Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 AKIBAT HUKUM ALIH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PALU Valentryst Antika Alfa Steven Rumayar/D 101 11 139 Pembimbing : 1. Sulwan Pusadan, SH.,MH. 2. Nurul Miqat, SH.,M.Kn Abstrak Kredit yang bermasalah sering terjadi dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai pengawas perbankan di Indonesia. Banyak cara yang dilakukan oleh suatu bank untuk menyelesaikan suatu kredit yang sudah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Alih debitur merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Dalam proses alih debitur, debitur lama yang kreditnya bermasalah, maka digantikan dengan debitur baru. Debitur lama, dalam hal ini sebagai pihak berhutang, atas inisiatif debitur sendiri atau inisiatif dari krediturnya dapat mengalihkan hutang debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Terjadi pergantian debitur lama kepada debitur baru tersebut, berarti membebaskan debitur lama dari kewajibannya membayar hutangnya pada kreditur. Proses alih debitur menurut Pasal 1413 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang diambil oleh debitur baru bukan hanya hutangnya tetapi hutang dan seluruh jaminan milik debitur lama yang dijaminkan pada Bank, yaitu berupa tanah berikut rumah milik debitur lama, yang sebelumnya telah diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur lama dengan kreditur. Pelaksanaan alih debitur pada hakekatnya membuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, dimana perjanjian yang mengikutinya seperti hak tanggungan, gadai dan hak istimewa lainnya tidak ikut beralih kepada perjanjian baru, kecuali diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian alih debitur. Namun, dalam praktek nya proses alih debitur, untuk debitur baru tidak dibuat perjanjian kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit lama, akan tetapi debitur baru meneruskan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya antara debitur lama dengan pihak bank. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses alih debitur pada perjanjian kredit perumahan di Bank Tabungan Negara cabang Palu? serta Apa akibat hukum terjadinya proses alih debitur pada perjanjian kredit perumahan di Bank Tabungan Negara cabang Palu? Kata kunci : alih debitur, perjanjian kredit, akibat hukum
1
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 I.
Salah satu kegiatan usaha pokok
PENDAHULUAN
bagi bank adalah memberikan kredit.
A. Latar Belakang Kegiatan
bank
setelah
Kredit
disalurkan
kepada
dengan
fungsi
menghimpun dana dari masyarakat luas
masyarakat
dalam bentuk simpanan giro, tabungan
utamanya
dan
menyalurkan dana masyarakat. Dalam
deposito
kembali
adalah
dana
masyarakat
menyalurkan
tersebut
menghimpun
tersebut
Kegiatan penyaluran dana ini dikenal
berbagai
persyaratan,
mengenai
jumlah
istilah
alokasi
dana.
1
dan
pelaksanaan pemberian kredit perbankan
membutuhkannya.
dengan
yang
kepada
sesuai
bank
biasanya
dikaitkan antara
maksimal
dengan lain kredit,
Pengalokasian dana dapat diwujudkan
jangka waktu kredit, tujuan penggunaan
dalam bentuk pinjaman atau lebih di
kredit, suku bunga kredit, cara penarikan
kenal dengan kredit dan dapat pula
dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan
dilakukan dengan memberikan berbagai
jaminan kredit.3
aset
yang dianggap menguntungkan
Pemberian
kredit
bank. Istilah lain dari alokasi dana
masyarakat
adalah menjual kembali dana yang
hokum dimaksudkan untuk memenuhi
diperoleh
dana
kebutuhan konsumsi nya atau untuk
dalam bentuk simpanan. Penjualan dana
meningkatkan produksinya. Kebutuhan
ini tidak lain agar perbankan dapat
yang
memperoleh
seoptimal
kebutuhankebutuhan yang menyangkut
mungkin. Dalam mengalokasikan dana
kebutuhan produktif misalnya untuk
nya
dapat
meningkatkan dan memperluas kegiatan
memilih dari berbagai alternatif yang
usahanya. Sedangkan kepentingan yang
ada.
pihak
dari
penghimpunan
keuntungan
perbankan
harus
2
perorangan
dimaksud
atau
bagi badan
adalah
bersifat konsumtif seperti untuk membeli
1
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,hlm 91. 2 Ibid, hlm 91.
3
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 73.
2
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 rumah dalam bentuk kredit pemilikan
dan penatalaksanaan kredit tersebut.
rumah.
Perjanjian
kredit
sebagai
perjanjian
Salah satu bank milik Negara
pokok, merupakan salah satu alat bukti
yang secara luas telah menyediakan
bagi para pihak mengenai batasan hak
pendanaan
dan kewajiban debitur dan juga sebagai
bagi
masyarakat
untuk
membeli rumah dengan berbagai type
alat monitoring kredit.4
dan harga adalah PT. Bank Tabungan
Perjanjiian kredit bank adalah
Negara (Persero) Cabang Palu. Bank
perjanjian
tersebut telah membuktikan dengan ikut
(voorovereenkomst)
dari
memberikan
uang.
pendahuluan
kontribusi
dalam
Negara,
turut
pembangunan mensejahterakan
masyarakat
dengan
pendahuluan
Perjanjian
penyerahan ini
merupakan hasil pemufakatan antara pemberi
dan
penerima
pinjaman
menyediakan kredit pemilikan rumah
mengenai hubungan-hubungan hukum
untuk memenuhi salah satu kebutuhan
antara
pokok dalam hidup seseorang, sehingga
merupakan
jutaan
dengan
masyarakat
Indonesia
dapat
keduanya.
Perjanjian
perjanjian
debitur
untuk
antara
kredit bank
memberikan
memiliki rumah yang memadai dan
pinjaman sejumlah dana kepada debitur.
layak agar kehidupanya menjadi lebih
Perjanjian kredit merupakan suatu dasar
tentram dan sejahtera.
hukum dalam hal penyaluran kredit
Kegiatan penyaluran dana bank melalui kredit
terhadap
masyarakat,
perbankan, selain itu juga pengamanan yang
sangat
penting,
untuk
biasanya dituangkan dalam suatu bentuk
“mengcover/melindungi” risiko kerugian
perjanjian, sehingga terdapat suatu alat
yang mungkin timbul dalam penyaluran
bukti otentik, baik bagi pihak bank
kredit. Kucuran dana berupa kredit
sebagai kreditur ataupun bagi nasabah
perbankan yang disalurkan terhadap
peminjam
dana
dunia usaha Indonesia senantiasa diiringi
Perjanjian
kredit
sebagai
debitur.
dalam
praktek
perbankan, mempunyai peranan sangat penting dalam pemberian, pengelolaan
4
Siswanto Sutojo, Strategi Manajemen Kredit BANK Umum-Konsep, Teknik dan Kasus, PT.Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000, hlm 1.
3
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 risiko yang tidak kecil bagi kondisi
Alih debitur merupakan salah satu cara
kesehatan
perbankan.
yang dilakukan untuk menyelesaikan
Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-
kredit bermasalah. Dalam proses alih
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
debitur, debitur lama yang kreditnya
Perbankan bahwa : “Kredit adalah
bermasalah, maka digantikan dengan
penyediaan uang atau tagihan yang dapat
debitur baru. Debitur lama, dalam hal ini
dipersamakan dengan itu, berdasarkan
sebagai pihak berhutang, atas inisiatif
persetujuan atau kesepakatan pinjam
debitur
meminjam antara bank dengan pihak lain
krediturnya dapat mengalihkan hutang
yang mewajibkan pihak peminjam untuk
debitur lama kepada pihak lain sebagai
melunasi utangnya setelah jangka waktu
debitur baru. Terjadi pergantian debitur
dengan pemberian bunga.”
lama kepada debitur baru tersebut,
suatu
usaha
Kemampuan
bank
dalam
sendiri
atau
inisiatif
dari
berarti membebaskan debitur lama dari
mengelola risiko kredit secara aman,
kewajibannya
efektif,
merupakan
pada kreditur.
kegiatan
operasi
bisnis
perbankan
Proses alih debitur menurut Pasal
Kredit
yang
bermasalah
1413 Kitab Undang-Undang Hukum
sering terjadi dalam kegiatan perkreditan
Perdata, yang diambil oleh debitur baru
bank,
mungkin
bukan hanya hutangnya tetapi hutang
kredit
dan seluruh jaminan milik debitur lama
bertumpu.
