232
Hukum dan PembangUllllll
KEBUTUHAN AKAN PERANGKAT HUKUM PERJANJIAN 01 BIOANG ALIH TEKNOlOGI Ari Purwadi
I
Proses aJih teknologi sebagai perangkat kebijaksanaan pembangunan sulit berjaJan dengan baik. Pihak pemilil teknologi lebih suka menjadikan penerima teknologi sebagai konsumen belaka. Adokalanya pemilil teknologi bersedia membuka rahasia teknologinya, tetapi dengan toril royalty yang tinggi. Dengan demikian, pemerintoh tidak dopat mengetahui secara pasti, apakah benar telah terjadi pengaJihan teknologi. Kenyataan ini menunjukkan, kebutuhan pengusaaan teknologi akan suliJ terpenuhi bila tidak ada pengaturan yang memadai berkenaan dengan proses aJih teknologi.
Pendahuluan Menarik sekaJi uraian Francois Raillon daJam bukunya yarig berjudul ·Indonesia Tahun 2000·. Buku itu mengulas usaha yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi tantangan industri dan tekno\ogi. DaJam buku tersebut, Raillon l mengatakan: •... bahwa di Ind(JlUlSia kuadaran akan kebUluJum teknowgi bukanlah hal yang baru. Yang baru hanyalah keinginan memacu pemakaiannya sejawn dengan mqjunya industrialisasi. Pemakaian teknowgi da/am setiap prtJduksi meljjadi semakin besar: penguasaan atas pr(Jsesnya, adanya kemampuan umule mell)lesuaiknn sena mengembangknn teknvwgi menjadi kewajiban mendosar.•
• FnllCoisRaillo.,llIdouda Tabu. 20f10 (TQn/QRfa. Ttbu>loglda.lllduslrl), teljcmahan N.sirTaman, (CV H~i MasaJU"Il: 1990), h. 54.
luni 1993
Hukum Perjanjian di bida/lg Alih Teknologi
233
Sejalan dengan itu, dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, mengenai Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dinyatakan : 'Pembangunan elwnomi mempunyai arti pengolahan kekuatan elwnomi potensial menjadi kekuaJan elwnomi riil melalui pena/lamall modal. penggunaan teknologi serta melalui penambahall kemampuan berorganisasi dan manajemen. Maka , selama Indonesia belurn memiliki sendirifaktor-faktor tersebut. dapal. dimallfaatlmn potensi-potensi modal asing. teknologi dan keahlian dari luar negeri sepanjang tidak me/lgakibalkan ketergantungan yang terus menerus serta tiOxk merugikan kepenti/lgan nO$io/lal.•
Oengan demikian, sebenarnya kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah modal , teknologi, kemampuan berorganisasi dan manajemen. Bagaimana sebenarnya peranan teknologi dalam pembanOxnan ekonomi? Peranan industri semakin terasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di alam pembangunan sekarang ini. Peranan teknologi semakin menentukan dalam perkembangan industri, karena nilai tambah setiap produk diharapkan meningkat melalui pemakaian teknologi yang semakin canggih. Penguasaan teknologi merupakan syarat mutlak untuk memacu industrialisasi. Karenanya, pertanyaan pokok yang diajukan adalah bagaimana caranya? Dengan keterbatasan yang dimiliki Indonesia, maka pemanfaatan potensi teknologi yang dimiliki negara-negara industri maju melalui alih teknologi perlu dilakukan untuk memacu industrialisasi. Upaya alih teknologi menuntut adanya perangkat hukum yang pasti sehingga berbagai kepentingan pembangunan dapat dijamin dan dilindungi sebaik-baiknya. Sementara itu, politik hukum yang terkandung dalam GBHN mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang menuju