KEBIJAKAN PENGUATAN SDM KP DALAM UU DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT
Dr. SUSENO SUKOYONO (KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)
Disampaikan pada acara Seminar Penyuluhan Perikanan Bogor, 7 Oktober 2014
PROF. Dr. HARYONO SUYONO
(Tokoh Pengembangan Kelompok dan Pemberdayaan Masyarakat KP Tahun 2013)
DR. ARIF SATRIA (Akademisi yang telah mendukung Pengembangan SDM dan Penyuluh Perikanan Tahun 2013)
Indonesia: Keanekaragaman Hayati
CORAL TRIANGLE
AMAZON
CONGO BASIN
Potensi Ekonomi Kelautan
Rp 48,8 trilyun dari ikan
Transportasi laut
Rekreasi
US$12000/km2
5
US$ 31,78 juta
Migas
Industri kreatif
US$ 40 milyar biofarma
Sekilas ASEAN Economic Community (AEC) Kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan komunitas ekonomi ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi. MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya.
Towards ASEAN Community 2015
ASEAN COMMUNITY 2015 ASEAN Security Community (ASC)
ASEAN Economic Community (AEC)
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)
The Peaceful, Prosperous, and People-Centric ASEAN
Production/Supply Regional Production Base
Single Regional Market Consumption/Demand
Dual Track Strategy
8
PARADIGMA EKONOMI KELAUTAN & PERIKANAN BERKELANJUTAN
PERCEPATAN: PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING BASIS: WILAYAH DAN KAWASAN
BLUE ECONOMY
INDUSTRIALISASI KELAUTAN & PERIKANAN
MINAPOLITAN EKONOMI BERBASIS KP
9
Peran BPSDM KP dalam Pembangunann Kelautan dan Perikanan 1. 2. 3. 4. 5.
UU No 31/2004 Jo No. 45 / 2009: PERIKANAN UU No. 16 /2006 : SP4K UU No. 25 /2010 : RPJMN UU No. 20 /2004 : SISDIKNAS UU No. 17/2007 : RPJPN 2005-2025
INPUT
6. 7. 8. 9. 10.
PROSES
OUTPUT -
Pendidikan KP
-
Pelatihan KP
-
Penyuluhan KP
feedback
OUTCOME
IMPACT
APARATUR
BPSDM KP PROGRAM PRIORITAS KKP
UU No. 17 /2008: Pelayaran UU No. 32 /2004 : Pemerintahan Daerah UU No. 12 /2012 : Pendidikan Tinggi UU No. 27 /2007 Jo No.1/2014 : Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No. 32/2009 : Perlindungan & Pengelolaan LH
Berpendidikan S1, S2 & S3 Aparatur Kompeten Diklat Manajemen & Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluh
KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT KP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KP
PELAKU UTAMA -Anak Usia Sekolah - Pelaku Utama / Pemuda Putus Sekolah - Pelaku Usaha - Penerima PUMP, PUGAR - Industrialisasi KP - PKN
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK PENGUATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI INDUSTRIALISASI DENGAN PENDEKATAN EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY)
MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SEJAHTERA
Bidang Perikanan
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Kelautan
SDM KP SESUAI STANDAR KOMPETENSI KERJA
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Perikanan
Bidang Kelautan
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Utama/Usaha Kelautan
Meningkatnya Kompetensi Pelaku Utama/Usaha Perikanan
Grand Strategy : Diklatluh KP yang partisipatif dan inovatif
PELATIHAN KP • Pelatihan partisipatif antara masyarakat,pemerintah&swasta • Pelatihan berdasarkan analisis kebutuhan&potensi wilayah • Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi • Inkubasi kewirausahaan bagi alumni pelatihan
PENYULUHAN KP
• Peningkatan daya saing penyuluh KP • Penguatan kelas kelompok yang dapat mengembangkan usahanya (kelompok mandiri) • Sinergi penyelenggaraan penyuluhan KP Pusat-Daerah • Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung penyuluhan KP
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAIN Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan SDM KP (fokus, ringkas, jelas, tegas dan konsisten) Roadmap (terintegrasi Pusdiklatluh, fokus pada penyediaan SDM KP unggul yang berdaya saing), serta 11 32 penguatan dimensi kelautan
Remarks Education Implementing Units Training Implementing Units
PETA PENYEBARAN P2MKP (417) Prov. Aceh Pemula = 4 Prov. Sumut Pemula = 12 Prov. Kaltim Pemula =7
Prov. Riau Pemula = 5
Prov. Kalbar Pemula =7
Prov. Sulut Pemula =3
Prov. Kalsel Pemula =5
Prov. Jambi Pemula = 3
Prov. Maluku Utara Pemula =1
Prov. Maluku Pemula =2
Prov. Papua Pemula = 1 Prov. Lampng Pemula = 5
Prov. Sumbar Pemula = 8
Prov. DKI Jakarta Pemula = 5 Prov. Bengkulu Pemula = 1
Prov. Jateng Pemula = 35 Madya = 2
Prov. Kalteng Pemula = 2
Prov. Sumsel Pemula = 3
Prov. Banten Pemula = 20
Prov. Sulsel Pemula = 14 Madya = 1 Prov. NTB Pemula =4
Prov. Jabar Pemula = 73 Madya = 10 Prov. DIY Yogya Pemula = 9 Madya = 1
GARA TIMUR
Prov. Jatim Pemula = 36 Madya = 3
Prov. Bali Pemula = 10 Madya = 2
Prov. Sultra Pemula = 5
SEBARAN PENYULUH PERIKANAN
Sumber: SIMLUH KP, 20 September 2014 www.pusluh.kkp.go.id
SDM KP Kompeten
Pendampingan
Daya Saing
SDM KP
UU Desa
Terlibat dan Menang
AEC
MASYARAKAT (KELOMPOK)
PENDIDIKAN
DESA
PELATIHAN
PENYULUHAN
Pelaku Utama & Usaha KP Dukungan Pendidikan
Dukungan Pelatihan
PENYULUH PERIKANAN
UU Desa
AEC Inovasi Metode Penyuluhan
PERAN PENYULUH PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 2. Memberikan motivasi dan mengembangkan potensi 3. Memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan 4. Memberikan bimbingan dan pendampingan peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing 5. Membantu memfasilitasi kemudahan akses permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar 6. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi
Kelas Kelompok Pelaku Utama Perikanan
UTAMA MADYA
PEMULA PENDAMPINGAN PENYULUH PERIKANAN
KLASIFIKASI KEMAMPUAN BERKELOMPOK 1. KELAS PEMULA, SKOR 0 – 350 2. KELAS MADYA, SKOR 351 – 650 3. KELAS UTAMA, SKOR 651 - 1000
DEMPOND PENYULUH PERIKANAN, DAN TEMU LAPANG PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN
TUJUAN: • • • • • •
Meningkatkan jiwa kewirausahaan Memfasilitasi percontohan Mengembangkan kemampuan dan keterampilan Mengembangkan penerapan paket teknologi terekomendasi Meningkatkan daya saing kelembagaan kelompok pelaku utama/usaha Mengembangkan jejaring kerja dan jejaring usaha sektor KP
UNIT PERCONTOHAN PENYULUH PERIKANAN Tahun 2013 = 13 Lokasi Tahun 2014 = 5 Lokasi Tahun 2015 = 10 Lokasi
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PENYULUHAN PERIKANAN
http://pusluh.kkp.go.id
42 Negara mengakses Cyber Extension
DAMPAK KEGIATAN PENYULUHAN KP DALAM MENGGERAKAN EKONOMI MASYARAKAT (Triliun Rp) 140.00
120.00
115.00
100.00 88.20 80.00 64.80
60.00 44.80
40.00
27.00 17.36
20.00 5.10
4.00
25.75
22.18
8.83
29.70
27.35
24.15 19.00
0.00 2010
2011
2012
2013
30 30 Mei Mei 2014 2014
Target minimalis
2015
2017
2018
2019
(Tahun)
Target optimal KETERANGAN
Sumber: Data diolah Tim Pusluh KP (2014)
2016
PEMULA
MADYA
ASUMSI OMSET/KLP/TH
≤ Rp. 300 Juta Rp. 300 Juta –
JUMLAH KELOMPOK
44592
2570
Sumber: UU No. 20/2008 Tentang UMKM
UTAMA
Rp. 2.5 Milyar ≥ Rp. 2.5 Milyar 243
TERIMA KASIH http://bpsdmkp.kkp.go.id
