KEDUDUKAN AHLI WARkS TESTAMENTAIR DALAM PEWARISAN MENURUT BURGERLtjK WETBOEK (B.W.)

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

SKRIPSI

MAGDALENA TRESYE

KEDUDUKAN AHLI WARkS TESTAMENTAIR DALAM PEWARISAN MENURUT BURGERLtjK WETBOEK (B .W .) n i Q i n

t^npa.vAnAAn ■CCJTBDSTTAC MVJJMCCA'

S U R A U A Y A 7 ^ . rrrfyf ~

F A K U L T A S H U K U M UNIVERSITAS A I R L A N G G A SURABAYA

1908

Skripsi

MAGDALENA TRESYE KEDUDUKAN AHLI WARkS TESTAMENTAIR DALAM PEWARISAN MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (B.W.)


KEDUDUKAN AHLI WARIS TESTAMENTAIR DALAM PEWARISAN MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (B.W.)

SKRIPSI

OLEH : MAGDALENA TRESYE

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Skripsi



KEDUDUKAN AHLI WARIS TESTAMENTAIR DALAM PEWARISAN MENURUT BURGERLIJK WETBOEK (B.W.)

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA ITUKUM

OLEH : MAGDALENA TRESYE 038311630

DOSEN V e MBIMBING DAN PENGUJI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 1988

Skripsi



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Kedudukan Ahli Waris Testamentair Dalara Pewarisan Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.)". Di samping itu, dengan k arunianya juga saya dapat memenuhi kewajiban saya dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam pembuatan skripsi ini, saya mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr R. Soetojo Prawiroha m i d j o j o , S . H . , selaku dosen pembimbing saya yang telah dengan tulus dan ikhlas raembimbing saya dalam pembuatan skripsi ini ; ?. Para dosen penguji yang telah menguji skripsi ini ; 3. Runda Maria yang telah mengabulkan permohonan saya ;

k* Seluruh staf Pengadilan Negeri Malang ; cj, P.-ipak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga S u r a baya beserta seluruh staf pengajar dan karyawannya yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini ; 6. Pengurus Seksi Sosial Wilayah XV Paroki Hati Kudus Yeous Surabaya ; 7. Keluarga Bapak Soetarno dan keluarga Bapak Chandra ; 8. O ra ng tua, serta saudara-saudara saya yang tercinta

iii Skripsi



yang telah memberikan dorongan di dalam menyelesaikan skripsi ini. Seraoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliaubeliau yang telah saya sebutkan di atas. Akhirnya kepada pembaca skripsi ini, saya akan merasa gembira sekali ata6 segala kritik dan saran y a n g positif untuk penyempurnaan skripsi ini. Hal ini disebabkan pembahasan skripsi ini pasti ada kelemahan dan kekurangannya.

Surabaya, Oktober 1988 MAGDALENA TRESYE

iv Skripsi



daftar

Is i

K A T A PENGANTAR ............................................. iii DAFTAR ISI BAB I

.............................................

v

: PENDAHULUAN 1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumus-

BAB II

annya ........................................

1

2. Penjelaoan Judul ...........................

5

3. Ala6an Pemilihan Judul ....................

5

k* Tujuan Penulisan ...........................

6

5. Metodologi ..................................

6

6. Pertanggungjawaban Sistematika ...........

8

: TINJAUAN TENTANG PEWARISAN 1. Timbulnya Pewarisan dan Macam-macamnya .. 10 2. Cara-cara dan Syarat-syarat Pewarisan ... 15 3. ffarta Peninggalan Yang Dapat Diwaris ....

19

B AB III : KEDUDUKAN AHLI WARIS TESTAMENTAIR 1. Perihal Testaraen ...........................

22

2. Legitieme Portie : a. tujuan dan ketentuan-ketentuan pembatasan ; ................................

32

b. siapa-siapa yang berhak atas legi tieme portie ; ..........................

35

c. pengaruh penolakan dan ketidakpantasan untuk mewaris ....................

38

3. Kedudukan Ahli Waris Te&tamontair .......

^0

v Skripsi



BAB XV

: KASUS-^KASUS TENTANG AHLI WARIS TESTAMENTAIR

1. Kasus Harta Warisan Dalam Kaitannya Dengan K edudukan Ahli Waris Testamentair Di bidang S a h Tidaknya Suatu Testamen ................ k3 2, Kasus Harta Wari6an Dalam Kaitannya Dengan Kedudukan Ahli Waris Testamentair Di bidang 0

BAB V

Pencairan Deposito ..........................

52

: PENUTUP

1. Kesimpulan .................................... 58 2. Saran .......................................... 58 DAFTAR BACAAN

vi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

1. PermaBalahan. Latar Belakang dan Rumusann.ya Pada hakekatnya, manusia secara kodrat cenderung untuk hidup bermasyarakat. Kecenderungan tersebut adalah didorong oleh rasa manusiawi yang ingin berkumpul dengan sesamanya. Hal ini sesuai dengan ajaran Aristoteles yang tr menyataknn bahwa manusia adalah "zoon politicon", yang berarti : Bahwa manusia itu sebagai mahltik pada d&sarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi mahluk yang suka bermasyarakat. Oleh kare* na sifatnya yang suka bergaul satu 6ama lain maka m a nusia disebut mahluk sosial. Dengan demikian, di dalam kehidupannya manusia itu selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan-hubungan ini menyangkut bermacam-macam hal, dan bahkan menyangkut pula tentang barang-barang yang mereka miliki. Dari hubunganhubungan inilah kemudian timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia yang satu terhadap manusia yang lain. Hak dan kewajiban manusia atau seseorang ini akan menjadi percoalan bila orang tersebut meninggal dunia, karena pada umumnya pihak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu bukanlah seorang manusia yang lain. atau sebuah barang saja. Hal yang lebih penting adalah

1Kans.il C.S.T., PenKantar Ilmu H u k u m , Balai Pustaka, Jakarta, 1979, h. 27.

1 Skripsi



2

perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan orang tersebut pada-waktu ia masih hidup dengan orang lain, berpengaruh langsung pada pola kepentingan di dalam masyarakat terutama keluarganya. Terhadap kepentingan-kepentingan inilah dibutuhkan suatu peraturan hukum yang mengatur bagaimana agar lingkup keluarga tadi bisa terhindar dari akibat hukum yang merugikan keluarga tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang me-j. ninggal dunia dapat berupa segala sesuatu yang mempunyai sifat keduniawian dan segala sesuatu yang mempunyai sifat kerohainan. Segala sesuatu yang mempunyai sifat keduniawian itu dapat dianggap dengan sendirinya beralih kepada orang lain yang ditingg#lkan oleh seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sedangkan segala sesuatu yang mempunyai sifat kerohamian itu mengandung unsur-unsur kepribadian seseorang, sehingga tidak mungkin dapat dialihkan kepada orang lain. Pengertian warisan yang dimaksud dalam pembahasan ini terbatas pada hal-hal yang bersifat keduniawian, yaitu suatu hal yang menyangkut harta kekayaan atau kebendaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, y a n g kemudian beralih kepada orang yang dianggap mempunyai hakhak dan kewajiban-kewajiban di dalamnya sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro : "Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajibankewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia m e n i n g gal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hi-

Skripsi



3

dup".2 Bertolak dari keadaan yang demikian inilah seringkali kita dengar adanya sengketa di antara anggota k e l u a r ga tentang masalah siapakah yang dapat melanjutkan hubungan hukum pewarisan itu. Dalam praktek sering terjadi bilamana ada seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan, maka akan timbul perselisihan di antara anak-anaknya sebagai ahli waris mengenai pembagian harta warisan tersebut. Ada yang minta bagian lebih banyak sebab merasa bahwa dia 6ebagai anak laki-laki tertua, atau ada yang merasa berhak untuk mendapat warisan walaupun dia dilahirkan oleh ibu atau ayah yang berlainan atau di luar perkawinan sebagai anak luar kawin, Begitu pula sering timbul perselisihan karena si pewaris tidak adil. Dia (pewaris) sebelum meninggal dunia membuat suatu pesan atau testamen terhadap harta kekayaannya, yang isinya menguntungkan orang lain atau pihak ketiga yang bukan sanak keluarganya, dan merugikan bagian harta warisan daripada anak-anaknya sendiri maupun anggota keluarganya yang lain. Dari keterangan di atas diketahui bahwa ahli waris itu bisa digolongkan dalam dua golongan, yaitu : 1. Ahli waris yang tidak berdasarkan testamen, yaitu ahli

p

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan 5i I n d o n e s i a , cet. VII, Sumur Bandung, Bandunf, 1983, h. 13

Skripsi



waris atau orang yang berhak mewaris berdasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris ini disebut juga sebagai ahli waris ab-intestato. 2. Ahli waris testamentair, yaitu ahli waris berdasarkan k etetapan suatu testamen. Adanya dua golongan ahli waris ini juga sering me*.', nimbulkan masalah, karena sanak keluarga pewaris sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah atau ab-intestato merasa dirugikan dengan adanya ahli waris testamentair. Mungkin juga dalam hal tersebut terjadi sengketa yang me nganggap bahwa testamen yang dibuat oleh pewaris itu palsu. Maksudnya testamen tersebut sebenarnya tidak dibuat oleh pewari6, trtapi oleh orang lain. Sehingga tes tamen tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum. Sedangkan testanfen itu sendiri mempunyai tiga macara bentuk, yaitu ; testamen umum, testamen olografis, dan tes tamen raha6ia« Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka eaya tertarik untuk raenulis masalah-masalah tersebut dengan rumuean permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah yang akan terjadi dengan meninggalnya seseorang, yaitu apakah yang akan terjadi dengan hak-hak serta k e wa jiban-kewa jiban dari orang yang meninggal dunia? Bagaimana tentang segala sesuatu yang ditinggalkannya, apakah semua hak-hak serta kewajiban-kewajibannya juga lenyap beraamaan dengan meninggalnya orang tersebut? ;

Skripsi



5

2. Bagaimanakah kedudukan ahli waris berdasarkan testaraen? Hal ini juga akan saya bahas. Dengan alasan inilah maka saya tertarik untuk merabahas masalah kedudukan ahli waris testamentair dalam pewarisan menurut Burgerlijk Wetboek, karena masalah ini Be ring menimbulkan perselisihan di antara sesama ahli waris, baik itu ahli waris ab-intestato maupun ahli waris testa mentair. 2. Pen.jelasan Judul Pengertian kedudukan yang saya pergunakan dalam pei

nulisan skripsi ini adalah mengenai posisi seseorang yang sebenarnya dalam pewarisan yang telah jatuh meluang, Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris testamentair ada lah ahli waris atau orang yang berhak mewaris berda s a r k a n ketetapan suatu testamen. Pewarisan adalah proses peralihan hak dan kewajiban dalam bentuk materiil. 3* Alasan Pemilihan Judul Seperti apa yang kita ketahui, akhir-akhir ini ramai sekali dibicarakan orang mengenai testamen, baik itu mongenai keaslian suatu testamen ataupun mengenai k e d u d u k an ahli waris testamentair dalam suatu pewarisan. Apalagi dengan adanya kasus pewarisan Han Poo Hok yang begitu ramai hingga dimuat dalam majalah-majalah maupun koran-koran, Berdasarkan kenyataan ini, saya tertarik untuk menulis ma salah kedudukan ahli waris testamentair, supaya orang yang tidak menêtahui atau memahami mengenai ahli waris testa-