arah modernisasi, menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan di segal a bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Pembinaan dan pembangunan hukum diarahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai serta menciptakan kondisi yang lebih mantap. Oengan demikian, setiap anggota masyarakat dapat menikrnati suasana dan iklim ketertiban serta kepastian hukum yang berintikan keadilan, yang lebih memberikan dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran. Sejalan dengan itu, tulisan ini akan mencoba mengupas sampai sejauh mana perlu diadakan perangkat hukum perjanjian yang berkaitan dengan alih teknologi. Nomor 3 Tahun XXIII
234
Hullum dan l'e1nbangunan Teknologi dan Alih Telmologi
Pada jaman Yunani, teknologi diartikan sebaglli "seni memproduksi alat-alat produksi dan menggumlkannya. K-emudian "berkembang menjadi penggunaan ilmu pehgetahuan sesuai dengan kebatUhan-manuSia. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai keterampilan saja. -2 Teknologi juga dapat diartikan sebagai "the laww-how of making things" . Juga dapat diartikan sebagai The laww-how of doing things, dailun arti 1cemam'pUan untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil nilai yang tinggi. Baik nilai kegunaan maupun nilal jua!."' bari uraian di atas dapat dikatakan, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah praktis baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, yaltu berupa tnetode atau teknik pemeeahan masalah. Jadi, pada hakekatnya tekhoiogi meliputi ruang lingkup perangkat keras maupun petangkat iU!lak. Sedangkan aUh feknolog\ adalah penerapan teknologi yang berasal dan negara maju (negara Indusrri) ulltule di/aksanakan di Indonesia dalam usaha memacu Indusrrtalisasi. Apabila dikaitkan dengan hakekat teknologi sebagaimana desebutkan di atas,. maka persoalan alih teknologi tidak terbatas pada penguasaan· secara teknis (technical know-how) atas teknologi yang dialihkan itu saja. Tapi juga diikuti penguasaan manajerial (managerial know-how), bahkan harus didulrung oleh nilai-nilai tertentu. Teknologi mewakili suatu sistem nilai tertentu, karena ia merupakan produk sosial budaya dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, teknologi yang masuk melalui alih teknologi membawa juga nilai-nilai baru, . sehingga terjadi suatu proses transformasi nilal-nilai baru. Persoalan alih teknologi berkaitan dengan pemilihan teknologi. Teknologi yang bagaimanakah yang kita perlukan untuk: kemajuan p~mbangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengejar ketinggalan il:ita. Lalu, berdasarkan kriteria yang bagaimanakah teknologi yang Idtll periukan serta bagaimanakah cara memperolehnya dan mengembangkannya. pemilihan teknologi bukan merupakan faktor produksi yang penting. Mungkin dapllt bahwa hal itu tidak kalah penting dengan bahan baku, modal dan tenaga kerja. "Teknologi dihasi/kan oleh manusia, tetapi kemudian ternyata bahwa telawlogi sebaliknya membelltuk sifat-sifat manusia yang menyebabkan 1 H. Daud Silalahi. -Rencana Undang-undang Alila Telawlogi: Perblpulinlan Penpdtir. Pr/s""" No.4 Th. XVI, April 1987, h. 40.
, Maraetio Donoseputro. ·Pendidikan. Iptek: dan Pcmbangunao-. SuNbaya Posl, 3 Aauatul 1991, h. IV .