karena
fondasi
bank
menghindarkan
tidak
tempat
adanya
membayar
hutangnya
bermasalah. Bank berusaha menekan
yang dijaminkan pada Bank,
seminimal mungkin besarnya kredit
berupa tanah berikut rumah milik debitur
bermasalah
lama,
agar
tidak
melebihi
yang
sebelumnya
telah
ketentuan yang ditetapkan oleh bank
diperjanjikan terlebih
Indonesia sebagai pengawas perbankan
debitur lama dengan kreditur. Dalam
di
Indonesia.
antara
cara
yang
proses alih debitur, ada syarat-syarat dan
bank
untuk
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi
menyelesaikan suatu kredit yang sudah
oleh debitur lama, debitur baru dan pihak
digolongkan sebagai kredit bermasalah.
bank.
dilakukan
oleh
Banyak
dahulu
yaitu
suatu
Selain
syarat-syarat
yang 4
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 berhubungan dengan diri debitur itu
nya
peralihan
hutang
dan
semua
sendiri, juga ada beberapa akta notariil
kewajiban dari debitur lama ke debitur
yang dibuat berkaitan dengan proses alih
baru.
debitur ini. Pelaksanaan alih debitur pada
B. Rumusan Masalah
hakekatnya membuat perjanjian baru
Berdasarkan uraian di dalam latar
yang menggantikan perjanjian lama,
belakang tersebut, permasalahan yang
dimana perjanjian yang mengikutinya
akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
seperti hak tanggungan, gadai dan hak
1. Bagaimana proses alih debitur pada
istimewa lainnya tidak ikut beralih
perjanjian kredit perumahan di Bank
kepada
Tabungan Negara cabang Palu?
perjanjian
diperjanjikan
secara
baru,
kecuali
tegas
dalam
2. Apa akibat hukum terjadinya proses
perjanjian alih debitur. Namun, dalam
alih debitur pada perjanjian kredit
praktek nya proses alih debitur, untuk
perumahan
debitur baru tidak dibuat perjanjian
Negara cabang Palu?
di
Bank
Tabungan
kredit yang baru untuk menggantikan perjanjian kredit debitur
baru
lama, akan tetapi
meneruskan
perjanjian
kredit yang telah dibuat sebelumnya antara debitur lama dengan pihak bank. Proses alih debitur, tidak dibuat perjanjian baru tetapi tetap di benarkan
II. PEMBAHASAN A. Proses
Alih
Debitur
Perjanjian Kredit Perumahan di Bank Tabungan Negara Cabang Palu
secara hukum. Dengan alasan dalam
Pada
terjadi
pembaharuan
hutang
dengan debitur lama dan pihak bank,
perbankan
menandatangani
mengganti/memperbaharui
pembaharuan
yang
umumnya
proses alih debitur, antara debitur baru
akta
Pada
dalam
adalah
dunia dengan
perjanjian
hutang dengan penggantian debitur. Akta
kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang
tersebut
dari
diganti adalah perjanjian kredit bank
pelaksanaan alih debitur. Untuk terjadi
yang lama dengan perjanjian kredit bank
merupakan
dasar
5
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 yang
terbaru.
Dengan
terjadinya
Akta
pembaharuan
Hutang
Dengan
perggantian atau pembaruan perjanjian
Penggantian Debitur di hadapan Notaris.
kredit, otomatis perjanjian kredit bank
Akta tersebut merupakan dasar dari
yang lama berakhir atau tidak berlaku
pelaksanaan
lagi.
terjadinya peralihan hutang dan semua Alih debitur yang dilaksanakan
di PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
alih
debitur.