Skripsi



6

mentair dapat mengerti, bagaimana sebenarnya kedudukan a h li waris tersebut. Di samping itu dengan adanya penulisan skripsi ini, saya berharap agar masyarakat berhati-hati dalam membuat suatu testamen, Sehingga bila orang tersebut meninggal dunia tidak-timbul sengketa di antara sesama ah li waris. Tu.iuan Penulisan Berdasarkan ketentuan yang ada, seorang mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya pada suatu Perguruan Tinggi wajib membuat suatu karya tulis yang berupa skripsi. Dalam kaitan inilah saya membuat dan menyusun skripsi ini. Selain itu, juga untuk memberikan 6edikit sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang masalah ahli waris testa mentair, Dengan suatu harapan melalui permasalahan yang saya kemukakan, para mahasiswa yang lain merasa terundang untuk menelaah lebih dalam lagi. 5. Metodologi a. Pendekatan masalah. Terhadap masalah yang dibahas ini, saya melakukan pendekatan masalah secara yuridis dan sosiologis. Yuridis dalam arti, menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Sedangkan Rosiologio dalam arti meneliti dan mengamati dari segi praktek penyelenggaraan dalam masyarakat secara nyata. b. Sumber data. Untuk memperoloh data yang diperlukan, yang raenjadi

Skripsi



7

sumber utama skripsi ini adalah literatur atau buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan, maupun yang saya miliki. Di samping itu juga bahan-bahan bacaan lainnya seperti, surat kabar maupun majalah, serta dengan melihat praktek di pengadilan. c, Prosedure pengumpulan dan pengolahan data. Berhubung penulisan skripsi ini didasarkan pada fakta atau kenyataan, maka data ini dikumpulkan dengan jalan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasanmasalah ini. Juga dari instansi yang mempunyai hubungan de ngan pembaha6an skripsi ini. Setelah data terkumpul, dilakukan pengelompokan dan pepyeleksian antara data yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan dengan data yang kurang erat kaitannya dengan pokok permasalahan, tetapi tetap diperlukan dalam mengadakan pembahasan. d. Analisis data. Dalam mengadakan analisis data saya menggunakan metode deduksi, induksi, serta analitik sintetik. Deduksi adalah suatu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum untuk diterapkan pada hal-hal atau persoalan-persoalan khus u b

.

Induksi adalah suatu cara untuk mempelajari sesuatu

dengan menyelidiki fakta-fakta dan merafcgkaikan fakta-fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum, Analitik sintetik adalah mempelajari fakta-fakta khusus me-- * nuju ke suatu pernyataan umum, kemudian menarik kesimpulan dari pernyataan umum tersebut untuk dijadikan dasar dalam

Skripsi



8

memecahkan persoalan tertentu. Penggunaan metode-metode tersebut diharapkan pemba* hasan dapat memenuhi sasaran yang diharapkan. Sehingga penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 6. PertangftunK.jawaban Sistematika Skripsi ini saya susun dengan menggunakan sistema-

.

tika sebagai tersebut di bawah ini. Pada awal sekali saya akan membahas secara umum apa yang menjadi permasalahan, dengan jalan merumuskannya se cara umum. Hal demikian ini saya lakukan sebab bagian awal adalah bagian pengenalan secara umum dan menyeluruh dari isi pokok pembahasan selanjutnya. Dalam bagian ini saya juga mentfemukakan dan memberi penjelasan tentang judul skrip4

si, alasan-alasan saya merailih judul tersebut, serta tujuan yang ingin dicapai dalam membahas masalah skripsi ini, metode penulisan yang saya pergunakan, dan yang terakhir adalah mempertanggungjawabkan sistematika pembahasan. Pem bahasan ini saya letakkan dalam Bab I. Dalam Bab II saya akan menjelaskan tentang pengertian umum pewarisan yang menyangkut timbulnya pewarisan dan m a c a m - m a c a m n y a , cara-cara dan syarat-syarat pewarisan, eerta harta peninggalan yang dapat diwaris. Saya meletakkan pembahasan ini dalam Bab II karena dengan diketahuinya halhal tersebut di atas (khususnya tentang ahli waris), mak$ saya baru dapat membahas mengenai kedudukan ahli waria tes-

Skripsi



9

tsmentair. Berikutnya saya akan membahas mengenai apa yang disebut testamen serta bentuk-bentuknya, dan bagaimana pernbatasannya dengan adanya legitieme portie. Sehingga diketahui kedudukan ahli waris testamentair. Ini saya jelaskan dalam Bab III. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, dalam Bab IV saya mencoba menerapkannya dalam suatu kasus untuk dibahas dan diketahui bagaimana sesungûhnya bila masalah di atas terjadi di dalam praktek. Dengan demikian masalah tersebut menjadi jelas. Pada akhir pembahasan, saya akan membuat kesimpulan dan saran. Hal ini saya maksudkan untuk memberikan informasi kapada masyarakat bahwa untuk membuat testamen itu harus diperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga bila pembuat testamen tersebut meningeal dunia dapat dihindarkan terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris. Kesimpulan dan saran ini saya letakkan pada Bab Penutup, yaitu Bab V,

Skripsi



BAB II TINJAUAN TENTANG PEWARISAN 1. T imhulnya Pewarisan dan Macam-macamnya Pada dasarnya manusia hidup di dunia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Tiga peristiwa ini seperti lingkaran yang selalu mengeLilingi hidup manusia dan yang selalu dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dan seseorang pada khususnya. Peristiwa pertama, yaitu kelahiran. Kelahiran adalah suatu peristiwa lahirnya seorang manusia di dunia ini seba gai anggota keluarga dan sekaligus sebagai anggota maeyarakat. Sejak adanya kelahiran ini maka timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara si bayi dengan kedua orang tuanya (kecuali pasal 2 B.W., meskipun bayi masih dalam kandungan, kalau kepentingannya menghendaki, maka bayi dalam kandungan tersebut dianggap sudah ada sudah lahir). Peristiwa kedua adalah perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 197*t, Perkawinan adalah ikatan la hir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berctasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarpa yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, don koturunan-keturunan inilah yang kelak akan menggantikan orang tuanya apabila orang tuanya meninggal dunia (raaksudnya menggantikan hak dan kewajiban orantf. tuanya yang mening-

10 Skripsi



11

gal tersebut), Di samping itu pula anak merupakan waris pertama bagi harta peninggalan orang tuanya. Peristiwa kematian, yang merupakan peristiwa ketiga merupakan peristiwa yang penting bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat, dengan meninggalnya seseorang berarti telah kehilangan salah satu wargsnya yang mungkin mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat tersebut (misalnya sebagai pemuka agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya). Di samping itu pula, seseorang tersebut tentunya telah meninggalkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam masyarakat. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini akan tetap dipersoalkan, walaupun orang tersebut telah meninggal dunia, karena hal ini berhubungan dengan suatu peristiwa, yaitu peristiwa pewarisan. "Pewarisan adalah suatu proses apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih h i d u p 1'.^ Dari koterangan tersebut, dapatlah diambil kesimpul an bahwa pewarisan itu timbul sejak terjadinya peristiwa kematian, Sehingga kematian merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya pewarisan, 6eperti halnya yang diatur da lam pasal 830 B.W. yaitu, "Pewarisan hanya berlangsun^ k a rena kematian"

^ I b i d , , h. 8. /+Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hu kum Perdata, cet. XVI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983>h*207.

Skripsi



12

Yang dimaksud kematian disini a d a l a h kematian wajar (natuurlijke dood) dan tidak termasuk kematian perdata (burgerlijke dood), yang memang tidak dikenal dalam perundangundangan kita. Kematian perdata ini hanya dikenal dalam pa sal 718 Code Civil. Bilamana seseorang dinyatakan "disangka m a t i M maka warisannya berpindah kepada orang yang disangka menjadi a h li warisnya. Namun, hal ini bukan berarti suatu penyimpangan dari ketentuan pasal 850 B.W. selama pemindahannya itu adalah hanya sementara dan dengan syarat, yaitu apabila se seorang yang disangka mati itu masih hidup, maka barang-barang y an g telah diwariskan itu menjadi miliknya kembali, dan ia mempunyai hak untuk menuntut dari orang-o rang yang disangka menjadi ahli warisnya. Mengenai hal tersebut diatur dalam pasal **8^ B.W. yang menyatakan : Apabila waktu selama tigapuluh tahun telah lrwat, setelah hari pernyataan barangkali meninggal tercantura da lam putusan atau, apabila sobelum itu, waktu selama seratus tahun telah lewat, semenjak hari lahir si tak hadlir, maka terbebaslah sckalian penanggung, sedangkan pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan, sekadar ini tolnh berlangsung, pnra barangkali ahli waris boleh mrn.âdakan pemba£ian yang tetap, sepertipun hak-hak laatas harta penin^galan, boleh tetap dinikmati pu^ 1 .. Pcmikian hak istimewa akan pendaftaran berakhir, ’ lung^n para barangkali ahli waris harus diwajibk*n tm .v rimn atau menolak, menurut peraturan yang ada. Denman demikian pewarisan dapat timbul bukan karena kemati an., Sekali lagi, hal ini bukan merupakan penyimpangan dari pasal 830 B.W.

5 Ibid., h. 11*9.

Skripsi



13

Pewarisan itu dibedakan dalam dua macam, yaitu : 1. Pewarisan berdasarkan undang-undang, disebut juga pewa risan ab-intestato. 2. Pewarisan berdasarkan testamen, yang disebut juga seba gai pewarisan testamentair. Di dalam B.W. kita pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testa mentair. Menurut pasal 832 B.Vf. ahli waris menurut undangundang adalah sanak keluarga dan janda atau duda. Ini berarti untuk menjadi ahli waris ab-intestato haruslah ada hubungan darah (kecuali suami atau istri yang saling mewaris, bila salah seorang dari keduanya meninggal dunia). Jadi ahli wari6 menurut undang-undang (ab-intestato-) ada lah ahli berdasarkan adanya hubungan keluarga dengan pewa ris sampai dengan derajat keenam, dan janda atau duda. Sedangkan orang-orang yang menjadi sanak keluarga karena perkawinan, bukanlah ahli waris ab-intestato. Demikian pu la dengan bekas suami atau istri yang perkawinannya telah dibubarkan pada waktu hidupnya si pewaris, entah karena percoraian atau karena alasan lain. Akan tetapi untuk su ami istri yang hanya pisah meja dan tempat tidur, suami atau istri yang masih hidup berhak untuk mewaris. Ahli waris ab-intestato dapat dibagi dalam empat golongan, yaitu : 1. Ahli waris golongan I, yaitu terdiri dari suami atau

Skripsi



istri yang hidup terlama, anak-anak serta keturunannya. 2. Ahli waris golongan II, yaitu orang tua (ayah dan atau ibu), eaudara-saudara sekandung serta keturunannya. 3. Ahli waris golongan III, terdiri dari kakek dan nenek, baik dari pihak ayah ataupun ibu serta leluhur, seterusnya ke atas daripada pewaris. Ahli waris golongan IV, yaitu paman dan bibi, baik dari pihak ayah maupun ibu, keturunan mereka sampai derajat keenam, serta saudara-saudara dari k a k e k dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dari pewaris. Dalam pembagian warisan terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Apabila ahli waris; golongan I masih ada, atau m a s i h hidup, maka ahli waris golongan II dan selanjutnya tidak akan dapat mewaris, karena tertutup oleh ahli waris golongan I tadi. Tetapi apabila ahli golongan I tidak ada, maka ahli waris golongan II yang mewaris, demikian seterusnya. Hal ini berarti penggolongan ahli waris tersebut bersifat pembedaan prioritas. Kalau semua golongan ahli waris tidak ada, maka negaralah yang menerima harta peninggalan, teta pi tidak sebagai ahli waris, karena negara hanya diwajibkan untuk membayar hutang-hutang si peninggal warisan sekedar warisannya itu mencukupi. Selanjutnya negara tidak boleh memiliki harta warisan sebelum ada keputusan dari hakim (pasal 833 ayat 3 B.W.). Berbeda dengan pewarisan ab-inteetato, maka yang

