ffi Ekonomi &
Keuangan
SatuAbadBungHatta:
Rakyat Kedaulatan Bangsa DasarMartabat Sm-EnrSvlsoNo Prof. Dr..Srl-EdiSwasono adatah Guru Beear Fakultas Ekonoml Unifersltas Indonesla. Penulis adalah angft|ota MPR-RIdarl FUGrPimplnanGerakan Reformasl Nasional (GRN)dan Ketua Umufl S0Xs|-Reformasi-red.
CatatanRedal<si, artikel ini merupakan BAB 53 dari buku Bung Hatta Bapak Kednulatan Ralqat (2002).
"Bagpkita, ra'jat itoe jang oetama, ra'jat oemoemjang mempoeniai kedaulawn, kekuasaan (Souvereint eit). Karena ra'j at itoe j antoenghati Bangsa.Dan ra'jat itoelnh"jang mendiadi oekoeran tinggi rendnh"deradiat kita. Denganra'jat itoekita akan naik dan denganra'iat kita akan toeroen. Hidoepatau matinya IndonesiaMerd.eka,semoeaniaitoe bergantoengkepadn alnn golongankaoem terpelndiar semdngaira'jat. Pengandioerpengandjoer a
BungHatta Pemikiran Menimba Menimba pemikiran Mohammad Hatta di awal fulisan ini merupakan titik-tolak untuk meninjau relevansinya terhadap masa kini, meninjau kadar kekiniannya. Kehadiran Mohammad Hatta di dalam Perhimpunan Indonesia pada tahun 1921(pada usia 19 tahun) tidak saja ikut memajukannya,
2002 2 - Perencanaan Pembangunan no.28/ Juli- septembei
& Keuangan Ekonomi tetapi juga memantapkan perhimpunan itu sebagai perhimpunan politik yang sangat berperan menenfukan dalam perjuangan kemerdekaan nasional Indonesia' Perkembangan potitit< di Hindia Belanda mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda. Pada tahun 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Pernyataan bahwa tiaptiap orang Indonesia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai maksud itr.r-dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, terlepas dari bantuan orang lain. Di dala-mberbagai.tulisannya, Mohammad Hatta menyatakarr prinsip non-kooperatif yang dianut Perhimpunan Indonesia itulah yang tblah ikut memarsyhurkan perhimpunan ini ai kalangan rakyat Indonesia, khususnya di antara para cendekiawan Indonesia. Mengutip pernyataan Mohammad Hatta tahun 1925: "...Dengan memakai prinsip non-kooperatif, Perhimpunan Indonesia menghendaki suatu kebijaksanaanmenyandarkan diri pada kekuatan sendiri, yaitu suatu kebilaksanaanberdiri di atas kaki sendiri. Perhimpunan ini akan mengumandangkan perasaanhormat pada diri sendiri ke dalam kalbu rakyat Indonesia. Sebabhanya suatu bangsayang telah menyingkirkan perasaantergantung saja yang tidak takut akan hari depan. Hanya suatu bangsayang faharn akan harga dirinya maka cakrawalanyaakan terang-benderang.Perhimpunan Indonesia ingin mendidik bangsanyasendiri dan membuatnyakukuh kuat"'"'r)
Selanjutnya daPat dikutiPkan: " . . . u n t u k d a p a t m e l a k s a n a k a ng e r a k a n n o n - k o o p e r a t i f d i I n d o n e s i a , Perhimpunan Inclonesia menekankan kepada anggota'anggotanyapada segala politis dalam kesempatan,merekaharusbersiapdiri menghadapikesulitan-kesulitan k e h i d u p a n m a s a d e p a n m e r e k a , s e p e r t i p e n a h a n a n - p e n a h a n a np, e n j a r a , 2) pembuangan,dan sebagainya...". Lahirnya pernyataan asas-asasPerhimpunan Indonesia tahun 1925 disebutkan oleh Sartono XaitoJiralo, sebagai ManifestoPolitik L925. Perhimpunan Indonesia, yang telah dipersiapkan sejak tahun 7923itu dengan Mohammad Hatta sebagaipenggerak utamanya' (amplificalvter,,rrrrt ahli sejarah ini, Sumpah Pemuda 1928 rnerupakan pengumandangan flon) dimensi-dimensi Manit'estoPolitik 1,925ini.3) Dari pernyataan Perhimpunan Indonesia tahun 7923 dan tahun 19251tu,dapat ditarik Inhakikat Manifesto itu: (1) perjuangan memperoleh otonomi, mencapai kemerdekaan (3) sendiri; Indonesia bangsa oleh dipilih donesia; (2) pemerintahan yang dipegang dan dari pihak (4) bantuan menolak kesatuansebagaisyarat perjuangan mencapai tujuan; dan manapun.a) lain atau pihak penjajah Sri'Edi Swasono, (Jakarta Mohammad Halta, Berpanisipasidatam Perjuangan Kemerdekaan Nasionatlndonesia, alih bahasa hlm. 10. 1974), ldayu Yayasan Loc. cit. (wawancarapribadi1989 denganpenulis). SartonoKartodihardjo Loc. cit.
.)
-J no'no.28/ Juli- September2002 Pembangunan Perencanaan
Ekonomi & Keuangan Dari fulisan monumental Mohammad Hatta KeArahlndonesiaMerdekn(1932)mengenai faham kebangsaandankeralcyalan,sekali lagi Mohammad Hatta menegaskan bahwa: "...AsasKerakyatanmengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat.Segala Hukum (Recht,peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagiabagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. fuas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segalajenis manusia yang beradap, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri...".5) Kemudian Mohammad Hatta menegaskan pula: "...Supaya tercapai suatu masyarakatyang berdasar Keadilan dan Kebenaran, haruslah rakyat insaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul. Pendeknya,cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat...".6)
Menolak Subordinasi danHumiliasi Kemandirian telah menjadi tuntutan politis bagi Indonesia Merdeka. Kemandirian adalah bagian integral dari makna merdeka itu sendiri. Tidak ada kemerdekan yang genuine tanpa kemandirian. Apabila kemerdekaan memiliki suatu makna, adalah karena kemandirian mem-berikan martabat bagi bangsa yang memangku kemerdekaan itu. Martabat bangsa merdeka tidak tergantung pada bangsa lain, tidak berada dalam protektorat, tidak dalam posisi tersubordinasi. Kemandirian adalah martabat yang diraih sebagaihasil perjuangan berat menuntut onffiankelijkheiddari ketertaklukan, dari humiliasi dan dehumanisasi sosial-politik serta sosial-kultural. Mencapai kemandirian menjadi penegakan misi suci yang kodrati. Kemerdekaan, kemandirian dan martabat suatu bangsa memperoleh hakikat rahmatan IiI alamin yang hanya dapat dipahami oleh bangsa yang mampu mengenal harga diri dan percaya diri. Humanisme, humanisasi dan emansipasi diri semacam ini bersumber pada taukhid. Ketidakmandirian atau afhankelijkheidmenya-lahi kodrat menjaga martabat dan harga diri sebagai khalifatullah. Peradaban pasca Zarnan Kegelapan mampu melahirkan dan sekaligus menghormati Magna Charta Libertatumyang dipancangkan di Abad Pertengahan (1215)sebagai awal semangat demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan kekuasaannegara, yang berkelanjutan dengan lahirnya BilI of RightsBritania (1689).Linier dengan ini kita mengenal pula dalam jajaran peradaban modern DeclarationDes Droits De L'Homme Et Du Citoyen yang kemudian menjadi Pream-bul UUD Perancis 1791 (Mohammad Hatta telah mengulas declarationini dengan tajam di Daulat Ra'jat 30 November 1931).Tentu declaration Perancis ini berpengaruh langsung terhadap lahirnya The Declarationof Independence
4 - PerencanaanPembangunanno.28lJuliSeptember2002
