KECAMATAN PIANI Jalan Sirang Pitu No. 34 Miawa KP

KECAMATAN PIANI Jalan Sirang Pitu No. 34 Miawa KP. 71191 email :[email protected] [email protected]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Piani Tahun 2015. Penyusunan LKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Piani disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

sebagai

media

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Piani. LKIP Kecamatan Piani Tahun 2015 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Kecamatan Piani yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yakni : ” TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA” Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKIP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

i


Kami menyadari bahwa LKIP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LKIP ini disampaikan terima kasih. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Piani Tahun 2015 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Piani,

Mei 2016

Camat Piani,

H. JAYADI NOOR, S.AP NIP. 19590101 198703 1 041

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i Daftar Isi ........................................................................................................................... iii Ringkasan Eksekutif .......................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................................1 B. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi ..............................................2 C. Isu Strategis ...................................................................................................8 D. Landasan Hukum ...........................................................................................9 E. Sistematika Penyajian....................................................................................9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................11 B. Rencana Strategi ..........................................................................................12 1. Visi dan Misi .........................................................................................12 2. Tujuan dan Sasaran Strategi ..................................................................14 C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)................................................................17 D. Perjanjian Kinerja ........................................................................................18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 A. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ..........................................................19 B. Pencapaian Sasaran Strategis ......................................................................21 C. Akuntabilitas Keuangan ..............................................................................28 BAB IV PENUTUP .........................................................................................................29 A. Kesimpulan ..................................................................................................29 B. Saran ............................................................................................................30

LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan Pengukuran Kinerja IKU Kecamatan Piani Yang Baru LRA Kecamatan Piani

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan wilayah kerja camat yang termasuk perangkat daerah kabupaten. Untuk itu Kecamatan Piani dalam melakukan evaluasi dan sekaligus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015. LKIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Kecamatan Piani adalah 100 %. Dalam Laporan Kinerja Kecamatan Piani ini dikemukakan aspek-aspek perencanaan stratejik yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan sasaran dan indikatornya, kebijakan dan program. Dengan demikian laporan ini disamping bermanfaat sebagai pertanggungjawaban juga sebagai evaluasi Kecamatan Piani dalam tahun 2015, dan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang dan sekaligus memenuhi tuntutan masyarakat.

iv

KECAMATAN PIANI Jalan Sirang Pitu No. 34 Miawa KP. 71191 email :[email protected] [email protected] LKIP Piani 2015

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

merupakan

media

untuk

menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Piani melaksanakan rencana stratejik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat Kecamatan Piani. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilatas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Piani selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi Aspirasi Masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Piani, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aspek Stratejik merupakan langkah untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sehinga memerlukan integrasi yang harmonis antara keahlian sumber

1


daya manusia dengan sumber daya lainnya. Visi, Misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskannya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

B.

Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Piani adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin maka dijelaskan : 1.

Kecamatan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

2.

Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan

administrasi

seluruh

perangkat/aparatur kecamatan. Sekretariat terbagi : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

rumah

tangga,

perlengkapan,

keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. b.

Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan

2


c.

Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

3.

Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

5.

Seksi Perekonomian Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Perekonomian.

6.

Seksi Pembangunan Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pembangunan.

7.

Seksi Kesejahteraan Rakyat Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Rakyat.

1.

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Tapin adalah :

3


1.

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, dengan uraian tugas : a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku;

c.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang perekonomian di kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

d.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang Pembangunan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

e.

merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

f.

melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan masyarakat;

4


g.

melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

pelayanan

perizinan

yang

dilimpahkan

kepada

kecamatan; h.

melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

kegiatan

pelayanan

umum

yang

belum

dapat

dilaksanakan oleh desa atau kelurahan; i.

mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahan;

j.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

2.

F u n g s i: a.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;

b.

pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;

c.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

d.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;

e.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;

f.

pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan

g.

pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5


3.

Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, maka di diisi kekosongan jabatan dengan mem PLT kan pegawai yang ada, guna terlaksananya pemerintahan di Kecamatan Piani, secara rinci struktur organisasi Kecamatan Piani sebagai berikut :

6


CAMAT

SEKCAM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG UMPEG

1. PL.KB 2. MANTAN 3. MANTIS 4. PRANATA KOMPUTER

SEKSI PEMERINTAHAN

STAF

Plt. SEKSI TRANTIB

STAF

Plt. KASUBAG PROG.& PELP

STAF

SEKSI PEREKONOMIAN

STAF 7

STAF

SEKSI PEMBANGUNAN

STAF

Plt. KASUBAG KEUANGAN

STAF

Plt. SEKSI KESRA

STAF


C.

