Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa

Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa Oleh : Roda Hanna Mega Saragih

ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir khususnya di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Dalam penelitian ini peneliti mewawancari 18 orang informan dari berbagai profesi di sekitar Dinas Perhubungan Kota Manado dan Taman Kesatuan Bangsa. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa yang di Kelola oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan belum optimal. Karena dalam pengelolaan retribusi parkir Realisasi pertahunnya tidak sebanding dengan pendapatan perharinya. Pendapatan Asli Daerah dari perparkiran yang seharusnya bisa lebih tinggi jika dilihat dari jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di Taman Kesatuan Bangsa. Retribusi dapat dikatan optimal apabila setiap tahunnya target terleasilasi tapi pada kenyataannya retribusi parkir tahun 2012 dan tahun 2013 tidak terlealisasi.

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 23A yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada masyarakat sepert ; pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah oleh setiap

Pemerintah Daerah pada level manapun baik provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakuan dengan berbagai kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan pembangunan. Selama ini pungutan daerah telah di atur dalam dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, dibawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado Tahun 2012-2014 Tahun 2012 2013 2014

Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) 1.828.500.000 1.784.533.037 1.914.000.000 1.880.533.000 1.946.892.000 2.043.590.000 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Manado 2014

Persentase (%) 97,60% 87,48% 104,96%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa retribusi parkir di Kota Manado masih menjadi masalah dalam hal pencapaiannya. Hal ini dapat dilihat dari tidak stabilnya pencapaian pertahun, Tahun 2012 dan 2013 target retribusi parkir tidak terlealisasi sedangkan Tahun 2014 target terleasisasi. Peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Manado, sejauh pengamatan peneliti pengelolaan retribusi parkir di kota Manado khususnya di Taman Kesatuan Bangsa belum efektif dan efesien. Maka dari itu penulis menyimpulkan penyebab tidak terlealisasinya retribusi parkir pada tahun 2012 dan 2013 antara lain: Pertama, perencanaan dinas perhubungan Kota Manado belum mempunyai program yang jelas dalam pengelolaan retribusi parkir tersebut. Kedua Dalam penggerakan/pelaksanaannya tidak ditemukan adanya kejelasan.

Ketiga, Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Manado sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengelola perparkiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, masih dapat dikatakan lemah. Keempat, Pengorganisasian dinas perhubungan bisa dikatakan kurang baik, jika dilihat dari pengorganisasian di Kantor dinas perhubungan penempatan posisi setiap pegawai memang sudah berdasarkan latar belakang pendidikannya akan tetapi jika dilihat dari sektor sarana dan prasarana masih kurang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi tentang “Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa” yang terfokus pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran dan Taman Kesatuan Bangsa. A. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini peneliti merumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Manado dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? B. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Manado dilihat dari segi Perencanaan, Penggerakan, Pengorganisasian dan Pengawasan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Peranan Poerwadarminta (1995:751), menjelaskan bahwa peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam peristiwa, seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain, biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu. Menurut Sulistiyani (2005:10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.”Selanjutnya menurut Sulistiyani (2005:17) “Dalam

bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya. B. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Koswara (2002 : 29) bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah: dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif. Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas. Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Manado mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. C. Pengelolaan Retribusi Daerah 1. Pengertian Pengelolaan Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nugroho (2003:119), mengemukakan bahwa pengelolan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia (2012:4) merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan/pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui sumber pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Dari pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsi-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian/pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi.  Perencanaan Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam buku Manjemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1 (2001:93), menjelaskan bahwa Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan rencana, sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan.  Pengorganisasian Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen Pemerintahan Indonesia (2007:21), menjelaskan bahwa Pengorganisasian merupakan penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.  Penggerakan Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen Pemerintahan Indonesia (2007:22), menjelaskan bahwa Penggerakan merupakan membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan iklas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.  Pengawasan Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen Pemerintahan Indonesia (2007:23), merumuskan pengawasan atau pengendalian sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu

melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan. 2. Pengertian Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) bahwa pengertian Retribusi yaitu Pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. 3. Pengertian Parkir Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (David M.L.Tobing, (2007:1). D. Konsep Pengawasan Menurut G. R. Terry (2001:242) Pengawasan adalah sebagai proses penentu, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Hasil dari suatu pengawsan harus dapat menunjukan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan ketidakcocokan yang muncul. BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki. Menurut Strauss dan Corbin (1997:6), dalam buku Metodologi Penelitian yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). B. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah dilihat dari 4 aspek manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian,

