KECURANGAN HUKUM DALAM PANCASILA
Disusun Oleh : Nama : Fitriyanto NIM
: 11.11.4988
Kelas : 11-S1 TI-06
Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Pendidikan Pancasila
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
aBSTRACK Indonesia merupakan negara hukum yang salah satu bersumber dari pancasila, yaitu salah satu diantara banyak sumber hukum di Indonesia. Dari sila-sila pancasila yang masing-masing merupakan suatu unsur dari dari sistem hukum ketata negaraan di Indonesia, dijadikan lah pancasila sebagai falsafah negara dan sebagai sumber hukum Indonesia. Pada sila kelima dalam pancasila dapat kita temui aspek hukum dalam masyarakat sosial dan juga hak asasi manusia yang secara nyataterdapat disetiap sila dalam pancasila dan pada sila itu juga, hukum sangat berlakudalam menjalankan hak-hak manusia yang semestinya keadilan harus dilaksanakan secara nyata tanpa memandang apa, siapa dan bagaimana seseorang tersebut dalam masyarakat. Dan didalam pelaksanaan hak asasi manusia, hukum sangat berperan seperti yang telah dibahas sebelumnya, walaupun bentuk hukum atau sanksi hukum tidak hanya berlakukan pada hak asasi manusia saja. Pancasila, khusunya sila kelima mempunyai peran penting selain sebagai sumber hukum atau kaidah fundamental bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan ideologi negara yang memuat dasar-dasar negara yang dibentuk yaitu cita-cita kerohanian sosial yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia” yang berkaitan erat dengan manusia dan hak asasi manusia. Hak asasi sendiri bersumber dari pancasila dan bermuara pula pada pancasila. Dari situlah berbagai kecurangan hukum terjadi di Indonesia dan salah satunya adalah pelanggaran hukum terhadap hak asasi manusia dimana disini hak asasi manusia hanya dianggap sebatas pada berapa besar kecilnya derajat seseorang dalam masyarakat, sebab lain adalah kurang atau minimnya pengetahuan pancasila sebagai sumber hukum yang mereka miliki.
ii
KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah ini “KECURANGAN HUKUM DALAM PANCASILA” dapat selasai dibuat tanpa hambatan suatu apapun. Saya juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan makalah ini. Penyusunan makalah ini dibuat untuk memenuhi Tugas Ahir mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai syarat telah ditempuhnya pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila STMIK AMIKOM Yogyakarta 2011. Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh untuk dikatakan sempurna. Oleh karena itu saya akan berterimakasih jika ada masukan / kritik / saran yang membangun dari pembaca agar saya dapat memperbaiki lagi makalah yang akan dibuat mendatang. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan bagi pembaca.
Yogyakarta, 24 Oktober 2011-10-24
Penyusun
iii
DAFTAR ISI Halaman judul ....................................................................................................i Abstrack..............................................................................................................ii Kata Pengantar..................................................................................................iii Daftar Isi.............................................................................................................iv Bab I : PANCASILA SEBAGAI DASAR KEADILAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA A. Latar Belakang..............................................................................................1 B. Rumusan Masalah........................................................................................2 Bab II : KECURANGAN HUKUM DALAM PANCASILA A. Pendekatan Yuridis......................................................................................3 B. Pembahasan Masalah.................................................................................6 Penutup Kesimpulan.......................................................................................................8 Referensi / Daftar Pustaka...............................................................................9
Iv
BAB I PANCASILA SEBAGAI DASAR KEADILAN HUKUM BAGI RAKYAT INDONESIA