Juni 199J
Hukum Peljanjian di bidallg Alih Teknologi
235
manusia menjadi sangat produktif. ". Apabila teknologi dapat disetujui sebagai faktor produksi, maka pengembangan teknologi dapat dijadikan perangkat kebijaksanaan pembangunan. Perangkat kebijaksanaan ini mengatur tujuan yang hendak dicapai melalui pengembangan teknologi dan karakter hubungan teknologi sebagai faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Apabila pengembangan teknologi dianggap sebagai perangkat kebijaksanaan pembangunan, maka sulit dibayangkan kalau pengembangan teknologi ini diserahkan secara teru-menerus kepada pihak luar negeri. Ini sarna saja dengan menggantungkan keberhasilan pembangunan kepada pihak luar negeri. Oleh karena itu, menu rut T. Mulya Lubis, 'Untuk memperoleh
teknologi yang betul-betul kita butuhkan dalam rangkil penumbuhan ekonomi kita, kita mutlak memerlukan rencana pengembangan teknologi (technology planning) .•, Masalahnya sekarang, apa saja elemen dari rencana pengembangan teknologi tersebut? Ada 3 (tiga) hal setidak -tidaknya yang ingin dicapai, 'Pertama, importasi teknologi asing yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pengembangan teknologi domestik melalui riset dan pengembangan (R &D), serta penyediaan tenaga ahli (skill formation). Ketiga, mengubah kesenjangan antara negara maju dengan negara sedang berkembang .... ". Penanaman modal asing di Indonesia amat berperan dalam memperbesar industrialisasi perekonomian Indonesia. Teknologi asing masuk ke negara kita dapat melalui fasilitas penanaman modal asing, di samping melalui berbagai perjanjian bisnis. Ada semacam keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi kita haruslah ditujukan pada penguasaan segala macam teknologi. Penguasaan te\cnologi merupakan jalan untuk bergabung ke dalam jajaran negara industri haru (NIB) di Asia, seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Kalau memang benar, apa yang disebut negara industri itu identik dengan penguasaan teknologi, maka bagi negara sedang berkembang, seperti negara kita, jelas ada kebutuhan untuk menguasai teknologi. Dilema yang dihadapi, tentu saja, adalah teknologi itu hukanlah sesuatu yang murah. Artinya, mereka yang ingin menguasai harus membayar mahal kepada
"Ibid.
'T, Mulya Lubis. -Alih Telcnologi: Antara Harapan dan Kenyoloan -, Pr4tnQ. No.4 Th. XVI, Apri11987,h. II. 6
Ibid.
Nomor 3 Tahun XXIII
236
Hlikum dan Pembang'IJnan
pemilik teknologi (negara iRdustri maju -am perusahaan multinasional). Penentuan harga jual teknologi hampir absolut berOOa di tangan pemilik teknologi, dan pembeli dihOOa~an pada dua pTIihan. Membeli atau tidak membeli. Oilema laiMya, mungkin telCnolilgi yang kita masullan justtu mengakibatkan kete~antungan teknolOgi. Pertumbuh311 elconomi menjadi tidale sehat, !carena leita semata-mata dijadilcan sasaran pemasaran teknologi asing. Negara-negata industri maju maupun perus3haan multihasional akan menjadlkan kekayaan Indonesia ·sebagai sasaran pemasaran teknologinya. Karena ltu, kebutuhan akan rencana pengembangan teknblogi, seperti di!catakan T. Mulya Lubis di muka, perlu dikembangkan. Kesungguhan pemerintah ohtuk menanggani penguasaan teknologi, dapat dilihat dari dibentuknya BOOan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Di bidang industrialisasi, BPPT mengkaji alih teknologi yang dilaksanakan melalui Rencana Produksi Progresif.7 Rencana Produksi Progresif memiliki empat tahap. Tahap P(lf'fonuI, teknologi yang ada digunalean untuk memproduksi barang. dan jasa dengan kedUll, lisensi, dengan maksud mendapatkan nilai tambah. Tahap mengintegrasikan teknologi yang ada dalam produk-produkdan model-model mengawinkan baru dengan menggunakan teknologi sejenis atau teknologi-teknologi yang ada. Tahap ketiga, temologi yang ada diperdalam dan bahkan dicoba menciptakan suatu teknologi baru. Tahap keempat, riset dasar sistematis.· Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mencantumlcan dalam pasa1 2 ; "Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi me/ipuli pula a/aJ-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk meqjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-pellfmuan mi/ik oranglbadan asing yang dipergunakan da/am perusahaan di Indonesia dan keuntunga,n yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi diperguna}qm /cembali di Indonesia .•
Dari ketentuan di alas dapat kita katakan, pengalihan temologi adalah dalam bentuk investasi langsung dan dapat pula melalui lisensi technical know-how atau knowledge yang sudah dipatenkan maupun yang belum
7
FrancoiJ RailJon, Op. cil .• h. 63
• Ibid .• h. 55-56
Juni 1993
Hukum Perjanjian di bidang Alih Teknologi
237
dipatenkan. Dalam kaitannya dengan perolehan teknologi melalui investasi, ada beberapa kelemahan yang menonjol pada investor Indonesia dalam rangka a1ih teknologi sebagai berikut:
1. Tabap identifikasi teknologi Calon investor sangat sedikit yang memperoleh sumber informasi. Mereka hanya mendengar adanya satu paket mengenai mesin dan peralatan yang tersedia. baik yang sudah berproduksi di negara lain maupun yang disusun oleh agen penjual atau konsultan, tetapi jarang ada investor secara serius menekuni teknologi yang akan dipilihnya rnelalui studi perbandingan sendiri. Apabila rnereka mernpunyai partner asing, biasanya pemilihan teknologi diserahkan sepenuhnya kepada partnernya.