& Keuangan Ekonomi Amerika Serikat yang awalnya dinyatakan oleh Thomas Jefferson,yang membuahkan dalll unalienablerights of life, Iiberty and the persuit of happeness, bahwa aII men are created equal.Bagi Mohammad Hatta yang berjiwa pembebasandan demokrasi, tidak sulit pula berdasarkan keyakinan yang sama untuk memanfaatkan doktrin Woodrow Wilson tentang the right of self-determination, yang kemudian masuk ke dalam Leageof Nations Coaenantdan selanjutnya lebih terelaborasidalam ilrc llnited NationsCharter.Peradaban modern ini nampak pula ikut mewarnai titik-tolak perjuangan Mohammad Hatta. Masa jajahan adalah masa subordinasi, diskriminasi dan humiliasi di segalabidang kehidupan. Mengakhiri masa jajahan adalah mengakhiri subordinasi dan diskriminasimenegakkanemansipasi.Oleh karena itu untuk mengakhiri kejahatansosial-politik,sosialkultural dan sosial-ekonomi itu, tidak ada istilah "belum matang" untuk merdeka. "... Merdeka tidak tergar-rrung pada jumlah jiwa yang melek huruf, tetapi pertama-tama adalah soal adanya lernbaga-lembagademokrasi dan semangat kaum 'tidak intelektualnya ... Indonesia dapat memenuhi kedr-rasyarat ini. Semboyan masak'(untuk merdeka)adalahsuatu khayalanBelandauntuk meninabobokan hati nuraninya yang gelisahdan menutupi keserakahannya... maka mungkin sekali ia akan bertanya,apakahsebabnegara-negara seperti Liberia,Abessinia,Hejaz,Yemen 'masak' dan lain-lain untuk memerintah sendiri, padahal di bidang kebudayaan dan kecerdasannegara-negara itu jelasterbelakangdibandingkan denganlndonesial ... Ap^ yang dilaku-an oleh Amerika untuk Filipina dalam waktu hanya 18 tahun, tidak dapat dicapai oleh Nederland setelahtiga abad ...". 7) Selanjutnya Mohammad Hatta dengan tepatnya menyatakan bahwa mungkin karena negara-negarayang menjadi merdeka dan berdaulat itu gurun pasirnya tidak dapat menghasilkan minyak, tembakau ataupun gula dan seterusnya.Jelaslahbahwa "tidak masak" untuk memerintah sendiri adalah karena adanya kekayaan di bawah bumi dan produk-produk pertanian yang melimpah ruah.8) Dengan dernikian itu maka setelah Indonesia mencapai kemerdekaan dan berdaulat dalam politik, di bidang ekonomi Mohammad Hatta menegaskanperlunya terselenggara kemandirian ekonomi dengan cara segera merestruktur perekonomian Indonesia, di masa jajahan, yang menempatkan merubah Indo-nesia dari posisi "export ecorLomie" Hindia Belanda sebagai ondentemingbesar dan penyediaan buruh murah dengan caracara eksploitatif, menjadi perekonomian yang mengutamakan peningkatan tenaga beli rakyat dan menghidupkan tena-ga produktif rakyat berdasar kolektivisme, yang artinya "sama sejahtera".e)
BungHatta Relevansi Kewaspadaan Sistem dan praktek perekonomian zaman jajahan telah "memutar ujung menjadi p a n g k a l " , m e m b e n t u k e k o n o m i H i n d i a B e l a n d a s e b a g a i " e x p o r t e c o n o m i e ", y a n g bertentangan dengan dasar perekonomian untuk mencukupi keperluan hidup rakyat.
MohammadHatla,tndonesiaMerdeka,pembelaandi PengadilanDen Haag 1928 (Jakarta:BulanBintang,1976),hlm. 92. /brd.,hlm. 93. "Ekonomifndonesiadi Masa Datang",PidatoWakil Pre-sidenFll tanggal3 Februari1946, lihat Sri-EdiSwasono, et al. (eds.), Mohammad Hatta: DemokrasiKita, Bebas Aktif, EkonomiMasa Depan (Jakarla: Ul-Press, 1992) hlm. 5-8.
F
Pembangunan no.no.28/ Juli- September2002-) Perencanaan
Ekonomi & Keuangan Menurut Mohammad Hatta ekspor adalah untuk membayar impor. Inilah tugas "merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional" untuk melepaskan ketergantungan ekonomi nasional terhadap ekonomi negara-negaraindustri pengimpor bahan mentah. Dari sini jelaslah bahwa Mohammad Hatta (dan juga Sukarno) tergolong tokoh-tokoh strukturalis paling awal di Abad ke-20. Peringatan Mohammad Hatta agar tidak "memutar ujung menjadi pangkal" banyak dikumandangkan oleh Adi Sasono dan Sritua Arief menjadi platform Dekopin, dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian di lingkungan ekonomi'rakyat. Pernyataan Mohammad Hatta ini sekaligus merupakan kewaspadaan nya terhadap ancaman akan neo-kolonialisme dan kolonialisme ekonomi. Sritua Arief dalam berbagai bukunya mengenai kebijaksanaan ekonomi Indonesia mempertegasnya melalui analisis teoritis, yang didukung oleh kenyataan-kenyataan empirik berbagai negara berkembang, bahwa ekspor baru dapat beryeran besar di dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional setelah pasaran dalam negeri berkembang lebih dahulu. Dengan kata lain, ekspor merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dalam-negeri, bukan sebaliknya. Mohamrnad Hatta mengantisipasikan sejak sebelum Indonesia merdeka, bahwa pada akhirnya, untuk situasi Indonesia,pertumbuhan ekspor tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan kemakmuran rakyat, apalagi kalau sektor ekspor secarasubstansial dikuasai oleh pihak asing.tor Dari hasil penelitian Singer (7982),Jung dan Marshall (1985) di negara-negara berkembang telah memberikan basis empirik terhadap antisipasi Mohammad Hatta sebagaimanayang dikutibkan oleh Sritua Arief.tl) Pasaran dalam negerilah yang harus memperkukuh fondamental ekonomi Indonesia, yaitu fundamental ekonomi yang grassroots-based, yang berbasis pada kekuatan rakyat dalam negeri. Mohammad Hatta tajam dalam melihat ke depan. Pandangannyayang berorientasi pada kekuatan pasar dalam negeri yang didukung oleh tenaga beli rakyat, tidak menjuruskannya terperosok ke dalam paham isolasionisme ekonomi. Ia bahkan telah meramalkan globalisme dan globalisasi masa depan. Ia tidak menolak interdependensi ekonomi internasional,yang ia tentang adalah dependensi ekonomi nasional Indonesia terhadap ekonomi internasional yang selalu diwaspadainya. Sejak awal kemerdekaan (Pidato Wakil Presiden 3 Februari 1946) Mohammad Hatta menegaskan ulang bahwa pembangunan perekonomian Indonesia yang kita hadapi adalah (7) Soalideologi:Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. (2) SoaI praktik: Politik perekonomian apakah yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa datang ini. (3) Soalkoordinasi:Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan bersambung dengan pembangunan di seluruh dunia. (Butir terakhir ini menunjukkan bahwa globalisasi telah sejak awal kemerdekaan diantisipasi oleh Mohammad Hatta, sejalan dengan tulisan-tulisannya sejak tahun 1934)-12) Bagi Mohammad Hatta, kemandirian bukan pengucilan diri, kemandirian bisa dalam ujud dinamiknya, yaitu interdependensi. Dalam interdependensi global dan ekonomi terbuka Mohammad Hatta tetap teguh mempertahankan prinsip independensi, yaitu bahwa dengan memberikan kesempatanpada bangsa asing mena-nam modalnya di Indonesia, namun kita sendirilah yang harus tetap menentukan syarat-syaratnya. Sikap 10) MohammadHalla, Kisis Ekonomidan Kapitalisme,di tulis di PenjaraGlobal (Batavia:PenerbitSutan LembaqTuah, 1934),hlm.89. 11) Sritua Arief, PemikiranPembangunanBung Hatta, (Jakarta:LP3ES), hlm. 99-118.
