Kebijakan dan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Pengawasan Penggunaan Feed Additive (FA) dan Feed Supplement (FS) Pakan Sapi Perah Maradoli Hutasuhut Sub-Direktorat Mutu Pakan Direktorat Pakan Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian
Inovasi Teknologi Feed Additive dan Supplement untuk Peningkatan Produktifitas Sapi Perah Bandung, 22 Mei 2014
Outline Presentasi Pendahuluan Kondisi Industri Persusuan Saat Ini Evaluasi Bantuan Penguatan Pakan Sapi Perah Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengawasan FA/FS: Draft Permentan Tentang “Penggunaan Imbuhan Pakan Dan Pelengkap Pakan Sebagai Campuran Pakan” • Kesimpulan • • • • •
PENDAHULUAN Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, dan kemandirian petani ternak, serta dalam rangka pencapaian kecukupan pangan. Sapi perah merupakan ternak penghasil susu, sekaligus juga sebagai ternak yang memproduksi daging. Pembangunan persusuan di Indonesia sangat penting karena peranannya yang vital dalam peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa di era global sekarang ini. Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar Pemerintah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah mempunyai kewajiban penyediaan pangan hewani asal ternak yang bergizi tinggi dalam jumlah cukup, terjangkau, aman dan halal
KONDISI INDUSTRI PERSUSUAN SAAT INI Periode 2007-2011 permintaan susu untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri meningkat rata-rata 14,78 persen per tahun, Namun pertumbuhannya cenderung menurun dari 13,97 persen tahun 2008 menjadi 7,17 persen tahun 2011. Kebutuhan susu hingga tahun 2012 telah mencapai sekitar 2,84 juta ton, yang dapat dipenuhi dalam negeri sebesar 1.02 juta ton, kekurangannya (64%) dipenuhi melalui impor susu bubuk dari Australia dan Selandia Baru. Produksi Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) pada tahun 2012 sebesar 1.02 juta ton yang didominasi oleh susu asal sapi Frisian Holstein (FH). Kenaikan harga daging sapi yang dimulai pertengahan 2012 hingga tahun 2013 berakibat pada tingginya pemotongan sapi perah sehingga terjadi penurunan populasi secara nasional menjadi 453 ribu ekor (penurunan 25% dibanding tahun 2012).
PERMASALAHAN INDUSTRI SUSU Harga susu segar di tingkat peternak yang relatif rendah Konsumsi susu yang masih rendah dan produksi susu yang hanya mengandalkan produksi dari sapi perah Frisian Holstein (FH) Produktivitas ternak perah rendah, pengetahuan dan ketrampilan peternak kurang Manajemen kelembagaan kelompok yang belum efektif dan efisien Belum ada investasi untuk penyediaan bibit ternak perah dan kesejahteraan peternak perah yang belum baik
Konsumsi Susu per Kapita di Asia Tenggara, 2011 Konsumsi Susu
No
Negara
1
Kamboja
5.9
2
Indonesia
11.1
3
Laos
4.7
4
Malaysia
36.2
5
Myanmar
26.7
6
Filipina
17.8
7
Thailand
22.2
8
Timor Leste
2.8
9
Vietnam
12.1
Sumber : FAO 2013
(dalam Kg)
EVALUASI BANTUAN PENGUATAN PAKAN SAPI PERAH Kerjasama Direktorat Pakan Ternak, Ditjen PKH dengan Pihak Swasta Pengumpulan data dari seluruh kelompok dan seluruh satker, data yang dikumpulkan : Rekapitulasi Kepemilikan Ternak per kelompok Rekapitulasi pencatatan produksi susu harian per anggota kelompok Rekapitulasi pencatatan kualitas susu Rekapitulasi pencatatan pendapatan peternak/ kelompok Pelaksanaan survai: Akhir 2013 Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
DATA UMUM PROVINSI
KABUPATEN
KELOMPOK
DIY
SLEMAN
JABAR
JATENG JATIM
5
PETERNAK (ORANG) 146
SAPI PERAH (EKOR) 300
BANDUNG BANDUNG BARAT BOYOLALI
15
534
900
20
639
1,200
10
255
600
SEMARANG
10
423
600
PASURUAN
20
409
1,200
MALANG
20
419
600
Jumlah
100
2,825
6,000
Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
SKALA KEPEMILIKAN TERNAK 4.5
3.9
4.0 3.5 3.0
2.8
2.7
2.5
2.2
2.2
Semarang
Sleman
2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Bandung
Boyolali
Pasuruan
RataanKepemilikan
Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
JUMLAH PEMBERIAN HIJAUAN 8
10-20 Kg
7
7
20-30 Kg 6
6
40-50 Kg
5
5
4
4 3
30-40 Kg
3
4 3
3
2
2
4
>50 Kg
2 2
3
2
2
Semarang
Sleman
1
1
0
0
Bandung
Boyolali
Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
Pasuruan
JENIS HIJAUAN YANG DIBERIKAN Daun Petai Cina 1%
Rumput Setia 15%
Daun Ubi 3%
Jerami Jagung 7% Kaliandra 1% King Grass 2%
Rumput Lapangan 20%
Rumput Kolonjono 12% Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
Legum Centro 1%
Rumput Gajah 38%
JENIS PAKAN TAMBAHAN Tepung Gaplek 2%
Ubi Wafer 2% 2%
Ampas Ketela 1%
Ampas Tahu 18%
Singkong 19% Roti Sortir 5%
Bekatul/Dedak 21%
Roti 2% Pollard 14% Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
Pepaya 2%
Onggok 3%
Mineral 1%
Gamblong 8%
TEMPAT PENYIMPANAN PAKAN BANTUAN PENCATATAN KELUAR MASUK PAKAN BLP
TEMPAT PENYIMPANAN BLP
Ada 2
Ada
Tdk Ada 4
Tdk Ada 1
1 2
9
8
10
8
8
5
9
8
5
4
6
Bandung
Boyolali Pasuruan Semarang Sleman
Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
Bandung
Boyolali
Pasuruan Semarang
Sleman
RATAAN HARGA SUSU, DES 2013 Rp4,500 Rp4,000
Rp4,046 Rp3,724
Rp3,500
Rp3,570
Rp3,356
Rp3,556
Rp3,000 Rp2,500 Rp2,000 Rp1,500 Rp1,000 Rp500 Rp0
Bandung
Boyolali
Sumber: Evaluasi BLP Dit Pakan, 2013
Pasuruan
Semarang
Sleman
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) merupakan konsolidasi iptek dan pengalaman SNI adalah dokumen berisi ketentuan teknis (aturan, pedoman atau karakteristik) dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan oleh BSN untuk dipergunakan oleh stakeholder dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu untuk menjamin agar suatu standar merupakan kesepakatan pihak yang berkepentingan
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) Adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Dirumuskan oleh Panitia Teknis Ditetapkan oleh BSN
Tujuan Standardisasi Nasional Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup Membantu kelancaran perdagangan Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan
Manfaat Standar Produsen/Industri paham akan kepastian batas/persyaratan yang diterima pasar. – kepastian tingkat mutu – acuan dalam pembinaan/proses produksi Meningkatkan efisiensi produksi, mutu barang/jasa Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan, antar produsen, antara produsen dan konsumen
Pengguna/Konsumen memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk. Publik/Masyarakat dilindungi dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
Perlindungan Konsumen
APA KEUNTUNGAN SNI? Produsen paham kepastian batas yg diterima pasar Pengguna memperoleh kepastian kualitas dan keamanan produk Publik dilindungi segi keamanan, kesehatan dan lingkungan
PROSEDUR PENETAPAN SNI SNI disusun oleh Panitia Teknis/Sub Panitia Teknis (PT/SPT) Perumusan SNI yang ditetapkan oleh Kepala BSN SNI disusun berdasarkan konsensus dengan melibatkan semua stakeholder dan taat azas, mengacu pada ketentuan internasional dalam perumusan standar Dalam perumusan SNI sejauh mungkin harmonis (selaras) dengan standar internasional dan sesuai dengan kebutuhan pasar
PROSEDUR PENETAPAN SNI
(lanjutan)
