KEDUDUKAN HARTA DEBITUR YANG INSOLVENSI TERIKAT DENGAN PERJANJIAN LEASING

Kedudukan Harta Debitur yang Insolvensi Terikat dengan Perjanjian Leasing

KEDUDUKAN HARTA DEBITUR YANG INSOLVENSI TERIKAT DENGAN PERJANJIAN LEASING Agus Salim Harahap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta [email protected]

Abstract Leasing is a non-bank institutions that are of interest the private sector, through leasing is the private sector helped to finance his company budget constraint again. But how in the event of default by one party to a lease agreement. Status of debitur insolvency wealth tied up in the lease agreement can be openly expressed. In the lease agreement in general, the lessor (lender) is the owner of the goods leasing, the lessee (debitur) is a party that uses the asset or the lease of goods. Risks regarding the leasing of goods is also borne by the lease (debitor). Debtor’s insolvency protection in the property leasing agreement must still refer to protection provided for expressly by the legislation, which is seen in the main clause of the agreement. In the case of a state of insolvency occurs as a result of circumstance the lessee (debtor) who are in the state stops paying or not paying his debts, to settle that the lessee has filed a chord (accord). Curator acts a lessee has the right to directly engange in the management and control of an insolvency property lessor. As an alternative to resolve the insolvency of debtor property in the lease agreement Resistance, Appeals, and Review. Kata Kunci : Debitur, Insolvency, Leasing Agreement

Karena keadaan demikian pihak swasta

Pendahuluan Pembangunan dan perkembangan masyara-

mencari lembaga pembiayaan yang lain yang dapat

kat yang berkelanjutan harus disertai dengan pe-

memenuhi kebutuhan anggaran pembiayaan bidang

ningkatan pembangunan disegala bidang, dianta-

usahanya. Satu diantara lembaga non bank yang di-

ranya dibidang industri dan perdagangan, dan dalam

minati pihak swasta adalah sistem bisnis leasing (se-

menjamin tercapainya pembangunan tersebut diper-

wa guna usaha), melalui leasing ini pihak swasta ter-

lukan peranan pihak swasta yang aktif untuk mem-

bantu untuk menggulangi keterbatasan anggaran

bantu pemerintah.

pembiayaan perusahannya dengan menyediakan ba-

Andil swasta dalam bidang perekonomian

rang modal yang diperlukan seperti alat-alat pro-

di Indonesia yang semakin luas memperbesar pe-

duksi, alat transport dan lain-lain yang mana barang-

luang bagi bidang-bidang usaha yang digolongkan

barang tersebut merupakan penunjang kelangsungan

menengah kebawah.

dan perkembangan perusahaan.

Tetapi hal yang menghambat perkemba-

Dalam perjanjian leasing pemilikan adalah

ngan dunia usaha dan perdagangan di Indonesia

berada di pihak pembuat sewa (lessor), dan pihak

adalah dana yang sangat terbatas yang dimiliki oleh

penyewa (lessee) hanya berhak menikmati barang

masyarakat, walaupun pihak swasta mengandalkan

yang disewa hingga berakhirnya masa perjanjian

bank sebagai keuangan dengan fasilitas kreditnya.

leasing. Dan pihak penyewa (lessee) memiliki hak

Tetapi hal itu belum memberi hasil yang maksimal

opsi atau hak untuk menentukan apakah dia ingin

dan belum memenuhi kebutuhan pihak swasta.

membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa (residu value) atau meneruskan jangka waktu

46

Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010


perjanjian leasing atas objek yang disepakati ber-

dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang su-

sama.

dah ada maupun yang masih aka nada dikemudian Hal yang sangat esensial perlu dijelaskan

hari. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan

dalam surat perjanjian adalah mengenai pemenuhan

adanya jaminan kepastian pembayaran atas perjan-

prestasi oleh masing-masing pihak dan bagaimana

jian leasing yang telah diadakan. Dari apa yang telah

bila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam

dikemukakan dalam praktek leasing tersebut me-

perjanjian leasing. Wanprestasi yang disebabkan

nimbulkan masalah yaitu bagaimana kedudukan har-

oleh kelalaian dari lesse (debitur) adalah mengenai

ta debitur yang insolvensi dalam perjanjian leasing.