2. Tabap negoisasi Meskipun calon investor sudah mulai menggunakan konsultan atau penasihat untuk negoisasi, namun dalarn perjanjian teknologi, yang disetujui begitu saja pihak Indonesia. Misalnya, tentang penggunaan bahan baku yang barus berasal dari induk perusahaan, pelarangan ekspor ke negara yang sudah rnempunyai pabrik yang sarna, keharusan penelitian hasil produksi di laboratoriurn di luar negri, penggunaan tenaga ahli untuk memasang, menguji, dan menjalankan mesin dengan pembayaran sangat tinggi, keharusan adanya pengawasan secara periodik. Demikian juga, dalarn cara-cara pembayaran dan jarninan atas beroperasinya rnesin dan peralatan untuk memenuhi kapasitas tertentu yang tercantum dalarn kontrak kadang-kadang kurang melindungi pihak Indonesia. Sering terjadi perbaikan yang harus dilakukan setelah jangka waktu tertentu, yang tanpa disadari oleh pihak Indonesia hanya memakan waktu singkat, harus dibayar Indonesia. Keharusan melaksanakan pelatihan sering pula merugikan pihak Indonesia. Juga rnengenai ketepatan waktu kehadiran tenaga ahl.li , apabila terjadi keterlarnbatan , akan merupakan beban tambahan pihak Indonesia, karena adanya kesukaran untuk mendapatkan ijin imigrasi, ijin kerja dan sebagainya.
Nomor 3 Tahun XXIII
238
Hukwn tkln Pembant;unan 3. Tabap Implemeotasi
Alih teknologi terjadi pada tahap ini. Besar keeilnya aIih teknologi dapat dHakukan terutama tergantung pada isi perjanjian a1ih tekndlogi. meskipun diterima allanya informasi teknologi secata terperinci, belum tentu berlangsung alih teknologi secilra baik. Kurang tersedianya tenaga-tenaga yang berpendidikan dan berpengalaman merupakan kelemahan pihak lIi.dortesla. Akibatnya, bagian dari teknologi yang dialihkan merupakan bagian yang keeH dari keseluruhan teknologi. Palla usaha patungan tidak jarang bagian-bagian teknologi ltu Itlemang fldak diberikan oleh pemberi lisensi seeara keseluruhan karena slfatnya sangat rahasia. Pada usaha inveStasi yang bukan patungan, pihak Indonesia dimungkinkan untuk menguasai teknologi secara lCeselutuhaii. Namun persoalannya, apakah pihak Indonesia mampu menyediakan tenaga aMi serta segala fasilitas dan perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperfukan untuk memahami, mempraktekan serta melakukan modlfikasi dan pengembangan teknologi tersebut! Sepintas telah terjadi a1ih teknologi dari pemilik tekfioldgi ke negara berkembang yang membutuhkan teknologi itu, manakala" negara iodustri maju maupun perusahaan multi nasional sebagai penyedia atau pem:ilik teknologi telah memasukan teknologinya ke negara berkembang. Namun apakah a1ih teknologi itu hanya diartikan sebagai perpindahan teknologi dari suatu negara kenegara lain? Sesungguhnya perpindahan teknologi dar! suatu negara ke negara lain seperti itu tidak lebih dari suatu mobilitas teknologi semata. Dan mobilitas teknologi bukanlah a1ih t\lknologi sebagaimana dimaksud dalam uraian tentang hakekat a1ih teknologi di mub. Pada dasarnya, yang dikehendaki pada suatu a1ih teknologi adalah terjadi a1ih teknologi bilamana pihak penerima teknologi menguasai r;iliasia teknologi itu. Hal semacam ini tidak dikehendaki oleh pemilik teknologi. Seperti dikemukakan di muka, pemilik teknologi lebih suj(a lJ1enjadibn pihak penerima teknologi sebagai konsumen selJ1ata. Andaikata pemilik teknologi hendak membuka rahasia teknologinya, ia akan menetapk3l1 royalties yang sangat tinggi. Dan inipun belum tentu untuk teknologi yang barn ataupun untuk teknologi "nomor satu".