Skripsi



15

dimaksud dengan pewarisan testamentair, yaitu apabila seorang yang semasa hidupnya sudah memikirkan bagaimana cara yang baik untuk mewariskan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Mungkin saja ia mau menyimpangi ketentuanketentuan di dalam hukum waris yang biasanya dipakai, k a r e na ia menganggap bahwa ketentuan itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Atau, ia beranggapan pula bahwa dengan m e n y i m pangi ke tentuan-ketentuan yang biasanya dipakai itu, maka ia berharap perselisihan di antara ahli waris dikemudian hari bisa dihindari. Oleh karena itu ditetapkanlah suatu k e tentuan tersendiri mengenai siapakah yang akan mendapatkan barang-barang tertentu dari harta warisan, atau siapa k a h yang akan dijadikan ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan y ang dibuat oleh seseorang tadi harus dimuat dalam suatu testamen. Pewarisan dalam bentuk demikian yang dinamakan powarican berdasarkan testamen. Dalam pewarisan testamentair, pewaris dapat menyatak^n atau menentukan apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Pernyataan penenan ini dapat dinamakan juga kehendak terakhir dari pewaris Keh-ndak terankir ini biasanya selalu dihormati oleh ahli warisnya, sehingga mereka rela raelakukan kehendak terakhir pewaris tersebut, karena ahli waris menganggap bahwa kehen dak terakhir itu sebagai suatu pesan terakhir yang diinginkan oleh pewaris. 2. Cara-cara dan Syarat-syarat Pewarisan

Skripsi



16

S eseorang itu dapat mewaris dengan dua cara, yaitu : a. Mewaris dengan kekuatan diri sendiri. Mewaris untuk diri sendiri atau kekuatan diri sendiri maksudnya adalah orang yang mempunyai kedudukan sebagai ah li waris dalam harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pe waris. Sebagai contoh : A mempunyai dua orang anak, yaitu 0 dan C. B dan C ini masing-raasing mempunyai anak. B dan C telah membunuh ayahnya, dan karena itu mereka telah dihukum. Untuk ini cucu A (anak-anak B dan C) mewarisi harta pening galan A untuk diri sendiri atau dengan kekuatan diri sendi ri. Bahwa ayah mereka adalah orang yang tidak pantas untuk menerima warisan, tidak menghalangi hal ini, Pembuat undangundang telah mengatur pula bahwa ayah yang tidak pantas itupun tidak dapat menikraati dengan jalan tidak langsung dari harta peninggalan itu, dan karena itu kepada mereka tidak diberikan hak orang tua untuk menikmati hasil dari barangbarang yang diwarisi gleh anak-anak mereka dari ayahnya (A). Sebagai orang tua, mereka memang memegang pengelolaan dari bagian-bagian kekayaan yang diperoleh anak-anaknya. b. Mewaris dengan, atau karena penggantian tempat. Maksudnya adalah ahli waris atau orang yang muncul dalam pewarisan untuk menggantikan orang lain yang merupakan ahli waris sebenarnya. Orang lain itu haruslah sudah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia. Misalnya : A mening gal dunia, ia mempunyai dua orang anak, yaitu B dan C. C sudah meninggal lebih dahulu dan meninggalkan anak D.

Skripsi



17

Untuk ini, maka D dapat menggantikan kedudukan C dalam mewarisi harta peninggalan A. Kedudukan orang yang men g g a n t i kan ahli waris adalah sama dengan orang yang digantikannya. Mewaris dengan penggantian tempat hanya terjadi pada keturunan yang sah, sedangkan untuk anak luar kawin dan ahli waris testamentair,. tidak dapat* Hal ini disebabkan anak luar kawin (maakipun sudah d i a k u i ) ;tidak mempunyai hubungan dengan keluarga sedarah dari ayah dan yang mengakuinya. Untuk itu tidak akan terjadi pewarisan pada orang y a n g bu kan keluarga eedarah. Pengakuan pada anak luar kawin hanya bersifat hubungan perdata (hukum keluarga) antara anak l u - * ar kawin dengan orang yang mengakuinya (pasal 280 B.W.). Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu : 1. Adanya orang yang meninggal dunia, yang disebut sebagai pewaris (pasal 830 B.W.). 2. Seorang atau beberapa orang waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris, harus sudah ada pada waktu pewaris meninggal dunia (pasal 836 B.W.). 3. Adanya harta warisan, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan yang beralih kapada ahli w a r i s nya, Syarat pertama adalah syarat yang penting, karena dengan meninggalnya seseorang maka timbullah pewarisan, dan sejak saat itulah warisan dapat dibagikan kepadn ahli warisnya.

Skripsi



18

Syarat kedua mengandung suatu keharusan bahwa ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris sudah ada. Ini berlaku, baik bagi ahli waris ab-intestato (berdasarkan hubungan darah atau kekeluargaan) maupun ahli waris testa mentair, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pewaris da lam suatu testamen. Dengan demikian bila ahli waris itu sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka ahli w a ris tersebut tidak akan dapat mewaris. Yang dapat mewaris hanyalah keturunannya, yaitu dengan cara menggantikan tempat k e dudukan orang tuanya yang merupakan ahli waris sesungguhnya, Penggantian ini hanya berlaku untuk ahli waris ab-intestato. Mengenai saat kematian dapat menimbulkan masalah, jika seseorang yang mempunyai hubungan saling mewaris ternyata telah meninggal dunia pada waktu yang bersamaan, ataupun tidak dapat ditentukan siapakah yang telah meninggal d u nia terlebih dahulu. Misalnya, bilamana terjadi kecelakaan, dimana si peninggal warisan dan ahli warisnya itu kedua*j,.< duanya meninggal dunia, yang mengakibatkan timbulnya m a s a lah, yaitu mungkinkah terjadi suatu perpindahan harta wariaan apabila si peninggal warisan bersama-sama ahli warisnya m&np'-ilami kecelakaan dan meninggal dunia tanpa diketahui denr hi tepat sinpa yang meninggal dunia terlebih dahulu antara

peninggal warisan dengan ahli warisnya. Pasal 836

B .’ V. menentukan bahwa "dengan mengingat akan ketentuan dari pasal 2 B.W. supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang

Skripsi



19

harus telah ada pada eaat warisan jatuh meluang".^ Dalam hal ini pasal 831 B.W. menentukan bahwa apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah menjadi waris yang lain mengalami kecelakaan bersama-sama atau pada hari yang sana meningeal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal dunia dalam wak tu yang sama. Dengan demikian tidak terjadi perpindahan harta warisan dari yang satu kepada yang lain. Syarat ketiga mengandung suatu penyelesaian tentang harta kekayaan yang mana yang ditinggalkan pewaris dapat beralih kepada ahli warisnya. Hal ini untuk menentukan bah wa tidak semua yang dimiliki oleh pewaris dapat beralih k e pada ahli warisnya. Misalnya yang tidak dapat diwaris ada lah ; perjanjian buruh dan majikan yang terhenti dengan. meninggalnya si buruh, serta hak-hak yang ada di dalam B.W, seperti, hak memetik hasil, hak pakai, dan Hak mendiaai dari suatu barang. 3. Fnrta Peninggalan Yang Dapat Diwariskan Menurut pasal 833 ayat 1 B.W, : Semua ahli waris bertindak selaku pemilik atas harta benda pewaris dan memperoleh hak bagi dirinya untuk mengadakan dakwaan-dakwaan. Hal ini biasanya disebut dengan "Saislne". Kata ini berasal da ri bahasa Perancis "le mort saisit le vif", yang berarti, peristiwa orang meninggal dipandang sebagai pemberian ke-

6 Ibld., h. 208.

Skripsi



20

sempatan kepada yang masih hidup untuk memiliki seraua barang-barangnya. Maksudnya, ahli waris bertidak kedalam hak dan k ewajiban pewaris segera setelah peninggal warisan (pe waris) meninggal, tanpa diperlukan perbuatan-perbuatan dari pihak pewaris dan tidak perlu pemberitaan terlebih dahulu. Di samping itu ahli waris juga mempunyai hak untuk menuntut harta peninggalan yang diwari6kan kepada ahli wa ris, yang biasanya disebut dengan "hereditatis petitio" (pasal 834 B.W.). Hak-*hak ini dirailiki baik oleh ahli waris ab-intestato maupun testamentair. Dengan demikian, apabila si pewaris meninggal dunia tidak hanya meninggalkan harta warisan yang berwujud barang-barang nyata, akan tetapi juga m e n i n ggalkan hutang-hutang yang seharusnya dibayar, atau mungkin saja mempunyai piutang-piutang atau tagihan-tagihan y a n g seharusnya menerima pelunasan. Untuk ini ket e n t u a n undang-undang, khususnya dalam B'.W. memandang bahwa y a n g diwaris oleh ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang menguntungkan saja bagi mereka, akan tetapi juga hutang-hutang dari si pewaris, M a k s u d n y a ,bahwa kewajiban membayar hutanghutang itu pada hakekatnya juga beralih kepada ahli w a r i s nya. Hal ini dengan pasal 1100 B.W. yang menyatakan : "Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan da lam hal pembayaran utang, hibah waeiat, dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima man sing-masing dari warisan", Sedangkan hal-hal yang tidak

7 Ibid., h. 260.

Skripsi



21

dapnt diwaris (seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya) adalah ; hak pakai, hak mendiami, hak memetik hasil, dan sebagainya.

Skripsi



BAB III KEDUDUKAN AHLI WARIS TESTAMENTAIR 1. Perihal Testamen Ketentuan pertama dari Bab keduabelas Kitab Undangundang Hukum Perdata (B.W*) pasal 87*f menyatakan, bahwa harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang menjadi hak ahJli waris sah, sepanjang tentang hal itu tidak ditentukan Q lain secara sah. Jadi di dalam B.W., suatu warisan mungkin saja untuk sebagian diperoleh berdasarkan undang-undang, dan untuk Bebagian yang lain diperoleh berdasarkan testa men, atau mungkin juga seluruh harta warisan diperoleh ber dasarkan testamen. Testamen adalah suatu akta yang berisikan pernyataan seseorang tentang apa yang akan atau harus terjadi, setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (pasal 875 B.W.), Dari kriteria yang diatur dalam pasal tersebut, dapatlah dikatakan bahwa dalam testamen terkandung dua sifat. Pertama, baru berlaku setelah si pembuat

*

testamen (si pewaris) meninggal dunia. Hal ini tidak berarti bahwa testamen harus berlaku segera setelah pewaris m e ningeal dunia. Cukup, asal berlakunya digantungkan dari k e matian si pewaris. Jadi bisa saja ditentukan bahwa testamen itu baru berlaku setahun setelah si pewaris meninggal dunia. Kedua, dapat dicabut kembali sepanjang si pembuat testamen

8 Ibid., h. 2 1 6 .

22 Skripsi



23

tersebut ma6ih hidup. Maksudnya adalah suatu testamen itu dapat dicabut ataupun diganti oleh si pembuat testamen. Ini dapat dilakukan karena testamen itu merupakan suatu perbuatan hukum sepihak dari si pembuat testamen, dan bukan m erupakan hasil suatu perbuatan hukum bersama dengan ahli waris. Untuk itu, agar dalam pembuatannya tidak dipengaruhi oleh suatu pakeaan ataupun tipu muslihat dari orang lain yang menurut isi testamen itu akan dapat suatu keuntungan, maka tidak dapat disangkal lagi bilamana und-mg-undang membatasi kekuasaan mengenai pembuatan testamen. Di samping itu, di dalam testamen terkandung dua pengertian. Ditinjau dari isinya, testamen merupakan kehendak terakhir, yaitu penetapan kehendak terakhir eeseorang sebelum ia m e n i n ^ a l dunia. Pengertian ini biasa dicebut pengertian testamen secara materiil. Pengertian tes tamen yang kedua adalah ditinjau dari segi bentuknya (tormilnya)# Untuk pengertian yang kedua ini undang-undang menentukan bahwa teetamen harus berbentuk akta. Akta'ini. adalah perwujudan ketetapan yang dikehendaki oleh si pem buat testamen. Pada hakekatnya pembuatan testamen haruslah dengan akta autentik. Hal ini adalah untuk menjamin kepastian hu kum maupun demi menjaga kepentingan si pembuat testamen. Namun demikian, undang-undang juga tidak menutup kemungkinan pembuatan testamen dengan akta di bawah tangan. Ak-

Skripsi



Zb

ta di bawah tangan ini dalam ilmy hukum disebut sebagai ologra-fis codicil (kodisil olografis). Menurut undang-undang (pasal 935 B . W j ) ,

testamen berdasarkan kodisil hanya

mengenai pengangkatan pelaksana testamen, penyelenggaraan penguburan, penghibahwasiatan pakaian, perhiasan badan yang tertentu, dan mebel-mebel istimewa. Di dalam testamen, seseorang dapat menetapkan siapakah ynng akan dijadikan ahli warisnya, atau dapat juga seseorang menetapkan siapakah yang akan mendapatkan barangbarang tertentu dari harta kekayaan yang akan ditinggalkan bila ia meninggal dunia. Untuk ini penetapan-penetapan da lam testamen dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu : 1. Erfstelling atau pengangkatan waris. Pasal 95^ B . W. menyatakan : Wasiat (testamen) pengangkatan waris adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sgbagian, 6eperti misalnya, setengahnya, sepertiganya. O r a n g-orang yang mendapat harta kekayaan dari si pewaris berdasarkan pengangkatan waris, ada di bawah titel umum, Maksudnya, sebagai ahli waris tersebut ia tidak hanya menerima hak-hak yang melekat pada harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajiban pewaris. Misalnya, membayar hutang si pewaris. Dengan demikian kedudukan orang yang m e n dapat pengangkatan waris adalah oama dengan kedudukan ahli

9 Ibid., h. 232.

Skripsi



25

waris ab-intestato. 2. Legaat atau hibah wasiat. Pengertian hibah wasiat terdapat dalam pasal 957 B.W. y ang menyatakan : Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang k h u sus, dengan mana si yang mewariakan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barangbarangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai basil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Berbeda dengan pengangkatan wari6, maka untuk orang-orang y ang mendapat harta warisan berdasarkan hibah wasiat ada di bawah titel khusus. Disebut khusus karena seseorang yang mendapat hibah wasiat (legataris), hanya memperoleh hak atas bagian harta warisan saja, tetapi tidak dibebani k ewajiban-kewajiban pewaris. Dengan begitu seorang legat aris tidak dibebani hutang-hutang pewaris. Untuk menentukan apakah suatu penetapan itu termasuk dalam pengangkatan waris ataukah hibah wasiat, kita dapat melihatnya dari sifat penetapan yang ada dalam tes tamen. Kisalnya, saya mengangkat A sebagai ahli waris saya Kemudian saya memberikan satu rumah di jalan B nomor C k e pada A. Apakah hal in i merupakan pengangkatan waris atau kah hibah wasiat ? Jawabnya adalah hibah wasiat, karena pewaris disini memberikan suatu barang tertentu. Suatu pengangkatan waris ataupun hibah wasiat da-

10Ibid.

Skripsi



26

pat diberikan kepada ahli warisnya sendiri (ahli waris abintestato) roaupun kepada orang lain yang bukan merupakan ahli waris ataupun sanak keluarga pewaris, Menurut pasal 931 B.W,, testamen menurut bentuknya dapat dibagi dalam tiga macam, yaitu : ), Testamen Olografis2. Testamen Umum atau Testamen Terbuka 3. Testamen Rahasia atau Testamen Tertutup Ad, 1, Testamen Olografis Ciri utama dari testamen olografis adalah testamen t e r s e b u t *harus ditulis dan ditandatangani sendiri dengan tangan si pembuat testamen, Jadi tidak boleh menyuruh orang lain untuk menuliskan testamen tersebut. Di samping itu, testamen tersebut tidak boleh diketik, baik oleh ei pembu at testamen ataupun oleh orang lain. Ini merupakan perbedaan utama antara testamen olografis dengan testamen rahasia, karena testamen rahasia dapat ditulis oleh orang lain. Suatu keharusan bahwa testamen olografis harus eeluruhnya ditulis sendiri oleh si pembuat testamen tersebut harus diikuti dengan cermat, sebab apabila ternyata ada tulisan yang bukan berasal dari tangan si pembuat testamen, maka testamen itu batal. Jadi sebagian tulisan yang ditulis sendiri oleh pembuat testamen juga ikut batal, Penyeb^tan tempat dan tanggal dalam testamen ologra fis tJ.ink diperlukan, karena undang-undang tidak mengharusknn. B ^ k a n apabila tanggal itu disebutkan dalam testamen,

Skripsi



27

maka hal tersebut tidak menambah kekuatan berlakunya testa men, karena yang berlaku adalah tanggal pada akta penyim panan, Begitu'pula dengan tanggal yang diletakkan di atas tanda tangan pewaris. T estamen olografis harus diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Jika tidak, kekuatannya hanya seperti sebuah kodisil saja. Penyerahannya biasanya dilakukan secara tertutup, tetapi kalau si pembuat testamen menghendaki, bisa dilakukan secara terbuka. Penyerahan dilakukan secara tertutup karena si pembuat testamen hendak merahasiakan isi testamen dari notaris dan para 6aksi. Setelah menerima testamen tersebut, notaris dibantu oleh dua orang saksi membuat akta penyimpanan yang harus ditandatangani oleh notaris, si pembuat testamen, dan para saksi. Akta penyimpanan ini disebut akta depot, dan pembuatnya tidak harus notaris sendiri. Apabila testamen dise rahkan secara terbuka, maka akta penyimpanannya harus dibuat "aan de voet", artinya di bawahnya (di kakinya) kehendak terakhir. Kalau tidak cukup atau kekurangan tempat bisa ditulis pada kertas lain. Penyerahan testamen olografis secara tertutup pelaksanaannya lebih rumit daripada penyerahan secara terbuka. Untuk penyerahan secara tertutup, pembuat testamen dihadapan notaris d;*n saksi-saksi harus membuat catatan di atas sampul surat testamen, Catatan tersebut menyatakan bahwa surat tersebut berisi testamennya. Kemudian ditandatangani

Skripsi



28

(pasal 93^ ayat 3 B.W.). Jika berhalangan, notaris harus menyatakan hal tersebut serta sebab musababnya di dalam akta penyimpanan. Kesulitan penyerahan secara tertutup adalah bila si pembuat testamen tidak dapat menulis catatan seperti yang dimaksud di ata6, sebab undang-undang ti dak membicarakannya. Untuk sebaiknya kehendak terakhir itu disimpan secara terbuka, atau sebagai testamen rahasia. Dengan begitu pernyataan secara tersendiri itu tidak diperlukan, Seperti bentuk testamen lainnya, testamen olografis dapat dicabut kembali. Caranya, pembuat testamen pada tiaptiap waktu dapat meminta kembali testamen tersebut. Dalam meminta kembali testamen itu, harus disertai dengan suatu akta autentik, guna pertanggungjawaban notaris. Di samping itu, pewaris harus mengakui bahwa testamen yang dahulu di simpan oleh notaris telah diterimanya kembali secara utuh dan tanpa cacat. Dengan pengambilan kembali testamen ter sebut, maka berarti testamen telah dicabut. Kekuatan testamen olografis sama dengan testamen iL'num. Jika si pembuat testamen meninggal dunia dan testa men diserahkan dalam keadaan terbuka, maka penetapan dalam testamen dapat seêra dilaksanakan (karena notaris raengetahui irai testamen). Kalau sebalikny.,, testamen diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat si pembuat testamen meninggal dunia, testamen tersebut tidak dapat segera di laksanakan. Hal ini, di samping dikarenakan notaris tidak

Skripsi



29

mengetahui isi testamen, notaris juga dilarang membuka sen diri testamen tersebut. Untuk itu testamen harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan, dan Balai Harta Peninggalan inilah yang membukanya* Ad.

2. Testamen Umum atau Testamen Terbuka. Syarat-syarat pembuatan testamen umum dalam undang-

undang sudah ditetapkan, yaitu terdapat dalam pasal 938 •dan 939 B.W. Menurut pasal 9^8 B.W., testamen umum harus dibuat dihadapan seorang notaris serta dua orang saksi, Dengan demikian si pembuat testamen harus menyampaikan sen diri kehendaknya itu dihadapan notaris dan saksi-saksi. Jadi diucapkan secara lisan dan tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya sendiri maupun notaris yang bersangkutan. Dalam mencatat kehendak terakhir si pembuat testamen, notaris tidak perlu mengambil kata demi kata seperti apa y ang diucapkan oleh si pembuat testamen. Cukup, asal nota ris membuat secara pantas, jelas, dan tegas serta sesuai dengan apa yang dimaksud atau dikehendaki oleh si pembuat testamen. Penulisannya memakai bahasa yang dipergunakan oleh si pembuat testamen ketika menyampaikan kehendaknya, dengan s y a r a t

bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti

bahasa tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam testamen biasanya tidak dapat diperbaiki lagi, sebab hal itu baru diketahui setelah sipembuat testamen meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formalitas itu harus diperkecil.