soal pembayaran uang sewa atas pembayaran lain-

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas,

nya yang sudah kewajiban lessee.Tetapi ada kalanya

maka identifikasi masalah yang penulis kemukakan

lessee yang tanpa sengaja tidak dapat melaksanakan

adalah sebagai berikut:

prestasi yang dimaksud dalam perjanjian, yang ma-

1. Bagaimanakah masalah kedudukan harta debitur

na ada suatu keadaan yang mengakibatkan hal itu

yang insolvensi dengan perjanjian leasing?

terjadi. Dalam hal ini adalah keadaan lessee (debi-

2. Sejauhmana kepentingan lessor terlindungi ber-

tur) yang tidak mampu untuk membayar disebabkan

kaitan dengan kedudukan harta debitur yang

lessee jatuh pailit. Tetapi keadaan tersebut akan

insolvensi ?

mengakibatkan lessor (kreditur) rugi, yang mana

Tujuan dari penelitian ini untuk mem-

lessor mengharapkan agar lessee tetap memenuhi

peroleh data dan informasi yang berkaitan dengan

prestasinya dan hukum menjamin haknya tersebut.

kedudukan harta debitur yang insolvensi terikat de-

Menurut E. Utrecht, salah satu tugas hukum

ngan perjanjian leasing, yakni :

adalah “menjamin kepastian pihak yang satu ter-

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta

hadap pihak yang lain, kepastian yang dicapai oleh

debitur yang insolvensi dengan perjanjian lea-

karena hukum.(Utrecht,1974:26)

sing.

Menurut Pasal 113-1132 Kitab Undang-

2. Untuk mengetahui sejauhmana kepentingan les-

undang Hukum Perdata “Segala kebedaan si berhu-

sor terlindungi berkaitan dengan kedudukan har-

tang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,

ta debitur yang insolvensi

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggupan untuk segala per-

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan da-

ikatannya perseorangan” dan kebedaan tersebut

pat berguna untuk :

menjadi bersama-sama bagi semua orang yang me-

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbang pe-

ngutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-

mikiran dalam memahami teori yang telah ada

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu

dan dalam praktek hukum pada umumnya dan

menurut besar kecilnya piutang masing-masing ke-

khususnya kedudukan harta debitur yang in-

cuali apabila diantara para berpiutang itu ada ala-

solvensi terikat dengan perjanjian leasing.

san-alasan yang sah untuk didahulukan.

2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai

Kedua Pasal tersebut di atas memberikan

sumbang pemikiran bagi ahli hukum pada

jaminan kepastian kepada pihak Lessor bahwa

umumnya mengenai kedudukan harta debitur

kewajiban pihak lessee akan tetap di penuhi/dilunasi

yang

insolvensi


terikat

dengan

perjanjian 47


leasing, sumbangan bagi peyelenggara negara

debitur dan harta bendanya. Dimana bagi debitur

yang bertugas di pengadilan, para pengusaha

ditetapkan oleh Hakim Pengawas bahwa harta de-

dan instansi lainnya, baik pusat maupun daerah,

bitur dan perusahaannya berada dalam keadaan tak

baik secara langsung maupun tidak langsung

mampu membayar hutang-hutangnya (insolvensi),

serta sumbang pemikiran bagi mereka yang ter-

maka debitur kehilangan hak untuk melakukan pe-

tarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

ngurusan dan penguasaan atas harta bendanya (Persona Standi In Ludicio). Pengurusan dan Pengua-

Penelitian menggunakan metode yuridis

saan harta insolvensi itu akan beralih tangan ke ku-

normatif artinya penelitian menekankan pada pera-

rator yang bertindak sebagai pengampu debitur in-

turan perundang-undangan yang berkaitan dengan

solvensi.

permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk me-

Menurut pasal 21 Undang Undang Kepai-

nganalisis norma–norma yang terdapat dalam

litan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

peraturan perundang–undangan mengenai kedudu-

selanjutnya disingkat dengan UUK, Kepailitan meli-

kan harta debitur yang insolvensi terikat dengan

puti seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan

perjanjian leasing.

pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang

Bahan hukum yang digunakan untuk mem-

diperoleh selama kepailitan itu. Hal ini berlaku juga

peroleh data tersebut adalah melalui :

dalam insolvensi dimana berdasarkan pasal 21 UUK

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang

tersebut insolvensi juga meliputi kekayaan debitur

merupakan peraturan perundang-undangan. Pe-

sejak pernyataan pailit itu di putuskan serta semua

nelitian ini menggunakan peraturan perundang-

kekayaan yang di peroleh selama kepailitian. Tetapi

undangan yang berkaitan dengan topik pene-

harus di ingat pula bahwa yang dinyatakan pailit

litian serta putusan pengadilan yang berkaitan

adalah seluruh kekayaan debitur bukan pribadinya,

dengan kedudukan harta debitur yang insolvensi

(Waluyo, 1999) dimana hal tersebut berlaku juga

terikat dengan perjanjian leasing.

dalam insolvensi. Akibat pasal 21 UUK tersebut

2. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum

adalah sidebitur akan kehilangan haknya untuk ber-

yang berisi penjelasan terhadap bahan-bahan

buat bebas terhadap kekayaanya yang termasuk da-

hukum primer yang diperoleh dari buku–buku,

lam insolvensi, begitu pula haknya untuk mengurus,

majalah, makalah dalam seminar yang berkaitan

mengelola dan penjualan yang akan hilang, dan hak

dengan topik penelitian serta karangan ilmiah

itu akan beralih kepada kuraktor sebagai pengampu

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan

dari debitur insolvensi.

yang dibahas. (Soekanto, 1986)

Tidak semua barang-barang atau kekayaan debitur yang dapat dinyatakan insolvensi. Adapun

Pembahasan

barang-barang kekayaan debitur yang dikecualikan

Harta Debitur yang Insolvensi Dengan Per-

insolvensi adalah :

janjian Leasing

1.

Semua hasil pendapatan debitur insolvensi ter-

Ditetapkannya penetapan keadaan debitur

sebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan

yang insolvensi, akan memberikan pengaruh bagi

atau jasa, upah, pensiun, uang tunggu atau uang

48



2.

tunjangan sejauh hal itu ditetapkan oleh hakim

ngatur bahwa lessor dapat meminta kepada Kurator

pengawas.

sebagai Pengampu Lessee untuk memberikan kepas-

Uang yang diberikan kepada debitur pailit

tian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian terse-

untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkah-

but. Dalam jangka waktu yang disepakati oleh kura-

nya menurut peraturan perundang-undangan

tor dengan pihak lessor.

(pasal 213, 225, 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 3.

4.

Hak menuntut dari lessor (kreditur) tersebut dalam perjanjian Leasing timbul karena lessee tidak

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim

lagi dapat membayar utang-utang dan bunganya ke-

Pengawa dari pendapatan Hak Nikmat Hasil;

pada lessor. Dan tindakan lessor ini cukup dibuk-

(Pasal 331 KUH Perdata).

tikan dengan lewatnya pembayaran utang oleh

Tunjangan dari Pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur Insolvensi; (pasal 318 KUH Perdata)

lessee dan atau sejak saat dilakukannya tindakantindakan yang dilarang oleh perjanjian. Perjanjian leasing juga untuk sementara

5.

Alat kelengkapan tidur dan pakaian sehari-hari.

dapat dihentikan oleh lessor dengan kesepakatannya

6.

Alat perlengkapan dinas.

bersama kurator sebagai pengampu lessee, dimana

7.

Alat perlengkapan kerja.

dalam kesepakatan antar lessor dan kurator sebagai

8.

Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan.

pengampu lessee akan ditentukan tentang kelanjutan

9.

Buku-buku yang dipakai untuk bekerja.

dari perjanjian leasing yang diadakan oleh lessor

10. Hak cipta

dan lessee, dalam jangka waktu yang disepakti oleh kurator dan lessor.