september2002 6 - Prr.nc.n.rnPembangunanno.28lJuli-
& Keuangan Ekonomi Mohammad Hatta ini acapkali diungkapkan oleh Soebadio Sastrosatomo,Sritua Arief dan Frans Seda dalam acara-acaraperingatan rutin 12 juli ataupun 12 Agustus' Kemandirian bermakna dapat menentukan nasib diri sendiri, menentukan sendiri aPa yang terbaik bagi kepentingan nasional, tanpa mengabaikan tanggung jawab global' Pendirian "Benteng Group" pada tahun 1950-an merupakan tujuan mulia untuk memandirikan dan memajukan perekonomian keiompok anak-negeri' Sayang sekali kepentingan partai sempat menumbuhkan nepotisme sempit yang melusak seleksi dan rekrutmen. Yang terbentuk adalah pengusaha-pengusaha"jago kandang/'yang dengan mudah melepaskan kesempatan emas untuk "menjadi tuan di negeri sendiri" kepada kaum ,,or,-pribrrrni yang sudah lama siap menunggu. Maka jadilah pengusaha-pengusaha "Benteng Group" akibatnya pengusaha-pengusaha"aktentas" yang " Ali-Baba"' Akhirnya pengalaman dalam bisnis-ekonomi se-bagaimodal usaha, berpindah tangan. Mereka-yang meraih pengalaman ini muncul menjadi komunitas eksklusif yang sangatmapan dan tangguh. Pemerintahtidak bisa lagi mengabaikannyasebagaikekuatan na-sionalbaru dan tidik puta bisa menolak keberadaannya.Di sinilah awal dari babakan baru, "bulan madu" antara Pemerintah dan swasta kuat. Lambat laun fenomena ini tahun berkembang menjadi suatu kolaborasi kolusif, yang makin menonjol pada awal KKN' 1980-an,sebagaiawal dari aPa yang saat ini kita kenal dengan Lebih dari itu, mentalitasdan moralitasbirokrasi makin terjebakdalam komersialisasi jabatan sebagai abdi negara. Birokrasi makin "lengah-misi" dan rela kehi-langan harga diri. Lebih dari itu terbentuk pula keka-gurnanterhadap sekelompokpengusahaeksklusif ini. Lalu birokrasi *embeiikan kepida mereka posisi strategis sebagai lokomotif pun pembangunan. Kekaguman birokrasi terhadap ideologi pasar bebas dan globalisasi bertingkahlaku yang Birokrasi makin sulit dibendung dan ini menambah persoalan. itulah budaya sebagai "pan{reh" ini makin memPerPuruk diri. Dari "Iengah-misi" bertumbuh sindroma "lengah-budaya".tut
Restrukturisasi danTugas PolaProduksi Birokrasi yang lengah-budayaini besar pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi' Mewujudkan cita-citakemandirian ekonomi, "membalik pangkal menjadi ujung kembali", dengan secarastruktural merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasionalla),artinya berbasis yang secarasadar membentuk pola produksi nasional (pattentof production) 13)Tersembulluapan-luapankeprihatinanyang tulus dan terang-terangandari.MohammadHatta sebagai sosok pribadi maupun wata-tnya; tahun 1979, MohammadHatta menyatakan"" Pada pemimpin:Dalam sambutanieraxnirnyitefiada lSEl_(slbetu"m p:ancasiladan uao 1g45, tetapi praktek perekonomian di bawah pengaruh masaakhir-akhir ini, negarakita masihberdasarkan barang dari dasar itu ... Politik liberatismesering dipakai sebagai ped:!an., behagai teknokrct kita s"xarang riiing i"iyi^prrg C,rra "" TentuBung Hattatidak penting bagikehidupanrakyattidakmenjadimonopoliP.erriinan, Etapi di monopoliotdhorang-orarg lebih menekankanpada rasialismedan memang Uetlauouxan'seoiangtoxon rasialis,namun sekedar bermaksud/bertendensi nu' penyelewenganayat 2 Pasal33 UUD 1945 dan kepentingankaum pribumi.,yang-mayoritas lemahnyakitasekarangmelindungiperdaKepadaMochtarLubis,I\tohammadHattamenyataiankeie-masannyamelihatSetapa MohammadHattatahu benar' dalam sendiri' lndonesia bangsa iangan dalam nerada yinO ,-harurny, Xita, gangandalam-negeri (surat Mochtar.L!biskepada melakukan.peranannya asing'berseluSrjnS modal-modal banya( distribusibarang di oatam-'neg"eri, sinar Harapan/ul-Press'1980) Penerbit xenZngan(,lakarta: eriaiJin'ia-Jaai Hattat Bung sw asono, Farida Meutia MeutiaHatta). him.579-585. (berdasarlibealjsme).Sejak berlaku-nya 14) Kita tetap berkiblarpada sistem ekonomikolonial,yaitu sistemekonomiindividualistik yang berasas ,.dualisme" 1945 (imperatil-normatiO 33 UUD Pasal di samping mana di ekonomi sistem uuD 1945 tetah terjadi pula sistem hukum kolonialyang berasas berla.ku t6tap masin (mutuatity and brotherhood), ket<etuargaan kebersamaandan terus dllt mengingatpasal li AturanPeralihanuuD 1945yang mestinyabersifal temporer f uior"ngun (wetboek van K"oophindet, permanen' seolah-olah dikembangkan bahkan dibiarkanberlaku
1 no' so. 28/ Juli- September2002 - / Pembangunan Perencanaan
Ekonomi & Keuangan sumber daya dalam negeri sendiri, sama sekali terabaikan. Sektor manut'acturingtanpa banyak diketahui tahu-tahu sudah makin tergantung pada luar-negeri, menjadi impart dependent.IndustriIndonesia yang makin besar porsinya dalam GDP makin menjadi kepanjangan tangan dari industri luar negeri. Tingginya import contents(foreigncontents) di dalam produk-produk manufaktur lebih merupakan ujud dependensi daripada ujud interdependensi dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Tingginya import contentsdalam produk-produk manufaktur kita, bukan saja karena tetapi kita tidak membangun ekonomi sesuai dengan kekayaan alam kita (resources-based), yang mempunyai kepentingan adalah pula pengaruh dari para juragan "import-bttsiness" ekonomis secaramikro, yang acapkalibertentangandengan upaya restrukturisasiekonomi makro. Di berbagai tulisan, penulis telah membeberkan tentang peran sekelompok importir dan birokrat sebagaikomprador asing, yang sadar atau tidak sadar mendistorsi usaha-usaharestrukturisasiekonomi secaramakro. Namun tidak mustahil bahwa ide restrukturisasimemang tidak dikenal atau tidak merupakan suatu politicalzuill yang nyata dari birokrasi (dan teknokrat) kita. Tentu demikian pula, samalengahnyakita dalam membentukpola konsumsi nasional. Konsumsi masyarakat makin terdikte untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang padat merajalela, yang tentunya atas beban ekonorni nasional.hnport-mindedness import-contents, eft'ectyang konsurntif makin menjadi-jadi berkat hebatnya perang pasar demonstration dan periklanan canggih. Besarnya ketergantungan sektor manufaktur terhadap importcontentsmerupakan salah satu penyebabutama mengapa krisis moneter dengan hebatnya menerpurukkan perekonomian nasional, khusus perekonomian besar dengan segala dampak berentengnya itr,r.Kita menjadi kepanjangan tangan. Oleh karena itu, kita tetap harus dapat dengan cermat membedakan antara upaya economicrecoaery(a In IMF dan kaurn neo-klasikal) dengan reformatoryeconondcrecoaery (makro) yang mengandung tujuan restrukturisasiekonomi, yaitu mengatasiketirnpanganketirnpangan struktural.
