KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN SULTANAAT GROUND DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

ISSN. 1907 - 0489 Oktober 2014

Spirit Publik Volume 9, Nomor 1 Halaman: 51 - 76

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN SULTANAAT GROUND DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN The Local Wisdom in Utilizing Sultanaat Ground in District Gamping, Sleman Marsudi Jurusan Ilmu Adminitrasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta ( Diterima tanggal 3 Maret 2014 , disetujui 29 Maret 2014) Abstract The problem in this research is how the local wisdom makes utilizing of Sultanaat Ground in District Gamping, Sleman. For the analitical data, it is used Qualitative Inductive Method, based on the fenomology paradigm. The invention of this research is that the management of Sultanaat Ground done by the Palace is through the local wisdom. The utilization of Sultanaat Ground is by publishing a letter of a long term rent land approvement. The Palace also gives authority to the local government for managing the Sultanaat Ground through special authority letter, as giving permission to build a building. Then the Palace implements local wisdom principal which is “ a shelter “, or a kind from the Palace for its people.

Key words : Local Wisdom, Utilizing Sultanaat Ground

I. PENDAHULUAN Indonesia, dimana di dalam maklumat

Latar Belakang Propinsi DIY merupakan salah satu

tersebut

disebutkan

“Bahwa

Negeri

daerah yang istimewa di Indonesia. Salah

Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat

satu fakta sejarah yang memperkuat status

keradjaan adalah daerah istimewa dari

keistimewaan DIY diantaranya adalah

Negara Republik Indonesia”. Di samping

adanya Maklumat Hamengku Buwono IX

itu, keistimewaan DIY diperkuat lagi

dan Paku Alam VII yang dikeluarkan 5

dengan adanya Undang-Undang Nomor 3

September 1945 dan 30 Oktober 1945,

Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY,

yang merupakan titik tolak integrasi

yang di dalam undang-undang tersebut

Keraton

dijelaskan bahwa Propinsi DIY diberi

Yogyakarta

dan

Kadipaten

Pakualaman ke Negara Kesatuan Republik 51

Spirit Publik Vol. 9, No. 1, Oktober 2014 Hal. 51 – 76

kewenangan

untuk

mengurus

rumah

tangganya sendiri.

antara lain di Bantul, Kulonprogo, Sleman dan Kota Yogya.

Keistimewaan itu salah satunya

Pada dasarnya, tanah ini tidak

terlihat pada status kepala daerah, dimana

memiliki kepastian hukum formal. Hal ini

sejak kemerdekaan RI, kepala daerah di

dapat dilihat dari sejarah aturan pertanahan

DIY

Sultan

di DIY, terkait dengan Undang-Undang

Yogyakarta. Tidak hanya terbatas pada itu,

No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

keistimewaan tersebut juga mencakup

Agraria, dimana setelah itu pada tahun

pemerintahan, pendidikan, kebudayaan,

1984, keluar Keppres No. 33 Tahun 1984

anggaran

tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA

selalu

dipegang

oleh

keistimewaan,

dan

posisi

keraton. Di samping itu, aspek pertanahan

di

juga

simbol

Kepmendagri, diantaranya Kepmendagri

keistimewaan, dimana pada awalnya di

No. 69 Tahun 1984 tentang Penegasan

Propinsi DIY tidak pernah ada tanah

Konversi dan Pendaftaran Hak Atas Tanah

negara. Semua tanah di DIY merupakan

hak Milik Perorangan Berdasarkan Perda

Sultanaat Ground (tanah milik Kasultanan

No.

sebagai lembaga kraton), yang sejak

kepmendagri tsb, semua tanah di DIY

kemerdekaan diberikan kepada pemerintah

sudah dapat diberlakukan UUPA, kecuali

daerah. Selain yang diberikan kepada

tanah SG dan PAG (yang masih harus

pemerintah daerah, masih terdapat tanah

ditetapkan secara khusus)

milik

menjadi

Keraton

salah

satu

Yogyakarta

(Paku Alamanaat Ground). Status tanah ini dapat dikategorikan sebagai tanah Ulayat adat),

karena

5

(Sultanaat

Ground) dan tanah milik Puro Pakualaman

(tanah

DIY

merupakan

peninggalan leluhur yang dimiliki lembaga Keraton dan Pakualaman. Sultanaat Ground (SG) dan Paku

yang

Tahun

diikuti

1954.

beberapa

Mengacu

pada

Meskipun demikian, dari pihak keraton

sendiri

kebijakan

telah

mengenai

mengeluarkan

pemanfaatan

dan

pengelolaan Sultanaat Ground tersebut, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Paniti Kismo yang merupakan lembaga keraton. Salah satunya adalah dengan memberikan

status

ngindung

atau

Alamanaat Ground (PAG) ini luasnya

magersari bagi tanah yang dimanfaatkan

mencapai ribuan hektar (yang sampai saat

oleh

ini belum ada pendataan pasti dari luas

ketentuan tertentu. Status ngindung atau

keseluruhan) dan tersebar di mana-mana,

magersari ini diperkuat dengan adanya

masyarakat

dengan

ketentuan-

bukti surat kekancingan magersari yang 52

Marsudi : Kearifan Dalam Pemanfaatan Sultanaat Ground Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman

dikeluarkan pihak keraton, namun tidak bersertifikat

resmi

dari

pemerintah.

Sedangkan untuk mendirikan bangunan permanen di atas tanah magersari ini diperlukan izin dari BPN, sehingga meski tanahnya merupakan tanah kraton dan izin pemanfaatannya

melalui

lembaga

di

kraton, untuk urusan mendirikan bangunan tetap dibutuhkan IMB dari pemerintah daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA Kearifan Lokal Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan

Tidak adanya kepastian hukum

kebijaksanaan. Secara umum maka local

yang formal mengenai tanah ini dan

wisdom

adanya

dipahami

kebijakan-kebijakan

diluar

(kearifan

setempat)

sebagai

dapat

gagasan-gagasan

kebijakan kraton mengenai pemanfaatan

setempat (local) yang bersifat bijaksana,

tanah, baik dari pemerintah pusat maupun

penuh

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,

tertanam

membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh

masyarakatnya.

pihak kraton menjadi kebijakan tunggal

Ketut Gobyah (dalam Sartini, 2004),

dalam pemanfaatan Sultanaat Ground di

mengatakan bahwa kearifan lokal (local

DIY

di

genius) adalah kebenaran yang telah

Kecamatan Gamping khususnya yang juga

mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.

terdapat Sultanaat Ground di wilayahnya.