Begitu juga hak-hak pribadi debitur, tidak

Apabila kesepakatan mengenai jangka wak-

dapat dikenai insolvensi antara lain hak pakai, dan

tu tersebut tidak tercapai, maka oleh Hakim Penga-

hak mendiami rumah.

was akan ditetapkan jangka waktu tersebut diatur

Terhadap hak dan kewajiban debitur yang

pada pasal 36 ayat 2 UUK.

insolvensi yang terikat dengan suatu perjanjian yang

Namun bila jangka waktu yang telah dise-

dilakukan oleh debitur insolvensi sebelum pernya-

pati oleh Kurator dak kreditur atau dalam jangka

taan insolvensi ditetapkan oleh hakim pengadilan

waktu yang telah disepakati oleh Hakim Pengawas

atas saran Hakim Pengawas, debitur insolvensi

untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian leaing,

harus tetap memenuhi kewajibanya kepada Kredi-

tetapi Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak

tur.

bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian leaHal ini berlaku juga terhadap perjanjian

sing, mak perjanjian leasing akan berakhir dan

leasing, dimana selanjutnya akan diuraikan debitur

lessor dapat menuntut ganti rugi atas harta insol-

adalah lessee dan kreditur adalah lessor. Kreditur

vensi melalui Kurator, dan menuntut kepada kurator

(lessor) dapat menuntut debitur (lessee) yang insol-

agar lessor diperlakukan sebagai kreditur kokuren

vensi untuk dapat memenuhi perjanjian leasing

terdapat pada pasal 36 ayat (3) UUK.

yang telah disepakati. Namun untuk lessee (debitur)

Sebaliknya apabila Kurator menyatakan ke-

yang insolvensi, hal ini tentu tidak dapat dilakukan

sanggupannya untuk memenuhi tuntutan lessor un-

oleh lessor, maka oleh pasal 36 ayat (1) UUK me-

tuk kesepakatan yang dicapai bersama, mak pihak


49


lessor dapat meminta kepada kurator untuk mem-

prestasi apapun yang diperjanjikan. Untuk hal

berikan jaminan atas kesanggupannya melaksana-

ini lessor berhak meminta jaminan kepada ku-

kan perjanjian leasing tersebut.

rator apakah sanggup memenuhi isi perjanjian

Yang dimaksud dengan jaminan dalam hal

leasing, dan jika kurator menyatakan ketidak-

ini adalah :

sanggupannya, maka perjanjian leasing itu

1. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang berupa

menjadi hapus, dan pihak lessor dapat menjadi

hak mutlak atas sesuatu barang yang mempu-

kreditur konkuren untuk menuntut ganti rugi

nyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda ter-

atas pembatalan perjanjian leasing kepada ku-

tentu dari lessee, dapat dipertahankan terhadap

rator. Tuntutan ganti rugi oleh lessor ini dapat

siapapun, selalu mengikuti bendanya, dan dapat

dilakukan dalam rapat verifikasi (rapat penco-

diperlihatkan.(Maschun, 1989)

cokan utang).

Jaminan kebendaan terdiri dari :

Apabila kurator menyatakan kesanggupan

a. Benda tidak bergerak/benda tetap, misalnya

untuk memenuhi isi perjanjian leasing maka kurator

hak tanggungan (pasal 1162 Kitab Undang-

wajib memberikan suatu jaminan atas kesanggupan-

Undang Hukum Perdata)

nya untuk memenuhi isi perjanjian leasing tersebut

b. Benda bergerak, misalnya fiducia, gadai Fiducia (pemindahan hak milik dengan ke-

dan kurator harus benar-benar memenuhi kewajibannya berdasarkan isi perjanjian leasing.

percayaan) yaitu merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak, dimana

Perlindungan Harta Debitur yang Insolvensi

sebagai jaminan kepada lessor (kreditur)

Dalam Perjanjian Leasing Untuk Kepenti-

yang diserahkan adalah hak milik dari ba-

ngan Lessor

rang tersebut, sedangkan barangnya secara fisik tetap dikuasai oleh lessee (debitur)

Berdasarkan uraian di atas, dalam pasal 22 UUK bahwa dengan dinyatakan debitur insolvensi

2. Penanggungan (borgtock) yaitu jaminan yang

maka si debitur kehilangan hak berbuat dan me-

diberikan oleh pihak ketiga bahwa pihak ketiga

ngurus secara bebas atas harta kekayaannya, dimana

tersebut akan bertanggung jawab kepada lessor

pengurusan tersebut telah beralih kepada kurator.

manakala lessee tidak dapat memenuhi kewajibannya. (Soebekti, 1995)

Sampai pada batas-batas tertentu, lessee masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-per-

Apabila tuntutan dari lessor tidak berbentuk

buatan hukum dalam lapangan harta kekayaan,

uang, maka untuk setiap tuntutannya harus di-

membuat perjanjian dengan orang lain, sepanjang

verifikasi untuk nilainya yang diperkirakan da-

perbuatan hukum itu menguntungkan harta insol-

lam mata uang Indonesia.

vensi dan sepanjang perbuatan yang wajib dilakukan

Perlu diingat kembali bahwa tuntutan dari les-

karena undang-undang, apabila ternyata dikemudian

sor tersebut timbul setelah berjalannya perjan-

hari, perbuatan itu merugikan harta insolvensi, maka

jian leasing. Apabila perjanjian leasing sama

kurator dapat mengajukan pembatalan perbuatan hu-

sekali belum berjalan dan hanya sebatas pe-

kum tersebut, tindakan kurator dalam hukum per-

nanda tanganan perjanjian leasing, maksudnya lessor dan lesse belum memenuhi suatu 50



data disebut action paulina (pasal 1341 KUH Per-

3.

data jo. UUK pasal 41 sampai dengan pasal 52).

Perbuatan yang dilakukan oleh lessee (debitur) perorangan, dengan atau terhadap:

Adanya pembatalan perbuatan hukum debi-

a. Suami atau istrinya, anak angkat, atau ke-

tur insolvensi oleh kurator maka barang-barang

luarganya sampai derajat ketiga;

yang dipakai oleh debitur insolvensi dalam meme-

b. Suatu badan hukum dimana lessee atau sua-

nuhi perbuatan hukum tersebut, akan kembali lagi

minya, istrinya, anak angkatnya, keluarga-

menjadi harta insolvensi. Pembatalan tersebut ber-

nya samapi dengan derjat ketiga adalah ang-

sifat relatif, artinya hal itu hanya dapat digunakan

gota direksi atau pengurus, baik sendiri

untuk kepentingan harta insolvensi yang diatur da-

maupun bersama-sama ikut serta secara

lam pasal 41 UUK.

langsung atau tidak langsung dalam kepemi-

Dari uraian di atas, bahwa pembatalan per-

likan badan hukum tersebut paling kurang

buatan hukum yang dilakukan oleh si debitur hanya dapat dilakukan oleh kurator. Kreditur secara per-

50% dari modal setor. 4.

Perbuatan yang dilakukan oleh lessee yang me-

seorangan tidak dapat melakukan tuntutan hukum

rupakan badan hukum, dengan orang-orang

seperti itu.

yang tersebut diatas.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator

5.

Perbuatan yang dilakukan oleh lessee yang me-

seperti tersebut diatas merupakan suatu yang logis,

rupakan badan hukum dengan atau terhadap ba-

karena hanya kurator yang ditugaskan untuk mem-

dan hukum lainnya apabila :

bela kepentingan harta insolvensi dan hak-hak kre-

a. Perorangan anggota direksi atau pengurus

ditur (lessor).

pada kedua badan usaha tersebut adalah

Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan

orang yang sama.

apabila dapat dibuktikan bahwa, pada saat perbua-

b. Suami atau istri, atau anak angkat, atau ke-

tan hukum tersebut dilakukan lessee dan pihak de-

luarganya sampai derajat ketiga dari per-

ngan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui

orangan anggota direksi atau pengurus les-

atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hu-

see (debitur) merupakan anggota direksi

kum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi

atau pengurus pada badan hukum lainnya,

kreditur, akan tetapi untuk perbuatan hukum yang

atau sebaliknya.

wajib dilakukan oleh debitur berdasarkan undang-

c. Perorangan anggota direksi atau pengurus

undang, misalnya kewajiban membayar pajak, tidak

atau anggota badan pengawas pada lessee

dapat dimintakan pembatalan. Perbuatan yang di-

(debitur), atau suami atau istri atau anak

maksud adalah:

angkat atau keluarga sampai derajat ketiga,

1.

Merupakan perikatan dimana kewajiban lessee

baik sendiri maupun bersama-sama ikut ser-

jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa

ta secara langsung atau tidak langsung dalm

perikatan tersebut dilakukan.

kepemilikan badan lainnya paling kurang

2.

Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo

sebesar 50% dari modal setor, atau sebaliknya.

dan belum dapat ditagih. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 1, Desember 2010

51


6.

d. Lessee (debitur) adalah anggota direksi atau

megang hak tanggungan, hak gadai atau setiap hak

pengurus pada badan hukum lainnya, atau

agunan atas kebendaan lainya, berhak mengeksekusi

sebaliknya.

haknya seolah-olah kepailitan tidak ada. Dimana

e. Badan hukum yang sama, atau perorangan

hak lessor untuk mengeksekusi barang atau hartanya

yang sama baik bersama, atau tidak dengan

yang berada dalam penguasaan debitur yang in-

suami atau istri dan atau para anak angkat-

solvensi atau Kurator harus dilaksanakan dalam

nya dan keluarganya sampai pada derajat

jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung

ketiga serta secara langsung atau tidak lang-

sejak dimulainya insolvensi.

sung dalam kedua badan hukum tersebut

Apabila setelah lewat waktu 2 bulan dari ma-

paling kurang sebesar 50% dari modal se-

sa insolvensi, kreditur belum juga menjual benda

tor.

leasing tersebut, maka kurator dapat dan harus me-

Perbuatan yang dilakukan oleh lessee (debitur)

nuntut barang-barang leasing tersebut agar dise-

yang merupakan badan hukum dengan atau ter-

rahkan kepada kurator untuk selanjutnya dijual tan-

hadap badan hukum lain dalam kelompok badan

pa mengurangi hak lessor dalam memperoleh hasil

hukum dimana lessee (debitur) adalah anggo-

penjualan barang tersebut.

tanya.

Akan tetapi stiap waktu kurator dapat membebaskan batang yang menjadi obyek leasing terse-

Selain itu terhadap penghibahan yang dila-

but dengan membayar kepada lessor (kreditur) yang

kukan oleh debitur dianggap perbuatan yang meru-

bersangkutan jumlah kecil antara harga pasar barang

gikan kreditor (lessor). Oleh karena perbuatan ter-

leasing tersebut dan jumlah hutang yang dijamin

sebut dapat dibatalkan oleh kurator.

dengan barang tersebut. Tindakan lain yang dapat

Hibah yang dilakukan debitur dapat dimin-

dilakukan kurator adalah melakukan penebusan ter-

takan pembatalanya, apabila kurator dapat mem-

hadap barang yang menjadi obyek leasing dari ta-

buktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan

ngan lessor yang selanjutnya benda/barang tersebut

debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa

dimasukkan dalam harta yang insolvensi.

tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Demikian juga halnya dengan lessor setelah berhasil menjual barang yang menjadi agunan di-

Berkenan dengan penghibahan, tidak perlu

wajibkan untuk memberikan laporannya atau ber-

dilihat apakah penerima hibah beritikad baik atau

tanggung jawab kepada kurator tentang hasil pen-

buruk. Walaupun penghibahan itu dibatalkan, sipe-

jualan barang yang dijadikan agunan dan menyerah-

nerima hibah pada dasarnya tidak dirugikan karena

kan kepada kurator tentang sisa hasil penjualan se-

barang hibah yang diperolehkan adalah secara cu-

telah dikurangi jumlah hutang, bunga, dan biaya.

ma-cuma. Tindakan penghibahan itu dianggap me-

Hak untuk mengeksekusi barang oleh kredi-

rugikan kreditur apabila dilakukan dalam jangka

tur yang sedang berada ditangan kreditur tentunya

waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan

tidak menjadi masalah jika dibandingkan dengan

pailit ditetapkan.

mengeksekusi atau menjual barang-barang yang ber-

Menurut ketentuan dalam UUK pasal 56

ada ditangan kurator ataupun yang berada ditangan

disebutkan bahwa setiap lessor (kreditur) yang me-

debitur. Untuk itulah maka pasal 56 ayat (1) UUK

52



menetapkan bahwa hak “eksekusi” dari kreditur

10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan

untuk menuntut hartanya yang berada dalam kekua-

tersebut diajukan. Terhadap putusan hakim atas per-

saan debitur yang insolvensi atau Kurator dapat di-

lawanan tersebut tidak dapat diajukan kasasi atau

tangguhkan 90 (Sembilan puluh) hari terhitung se-

peninjauan kembali.

jak putusan pailit. Dengan penangguhan itu maka

Adapun alternatife penyelesaian harta debi-

Kurator dapat menjual harta insolvensi yang berada

tur yang insolvensi terikat dalam perjanjian leasing.

dalam pengawasannya.

Dalam hal ini ada beberapa cara atau upaya hukum

Kepada lessor yang haknya ditangguhkan

yang dapat dilakukan oleh lessor untuk memper-

dapat mengajukan permohonan kepada kurator un-

tahankan harta yang dimilikinya yang berada dita-

tuk mengangkat penangguhan atau mengubah sya-

ngan lessee yang dinyatakan berada dalam insol-

rat-syarat penangguhan tersebut. Apabila kurator

vensi seperti yang diatur dalam UUK pada yaitu:

menolak permohonan tersebut, lessor dapat menga-

1. Perlawanan

jukan permohonan tersebut kepada Hakim Pe-

Perlawanan dalam hal ini diajukan kepada Pe-

ngawas.

ngadilan Niaga yang menetapkan putusan perKemudian Hakim Pengawas selambat-lam-

nyataan Insolvensi.

batnya 1 (satu) hari sejak permohonan tersebut dia-

Hal ini diajukan oleh lessor yang haknya ditang-

jukan kepadanya wajib memerintahkan Kurator un-

guhkan oleh Hakim Pengawas karena adanya

tuk segera memanggil dengan surat tercatat melalui

kepailitan yang berakhir pada insolvensi. Kre-

kurir, para kreditur yang mengajukan permohonan

ditur dapat mengajukan permohonan kepada

kepada Hakim Pengawas tersebut untuk didengar

kurator untuk mengangkat penangguhan terse-

pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

but, dan bila kurator menolak permohonan ter-

Kemudian Hakim Pengawas wajib membe-

sebut, lessor dapat mengajukan permohonan ter-

rikan penetapan atas permohonan tersebut dalam

sebut kepada Hakim Pengawas.

waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal

Kemudian terhadap putusan Hakim Pengawas

permohonan diajukan.

yang menolak permohonan lessor, pihak lessor

Apabila Hakim Pengawas menolak permo-

dapat mengajukan perlawanan kepada penga-

honan lesso, maka Hakim Pengawas wajib meme-

dilan Niaga yang memutus perkara Kepailitan

rintahkan agar Kurator memberikan perlindungan

tersebut dalam jangka waktu 5 (hari) sejak putu-

yang dianggap wajar atau melindungi keentingan

san hakim pengawas tersebut, dan pengadilan

pemohon yang dalam hal ini adalah kreditur (les-

Niaga wajib memutuskan perlawanan tersebut

sor).

dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak Terhadap putusan Hakim Pengawas, lessor

yang mengajukan permohonan tersebut kepada Ha-

tanggal perlawanan diajukan 2. Kasasi

kim Pengawas atau kurator dapat mengajukan perla-

Untuk menyelesaikan permohonan yang ber-

wanan kepada pengadilan dalam jangka waktu 5 (li-

katagori insolvensi atau Pailit berdasarkan Un-

ma) hari terhitung sejak putusan Hakim Pengawas

dang-undang No. 37 Tahun 2004, yang telah

ditetapkan, dan pengadilan wajib memutuskan per-

mendapat putusan dari pengadilan Niaga yang

lawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat

merupakan pengadilan ditingkat pertama yang


53


tidak dapat diajukan upaya hukum banding te-

timbangan hukum yang mendasari putusan

tapi langsung dapat diajukan upaya kasasi ke

tersebut.

Mahkamah Agung.

Pengaturan tentang upaya hukum peninjauan

Permohonan kasasi harus diajukan dalam jang-

kembali ini diatur dalam lampiran pasal 14 Un-

ka waktu paling lambat 8 (delapan) hari sejak

dang-undang Kepailitan.

tanggal putusan yang dimohon kasasi ditetapkan yakni pasal 11 ayat 2, yang mana permoho-

Kesimpulan

nan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di-

yang telah ditetapkan dapat berakibat dibatal-

ambil beberapa kesimpulan bahwa kedudukan harta

kannya putusan kasasi.

debitur yang insolvensi yang terikat dalam per-

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling

janjian leasing dapat dinyatakan bersifat terbuka.

lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan

Dalam perjanjian leasing pada umumnya, pihak les-

kasasi didaftarkan harus mulai melakukan si-

sor (kreditur) adalah merupakan pemilik barang lea-

dang pemeriksaan. Dan putusan atas permoho-

sing, sedangkan lessee (debitur) adalah pihak yang

nan kasasi harus ditetapkan dalam tempo paling

menguasai atau menggunakan asset atau barang lea-

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal per-

sing barang tersebut, dan resiko mengenai barang

mohonan kasasi didaftarkan, dan di ucapkan da-

leasing tersebut juga dipikul oleh pihak lessee (de-

lam sidang yang terbuka untuk umum.

bitur). Walaupun pada dasarnya tidak dibutuhkan

3. Peninjauan Kembali (PK)

suatu jaminan dalam suatu perjanjian leasing, na-

Selain kasasi, upaya hukum yang lain adalah

mun dalam prakteknya penggunaan jaminan dalam

dengan mengajukan peninjauan Kembali (PK)

perjanjian leasing merupakan hal yang penting, me-

kepada Mahkamah Agung terhadap putusan

ngingat bahwa leasing merupakan transaksi yang

atas permohonan yang berkatagori insolvensi

melibatkan sejumlah modal yang besar, dan ke-

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

mungkinan terjadinya wanprestasi atau cedera janji

seperti yang diatur dalam pasal 14 UU Kepai-

oleh pihak lessee (debitur). Jadi jaminan tersebut

litan.

penting untuk keamanan modal dari lessor (kreditor)

Putusan terhadap permohonan peninjauan kem-

dan juga mengenai kepastian hukumnya. Perlindu-

bali harus ditetapkan dalam waktu paling lam-

ngan harta debitur yang insolvensi didalam perjan-

bat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

jian leasing harus tetap mengacu kepada perlindu-

permohonan

Mahkamah

ngan yang diatur secara tegas oleh peraturan perun-

Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka un-

dang-undangan, yang secara pokok dilihat dalam

tuk umum.

klausul perjanjiannya. Suatu perjanjian leasing harus

Dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) hari

dibuat dalam suatu akta autentik atau secara norta-

terhitung sejak tanggal permohonan diterima

riil, agar isi dari perjanjian tersebut berfungsi seba-

Panitera Mahkamah Agung wajib menyampai-

gai alat pembuktian yang paling kuat. Hak dari les-

kan kepada para pihak salinan putusan penin-

sor (kreditur) dijamin oleh peraturan perundang-un-

jauan kembali yang memuat secara lengkap per-

dangan yaitu kepastian yang diberikan kepada lessor

diterima

Panitera

bahwa kewajiban lessee (debitur) akan tetap dipe54



nuhi dengan jaminan dari kekayaan lessee, baik

Daftar Pustaka

yang sudah ada maupun yang masih akan ada dike-

Bernadette Waluyo, ”Hukum Kepailitan dan Penun-

mudian hari apabila lessee melakukan wanprestasi.

daan

Dalam hal keadaan terjadinya insolvensi terjadi se-

Mandar Maju, Bandung, 1999.

bagai akibat keadaan lessee (debitur) yang berada

Kewajiban

Inventarisasi

Pembayaran

Perundang-Undangan

Hutang”,

Mengenai

dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mem-

Leasing, Laboratorium Hukum Fakultas

bayar utangnya dan untuk menyelesaikan hal terse-

Hukum Universitas Pancasila, 1990.

but lessee telah mengajukan suatu akor (accord).

R. Subekti, ”Jaminan Untuk Pemberian Kredit

Kurator yang bertindak sebagai pengampu lessee

Menurut

Hukum

berhak untuk langsung terlibat dalam pengurusan

Bandung, 2005.

Indonesia”,

Alumnni,

dan penguasaan harta lessor yang insolvensi, tetapi

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepai-

dengan mengindahkan kepentingan dari lessor yang

litan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

mana hal ini bertujuan termasuk untuk memberikan

Utang

perlindungan hukum bagi pihak kreditur (lessor).

Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan dan Penundaan

Adapun alternatif menyelesaikan harta debitur yang

Pembayaran di Indonesia”, Raja Grafindo

insolvensi dalam perjanjian leasing yakni Perla-

Persada, Jakarta, 2001.

wanan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK).


55

KEDUDUKAN HARTA DEBITUR YANG INSOLVENSI TERIKAT DENGAN PERJANJIAN LEASING

Recommend Documents