Isu Strategis Perencanaan

pembangunan

hendaknya

selalu

memperhatikan

isu-isu

dan

permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governanace and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain : a.

Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.

b.

Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan

c.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dibidang pelayanan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sabagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup stretegi Kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Piani sebagai berikut : 1.

Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, aman, efisien dan transparan.

2.

Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3.

Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4.

Menyusun

kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat. 5.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

8


D.

Landasan Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2017. 7. Surat Keputusan Camat Piani nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Kecamatan Piani Tahun 2013-2017

E.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Piani selama Tahun 2015 Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Piani Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

9


Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika Bab II – Perencanaan Kinerja Meliputi perencanaan strategis sebelum dan setelah review Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 Meliputi capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan Bab IV – Penutup

10


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan indikator kinerja utama pada tingkat kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output), dan hasil (out comes). Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sebelum kegiatan dilaksanakan. Target Kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran, target kinerja ini akan dibandingkan dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui celah kinerja. Celah kinerja kemudian dianalisis untuk mengetahui ketidak berhasilan. Jika ditemukan, maka ditetapkan upaya-upaya strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Kecamatan Piani juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Piani serta RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Perubahan Renstra Kecamatan Piani tahun 2013-2017 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Piani yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2013-2017 sesuai Perubahan Renstra Kecamatan Piani, sebagai berikut

11


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategi

Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase

Layaanan

Masyarakat

Dengan Indeks Minimal 75 2. Meningkatnya penyelesaian

Persentase pengaduan masyarakat yang

pengaduan

Diselesikan

3. Meningkatnya pengelolaan

Persentase Desa yang melaksanakan

administrasi pemerintahan Desa

administrasi

pemerintahan

Desa

Sesuai ketentuan

B.

Rencana Strategi

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan di suatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana RENSTRA Kecamatan Piani memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017. Visi dan misi RENSTRA Kecamatan Piani sebagai berikut :

1.

Visi dan Misi Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan

dalam periode tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kemudian dalam merumuskan visi dan misi Kecamatan Piani harus searah dan sinkron dengan visi dan misi Bupati Tapin sehingga dalam proses pelaksanaannya

12


semua visi dan misi SKPD merupakan pendukung dan mengarah pada visi dan misi Bupati Tapin. Visi Bupati Tapin adalah : “TERWUJUDNYA TAPIN MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG AGAMIS” Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten 5 tahun kedepan adalah : 1.

Meningkatkan

pembinaan

keagamaan

dengan

mengutamakan

partisapasi

masyarakat di bidang sosial budaya keagamaan. 2.

Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3.

Pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.

4.

Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan meningkatkan investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan perluasan lapangan kerja.

5.

Pengembangan perekonomian yang bertumpu pada perluasan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, maka visi Kecamatan Piani dirumuskan sebagai berikut ; “TERCIPTANYA PELAYANAN PRIMA MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA” Pernyataan visi tersebut terkandung pengertian sebagai berikut : 1.

Pelayanan Prima, berarti pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan biaya relatif terjangkau (ringan);

13


2.

Masyarakat maju dan sejahtera, berarti suatu keadaan dimana secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama.

Sedangkan untuk mencapai visi Kecamatan Piani tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2013 – 2017 adalah : 1.

Misi Pertama : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima

2.

Misi Kedua

: Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Piani Yang Efektif, Efisien, transparan dan Akuntabel

2.

Tujuan dan Sasaran Strategi Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan review terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil review tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Piani Tahun 2015. Hasil review pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada sebagian sasaran, menambah indikator, dan ada juga indikator kinerja dihilangkan. Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review Renstra Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin adalah : a.

Rekomendasi Bappeda Kabupaten Tapin -

Indikator kinerja utama dibuat yang menunjukkan jati diri kenapa instansi kita ada.

-

Diarahkan membuat Indikator yang benar-benar urusan kecamatan.