A. LATAR BELAKANG Berbicara mengenai hukum, negara Indonesia merupakan negara hukum. Dimana segala sesuatu yang ada di Indonesia tidaklah jauh dari yang namanya hukum. Pancasila sebagai salah satu suber hukum dimana setiap sila yang ada di dalamnya merupakan komponen- komponen sistem pandangan hidup, dan falsafah negara dan tiap-tiap sila tersebut juga bererabn secara yuridis mengatur ketata negaraan yang saling berhubungan di negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara adalah sumberhukum yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Penduduk Indonesia yang merupakan pelaku dan kelompok yang diatur oleh hukum harus memliki sikap patuh, aktif dalam melaksanakan aturan-aturan hukum dan dan berhati-hati pula tindakan apa saja yang merekan lakukan terutama yang mengarah ke hukum. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan juga bermuaradan pancasila karena hak asasi memang terdapat dalam pancasila, dijelaskan pula tiap sila dari pancasila bila ditinjau sacara nyata terdapat hakasasi manusia didalamnya, itu artinya dalam setiap hak asasi manusia, penduduk Indonesia memliki ak yang sama tingkatanya dalam masyarakat / pendudukIndonesia tanpa terkecuali sehingga setiap hak tersebut memang harus diikuti sebuah peraturan hukumyang sama pula, tanpa memandang segala hal dan perbedaan tingkatan dalam masyarakat. Penerapan hukum di Indonesia dewasa ini mulai mengalami ketidakadilan, pelaksanaan yang kadangdisalah gunakan atas dasar derajat atau tingkat dalam masyarakat inilah yang seharusnya menjadi suatu masalah yang perlu diselesaikan. Jika disangkut pautkan dengan hak asasi manusia yang setiap manusia memiliki hak yang sama, maka keadilan dalam melaksanakan hukum juga harus dilakukan sama adil, kecuali hukum dalam tingkatan seberapa besar pelanggaran hukum tiap individu ataupun kelompok.
1
B. RUMUSAN MASALAH
a. Pancasila sebagai sumber hukum mempunyai peraturan hukum yang juga berfungsi mengatur persamaan hukum dalam tiap hak asasi manusia. Apakah rakyat indonesia benar-benar melaksanakan tertib hukum yang tercantum daam pancasila ? b. Apakah setiap hak asasi manusia juga menimbulkan suatu bentuk hukum ? c. Banyak sedikitnya atau minimnya pengetahuan hukum sangat mtmpengaruhi dalam setiap pelaksanaan hukum yang juga dapat menimbulkan ketidak adilan hukum. Apakah pernyataan itu sangat berpengaruh ? d. Apakah penyebab kecurangan hukum merupakan suatu tindakan setiap individu yang beranggapan bahwa hak asasi manusia terbatas dari derajat / pangkat dalam masyarakat setiap individu / kelompok.
2
BAB II KECURANGAN HUKUM DALAM PANCASILA
A. PENDEKATAN SECARA YURIDIS Dari aspek ketatanegaraan dan kemasyarakatan, kelima sila dari pancasila mempunyai makna yang sangat penting, disamping sebagai dasar negara dan norma pokok atau kaidah fundamental atau hukum dasar kita yang merupakan sumbar dari segala sumber, sehingga pancasila juga memiliki kedudukan sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa. Segala sesuatu yang dikerjakan / dilakukan masyarakat Indonesia merupakan tindakan yang mempunyai kesempatan terjadinya hukum yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara. Dikarenakan seperti yang disebutkan di atas bahwa apa saja yang kita lakukan mempunyai kesempatan terjadinya hukum. Dalam pancasila memuat dasar-dasar negara yang dibentuk yaitu dasar cita-cita kerohanian atau dasar filsafatnegara yaitu sila ke lima yang berbunyi. “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dipandang secara yuridis / hukum sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dikaitkan dengan keadilan dalam melaksanakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat / rakyat Indonesia, yang bila didasari dari hak asasi manusia yang menerangkan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum harus memiliki ciri-ciri yang salah satunya adalah Pengakuan dan perlndungan atas hak-hak asasi manusia. Dan manusia juga memiliki hak yang sama antara satu dengan yang lain, tanpa memandang tingkatan derajat dalam masyarakat. Hak asasi manusia bersumber dan juga bermuara dari pancasila. Bersumber, karena hak-hak asasi manusia memang terdapat dalam pancasila. Sebagai topik utama yaitu sila ke lima.sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai konsekuansi bahwa setiap warga negara harus di perlakukan adil tanpa ada perkecualian baik dimata pemerintah ataupun pula dimata hukum. Disinilah masalah baru mulai muncul, dengan memperhatikan banyak sebab ketidak adilan dalam pelaksanaan keadilan hak asasi manusia terutama dalam bidang hukum banyak sekali bermunculan di Indonesia dewasa ini.