II M. Anwar Ibrahim. -SeIdJas Perlcembangan AUh Tdllolog; di Indonesia-. Prlsmtl, No. 4 Th. XVI, Apari11987. h. 24-26
Jun; 1993
Hukum Perjanjiall di bidallg Alih Teknologi
239
Kebebasan Berkontrak dan Alih Teknologi Indonesia hingga saat ini belum memiliki undang-undang tersendiri mengenai alih teknologi. Karenanya, dalam perjanjian-perjanjian (kontrak) alih teknologi harus tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku. Ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata (BW) Indonesia, titel satu sampai titel empat, berlaku juga untuk perjanjian-perjanjian alih teknologi. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 1319 BW Indonesia yang bunyinya: 'Semua pe1janjian, baik yang mempullyai llama khusus maupun yang tidak terkenal dengall suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umuln ...
If
KUH Per (BW) Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tereantum dalam pasal 1338 ayat (I). Dengan asas ini, setiap subyek hukum dapat mengadakan perjanjian apa saja asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan sahnya perjanjian yang tereantum pada pasal 1320 BW Indonesia. Asas kebebasan berkontrak ini melarang eampur tangan negara terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Beranjak dari hal tersebut, maka negara i.e. pemerintahpun tidak boleh eampur tangan dalam perjanjian alih teknologi. Ini tentu saja berakibat pemerintah tidak dapat mengontrol isi perjanjian mengenai a1ih teknologi. Pemerintah tidak akan mengetahui, apakah benar-benar telah terjadi a1ih teknologi, atau hanya sekedar mobilitas telrnologi? Apakah yang diperjanjikan untuk dialihkan, apakah teknologi yang diperoleh itu benar-benar rei evan bagi pembangunan nasional? Pemerintah tidak mungkin mengontrol setiap perjanjian mengenai a1ih teknologi itu. Oleh karena itu, ada baiknya kalau pemerintah membuat undang-undang yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian alih teknologi untilk mendaftarkan perjanjiannya kepada instansi yang berkompeten terhadap masalah- masalah a1ih teknologi, sementara belum ada ketentuan khusus yang mengatur alih teknologi. Di samping itu, diberikan suatu Ilak pada pemerintah untuk dapat membatalkan perjanjianllerjanjian yang dianggapnya tidak menyebabkan alih teknologi sebagaimana diharapkan reneana pengembangan teknologi. · Dengan menggunakan asas hukum lex specialis derogat lex generalis, dimungkinkan penyimpangan asas kebebasan berkontrak tersebut dalam hal perjanjian-perjanjian a1ih te~nologi. Ada baiknya di sini dikemukakan bahwa Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor. 3 Taliun XXIII
240
Hukum dan Pembangunan
melalui Resoillsi Sidang Umum telah mengesahkan Icetenman mengenai pembatasan-pembatasan perjanjian -alih teknolqgi. Ketentuan ini dibentuk oleh organisasi UNCTAD (Kelompok 77, K{lrjasama Intemasional Selatan - Selatan) pada tanggaI 22 April 1988,yang dinamakan Set Ph'nciples 8M Rules for The Control of Restricted Business Practices (tlisingkat, RBP Code). Persyaratan-persyaratan pembatasan perjanjian a1ih tekno\6gi ditetapkan dengan ketentuan-Ic:elentuan sebagai berikut:
A. Keharusan merouat tenlang: I. 2. 3.
4. S.
Penjelasan terillci mengenai bentuk dan cara-cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri; Rincian harga setiap komponen teknologi; Penjelasan terinci tentang ketentuan-ketentuan pembayarlijl transaksi, khususnya pemilihan mata uang asing dan turun·naiknya kurs uang untuli: peinbayaran di.luar negeri; Jangka waktu berlakunya transaksi, dan Penjelasan mengenai paten yang digunakari, kalau ada mengenai jangka waktu berlakunya.
B. Keharusan memberikan jaminan-jaminan dalam perjanjiao: I.
2.
3.
Teknologi mempunyai kemampuan mencapai tingkat produksi dan standar kualitas produksi sebagaimana dirinci dalam perjanjian; Penerima teknologi berhak mendapatkan semua perbaikan dan pembaruan yang dilakukan selama jangka waktu perjanjian masih berlaku, juga semua baran~ modal, b.ahan setengan jadi, bahan baku, suku cadang, dan jasa-jasa yang ada hubungannya dengan teknologi yang diperlukan oleh penerima dengan harga yang tidak boleb melebihi hargil pasar internasional yang berlaku; Untuk kelancaran alih teknologi secara efelaif, penyedia/pemilik teknologi harus melaksanakan antara lain: mempergunakan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal, jasa konsultan dan tenaga ahli know-how lokal, serta R&D lokal, mengikutsertakan tenaga lokal sejak studi kelayakan, lalihan dan pendidikan lokal untuk mempersiapkan alih tugas
Jun; 1993
Hukwn Perjanjian di bidang Alih Tekllologi
4.
5.
241
operasional sebagai bagian dari transaksi; Penyedia/pemilik teknologi harus sebanyak mungkin menggunakan bahan baku, suku eadang, dan pendukung lainnya yang sudah ada di daIam negeri penerima teknologi; Jaminan-jaminan lain yang pada umumnya diberikan kepada penerima teknologi sebagai pengimpor teknologi yang sejenis;
C.
Interpretasi perjanjian didasarkan pad a hukum negara penerima teknologij
D.
Larangan untuk mencantumkan ketentuan-ketentuan membataSi kemampuan penerima teknologi antara lain:
1. 2.
3. 4.
yang
Untuk mengadakan teknologi pelengkap dari sumber lain; Dengan mengharuskan penerima teknologi untuk memperoleh barang modal, barang setengah jadi, bahan baku, suku eadang dan jasa- jasa lainnya yang diperlukan semata-mata dari sumber yang ditetapkan oleh penyedia/pemilik teknologi; Hak tunggaI menjual, menetapkan harga di tangan penyedia/pemilik teknologi; Jangka waktu transaksi melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah.'o
WaIaupun REP Code ini tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dijadikan refer~nsi dalam menyusun raneangan hukum perjanjian aIih teimologi. Bentuk perjanjian di bidang alih teknologi yang paling sederhana adaIah penasihatan teknile. HaI ini terjadi akibat ekspor produk-produk tertentu oleh konsumen tidak diketahui eara penggunaannya. Oleh karena itu, pihak perusahaan pengekspor harus memberikan penjelasan mengenai bagaimana memper&unakan l'roduk-produk tersebut, yang tidak dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut, melainkan dilakukan oleh agen yang ada di negara penerima. Agen tersebut harus juga mampu untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan atas produk tersebut, sekaligus menyediakan suku
10
M. Daud Silalahi. Op. cit. . h. 45
Nomor 3 Tabun X'XIIl
242
Hukiun dan Pembangunan
cadangnya. Dalarn situasi semacam in!, dapat1ah dikatakan terjadi alill teknologi dari perusahaan pengekspor kepada agen tersebut, karena perusahaan tersebut mengajarkan kepada agennya bagaimana menggunakan dan memperbaiki produk yang diekspor itu. Kadang-kadang, suatu negara rnelarang iinpor barartg jam untuk produk"'Produk tertentu sehingga dilakukan usaha perakitan. Kualitas produk rakitan ini tentu hams sarna dellgan produk yang dibuat perusahaait pengekspor di negara asalnya. Dengan demikian, ia akan melakubn pengljwasan terhadap kualitas produk lokal. Untuk itu, pemsahaan pengekspor akan memberikan bantuan teknis kepada pillak perak!t. mengingat tidak samanya kemarnpiIan ahli lokal dengan ahli negara asal teknologi tersebut. ll Perjanjian Iisensi adalah salah satu bentuk alih teknologilalllltya yang lazim dilakukan. Melalui perjanjiarl lisensi ini dimungkinkan un1Uk mengalihkan paten dan technical know-how. Mengenai paten, Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Paten,12 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 (selanjutnya ditulis UU Palen). Menumt UU Paten. pada dasarnya perjanjian Iisensi ini hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi paten. dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu (penjelasan pasal 76 ayat (1) ). Dafam kaitannya dengan perjanjian ini, maka untulc membuat perjanjian lisensi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.