-

Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat indikator kinerja utama sebanyak 3 buah yaitu : 1. Persentase Penduduk wajib KTP yang terekam secara elektronik

14


2. Persentase Desa yang melaksanakan adminitrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan 3. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan a.

Rekomendasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian Pemerintah Kabupaten Tapin menyarankan kepada semua SKPD untuk berkonsultasi dan mereview kembali secara mandiri ke Setda Provinsi Kalimantan Selatan agar Indikator kinerja utama ini lebih tajam dan lebih baik lagi untuk meningkatkan akuntabilitas. -

Penambahan indikator kinerja utama karena dirasa perlu.

-

Indikator kinerja utama ada yang dihilangkan

-

Indikator disarankan lebih smart dan aoutcome.

-

Atas saran dan rekomendasi selanjutnya di buat indikator kinerja utama sebanyak 4 buah yaitu : 1. Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan 2. Persentase

penyelesaian

pengaduan

masyarakat

yang

telah

ditindaklanjuti 3. Persentase aparatur yang terampil dalam penyelengaraan pemerintahan desa 4. Persentase desa yang melaksanakan pemerintahan desa sesuai ketentuan. a.

Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Tapin juga melakukan review terhadap indikator kinerja, mulai dari Pemerintah Daerah itu sendiri sampai tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. -

Penambahan indikator kinerja utama yaitu Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal 75

-

Perbaikan indikator yang kedua yaitu persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan.

15


-

Indikator yang ketiga dihilangkan karena merupakan urusan internal

-

Indikator persentase desa yang melaksanakan pemerintahan desa sesuai ketentuan perlu diperjelas kreteria sesuai ketentuan itu seperti apa.

Berdasarkan hasil review tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Sebelum dan Sesudah Review dengan Kemenpan RB Kecamatan Piani

NO

KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS

1.

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

2.

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN

3.

MENINGKATNYA SDM APARATUR DESA

4.

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW

INIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG TELAH DITINDAK LANJUTI PERSENTASE APARATUR YANG TERAMPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN

* Satu sasaran dan satu indikator kinerja dihilangkan

16

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75 PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN

PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN


2.1

Tujuan Berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 3. Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2.2

Sasaran Strategi Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Piani menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Piani

C.

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan

2.

Meningkatnya penyelesaian pengaduan

3.

Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan desa

4.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas, Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Piani Kabupaten Tapin merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui

17


merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah. Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Piani melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis, Indikator Kinerja dan target tahun 2015. Data tersaji pada lampiran.

D.

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah

dengan

pemberi

amanah,

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Kecamatan Piani telah membuat perjanjian kinerja tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini telah mengacu pada Renstra Kecamatan Piani dan RJMD Kabupaten Tapin tahun 2013-2017. Oleh karena itu indikator–indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kecamatan yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Piani tahun 2013-2017. Perjanjian Kinerja tingkat Kecamatan Piani Tahun 2015 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2015 tersaji pada lampiran : Namun Perjanjian Kinerja yang tersaji pada lampiran tidak bisa dijadikan tolak ukur dalam penyusunan laporan pencapaian kinerja yang dibuat karena Pemerintah Kabupaten Tapin dalam hal ini Kecamatan Piani melakukan Perubahan Renstra dengan memakai IKU yang baru.

18


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kecamatan Piani selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Kecamatan Piani yang sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

(SAKIP).

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Piani. A.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pada awal Tahun Anggaran 2015, tepatnya pada saat penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Kecamatan Piani telah menetapkan kelompok indikator kinerja. Walaupun untuk beberapa kegiatan, secara kuantitatif indikator kinerja hasil, manfaat dan dampak masih belum dapat diukur seluruhnya. Namun secara kualitatif dapat diukur.

19


Hasil pengukuran dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam 4 kategori, yaitu :

Tabel 3.1 Kategori capaian kinerja Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 90 %

Sangat Baik

II

80 % hingga 90 %

Baik

III

60 % hingga 80 %

Cukup

IV

Kurang dari 60 %

Kurang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator kinerja utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian IKU Kecamatan Piani tahun 2015 adalah sebagai berikut :

20


Tabel 3.2 Pencapaian IKU PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN : TAPIN UNIT KERJA : KECAMATAN PIANI TAHUN : 2015 Indikator Kinerja Sasaran Capaian No Satuan Target Realisasi Utama Strategis % 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Indeks Kepuasan Nilai Kualitas Masyarakat Dalam Pelayanan Pelayanan Persentase Layanan % Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 2 Meningkatnya Persentase % 100 100 100 % Penyelesaian Pengaduan Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan 3 Meningkatnya Persentase Desa % 100 100 100 % Pengelolaan Yang Melaksanakan Administrasi Administrasi Pemerintahan Pemerintahan Desa Desa Sesuai Ketentuan RATA-RATA 100 % CAPAIAN IKU Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Piani tahun 2015 sebesar 100 % B.