Kearifan

pada

umumnya,

dan

juga

kearifan, dan

bernilai diikuti

baik, oleh

Sedangkan

lokal

yang

anggota

menurut

terbentuk

I

sebagai

keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas, dimana

Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka masalah

yang

akan

dikaji

‘Bagaimana

kearifan

penggunaan

Sultanaat

lokal

adalah

:

dalam

Ground

di

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman’ ?

biasanya

merupakan

produk

budaya masa lalu yang patut secara terusmenerus

dijadikan

pegangan

hidup.

Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Sedangkan Imam mengatakan,

secra substabsial local wisdom merupakan norma yang berlaku dalam dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenaranya dan 53


menjadi

acuan

dalam

bertindak

dan

6. Bermakna sosial, misalnya pada

berperilaku sehari-hari.

upacara daur pertanian. 7. Bermakna etika dan moral, yang

Sejalan dengan pengertian di

terwujud dalam upacara Ngaben

atas, menurut Nurma Ali Ridwan (2007),

dan penyucian roh leluhur.

kearifan lokal merupakan akumulasi dari

8. Bermakna

hasil aktivitas budi dalam menyikapi dan

hal tersebut menggambarkan cara bersikap dan

bertindak

kita

untuk

merespon

perubahan-perubahan yang khas dalam lingkup lingkungan fisik maupun kultural. Balipos terbitan 4 September 2003 memuat tulisan “Pola Perilaku Orang Bali Merujuk Unsur Tradisi”, antara lain memberikan informasi tentang beberapa fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu: 1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi

untuk

kekuasaan patron client Dari penjelasan fungsi-fungsi tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang sangat pragmatis dan teknis. Dari beberapa hal tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa

Kearifan

lokal

merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat, yang berfungsi dalam mengatur hampir semua ranah kehidupan masyarakat.

pengembangan Pengertian Lahan

sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur

Menurut Jayadinata, lahan berarti tanah

hidup, konsep kanda pat rate.

yang

3. Berfungsi

untuk

sudah

ada

peruntukannya

dan

pengembangan

umumnya ada pemiliknya (perorangan atau

kebudayaan dan ilmu pengetahuan,

lembaga). Sedangkan dalam penguasaan

misalnya pada upacara saraswati,

atau pemilikan tanah oleh rakyat di suatu

kepercayaan dan pemujaan pada

negara, terdapat dua prinsip yang berbeda:

pura Panji. 4. Berfungsi

sebagai

petuah,

kepercayaan, sastra dan pantangan. 5. Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat. 54

misalnya

upacara ngangkuk merana dan

memperlakukan lingkungan atau disebut juga sebagai pengetahuan lokal, dimana

politik,

a.

Di suatu negara agraris, dimana nafkah sebagian besar rakyat adalah pertanian, bergantung

sehingga kepada

tanah,

mereka untuk

keadilan, maka prinsipnya: tanah itu


oleh

negara

sebanyak

dibagikan

mungkin

(dengan

hak

milik,

kepada

penguasaan tanah supaya dapat memberi

penduduk

manfaat berupa hasil dan/atau jasa tertentu,

hak

guna

bangunan, hak guna usaha, dsb), sehingga tanah

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

pemilikan/penguasaan bagi

keluarga/pengusaha

adalah terbatas/kecil.

Di

dalam

penggunaan

lahan,

menurut Steigenga dalam Jayadinata, Firey menunjukkan pengaruh budaya yang besar

Salah satu contohnya adalah Indonesia. b.

mewujudkan tata ruang, dan menjaga

dalam

adaptasi

ruang,

berkesimpulan

nafkah sebagian besar penduduk

merupakan lambang bagi nilai-nilai sosial

adalah industri, maka hanya sedikit

(misalnya penduduk sering memberikan

saja rakyat yang bertani atau yang

nilai sejarah yang besar kepada sebidang

bergantung kepada tanah, sehingga

tanah). Berhubung dengan pendapat Firey

untuk

itu, Chapin menggolongkan tanah dalam

prinsipnnya:

tanah

pengelolaan, oleh

negara

dibagikan kepada sebagian kecil dari penduduk,

sehingga

pemilikan/penguasaan

tanah

a.

ruang,

b.

lahan

merupakan

penggunaan tanah untuk aktivitas atau kegiatan orang atau badan hukum yang dapat ditunjukkan secara nyata. Sedangkan

nilai kepentingan umum, yang berhubungan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat;

c.

pemanfaatan

tujuan

pasaran bebas;

Contohnya negara-negara di Eropa dan

Berdasarkan kamus penataan

dengan

yang

dengan jual – beli tanah di

sekali.

Pemanfaatan Lahan

keuntungan,

ekonomi, dan yang dapat dicapai

ini dapat memungkinkan adanya

Amerika.

nilai

dihubungkan

keluarga/perusahaan dapat luas. Hal

memiliki/menguasai tanah yang luas

dapat

tiga kelompok, yaitu yang mempunyai:

per

sistem-sistem tuan-tuan tanah yang

ruang

ia

Di suatu negara industri, dimana

memudahkan

bahwa:

dan

nilai sosial, yang merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan (misalnya sebidang tanah yang dipelihara, peninggalan, pusaka, dsb), dan yang dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian,

penggunaan lahan adalah wujud kegiatan 55


tradisi,

kepercayaan,

dan

Sistem kegiatan/aktifitas, dalam hal ini

sebagainya.

berkaitan

dengan

Menurut Chapin (1979), ada 2

kelembagaannya

cara

manusia

mengatur

dan

urusannya

aspek yang mempengaruhi penggunaan

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya

lahan, yaitu aspek aspasial (perekonomian-

dan saling berinteraksi dalam waktu dan

kependudukan)

(sistem

ruang. Interaksi antara berbagai aktifitas

aktifitas, sistem pengembangan lahan dan

tersebut dilakukan melalui komunikasi

sistem lingkungan). Dimana kependudukan

dengan menggunakan sistem transportasi

terkait dengan perkembangan penduduk

berupa

yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas,

mempengaruhi pemanfaatan ruang, yang

dan

Kualitas

biasanya jika di suatu tempat dibangun

keadaan

jalan

dan

mobilitas

penduduk

spasial

penduduk.