3
Salah satu sebab terjadinya hal diatas adalah ketidak pedulian masyarakat bahwa pancasila juga merupakan sumber hukum disampig Undang-undang, yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara tetapi juga sebagai sumber hukum yang mengatur setiap warga Indonesia berdasarkan sila-sila yang terkandung didalamnya. Sebagai contoh kecurangan hukum : Pelaksanaan suatu hukum / pemberian sanksi hukum kepada dua orang warga Indonesia yaitu sebut saja X dan Y. X adalah pejabat dan Y adalah rakyat biasa, ketika X melakukan suatu kejahatan hukum misal korupsi uang Negara dan Y juga melakukan kejahatan hukum pula seperti mencuri ayam, maka sanksi hukum X bisa saja lebih ringan dari sanksi hukum Y yang jelas-jelas kejahatan hukum X lebih besar di bandingkan kejahatan Y. Padahal jika kita simak pada pembahasan sebelumnya, setiap negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian ( kecuali seberapa besar kejahatan hukum yang diperbuat ) baik di mata pemerintah ataupun dimata hukum namun hal itu kini sudah jarang diperlakukan secara tertib, dan salah satu ketidak adilan hukum dan kecurangan hukumadalah UANG.Contoh yang akan dijelaskan secara detail : Seorang koruptor yang jelas-jelas merugikan negara dengan mengambil uang negara dengan jumlah yang begitu banyak hanya menerima sanksi hukum yang sedikit yaitu waktu yang singkat dari hukuman yang seharusnya,sebenarnya dia menerima hukuman setimpal dengan kesalahannya mekanggar hukum namun karena uang, peotongan hukum bisa jadi berlaku dan diperlakukanpihak-pihak yang berwajib yang juga menerima suap berupa uang pula. Seharusnya mereka adalah oknum pelaksana dan pemberi hukum. Berbeda lagi dengan seprang pencuri, karena tingkat derajat yang tidak sebaik para koruptor, tidak mungkin dia melakukan suap terhadap pihak yang berwenang memberikan hukum sehingga sanksi yang dia terima adalah sanksi nyata dalam arti lamanya sanksi hukum yang berlaku secara penuh, benar-benar tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran / kejahatan hukum yangkoruptor lakukan. Itu artinya, kebanyakan pelaksanaan hukum di Indonesia tidak hanya berdasar pada UUD dan pancasila semata, namun juga berdasar dari uang, dan uang uga sangat berimbas kepada tinggi rendahnya derajat dan peran individu atau bahkan kelompok dalam masyarakat. Jika pelaksanaan hukum yang demikian merupakan perbuatan melanggar sila ke lima sebagai suatu sistem hukum, bukan tidak mungkin kita sebagai warga negara Indonesia telah melanggar dua hukum sekaligus, yaitu pertama kita telah melangar hukum
4
secara umum yang berlaku dalam masyarakat / warga negara Indonesia dan yang kedua adalh melanggar sila ke lima,yang telah disebutkan sila ke lima adalah salah satu sistem hukum dalam pancasila yang mana sila kelima juga sangat erat kaitanya dengan peraturan hukum negara Indonesia.