Untuk
kewajiban dari debitur lama ke debitur baru. 6
Cabang Palu merupakan suatu proses
Dalam proses alih debitur ini,
meneruskan hutang debitur lama, oleh
debitur lama bertindak sebagai pihak
karena itu dalam proses alih debitur ini
yang mengalihkan hutang sedangkan
pihak PT. Bank Tabungan Negara
debitur baru bertindak sebagai pihak
(Persero) Cabang Palu tidak membuat
yang menerima pengalihan hutang. Ini
perjanjian kredit yang baru bagi debitur
dikarenakan hutang yang dimiliki oleh
baru. Dalam pelaksanaan alih debitur ini,
debitur lama pada PT. Bank Tabungan
debitur baru meneruskan hutang dan
Negara (Persero) Cabang Palu, belum
kewajiban-kewajiban
lunas dan karena debitur lama tidak
dan
tanggung
jawab yang sebelum nya di miliki oleh debitur lama.
5
sanggup untuk membayar hutangnya. 7
Walaupun antara alih
Akta-akta yang dibuat dalam
debitur baru dengan Bank Tabungan
proses alih debitur pada PT. Bank
Negara
Tabungan Negara (Persero) Cabang Palu
cabang
Palu,
tidak
dibuat
perjanjian baru, proses alih debitur tetap
adalah sebagai berikut: 8
dapat dibenarkan secara hukum, karena
1. Akta Pembaharuan Hutang Dengan
dalam proses alih debitur di PT. Bank
Penggantian Debitur Yaitu akta yang
Tabungan Negara (Persero) Cabang Palu, antara debitur lama dengan debitur baru dan pihak bank, menandatangani 5
Wawancara dengan Staff PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palu, tanggal 22 September 2015.
6
Wawancara dengan notaries dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palu, tanggal 18 Oktober 2015. 7 Wawancara dengan debitur lama, tanggal 27 Oktober 2015. 8 Wawancara dengan Staff PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Palu, tanggal 22 September 2015.
6
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 ditandatangani debitur lama (dengan
milik debitur lama juga dialihkan kepada
persetujuan isteri atau suami), debitur
debitur baru. Dalam prakteknya yang
baru (dengan persetujuan isteri atau
diambil alih oleh debitur baru meliputi
suami) dan pihak PT. Bank Tabungan
pengambilalihan nilai hutang dan nilai
Negara (Persero) Cabang Palu, yang
jaminan, maka ada dua akibat hukum
isinya pengalihan hutang dan segala hak
yaitu:
istimewa dan segala hak serta kewajiban
1. Akibat Hukum Dari Aspek Perjanjian
dari debitur lama kepada debitur baru.
Kredit/Hutang
2. Akta Jual Beli
Pada
dasarnya
semua
hutang
Yaitu akta yang ditandatangani oleh
debitur lama yang meliputi hutang
debitur lama (dengan persetujuan isteri
pokok, bunga dan denda, di ambil alih
atau suami) dan debitur baru, yang isinya
oleh debitur baru, kecuali ada kebijakan
pengalihan barang jaminan milik debitur
dari bank memberikan potongan atau
lama kepada debitur baru.
discount atas hutang yang di ambil alih
3. Akta Surat Kuasa Membebankan Hak
debitur baru sehingga debitur baru
Tanggungan (SKMHT) Yaitu akta yang
mempunyai kewajiban membayar hutang
ditandatangani oleh debitur baru dan
kepada bank yang besarnya sesuai
pihak PT. Bank Tabungan Negara
dengan kesepakatan.
(Persero)
Cabang
Palu
atas
benda
Kreditur
harus
secara
tegas
jaminan yang sudah dialihkan dari
mempertahankan bahwa semua jaminan-
debitur lama kepada debitur baru.
jaminan baik benda bergerak atau tidak bergerak tetap melekat untuk menjamin
B. Akibat Hukum Terjadinya Proses Alih Kredit
Debitur
Pada
Perumahan
hutang yang telah diambil alih oleh
Perjanjian
debitur baru. Untuk menjamin hutang
di
debitur baru, terhadap barang jaminan
Bank
Tabungan Negara cabang Palu
milik debitur lama harus dilakukan
Dalam proses alih debitur, bukan hanya
pengikatan
hutangnya
debitur baru.