15) Indonesia. n HutangdanDependensi Keterjebaka Penguasaansurplus ekonomi oleh pihak asing dan kornpradornya di Indonesia terhadap strata bawah dalam struktur sosial dan konstelasi ekonorni, bukanlal-rsesuatu yang mengada-ada, "Kolonialisme baru" yang bertopeng globalisasi dan globalisme dengan turbokapitalis asing sebagaiaktor utama merupakan suatu liaing reality. Ini terjadi melalui proses pengembangan industri, baik industri substitusi impor maupun indr.rstri promosi ekspor. Indonesia kembali menjadi tempat yang emPuk bagi peng-hisapan surplus ekonomi oleh pihak asing. Pasarbebasmenjadi berhala baru yang secaranbsurddianggap sebagai pendekar otnniscientdan onmipotent,padahal pasar-bebashanyalah sekedar instrumen ekonomi kaum globalis untuk rnemanfaatkankelemahan struktural dalam perekonomian negara-negaraberkembang. Penghisapan surplus ekonomi oleh pihak asing dapat ditunjukkan dengan angkaangka berikut ini: Data neraca pembayaran menunjukkan bahwa selama periode 19731s) Paragrapini dipetikdari tulisanbersamadenganSrituaAriefdan disempurnakan.
n0.28/Juli- September2002 Pembangunan 8 - Peren.rn..n
Ekonomi & Keuangan 1990nilai kumulatif arus masuk investasiasing sebesa r tJS$5,775 jutatelah diiringi dengan nilai kumulatif keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri sebesarUSg 58,839juta (IMF, Balanceof PaymentsYear Book,berbagai tahun). Ini berarti setiap US$ 1 investasi asing yang masuk telah diikuti dengan US$ 10.19 t'inancialresourcesyutg kel,ru. (Sritua Arief, 1993).Kendatipun perbandingan antara penanaman investasi asing langsung dengan keuntungan yang diangkut dari Indonesia sedlkit menurun sesudah tahun 1990, akan tetapi ini telah diikuti dengan meningkatnya investasi portfolio sehingga repakiasi keuntungan pihak asing yang diangkut dari Indonesia tetap menjadi pet y"UuU utama defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran. Misalnya investasi asing langsung pada tahun 7994/95,7995/96 dan t996/92 adalah masing-masingbesarnyaUS$ 2.6 miliai, US$ 5.4 miliar dan US$ 6.5 miliar. Sedangkan investasi portfolio pada tahun-tahun ini adalah US$ 2.3 miliar, US$ 3.3 miliar dan US$ 3.1 miliar. Investasiportfolio menimbulkan makin intensifnya keterlibatbn pihak asing dalam penguasaansumber-sumber ekonomi di Indonesia. Seperti telah dinyatakan di atas,keuntungan investasiasing yang direpatriasi adalah penyebabutama defisit perkiraan berjalan dalam neracapembayaran.Data menunjukkan bahwa selama periode 7978/79-7995/96nilai kumulatif defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran ini adalah sebesarUS$ 43.4 miliar. Nilai ini telah bertambah dalam periode 7978/79- 7998/99 menjadi US$ 58.4miliar. Jadi bertambah sebesarUS$ 15 miliar. Perlu dinyatakan di sini bahwa defisit perkiraan berjalan dalam neraca pembayaran Indonesia diukur dalam persentasedari Produk Domestik Bruto (PDB) telah bertambah besar dari -1,6Vopada tahun 1995/96 menjadi --2,7%pada tahun 19gS/gg. Selama periode 7970-7980telah diperkirakan adanya pelarian modal sebesarUSg 9.4 mlliar, selama periode 7988-7997pelarian modal telah ditaksir sebesarUS$ 11.12 miliar dan selama periode 7996-7997pelarian modal telah diperkirakan sebesarUS$ 11.2 miliar (Mubarik Ahmad, 1993dan Sritua Arief,1,997).Telah dilaporkan bahwa sejakJuli 7997 (Pada waktu krisis moneter berlangsung) hingga sekarang sebanyak kira-kira USg 80 miliar devisa telah dilarikan ke luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia tetap terus bertambah dari tahun ke tahun. Sampai akhir tahun 1998 utang luar negeri (pemerintah dan swasta)bernilai sebesarUSg 130 miliar yang meruPakan 762,77odari Produk Domestik Bruto Indonesia.Pada pertengahan tahun 1999,nilai utang luar negeri ini bertambah menjadi US$ 146 miliar sedangkan Produk Domestik Bruto Indonesia menurun. Ini artinya dalam presentasedari Produk Domestik Bruto, utang luar negeri bertambah. Apa maknanya ini? Maknanya adalah pendapatan per kapita rakyat Indonesia (tidak termasuk para "penyamun" ekonomi) sebagaipenanggung beban utang ini sudah berada di bawah nilai utang ini. Perlunya kewaspadaan terhadap utang luar negeri telah banyak dikemukakan. Pinjaman luar negeri meningkatkan intervensi-intervensinegara-negaradonor maupun negara-negara penerima bantuan, yang merusak prinsip-prinsip ekonomi, dengan mengabaikan keunggulan-keunggulan komparatif di negara-negarapenerima bantuan. Pinjaman luar negeri tidak terlepasdari "skenario Barat" untuk mempertahankannegaranegara terbelakang tetap dalam posisi "status-quoin dependency". Selama periode 7980-7993,sektor Pemerintah di Indonesia telah melakukan pembayaran cicilan utang luar negeri sebesarUS$' 41.4miliar. Sementaraitu, selama
Perencanaan Pembangunan no.n0.28l Juli- September 2002- 9
Ekonomi & Keuangan periode yang sama, sektor Pemerintah telah menambah utang luar negerinya sebesar US$ Og.+ttriliar (Iaporan Bank Dunia tahun 1994).Dilaporkan Uihwa sampai Aprl|1999, utang luar negeri sektor Pemerintah telah meningkat menjadiUs$ 77.7 miliar. Ini secara implisit mengandung pengertian yang disebutkan di atas yaitu makin banyak cicilan
PABRIK PUPUK. lingginyainport contentsdalam produk-produk manufaktur kita, bukansajakarena kitatidak membangun ekonomi sesuai kekayaan dengan alamkita (resources-based), pula tetapiadalah pengaruh dari parajuragan 'impoft-businesC'
utang luar negeri makin besar nilai utang luar negeri yang menumpuk. Nilai nef transfer ke luar negeri yang dilakukan sektor Pemerintah selama periode 1.985-7993misalnya adalah sebesarUS$ 7.8 miliar dan selama periode 7994-7998diperkirakan sebesarUS$ 19 miliar (World Bank, 1994 dan World Bank, 7997). Ada beberapabutir lagi yang perlu dikemukakan di sini berkaitan dengan utang luar negeri, sebagaiberikut: Dalarn pengertian dialektik hubungan ekonomi antaraktor ekonomi, pemasok utang luar negeri dan investor asing menjadi lebih berkuasa dalam memeras rakyat Indonesia, terutama yang berada di strata bawah dalam masyarakat Indonesia.Jelasini menunjukkan bahwa Indonesia dan rakyatnya akan kembali menjadi koloni asing.Dan utang luar negeriyang menumpuk telah berubah sifatnya dari perangkap menjadi bumerang. Bumerang dalam pengertian mempermiskin Indo-nesia dan rakyatnya. Baiklah di sini dikemukakan garis-garis besar implikasi kebijaksanaan penemuan yang dikemukakan di atas. Pertnma,pembayaran utang luar negeri pemerintah harus dimintakan untuk diperingan atau dikurangi secaradrastis diikuti dengan penjadualan pembayaran sisanya. Ini harus dilakukan agar pengeluaran pemerintah dimungkinkan untuk mendukung bidang-bidang pemberdayaan ekonomi rakyat. Jan Tinbergen telah pula menegaskan(1991)bahwa utang negara-negaraterbe-lakangyang mencapai US$ 1 triliun (seluruh GDP mereka hanya US$ 3 triliun) harus diselesaikan dengan menyisihkan minimal 0,7% GDP negara-negaradonor, atau samasekalimenyelesaikannyasekali saja dengan menyisihkan 27o GDP negara-negaradonor dalam teng-gang waktu tertenhr. Ini demi kepentingan negara-negaradonor sendiri. Kedua,menolak penggunaan dana negara atau dana masyarakat untuk membayar utang-utang perusahaan-perusahaanswasta. Untuk mencegahjatuhnya perusahaan-perusahaan swasta ini ke pihak asing, maka Indonesia sebagainegara berdaulat harus dapat membuat peraturan-peraturanyang restriktif.