berkaitan

dengan

jaringan

baru,

jalan

maka

yang

akan

banyak

diikuti

masyarakat dan masalah sosial, sedangkan

berkembangnya

kuantitas

baru untuk berbagai aktivitas manusia di

penduduk

meningkatnya secara

jumlah

umum

komposisi

berkaitan

penduduk

maupun

berkaitan

sisi

dari

pengembangan lahan berfokus pada proses

Mobilitas

pengubahan ruang dan penyesuaiannya

dengan

migrasi/urbanisasi.

ekonomi

perekonomian,

perkembangan

yang

bertambahnya

kegiatan

diindikasikan jumlah

produksi

dan

perdagangan dan jasa, dimana sektortersebut

kegiatannya

dalam

memerlukan

perkembangan lahan

di

lingkungan perkotaan. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan lokasi lahan yang strategis untuk menjalankan kegiatannya. Posisi tersebut akhirnya membentuk pola penggunaan lahan yang dipergunakan oleh berbagai aktivitas perekonomian. 56

kebutuhan

Sistem

manusia

dalam

susunan sistem kegiatan. Tanah Adat/Tanah Ulayat

dengan

distribusi yang dilakukan sektor industri,

sektor

untuk

jalan.

menampung kegiatan yang ada dalam

Sedangkan menyangkut

kiri-kanan

terbangun

baik

dilihat

penduduknya.

penduduk

dengan

lahan-lahan

oleh

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu warganya,

yang

merupakan

dimana

memperbolehkan

lingkungan

kewenangan masyarakat

ini untuk

mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut

bagi

kelangsungan

hidupnya.


Masyarakat dimaksud

dan

sumber

memiliki

daya

hubungan

yang secara

bahwa

untuk

Kasultanan

Yogyakarta,

pemilik sebenarnya dari seluruh aset yang

lahiriah dan batiniah turun temurun dan

ada

tidak terputus antara masyarakat hukum

Hamengku Buwono I, di samping karena

adat

adanya

prinsip

bersangkutan.

tersebut,

juga

("http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ulaya

perjanjian itu merupakan perjanjian pribadi

t")

Pangeran

tersebut

dengan

wilayah

yang

Sejarah Pertanahan di DIY dalam

Kaitannya

dengan

Sultanaat

di

adalah

mengenai karena

pertanahan

pada

Mangkubumi

Sultan

dasarnya

dengan

pihak

Kasunanan dan Belanda sebelum diangkat menjadi sultan. Setelah diangkat menjadi sultan,

Ground Kasultanan

Yogyakarta

sebagai suatu negara kecil juga memiliki kekuasaan yang besar atas tanahnya. Pada jaman dahulu, ketika Kerajaan Mataram masih sebagai negara berdaulat dan belum dibawah kekuasaan penjajah Belanda, pada prinsipnya, semua tanah yang ada dalam wilayah kerajaan adalah milik raja. Pada waktu

Kasultanan

itu,

rakyat

hanya

diberi

hak/wewenang untuk meminjam tanah tersebut dari raja (hanggaduh), sekalipun meminjamnya turun temurun (hanggaduh run-temurun).

secara yuridis, antara pribadi dengan negara

satu

lembaga

konsekuensi-konsekuensi logis, aset yang tadinya milik pribadi secara otomatis akan menjadi

milik

kerajaan

juga.

Oleh

karenanya, ada pelimpahan kewenangan dan sistem yang mendukung pengelolaan aset tersebut, yaitu adanya “sistem waris inti”, yang merupakan sistem pewarisan aset di kraton, yang mana walaupun asetaset itu pada mulanya adalah milik HB I secara pribadi, namun secara yuridis adat, diatur kepemilikan dan

Perjanjian

kewenangan terhadap aset tersebut ada

Kasultanan

pada pengganti setiap sultan. Dengan

Ngayogyokarto, prinsip dasar mengenai

begitu,nantinya sebagian dari aset akan

pertanahan tersebut tetap dianut. Perjanjian

dibagi dan diwariskan kepada keturunan

Giyanti yang terjadi antara Pangeran

tiap sultan,sedangkan yang sebagian lagi

Mangkubumi,

Paku

tetap menjadi aset sultan tapi dikelola oleh

Buwono III (pengganti Paku Buwono II)

kraton sebagai lembaga dan seperti itu

dan Pemerintah Belanda menjadikan dasar

berlaku seterusnya pada tiap sultan. Oleh

Giyanti

dan

adanya

menjadi

kerajaan dan nantinya akan memiliki

hukum

Setelah

akan

lahirnya

Sri

Susuhunan

57


karena

itu,

sebagai

intepretasi

milik

menyewa, ataupun hak milik. Mengingat

pribadi, untuk tanahnya disebut sebagai

hal ini, maka perusahaan Belanda dapat

“tanah sultan (sultan ground)”. Di samping

menguasai tanah dalam bentuk Recht van

itu karena besarnya kepercayaan pengikut

Opstall (R.v.O) – pada jaman republik

setianya,

seisinya

dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan,

dipercayakan kepada beliau sultan sebagai

Recht van Eigendom (R.v.E) – pada jaman

Kagungan Dalem Noto.

republik dikonversi menjadi hak milik, dan

pengaturan

tanah

Pada masa setelah pemerintahan HB

I,

terjadi

kekuasaan,

pergolakan

dimana

melakukan

politik

Belanda

intervensinya

&

Dengan demikian, berdasar politik

mulai

kontrak tersebut, tanah sultan (Sultan

terhadap

Kasultanan, akan tetapi ditentang oleh HB II

dan

juga

keturunan-keturunannya.

Sampai ketika Raffles (penjajahan oleh Inggris) berkuasa pada tahun 1813, politik adu domba dijalankan hingga Pangeran Notokusumo (yang merupakan saudara HB II) memisahkan diri Kadipaten

dan mendirikan

Pakualaman.

Pergolakan-

pergolakan semacam itu terus berlangsung hingga jaman Perang Diponegoro usai, kira-kira setelah masa pemerintahan HB VI – VII. Dengan

sebagainya.