saja
yang
dialihkan,
untuk
menjamin
hutang
melainkan hutang dan barang jaminan 7
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 2. Akibat Hukum dari Aspek Pengalihan
kewajiban dan tanggung jawab yang
Benda Yang Menjadi Jaminan
sebelum nya dimiliki oleh debitur lama. 9
Akibat hukum dari aspek benda
Seluruh hutang dan kewajiban-
yang menjadi jaminan dalam proses alih
kewajiban dalam perjanjian kredit yang
debitur adalah bahwa debitur baru yang
semula menjadi tanggung jawab debitur
mengambil alih hutang, menginginkan
lama, namun dengan pelaksanaan alih
juga peralihan jaminan menjadi milik
debitur
debitur baru. Jaminan yang diambil alih
kewajiban-kewajiban dalam perjanjian
oleh debitur baru ini juga akan menjadi
kredit beralih kepada debitur baru.
jaminan hutang debitur baru. Untuk
Dalam proses alih debitur ini, debitur
memiliki
tersebut
lama bertindak sebagai pihak yang
debitur baru harus melakukan jual beli
mengalihkan hutang sedangkan debitur
dengan debitur lama sebagai alas hak
baru bertindak sebagai pihak yang
atau title untuk memindahkan barang
menerima
yang menjadi jaminan.
hutang yang dimiliki oleh debitur lama
barang
jaminan
maka
seluruh
hutang.
hutang
Ini
dan
dikarenakan
Alih debitur yang dilaksanakan
pada Bank Tabungan Negara Cabang
pada Bank Tabungan Negara Cabang
Palu belum lunas, dan karena debitur
Palu,
lama tidak sanggup untuk membayar
merupakan
suatu
proses
meneruskan hutang debitur lama, oleh
hutang
karena itu dalam proses alih debitur ini
mengajukan alih debitur pada Bank
pihak Bank Tabungan Negara Cabang
Tabungan Negara Cabang Palu dapat di
Palu tidak membuat perjanjian kredit
alihkan pada debitur baru. 10
yang baru bagi debitur baru. Dalam
nya,
maka
debitur
lama
Dalam proses alih debitur, dilihat
pelaksanaan alih debitur ini, debitur baru
dari
meneruskan
mempunyai akibat hukum, yaitu terjadi
hutang
dan
kewajiban-
sisi
perjanjian
kredit/hutang
nya pengalihan hutang pokok, bunga dan 9
Wawancara dengan debitur lama, tanggal 27 Oktober 2015. 10 Ibid.
8
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 denda. Pengalihan suatu hutang dari
b. Perpindahan melalui cara Novasi
debitur lama kepada debitur baru ada
Subjektif Pasif (Pembaharuan Hutang)
dua cara, yaitu: a.
Pemindahan hutang dari debitur
Perpindahan
melalui
Delegasi
(pemindahan)
lama kepada debitur baru yang disertai dengan pernyataan pembebasan hutang
Pemindahan hutang dari debitur
yang dialihkan tersebut dari kreditur
lama kepada debitur baru ditegaskan
kepada debitur lama, sesuai dengan
dalam suatu akta delegasi. Debitur lama
Pasal
masih terikat untuk menjamin pelunasan
Hukum
hutang yang di alihkan kepada debitur
bahwa, ada tiga macam jalan untuk
baru tersebut. Hal ini dikarenakan pihak
melakukan pembaharuan hutang yaitu:
kreditur tidak secara tegas menyatakan
apabila seorang yang berutang membuat
membebaskan pihak debitur lama dari
suatu perikatan hutang baru guna orang
kewajiban pembayaran hutang yang
yang mengutangkan kepadanya, yang
dialihkan tersebut, sesuai Pasal 1417
menggantikan hutang yang lama, yang di
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
hapuskan karenanya; apabila seorang
yang menyatakan bahwa:
berutang
Delegasi atau pemindahan, dengan mana
menggantikan orang berutang lama,
seorang berutang memberikan kepada
yang oleh si berpiutang dibebaskan dari
orang
padanya
perikatannya; apabila sebagai akibat dari
mengikatkan
suatu perjanjian baru, seorang berpiutang
dirinya kepada si berpiutang, tidak
baru ditunjuk untuk menggantikan orang
menerbitkan suatu pembaharuan hutang,
berpiutang lama, terhadap siapa si
jika si berpiutang tidak secara tegas
berutang dibebaskan dari perikatannya.