10 - P.rrnr.nrrnPembangunanno.2SlJuliSeptember2002
Ekonomi& Keuangan Apalagi dipercayai bahwa banyak dari utang-utang ini dijamin oleh dana-dana yang diparkir di luar negeri. Ketiga, meninjau kembali sistem pembiayaan pembangunan sehingga ketergantungan kepada pihak asing diminimumkan. Dalam hal ini bentuk pinjaman dan besar pinjaman dari pihak asing hendaklah kita tentukan sedemikian rupa sehingga kita tidak dikelabui. Dengan demikian pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan dl Indonesia. Permintaan efektif atau daya-beli rakyat di dalam negeri harus menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa strategi pembangunan pertumbuhan melalui pemerataan atau pertumbuhan dengan perr,erataanyang berorientasi ke dalam negeri. Bung Hatta memberikan patokan-patokan bagi utang luar negeri (TraceeBaru, Universitas Indonesia, 7967),yaitu bahwa setiap utang luar negeri haru.s secara langsung dikaitkan dengan semangat meningkatkan self' help dan selt'-reliance, di samping bunga harus rendah, untuk menumbuhknnaktivita ekonomi sendiri. Bantuan luar negeri harus mampu membuat kita bergerak sendiri atas kekuatan sendiri, serta bersifat komplementerr6),jadi bersifat sementaradan pelengkap. Tidak pula atas syarat politik sebagailangkah kembalinya neo-kolonialisme dan kolonialisme ekonomi.lT)
SiapayangBerdaulat, Pasar atauRakyat? Banyak orang mengatasnamakanrakyat. Ada yang melakukannya secarabenar demi kepentingan rakyat semata,tetapi ada pula yang melakukannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir ini tentulah merupakan tindakan yang tidak terpuji. Namun yang lebih berbahaya dari itu adalah bahwa banyak di antara mereka, baik yang menuding ataupun yang ditu-ding dalam mengatasnamakanrakyat, adalah bahwa mereka kurang sepenuhnya memahami arti dan makna rakyat serta dimensi yang melingkupinya.tu) Seperti dikemukakan (di catatan kaki 18), kerak-yatan dalam sistem ekonomi mengetengahkanpenting-nya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumberpada kedaulatanrakyat atau demokrasi.Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki "otokrasi ekonomi", sebagaimanapula demokrasi politik menolak "otokrasi politik". Dari pengertian mengenai demokrasi ekonomi seperti dikemukakan di atas, maka kita membedakan antara priuate interestsdengan public interest.Dari sini perlu kita mengingatkan agar tidak mudah menggunakan istilah "privatisasi" dalam menjuali BUMN. BLII\4N sarat dengan makna kerakyatan dan bersifat publik. BUMN adalah untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Yang kita tuju bukanlah "privatisasi" tetapi adalah " go-pubIic", di mana pemilikan BUMN meliputi masyarakatluas yang lebih menjamin arti "usaha bersama" berdasar atas "asas kekeluargaan". Go-publicharuslah diatur (managed)untuk menjamin partisipasi nyata rakyat luas dalam kepemilikan aset nasional. 16) Mohammad Halta, Masalah Bantuan PerkembanganEkonomiBagi lndonesia(Jakarta:Djambatan)hlm. 2-4. 17) Loc. cit. 18) Siapa yang disebut "akyat"? Pertanyaansemacam ini banyak dil(emukakansecara sinis oleh sekelompokpencemoohyang biasanyamelanjutkanbertanya,"bukankahseorangkonglomerat.iugarakyat,bukankahLiem Sioe Liong juga rakyat?"Tentu! Namunyang jelas perekonomiankonglomeratbukanlahperekonomianrakyat. "Rakyat"adalah konsepsipolitik,bukan konsepsiaritmatikatau statistik,rakyattidak harus berarti seluruh penduduk.Rakyat publik",yangberbeda rakyatberkaitandengan"kepentingan adabn"thecommonpeopld',rakyatadalah"orangbanyak".Pengerti-an bersama. orang-seorang". Pengertianrakyatmempunyaikaitandengankepentingankolektilatau kepentingan dengan"kepentingan Ada yang disebul"public inlerestd atau "pubtic wantg',yang berbeda dengan"private interestg' dan"private wants". Sudah lama
no.no.28l ,uti- September 2002- 1 I Perencanaan Pembangunan
Ekonomi & Keuangan Kesalahan utama kita.dewasa ini terletak pada sikap Indonesia yang kelewat mengagumi pasar bebas. Kita telah menobatkan pasar bebas sebagai "berdavlat", mengganti dan menggeser kedaulatan rakyat. Kita telah menjadikan pasar sebagai "berhala" baru. Kita boleh heran akan kekaguman ini, mengapa dikatakan Kabinet harus ramah terhadap pasar, mengapa kriteria menjadi menteri ekonomi harus orang yang bersahabat kepada pasar. Bahkan sekelompok ekonom tertentu mengharapkan Presiden Megawati pun harus ramah terhadap pasar. Mengapa kita harus keliru sejauh ini. Mengapa tidak sebaliknya bahwa pasarlah yang harus bersahabat kepada rakyat, petani, nelayan, dst.re) Siapakahsebenarnyapasar itu? Bukankah saat ini di Indonesia pasar adalah sekedar (1) kelompok penyandang/penguasa dana (termasuk para penerima titipan dana dari luar negeri/komprador,para pelaku KKN, tak terkecuali para penyamun BLBI, dst); (2) para penguasa stok barang (termasuk para penimbun dan pengijon); (3) para spekulan (baik di pasar umum dan pasar modal); dan (4) terakhir adalah rakyat awam yang tenagabelinya lemah. Jadi pada hakekatnya yang demikian itu ramah kepada pasar adalah ramah kepada ketiga kelompok pertama sebagaipelaku utama dan penentu Pasar. Oleh karena itu pasar harus tetap dapat ter-kontrol, terkendali, pasar bukan tempat kita tergantung sepenuhnya, tetapi sebaliknya pasarlah, sebagai "alat" ekonomi, yang harus mengabdi kepada negara. Adalah kekeliruan besar menganggap Pasar sebagai "omniscient"dan "omnipotent"sehingga mamPu mendobrak ketimpangan struktural. Adalah naif menganggap "pasar bebas" adalah riil. Yang lebih riil sebagaikenyataan adalah embargo, proteksi terselubung, unfair competition,monopoli terselubung kopy' rights, patents,intellectualproperty rights)dan tak terkecuali embargo dan eco-nomicsanctions sebagai kepentingan politik yang mendominasi dan mendistorsi pasar.
yang Dipuja Baru danIMFBerhala Pasar Apabila pasar tidak dikontrol oleh negara,apabila pasar kita biarkan bebas sehingga pasar bebas kita jadi-kan "berhala" dan kita nobatkan sebagai kaisar berdaulat, maka berarti kita membiarkan pasar menggusur kedaulatan rakyat. Padahal rnenegaskanbahwa rakyatlah yang berdaulat, bukan pasar.2o) Tidak saja pasar-bebasyang telah menjadi berhala yang dipuja, IMF pun menjadi sesembahanbaru pula, menjadi tuhan baru. Kita tunduk, kita mengagumi, kita tersubordinasi dan kita rela menjadi jongosnya. Kita merebut kemerdekaan tahun 1945. Lima tahun kemudian kita mampu menekan penjajah dan memperoleh pengakuan/ penyerahan kedaulatan melalui KMB. Kita merdeka penuh, berdaulat dalam politil baik secaradefacto maupun dejure.
Mengapapasardi JepangdapatdiaturbersahabatdenganpetaniJepang,sehinggaberasdi Jepangper kilo yang mencapaiharga tidakmengimporberasmurahdariluar negeri.Mengapapula kitaharus"memper' rupiahsebesarRp.30.000,-para importirJepang purukkan"petani:petanikita,.iustruketikapetanikitasedangpanen padi,kita malahmengimporberas murahdari luar negeri? kedaulatanrakyat,maka Pasal33 UUD 1945hendaknyatidakdirubah,"usaha Demikianitulah,apabilakitainginmempertahankan "usahaberMenghilangkan adalahkata-katadan maknamuliayangharustetapdipertahankan. bersama"dan "asaskekeluargaan" bisa diartikansebagai mengabaikannilai-nilaiagama,mengabaikanmoralitasukhuwahwathoniah sama"dan "asaskekeluargaan" antarummatdi duniayang bernegara,bahkanmerupakanukhuwahbashoriahdi dalamberkeperikehidupan di dalamperikehidupan menjadikewajibanagama.
september2002 12 - Purrnun^ nPembangunanno.28lJuli-
Ekonomi & Keuangan Kini, tahu-tahu saja kita secara de facto telah tersubordinasi, terdikte, tunduk dan takut kita kehilangan kedaulatan itu, "Kedaulatan politik" kita ibarat menjadi formalitas, tanpa sukma merdeka. Belum lagi dua pasangannya dalam Trisakti, "mandiri dalam ekonomi" dan "berkepribadian dalam budaya", ternyata luntur pula.2r) Pemerintah saat ini tidak memiliki keberanian untuk mengatakan kepada IMF dan Bank Dunia bahwa kedua lembaga dunia ini ikut bertanggung jawab terhadap keterpurukan ekonomi Indonesia, ikut menjerumuskan Indonesaia dengan orthodoxy dan salah antisipasinya membaca gejala ekonomi. Ini perlu menjadi suatu justifi-kasi untuk meminta pembebasan utang, pemotongan utang ataupun penjadualan utang tanpa beban. Kita ingat Wolfensohn tanpa malu mengakui bahwa ia kelewat optimis dalam mendorong investasi asing dan pengucuran kredit untuk Indonesia. IMF dan Bank Dunia bahkan ikut tenggelam dalam oaer optirnisrn (baca; salah perhitungan) tentang Indonesia y4ng digolongkan seba-gai masuk calon " Asian Mirncle" dan "Asinn Dragon".Indonesia terjebak, mereka cuci tangan bersama para komprador mereka. "Skenario" mensubordinasi ekonorni Indonesia berjalan terus. Muncul cara-cara kotor untuk berarnai-ramai menolakl-/C Indonesia. Sekarang Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, terpaksa "diampu" (dianggap secara ekonomi "onbekwaant" oleh Singapura). Penulis memberi reaksi keras di media massa.22) Penulis sempat berpikir, adakah ini kelanjutan dari ditolak dan diremehkannya permintaan keringanan hukuman gantung bagi marinir kita, Harun dan Usman, kepada Pemerintah Singapura, yang mengakibatkan Mohammad Hatta "bersumpah" untuk tidak lagi mengin-jakkan kaki di Singapura untuk seumur hidupnya? Yang dilakukan Mohammad Hatta ini lebih dan sekedar demi alasan kemanusiaan sesuai peradaban yang berlaku, tetapi adalah tawaran good neighbour policy untuk saling hormat-menghormati. Ternyata kita memilih memperpurukkan martabat dan harga diri kita, ketika tawaran Singapura mengampu L/C Indonesia dengan begitu saja kita terima, tanpa menanyakan lebih dairulu ikhwal dana besar Indonesia yang bersuaka di Singapura sebagai capital flights. Terjadinya capitnl t'lights ini tidak terlepas dari tanggung jawab Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, yang tanpa kewaspadaan teknis-ekonomis lebih mempertuhankan pasar bebas (rezim devisa bebas) daripada mengutamakan kepentingan nasional, baik setelah melikuidasi 16 bank maupun periode-periode sesudahnya. Kita pun "tidak berkutik" tatkala dituduh Singapura sebagai sarang teroris barubaru ini. Singapura telah menteror Indonesia yang sedang dirundung kemalangan untuk menegakkan kredibilitas pemerintahan dan negara. Kita pun diam, tertegun, alpa harga diri dan martabat bangsa. Kita lebih mampu melihat ketergantungan kita terhadap Singapura, bukan sebaliknya. Yang jelas Singapura telah memanfaatkan situasi internasional dengan baik, dengan tuduhannya itu maka Singapura memperoleh simpati dari Amerika Serikat, yang membuka jalan bagi Singapura untuk dipercaya Amerika Serikat untuk mengawasi "terorisme" di Indonesia. Penulissecara pribadisempat menyampaikansikap "protes"kepada PresidenSoehartotalkala melihatCamdessusbersilang Letterof lntentlMFyang disodorkankepadabeliaudi tangandi dada,sedakepmengawasiPresidenSoehartomenan-datangani rumah Cendana.Sebagaimanabanyak orang Indonesiayang tahu harga diri, penulistidak bisa pula menerimakecongkakan Camdessus.Lebihdari itu, "protes"penulisjuga berkaitandenganLetterof lntentyangbanyakmelanggarUUD 1945 (Pasal33). Penulistidak yakin PresidenSoehartomembacaseluruhisi Letter of lntentilu. Bagi penulis,itu menjadilanggungjawab Prof. di rumahCendana.Darisitu PresidenSoehartotidaklama WidjojoNitisastroyang nampakhadirdalamupacarapenandatanganan l 3 ) u n t u kk o n s u m spi o l i t i kd a l a m - n e g e r i . k e m u d i a nm e n y a m p a i k agna g a s a nt e n t a n gI M Fp l u s ,a r t i n y aI M F p l u sU U D 1 9 4 5( P a s a 3 Mengenaisikap PresidenSoehartoselanjutnya,catatandari penulispada buku Dari Lengserke Lengser(JakartaUl Press,2001, hlm. 402) adalah sebagaiberikut:". .. Sejak kecongkakanCamdessusitu Pak Hafto secaramental nampaknyaterpuruk,beliau biasa menjaga wibawabangsa dan negara,menjagapribadibeliausendiri.lGGl beliaububarkan,pembelianF-16 dari USA secata sepihak beliaubatalkan.Sekarangbeliau dijerumuskanolehpara kompradorIMF untuktundukmenandatanganiLetter of lntent ...". Kemudian ini. itu kita amati,Pak Harto mulai melemahdaya joangnya oleh ketergantungan Sri-EdiSwasono,"Kita Ditipu,Kita Diampu",HarianTerbit,5Maret1998.
n Pembanguna 2002- I J Perencanaa n no.no.28l Juli- september
Ekonomi & Keuangan Perkembangan terakhir mengenai independensi Indonesia dalam menyelenggarakan kedaulatan negara lebih mencemaskan lagi.a) Inilah inferiority complexdari pejabat inlander kita. Bagi pejabat-pejabatnegara di atas, "atasan" mereka adalah asing atau IMR bukan lagi rakyat, bahkan bukan Kepala Negara sendiri. Pemerintahan kita sudah jadi "pemerintahan boneka".