Penggerakan,

Pengendalian/pengawasan

sesuai

dengan

teori

yang

dikemukankan oleh G. R. Terry (2012:4) dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia. C. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kesatuan Bangsa dengan menitikberatkan pada Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa. D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang disajikan dalam penelitian ini adalah Interview atau wawancara. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Manado Sebagai gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Manado sebelum tahun 2002 semula bernama Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) yang berada di bawah induk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara yang kemudian diubah namanya menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (LLAJR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2002 tentang penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Manado Adapun visi dan misi dari Dinas Perhubungan Kota Manado yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Manado adalah sebagai berikut: 1. Visi Visi Dinas Perhubungan Kota Manado adalah terciptanya transportasi Kota Manado yang Handal, nyaman, dan manusiawi. 2. Misi

Yang menjadi misi Dinas Perhubungan Kota Manado adalah a. Meningkatkan sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat. b. Mewujudkan sistem angkutan missal terpadu. c. Menyediakan aksebilitas transportasi bagi semua golongan. d. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja pelayanan transportasi. e. Mempromosikan transportasi yang tertib, selamat dan ramah. B. PEMBAHASAN 1. Pengelolaan Retribusi Parkir Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dalam pengelolaan retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan retribusi parkir yang dideskripsikan sebagai berikut : a. Perencanaan Untuk mengetahui pemahaman tentang Perencanaan, maka penulis mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian ini, ada pun bentuk pertanyaannya adalah Menurut Bapak Perencanaan itu sendiri seperti apa? Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan KABID PSP, Bpk. R. T.R.Tumengkol, mengatakan: “Perencanaa merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.” Untuk mengetahui apa dasar penentuan target parkir pertahun, maka penulis menanyakan langsung kepada C. Doaly selaku Kasubag Keuangan, “Apa dasar Dinas Perhubungan Kota Manado dalam menetapkan target retribusi parkir pertahun?” Kemudian menurut keterangan C. Doaly selaku Kasubag Keuangan mengatakan bahwa : “Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir, banyaknya kendaraan yang masuk dan dengan

melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun di Taman Kesatuan Bangsa sebagai tempat perparkiran, penentuan target pertahun juga ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biayabiaya tak terduga lainny”. Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah kendaraan yang parkir perharinya di Taman Kesatuan Bangsa, titik-titik lahan parkir di Taman Kesatuan Bangsa, Kejelasan jumlah juru parkir yang memiliki izin, Kejelasan retribusi parkir taksi gelap yang beroperasi dan Kejelasan retribusi parkir kendaraan pemilik toko-toko. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. b. Pengorganisasian Pengorganisasian (organizing) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir, unsur-unsur tersebut sebagai berikut:  Unsur Manusia  Metode Pelaksanaan  Standar Kerja  Sarana dan Prasarana Penunjang c. Penggerakan Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado sesuai dengan keterangan Kepala Sub Bagian M. Andes yang mengatakan bahwa :

“Sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah” Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengarahan/penggerakkan yang dilakukan kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado kepada para koordinator lapangan hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi parkir yang dapat menyebabkan tidak terlealisasinya target yang ditetapkan. d. Pengawasan Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk mengetahui siapa yang melakukan pengawasan dalam pemungutan retribusi parkir, maka penulis langsung menanyakan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran I. Saleh, Sos, “Siapa yang mengawasi para juru parkir di Taman Kesatuan Bangsa dalam melakukan pemungutan retribusi parkir setiap harinya? Dari hasil wawancara Beliau mengatakan: “Setiap hari saya turun kelapangan untuk mengecek para juru parkir dan koordinator lapangan, apakah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua pungutan rteribusi parkir semua disetor kepada koordinator lapangan yang bertugas, jadi saya secara langsung yang mengawasi pemungutan retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa”. Selain itu ia menambahkan bahwa : “Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mengenai pungutan retribusi tetapi juga mengenai letak parkir yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan dan juga dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai memungut retribusi parkir, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui koordinator lapangan mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”. Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Manado hanya mengandalkan laporan-laporan

semata untuk itu perlu melakukan pengawasan yang rutin kepada para pegawai terutama pada kasir penagihan yang bertugas di Lapangan dan terjun langsung ke kawasan perparkiran guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan menilai apakah pelaksanaan retribusi parkir telah berjalan efektif dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. C. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir dan Upaya Peningkatan Pemungutan Retribusi Parkir 1. Optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam pelaksanaan pemungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kota Manado masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Berikut penulis menyajikan data perkembangan reaslisasi penerimaan target retribusi parkir secara keseluruhan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado Tahun 2012-2014 Tahun Target (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

Persentase (%)

2012

1.828.500.000

1.784.533.037

97,60%

2013

1.914.000.000

1.880.533.000

87,48%

2014

1.946.892.000

2.043.590.000

104,96%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Manado Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan

setiap tahunnya

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh dispenda belum dapat terealisasi. Jika dilihat dari jumlah kendaraan perhari yang masuk ke Taman Kesatuan Bangsa, seharusnya Pendapatan Asli Daerah bisa lebih tinggi dari yang di targetkan, Pasalnya Rp 2 miliar lebih setahun atau Rp 5,7 juta perharinya PAD parkir dianggap terlalu kecil, dibandingkan jumlah kendaraan yang mencapai 153.933 unit kendaraan roda empat dan roda dua. Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, pasal 25 dijelaskan tarif parkir kendaraan yaitu: 

