KEBIJAKAN PENYEDIAAN DARAH PALANG MERAH INDONESIA
Pengurus Pusat PALANG MERAH INDONESIA 1
OUTLINE • • • • • •
PENDAHULUAN DASAR HUKUM KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH PMI KEBIJAKAN PELAYANAN DARAH PMI REGULASI YANG DIPERLUKAN PENUTUP
2
PENDAHULUAN • • • •
Darah adalah aset nasional Transfusi darah merupakan bagian pelayanan kesehatan Produk darah harus aman, efektif secara klinis & berkualitas Keamanan penyediaan darah ditujukan untuk pasien, donor, petugas dan masyarakat • Strategi pelayanan darah PMI: – Terorganisir dan terkoordinasi dg baik – Darah diambil dari donor darah sukarela tanpa pamrih asal keompok resiko rendah – Semua kantong darah diuji saring infeksi, gol darah dan uji silang serasi – Penggunaan darah tepat dan atas indikasi medis 3
DASAR HUKUM • Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) • Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah 4
KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH • Pelayanan darah merupakan upaya kesehatan dan Pemerintah menjamin pembiayaannya (UU No. 36/2009 tentang Kesehatan ) • Pelayanan darah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah)
• Setiap pemerintah daerah wajib menjamin berjalannya Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM (PP No. 65/2005 tentang SPM) • Pemerintah bertanggungjawab mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dan pendanaan pelayanan darah dapat bersumber dari APBN, APBD (PP No. 7/2011 tentang Pelayanan Darah )
5
KEBIJAKAN PELAYANAN DARAH PMI • Pelayanan darah menjadi program prioritas PMI • Peningkatan jumlah donasi darah menjadi > 2% jumlah penduduk di semua UTD PMI pada akhir tahun 2014 • Pembenahan manajemen pelayanan darah – Penyusunan Aturan Dasar UDD PMI – Penataan hirarki organisasi pelayanan darah PMI • Pembenahan teknis pelayanan darah – Penataan sistim penyediaan darah 6
PELAYANAN DARAH MENJADI PROGRAM PRIORITAS PMI • Peningkatan jumlah donasi menjadi program semua PMI Propinsi dan Kab/Kota • Menggalang potensi DDS di instansi, TNI, Polri, Univ, sekolah dan masyarakat melalui MOU • Mengajak pejabat daerah, tokoh/figur masyarakat, dll untuk memasarkan penyumbangan darah • Sosialisasi “Donor Darah menjadi Gaya Hidup” melalui media komunikasi tulis ataupun elektronik • Menggalang potensi CSR perusahaan untuk menjadi penunjang dana kegiatan donor darah 7
PENINGKATAN JUMLAH DONASI • Meningkatkan potensi pengambilan darah melalui: – Tempat-tempat umum: Mall, Univ, SPBU, Stasiun – Mobile Unit Keliling
• Kemitraan antar UTD dalam pengambilan darah • Meningkatkan upaya pelestarian donor • Kemitraan dengan PDDI, Fokuswanda ataupun kelompok donor darah lainnya
8
UNIT DONOR DARAH DI MALL DENGAN KAPASITAS 4 TEMPAT TIDUR
9
UNIT DONOR DARAH DI MALL DENGAN KAPASITAS 2 TEMPAT TIDUR
10
KEGIATAN DONOR DARAH DI MOBIL MU KELILING
11
ATURAN DASAR UDD PMI • Dasar: – UU No. 36/2009 tentang Kesehatan – PP No. 7/2011 tentang Pelayanan Darah
• Istilah Unit Donor Darah (istilah keseharian UTD) ok PMI tidak melakukan kegiatan transfusi darah • Merupakan: – – – –
Pedoman pengambilan keputusan, kebijakan dan strategi UDD PMI Dasar dan perlindungan hukum pengelolaan UDD PMI Kejelasan peran dan tanggung jawab Pengurus PMI Pedoman penyelenggaraan pelayanan penyediaan darah 12