Ground) itu sendiri terdiri dari dua jenis: (1) Tanah

Mahkota

(Crown

Domain), yaitu Sultan Ground yang diperuntukkan dan diatasnya berdiri bangunan-bangunan atau suatu lahan terbuka yang digunakan untuk atribut kerajaan dan tidak bisa diwaris, yang disebut dengan, seperti kraton, alun-alun, kepatihan, Pasar Beringharjo, masjid besar, Pesanggrahan

Ambarukmo,

Ambarbinangun,

hutan

jati

di

Karang Asem – Gunung Kidul; adanya

berbagai

pergolakan

(2) Sultanaat Ground, yaitu Sultan

tersebut, muncul kekhawatiran Belanda

Ground yang dikelola oleh kraton

terhadap kekuatan Kasultanan, sehingga

sebagai

politik kontrak semakin diperketat hingga

Ngayogyokarto

mengatur masalah kewilayahan, terutama

dimana diatasnya bisa diberikan

pertanahan. Dan pada abad 19, ketika

hak, baik yang tunduk pada hak-

Belanda

hak barat maupun hak-hak pribumi.

membutuhkan

tanah

untuk

lembaga

Hadiningrat,

perusahaan-perusahaannya, menjadi lebih

Tanah

mudah karena cukup meminta tanah dari

Ground yang bisa diakses oleh

sultan, baik dalam bentuk meminjam,

rakyat.

58

ini

Kraton

merupakan

Sultan


Untuk Sultanaat Ground, dengan jelas terbagi menjadi dua, yaitu:

oleh hukum adat (tanah-tanah yang berada di tangan rakyat – tunduk pada hak-hak pribumi), yang dalam Belanda

disebut

“Inlandsche-gronden”, dan (2) Tanah-tanah yang tetap dikuasai oleh hukum Eropa (tanah-tanah yang diberikan pada orang-orang atau

perusahaan-perusahaan

Belanda), yang disebut dengan istilah “Europesche-gronden”.

beban

Kemudian,

untuk

mengurangi

rakyat

dengan

masuknya

perusahaan-perusahaan

Belanda,

maka

diadakan reorganisasi dengan dikeluarkan Rijksblaad

Kasultanan

Yogyakarta

1918/16 dan Rijksblaad Kadipaten Paku Alaman 1918/18 yang lebih kurang isinya “Sakabehing bumi kang ora ono tondho yektine

kadarbe

ing

anganggo

kepada

(1) Tanah-tanah yang tetap dikuasai

bahasa

(1) Hak

liyan

mowo

wewenang eigendom, dadi bumi kagungan Kraton Ingsun” (semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikannya selain

turun-temurun

masyarakat

di

luar

Kotapraja; (2) Hak andarbe kepada kelurahan (disebut tanah desa); dan (3) Untuk

masyarakat

Kotapraja,

berdasarkan Rijksblaad Kasultanan Yogyakarta

1925/23

dan

Rijksblaad Kadipaten Paku Alaman 1925/25, diberikan hak andarbe; (4) Lalu sisanya, yang berupa tanah liar kosong, hutan belukar, dan sebagainya domein

merupakan

bebas

Yogyakarta

–

dari

tanah

Kasultanan

Kadipaten

Paku

Alaman. Dengan Istimewa

dibentuknya

Yogyakarta

Daerah

berdasarkan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950, Propinsi DIY diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, salah satunya dalam bidang pertanahan. Untuk itu, dikeluarkan Perda No. 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DIY, dimana hak atas tanahnya adalah sebagai berikut: (1) Kotamadya

yang dikenai hak eigendom, menjadi tanah

a) Tanah hak milik rakyat (hak

milik Kraton). Selanjutnya, setelah seluruh

andarbe) bds Rijksblaad No. 23

tanah selain yang dikenai hak eigendom

dan 25 Tahun 1925

dinyatakan

menjadi

milik

Kraton,

kemudian diberikan haknya, berupa:

b) Tanah hak barat (eigendom, opstal, dan hak pakai menurut hukum barat) c) Tanah SG dan PAG 59


d) Tanah pemerintah daerah

yang

(2) Kabupaten

diikuti

beberapa

Kepmendagri,

diantaranya Kepmendagri No. 69 Tahun

a. Tanah hak milik bds Perda No. 5 tahun 1954 Pasal 4

1984 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Hak Milik

b. Tanah hak barat

Perorangan Berdasarkan Perda No. 5

c. Tanah SG dan PAG

Tahun 1954. Mengacu pada Kepmendagri

d. Tanah Pemerintah daerah

tersebut, maka semua tanah di DIY sudah

(3) Kelurahan/desa

dengan

penggunaan sebagai :

dapat diberlakukan UUPA, kecuali tanah SG dan PAG.

a. Kas desa b. Tanah bengkok/lungguh III. METODE PENELITIAN

c. Pengarem-arem d. Kepentingan umum Dilanjutkan

dengan

Pendekatan Penelitian keluarnya Di

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang

dalam

bukunya,

Lexy J.

bersifat

Moleong (2001) menjelaskan bahwa dalam

nasional, mendasarkan Diktum Ke-empat

sebuah penelitian ada dua metode yang

A yang menyatakan : “hak-hak dan

dapat digunakan, yaitu metode kualitatif

wewenang-wewenang atas bumi dan air

dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif

dari Swapraja atau bekas Swapraja yang

adalah metode penelitian yang didasarkan

masih ada pada waktu mulai berlakunya

pada analisa perhitungan secara statistikal.

undang-undang ini dihapus dan beralih

Sedangkan

kepada negara”, dan menurut Diktum Ke-

metode

empat

didasarkan pada olah data, ditambah

Pokok-pokok

B

Agraria

yang

menyatakan

bahwa

metode

kualitatif

penelitian

analisanya

“pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

pengamatan

Peraturan Pemerintah”, namun sampai

outputnya berupa data diskriptif.

sekarang belum pernah ada, maka baru berlaku sebatas (1) tanah hak barat dan (2) selain ketentuan-ketentuan yang mengatur hak atas tanah dan pendaftaran tanah adat. Kemudian, pada tahun 1984, keluar

dan

yang

Dengan

adalah

wawancara

yang

mempertimbangkan

tujuan, subyek, dan obyek studi yang ditetapkan, menggunakan

maka

penelitian

metode

ini

pendekatan

INDUKTIF – KUALITATIF, dengan

Keppres No. 33 Tahun 1984 tentang

bertumpu

Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY

FENOMENOLOGI. Hal ini didasarkan

60

pada

paradigma


pada penelitian yang dilakukan berawal

melakukan analisis, melainkan sekedar

dari pengamatan kasus di lapangan (dalam

sebagai background untuk memahami dan

hal ini implementasi kebijakan mengenai

mengarahkan fokus penelitian.

sultanaat ground), bersifat eksploratif, dimana teori-teori tidak digunakan untuk

TEORI TEORI TEORI

TEORI TEORI

TEORI

KONSEP

TEORI

KONSEP

TEORI TEMA

TEMA

TEMA

ABSTRAK EMPIRIS

ui

ui

ui

ui

ui

ui

Ui : unit informasi

Gambar 1 Analisis Metode Induktif Kualitatif IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGELOLAAN SULTANAAT GROUND

Ground sepenuhnya berdasarkan pada kebijakan

yang

dikeluarkan

oleh

Kasultanan Yogyakarta.

Sultanaat Ground sebagai bagian dari Sultan Ground milik Kasultanan Yogyakarta yang dapat diakses

oleh

masyarakat umum, baik itu rakyat biasa, pihak

swasta,

maupun

pemerintah,

pengelolaannya merupakan kewenangan kraton

sebagai

Ngayogyokarto

lembaga

Kraton

Hadiningrat.

Dalam

Pengelolaan sultanaat ground yang akan dibahas pada subbab ini merupakan proses pengelolaan secara umum yang diterapkan

kraton

terhadap

sultanaat

ground di DIY. Bentuk

Pengelolaan

oleh

Kasultanan Yogyakarta dan

Prinsip

penelitian ini, dapat diketahui bahwa

Hubungan Kraton

semua

Sultanaat Ground adalah “Pengakuan”

tanah

di

DIY

sudah

dapat

diberlakukan UUPA, kecuali sultanaat ground

dan PAG. Berdasarkan hal

tersebut,

maka

pengelolaan

Sultanaat

dengan Pemakai

Secara mendasar, prinsip hubungan antara kraton dengan pihak pemakai sultanaat ground tersebut adalah adanya 61


pengakuan bahwa tanah yang ditempati

Sultanaat Ground dapat diakses secara

oleh masyarakat itu adalah sultanaat

luas oleh masyarakat yang membutuhkan

ground. Intinya adalah sepanjang pemakai

tanah, dengan status hak pakai atau pinjam

tanah itu mengaku bahwa tanah itu milik

pakai,

keraton.

Hal ini sejalan dengan filosofi

menggunakan itu menyewa pada kraton

budaya jawa yang dianut oleh kraton, yaitu

atau meminjam tanahnya untuk suatu

“hamemayu

yang

kepentingan tertentu. Hal ini dapat dilihat

secara harafiah diartikan mempercantik

pada ketentuan yang dikeluarkan kraton

indahnya dunia. Dalam pengertian yang

yang tertuang di dalam perjanjian antara

lebih

dan

pihak kraton dengan pihak pemakai yang

kehidupan.

akan memanfaatkan Sultanaad Ground,

Bawono

yaitu “Surat Perjanjian Pinjam Pakai

hayuning

hakiki

membangun

adalah

bawono”,

menjaga

keharmonisan

Hamemayu

Hayuning

jadi

seolah-olah

Tanah

melindungi, memelihara, serta membina

Buwono

keselamatan

Hadiningrat” atau yang biasa disebut

dan

lebih

mementingkan berkarya untuk masyarakat

ini

memiliki

makna

bahwa

kraton

mempersilahkan tanah tersebut digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan demi kesejahteraan rakyatnya, sehingga muncul ungkapan “tanah untuk rakyat”. Meskipun mengelola

demikian,

sultanaat

Sultan

Karaton

Hamengku

Ngayogyokarto

dengan “Surat Kekancingan Magersari”.

dari pada memenuhi ambisi pribadi. Di dalam kaitannya dengan sultanaat ground

Sri

akan

mengandung makna sebagai kewajiban

dunia

Milik

yang

Surat Kekancingan Magersari ini merupakan

bentuk

pengikat

antara

pemakai dengan empunya tanah, yaitu Kasultanan

Yogyakarta,

ketentuan-ketentuan

yang

yang

berisi

mengatur

hubungan di antara keduanya, mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi

di

ground,

dalam

oleh

masing-masing

kraton

magersari

ini

pihak.

Perjanjian

merupakan

memiliki beberapa kebijakan, terutama

pengelolaan

yang berkaitan dengan pemanfaatannya

Kasultanan terhadap tanah-tanah yang

oleh

dimilikinya

masyarakat,

seperti

dalam

ijin

pemanfaataan dan ketertiban administrasi pemanfaatan atas tanah tersebut. Sebagai bagian dari Sultan Ground

yang

untuk

dilakukan

wujud oleh

mengontrol

pemanfaatannya. Untuk perjanjian

mendapatkan

magersari

tersebut,

surat ada

yang diatasnya dapat diberikan hak dan

prosedur-prosedur tertentu yang harus

dimanfaatkan oleh masyarakat umum,

dilalui oleh pihak calon pemakai melalui

62


Paniti

Kismo.

mengeluarkan

Begitu surat

juga

sebelum

karena

itu,

ketika

ijin

pemanfaatan

beberapa pertimbangan yang dilakukan

untuk

surat

kekancingan

oleh pihak kraton sebelum memberikan

magersari, pihak kraton juga berkoordinasi

ijin

sultanaat

dengan pemerintah daerah setempat dalam

ground yang dipilih bagi calon pemakai,

hubungannya dengan tata ruang. Sebagai

seperti kondisi tanah setempat, kegiatan

pemilik tanah, pihak kraton menyadari

yang akan dilakukan di atas tanah itu, dan

bahwa tanah miliknya secara administratif

juga pertimbangan dari segi tata ruang

berada

daerah setempat.

pemerintahan tertentu. Mengingat luasan

terhadap

ada

Oleh

mempertimbangkan

pemanfaatan

kekancingan,

setempat.

Dalam hal ini, kondisi sultanaat ground yang dipilih oleh calon pemakai akan mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat atau akan dilakukan di atasnya, apakah

tanah

pertanian,

tersebut

cocok

untuk

permukiman,

atau

usaha

produktif yang lain. Dengan demikian, ketika kondisi tanahnya dirasa tidak sesuai untuk ijin pemanfaatan tertentu yang diajukan calon pemakai, maka bisa jadi ijin tersebut tidak akan turun, atau perlu ditinjau ulang maupun direkomendasikan untuk pemanfaatan yang lain.

