KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DALAM OTONOMI DAERAH
Disampaikan oleh : DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1
I. LATAR BELAKANG WILAYAH INDONESIA MEMILIKI KONDISI GEOGRAFIS, DAN DEMOGRAFIS YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA WABAH YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KORBAN JIWA MANUSIA, DAN DAMPAK EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, LINGKUNGAN, DAN PERTAHANAN KEAMANAN YANG DALAM KEADAAN TERTENTU DAPAT MENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL. INTENSITAS WABAH SEMAKIN MENINGKAT DAN KOMPLEKS, YG MEMERLUKAN PENANGANAN SECARA MULTISEKTOR SECARA BERSAMA, TERPADU DAN TERKOORDINASI
II. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.
UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH UU NO 4/1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR UU NO 18/2009 TTG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PP NO 38/2008 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
5. PP NO 50/2007 TTG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
6. PP NO 41/2007 TTG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 7. PERPRES NO. 30 TAHUN 2011 TTG PENGENDALIAN ZOONOSIS
3
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
-
Hankam
-
Moneter
-
Yustisi
-
Politik Luar Negeri
-
Agama
CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: PERTANIAN, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: KETAHANAN PANGAN, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
URUSAN PEMERINTAHAN SUB BIDANG KESWAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA 1.
2.
3.
Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusanurusan pemerintahan sub bidang keswan dengan eksternalitas nasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sub bidang keswan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam Norma, Standard, Prosedur yang ditetapkan Pusat Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan sub bidang keswan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam Norma, Standard dan Prosedur yang Ditetapkan Pusat
Prinsip pengendalian zoonosis menjadi tugas Pemerintah Pusat :
• Fokus pada penyakit yang bersifat wabah dan menyebar lintas Provinsi, Regional dan Nasional • Berdampak ekonomis • Ancaman bagi kesehatan dan kehidupan manusia (zoonosis) Saat ini prioritas pengendalian dan atau pemberantasan ada 12 jenis PHM, penyakit wajib dilaporkan ke Pusat setiap bulan
Penyakit endemis/sporadis lintas kabupaten/ kota menjadi tugas Pemerintah Daerah Provinsi Penyakit endemis/sporadis lokal di kabupaten/ kota menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PERCEPATAN PENGENDALIAN ZOONOSIS • Sebagian besar wilayah NKRI telah menjadi wilayah endemik zoonosis ( penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya seperti Flu Burung,Rabies,Pes,Anthrax,Leptospirosis,dsb) yang berpotensi menjadi wabah bahkan beriko menjadi pandemi; • Dampak wabah zoonosis berakibat multi dimensional sehingga penanganannya dilaksanakan secara lintas sektor ( ditetapkan dengan Perpres No.30/2011 tentang pengendalian zoonosis ); • Di tingkat pusat dibentuk wadah koordinasi lintas sektor yaitu Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (sbg ketua yaitu Menko Kesra dengan wakil Mendagri, Mentan dan Menkes; • Amanat Perpres No.30/2011 perlu dibentuk “ komisi provinsi,kabupaten,kota” dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau bahkan dibentuk dengan Perda
Kebijakan Percepatan Pengendalian Zoonosis Tindak Lanjut Perpres Nomor 30 tahun 2011 1. Kebijakan Nasional Pengendalian zoonosis berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Panjang. 2. Kebijakan Daerah Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Panjang
Strategi Percepatan Pengendalian Zoonosis Tindak Lanjut Perpres Nomor 30 tahun 2011 1. Mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan; 2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program; 3. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemi serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
Strategi Pengendalian Zoonosis menurut Perpres Nomor 30 tahun 2011
1. penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru; 2. peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis; 3. penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis;
Strategi Pengendalian Zoonosis menurut Perpres Nomor 30 tahun 2011
1. penguatan lit-bang bidang zoonosis; 2. pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.
Tindak Lanjut • Sesuai dengan amanat Perpres no. 30/2011 agar segera dibentuk Komisi Provinsi dan Komisi Kab/Kota Pengendalian Zoonosis • Segera ditetapkan Renstra Pengendalian Zoonosis Tahun 2012-2017 • SE Mendagri No. 188.31/2367/SJ kepada seluruh gubernur untuk mensosialisasikan Perpres no. 30/2011 tentang pengendalian zoonosis kepada pemda kabupaten/kota dan masyarakat luas.
Upaya penanggulangan zoonosis selama ini masih terfokus pada langkah-langkah kedaruratan, sementara upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan belum maksimal Penanggulangan zoonosis masih dianggap sebagai urusan pemerintah, dan bukan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah unsur-unsur masyarakat, dan swasta Koordinasi antar sektor dan unit kerja yang menangani relatif masih kurang berjalan secara optimal
Peran dan fungsi kelembagaan masih belum optimal, Serta masih ditangani oleh sektor Kesehatan, Peternakan dan Kesehatan Hewan. 14
Masih adanya ego sektor antar institusi masih terjadi di lapangan
Mobilisasi dan alokasi sumber daya masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kegiatan pencegahan dan penanggulangan zoonosis belum menjadi prioritas Profesionalisme aparat yang menangani masih lemah dan Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan wabah Sistem informasi dan komunikasi masih belum optimal
Peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi wabah
Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan zoonosis masih belum optimal Alokasi dana APBN dan APBD dalam rangka penanggulangan zoonosis
15
TANTANGAN KEDEPAN KELEMBAGAAN DI DAERAH 1. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, DIPERKUAT MELALUI KERJASAMA DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN; 2. UNSUR KOMANDO DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN, BILA TERJADI SITUASI DARURAT; 3. DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI.
16
KEBIJAKAN PEMDA KE DEPAN 1. PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS; LEMBAGA YANG MENANGANI TIDAK HANYA SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN TETAPI SEMUA SEKTOR TERKAIT. 2. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA; 3. PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI KONSEP KELEMBAGAAN YANG MEMERLUKAN UNSUR PELAKSANA, UNSUR KOORDINASI DAN UNSUR KOMANDO; 4. MEMASUKAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS KEDALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MELALUI MUSRENBANG; 5. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS KEPADA MASYARAKAT; 6. MENINGKATKAN ANGGARAN APBN DAN APBD;
17
KEBIJAKAN PEMDA KE DEPAN 1. MENINGKATKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGURANGAN RESIKO TERJADINYA WABAH SEPERTI MELAKUKAN PELATIHAN, SOSIALISASI, GELADI, SIMULASI, KEWASPADAAN DINI, DLL. 2. PENGAMATAN, PENYIDIKAN DAN PEMETAAN PENYAKIT HEWAN NASIONAL 3. PENINGKATAN PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN 4. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TERUTAMA DAERAH YANG BERBATASAN; 5. PENINGKATAN PASAR HEWAN YANG SEHAT; 6. PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MELALUI SYSTEM KEWASPADAAN DINI.
18
SEKIAN dan TERIMAKASIH
LEBIH KURANG MOHON DIMAAFKAN 19
