Kebijakan BLHD Kota Tangerang Selatan dalam Pengelolaan Limbah
Oleh : DR. RAHMAT SALAM, M.Si
VISI DAN MISI KOTA TANGERANG SELATAN VISI : “Terwujudnya Kota Tangerang Selatan yang Mandiri, Damai dan Asri” MISI : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; Meningkatkan keharmonisan fungsi ruang kota yang berwawasan lingkungan; Menata sistem sarana dan prasarana dasar perkotaan; Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat; Meningkatkan fungsi dan peran kota sebagai sentra perdagangan dan jasa; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
KEBIJAKAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
1. 2. 3. 4. 5.
Memberdayakan masyarakat untuk sadar lingkungan Mewujudkan kondisi lingkungan yang hijau, bersih, teduh dan indah Meningkatkan pencegahan terhadap kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam (SDA) dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Mewujudkan keseimbangan fungsi lingkungan agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Mengendalikan kegiatan pembangunan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
1.
Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia
dan lingkungan hidup; 2.
Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3.
Terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
4.
Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
5.
Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan Pasal (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan beberapa asas, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah
Kebijakan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan
BLHD Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan dalam pengendalian pencemaran lingkungan dengan pengeluaran ijin maupun rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan hidup :
1. Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL) berupa Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) * 2. Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) *
3. Ijin Penyimpanan Sementara TPS Limbah B3 (TPS LB3) * * Berdasarkan kewenangan yang diberikan pusat ke daerah
Dokumen lingkungan atau Perijinan yang dimiliki oleh suatu kegiatan usaha merupakan dasar instrumen pengawasan oleh pihak pengawas. Pengawasan di BLHD bersifat aktif dan pasif yaitu :
a.
Pengawasan
Aktif
merupakan
jenis
pengawasan
yang
dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan. b. Pengawasan Pasif yaitu melakukan penelitian dan pengujian
terhadap pelaporan implementasi dokumen lingkungan yang dilaporkan oleh pihak pemrakarsa setiap 6 bulan sekali
Berdasarkan Pasal 65 Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2012, pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif yang meliputi : 1.
Teguran Tertulis;
2.
Paksaan pemerintah;
3.
Pembekuan izin lingkungan; dan
4.
Pencabutan izin lingkungan.
Penerapan sanksi administratif didasarkan atas : a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian lingkungan hidup b. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha
c. Tingkat ketaatan pengusaha terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan
e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran dilakukan oleh pengusaha pada lingkungan hidup
yang
Kebijakan dalam Pengelolaan Limbah Cair Pasal (1) Perda 13 Tahun 2012 Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Pasal (22) Perda 13 Tahun 2012 Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib: a. Memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. Memiliki izin pembuangan air limbah dan atau izin pemanfaatan air limbah; c. Mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah dan atau izin pemanfaatan air limbah; d. Melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
TUJUAN PERIZINAN IPLC (Ijin Pembuangan Limbah Cair) • Sebagai alat kontrol dalam penaatan Limbah Cair; • Memastikan
persyaratan
pengelolaan
administratif
limbah
Cair
dan
teknis
meminimisasi potensi bahaya ke lingkungan;
• Memudahkan pengawasan.
memenuhi
sehingga
Persyaratan IPLC Persyaratan IPLC Berdasarkan PerMen LH Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
Persyaratan Administrasi 1. Identitas Pemohon Izin 2. Ruang Lingkup air limbah yang akan dimohonkan izin 3. Sumber dan karakteristik air limbah 4. Sistem pengelolaan air limbah 5. Debit, volume, dan kualitas air limbah 6. Lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah 7. Jenis dan kapasitas produksi 8. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan 9. Hasil pemantauan kualitas sumber air 10. Penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat 11. Foto copy pengesahan Dokumen AMDAL atau UKL/UPL
Lanjutan Persyaratan Administrasi... 12.
Tanda Terima Laporan Hasil Pemantauan Lingkungan Semesteran
13.
Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengolahan limbah
14.
Surat pernyataan kesanggupan pemasangan alat ukur debit air
15.
Foto copy Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan.
Persyaratan Teknis 1. Upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumber daya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah 2. Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat
PROSEDUR PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
Permintaan Kelengkapan Administrasi
Evaluasi Kelengkapan Administrasi (Dokumen Administrasi dan Teknis)
PERMOHONAN IZIN Sesuai Permen LH 01/2010
Perbaikan
Evaluasi Teknis
Verifikasi Lapangan
Keputusan Penerbitan atau Penolakan Izin Max 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan secara teknis dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
Peer Review Teknis
Penerbitan izin
PENETAPAN KEPUTUSAN
Penolakan Izin
Kebijakan dalam Pengelolaan Limbah B3 Pengelolaan Limbah B3 (UU No. 32/2009 dan PP 18/1999 Jo PP 85/1999) : adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
•
• • • • • •
Penghasil Penyimpanan Pengumpulan Pemanfaatan Pengangkutan Pengolahan Penimbunan
Pasal 9 – 11
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
12 – 14 18 – 22 15 – 17 23 – 24 25 – 26
Kewenangan dalam Perizinan dan Pengawasan PLB3 Pengelolaan Limbah B3
Perizinan Pusat
Provinsi
Penyimpanan Pengumpulan Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan Penimbunan
v v v v v
v
Pengawasan
Kab/Kota
v v
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
v v v v v
v v v v v
v v v v v
v
v
v
Cat : izin Pengumpulan oli bekas masih pusat
TUJUAN PERIZINAN PLB3 • Sebagai alat kontrol dalam penaatan PLB3 • Memastikan
persyaratan
pengelolaan
limbah
B3
administratif
dan
teknis
meminimisasi potensi bahaya ke lingkungan; • Menjamin ‘leveled playing field’; • Memudahkan pengawasan.
memenuhi
sehingga
Persyaratan Pengajuan izin Pengelolaan Limbah B3
• Pemohon merupakan badan usaha • Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir sesuai Permen LH No. 18/2009 tentang tata cara Perizinan pengelolaan limbah B3. • Pemohon untuk pengajuan izin penyimpanan dan pengumpulan limbah
B3 skala Provinsi dan Kab/Kota mengisi formulir sesuai Lampiran Permen LH No. 30/2009.
PROSEDUR PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
Permintaan Kelengkapan Administrasi
Evaluasi Kelengkapan Administrasi (Dokumen Administrasi dan Teknis)
PERMOHONAN IZIN Sesuai Permen LH 18/2009
Perbaikan
Evaluasi Teknis
Verifikasi Lapangan
Keputusan Penerbitan atau Penolakan Izin Max 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan secara teknis dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
Kegiatan Optional spt presentasi (bila diperlukan)
Peer Review Teknis
Penerbitan izin
PENETAPAN KEPUTUSAN
Penolakan Izin
TERIMA KASIH