Pemikiran MasaDepan: Reformasi Ekonomi Rudyard Kiplingzarpernah mengatakan "East is East,West is West,the twins shall neaer meet". Andai saat ini ia masih hidup, ia akan melihat dunia telah dibelah secara lain, dapat diperkirakan ia akan mengatakan pula North is North, South is South, the twins shnll hardly meet.E\ Kita mudah kagum kepada yang serba Barat. Kita kelewat sof terhadap Barat. Maka itu Presiden Sukarno berulang kali pesankan agar kita membersihkan diri dari hollands denken.Artinya kita harus mampu melakukan unlearning (afleren)di samping juga learning (aan-leren)untuk memperkukuh dan mengembangkan kepribadian serta budaya Indonesia. Demikian pulalah seharusnya sikap kita dalam menghadapi dikotomi baru UtaraSelatan, kita mestinya tidak hanya mampu "berantisipasi" lalu terbawa arus trend globalisasi Barat, tetapi harus mampu pula ikut proaktif "mengukir sejarah" masa depan dalam percaturan ekonomi dunia. Memprihatinkan sekali bahwa kita menyongsong sistem ekonomi pasar bebas lebih berapi-api daripada orang-orang Utara. Kita praktekkan liberalisrne dan kapitalisme di sini lebih hebat daripada di negara-negaraUtara. Kita bahkan menjadi juru bicara sistem ekonomi pasar bebas untuk kepentingan mereka. Ketika kesepakatan GATT belum kita ratifikasi, kita pun telah tunduk melatih diri, ibarat "belum ditanya sudah rrrau", kita "menari atas kendang orang lain" dengan mudahnya. Tidak hanya gampang kagum atau soft, barangkali juga malah serztile,tetapi mengaku friendly atau lou-prot'ile. Tidak ada yang dapat mengabaikan peranan pasar. Kita pun mernelihara ekonomi pasar. Yang kita tolak adalah pasar bebas.Pasar-bebasadalah imaginer, yang hanya ada dalam buku teks, berdasar asumsi berlaku sepenuhnya persaingan bebas. Dalam realitas, tidak ada persaingan bebas sepenuhnya, kepentingan non-ekonomi, khususnya kepentingan politik (lokal atau global), telah mendistorsi dan menghalangi terjadinya persaingan bebas (entbargo,economicsactions,disguisedprotec-tions,strict patentsand copy rightsdll). Tanpa persaingan bebas, sebagaimanadalam kenyataannya, tidak akan ada 23) Berikutini hanya beberapacontoh dari banyak contoh yang lain, betapajaiaran pemimpinIndonesiamemilikigambaranyang mengerikantentangbakalhancurnyanegarainitanpabantuanIMFdan betapatakutnyamerekaterhadaplMF.Padatahappertama menolak Letterof lntentbetapa-punmudahdiketahuiakan merugikankepentingannasional. nampakdalam ketidakberaniannya MenteriKeuanganmengakubahwa Sampaitingkatini mungkinperkaranyamasihada ditingkatkelengahanatauketidakwaspadaan. hati kecilnyamendukungdesakanuntuk memintapemotonganuang. Namun sebagaipejabatPemerintahia mengatakantidak bilaia berbicaramengenaipemotonganutang,saatilu pulaia akan ditendangoleh lMF. mungkinmelakukanhal ilu. Pengakuannya, Demikiandiung-kapkanoleh BevrisondBaswt, Republika, l1 Maret 2002. "... penjualanBCA ke investorasingdikatakannya Kuntjoro-Jakti, Doro-djatun TidakkalahabsurdnyaucapanMenkoPerekonomian supaya ada kepercayaandari asing, supaya mereka mau membeli aset-asetlain...". Lihat Swa Sembada, edisi 17-20 Maret 2002 (wawancara). .o) RudyardKipling,sangpen.ielaiah tahun 1907,la menerimaDoctorHC Timurdan Barat,penerimaHadiahNobeluntukKesusastraan -berbagjai 1863, mening-galdi universitasterk6mukaberkatsederetanpaniangbuku-bukukaryasusastranya,lahirdi Bombay dari '1 London1935, lihatSri-EdiSwasono,"MenariAtasKendangOrangLain",SinarHarapan,23 September 994. 25, Loc. cit.
1/.
oe . 2p8t e / Jmubl ie- r 2 0 0 2 I a - P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n nS
& Keuangan Ekonomi pasar bebas yang sebenarnya.Maka Adam Smith boleh terperanjat bahwa the inaisble handhas turned into a dirty hand. Pasar bebas akan menggagalkan cita-cita menca-pai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pasarbebas dapat mengganjalcita-citaProklamasi Kemerdekaanuntuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pasar bebas memarginalisasiyang lemah dan miskin Pasar bebas bahkan diskriminatif terhadap yang rendah produktivitasnya (tidak efisien), akibatnya tidak mudah memperoleh alokasi kredit yang berdasar profit-ability itu. Pasarbebasjelas merintangi hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli akan hanya menjadi penonton belaka,berada di luar pagar-pagartransaksi ekonomi. produksi yang penting Pasarbebasmelahirkan privatisasiyang melepaskancabang-cabang bagi negara dan yang menguasaihajat hidup orang banyak ke tangan individu-individu. Pasar-bebasmencari keuntungan ekonomi bagi orang-seorang,bukan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pasar-bebasmenggeserdan bahkan menggusur rakyat dari tanah dan usaha-usaha ekonominya. Pasar-bebas,yang terbukti tidak omniscientdan omnipotent, tidak mampu mengatasi bahkan memperkukuh ketimpangan struktural, lantas mendorong terbentuknya polarisasi sosial-ekonomi,memperenggangintegrasi sosial dan persatuannasional.Pasarbebasmemeliharasistem ekonomi subordinasiyang eksploitatif, non-partisipatif dan non-emansipatif,atas kerugian yang lemah. Kemudian pasar-bebas mengacau pikiran kita, melumpuhkan misi-misi mulia dan mendorong lidah kita bicara palsu: anti subsidi dan anti proteksi secaramembabibuta, demi efisiensi. Pasar-bebas mereduksi manusia sebagaisumber daya insani menjadi sumber daya manusia atau faktor kelewat sering produksi ekonomi beiaka. Dengan pasar-bebas maka peopleempoTaerfttent berubah menjadi peopledisempowerment. Pemujaandan penyandaran(relisnce)padapasarbebasmerupakan ujud dari parsialitas emikiran ekonomi (mainstream)yang hanya mampu mengakui persaingan (competition) dan inisiatif individual sebagai penggerak kemajuan ekonomi global, mengabaikan kerjasama (cooperation)sebagai penggerak kekuatan ekonorni berdasar mutualitas antarindividu yang tak kalah handalnya.. Dalam pemikiran ekonomi yang menganut pasar bebas, efisiensi tak lain merupakan suaiu "keterpaksaan ekonomi" untuk bertahan hidup dan meraih keuntungan ekonomi yang harus dicapai melalui bersaing. (tebih berdasar zero-sumdaripada non-zero-sum), Sedang di dalam pemikiran ekonomi yang mengakui kerjasama mutualitas sebagai kekuatan ekonomi, maka efisiensimeru-pakan "kewajiban hidup berekonomi". Ekonomi per-saingan berjangkauan kepentingan parsial (nilai-tambah ekonomi), sedang ekonomi kerjasamaberjangkauan ke-pentingan multi-parsial yang lebih lengkap dan menyeluruh (mencakup nilai-tambah ekonomi dan nilai-tambah sosial-kultural sekaligus). Globalisasi dan pasar bebas memang diimaginasikan sebagaiupaya meningkatkan efisiensi global. Saat ini imaginasi itu ditumpukan kepada organisa'sidunia WTO, penggantiGATT, yang mematok pakem-pakem ekonomi pasar untuk mencapai efisiensi global. Kenyataan yang ada membuat banyak di antara kita harus bersikap menolak dan reaksioner.Tentulah dalam prakteknya yang lemah harus membiaya efisiensidunia demi kesejahteraansi kuat. Selatanmembiayai efisiensiglobal demi keuntungan dan kemajuan Oleh karena itu pasar harus di-managed,dikendalikan, agar ramah terhadap lJtara.26) rakyat dan kepentingan nasional, 26) Loc.cit.
2002- 1 5 no.n0.28l Juli- september Pembangunan Perencanaan
Ekonomi & Keuangan Yang dikemukakan di atasbukanlah suatu ekstrimitas, tetapi merupakan suatu upaya menunjukkan polarisasi dikotomis untuk mempertajam pembandingan analitikal. Globalisasi mulai banyak dikecam, karena menyandang adu kekuatan dan peragaan dominasi ekonomi, tak terkecuali oleh orang-orang Barat sendiri yang peduli akan pentingnya mewujudkan keadilan global. Tak terkecuali kecaman terhadap ketidakadilan ini d4tang dari kalangan akademisi Barat, NGO's, mantan praktisi Bank Dunia dan IMF, pemenang hadiah Nobel Ekonomi (Joseph Stiglitz). Bahkan telah lahir buku tentang perlunya mewujudkan keadilan ekonomi global sebagai tantangan abad ke-27.27) Dalam WTO kita harus tetap reaksioner, berani merevisi dan membuat kesepakatankesepakatanbaru yang tidak merugikan kepentingan nasional dengan tetap menghormati tanggung jawab global kita. Sekalipun sebagaiahli ekonomi kita harus mampu menghayati realita yang ditegaskan oleh ekonom terkemuka Inggris, Joan Robinson, bahwa "the uery nature of economicsis rootedin nationalism". Arhnya pengembangan pemikiran ekonomi nasional dalam konteks global pun, perlu mengacu kepada histori, ideologi, institusi dan aspirasi nasional, yang selanjutnya harus memberi warna terhadap theory buitding and modeling;menolak paham neutrality of theory. Henry Kissinger pun telah menegaskan bahwa "Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika Serikat" (Trinity College, 't99$. Di antara perubahan-perubahanglobal dalam titian perjalanan peradaban bangsabangsa, masalah kemandirian bangsa,atau kemandirian kelompok masya-rakat,bahkan kemandirian diri, selalu terlekat pada nilai-nilai peradaban yang "abadi", yaitu harga diri dan jati diri (sunatullah).Nasionalisme kebangsaan,bahkan persekelompokan parokhial atau eksklusif lainnya, menyandang nilai-nilai "abadi" ini.a) Paham kemandirian, sebagai lawan dari ketergantungan, menerima paham interdependensi. Kemandirian memang bukan eksklusivisme, isolasionisme atau parochialisme sempit. Kerjasama antarummat rnanusia menjadi nilai baru yang menjadi tuntunan pemikiran baru untuk menandingi dan mengimbangi kerakusan dominasi, penaklukan dan eksploitasi antarbangsadan manusia. Munculnya lembaga-lembaga kerjasama modern seperti Leageof Nations dan Llnited Nations, berikut derivat-derivatnya, merupakan reaksi terhadap puncak persaingan destruktif dari dua Perang Dunia. Kerjasama global dan kesadaran global menggerakkan kembali dunia yang hancur oleh Perang Dunia itu. Saat ini kesadaran global itu memunculkan berbagai global commoninterestsseperti socialdeoelopment, eradicationof pouerty, emptroyment creation,strengtheningsolidarityandsocislintegration,protectionof enuirontment dll, bahkan sampai pada penangkalan bersama terhadap pelanggaran human rights dan terrorismdalam berbagai dimensinya (sebagaimanayang teryaku dalam berbagai konvensi dan keputusan PBB).Tanggung jawab ini harus secarabersama-samadigalang oleh seluruh negara di dunia. Kerjasama dan kesadaran global ini harus dapat kita manfaatkan untuk melindungi kepentingan nasional kita. Akibat-akibat sosial-ekonomi, sosial-politik dan sosial-kultural yang diakibatkan oleh persaingan bebas dan pasar bebas seperti digambarkan di atas, felaslah banyak bertentangan dengan globalinteresfsdi atas.
