1
BUPATI JENEPONTO Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DAENG PASEWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang perlu perubahan dan penyempurnaan sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat ;
b. bahwa untuk maksud huruf a perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
2 Daerah Lanto Daeng Pasewang dengan suatu Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822 ); 2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495 ) ; 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
3 Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ) ; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165) ; 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden 9. Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit. 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1 ); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah ;
4
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah . Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DAENG PASEWANG . BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5 c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Jeneponto ; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ; e. Wakil Kepala Jeneponto ;
Daerah
adalah
Wakil
Bupati
f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kebutuhan Daerah ; g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Jeneponto ;
Kabupaten
h. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut RSUD ; i. Kepala Kantor RSUD adalah Direktur Kabupaten Jeneponto ;
RSUD
j. Kepala Tata Usaha Kantor RSUD adalah Kepala Tata Usaha pada Kantor RSUD ; k. Kepala Seksi Kantor RSUD adalah Seksi pada Kantor RSUD Kabupaten Jeneponto ;
6 l. Kelompok Jabatan Fungsional Kantor RSUD adalah kelompok jabatan fungsional pada Kantor RSUD Kabupaten Jeneponto ; m. Komite Medik adalah staf medik fungsional yang terdiri dari kelompok Dokter yang bekerja pada instalasi – instalasi yang berada dalam lingkungan RSUD ; n. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan, pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis , kegiatan pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2 (1). Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk organisasi dan tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah ; (2). Rumah Sakit Umum Daerah di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya di sebut RSUD.
Pasal 3
7 RSUD adalah lembaga teknis Daerah Kabupaten Jeneponto yang berbentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah yang di pimpin oleh seorang Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok Pasal 4 RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya meningkatkan serta mencegah dan melaksanakan upaya rujukan. Fungsi Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini RSUD mempunyai fungsi : a. Penyelenggaran pelayanan medik ; b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik ; c. Penyelenggaraan pelayanan dan usaha keperawatan ; d. Penyelenggaraan Pelayanan rujukan ; e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan ;
8 f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ; g. Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ; h. Penyelenggaraan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6 (1). Susunan Organisasi Kantor RSUD terdiri dari : a. Direktur ; b. Tata Usaha ; c. Seksi Pelayanan dan Keperawatan ; d. Seksi penunjang dan rekan medis ; e. Seksi perancanaan dan pengembangan ; f. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari : - Komite Medik - Instalasi - Staf Medik Fungsional (2). Struktur Organisasi RSUD sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V URAIAN TUGAS
9 Bagian Pertama Direktur Rumah Sakit Pasal 7 Direktur Rumah memimpin dan membimbing serta yang membantu RSUD.
Sakit RSUD mempunyai tugas memberikan petunjuk, membina, mengawasi pekerjaan unsur – unsur dan menunjang dalam lingkungan
Tata Usaha Pasal 8 Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, Kepegawaian dan Keuangan. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 7 Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana Program, Pelaporan, Ketatalaksanaan, dan Menyelenggarakan Kehumasan, Dokumetasi, Peralatan, Perlengkapan, Perpustakaan ; b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ; c. Pengolaan Administrasi Keuangan ; d. Penyiapan data, analisas data dan penyajian data ; e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur.
Bagian Kedua Seksi Pelayanan dan Keperawatan
10 Pasal 10 Seksi Pelayanan dan Keparawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, kebutuhan pelayanan dan penunjang medis, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, penerimaan dan pemulangan pasien, merencanakan pengembangan dan pengendalian mutu pelayanan dan penunjang pelayanan. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 9, seksi pelayanan dan Keperawatan mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan pelayanan medis dan peralatan keperawatan; b. Pemantauan dan Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan kegiatan pelayanan keperawatan serta pemamfaatan keperawatan ; c. Pengawasan dan pengendalian pemulangan pasien ;
penerimaan dan
d. Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan produk – produk rumah sakit baik medis maupun non medis ; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur. Bagian Ketiga Seksi Penunjang dan Rekam Medis
11 Pasal 12 Seksi Penunjang dan Rekam Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengkoordinasikan kegiatan penunjang pelayanan, kebutuhan penunjang pelayanan, pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang pelayanan medis serta melaksanakan kegiatan rekan medis. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Seksi Penunjang dan Rekam Medis mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan penunjang pelayanan dan rekam medis ; b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis serta kegiatannya ; c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga penunjang pelayanan medis dan rekam medis; d. Pelaksanaan kegiatan rekam medis yang meliputi penghimpunan pengelolaan, penganalisaan dan penyajian data dan rekam medis ; e. Penyusunan data dan pelaporan ; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur .
Bagian Keempat Seksi Perencanaan dan Pengembangan
12 Pasal 14 Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun rencana Strategi Rumah Sakit, melakukan audit program, sistem produk rumah sakit, mutu pelayanan serta penelitian dan pengembangan produk – produk rumah sakit baik medis maupun non medis. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 12, Seksi Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan strategi rumah sakit ; b. Pelaksanaan kegiatan audit atas pelayanan dan keperawatan ; c. Pelaksanaan kegiatan audit
atas pelayanan dan
aktivitas program ; d. Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan produk – produk rumah sakit baik medis maupun non medis ; e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Direktur.
Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional
13 Komite Medik Pasal 16 (1). Komite medik mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi, anggota staf medik fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan latihan serta penilitian dan pengembangan ; (2). Dalam melaksanakan tugasnya komite medik dapat di bantu oleh panitia – panitia yang anggotanya terdiri dari medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara Exoffisio. Bagian Keenam Instalasi – Instalasi Pasal 17 (1). Instalasi di pimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional ; (2). Jenis Instalasi di sesuaikan dengan RSUD dan kebutuhan masyarakat ;
kemampuan
Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, instalasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat inap berdasarkan fasilitas perawatan yang tersedia ; b. Pelaksanaan kegiatan gawat darurat medik dan bedah central sesuai fasilitas rumah sakit ;
14 c. Pelaksanaan
pelayanan
perawatan
intensif
dan
radiologi ; d. Pelaksanaan pelayanan farmasi dan gizi ; e. Pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik ; f. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medik ; g. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana. Pasal 19
(1). Intalasi rawat jalan mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, perawatan, pencegahan dan peningkatan serta penelitian untuk penderita rawat jalan ; (2). Instalasi rawat inap mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan perawatan, pencegahan dan peningkatan serta penelitian rawat inap ; (3). Instalasi rawat darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medik termasuk diagnose pengobatan, peralatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan ; (4). Instalasi kamar bedah mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan ; (5). Instalasi radiologi mempunyai tugas melakanakan pelayanan radiologi termasuk diagnose,
15 pengobatan, perawatan, penyidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan.
Pasal 20
(1). Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan : a. Peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat – obatan gas medik dan bahan kimia ; b. Penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat – alat kesehatan ; c. Penyucihamaan alat kedokteran dan kesehatan dalam jabatan fungsional. (2). Instalasi gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi yang di lakukan oleh tenaga pegawai dengan jabatan fungsional ; (3). Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium, klinik untuk keperluan diagnose dan kegiatan transfusi darah ; (4). Instalasi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan tindakan preventif dan kuratif terhadap penderita – penderita rehabilitasi medik ; (5). Instalasi pemeliharaan Rumah sakit Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ;
16 a. Memelihara bangunan, instalasi air minum, Listrik dan Gas Medik ; b. Memelihara Elektronik Medik . Bagian Ketujuh Staf Medis Fungsional Pasal 21
(1). Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja dalam jabatan fungsional ; (2).
Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnose pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
(3). Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional di kelompokkan sesuai keahliannya ; (4). Kelompok di pimpin oleh seorang ketua yang di pilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
Bagian Kedelapan Para Medis Fungsional dan Tenaga Non Medis
17 Pasal 22 (1). Para Medis Fungsional adalah para medis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional ; (2). Dalam melaksanakan tugasnya para medis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi. Pasal 23 (1). Tenaga non medik adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien ; (2). Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medik yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi. BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 24 (1). Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ; (2). Kepala Tata Usaha, Kepala seksi dapat di angkat dan di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati dan atas usul Direktur ; (3). Kelompok jabatan fungsional di lingkungan RSUD di angkat dan diberhentikan oleh
18 pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA
Pasal 25 (1). Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi, Ketua Komite Medik, Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya di lingkungan RSUD sesuai dengan tugas pokok masing – masing dan perangkat Daerah lainnya ; (2). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ; (3). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD menpunyai hubungan koordinasi, Kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan Sosial Daerah. Pasal 26 Atas dasar pertimbangan daya guna, masing – masing pejabat dalam lingkungan RSUD dapat memdelegasikan kewenangan – kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. BAB VIII
19 ESELORING
Pasal 27
(1). Direktur RSUD adalah Eselon III. a (2). Kepala Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah eselon IV. a
BAB IX PENGELOLAAN
Pasal 28 (1). Pengelolaan RSUD merupakan tanggungjawab Direktur ; (2). RSUD di berikan kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial ; (3). RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ; (4). Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban RSUD di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
20 Pasal 29 RSUD mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan personil, keuangan perlengkapan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
BAB X PEMBIAYAAN Pasal 30 Untuk pengelolaan RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto mengalokasikan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur kelembagaan RSUD dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.
21 Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di : Jeneponto Pada tanggal : 9 Oktober 2002 BUPATI JENEPONTO
ttd
BAHARUDDIN BASO TIKA Diundangkan di : Jeneponto Pada tanggal : 24 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
Drs. H. SYAHRIR WAHAB Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 580 007 694 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2002 NOMOR 77
22
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DAENG PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : TAHUN : 2002.
DIREKTUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PELAYANAN DAN KEPERAWATAN
TATA USAHA
SEKSI PENUNJANG DAN REKAM MEDIS
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
BUPATI JENEPONTO ttd BAHARUDDIN BASO TIKA