Skripsi



30

Apabila seseorang yang hendak membuat testamen umum dengan mengutarakan kehendak terakhirnya kepada notaris, tetapi para saksi belum hadir, maka pernyataan kehendak terakhir itu harus diulang kembali d i h a d a p a n ’ para saksi bila mereka telah hadir. Kemudian dengan dihadiri para sak si, notaris membacakan testamen tersebut, dan menanyakan kepada si pembuat testamen, apakah yang telah dibacakan itu sesuai dengan kehendaknya yang terakhir (pasal 939 B.W,)*. Setelah itu testamen ditandatangani oleh si pembuat testa men, notaris, dan para saksi (pasal 939 ayat 5 B.W.), J i ka pembuat testamen tidak dapat menulis atau berhalangan untuk menandatangani, maka notaris dapat menulis pe r n y a t a an tentang tanda tangan dalam testamen atau menyebut sebabsebab ya ng menjadi halangan (pasal 939 ayat 6 B.W.). A d . 3 . Testamen Rahasia atau Testamen Tertutup. Mengenai testamen rahasia ini diatur dalam pasal 9 kO dan 9^1 B.W. Pasal 9*f0 B.W. menyatakan, bahwa testamen ra hasia itu dapat ditulis sendiri oleh si pembuat testamen atau ditulis orang lain dengan syarat, yang menandatangani adalah si pembuat testamen sendiri. Hal ini merupakan syarat mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Apabila pembuat testamen tidak dapat menandatangani testamen,f meskipun de ngan keterangan bahwa pembuat testamen tidak dapat menulis tanda tangannya atau berhalangan untuk itu, njaka testamen itu akan batal. Jadi orang yang tidak dapat membuat tanda tangan tidak dapat membuat testamen rahasia, tetapi bila

Skripsi



31

ingin membuat testamen, satu-satunya jalan adalah dengan membuat testamen umum atau terbuka. Testamen rahasia ini harus disampul dan dlsegel, demikian dikatakan dalam pasal 940 ayat 1 B.W. Jadi undangundang menghendaki, baik mengenai penutupan maupun penye gelan. Dengan begitu kalau testamen itu hanya ditutup atau disegel saja, maka testamen tersebut tidak memenuhi syarat undang-undang. Penutupan dan penyegelan ini boleh dilaku kan dihadapan notaris dan empat orang saksi, maupun tidak. Begitu juga mengenai siapa yang melakukan penutupan dan penyegelan ini, tidak perlu disebutkan dalam sampul testa men. Pembuat testamen harus membuat keterangan dihadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah testamennya yang ia tulis sendiri atau yang ditulis oleh orang lain, dan ia yang menandatangani (siapa sebenarnya yang menulis testamen itu tidak perlu disebutkan), Kemudien notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut. Keterangan ini disebut nakta superskripsi", dan harus ditandatangani oleh notaris, pembuat testamen, dan saksi-saksi, Tetapi bila dalam suatu keadaan tertentu pembuat testamen tidak dapat menandatangani akta superskripsiini, maka pernyataan bahwa ia berhalangan dan sebab-sebabnya harus disebutkan dalam akta. Selanjutnya, setelah semua formalitas dipenuhi, tes tamen itu disimpan pada notaris. dan kemudian notaris akan

Skripsi



32

memberitahukan adanya testamen tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila si pembuat testamen meninggal dunia. Selain hal-hal di atas, undang-undang masih menambah eyarat-syarat khusus pada testamen rahasia, yaitu pada pasal 9**1 B.W. Pasal ini menyatakan, bahwa apabila pembuat testamen tidak dapat berbicara atau bisu, maka pembuat tes tamen harus menulis, menandatangani, dan memberi tanggal sendiri pada testamen. Keharusan memberi tanggal memang kurang beralasan, sebab menurut undang-undang tanggal testamen dihitung mulai dari pemtuatan akta superskripsi. Akan tetapi tanggal tersebut akan bermanfaat, bila pada akta superskripsi ti dak diberi tanggal, karena testamen tersebut dapat b e r l a ku, yaitu sebagai testamen olografis. Testamen rahasia ini tidak dapat diminta kembali. Dengan demikian, testamen tersebut tetap tinggal sebagai akta minut (asli) di kantor notaris, meskipun testamen ter sebut telah dicabut atau ditarik kembali (pasal 9kO ayat k

B.W.). 2. Lefiitieme Portie : 3. Tujuan dan ketentuan-ketentuan pembatasan. Pada dasarnya seseorang itu mempunyai kebebasan da lam mempergunakan dan mengatur, mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya, baik pada waktu ia masih hi dup maupun setelah ia meninggal dunia. Demikian pula dengan

Skripsi



33

seorang pewaris, ia mempunyai kebebasan untuk mencabut hakwaris dari ahli warisnya, karena meskipun ada ketentuanketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa yang akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut ha nya bersifat hukum mengatur, dan bukan hukum memaksa. Walaupun demikian, untuk beberapa ahli waris ab-intestato oleh undang-undang diberikan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka. Bagian ini dilindungi oleh hukum, karena ahli waris ab-intestato ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali dengan si pewaris. Sehingga pembuat un dang-undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali, Jadi hal ini merupakan pelanggaran atas kebebasan setiap orang untuk menguasai sepenuhnya kekayaan dengan testamen. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, maka ahli waris ab-intestato yang mempunyai hak khusus ini disebut sebagai "legiti m a r i s " . Sedangkan bagian tertentu yang dilindunp;i hukum disebut "legitieme portie". Bagian lain yang tidak dilindungi hukum adalah bagian yang tersedia atau ba gian bebas, yaitu bagian dari harta peninggalan yang dengan bebas dapat diberikan kepada orang lain oleh si pewaris. Dengan demikian tujuan pembuat undang-undang dalam menentukan legitieme portie tersebut adalah untuk melindungi sanak keluarga (terutama anak pewaris) terhadap kecenderungan si pewaris untuk menguntungkan orang lain.

Skripsi



3k

Tujuan ini sebenarnya sama dengan alasan dalam hukum adat dan hukum Islam untuk mengadakan suatu pembatasan dari kek uasaan si pewaris untuk membuat t e s t a m e n . 11 Ketentuan-ketentuan mengenai legitieme portie da lam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) diatur dalam Bab XIII, bagian III dari pasal 913 sampai dengan pasal 929. Sedangkan yang dimaksud dengan legitieme portie, yai tu bagian mutlak dari ahli waris yang sama sekali tidak dapat dikurangi atau dilanggar dengan suatu penetapan yang dimuat dalam testamen (pasal 913 B.W.). Pengertian mengenai legitieme portie di atas bukan berarti bahwa tiap barang tertentu dari harta kekayaan ti dak boleh diberikan kepada orang lain selain dari legitiraaris, akan tetapi legitimaris berhak atas sejumlah b a g i an tertentu dari seluruh harta warisan. Jadi hal ini ha nya dipandang dari segi harta atau nilai saja. Sehingga mungkin sekali pemberian barang-barang tertentu kepada orang lain atau pihak ketiga tidak menjadi persoalan, apa bila harga atau nilai dari sisa harta warisan masih men«cukupi legitieme portie. Namun demikian, ketentuen mengenai legitieme portie bersifat hukum memaksa, meskipun ketentu&n itu ada antuk kepentingan legitimaris dan bukan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilang-

^ W i r j o n a Prodjodikoro, o p . c i t .. h. 92.

Skripsi



35

gar* Hal ini sesuai dengan pendapat Hartono Soerjopratiknjo yang menyatakan : Pelangf;aran terhadap legitieme tidak mengakibatkan "nietigheid" (kebatalan) tapi juga tidak mengakibatkan "vernietigbaarheid" (dapat dibatalkan), Yang diakibatkan adalah "eenvoudige vernietigbaarheid" (dapat dibatal k a n secara sederhana) yaitu asal legitimaris mengemukakan tidak menerima pelanggaran itu, maka ketetapon d a - ^ lam testamen yang melanggar legitiemenya adalah batal. Dengan begitu, apabila legitimaris menerima pelanggaran itu dan tidak melakukan tuntutan, maka ketetapan dalam testamen tetap sah. b. Siapa-siapa yang berhak atas legitieme portie. Syarat untuk dapat menuntut bagian mutlak (legitieme portie) adalah : 1. Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus. Dalam hal ini kedudukan suami atau istri berlainan dengan anak-anaknya, Memang dalam pasal 852a B.W. menyamakan k e dudukan antara suami atau istri dengan anak. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk penerapan ketentuanketentuan dalam bab tersebut, artinya hanya untuk pene rapan pewarisan karena kematian atau ab-intestato. Jadi persamaan kedudukan itu tidak diperluas sampai dengan bab "tentang kehendak terakhir", dalam mana dibahas tentang bagian mutlak (legitieme portie). Oleh karena itu suami atau istri tidak mempunyai legitieme portie. ip

Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris T e s t a m e n t e r , cet. II, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 198A, h. 115.

Skripsi



36

2. Orang harus merupakan ahli waris ab-intestato, Melihat syarat tersebut, maka tidak semua keluarga sedarah dalam garis’lurus memiliki hak atas legitieme por tie. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga ahli waris ab-inteetato. Dengan demikian yang pertama-tama menjadi l e g i t i m a ris adalah anak. Sedangkan suami atau istri bukanlah legi timaris, karena ikatan dengan suami atau istri dianggap ti dak begitu erat. Di samping itu orang berpendapat bahwa su ami atau istri harus dapat dicabut hak warisnya berdasarkan alasan tertentu. Untuk legitimaris tidak dapat dicabut hak warisnya, dan hal ini tidak menjadi persoalan sepanjang mengenai keturunan atau orang tua. Hak waris legitimaris dapat dicabut kalau ada alasan yang kuat sekali. Untuk lebih jelasnya dalam pasal 838 B.W. menyebutkan tentang orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, yaitu : 1. Orang yang telah di hukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh p e w a r i s * ; 2. Orang yang dengan keputusan hakim, pernah dipersalahkan m emfitnah si pewaris, terhadap fitnah mana diancam de ngan pidana lima tahun atau lebih. 3. Orang y-mg dengan kekerasan atau perbuatan telah menghalnng-halangi pewaris dalam membuat atau mencabut tes tamen. Orang ynng menggelapkan, mt>rusnk, atau memalsuk^.n t„u-

Skripsi



37

tamen. Untuk bagian satu dan dua harus ada putusan hakim, sedangka n bagian ketiga dan keempat tidak. Apabila seorang anak meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka ke t u r u n a n mereka muncul sebagai p s n s ^ a n t i n y a . Keturunan dari seorang anak yang mendapat l e gitieme portie akan mendapat legitieme portie sebanyak yang akan diterima oleh anak itu apabila ia tidak meninggal du nia lebih dahulu. Untuk keturunan seorang anak (cucu p e w a ris) yang mewaris diri sendiri, Pitlo menyatakan, "Cucu dan k e turunan selanjutnya yang mewarisi untuk diri sendiri, oleh karena orang tuanya menolak atau tidak pantas, bukanlah l e g i t i m a r i s " . 1^ Anak luar kawin juga mendapatkan legitieme portie, Tetapi orang tua luar kawin tidak memilkinya. Pasal 914 B.W. menyebutkan, keturunan (garis lurus ke bawah) dan p a sal 915 B.W. leluhur serta seterusnya. Dalam pasal 916 B.W, disebutkan tentang anak luar kawin. Hal ini berarti bahwa u n d a n g - un da ng dalam pasal 914 dan 915 B.W. hanyalah memik i r k a n h ubunran keluarga yang sah. Sehingga tidak ada disebut>, in

=i, enai orong tua luar kawin sebagai legitimaris. begitu anak adalah legitimaris, dan karena

itu tid.ik dap^t dicabut haknya untuk mewaris. Meskipun de-

1Â. Pitlo, Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang - -■ :* Persia ta Belanda, jilid I, cet, II, terjamahon M. Isa \ri*rf, Intermasa, Jakarta, 1986, h. 121.

Skripsi



38

mlkian, apabila orang tua menyingkirkan anaknya dari haknya mewaris dan anak itu menerima pencabutan hak warisnya itu,maka kotetapan orang tua itu adalah sah. "Akibat dari penerimaan pencabutan hak warisnya itu adalah sama seperti penolakan warisan, yaitu tidak timbul legitieme untuk ket u r u n a n n y a " . 1^ r . renraruh penolakan dan ketidakpantasan untuk mewaris. :’ . oorang waris yang menolak hak warisnya tentu akan men^ *kib':tk *n sesuatu, Demikian pula dengan disingkirkannyj 'ihli waris karena suatu ketidakpantasan. Akibat dari j3«nulakan dan atau ketid ak pantasan dari seorang atau beber

orang waris atau legitimaris, maka ahli waris terse

but dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (pasal 1058 fV.V.), dan hal ini dapat m enimbulkan beberapa masalah. Miâlnya : A meninggal dunia. Dia meninggalkan seorang istri ;i'»n lima orang anak sebagai ahli warisnya. Bila mereka sen;ua berhak menerima warisan atau tidak ada yang menolak, maupun tidak ada yang tidak pantas menerima warisan, maka legitieme portie masing-masing anak adalah 3/k dari 1/6, yaitu 1/8 (pasal 9Wi ayat 3 B.W.). Akan tetapi bila ada seor-ng anak yang menolak, apakah legitiemeportie d&ri majinr-nasing anak yang masih berhak atas bagian legitieme portie itu tetap sama ataukah harus berubah ? Kemudi^n da pat dipertanyakan juga, apnkah penolakan atau ketidakpan-

^ H a r t o n o Soerjopratiknjo, o p . c i t . h. 120.