Pencapaian Sasaran Strategis Implementasi rencana strategis Kecamatan Piani selama Tahun Anggaran 2015

mencakup pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merealisasi sasaran strategis, melalui pengukuran kinerja kegiatan pada indikator keluaran (output). Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan yang ada pada Kecamatan Piani mempunyai 3 sasaran. Namun hanya 2 Sasaran yang dilaksanakan, Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2015 adalah 100 %. Dalam kategorisasi capaian kinerja ini termasuk Sangat Baik.

21


1. Analisis Pencapaian Kinerja Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Piani pada LKIP tahun 2015 yang dilaksanakan berdasarkan Capaian Indikator Sasaran dengan metode analisis membandingkan antara Capaian Rencana (Realisasi) dengan Rencana Capaian (Target) tahun 2015. Analisis Pencapaian Indikator sasaran pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a.

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tabel 3.3 Analisa Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan

NO

Indikator Kinerja

Satuan

1

Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2015

%

Target

Realisasi

Nilai

-

-

-

%

-

-

-

Dalam Pelayanan

2

Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75

-

Faktor Keberhasilan  Nihil

-

Hambatan / Permasalahan  Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan pada tahun 2015 belum terlaksana karena Indikator Kinerja ini baru.  Begitu juga dengan inikiator Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 pada tahun 2015 belum terlaksana karena Indikator Kinerja ini baru

22


-

Upaya Pemecahan  Survey kepada masyarakat dalam pelayanan pada tahun berikutnya akan dilaksanakan.

b.

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tabel 3.4 Analisa Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

NO 1

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Pengaduan

%

Tahun 2015 Target

Realisasi

100

100

% 100%

Masyarakat Yang Diselesaikan

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Selesaikan adalah 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti. Untuk melihat capaian kinerja nyata indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang telah ditindak lanjuti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

23


Tabel 3.5 Data Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Telah Ditindak Lanjuti Tahun 2015 No 1

Jenis Keluhan/Pengaduan Tanah Longsor

Laporan

Tindak

Capaian

Lanjut

1

1

100%

Bagian Yang Menangani Pihak Kecamatan

2

Kebakaran Lahan

1

1

100%

Pihak Kecamatan

3

Masalah Debu

1

1

100%

Pihak Kecamatan

JUMLAH

3

3

Berdasarkan data diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Keluhan / Pengaduan Tentang Tanah Longsor Tanah longsor sering terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Piani, diantaranya Desa Pipitak Jaya, Desa Buniin Jaya, Desa Harakit, dan Desa Balawaian. ◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang tanah longsor Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Aparat Desa untuk terjun langsung ke lokasi bencana tanah longsor serta melakukan tindakan pembersihan secara gotong royong dengan semua lapisan masyarakat.

2.

Keluhan / Pengaduan Tentang Kebakaran Lahan Di wilayah Kecamatan Piani khususnya Desa Baramban dan Miawa sering tejadi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu akibat tumpahan batu bara kalori rendah dan lokasi bekas tempat pembuangan akhir. ◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang kebakaran lahan Camat dan Aparat Kecamatan beserta anggota Muspika melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) untuk

24


melakukan pengawasan di jalur angkutan batu bara yang dekat dengan kebun masyarakat. Sedangkan tindak lanjut pemadamannya, Muspika di bantu Aparat Desa dan masyarakat serta dibackup oleh Dandim 1010 Rantau melakukan pemadaman terhadap lokasi kebakaran hutan lahan yang sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung 3.

Keluhan / Pengaduan Tentang Masalah Debu Debu yang diakibatkan oleh transportasi angkutan batu bara perusahaan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) yang banyak melewati wilayah pemukiman penduduk. ◙ Tindak lanjut dari keluhan tentang masalah debu Melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan PT. AGM (Antang Gunung Meratus) untuk melakukan penyiraman secara berkala dan rutin pada jalur yang berdekatan dengan wilayah pemukiman masyarakat.

c.