yang
mengutangkan
seorang berutang
menyatakan membebaskan melakukan perikatannya.
baru
bahwa orang
ia
bermaksud
berutang
pemindahan
itu,
1413
Kitab
Perdata
Undang-Undang
yang
baru
menyatakan
ditunjuk
untuk
Pengalihan hutang dari debitur
yang
lama kepada debitur baru, baik secara
dari
delegasi maupun novasi subjektif pasif, keduanya
harus
sepengetahuan
dilakukan
dari
pihak
dengan kreditur. 9
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 Pengalihan hutang dari debitur lama kepada
debitur
hanya
debitur lama yang meliputi hutang
terhadap
pokok, bunga dan denda, diambil alih
perjanjian dasar dengan hak istimewa
oleh debitur baru, kecuali ada kebijakan
namun
membawa
baru,
akibat
juga
tidak
Pada dasarnya semua hutang
hukum
pada
perjanjian
dari bank memberikan potongan atau
Adapun
keberadaan
discount atas hutang yang diambil alih
perjanjian accessoir yang mengikuti
debitur baru sehingga debitur baru
perjanjian pokok atas hutang, diatur
mempunyai kewajiban membayar hutang
dalam Pasal 1422 Kitab Undang-Undang
kepada bank yang besarnya sesuai
Hukum Perdata sebagai berikut: Apabila
dengan kesepakatan.
pembaharuan hutang diterbitkan dengan
b. Akibat Hukum dari Aspek Pengalihan
penunjukan seorang berutang baru yang
Benda Yang Menjadi Jaminan
accessoirnya.
menggantikan orang berutang lama,
Akibat hukum dari aspek benda
maka hakhak istimewa dan hipotik-
yang menjadi jaminan dalam proses alih
hipotik yang dari semula mengikuti
debitur adalah bahwa debitur baru yang
piutang, tidak berpindah atas barang-
mengambil alih hutang, menginginkan
barang si berutang baru.
juga peralihan jaminan menjadi milik
Dalam proses alih debitur, bukan
debitur baru. Jaminan yang diambil alih
hanya hutang nya saja yang dialihkan,
oleh debitur baru ini juga akan menjadi
melainkan hutang dan barang jaminan
jaminan hutang debitur baru. Untuk
milik debitur lama juga di alihkan
memiliki
kepada debitur baru. Dalam prakteknya
debitur baru harus melakukan jual beli
yang diambil alih oleh debitur baru
dengan debitur lama sebagai alas hak
meliputi pengambil alihan nilai hutang
atau title untuk memindahkan barang
dan nilai jaminan, ada dua akibat hukum
yang menjadi jaminan.
yaitu:
barang
jaminan
tersebut
Alih debitur atau novasi subjektif
a. Akibat Hukum Dari Aspek Perjanjian
pasif merupakan salah satu peristiwa
Kredit/Hutang
yang menjadi sebab hapusnya perikatan yang dimaksud dalam Pasal 1381 Kitab 10
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 Undang-Undang
Perdata,
untuk debitur baru tidak dibuat
awalnya
perjanjian kredit yang baru untuk
(hutang yang dialihkan) menjadi hapus
mengganti perjanjian kredit yang
karena
lama,
dimana
Hukum
perjanjian
kredit
disebabkan
adanya
suatu
debitur
baru
meneruskan
pembaharuan hutang. Dengan demikian,
perjanjian kredit yang telah dibuat
harus dibuatkan suatu perjanjian kredit
sebelumnya
baru sebagai perjanjian pokok yang baru.
dengan pihak bank. Proses alih
Hapusnya
awal
debitur tersebut antara debitur lama,
(perjanjian kredit awal), maka terhadap
debitur baru dengan pihak bank,
seluruh perjanjian tambahan/perjanjian
menandatangani akta pembaharuan
ikutan/accessoirnya
menyebabkan
hutang dengan penggantian debitur
menjadi hapus/berakhir pula, hal ini
di hadapan notaris. Akta tersebut
sesuai dengan Pasal 1422 Kitab Undang-
merupakan dasar dari pelaksanaan
Undang Hukum Perdata.