Skripsi



39

tasan untuk mewaris itu harus diperhatikan dalam menentuV Unn banian seimbang,yang merupakan legitieme portie ? Konsekwensi pertanyaan tersebut akan menuntut bah wa pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dipecahkan dengan cara yang sama. Menurut R. Soetojo P, dan Marthalena Pohan, "Andaikata,

penolakan itu berpengaruh atas jumlah l e g i t i e

me portienya, maka baik jumlah legitieme portie yang dihitung, maupun bagian yans seimbang, yang dari jumlah itu ha rus diambil untuk penetapan 1
m a k - a n a k yang tidak menolak adalah tidak berdari 1/6, atau 1/8, karena legitieme portie

j murupakan suatu bagian yang seimbang dengan apa

yanj -.Vvn diwaris oleh ahli waris ab-intestato, Pondapat di atas, antara lain berdasarkan bahwa pembu it undang-undang tidak mengenal pemisahan antara bagian y t.

bebas dan yang tidak bebns. Bahkan kepada masing-ma-

oing waris dalam garis lurus, secara individuil dijamin ûatu bagian mutlak fb, itleme portie). Tidak hanya anaka ik yang mewaris, tetapi jura mereka yang menolak warisan dan qtnu tidak pantas untuk mewaris, hr.rus dihitung m e n u rut bunyi undang-undang, Jadi untuk menentukan siapa eaja yang termapuk legitimaris dan untuk men^hitung bagian mutla*roa (legitieme portie), tidak perlu diporhatikan apa-

^ S o e t o j j Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum W^ris, Rinta, Surabaya, h. 1*t9.

Skripsi



k a h ada ahli waris ab-intestato yang telah menolak atau tidak pantas untuk mewaris (onwaardig), 3* Kedudukan Ahli Waris Testamentair Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, jika yang monj idi dasar dari powarisan ab-intestato (pewarisan karena unrt epertipun mereka y ang demi undang-undang berhak mev/arisi sesuatu bagian dalam warisan, demi u n d a n g - u n dang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan :,i meningeal. Ini berarti ahli waris testamentair mempunyai saisine. Solain itu ahli waris testamentair juga mempunyai hereditatis petitio, tentunya dengan memperhatikan pasal AVi d,n> M 5

B.W,

Pnnal 8?i+ B.W, berbunyi : Ti.qp-tiap waris berhak m emajukan gugat^n guna memperJuan^k-tn hak warisnya, terhadap se^nla mereka, yang -itu; dasar hak yang sama, baik tnnpa dasar sesua tu hr men/'Uasai seluruh atau sebagtan h-irta pening-

1S u h e k t i dan Tjitrosudibio, loc. c i t .

Skripsi



41

galan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh atau sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diser.'ilikan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala ha.ul, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan terraaktub dalam bab ketiga buku.ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik. * Sedangkan pasal 835 B.’ V. menyatakan : "Tiap tuntutan demikian gugur karena k edaluwarsa dengan tenggang wak1Pi tu celama tigapuluh tahun". Di samping itu bagi ahli waris testamentair juga diborlnkukan pasal 956 B.’ .V. yang mengandung pengertian yang sama dengan pasal 835 ayat 2 B.W. Pasal 956 B.W. mengatakan : Apabila timbul sengketa 80al siapakah ahli waris da ri or;*ng yang meninggal dunia, dan siapakah karena itu berhak memiliki harta peninggalannya, maka hakim berkuasa memerintahkan agar barang-barang ditempatkan dalam tempat penyimpanan pengadilan, Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris testamentair itu cama dengan ahli w a ris karena kematian (undang-undang), meskipun ada sedikit perbedaan, Perbedaan tersebut menyangkut masalah legitieme portie dan penggantian tempat, karena dalam pewarisan testamentair tidak dikenal adanya legitieme portie dan peng gantian tempat. Denman begitu, kalau ada dua ahli waris,

17lbid.,

h.

?0 8 .

Skripsi



kZ

yaitu ahli waris ab-intestato dan ahli waris testamentair yang borsama-sama mewaris, dan ahli waris ab-intestato itu menuntut, maka meskipun ahli waris testamentair itu m e n u rut testamen berhak mewaris seluruh harta peninggalan pey/aric, tetapi karena ahli waris ab-intestato itu mempunyai legitieme portie, maka ahli waris ab-intestato harus dipenuhi dulu legitieme portienya, baru sisanya diberikan k e pada ahli waris testamentair. Untuk penggantian tcmpat, pewarisan berdasarkan testamen tidak mengenalnys, kecuali kalau pewaris menyebutkan adanya penggantian tempnt dalam testamennya.

Skripsi



BAB IV KASUS-KASUS TENTANG AHLI WARIS TESTAMENTAIR 1 • K aus Harta Warisan Dalam Kaitann.va Dengan Kedudukan Ah.1 * '.Yaris Testamentair Di bidanr; Sah Tidaknya Suatu t '^ri qn

Tf

ini diputus oleh Pengadilan Negeri Malang No. V6/Pdt./1985 tanggal 13 Desember 1985, dan Pengadilan Tingci Surabaya tanggal 30 Juni 1986. Perlu saya kemukakan disini bahwa kasus ini belum mempunyai kokuatan hukum tetap, karena m as ih dilakuknn upaya hukum kasasi oleh penasehat hukum penggugat. Rasil dari kasasi ini belum keluar, tim bul masalah pidananya, yaitu tentang adanya pemalsuan tes tamen. Dalam kasus pidana ini ada tiga orang terdakwa yang diadili o e n d i r i - s e n d i r i . Pemb&hai:an saya hanya pada dua

w *nr t'rrj idiM.

karena seorang terdakwa yang lain belum di-

!a ,-■ *::*n demikian kasus inipun belum mempunyai kekuat-

hur. -.in yang tetap. Dudukiija Perkara Perdata : Tergugat, Endi Mulia, laki-laki, bertempat tinggal 5 ivi-.ij

1■ n Guntur 21 Malang, karyawan (swasta), dan Buddi laki-laki, bertempat tinggal di jalan Panggung

ii iinor 5 Malang, s w a s t a ,qdvokat, pada hari Sabtu tanggal 3 ■liret 19^^, tel ih diin^k^t menjndi ahli waris testamentair i. f

60 1u r >'h h,'*rta peninrgalan aLmarhum Han Poo Hok yang

r:rt'tin^'Bl

di j:ilan Raya I Jen b Malang. Pada tanggal

hi Skripsi



44

"30 April 19S b » duapuluh hari setelah Han Poo Hok m e n i n g gal dunia, Mudofir, S.H., mantan hakim Pengadilan Negeri Malang, y an g kemudian setelah berpraktek sebagai pengacara, selaku notaris membacakan isi testamen tersebut, Pada saat itu hadir dua oran;: adik perempuan almarhum Han Poo Hok, yaitu Han Tien Nio yang bertempat tinggal di Surabaya dan Han Hien Nio ynng bertempat tinggal di Jakarta, serta Nyonya Listiani, istri adik laki-laki Han Poo Hok, yang bernama Hon Po Kyan, bertempnt lingual di jalan Arjuna v .il ■ •fi,1', r.etolah mendengar isi testamen almarhum Han Poo Hok (sc) njutnya disebut pewaris) tersebut yang telah di— titifktn pn ia Notaris Mudofir, S.H. tanggal 14 Juli 1984, saudrin-G,judara kandung pewaris tersebut merasa a n e h, kariin.r» menurut mereka pewaris sulit untuk berbahasa Indonebagaimana mungkin bisa membuat testamen yang begitu baik dan teratur bahaeanya. Mereka juga merasa aneh, ba gaimana mungkin tergugat yang bukan sanak keluarga mewari«i seluruh harta peninggalan pewaris, sedangkan mereka tid..»k, Untuk inilah akhirnya mereka mengajukan gugatan ke P e n ^ a d l l N e g e r i Malang, Gugatan Penggugat : Penggugat ; Sanak keluarga pewaris yang menunjuk Ojok-. Soegiarto, 5.V I . sebagai kuasa, menggugat tentang keabfiah^n testamen atîu curat wasiat pewaris (Han Poo Hok). Tergu.:»t : Kndi Mulia dan Buddi Tedjamulia mengajukan Siaiv^ndi ,S.H. sebagai pc^bela.

Skripsi



45

Putusan Hakim : Setelah mempelajari dan mempertimbangkan gugatan pengûgat, Majelis Hakim m emutuskan : "Menolak Gugatan Penggugat. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya : Dalam perkara banding ini, penggugat, keluarga pewaris menunjuk Kho Gin Tjan, S.H. sebagai pengacara. Sementara tergugat, Endi Xulia dan Buddi Tedjamulia, S,H. yang memang ahli hukum waris, menangani sendiri gugatan tersebut. Hasil dari putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dibaCiik-in pada tan^/-;al 30 Juni 1986 adalah "menolak gugatan'f keluarga pewaris. Komentnr : Pada prinsipnya, saya aependapat dengan kedua p u t u s an di atas, meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum ynng tetap. Saya berpendapat demikian karena sesuai dengan bunyi pasnL 9 r>5 B.’ V. bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris (?hli waris testamentair) adalah berkedudukan sama dengan ahli waris ab-intestato (menurut undangundang), meskipun mereka ini bukan sanak keluarga pewaris. " bil

c:

Judukan ahli waris testamentair ini bisa diûgat,

tin pewarisan tersebut terdapat pula ahli waris ab-

inv.^sl':to yang memiliki legitieme portie, Dalam masalah ini per. irij tidak mempunyai ahli waris t e r s e b u t ,sehingga tergu-

gnt sebagni ahli waris testamentair yang diserahi seluruh ; rta peninggalan pe?7/aris, berhak menulikinya, Dengan begi-

Skripsi



tu tergugat mengesampaikan ahli waris ab-intestato yang tidak me miliki legitieme portie. Selain itu, kedudukan ahli waris testamentair ter sebut, yaitu tergugat dapat digugat bila mereka ternyata telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan testamen pewa ris (pasal 838 sub h B.W. Jo pasal 912 B.W.) Dengan begitu, apabila testamen pewaris tersebut asli dan sah, maka ter gugat sebagai ahli waris testamentair berhak memiliki selu ruh harta peninggalan pewaris. Duduk Perkara Pidana : T erdakwa I, Endi Mulia, laki-laki, umur 3k tahun, bertempat tinggal di jalan Guntur 21 Malang, karyawan (swas ta). Pada tanggal 3 Maret )98k diantar oleh Halim Wijaya, telah datang ke rumah Bangun Sutrisno (terdakwa II) di ja l an Hamid Rusdi Gg 6 Malang, Kedatangannya tersebut dengan membawa sebuah tas putih yang diperkirakan berisi mesin ketik. Dengan mesin ketik inilah terdakwa II mengetik surat waslat tertanggal 3 Maret 198^, di atas sebuah blangko koson,ij yang telah ditandatangani oleh Han Poo Hok. Terdakwa II mengetik surat wasiat tersebut berdasarkan k o n s e p yang dib^rikK".-n oleh terdakwa I. Sedangkan blangko k o s o n g yang telah ditandatangani oleh Han Poo Hok itu diperoleh terd. Stv/a II dari almarhumah ibunya, yaitu Suster Tati. Dalam

n '^tik surat waciit itu terdakwa II dilihat oleh temannya, yaitu r.unarsono, ditunggui terdakwa I, almarhumah ibu nya (Suster Tati), Kmmy Kenes, dan almarhumah nenek Karmin-