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Tabel 3.6 Analisa Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

NO 1

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Desa Yang

%

Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

25

Tahun 2015 Target

Realisasi

100

100

% 100%


Pada Kecamatan Piani terdiri dari 8 desa. Pada tahun 2015 dari hasil monitoring, dan evaluasi dokumen pelaporan di masing-masing desa ada terarsip dengan baik, pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan dapat dicapai. Diharapkan tahun kedepan, selanjutnya dapat dipertahankan di masa mendatang. (peningkatan pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan, study banding dll). Tabel 3.7 Data Desa Yang Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan

Desa

BTA

Pipitak Jy

Harakit

Batung

Balawaian

1

Adanyan RPJMDesa.

Dokumen √

√

√

√

√

√

√

√

2

Adanya Dokumen √ RKPDesa (Tiap Tahun)

√

√

√

√

√

√

√

3

Adanya Dokumen Perdes APBDesa

√

√

√

√

√

√

√

√

4

Adanya Laporan Realisasi √ I dan II

√

√

√

√

√

√

√

5

Adanya Dokumen LKPJ Desa

√

√

√

√

√

√

√

√

6

Adanya Dokumen LPPD Desa

√

√

√

√

√

√

√

√

Miawa

Buniin Jy

Kreteria

Baramban

No

Capaian kinerja nyata indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dengan jumlah desa di wilayah kecamatan Piani ada 8 desa, dari 8 desa yang ada dapat memenuhi atau melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, realisasi 100% dan target sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Laporan desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan, dari hasil evaluasi kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi pembangunan, dapat dilihat pada tabel di atas.

26


Adapun untuk perbandingan realisasi pencapaian sasaran dengan tahun sebelumnya (2015 dengan 2014) dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN SASARAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2015 DENGAN 2014) UNIT SKPD : KECAMATAN PIANI TAHUN : 2015

(4) Nilai

Capaian Sasaran 2015 (5) -

Capaian Sasaran 2014 (6) -

%

-

-

%

100%

-

%

100%

-

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

(1) 1

(2)

(3)

2

3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75 Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Persentase Desa Yang Melaksanakan Administrasi Desa Sesuai Ketentuan

Ket (7)

Dilihat dari tabel tersebut diatas, maka untuk pencapaian sasaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami perubahan karena pada tahun 2015 Kecamatan Piani baru memperbaiki Indikator Kinerja Utama dari tahun 2014.

28


C.

Akuntabilitas Keuangan Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Piani yang

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Piani dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja Langsung sebesar Rp.1.462.252.716,- yang bersumber dari dana APBD. Data Anggaran dan Realisasi APBD Kecamatan Piani untuk tahun anggaran 2015 adalah tersaji sebagai berikut : Tabel 3.9 Data anggaran dan relaisasi 2015 No

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

1

2

3

4

5

I.

II.

PENDAPATAN

3.000.000,00

0,00

0

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.000.000,00

0,00

0

1) Pendapatan Retribusi Daerah

3.000.000,00

0,,00

0

BELANJA

1.462.525.716,00

1.285.473.340,00

87,89

1.BELANJA OPERASI

1.427.525.716,00

1.250.672.340,00

87,61

(1) Belanja Pegawai

1.117.554.716,00

968.356.663,00

86,65

(2) Belanj a Barang

309.971.000,00

282.315.677,00

91,08

2. BELANJA MODAL

35.000.000,00

34.800.000,00

99,43

35.000.000,00

34.800.000,00

99,43

SURPLUS / (DEFISIT)

(1.459.525.716,00)

(1.285.472.340,00)

87,89

SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)

(1.459.525.716,00)

(1.285.472.340,00)

87,89

(1) III .

Belanja Peralatan & Mesin

29


BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Piani Tahun Anggaran 2015. Kegiatan yang dilaporkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Piani berdasarkan Visi dan Misi organisasi yang mana dalam kegiatan dilapangan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Intansi Terkait sesuai dengan bidangnya. Dalam tahun 2015 Kecamatan Piani menetapkan sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan rencana kinerja tahunan. menunjukkan hasil pencapaian kegiatan sangat baik, dengan capaian kinerja rata-rata 100 %. Walaupun masih terdapat program yang belum aplikatif. Hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mancapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain : 1. Personil Kecamatan masih belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. 2.

Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih ( Goog Governance ) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya. Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi

kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2015 sudah dirasa mengarah kepada tingkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif, diantaranya adalah : 1.

Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu

31


mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. 2.

Adanya kebijakan dibidang Peraturan Perundang-Undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.

3.

Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Piani dalam pelaksanaan program

dan kegiatan tahun 2015 serta dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2015 antara lain : 1.

Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan kegiatan;

2.

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD maupun external SKPD;

3.

Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasam adengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas

B.

Saran Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkahyang

harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kecamatan Piani sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain : 1. Optimalisai penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Piani; 2.

Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;

3.

Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;

4.

Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku; 31


5.

Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

6.

Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Piani

ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Piani kepada pihakpihak terkait baik sebagai stakeholders maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisiapasi aktif untuk membangun Kecamatan Piani.

Piani,

Mei 2016

Camat Piani


31

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN PIANI SETELAH PERBAIKAN (BARU) NO

KINERJA UTAMA / TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

1.

2.

3

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN

MENINGKATNYA PENYELESAIAN PENGADUAN

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL 75 PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN

PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SESUAI KETENTUAN

PENJELASAN ( ALASAN MEMILIH INDIKATOR DAN CARA MENGHITUNG INDIKATOR )

Penanggung jawab Sekcam

Sumber Data Hasil Survey

SURVEY TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN Jumlah layanan masyarakat dengan indeks minimal 75 x 100% Jumlah layanan masyarakat yang ada diKecamatan Sekcam Jumlah Pengaduan Yang Terselesaikan x 100 % Jumlah Pengaduan

Laporan Pengaduan

Jumlah Desa yang Melaksanakan Administrasi Sesuai Ketentuan x 100 % Jumlah Desa

Kasi Pemerintahan & Desa yang memiliki administrasi sesuai ketentuan adalah desa yang memiliki dokumenKasi dokumen sesuai permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa dan 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, serta Perbup nomor 14 tahun 2015 Pembangunan tentang tatacara pengadaan barang dan jasa

Laporan

RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR KECAMATAN PIANI TAHUN 2015

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan

2

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

3

Meningkatnya Administarsi Desa

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

-

Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75

-

Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan

Pengelolaan Persentase Desa yang Pemerintahan Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Camat Piani


100%

100%

RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR KECAMATAN PIANI TAHUN 2015

NO 1

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Pelayanan

2

Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan

3

Meningkatnya Administarsi Desa

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan

-

Persentase Layananan Masyarakat Dengan Indeks Minimal 75

-

Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan

Pengelolaan Persentase Desa yang Pemerintahan Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Camat Piani


100%

100%

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN s.d 31 Desember 2015 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1 . 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Unit Organisasi

:

1 . 20 . 08

Kecamatan Piani

:

1 . 20 . 08 . 01

Kecamatan Piani

Sub Unit Organisasi NO. URUT 1 1.1

URAIAN

ANGGARAN

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.2

LEBIH / (KURANG)

3.000.000,00

0,00

(3.000.000,00)

3.000.000,00

0,00

(3.000.000,00)

3.000.000,00

0,00

(3.000.000,00)

1.462.525.716,00

1.285.472.340,00

(177.053.376,00)

BELANJA OPERASI

1.427.525.716,00

1.250.672.340,00

(176.853.376,00)

2.1.1

Belanja Pegawai

1.117.554.716,00

968.356.663,00

(149.198.053,00)

2.1.2

Belanja Barang

309.971.000,00

282.315.677,00

(27.655.323,00)

35.000.000,00

34.800.000,00

(200.000,00)

35.000.000,00

34.800.000,00

(200.000,00)

2 2.1

2.2

Pendapatan Retribusi Daerah

REALISASI

BELANJA

BELANJA MODAL

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin SURPLUS / (DEFISIT)

(1.459.525.716,00)

(1.285.472.340,00)

174.053.376,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

(1.459.525.716,00)

(1.285.472.340,00)

174.053.376,00

RANTAU, 31 Desember 2015 Kepala SKPD


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman 1 dari 1

KECAMATAN PIANI Jalan Sirang Pitu No. 34 Miawa KP

Recommend Documents