proses alih debitur. Dalam akta
perikatan
pokok
antara
debitur
lama
tersebut, terjadi peralihan hutang dan III. PENUTUP
semua kewajiban dari debitur lama
A. Kesimpulan
kepada
1. Alih debitur atau novasi subjektif
menyebutkan perjanjian kredit yang
pasif merupakan salah satu peristiwa
telah di buat sebelum nya antara
yang
hapusnya
pihak debitur lama dengan pihak
perikatan yang di maksud dalam
Bank Tabungan Negara Cabang
Pasal 1381 Kitab Undang-Undang
Palu. Pada prinsipnya alih debitur
Hukum Perdata, dimana perjanjian
meliputi: a. Proses pengalihan kredit
kredit
yang
dari pihak debitur lama kepada
dialihkan) menjadi hapus karena
debitur baru yang menyangkut segala
disebabkan
adanya
suatu
hak dan kewajiban yang mengikat
pembaharuan
hutang.
Dalam
dalam perjanjian kredit ; b. Proses
menjadi
sebab
awalnya
(hutang
debitur
tetap
pengalihan
Tabungan
bangunan yang menjadi agunan ; c.
Cabang
Palu,
atas
dan
pelaksanaan alih debitur pada Bank Negara
hak
baru
tanah dan
11
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 Kedua proses di atas dilakukan
Tabungan
secara benar dari segi hukum.
pihak
Negara
Cabang
bank
Palu,
memperbaharui
2. Dalam proses alih debitur, bukan
perjanjian kredit antara debitur baru
hanya hutangnya saja yang dialihkan,
dengan pihak bank, karena dalam
melainkan
barang
prakteknya yang di ambil alih oleh
jaminan milik debitur lama juga
debitur baru bukan hanya hutang nya
dialihkan
saja
hutang
dan
kepada
debitur
baru.
tetapi
hutang
dan
seluruh
Dalam prakteknya yang diambil alih
jaminan yang di miliki oleh debitur
oleh
lama sebelum nya.
debitur
baru
meliputi
pengambilalihan nilai hutang dan nilai jaminan.
2. Untuk
menghindari
terjadinya
debitur wanprestasi maka proses pemberian
kredit
dilaksanakan
melalui tahapan prosedur yang benar. B. Saran
Pada saat penandatangan kredit perlu
1. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal
dijelaskan
hak
dan
kewajiban
1413 Kitab Undang-Undang Hukum
masing-masing pihak (debitur dan
Perdata,
kreditur) secara jelas dan benar
alih
Tabungan
debitur
Negara
merupakan
Cabang
untuk
pembaharuan
di
Bank Palu
sehingga
masing-masing
melakukan
mengerti
hak
hutang
dan
pihak
kewajiban
(novasi)
masingmasing. Sebelum pelaksanaan
dimana alih debitur termasuk novasi
alih debitur di Bank Tabungan
subjektif pasif, yaitu suatu perjanjian
Negara Cabang Palu dilaksanakan,
yang bertujuan mengganti debitur
sebaiknya debitur lama dan debitur
lama
baru mempersiapkan sebaik mungkin
dengan
debitur
membebaskan debitur kewajiban
nya
Tabungan
Negara
baru
dan
lama dari
kepada Cabang
semua
syarat-syarat
administrasi
Bank
yang di perlukan agar proses alih
Palu.
debitur
Dalam proses alih debitur di Bank
tersebut
dapat
berjalan
dengan lancar.
12
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 DAFTAR PUSTAKA
Johannes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank, CV. Utomo, Bandung, 2003 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007 Muhammad Abdulkadir, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, PT. Citra Aditya Bakti, 1993 Siswanto Sutojo, Strategi Manajemen Kredit BANK Umum-Konsep, Teknik dan Kasus, PT.Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2000
13
Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016 BIODATA
Nama
: Valentryst Antika Alfa Steven Rumayar
Tempat Tanggal Lahir
: Palu 27 September 1993
Alamat Rumah
: Jl. Mesjid Raya No. 8A
Alamat Email
:
[email protected]
Nomor HP
: 0852 411 72728
14