Perjanjian harns dibuat dalarn bentuk akta notaris (pasal 73 ayat (1) humf d);
II Mahmud Mz., ·Usaha-Usaha karan PengalUrtUI Alih Tekrwlogi Da/4In Jlengasasi Perilalcu PerusaIuuuJ Transnaslonal Di Negaro-negar S<parog Se*mPang", Yur/dlta, 1'/0. 5
Tabuo 1988, h. 283-284.
11 Di dalam iJmu hukum. paten merupakan IIJah aaw bag-ian bI.k milik perindulllrifP. ~.d.1 daumya. intellectual property rights (hat: milik. inteIektusl) dibagi mcnjadi bak. cipla (copyriaht) dan hat milit pcrindustrian. Halt mililt pcrindusuian ini dib.gi lagi ata. paten, JPfrclt dan deaain prodult induatri . Halt Cipta adaJab hat khu&U8 dalam waktu te~ntu uotuk: mcmpcroanyat atau mcngumumkan Itaryanya acba,li hasil kreatifitas dalam bidane aeni. ilmu pengctahuan dan Astra .tau untult mcmbcri ijin pada pihak lain untuk: bcrbuat KRlpa. Pateo adalab hak. khusus yang dibtrikan kepada ptMmU alaU pendp", uknologi yang mmgandung hal QUlU ~rsifal bam (novtlty) bail unzuk barang"ya maupun uznuk prwu urja mekllnism# peMmuannya. Merek adalab hale khusus unlUJc merek, yang l1erupa IlJIUIa alaU nanuz, Il4JUpun kombinasi keduanya, yang dibubuhJcan ptJda s.uw. bartmg a!aU Unuuall leu untuk membedakan penualuuuJpembuamya denganpenuaIuuuJ lain. IlesaiD produk iDdustri adalah
1Huwt,
.fUiZlU pnrgalcua:n krhadap SualU tUsain
dalam bUlang induslri.
Juni 1993
Hukum Perjanjian di bidang Alih Teknologi
2.
3.
4. 5.
243
KecuaIi diperjanjikan lain, maka ruang lingkup lisensi meliputi: a. Membuat, menjuaI, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijuaI atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten; b. Menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud daIam huruf a. KecuaIi diperjanjiakan lain, maka pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud daIam angka 2 hutuf a dan b di atas. Lisensi yang demikian hanya diberikan kepada pemegangnya, yang dinyatakan secara tegas di daIam perjanjian lesensi. Apabila tidak, maka perjanjian lisensi paten tidak memakai syarat seperti ini (pasaI 77 beserta penjelasan pasaI tersebut); Perjajian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Paten 13 dan dicatat dalam Daftar Umum Paten (pasaI 79); Perjanj ian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umurnnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang d1beri 'paten tersebut pada khususnya. Apabila perjanjian Iisensi itu memuat ketentuan tersebut, maka pendaftaran dan pencatatannya harus ditolak oleh Kantor Paten (pasaI 78).