Meningkatkan partisipasi aktif unsur nasional dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional. Dipelihara melalui kaji ulang setiap periode tertentu agar dapat dipertanggungjawabkan
PRINSIP DASAR PERUMUSAN SNI Terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam proses perumusan standar melalui jalur PT atau Mastan
Prosesnya dapat diikuti secara transparan melalui media IT
Openess
Memberikan kesempatan kepada UKM dan daerah untuk berpartisipasi dalam perumusan SNI
Transparency Development dimension
Consensus and impartiality Coherence
SNI dibuat dgn memperhatikan keberadaan standar internasional, sebaiknya harmonis dengan standar internasional Adopted from the Decision of the WTO-TBT Second triennial review
Pelaksanaannya melalui konsensus nasional dan tidak memihak
Effectiveness and relevance
Standar dibuat sesuai kebutuhan pasar, hasilnya harus efektif dipakai untuk fasilitasi perdagangan
Tahapan Perumusan SNI dan pencapaian sasaran mutu Usulan program
PNPS RSNI1 RSNI2
2 bln
RSNI3
2 bln
tanggapan
2 bln
RSNI4
2 bln
Evaluasi program perumusan SNI Penyusunan konsep Tingkat WG Pembahasan
RASNI
2 bln
SNI
1 bln 1 bln
tingkat PT/SPT
1 bln Konsensus tingkat PT/SPT Jajak Pendapat Penyelesaian Pemungutan Suara
Publikasi Penetapan
Jajak pendapat dilakukan oleh BSN dengan melibatkan stakeholders Anggota PT/SPT ini terdiri dari : Pemerintah Konsumen Produsen Pakar
Anggotanya harus berjumlah ganjil minimal 9 orang
PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (PTM) PTM adalah suatu standar atau persyaratan yang dibuat sebagai acuan. PTM ini dibuat sebagai salah satu standar yang berlaku dan ditetapkan oleh SK Dirjen. Apabila suatu bahan pakan/pakan belum ada SNI maka standar yang dijadikan acuan adalah PTM.
Tahapan Penyusunan PTM sebagai berikut : Membuat drafting Rapat pembahasan penetapan PTM Membuat SK Dirjen PTM Keterangan : Rapat pembahasan penetapan PTM biasanya dilakukan pada saat pertemuan Komisi Ahli Pakan (KOMPAK) dan para ahli inilah yang menentukan ambang batas PTM
SNI DAN PTM
PAKAN DAN BAHAN PAKAN
SNI
PTM
PAKAN 41 BAH PAKAN 19
PAKAN 21 BAHAN PAKAN 21 Data per Desember 2013
60
102 42
Pengawasan FA/FS • Personil Wastukan 256 orang di seluruh Indonesia – Pusat 31 wastukan – UPT BPMSP 20 wastukan – Propinsi/Kabupaten/Kota: belum semua ada wastukan
• Peraturan perundang-undangan:
– UU 18/2009; Permentan 65/2007 (sdg direvisi); Permentan 19/2009 (sdg direvisi); SK Mentan 240
• Jaringan Laboratorium pakan
– BPMSP Bekasi, 6 Lab Pakan Daerah, Lab PT/Pabrik Pakan/Penelitian/Swasta
Draft Permentan tentang
PENGGUNAAN IMBUHAN PAKAN DAN PELENGKAP PAKAN SEBAGAI CAMPURAN PAKAN • BAB I - KETENTUAN UMUM Pasal 1: 1. Imbuhan Pakan (feed additive) adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrien) yang tujuan pemakaian terutama untuk tujuan tertentu. 2. Pelengkap Pakan (feed supplement) adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan.
Draft
Pasal 2: Maksud dan Tujuan • Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembuatan pakan, dan bagi petugas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan mutu pakan, dan pengawasan obat hewan.
Draft
• Peraturan ini bertujuan:
– menjamin agar pakan yang dibuat untuk diedarkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pakan; – melindungi manusia, hewan dan lingkungan dari bahaya penggunaan imbuhan pakan (feed addtive) dan pelengkap pakan (feed supplement) yang tidak memenuhi persyaratan; dan – mencegah terjadinya penyalahgunaan imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement) sebagai campuran pakan dalam pembuatan pakan.
Draft
Pasal 5: Jenis dan Fungsi FA/FS • Imbuhan pakan (feed additive): – ditujukan untuk kestabilan pakan, proses produksi pakan dan sifat-sifat pakan; – ditujukan untuk pertumbuhan, efisiensi penggunaan pakan, metabolisme dan penampilan ternak; – mempengaruhi kesehatan ternak ; dan – mempengaruhi penerimaan konsumen.
Draft
Jenis dan klasifikasi imbuhan pakan (feed additive)
1. Kelompok Biologik: – Probiotik, enzym alamiah
2. Kelompok Farmasetik: – Prebiotik, Vit A, D3, E, B1, B2, B6, Biotin, Niacin, Asam panthotenate, Asam folate, Iodine dan Selenium, B12, H2, K3, Calpan, Folic acid, Nicotinic acid, Choline chloride, Iron, Copper, Zinc, Manganese, Selenium
Draft
Jenis dan klasifikasi imbuhan pakan (feed additive)
3. Kelompok Antibiotik:
– Avilamisina, avoparsina, Zink bacitracin, enramisina, flavomisina, hygromicin B, kitasamycin, kolistin sulfat feed grade, lasalosid, linkomisina hidroklorida, maduramisina, monensin (natrium), narasina, nistatina, salinomycin (natrium), spiramycin (base, embo-nat), tiamulin hidrogen fumarat, tilosin dan virginiamycin.
4. Kelompok Anti Bakteri:
– aklomide, amprolium, butynorate, klopidol, decoquina te, ethopabate, halquinol, dan sulfanitran.
Draft
Jenis dan klasifikasi pelengkap pakan (feed supplement)
1. Kelompok protein 2. Kelompok asam amino (Lysin, methionine) 3. Kelompok mineral, terdiri atas: mineral makro, seperti : Ca, P, K, Na, Cl, S dan Mg. mineral mikro seperti: Fe, Zn, Cu, Co, Mo, Mn, I dan Se
Draft
Pasal 6: 1) Imbuhan pakan (feed additive) dan pelengkap pakan (feed supplement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang akan digunakan sebagai campuran pakan harus memiliki Nomor Pendaftaran Obat Hewan (NPOH). 2) Untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat hewan.
Draft
BAB III: PERSYARATAN PENGGUNAAN
Pasal 7:
1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pembuatan pakan yang menggunakan imbuhan pakan (feed additive) dan/atau pelengkap pakan (feed supplement), harus menerapkan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB). 2) Selain harus menerapkan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha yang melakukan pembuatan pakan dengan menggunakan imbuhan pakan (feed additive) dan/atau pelengkap pakan (feed supplement) sebagai campuran pakan harus dibawah pengawasan dokter hewan sebagai penanggung jawab.
Draft
Pasal 8:
Pakan yang dibuat dengan menggunakan imbuhan pakan (feed additive) dan/atau pelengkap pakan (feed supplement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebelum diedarkan, pada labelnya harus dicantumkan nama generik zat berkhasiat yang digunakan.
Pasal 9:
Dalam hal diketemukan pakan yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, pengawas mutu pakan dan/atau pengawas obat hewan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat hewan dan pengawasan mutu pakan.
Draft
Kesimpulan
SNI dan PTM sangat diperlukan dalam perdagangan modern yang akan melindungi/ menguntungkan produsen, pedagang dan konsumen sekaligus. Jumlah SNI dan PTM saat ini masih terbatas sehingga diperlukan penambahan dan revisi secara terusmenerus. Pakan Imbuhan (Feed Addivies/FA) dan Pakan Tambahan (Feed Supplement /FS) merupakan obat hewan dan dapat memberikan manfaat terhadap ternak sepanjang digunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang “Penggunaan Imbuhan Pakan Dan Pelengkap Pakan Sebagai Campuran Pakan”.
Terima kasih