Pemerintah Daerah Di

samping

di

dalam

wilayah

suatu

tanah yang tetap, sedangkan penghuninya terus

bertambah

dengan

berbagai

aktivitasnya, maka pemanfaatan sultanaat ground

itu sendiri nantinya juga dapat

mempengaruhi

tata

ruang

wilayah

setempat, sedangkan di sisi lain, yang bertanggung jawab mengenai tata ruang suatu wilayah adalah pemerintah daerah, sehingga diperlukan adanya koordinasi antara kraton dengan pemerintah daerah yang menjadi lokasi dari sultanaat ground yang bersangkutan supaya nantinya ijin pemanfaatan kraton

Kraton Tunduk Pada Peraturan

permohonan

tanah

tidak

yang

dikeluarkan

bertentangan

dengan

kebijakan pemerintah daerah mengenai tata ruang daerah setempat.

itu,

jenis

Jadi,

ada

kemungkinan

surat

kegiatan/aktivitas yang akan dilakukan

kekancingan magersari ini tidak dapat

tersebut sangat erat kaitannya dengan jenis

turun/terpenuhi, apabila ketika ditinjau dari

pemanfaatan terhadap sultanaat ground

sisi

yang bersangkutan dan di sisi lain, jenis

pemanfaatannya

pemanfaatan terhadap suatu lahan itu akan

rekomendasi berdasarkan kebijakan dari

mempengaruhi

pemerintah daerah setempat, atau bahkan

tata

ruang

wilayah

tata

ruangnya, tidak

permohonan mendapatkan

63


mungkin,

tanah

yang

akan

dimohon

sultanaat ground

diperlukan adanya

tersebut direncanakan akan digunakan

permohonan

untuk kepentingan pemerintah sendiri,

tersebut kepada pemilik tanah, yaitu

sehingga

lebih

Kraton Ngayogyokarto, melalui lembaga

memprioritaskan pemanfaatan yang untuk

kraton Paniti Kismo. Ijin pemanfaatan

kepentingan publik, maka ijin permohonan

tersebut

magersari tidak dapat diproses.

Magersari.

dengan

pertimbangan

dari Kasultanan, prosedur untuk mengurus

juga bagian dari kebijakan kraton dalam

surat Kekancingan itu sebelumnya terbagi

Penertiban

menjadi dua, berdasar lokasi sultanaat

administrasi dilakukan juga dengan tujuan

ground

perkembangan

untuk

perubahan pemanfaatan ataupun adanya

sebelumnya,

dijelaskan bahwa

Permohonan

Proses Surat Kekancingan 64

dengan

cepat

dengan dan

pertumbuhan

wilayah

dengan

prosedurnya dapat dilihat pada bagan berikut :

Kekancingan

Untuk

Magersari dari Kraton Telah

disesuaikan

pertumbuhan ekonomi biasa. Tahapan

Pemanfaatan Sultanaat Ground Surat

wilayah

ekonomi

pemakai

sebelumnya kepada pemakai yang baru.

Memerlukan

yang

perkembangan ekonomi wilayahnya, yaitu

pemanfaatannya, apabila mungkin terjadi

dari

surat

ruang daerah setempat, berdasar ketentuan

dari pemakai kepada pemilik tanah. Hal ini

pakai

mendapatkan

yang berdasarkan dengan kebijakan tata

dipakainya (untuk ketentuan administrasi

hak

Untuk

Kekancingan

kaitannya dengan pemanfaataan ruang

pemanfaatan atas sultanaat ground yang

pengalihan

Surat

pemakai melalui Paniti Kismo. Dalam

semacam membayar biaya sewa atas

mengontrol

berupa

tanah

tertentu yang harus dilalui oleh pihak calon

surat kekancingan magersari dan mulai

tanahnya.

pemanfaatan

perjanjian tersebut, ada prosedur-prosedur

Setelah calon pemakai mengurus

mengelola

ijin

pemrosesan

surat

permohonan kekancingan yang masuk ke pada

untuk

bagian

dalam paniti kismo itu sendiri, tahapannya

mengakses

Paniti Kismo

adalah

sebagai

Penghageng Kawedanan Hageng Punokawan Wahono sarto Kriyo Karaton Ngayogyokarto

cek lapangan (ukur)

disposisi

berikut


Gambar 2. Bagan Pemrosesan Permohonan Surat Kekancingan Magersari di Paniti Kismo (Terbaru / 2009 – sekarang) Setelah

selesai

permohonan

rela dari pemakai kepada keraton saat

magersari diproses, calon pemakai dapat

mengajukan

menempati sultanaat ground yang dipilih

sultanaat ground, sedangkan penanggalan

sesuai dengan jenis pemanfaatan yang

merupakan

tertera dalam kekancingan dan pengelolaan

dibayarkan per tahun dari pemakai kepada

terhadap sultanaat ground itu sepenuhnya

keraton.

ada di tangan pemakai. Surat Kekancingan Magersari

tersebut

berlaku

untuk

pemakaian selama 10 tahun, setelah 10

permohonan

beaya

Sedangkan

sewa

untuk

hak

yang

yang

atas

harus

berupa

lahan pertanian yang produktif dan

tahun, nantinya dapat diperpanjang lagi.

sejenisnya, diterapkan sistem bagi hasil

Hal tersebut ditetapkan seperti itu oleh

antara pemakai/penggarap dengan pihak

pihak

kraton tiap masa panen, yang besarnya

kraton

untuk

mengontrol yang

ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua

dipakai oleh masyarakat umum, apabila

belah pihak. Jadi, nanti sebagian hasil

terjadi

panennya diserahkan penggarap kepada

pemanfaataan sultanaat ground

perubahan

dalam

pemanfaatan

kraton melalui lembaga pracimosono di

maupun pemegang hak pakai. Selain itu, kewajiban pemakai tidak hanya yang berhubungan dengan perijinan itu saja. Masih ada urusan administrasi dengan pihak kraton, sebagai pemilik tanah, yang harus dipenuhi.