Di samping itu, UU Paten memungkinkan adanya aIih teknologi melaIui mekanisme atau proses yang dinamakan lisensi wajib. Lisensi wajib ini diatur daIam pasal 81 sampai pasal 93 UU Paten. Lesensi wajib adalah Iisensi untuk melaksanakan sUatu paten yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar Pemegang Paten yang bersangkutan (pasaI 81). Permintaan lisensi wajib oleh perorangan atau badan hukum hanya dapat dila\qJkan dengan aIasan, paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan di Indonesia oleh pemegang paten, padahaI kesempatan melaksanakannya secara komersiaI sepatutnya ditempuh. Lisensi wajib ini hanya dapat diberikan:
13 Pasal I 8ngb 7 UU Paten, Kantor Paten adlliah unit organisasi di lingkungan dl!partemen pemerintahan yang, melll.ksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten_
Nomor 3 Tahull XXIII
244
Hukum dan Pembtmgunan
1.
Perorangan atau badan lrukum ysg llI8IIgajukan .per.mintaan tetsebut dapat menunjulckan buleti yang tneyakinkan, bahwa ia:
a.
tnempunyai lrernampuah untuk melaksanlikan sendiri pa:ten yang bersangkutan seeara penub; mempunyai fasilitas sendiri untuk melaksanakan paten yang bersangkutan socepatnya;
b.
2.
Pengadilan Negeri berpend3pat bahwa paten tersebut dapat .dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat;
3.
Pemeriksaan permintaan lisensi wajib dllakukan dalam persidangan dengan mendengarkan pendapat ahIi dari Kantor Paten dan Pell1egang Paten yang bersangkutan (pasal 83). Pelaksanaart Iisensi wajib ini disertai pemberian pembayaran royalty o[eh Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten (pasal 85). Pemegang Lisensi Wajib berkewajiban untuk mendaftarkan lisensi wajib yang dit8rimanya itu pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umull1 Paten (pasal 87).
Pada perjanjian Iisensi, pertimbangan penilaian apakah perusabaan lokal itu layak, memadai atau tidak layak diberi lisensi melalui suatu perjajilpl tergantung pada perusahaan pemilik atau penyedia teknologi. Karena iN, apabila perusahaan lokal itu dipandang belum memadai untuk diberikan Iisensi melalui perjanjian, maka perusahaan pemilik atau penyedia teknologi lebih suka mengajaknya melakukan •joint venture" . Apabila perusahaan 10~aI tidak bersedia melaksanakan joint venture, bukan tidak mungkill perusahaan pemilik atau penyedia teknologi itu mendirikan subsidiary di negan~ tersebut. Keuntungan mendirikan subsidiary ini antara lain, perus<JhaaJI pemilik teknologi itu memperoleh keuntungan lebih besar dibandillghn denllan royalty yang diterima melalui perjanjian Iisensi. Selain itu, liapat IIihilldil/'i kemungkinan kompetisi antara pihak perusahaan pemilik alaU penyedia teknologi dan pemohon Iisensi (perusahaan 10kaJ).14 Penutup Dalam persoalan a1ih teknologi, terjadi suatu benturan antara dua
14
Mahmud Mz.., Loc. cit.
Juni 1993
Hukum Petjanjian di bidang Alih Teknologi
245
kepentingan, yaitu kepentingan negara sedang berkembang sebagai penerima teknologi dan kepentingan pemilik atau penyedia teknologi. Untuk itu perlu ada mekanisme tertentu sebagai upaya penyeimbangan kedua kepentingan tersebut, yaitu melalui pengaturan dalam suatu perangkat hukum. Kebutuhan akan perangkat hukum perjanjian di bidang alih teknologi, terutama pada periode industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional, terasa semakin mendesak. Perangkat hukum perjanjian ini hendaknya lebih berorientasi pada pembangunan nasional. Maksudnya, dalam melakukan identifikasi dan negosiasi, kepentingan pembangunan ekonomi nasional hams diutamakan.
***
Nomor 3 Tahun XXIII