'?7)J.W. Smith, Economic Democracy: The Challenceof the Twenty-First Century(New York: M.E. Sharpe,2000) 'zE Sri-EdiSwasono,CeramahBudaya,Mimeo,Dekopin, Jakarta,12 Juli 199S.
16 - r.r.n..nu.nPembangunan no.2BlJutiseptember2002
Ekonomi & Keuangan
t'..:"/ri+lrf
,{ts*
,,#g#'6#
*ffi
PTRUSA|{[At{ PTIITRBAIIGAII. Clobalisasi danuiud globalisme masih dalam proses nencari bentuknya. llalam masa hansisi iniyang menonjol dominasi adalah (haik ekonomi eksklnsif ekonomi maupun kelanjutannya berupa politik dominasi dan kultural) harus kita melalui hadapi tiga Ironts: PerIan 4 inelalui sendiri usaha masingmasing negara untuk bebenh diri meningkalkan lemampuan donestik dankineria nasionalnya,
Globalisasi dan ujud globalisme masih dalam proses mencari bentuknya. Dalam masa transisi ini yang menonjol adalah dominasi ekonomi Oaik eksklusif ekonomi maupun kelanjutannyaberupa dominasi politik dan kultural) harus kita hadapi melalui ttga t'ronts: Pertama,melalui usaha sendiri masing-masing negara untuk bebenah diri meningkatkan kemampuan domestik dan kinerja nasionalnya, antara lain melalui rencana dan tindakantindakan terfokus untuk secaralebih langsung untuk membentuk konsolidasi ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Kedua,menggalang kerjasama regional, diawali dengan kerja-sama ekonomi dan kemandirian ASEAN, disertai dengan upaya mengembalikan posisi Indonesia sebagai the leaderof ASEAN, dengan segala justifikasi yang relevan dan inheren di dalamnya. Kalau perlu kita memimpin untuk bersama-samamendirikan "ASEAN IMF" sendiri, dan seterusnya. Ketiga,bekerjasama dan meningkatkan keterlibatan Indonesia terhadap perkembangan pemikiran di fora internasional yang menentang ketidakadilan inheren dari globalisasi, yang menyadari perlunya ber-bagai koreksi terhadap proses perkembangan globalisasi yang menyudutkan negara-negara berkembang, yang dikatakan telah mengakibatkan the gap betrneenthe haae and the haae-notsmakin melebar. Di sinilah kita harus mewaspadai globalisasi. Seperti dikemukakan di atas, semangatkemandirian merupakan kekuatan nasional utama untuk mewujudkan kemerdekaan yang sebenarnya,kesejahteraansosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penutup Reformasi dalam konteks kenegaraan tidak saja berarti pembaharuan menuju Indonesia maju dan terbentuknya cfuil society,tetapi juga mengandungartiback tobasics,kembali ke rel sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Untuk itu reformasi perlu diselenggarakan berdasar platt'ormsnasional yang tegas sebagai landasan berpijak. Berikut ini adalah platforms yang penulis ajukan untuk penyelenggaraan reformasi.
-I / Perencanaan Pembangunan no.n0.28lJuli- septemoerzo02
Ekonomi & Keuangan Platform Nasional - I Manifesto Politik: Mempertahankan Indonesia Mer-deka, Berdaulat dan Bersatu (menjunjung tinggi'national souereigntydan territorial integrity). ManifestoBudaya:Menegakkan Bhinneka Tunggal Ika -pluralisme adalah aset nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah "asas bersama" (bukan "asas tungBal"). Pancasila merupakan ikatan pemersatu bagi pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat. Platform Nasional- II Kemerdekaan berarti: berdaulatdalam politik, berdi-karidalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya. Platform Nasional- III Kepentingan nasional adalah utama, tanpa mengabai-kan tanggung jawab global, dengan menganut politik luar negeri "bebas aktif". Platform Nasional- IV Yang kita bangun adalah ralcyat,bangsadan negara. Pembangunan ekonomi adalah derivat untuk mendukung pembangunan ralcyat,bangsa dan negara.Dalam bidang ekonomi pengembangan ekonomi rakyat memberi makna substantif terhadap platform ini. Platform Nasional- V Hubungan ekonomi nasional berdasar "kebersamaan" (mutuality) dan "asas kekeluargaan" (brother-hoodatau ukhuznah,bukan kinship atau kekerabatan) yang partisipatif dan emansipatif. Keadilan yang genuinehanya bisa terwujud di dalam suasana kekeluargaan (brotherhoodatau ukhuwah) itu. Platform Nasional- VI Bumi dan air dan kekayaan alam yang terka ndung di dalamnya sebagai pokokpokok kehidupan rakyat, digunakan sebesar-besarkemakmuran rakyat, dari generasi ke generasi. Platform Nasional- VII Proaktif ikut mendisain ujud globalisasi, berposisi sebagai subyek, bukan obyek dalam globalisasi. Platform Nasional-V[I Untuk melaksanakan Otonomi Daerah dalam NKRI, kita harus tetap membangun Pemerintah Pusat yang kuat, yang kita tolak adalah Sentralisme Pusat. Platform Nasional- IX
september2002 18 - P.r.nr.n..nPembangunanno.2ElJuti-
Ekonomi & Keuangan Yang kita fuju adalah "Pembangunan Indonesia" bukan sekedar "Pembangunan di Indonesia". Platform Nasional- X
Hutang luar negeri bersifat petengknpd,an semeh-tara.Investasi asing berdasar pada asasmutual benefit,bukan predominasi (tidak oaerheersen). Platformsdi atasdisusun dan dikembangkan dari pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta, terutama mengenai kebangsaan, kerakyatan, kedaulatan negara, keberdikarian, demokrasi ekonomi, politik luar negeri bebas-aktif, percaturan dan pertentangan global, otonomi daerah dan adagium Hatta "menjadi tuan di negeri sendiri". Tentu platforms di atas kalau perlu dapat ditambah lagi sesuai denghn perkembangan yang ada. Masalah selanjutnya adalah bagaimana platforms tersebut disosialisasikan agar dapat diterima sebagai paradigma reformasi, menuju kepentingan bersama, yaitu Indonesia yang Merdeka, Berdaulat dan Bersatu sebagai bangsa maju dalam kesetaraan global I
. 1! Perencanaan Pembangunan no.no.28l Juli- Septemberzo0z