Urusan

administrasi tersebut terkait dengan biaya sewa/pemakaian

terhadap

sultanaat

ground

besarnya

ditetapkan

,

yang

berdasar pada NJOP (Nilai Jual Obyek

dalam kraton. Di samping kewajiban administrasi kepada kraton, pemakai juga masih tetap dibebani oleh adanya pajak PBB, yang merupakan kewajiban terhadap pemerintah daerah setempat karena tanah dan bangunan yang ada di atasnya berada dalam

wilayah

pemerintahan

bersangkutan. Ketentuan

Pajak) setempat. Hal ini ditetapkan seperti

Sultanaat

itu supaya lebih realistis dan mengikuti

Membatasi

perkembangan

Sultanaat Ground

berupa

wilayah

pisungsung

dan

sekitar.

Yaitu

penanggalan,

dimana pisungsung merupakan beaya suka

yang

Pada Kasultanan

Ground

Pemanfaatan Kraton

Jenis

dasarnya,

Tidak

Pemanfaatan

dari

Ngayogyokarto

pihak sendiri, 65


sebagai pemilik tidak membatasi jenis

NJOP

pemanfaatan terhadap sultanaat ground

perubahan

yang dimohon untuk digunakan oleh

diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak

masyarakat, baik itu untuk lahan terbangun

kraton, minimal pada saat pengurusan

ataupun tidak terbangun, termasuk lokasi

perpanjangan surat kekancingan magersari.

dari sultanaat ground

yang dimohon

tersebut.

Sebagaimana

dijelaskan

pada

yang

subbab

telah

sebelumnya,

selama lokasi dan pemanfaatan tanah tersebut sesuai dengan tata ruang wilayah setempat, mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat dan lolos pertimbangan dari kraton, maka pasti diijinkan oleh kraton. Hanya pemanfaatan

saja, harus

setempat.

perubahan

dilakukan

dengan

terkait dengan perubahan yang tertulis di dalam lembar magersari, sebagai salah satu kontrol dari kraton terhadap pemakaian sultanaat

ground

dan

juga

pemanfaatan

itu, harus

pakai bagi pemegang surat kekancingan magersari

dapat

dipindah

tangankan/dialihkan tapi harus dengan sepengetahuan kraton sebagai pemilik tanah. Jadi yang dapat berpindah hanya hak atas pakai tanahnya saja, bukan kepemilikan sultanaat ground . Ada dua mekanisme

perpindahan

/pengalihan hak pakai ini, yaitu lintir dan liyer.

sepengetahuan kraton. Hal ini, selain hubungannya dengan tata ruang, juga

karena

Selain perubahan pemanfaatan, hak

macam untuk

Oleh

Tidak Adanya Sanksi Terhadap Pelanggaran Mengenai

Kebijakan Pemanfaatan

Kraton Sultanaat

Ground Meskipun

demi

pihak

kraton

telah

kepentingan pemakai sendiri ketika akan

menetapkan beberapa kebijakan terkait

mengurus ijin tertentu atas kegiatan yang

dengan

berlangsung di atas sultanaat ground

sultanaat ground miliknya, tetapi di dalam

tersebut, seperti untuk ijin usaha yang

kenyataannya, kebijakan tersebut belum

memerlukan rekomendasi pemilik.

dapat

pengelolaan

berlaku

dan

secara

pemanfaatan

sempurna

di

lapangan. Masih banyak terdapat prosesDi samping itu, perubahan fungsi pemanfaatan

nantinya

proses yang tidak sesuai dengan yang telah

akan

ditentukan kraton, baik itu karena faktor

berpengaruh terhadap kewajiban pemakai

pengelolaan dari kraton sendiri, maupun

kepada kraton, yaitu dalam hal besaran

dari faktor masyarakat sebagai pengguna

penanggalan

tanah tersebut. Dikatakan oleh salah satu

per

juga

tahunnya

yang

perhitungannya didasarkan pada besarnya 66


staff Paniti Kismo, bahwa hal tersebut

dihuni terlebih dahulu oleh para pemakai,

merupakan salah satu kelemahan dari

tanpa mengikuti prosedur yang sudah ada,

pihak kraton yaitu sistem yang ada sampe

baru kemudian, apabila tersedia informasi

saat ini masih longgar. Kraton kesulitan

ataupun terjadi masalah yang berhubungan

ngecek langsung ke lapangan, sumber daya

dengan

pihak kraton terbatas, belum lagi tanah SG

pengajuan surat kekancingan magersari

kan juga luas.

baru diurus.

Di samping itu, faktor kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pemanfaatan dan juga bahkan ketidaktahuan masyarakat mengenai status tanah

yang

dipakainya tersebut

juga

berpengaruh terhadap tidak sempurnanya pelaksanaan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan oleh kraton. Sebagian besar kasus yang terdapat di lapangan adalah bahwa sultanaat ground

tersebut sudah

tanah

yang

mereka

tempati,

Tidak adanya sanksi bagi pelanggaranpelanggaran yang terjadi di lapangan juga menyebabkan

rendahnya

kesadaran

masyarakat dalam mematuhi kebijakankebijakan dalam pemanfaatan sultanaat ground itu. Karena prinsip yang dipegang keraton adalah keraton itu tidak akan meminta kecuali dikembalikan itulah yang disebut ‘sabda Pandita ratu’ ini secara hukum mengikat, tapi yang jelas tidak tegas dalam pemberian sanksi.

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan

oleh

staff

paniti

kismo

Hak dan Kewajiban Pemakai Sultanaat Ground

sebagaimana telah dikemukakan di awal,

Salah satu kewajiban para pemakai

bahwa pada dasarnya, prinsip hubungan

sultanaat ground adalah memiliki Surat

antara kraton dengan pihak pemakai

Kekancingan

sultanaat ground tersebut adalah adanya

dalamnya tercantum mengenai beberapa

pengakuan bahwa tanah yang ditempati

kewajiban dan hak pemakai. Di antaranya

oleh masyarakat itu adalah sultanaat

adalah:

Magersari,

dimana

di

ground, itu sudah cukup bagi pihak kraton sebagai

pemilik.

Sebagai

catatan,

a.

Menerima sultanaat ground

yang

penempatan dan pemanfaatan sultanaat

dimohon beserta segala keuntungan

ground tanpa ijin dari kraton, disebut

dan kerugian, serta beban-beban yang

dengan “penguasaan”.

berhubungan dengan tanah tersebut; b.

