-1-
BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 5
TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban masalah ketenagakerjaan dalam Daerah Kabupaten Jeneponto, serta upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu ditetapkan suatu Peraturan mengenai Retribusi Ketenagakerjaan. b. bahwa memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
-22. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai Tenaga kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2912); 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3201); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1972 tentang tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
-39. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan cara pengelolaan keuangannya. 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 1989 Nomor 05); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. 13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 608/MEN/1989 tentang pemberian Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja 9 jam sehari dan 54 jam seminggu. 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 02 / MEN / 1987 tentang Pendayagunaan fasilitas dan biaya latihan kerja pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan Kursus Latihan Kerja (KLK);
-415. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14/ MEN/1989 tentang Tatacara memperkerjakan wanita dimalam hari. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN
Menetapkan
: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG KETENAGAKERJAAN.
RETRIBUSI
-5BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto . b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto. e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja Daerah selanjutnya di sebut BPMTKD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Jeneponto. f. Ketenagakerjaan adalah hal ikwal mengenai keadaan tenaga kerja yang merupakan faktor penting bagi terselenggaranya Pembangunan. g. Angkatan Kerja (AK . 1 ) selanjutnya di sebut Kartu Kuning adalah kartu yang memuat identitas pencari kerja yang berpungsi untuk mengetahui data – data mengenai tenaga kerja .
-6h. Wajib lapor ketenagakerjaan adalah kewajiban melapor keadaan ketenagakerjaan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja sebagai bahan informasi dan penentuan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. i. Izin kerja Lembur adalah untuk melaksanakan aturan waktu kerja dan waktu istirahat serta penentuan upah lembur. j. Izin kerja tenaga kerja malam wanita adalah untuk melaksanakan aturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi tenagakerja malam wanita. k. Lembaga Latihan swasta selanjutnya di sebut LLS yang merupakan mitra Pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia. l. Penyewaan Fasilitas Latihan adalah pemanfataan fasilitas latihan di luar program pelatihan yang di tetapkan. m. Buku Akte Pengawasan adalah Buku yang memuat data Perusahaan dan Tenaga Kerja. n. Pelatihan swadana adalah pelatihan yang dibiayai oleh peserta pelatihan. o. Produksi adalah sesuatu kegiatan yang dilaksanakan untuk membuat barang jadi.
-7BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi ketenagakerjaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan ketengakerjaan yang di berikan oleh Pemerintah. Pasal 3 Obyek Retribusi meliputi : a. Kartu Kuning (AK. 1 ) b. Wajib lapor ketenagakerjaan c. Izin kerja lembur d. Izin kerja tenaga kerja malam wanita e. Izin lembaga latihan swasta (LLS) f. Buku akte pengawasan. g. Pelatihan Swadana h. Sewa fasilitas/ alat Latihan. i. Untuk produksi. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dan yang menggunakan sarana ketenagakerjaan BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi pelayanan ketenagakerjaan di golongkan sebagai Retribusi jasa umum
-8BAB IV TARIF RETRIBUSI Pasal 6 1. Tarif Retribusi berdasarkan pelayanan di berikan. 2. Besarnya tarif Retribusi sebagai berikut : NO a.
JENIS PELAYANAN
yang
TARIF Rp.
Kartu Kuning ( AK. 1)
Rp.
3.000,-
dan pengesahan Wajib Lapor b.
ketenagakerjaan -
Perusahaan kecil
-
Rp. 25.000,- / Tahun
-
Perusahaan menengah
-
Rp. 50.000,- / Tahun
-
Perusahaan besar
-
Rp. 100.000,- / Tahun
c.
Izin kerja lembur
d.
Izin kerja tenaga kerja malam wanita
e.
f.
Rp. 25.000,- / Tahun
Rp. 25.000,- / Tahun
Izin Lembaga Latihan Swasta (LLS)
Rp. 30.000,- / Tahun
Buku Akte Pengawasan
Rp. 50. 000,-
-9BAB V SARANA PELATIHAN Pasal 7 1. Sarana fasilitas latihan dapat di persewakan kepada pihak Ketiga, disamping itu dapat dilaksanakan pelatihan Swadana dan Produksi. 2. Besarnya Retribusi dari sewa sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut : a. Pelatihan swadana ditetapkan 10 % ( Sepuluh persent ) b. Sewa fasilitas / alat di tetapkan 50 % ( Lima Puluh Persent) c. Untuk produksi ditetapkan 10 % ( Sepuluh Persent) 3. Uraian Besarnya sewa, penggunaan sewa dan kegiatannya akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 1. Penerimaan Retribusi sebagaimana di maksud pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah ini di setor ke kas Daerah secara bruto. 2. Kepada petugas pemungut / kolektor di berikan Upah pungut / insentif sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
- 10 BAB VI MASA BERLAKUNYA RETRIBUSI Pasal 9 1. Masa Retribusi di tetapkan sebagai berikut : a. Kartu Kuning (AK.1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan melapor kembali setiap 6 (enam) bulan. b. Wajib lapor ketenagakerjaan berlaku 1 (satu) tahun. c. Izin kerja lembur berlaku 1 (satu) tahun. d. Izin kerja tenaga kerja malam wanita di tetapkan menurut kebutuhan . e. Izin lembaga latihan swasta (LLS) berlaku 1 (satu) tahun dan melapor 1 ( satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya. 2. Masa berlakunya Retribusi dapat di perpanjang BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 10 1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyak Rp. 5.000.000,- ( lima Juta Rupiah ). 2. Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- 11 BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 11 Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal (10) Peraturan Daerah ini dapat pula di lakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya di tetapkan sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Pasal 12 1. Penyidik karena tugas dan kewajibannya mempunyai wewenang untuk : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seeorang tersangka memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
dan
d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang e. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi g. Mendatangkan tenaga ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- 12 h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara tentang : a. Pemeriksaan tersangka. b. Pemasukan rumah. c. Penyitaan benda d. Pemeriksaan surat. f. Pemeriksaan saksi g. Pemeriksaan di tempat kejadian 3. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Polisi Negara Republik Indonesia. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku .
- 13 Pasal 14 Hal – Hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di : Jeneponto Pada Tanggal : 24 Juni 2002 BUPATI JENEPONTO
BAHARUDDIN BASO TIKA Diundangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 29 Juni 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. SYAHRIR WAHAB Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 007 694 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR : 59
