KEBIJAKAN PENYERAHAN PENGELOLAAN PARKIR DARI DINAS PERHUBUNGAN KEPADA PT MITRA BINA PERSADA
Christianto Sitinjak, Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 No. HP : 08877218851 email:
[email protected]. Abstrak Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 14/PT.MBP/MoA/X/2012 menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kini diserahkan kepada PT Mitra Bina Persada yang dilakukan di 20 wilayah perparkiran di Kota Bandar Lampung. Jangka waktu perjanjian kerja sama perpakiran antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada adalah 3 tahun 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima tanggal 22 Oktober 2012. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada? b) Faktorfaktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kata Kunci : kebijakan, pengelolaan parkir, dan Dinas Perhubungan
Abstract Based on the cooperation agreement Nomor: 14/PT.MBP/MoA/X/2012 show that the implementation of policy submission of a parking management from Department of Transportation now submitted to PT. Mitra Bina Persada managed in 20 region of parking in city of Bandar lampung. As for term of this agreement between the city goverment of bandar lampung with PT. Mitra Bina Persada is 3 years 2 month from the date 22 October 2012. Based on this, researchers interested in conducting research in the form of thesis with problems a) How is the implementation of parking management policy delivery Department of Transportation to PT. Mitra Bina Persada ? b) What are the factors that hinder the implementation of this policy ? This type of research is normative and empirical juridical. Data used in form of primary data and secondary data, which is done trough the study of literature and field study.Data that is processed through the identification processed editing, data classification, data preparation and conclusion, then analyzed by descriptive qualitatif. Keywords: policy, parking management, and Department of Transportation
I.
PENDAHULUAN
Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan secara efektif dan efesien, maka harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatnya sumbersumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor retribusi jasa perparkiran. Pengelolaan perparkiran di Bandar Lampung yang pada awalnya dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Bandar Lampung saat ini beralih kepada pihak ketiga atau swasta, yaitu PT Mitra Bina Persada. Beralihnya kewenangan ini akibat Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir selama ini masih kurang optimal. Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. mengatakan, kebocoran di Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir memang telah menjadi rahasia umum. Pendapatan dari sektor retribusi parkir dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, tidak pernah mencapai target.1 Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa proses kerja sama ini telah sesuai dan mengacu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 dan Permendagri No. 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT Mitra Bina Persada bersamasama sepakat mengikatkan diri dalam sebuah kerja sama pengelolaan parkir di wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana 1
http://www.radarlampung.co.id/read/bandar lampung/52862-goodbye-kebocoran-parkir, diakses tanggal 30 Desember 2012.
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada No. 28/PK/ZK/2012 dan No. 14/PT.MBP/MoA/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk membuat jurnal penelitian dengan permasalahan, yaitu bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada dan faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada. II.
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. 2 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diolah melalui proses identifikasi data, editing, sistematisasi dan klasifikasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 32
3.1. Pelaksanaan Kebijakan Penyerahan Pengelolaan Parkir Dari Dinas Perhubungan Kepada PT Mitra Bina Persada Pengertian retribusi menurut Rochmad Sumitro menyatakan bahwa pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.3 Sedangkan menurut S. Munawir menyatakan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.4
ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.5 Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Marihot P. Siahaan bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yaitu: a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara
Menurut Ahmad Yani, daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 6 Akan tetapi setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dilarang untuk menetapkan retribusi selain yang ditetapkan dalam undangundang.
3
Retribusi Daerah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 7 6 Ahmad Yani. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 55
Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm. 205 4 Ibid 5 Marihot P. Siahaan. Pajak Daerah Dan
Pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung yang seiring dengan tumbuhnya aktifitas atau kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Pertumbuhan aktivitas tersebut didukung juga dengan jumlah kendaraan bermotor yang makin meningkat. Pertumbuhan jumlah
kendaraan bermotor berimplikasi dengan meningkatnya kebutuhan tempat parkir umum. Meningkatnya kebutuhan tempat parkir mengakibatkan masuknya badan pengelola parkir, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pengelola swasta. Selama ini pengelolaan perparkiran di Bandar Lampung dikelola oleh pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan Bandar Lampung. Pengelolaan perparkiran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat diantaranya karena ketidaknyaman pelayanan dan tidak ada jaminan keamanan bagi kendaraan yang di parkir. Karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan berupa menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga atau swasta. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan penerimaan dari retribusi parkir dan memberikan pelayanan parkir yang baik kepada masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk menyerahkan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada yang merupakan pihak ketiga. Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan memory of agreement (MoA) untuk pengelolaan parkir pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Kebijakan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada No. 28/PK/ZK/2012 dan No. 14/PT.MBP/MoA/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012. Dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung
dalam mengeluarkan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada pihak PT Mitra Bina Persada adalah UndangUndang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pasal 132 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi telah menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota berhak dan berwenang untuk memungut retribusi parkir. Berdasarkan Pasal 132 ini obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Sedangkan dalam hal kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir ini, didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Kerja sama daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga,
yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada No. 28/PK/ZK/2012 dan No. 14/PT.MBP/MoA/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan PT Mitra Bina Persada bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam sebuah kerja sama pengelolaan parkir di wilayah Kota Bandar Lampung yang didasari hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Bandar Lampung bermaksud menyerahkan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, parkir khusus, dan sarana penunjang lainnya yang merupakan hak dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PT Mitra Bina Persada; 2. Bahwa penyerahan kewenangan pengelolaan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di tepi jalan umum dan parkir khusus yang aman, nyaman bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kewenangan kepada PT Mitra Bina Persada untuk melakukan penataan perparkiran dengan segala hak dan kewajibannya; dan 3. Bagi pihak PT Mitra Bina Persada menyatakan sanggup untuk mengelola perparkiran tersebut dengan segala hak dan kewajiban yang diserahkan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar
Lampung dengan PT Mitra Bina Persada, maksud perjanjian adalah bahwa para pihak akan mengadakan kerja sama dalam penataan/pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan parkir khusus dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah: 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di bidang retribusi parkir di Kota Bandar Lampung; 2. Meningkatkan pelayanan dan penataan/pengelolaan perparkiran agar masyarakat pengguna jasa perparkiran merasa aman dan nyaman. Tujuan yang disebutkan di atas merupakan latas belakang dari kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan pengelolaan perparkiran yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada. Kebijakan ini ditempuh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sebagaimana dikatakan oleh Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bahwa kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir dan memberikan pelayanan parkir yang lebih baik kepada masyarakat Bandar Lampung. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani bersama mencakup beberapa ruang lingkup. Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
mengatakan bahwa ruang lingkup yang disepakati untuk dikerjasamakan meliputi7: 1. Pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat yang digunakan khusus yang dikenakan retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat insidentil sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada, kecuali pada kantorkantor pemerintah, kantorkantor partai politik, BUMN, BUMD dan pihak swasta; 2. Pengelolaan personalia dan manajemen perparkiran; dan 3. Pengelolaan, pemanfaatan dan penyediaan sarana prasarana perparkiran. Jangka waktu perjanjian kerja sama perparkiran antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada adalah selama 3 tahun 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima pekerjaan pengelolaan perparkiran, yaitu tanggal 22 Oktober 2012 dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi. Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan pengelolaan perparkiran, perjanjian kerja sama ini berakhir pada tanggal 22 Desember 2015. Apabila hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan parkir dinilai baik, maka perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan 7
Hasil wawancara dengan Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,
persetujuan tertulis dari para pihak baik Pemerintah Kota Bandar Lampung mauapun PT Mitra Bina Persada. Terdapat sebanyak 20 wilayah atau lokasi yang pengelolaan parkir yang diserahkan kepada PT Mitra Bina Persada. Lokasi yang menjadi obyek Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada. Masing-masik pihak, baik Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun PT Mitra Bina Persada dalam kesepakatan perjanjian ini memiliki hak dan kewajiban. Hak dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perparkiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada/memory of agreement (MoA) penyerahan pengelolaan parkir kepada pihak PT Mitra Bina Persada, yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung berhak menerima Pendapatan Asli Daerah atas hasil kerja sama dari pihak PT Mitra Bina Persada, yaitu: a. Tahun 2012 sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) perhari; b. Tahun 2013 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pertahun atau Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perbulan atau Rp 16.438.350, 00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) perhari; tanggal tanggal 5 Maret 2013
c. Tahun 2014 sebesar Rp 6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah) pertahun atau Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) per bulan atau Rp 18.032.750,00 (delapan belas juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perhari; d. Tahun 2015 sebesar Rp 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah) pertahun atau Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) per bulan atau Rp 19.726.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) perhari. Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mengatakan keuntungan yang didapat Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan diserahkan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada pihak PT Mitra Bina Persada yang utama adalah8: 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir. Berdasarkan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan penerimaan dari retribusi parkir, yaitu untuk tahun 2013 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah, tahun 2014 sebesar Rp 6.600.000.000,00 (enam milyar enam ratus juta rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp 7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah). Dengan kerja sama ini, diharapkan penerimaan/pendapatan 8
Hasil wawancara dengan Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,
Pemerintah Kota Bandar Lampung dari sektor retribusi parkir lebih efektif dibandingkan dengan sebelum dilakukan kerja sama ini. 2. Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Dengan adanya kerja sama ini, diperkirakan akan terbuka lapangan kerja di sektor perparkiran. Hal ini karena jumlah lokasi yang ditetapkan sebanyak 20 wilayah zona parkir akan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. 3. Meningkatkan pelayanan parkir yang aman dan nyaman bagi masyarakat Sebelum dilakukan kerja sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada, terkesan pelayanan parkir yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung masih jauh dari kata aman dan nyaman. Dengan diberikan kewenangan pengelolaan parkir kepada PT Mitra Bina Persada, Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya untuk merubah kesan tidak aman dan tidak nyamannya perparkiran di Kota Bandar Lampung menjadi pelayanan parkir yang aman dan nyaman. 3.2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Kebijakan Penyerahan Pengelolaan Parkir Dari Dinas Perhubungan Kepada PT Mitra Bina Persada Pelaksanaan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada yang telah berjalan bukan tanpa hambatan. Ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan tanggal 5 Maret 2013
parkir oleh PT Mitra Bina Persada. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat mempengaruhi suksesnya tujuan dari kebijakan ini diantaranya adalah memberikan pelayanan perparkiran yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada, antara lain sebagai berikut: a. Pelayanan perparkiran yang dikelola oleh PT Mitra Bina Persada belum didukung dengan sarana dan prasarana yang baik; b. Sumber Daya Manusia pelayanan perparkiran yang mengalami pengurangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan pada tanggal 07 Maret 2013 di lokasi pelayanan parkir Pasar Bambu Kuning dan sekitar yang dikelola oleh PT Mitra Bina Persada, pelayanan yang diberikan oleh PT Mitra Bina Persada masih belum dapat dikatakan memberikan pelayanan yang maksimal. Lokasi tempat parkir belum tertata dengan baik seperti di sekitar Pasar Bambu Kuning, lokasi parkir terletak di bahu jalan dan tidak ada pembatas tempat parkir. Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan kewenangan kepada PT Mitra Bina Persada untuk mengelola sebanyak 20 wilayah atau lokasi yang pengelolaan parkir di wilayah Kota Bandar Lampung. Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung9 mengatakan bahwa untuk mengelola sebanyak 20 wilayah tersebut, pada awalnya PT Mitra Bina Persada mempunyai sekitar 250 juru parkir, 9
Hasil wawancara dengan Yurni Thaib Selaku Kasubbag Tata Usaha Dinas
akan tetapi pada saat ini, jumlah tersebut telah berkurang menjadi hanya sekitar 150 juru parkir. Berkurangnya jumlah juru parkir ini berakibat pada lokasi-lokasi tertentu pelayanan parkir tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga mengurangi pendapatan yang diperoleh PT Mitra Bina Persada. IV. PENUTUP 4.1.Kesimpulan a. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: b. Pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parker dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada dilakukan di 20 wilayah perparkiran di Kota Bandar Lampung. Jangka waktu perjanjian kerja sama perpakiran antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada adalah 3 tahun 2 bulan sejak tanggal berita acara serah terima tanggal 22 Oktober 2012. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada PT Mitra Bina Persada, yaitu pelayanan perpakiran belum didukung dengan sarana prasarana yang baik dan SDM perparkiran yang mengalami pengurangan 4.2.Saran Sebaiknya Pemerintah Bandar Lampung dengan rutin melakukan onitoring dan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui secara langsung pelayanan parkir yang diberikan oleh PT Mitra Bina Persada kepada masyarakat dan membuka layanan Perhubungan Kota Bandar Lampung, tanggal 5 Maret 2013.
saran dan kritik dari masyarakat pengguna jasa parkir yang dikelola PT Mitra Bina Persada.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Buku-buku Kaho, J. Riwu. 1997. Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bina Aksara, Jakarta. Kunarjo. 1996. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. UI Press, Jakarta.
Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Perpakiran di Wilayah Kota Bandar Lampung Antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada No. 28/PK/ZK/2012 dan No. 14/PT.MBP/MoA/X/2012 tertanggal 22 Oktober 2012
Muhammad, Abdulkadir. 2008. Metode Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Sumber lain Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung, Bandar Lampung. Siahaan, Marihot P. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1994. Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Sinar Grafika, Jakarta. Yani, Ahmad. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
http://www.radarlampung.co.id/read/ bandarlampung/52862goodbyekebocoran parkir, diakses tanggal 30 Desember 2012.