PENATAAN HIRARKI ORGANISASI UDD • Tipologi UTD PMI : Tipe A, Tipe B dan Tipe C • Pembinaan dan Pengawasan penyediaan darah oleh : – UTD Pusat (tingkat nasional di lingkungan PMI) – UTD Tipe A (tingkat propinsi di lingkungan PMI) • UTD Tipe B fokus pada pelayanan darah lengkap • UTD Tipe C fokus pada pengambilan darah saja • Mekanisme pembinaan dan pengawasan: – Melalui Diklat, Audit, Monev dan Pemantapan Mutu
13
PENATAAN SISTIM PEMBIAYAAN • Pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan penyediaan darah (UU No. 36/2009 dan PP No.7/2011) diharapkan : • APBN membiayai reagen uji saring • APBD membiayai peralatan dan fasilitas UTD • Tugas PMI: – Menghitung Unit Cost Darah dan rinciannya – Memberi masukan sistim pembayaran – Melaporkan pemanfaatan subsidi pembiayaan dari pemerintah 14
BIAYA PER-KANTONG DARAH PMI (2011) No
Kegiatan
Biaya Penggantian Alat Rp (%)
Biaya Operasional Rp (%)
Total Biaya Rp (%)
1
Pengerahan dan Pelestarian Donor
16.000 (37,5%)
26.000 (62,5%)
42. 000 (15%)
2
Pengambilan Darah
16.000 (23%)
53.000 (77%)
69.000 (24%)
3
Pemeriksaan dan Pengolahan Darah
16.000 (16%)
88.000 (84%)
104.000 (35%)
4
Penyimpanan dan Pendistribusian Darah
23.500 (33%)
47.500 (67%)
71.000 (26%)
71.500 (25%)
214.500 (75%)
286.000 (100%)
Total
15
SISTIM PEMBAYARAN BPPD • Dengan adanya BDRS diharapkan: – Distribusi darah dari UDD PMI ke BDRS – Pasien membayar BPPD ke Rumah Sakit – Rumah Sakit membayar BPPD ke UDD PMI
• BPPD semua komponen darah disamakan • BPPD di setiap kelas RS disamakan • Dengan adanya bantuan reagen uji saring dari Kemkes maka tahun 2011 BPPD adalah Rp. 250.000, dg dasar: – Surat dari Biro Jaminan Pembiayaan Kesehatan ke PMI Pusat – Surat dari Dirut PT. Askes ke PMI Pusat – SE Biro Jaminan Pembiayaan Kesehatan ke RS untuk Jampethal 16
SISTIM PELAPORAN PELAYANAN DARAH • Setiap UDD PMI membuat Laporan Kegiatan Pelayanan Darah ditujukan ke PMI secara berjenjang dan Dinkes • PMI Pusat membuat Laporan ke Kemkes • Laporan meliputi: – Kondisi gedung, ketenagaan, peralatan – Kegiatan teknis meliputi jumlah donasi, ratio donasi, produksi komponen, permintaan darah, distribusi darah dan hemovigilance
• Saat ini telah dikembangkan SIM Pelayanan Darah PMI 17
TAMPILAN SIM PELAYANAN DARAH PMI
18
REGULASI YANG DIPERLUKAN • Petunjuk pelaksanaan pendanaan pelayanan darah dari APBD (apakah melalui Dinkes ?, untuk biaya penggantian atau biaya operasional ?)
• Perlindungan Hukum untuk UTD PMI, petugas pelayanan penyediaan darah (dokter, teknisi dan tenaga administrasi) • Perlindungan Hukum untuk konsumen darah, jika terjadi dampak transfusi diluar kesalahan penyedia darah dan pelaksana transfusi darah 19
HARAPAN • Disusun Sistim Pelayanan Darah Nasional • Penetapan UDD Nasional • Mata anggaran Pelayanan Darah yang baku dalam APBN dan APBD • Semua RS mendirikan BDRS • Kerjasama antara UTD RS dengan PMI setempat 20
PENUTUP • Penyusunan sistim pelayanan darah yang terorganisasi dan terkoordinasi secara national dengan baik harus diinisiasi oleh Kementrian Kesehatan • Dengan PP Pelayanan Darah diharapkan ada Kejelasan tanggung jawab antara PMI dan Pemerintah dalam pelayanan darah • Pembiayaan darah oleh pemerintah perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya • Perlu dibuat Sistim Pelayanan Darah Nasional dan Penetapan UDD Nasional • Diharapkan ada aturan perlindungan hukum bagi pelaksana penyediaan darah 21