Kendaraan roda dua Rp 1000



kendaraan roda empat Rp 2.000



kendaraan roda enam Rp 2.000



kendaraan lebih dari roda enam Rp 3.000

2. Upaya Peningkatan Pemungutan Retribusi Parkir Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan retribusi parkir dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Parkir, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Parkir, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapt terwujud . Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bpk. Drs. F. S. Koagou, MM, Beliau mengatakan : “Saya selaku kepala Dinas Perhubungan Kota Manado berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir. Salah satu diantaranya yaitu lebih memperketat proses pengawasan, baik pengawasan secara langsung ataupun pengawasan secara tidak langsung, dan lebih memfungsikan tim pengawas untuk membantu para koordinator retribusi terjun ke lapangan mengawasi para petugas pemungut retribusi parkir” Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa upaya -upaya untuk meningkatkan retribusi parkir, dalam hal ini hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi parkir dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi parkir sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta di peroleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. BAB VI KESIMPULAN Dan SARAN A. Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan penulis selama kurang lebih dua bulan, penyebab tidak terlealisasinya retribusi parkir ini sebenarnya terletak pada Perencanaan yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Manado, ini merupakan yang menjadi masalah utama dibandingkan dengan yang lain. Dimana Perencanaan di Dinas Perhubungan Kota Manado masih bisa dikatan sangat kurang baik, karena Program kerja yang dibuat setiap tahunnya masih ada yang tidak terlaksana. Selain dari perencanaan yang kurang baik yang menjadi penyebab tidak terlealisasinya retribusi

parkir ini adalah dari segi Pengawasan. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Manado sangat berpengaruh dalam proses penerimaan retribusi parkir. Selain itu masih banyak ditemui juru parkir yang tidak memiliki legalitas, taksi-taksi gelap yang tidak pernah bayar retribusi parkir dan bahkan pemilik took-toko dilingkungan Taman Kesatuan Bangsa tidak pernah membayar retribusi parkir. Disini penulis menilai bahwa pengawasan sangat kurang sehingga pendapatan retribusi parkir pun di duga Menguap. Dari segi Pengorganisasian dalam hal ini sudah bisa dikatakan baik terlihat dari penempatan latar belakang pendidikan dari setiap pegawai yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Manado. Dari segi Penggerakkan masih bisa dikatakan lemah karena kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Manado hanya satu bulan sekali memberikan pengarahan kepada para koordinator lapangan, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi parkir yang dapat menyebabkan tidak terlealisasinya target yang ditetapkan. B. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut : 1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Manado, ada baiknya di Taman Kesatuan Bangsa lebih baik menggunakan Portal dalam memungut retribusi parkir supaya berapa jumlah kendaraan bermotor yang masuk ke Taman Kesatuan Bangsa yang parkir jelas datanya. 2. Kepada petugas (Koordinator lapangan) pemungutan retribusi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada juru parkir yang tidak menyetor pendapatan perharinya. 3. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado dan Pemerintah Kota Manado harus lebih memperhatikan bagaimana pemungutan retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa supaya tidak ada terjadi penyimpangan-penyimpangan dan pungli-pungli, serta memperhatikan kesejahteraan juru parkir. 4. Kepada Kasubag Keuangan agar dapat mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan Retribusi parkir di Taman Kesatuan Bangsa.

Daftar Pustaka Ardana, I Komang; Mujiati, Ni Wayan; utama, Utama, I Wayan Mudiartha, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit. Graha Ilmu. Yogyakarta Dharma Setyawan, Salam, Dr.Ir.M.Ed, 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Penerbit Djambatan Jakarta Gunawan, Imam, S.Pd.,M.Pd, 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Penerbit PT Bumi Aksara. Jakarta. Koswara E., 2001, Teori Pemerintahan Daerah, Institut Ilmu Pemerintahan Press, Jakarta. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi Offset. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Nugroho, 2003. Good Governance. Bandung : Mandar Maju Poerwadarminta, 1995 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Gramedia. Rivai, Veithzal, 2003. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. PT. edisi terbaru kedua raja grafindo persada : Jakarta Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Rineka Cipta Jakarta. Terry, G. R. 2001. Manajemn Dasar, Pengertian dan Masalah, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta Tobing, Davit M.L. 2007. Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, PT Timpaui Agung : Jakarta Wiratna V, Sujaraweni, 2014. Metodologi Penelitian. Penerbit Pustaka Barupress Yogyakarta. Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Zuraida, Ida, S.H,. LL.M, 2012. Teknik Penyusunan Peaturan Daerah, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta