi, misi, dan tujuan Negara.

termasuk di dalamnya pendidikan nilai-nilai yang

Landasan filosofis Negara Indonesia adalah Pancasila.

menjadi basis sistem hukum nasional yang hendak

Untuk itu Pancasila harus dilihat secara utuh sebagai

dibangun dan bagi Indonesia nilai-nilai tersebut adalah

suatu national guideness serta national standard,

nilai-nilai Pancasila.

norm and principles yang di dalamnya juga memuat sekaligus human rights dan human responsibility,

Nilai-nilai Pancasila akan tetap lestari, bila tidak

yang pada sisi lain Pancasila juga berguna sebagai

kehilangan eksistensinya dalam sejarah kehidupan

margin of appreciation27, sebagaimana yang juga

berbahasa dan bernegara, sehingga tidak kehilangan

harus diimplementasikan dalam pelaksanaan Hukum

maknanya. Dalam gerak dinamika perkembangan

Ekonomi di Indonesia. Selanjutnya hukum ekonomi

masyarakat harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai

di Indonesa dalam wujud Margin of Appreciation

Pancasila sebagai produk luhur yang dapat dijadikan

dijadikan tolak ukur bagi pembenaran terhadap

pedoman tatanan berbangsa.

norma-norma hukum yang diberlakukan sehingga nilai utama Pancasila sebagai Ideologi bangsa yaitu

Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam memilih

kebersamaan dengan bentuk ideal kebersamaan hidup

dan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi.

bermasyarakat, adalah masyarakat kekeluargaan,

Ada peringatan “teoritis” bahwa ilmu ekonomi

sehingga dalam bidang ekonomi, ideologi Pancasila

Neoklasik dari Barat memang cocok untuk

menghendaki kebersamaan (kekeluargaan Demokrasi

menumbuhkembangkan perekonomian nasional,

Ekonomi Pasal 33 UUD 1945), yang diwujudkan

tetapi tidak cocok atau tidak memadai untuk mencapai

melalui Negara Kesejahteraan.

pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial. Amanah Pancasila yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh

Dalam dunia yang makin menempatkan liberalisme

rakyat Indonesia yang seharusnya dijadikan pedoman

sebagai arus utama pemikiran untuk mendatangkan

mendasar dari setiap kebijakan pembangunan

kesejahteraan, Indonesia bergerak semakin jauh dari

ekonomi dan pengembangan Hukum Ekonomi. Nilai-nilai Pancasila yang relevan dan perlu diacu adalah sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat

27 Muladi, Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke40 Universitas Pancasila), Jakarta 7 Desember 2006, hlm. 11-12.

26

Indonesia. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.


Semangat nasionalisme ekonomi dalam era globalisasi

pidana korupsi serta mampu menangani dan

menunjukkan makin jelas adanya urgensi terwujudnya

menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait

perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan

kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

mandiri. Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, serta usaha-usaha kooperatif

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui

menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan

pembaharuan materi hukum, dengan tetap

masyarakat. Keseimbangan yang harmonis, efisien,

memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang

dan adil, antara perencanaan nasional dengan

berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk

desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas,

meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum,

dan bertanggungjawab, perlu untuk mewujudkan

penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kesadaran

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan

Sebagaimana terjadi pemerintah Orde Baru yang

keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan

sangat kuat dan stabil, memilih strategi pembangunan

dalam rangka penyelenggaraan negara yang tertib,

berpola “konglomeratisme” yang menomorsatukan

teratur, lancar serta berdaya saing global.

pertumbuhan ekonomi tinggi dan hampir-hampir mengabaikan pemerataan. Hal inilah yang merupakan

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 33

strategi yang berakibat pada “terjadinya krisis

ayat (4) UUD 1945, Perekonomian Nasional

moneter” yang terjadi pada Tahun 1997 saat awal

diselenggarakan berdasar atas Demokrasi Ekonomi

reformasi politik, ekonomi, sosial, dan moral.

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

Sebagaimana yang dihadapi dunia saat ini, dengan

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

adanya krisis keuangan global telah mengakibatkan

kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu mengacu pada

sistem hukum ekonomi di beberapa negara tidak

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka Sistem Ekonomi

dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif.

di Indonesia yang cocok dan efektif dapat digunakan

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan

untuk sekarang atau ke depan adalah Sistem ekonomi

dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan

Kerakyatan yang berasas kekeluargaan, kedaulatan

dan mengancam kesinambungan perekonomian

rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan

nasional.

pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hal

Keberpihakan dan perlindungan ditujukan pada

reformasi hukum sebagai suatu upaya pembaruan

ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai

yang menyeluruh dan diperluas dengan rencana yang

70 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan.

dinyatakan dalam pembangunan jangka panjang,

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian

Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 maka sesuai

di bidang budaya.

dengan RPJP tersebut, pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan

Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi

ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan

rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi

yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia

ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk

usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian

semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-

investasi, terutama penegakan dan perlindungan

anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih

hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan

diutamakan jika dibandingkan dengan kemakmuran

untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak

orang seorang, maka kemiskinan tidak dapat

27


ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program

khususnya dalam implementasi pembentukan

pembangunan harus memberi manfaat pada

perundang-undangan dalam bidang hukum

masyarakat yang paling miskin dan paling kurang

ekonomi. Oleh karenanya harus digali kembali

sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang

nilai-nilai ekonomi seperti antara lain: ekonomi

sekaligus memberikan jaminan sosial bagi masyarakat

kerakyatan, ekonomi pertanian, ekonomi pancasila,

yang paling miskin dan tertinggal.

dan lain-lain yang dilindungi oleh sistem hukum yang efektif dan secara keseluruhan difasilitasi

IV. Penutup A. Kesimpulan

dan didukung penuh oleh negara. B. Saran

Dalam pembangunan ekonomi di suatu negara,

Perlu dibentuk regulasi hukum ekonomi yang

secara khusus negara berkembang, hukum

dapat mewujudkan kemandirian ekonomi

memiliki peranan yang besar untuk turut memberi

Indonesia yang direfleksikan dalam bentuk aturan

peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan

dan kebijakan yang protektif bagi pertumbuhan

roda pemerintahan yang demokratis, dengan

industri dalam negeri dan pengembangan ekonomi

menggunakan hukum sebagai instrumen untuk

lokal yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan

merencanakan dan melaksanakan program

dan mampu mengembangkan program-program

pembangunan yang komprehensif, akan membawa

konkrit pemerintah daerah di era otonomi daerah

negara ini menuju masyarakat dengan tingkat

yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan

kesejahteraan yang di cita-citakan.

keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan

Bagi Indonesia menciptakan persatuan,

mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam

menggalakkan pembangunan, dan mewujudkan

melakukan aktifitas ekonomi, sehingga lebih adil,

kesejahteraan harus dilakukan secara bersamaan.

demokratis, transparan, dan partisipatif. Selanjutnya

Kondisi tersebut, memberi peluang terciptanya

dalam ekonomi kerakyatan, Pemerintah Pusat

keharmonisan dalam pencapaian tujuan

(Negara) yang demokratis dapat berperan untuk

pembangunan hukum, khususnya hukum

menegakkan kepatuhan terhadap peraturan-

ekonomi. Dengan sistem hukum ekonomi yang

peraturan yang bersifat melindungi warga sehingga

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

memberikan kepastian hukum.

Pancasila dan UUD 1945, maka hukum dapat memberi pengaruh bagi warga negara untuk bekerja lebih giat lagi dan aktifitas ekonomi dilindungi dan di jamin oleh hukum, sehingga dengan sendirinya hasil kerja tersebut dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana yang dihadapi dunia saat ini, adanya krisis keuangan global telah mengakibatkan sistem hukum ekonomi di beberapa negara tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif. Hal tersebut membuktikan bahwa konsep ekonomi liberal dalam dunia global tidak dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh di Indonesia

28

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku : Budi Winarno, Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan, Tajidu Press, Jogjakarta, 2004. CFG. Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1988. Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991. Djuhaendah Hasan, Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global, Bahan Ajar dan Materi kuliah, Bandung, 2008. Endang Sutrisno, Bunga Rampai : Hukum Dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993. Martin Khor, Globalisasi Perangkat Negara-negara Selatan, Cidelaras Pustaka Rakyat Cedas, Jogjakarta, 2002. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, LP3IS, Jakarta, 2001. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007. Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2007. Mubyarto, Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan, LP3ES, Jakarta, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi GATT/WTO

C. Sumber Lain : Ady Kusnadi, Penelitian Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional, (Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional), FH-UNPAD, 2008.

29


Anwar Nasution, Makalah tentang Stabilitas Sistem Keuangan: Urgensi, Implikasi Hukum dan Agenda Ke Depan, dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII – BPHN, 2004. Chairijah, Peran Program Legislasi Nasional Dalam Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2008. Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Makalah, Jakarta, 2004. Muladi, Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-40 Universitas Pancasila), Jakarta 7 Desember 2006.

30

KEDUDUKAN HUKUM EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI PERDAGANGAN

Recommend Documents