5
B. PEMBAHASAN
a. Pancasila sebagai sumber hukum mempunyai peraturan hukum yang juga berfungsi mengatur persamaan hukum dalam tiap hak asasi manusia. Apakah rakyat indonesia benar-benar melaksanakan tertib hukum yang tercantum daam pancasila ? Jawab : TIDAK Minim atau kurangnya pengetahuan terhadap pancasila sebagai sumber hukum sebagai sumber hukum sebagai salah satu penyebab mengapa pelaksanaan hukum di Indonesia tidak berjalan semestinya. Kecurangan hukum banyak terjadi di Indonesia, mulai dari pemberian sanksi hukum yang tidak sesuai kepada para pelaku pelanggar / kejahatan hukum dan bahkan kecurangan yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang melaksanakan hukum yaitu kecurangan dalam memberikan sansi hukum dikarenakan beberapa hal salah satunya adalah suap dan kkn. b. Apakah setiap hak asasi manusia juga menimbulkan suatu bentuk hukum ? Jawab : YA Dikarenakan Keadilan sosial ( sila ke lima ) berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan umum suatu masyarakat Indonesia, sila ke lima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara harus di perlakukan adil tanpa terkeculai dimata hukum maupun dimata pemerintah. Adil disini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan hukum bahkan ke arah kejahatan atau pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan besar / kecilnya kesalahan hukum yang dia perbuat.
6
c. Banyak sedikitnya atau minimnya pengetahuan hukum sangat mtmpengaruhi dalam setiap pelaksanaan hukum yang juga dapat menimbulkan ketidak adilan hukum. Apakah pernyataan itu sangat berpengararuh ? Jawab : YA Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur ( adil dalam bidang hukum ) berdasar kepada pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang pada hakekatya merupakan pembangunan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan pendidikan, seharusnya pancasila sebagai sumber hukum perlu diterapkan pada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali agar pengetahuan masyarakat akan pancasila dan sumber-sumber hukum lainya dapat dibangundengan tepat dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan dalam melaksanaka hukum, serta adil dan bijaksana dalam melaksanakan hukum dan terhindarnya warga Indonesia dari kecurangan hukum. d. Apakah penyebab kecurangan hukum merupakan suatu tindakan setiap individu yang beranggapan bahwa hak asasi manusia terbatas dari derajat / pangkat dalam masyarakat setiap individu / kelompok. Jawab : YA Masalah kecurangan hukum yang sering kali di picu oleh uang sering kali terjadi di Indonesia, bukan hal yang jarang jika para pelaku pelanggar hukum menggunakan uang untuk memperingan sanksi hukum dan biasanya mereka yang melakukan hal tersebut kebanyakan adalah orang yang mempunyai tinggkat lebih tinggi dalam jabatan dengan masyarakat lain, itu artnya bisa jadi jika mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal biasa karena pangkat mereka yang lebih tinggi, dan hal yang demikian itu benar-benar menyalahi hak asasi manusia dimana keadilan yang sesungguhnya adalah adil seadil-adilnya dalam memutuskan suatu sanksi tanpa terpengaruh hal-hal lain.
7
PENUTUP KESIMPULAN
Dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa, pada dasarnya pengetahuan pancasila sangat lah penting bagi masyarakat, karena pancasila adalah salah satu sumber hukum di Indonesia dan disitulah pengetahuan tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial antar masyarakat dapat kita pelajari secara mendalam untuk menghidari segala bentuk kecurangan hukum baik berupa kecurangan hukum dengan melanggar aturan-aturan dalam masyarakat atau bentuk-bentuk kecurangan hukum yang lain. Dengan demikian kita sebagai warga negara Indonesia dapat mempererat keadilah hukum yang berlaku, menghormati segala perbedaan di mastarakat dan yang terpenting adalah kita bisa melaksanakan hukum dengan bijaksana, dan lebih berhati-hati dala melaksanakan hukum.
8
REFERENSI DAFTAR PUSTAKA
Thabib Dahlan, SH, Msi.1994.Pancasila Yuridis Ketatanegaraan,UPP AMP YKPN:Yogyakarta
9