Skripsi



47

t‘ .n. Ketika membuat surat wa6iat itu terdakwa II juga mengetik surat perjanjian antara terdakwa I yang disebut seba gai pihak I dengan almarhumah Nyonya Sri Tumirah (Suster Tati) sebagai pihak II, yang diberi tanggal 3^Maret 1984 dan dibuat rangkap dua di atas kertas berraaterai Rp 25,00. Dengan catatan lembar kesatu disimpan oleh ibunya, sedangk a n lembar kedua diberikan kepada terdakwa I. Isi perjan jian, apabila surat wasiat telah berhasil atau Han Poo Hok telah m eninggal dunia, pihak kedua akan menerima uang tunai Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah) serta rumah di jalan Ijen 9 Malang (milik Han Poo Hok) dari pihak kesatu, Pada tanggal 7 Juli 1984, Notaris Mudofir Hadi, S.H. didatangi oleh Stefanus Kuntarto Widjaja, S.H. y a n g sekantor dengan Buddi Tedjamulia (terdakwa III), di jalan Panggung 5 Malang. Dari Stefanus, Mudofir menerima selembar surat k ua sa dan amplop tertutup berisi surat wasiat raha sia dari Han Poo Hok. Surat wasiat ini tidak diantar sen diri oleh Han Poo Hok karena usia yang sudah tua, yaitu 82 tahun. Surat kuasa untuk penyimpanan surat wasiat rahaeia itu dibuat oleh terdakwa III, yaitu seorang dosen, dan advokat, pada tanggal 7 Juli 1984. Pada tanggal 14 J u l i 1984, Mudofir membuat berita acara penyimpanan fcurat wasiat rahasia tersebut. Setelah Han Poo Hok meninggal du nia,

10 April 1985, surat wasiat rahasia itu dikirim ke

k'intor Hal. ii Harta Peninggalan cabang Malang tanggal 20 April

Sflanjutnya Balai Harta Peninggalan membficakan

Skripsi



48

isinya dan menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malun* untuk melaksanakan isi surat wasiat. Setelah semuanya tierjalan sebagaimana mestinya, timbul masalah, yaitu s e t e lah diteliti dengan seksama, ternyata tanda tangan a l m a r hum Han Poo Hok (pewaris) di atas surat kuasa penyimpanan surat wasiat rahasia tidak 6ama dengan tanda tangannya da lam surat wasiat rahasia. Un tuk inilah akhirnya terdakwa tersebut ditangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Malang. Tuduhan J ak8a : M elanggar pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo pasal 266 KUHP, keduanya tentang pemalsuan surat, Jo pasal 55 ayat 1 cub 1 KUHP. Pertimbangan Hukum : 1. Untuk terdakwa I : Bahw^ dari kenyataan-kenyataan yang didapat dari ke terangan saksi-saksi yang mengetahui pengetikan surat wasiat tersebut, yaitu Sunarsono dan Emmy Kenes, terdakwa 1 terbukti terlibat tidak pidana pemalsuan surat (testamen). Hal ini diperkuat dengan pengakuan terdakwa II yang mengatakan bahv;a terdakwa I yang menyuruh terdakwa II untuk mengetik testamen bertanggal 3 Maret 198^ tersebut. Bahwa meski tidak pernah terbukti di p e r s i d a n g ^ n , Majelis Hakim yakin,

perjanjian antara terdakwa I dengan

almarhumah Suster Tati dikuatkan dengan akta di bawah tangan yang kemudian telah hilsng bersamaan dengan meninggalnya Suster T iti.

Skripsi



49

Bahwa mengenai keterangan saksi yang meringankan terdakwa I, Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak dapat diterima. Alasannya, keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penasehat hukum terdakwa I. Bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka segala unsur yang terkandung pada tuduhan jaksa terbukti menurut hukum dan keyakinan, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, Oleh karena itu terdakwa I harus dinyatakan be r s a l a h dan di pidana berdasarkan pasal 263 KUHP Jo pasal 266 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 sub 1 KUHP. 2. Untuk terdakwa II : Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa II serta k e terangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti adanya pemalsuan surat wasiat (testamen). Akibatnya pewa ris atau ahli warisnya mentfalami korugian, sebab dengan testamen yang dipalsukan itu, telah terjual beberapa k e k a yaan pewaris. Bahwa terdakwa aelalu menolak keterangan saksi yang meringankan. Alasannya, bilf) dia menolak dakwaan dan membenarkan kesaksian y a n g meringankan, maka akan menguntungkan terdakwa I. Ini tidak diinginkan oleh terdakwa II ka rena terdakwa I dianggap tidak menepati janji. Berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersa l a h dan melanggar pasal 263 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 £nib 1

Skripsi



50

MJHK Ha L - h n l y a n g m e m b e r a t k a n

:

1, Un tuk terdakwa I : r\, T e r d a k w a t i d a k m c n u n j u k k a n r a s a p e n y e s a l a n b.

i'f?rdakwa t i d a k

berterus

;

teran g.

?„ Untuk tardakwa IT : K-tr'.nrj

pcm erin tah

n:cningkatkan m erupakan

pada t.a a t

kesadaran

hal

in i

sedang berusaha

hukum m a s y a r a k a t ,

untuk

mak a k a s u s

in i

yoTi£ r c e m p e r b e r a t p e m i d a n a a n .

Hal-hal. yniig meringankan : 1 . Untuk terdakwa I : a.

T erd ak w a belum

pernnh

b,

Solnrra p e r s i d a n g a n

dihukum.

terdakw a

b erlaku

sopan.

2. 'mtuk terdakwa II : t

,

Terdakwa b e r t o r u s d.ingan,

seh in gga

terang tid ak

dan b e r l a k u

m em p ersu lit

sopan

di

ja la n n ya

p ersi-

p ersi-

d a n f; a n . b,

T e r d a k w a m a s ih mempunyai

tanggungan

istri

dan s e o r a n g

anak. .' ^ X. k. I h m*

<je r t i mb,- *n <Mk a n h a l - h a ) ,

ya n g memperberat

d«--.n ... 1-lu 1 jane; n w r ■ ng.jnk-jn, maka Maj -Iis Hakim memutusk-in rcbaâi berikut : 1 . Dnt.jk terdakwa I ; M^/u;h\ikum t e r d a k w » d e n g a n

pidana

pon jara

empat

pidana

penjara

tiga

tahun.

?. tfntuk t o r U k w a IT : "ftn;;>iukuiri

terd-iky-

dengan

Skripsi

tahun.



51

Komentar

:

P en gad ilan terbu kti

N e g e r i M alang t e l a h

m elakukan

m elanggar

pasal

tin d ak

pidan a

m enyatakan te rd ak w a

pem alsuan

testam en

yang

263 KUHP J o p a s a l 266 KUHP J o p a s a l 55

1 nub 1 KUHP. P a d a d a s a r n y a p e r b u a t a n t e r d a k w a t e l a h

ayat

me m e nu hi u n s u r - u n s u r y a n g

terdapat

dalam

p asal-p asal

ter

sebut. Sesuai

dengan b u n y i pasal 263 KUHP y a n g m e n y a t a k a n . :

B a r a n g s i a p a membuat s e c a r a t i d a k b e n a r a t a u m e m a l s u s u r a t j a n g d a p a t m enim bulkan s e s u a t u h ak, p e r i k a t a n a t a u pembebasan h u ta n g , a t a u y a n g d ip e r u n tu k k a n s e b a g a i b u kt i d a r i p a d a s e s u a t u h a l , d engan maksud u n tu k memakai a t a u menyuruh o r e n g l a i n p a k a i s u r a t t e r s e b u t s e o l a h ol . a h i s i n y a b e n a r d a n t i d a k d i p a l s u , d i a n c a m , j i k a p e m.'ika ian t e r s e b u t d a p a t m e n i m b u l k a n k e r u g i a n , k a r e n a p e m a l s u a n s u r a t , d e n g a n p i d a n a p e n j a r a p a l i n g l a m a enam tahun. Diancam d e n g a n p i d a n a y a n g sa m a , b a r a n g s i a p a d e n g a n s e n g a j a memakai s u r a t y a n g i s i n y a t i d a k b e n a r a t a u d i p a l s u , s e o l a h - o l a h b e n a r dan t i d a k d i p a l s u , j i k a p e m a k a ia n s u r a t i t u d a p a t m enim bulkan k e r u g i a n . ;aaka t i n d a k a n A p alagi

b ila

terdakw a d ite liti,

tersebut maka a k a n

tela h

m erugikan

orang l a i n .

d i k e t a h u i bahwa t e r d a k w a

aebcnarnya telah melanggar pasal 956 B.W. Hal i n i d i s e b a b kan karen a

terdakw a

tela h

memakai dan m e n j u a l

,'âlon y a n g m a s i h

dalam s e n g k e t a .

an

tetap

di

kukan

atas

sudah

tin d: k

pidana

r u a m e n g e m b ' il ik . - m

dan te r d a k w a

pem alsuan

I1 . r t a

Dengan b e g i t u d in yatak an

testam en,

pen in ggalan

yang

pening-

k alau

putus-

telah

m ela-

maka t e r d a k w a telah

19 s.k-ara,

harta

d ip ak ain ya

' M o e l j a t n o , K l t a b U n d n n f > u n d . * n r Hukum P i d a n a . J a k a r t a , 1 9 8 ^ , h, 1 1 5 .

Skripsi

ha-

B in a



52

itu beserta segala hasil, pendapatan, dan ganti rugi (pasal 834 ayat 3 B.W) kepada ahli waris ab-intestato yang sebenarnya. Di samping itu, dengan dinyatakannya terdakwa sebagai pemalsu testamen, maka testamen tersebut menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada. Jadi ahli waris ab-intestato yang ada pada saat itulah yang mewaris harta peninggalan si pewaris. 2. Kasus Harta Warisan Dalam Kaitannya Dengan K e d u d u k a n Ahli Waris Testamentair Di Bidang Pencairan Deposito Berbeda dengan kasus pertama, maka kasus ini sudah mempunyai ke k u a t a n hukum tetap. Sehingga kasus ini hanya berlangsung di tingkat pengadilan negeri 6aja, yaitu Penga dilan Negeri Malang. Putusan ini telah dibacakan pada tang gal 8 Juli 1987 dengan No. 70/Pdt. G/1987. Y a n g Berpekara : Penggugat, Budi Prayitno, swasta, bertempat tinggal di jalan Laksamana Martadinata 127 A Malang. Tergugat, Bank Antar Daerah P.T. Cabang Malang, beralamat di jalan Basuki Rachmad 16 Malang, dalam hal ini diwakili kuasanya, Wahyudi, S.H., pengacara, beralamat di ja lan Halmahera 58 Malang, Duduk Perkara : Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 1987 mengemukakan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang autentik, penggugat

Skripsi



53

ad alah galan

penerim a (b aik

h ibah w a s ia t a t a s

5.

satu-satun ya hal

haknya s e b a g a i a h l i

d iseb u t

Untuk i n i Tuntutan 1.

3.

sebagai

a h li

di atas,

penggugat

tes ;

menggunakan

untuk m en cairkan

Daerah P .T .

d eposito

Cabang M alang

pe

(sela n

;

m en o la k perraohonan p e n g g u g a t yang tid a k

w aris

P e n g a d ila n N e g e r i M alang

berdasarkan

releva n .

Penggugat

•

M e n e ta p k a n bahwa p e n g g u g a t a d a l a h a h l i ta ir

dan s e b a g a i

dari

pew aris yang

P .T .

d iseb u t

p e n g g u g a t m engajukan g u g a t a n n y a .

berharga

2.

o leh

tergugat)

Bahwa t e r g u g a t a la sa n -a la sa n

d itetap kan

w aris

pada Bank A n t a r

jutn ya /*.

alm arhum ah ( s e l a n j u t n y a

tela h

Bahwa b e r d a s a r k a n

w aris

ti

;

Ba hwa p e n g g u g a t tam en tair

peningp

r a il ik Nyonya M a r ia n i Rahayu S r i R e j e k i

( K w e e G i o k Kwan N i o )

2,

harta

b a r a n g y a n g b e r g e r a k maupun b a r a n g y a n g

dak b o r g e r a k ) ,

p ew aris)

seg ala

atas

executeur

w aris

te sta m e n ta ir

berhak a ta s

d eposito

testam en

(satu-satun ya) atau

surat-surat

nama p e w a r i s y a n g a d a d i B a n k A n t a r D a e r a h

C abang M alang

Menghukum t e r g u g a t

(torgugat) untuk

segera

d * i hb uk uk an d e p o s i t o

dan a t a u

nama p e w a r i s k e p a d a

penggugat

Men&hukum t e r g u g a t Rp 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

penggugat

;

m e n c a i r k a n a t a u me rain-

su rat-su rat

berharga

atas

;

u n t u k membayar g a n t i

rugi

sebesar

u n t u k membayar u a n g p a k s a

sebesar

(lim a

Menrhukum t e r g u g a t

kepada

ju ta

rupiah )

;

Skripsi



5k

Rp 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0

(dua r a t u s

rib u

to rla m b a ta n m elaksanakan i s i tung s e ja k

perkara

in i

rupiah) putusan

setiap

hari ke-

perkara

in i

terh i-

m e m p u n y a i k e k u a t a n . hukum y a n g

p a sti, P e n g a d ila n m em pertim bangkan s e b a g a i a.

.itMuruh k e t e r a n g a n b u kti-b u kti

b.

P ew aris

yang a u t e n t ik

tid ak

Menurut lu ru h

d.

pasal

harta

kan e.

lu ru s

917

dan d i s e r t a i

B .W ,,

rugi

d ito lak

; serta

hibah

w asiat

k elu ar

pew aris

boleh m e lip u ti

se

;

s e b e s a r Rp 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

karena

dengan

;

pen in ggalan

Mengenai g a n t i rupiah)

benar

:

m e n in g g a lk a n su a m i dan a n a k

ga m enurut g a r i s c.

penggugat

b erik u t

penggugat

tid ak

(lim a

ju ta

mampu m e m b u k t i * -

;

T erhadap uang :.r

paksa,

terguât

Rp 5 0 . 0 0 0 , 0 0

(lim a

dihukum u n t u k m em bayarnya

puluh

ribu

, p u tu sa n m em peroleh k e k u a t a n telah

m em pertim bangkan

rupiah )

tiap

hari

hukum p a s t i .

h al-h al

di

atas,

H aki m me -

mutu^k'in : 1.

M enetapkan p e n g g u g a t iL»n s e b a g a i

\

sebagai a h li

executeur

testa m en ta ir

nt.:-waris,

yang bcrhak a ta s

.i i

tergu.'-'it

pa d a

d eposito

rupiah

testam en tair

satu-satunya

dari

dan l a i n - l a i n

yang

;

Mun^hukum t u r * u . - o t u n t u k g e n e r a d a n mtJ/nV-‘'. y a r u a n g

w aris

m «ncairkan

p ^ k a a Rp 5 0 . 0 0 0 , 0 0

untuk s e t i a p

keterlam batan,

(lim a

d ep osito, puluh

dan m e n o l a k

Skripsi

ribu

gugatan



55

dolebihnya ; 5. Menghukum tcrgu 'at untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Komentar

:

Pengadilan Negeri Malang telah memu t u s k a n bahwa terEugat, yaitu Bank Antar Daerah P.T. Cabang Malang, telah m ^ lakukan perbuatan m e l a w a n hukum, Hal ini disebabkan terguât tidak mau mencairkan deposito pewaris yang telah naenjadi, hak ahli warisnya (penggugat). Dalam gugatan sudah dijelaskan bahwa penggugat adabih ahli waris testamentair satu-satunya atas semua harta peninggalan pewaris yang telah diputuskan berdasarkan putuân Pengadilan Negeri Malang No. 1313/Pdt. G/1986. T e t a pi tergugat tetap tidak mau mencairkan deposito tersebut, . ehtrn'ga penggugat mengajukan perkara tersebut ke pengaî*.an. T'indakan penggugat ini adalah benar menurut hukum karena sebagai ahli waris testamentair, penggugat mempunyai ktduduk.'in yang sama dengan ahli waris ab-intestato (pasal

155

B .W .).

Apalagi dengan adanya pasal 8 3 k ayat 1 B .W .

y ang menyatakan : T iap-tiap waris berhak m o m a j u k m gugatan guna memperjuangkan hak vv-risnya terhadap segala mereka, yang b a lk atas daaar hak yang sama, br.ik tanpa dasar sesuatu hakpun menguasai soluruh atau sebagian harta peninggalin, !-«jpertipun terha<^( rc^reka,£gang secara licik teI - 'in^hentikan pf:nruasaannya. ' un

. } mi-cian tindakan penggugat ini adalah benar dan

ûbb-kti dan T j i t r o s u d i b i o , loc .ci t .

Skripsi



56

tepat sekali. Dalam halnya tergugat yang menolak pencairan depo sito ter~obut, salah satu alasannya adalah karena dia menga n ^ n c masih ada ahli war is lain selain ahli waris testamîi t' i r. Ahli waris tersebut adalah sanak keluarga pewaris y a n g bukan merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, sehingga mereka tidak mempunyai legitieme portie. Ini se.u,~i dengan pasal 913 B.W. yang menyatakan : Bagian mutlak atau legitieme portie, adalah suatu b a gian dari harta peninggalan yang harus diberikan k e p a da para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapk^n sesuatu, baik celaku p e m ^ r i a n antara y ang masih hidup, maupun selaku wasiat. Di samping hal-hal tersebut di atas yang dapat saya u raikan dalam kasus di atas, ada satu hal lagi yang perlu saya uraiknn, yaitu mengenai isi testamen. Sesuai dengan penjelasan penggugat bahwa dalam testamen, penggugat diangkat ,iebagc:i penerima hibah wasiat (legaat) atas barang-baran.x bergerak maupun tidak bergerak dari dari pewaris. Melihat isi testamen tersebut tentu kita akan berpikir a p a kah isi testamen itu merupakan legaat ataukah suatu p e n g angkatan waris. Untuk ini saya berpendapat bahwa testamen ter;-i-;:but adalah berisi pengangkatan waris, sebab kalau leKait, barang yang dilegaatkan itu sudah jelas bagi^nnya d,n n.tirup.-.kan suatu jenis barang tertentu. Sedangkan dalam te,:tamen di atas tidak terdapat penjelasan mengenai jenis

21{bjU., h. 2 2 2 .

Skripsi



57

barang tertentu yang d i l e g a a t k a n . Dalam testamen tersebut hanya disebutkan mengenai barang bergerak dan tidak b e r g e rak, yang menurut pendapat saya berarti seluruh barang pe waris. Dengan demikian testamen tersebut berisi p e n g a n g k a t an w-iris dan bukan legaat.

Skripsi



BAB V PENUTUP 1.

_ 4_'; :;.p j 1 nn o.

P ew arisan a d a la h w ajib an

t .

proses

p era lih a n

hak dan k e -

dalam b e n t u k m a t e r i i l .

P",lam p e w a r i s a n n e n ^ a n t i an m en tair

c.

suatu

m enurut

tom p a t ,

undang-undang d ik e n a l

j>eri?jngkan d a l a m

adanya

pew arisan

testa-

tid ak.

' i'Oiitamen m e r u p a k a n G ^ l a h s a t u

bentuk

perbuatan

hukum

t>ypi h.-ik. • d.

rvi . s l q m e n w-^ris

dapat

(e rfste llin g )

e.

P ew aris

f.

Seorang w a ris takan

b e risi

tid ak

tid ak

g.

h.

suatu

u n tu k m ewari6

ketid ak p an tasan

pengangkatan

hibah w a s ia t

d a p a t m enolak w a r i s a n ,

pantas

tid ak

atau

penetapan

d a p a t raerubah l e g i t i e m e

penolakan a ta u anggap

suatu

(leg a at).

p o rtie, ataupun

(o n w aard ig).

in i,

d in yaA kibat

seorang w aris

d i

pernah m enjadi w a r is .

Kedudukan a h l i

w aris

testa m en ta ir

kedudukan a h l i

w aris

a b -in testato ,

r.uatu

penetapan

dalam

nyata

bahwa t e s t a m e n

ad alah

sa m a d e n g a n

testam en akan b a t a l , tersebut

b ila

ter-

p alsu .

2 , Sarnn Untuk m encegah dan m enangani m a s a la h k ed u d u kan a h l i w ariL

testa m en ta ir,

riku t

:

a.

Bagi

o r a n g awam,

maka s a y a m e n g a j u k a n s a r a n

u n t u k membuat

suatu

sebagai

testam en

be-

seb aik n ya

58 Skripsi



59

m minta nasehat atau petunjuk dari seorang ahli hukum. b. DnLam pembuatan testamen, sebaiknya seseorang itu raembuatnya dalam bentuk testamen umum atau testamen t e r b u ka caja.

Skripsi



DAFTAR BACAAN

Uman Suparman, Intisari Hukum Waris I n d o n e s i a . Armico, Bandung, 1985. Hartono S o e r j o p r a t i k n j o , Hukum Waris T e s t a m e n t e r . cet. II, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984. Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu H u k u m . Balai Pustaka, J a k a r ta, 1979. Koeljatno, Kitab UndanK-undanft Hukum P i d a n a . Bina Aksara, Jakarta, 1983. O e m a r s a l i m , D a s a r - d a s a r Hukum W a r i s B in a A k sa ra , J a k a r t a .

Di I n d o n e s i a T c e t .

I,

Pitlo, A., Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum P e rd ata B e l a n d a . Jilid I, cet. II, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum W a r i s . Rinta, Surabaya. lubekti dan T j i t r o s u d i b i o , Kitab Undang- u n d a n g Hukum P e r d a t a , cet. X V I , Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Susanto, Hukum Waris Tanya J a w a b . cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di I n d o n e s i a , cet, VII, Sumur Bandung, Bandung, 1983. Do nna S i t a ,

"Jurus

Patah O ran g-oran g L ih a y " ,

S arin ah ,

No,

1'>4-1 57, 1987. Iiprogram, Surabaya P o a t . 29 Pebruari,

1988 .

Hanya Tujuh Kenit Sidang Kasus Han Poo Fok, Jawa P o s . ?6 Pebruari, 1988. K eterangan T iga

Saksi

Tahun Untuk

4 Maret,

A h li,

Surabaya P o s t .

P e n g c t ik Testam en

10 P e b r u a r i ,

P alsu ,

Surabaya

1988. P ost.

1988.

Tanpa K ehadiran Istri, E.M. Divonis Empnt Tahun, Surabaya P o s t , 14 Maretj 1988.

Skripsi


KEDUDUKAN AHLI WARkS TESTAMENTAIR DALAM PEWARISAN MENURUT BURGERLtjK WETBOEK (B.W.)

Recommend Documents