Menggunakan sultanaat ground yang dimohon sesuai dengan ijin yang 67


diminta pemilik

terhadap dan

kraton

sebagai

dengan

menjaga

kepentingan pihak-pihak terkait; c.

Berhak

mendirikan

bangunan

a.

Untuk luasan tanah kurang dari 150 m2, besarnya penanggalan setiap tahun

di

adalah sebagai berikut :

atasnya sesuai dengan kepentingan yang ada; d.

Berkewajiban membayar administrasi per tahun kepada kraton selama memanfaatkan tanah tersebut. Berkaitan

administrasi

dengan

tersebut,

b.

besarnya penanggalan setiap tahun

pembayaran pihak

Untuk luasan tanah lebih dari 150 m2,

adalah sebagai berikut :

kraton

menentukan beberapa jenis biaya yang harus dipenuhi oleh pemakai, yaitu: a.

Pisungsung, merupakan biaya suka rela dari pemakai kepada kraton saat

penanggalan

ini

pertama kali mengajukan permohonan

ditetapkan sejak awal perjanjian magersari

hak pakai atas sultanaat ground.

dibuat, jadi NJOP yang digunakan selama

Selama

10 tahun berikutnya adalah NJOP pada

ground

b.

Besarnya

memanfaatkan tersebut,

sultanaat pembayaran

saat

awal

dikeluarkannya

surat

pisungsung hanya satu kali yang

kekancingan magersari tersebut. Baru nanti

besarnya tergantung dari luas tanah

setelah 10 tahun, apabila ada perubahan

dan lokasi tanah (kaitannya dengan

NJOP maka akan ditetapkan kembali

NJOP setempat).

sekaligus pada saat memperpanjang surat

Penanggalan, merupakan biaya sewa

kekancingan magersari.

yang harus dibayarkan per tahun dari Selain

pemakai kepada kraton. Perhitungan besarnya

biaya

sewa

ini

adalah

sebagai berikut:

diijinkannya

penanggalan adanya

dan

perubahan

pemanfaatan, seperti pendirian bangunan di atasnya dengan sepengetahuan pihak kraton, hak pakai bagi pemegang surat

Pegangan Penghitungan Tarip Baru

kekancingan

Penanggalan Magersari

dipindahtangankan/dialihkan

(terhitung 23 November 2005) 68

dengan

magersari

sepengetahuan

dapat tapi

kraton

harus sebagai


pemilik tanah. Jadi yang dapat berpindah

dikenakan biaya dari kraton

hanya hak atas pakai tanahnya saja, bukan

sebesar 15% dari harga jual beli

kepemilikan sultanaat ground. Ada dua

hak pakai pada saat proses

macam

permohonan

mekanisme

perpindahan/pengalihan hak pakai ini,

nama

yaitu:

magersari.

a.

Lintir, yaitu melalui proses turun waris,

dimana

orang

tuanya

sebelumnya telah memiliki hak pakai atas sultanaat ground kemudian hak pakainya tersebut diwariskan kepada anaknya.

Dari

segi

administrasi,

proses lintir ini tidak memerlukan banyak biaya, hanya biaya untuk proses balik nama surat kekancingan magersari saja. Untuk ketentuan mekanisme lintir selengkapnya,

dapat

dilihat

pada

bagian lampiran. b. Liyer,

ada

perubahan

surat

balik

kekancingan

2) Turun waris; hampir sama dengan proses lintir, hanya saja dalam kondisi orang tua yang memiliki hak pakai asli atas sultanaat ground masih hidup, kemudian mewariskan

hak

pakainya

kepada anaknya. Oleh karena faktor

pemegang

surat

kekancingan magersari yang asli masih hidup, maka proses ini disejajarkan

dengan

proses

pengalihan hak pakai secara jual beli. Sedangkan untuk biaya administrasi yang harus dipenuhi

dua

proses

untuk

kepada kraton, karena proses ini

mekanisme liyer ini, yaitu sebagai

adalah diwariskan dan bukan

berikut:

jual beli, maka untuk penentuan

1) Jual beli; dalam hal ini, yang

nominalnya adalah 15% dari

diperjualbelikan

bukan

NJOP setempat, tapi tidak harus

tanahnya, melainkan hak pakai

besaran NJOP pada tahun yang

atas

sama saat proses turun waris itu

sultanaat

Perpindahan

atas

dilangsungkan, melainkan dapat

sultanaat ground melalui proses

ditetapkan dari NJOP tahun-

ini

tahun sebelumnya, berdasarkan

cukup

hak

ground.

mahal

pakai

dari

segi

administrasi, karena di samping

proses

biaya jual beli antara pemakai

kekeluargaan.

mufakat

secara

lama dengan pemakai baru, juga 69


Hubungan

Pemakai

dengan

c.

Izin Usaha

Pemerintah Daerah dalam Beraktivitas

Merupakan izin yang diberikan kepada

di Atas Tanah

orang

Sultanaat Ground

atau

badan

untuk

mendirikan dan menjalankan tempat

(Cenderung Terabaikan) Walaupun

pribadi

sultanaat

usaha komersial ataupun industri.

ground

merupakan tanah milik kasultanan, namun

d.

Izin Pemanfaatan Tanah

masyarakat yang memanfaatkan tanah

Yaitu izin peruntukan penggunaan

tersebut

suatu

tanah yang wajib dimiliki orang

pemerintahan

pribadi dan atau badan yang akan

beraktivitas

di

wilayah

administratif

tertentu.

Oleh

dalam

karenanya,

dalam

melaksanakan

kegiatan

dan

atau

melakukan kegiatan yang berhubungan

kegiatan

dengan sultanaat ground, selain harus

perubahan peruntukan tanah pada

diketahui oleh pemilik tanah, juga ada

bangunan/usaha yang dilakukan.

yang

mengakibatkan

beberapa ketentuan yang mengharuskan Jadi, setelah calon pemakai selesai

pemakai tanah untuk berhubungan dengan

mengurus permohonan surat kekancingan

pemerintah daerah setempat.

magersari di kraton, maka beberapa Beberapa ketentuan tersebut diantaranya

ketentuan

adalah untuk kegiatan berikut:

seharusnya

a.

sebelum melakukan dan atau merubah

Izin Mendirikan Bangunan Termasuk

b.

70

di

dalamnya

adalah

dari

pemerintah

dipenuhi

di

terlebih

atas dahulu

kegiatan di atas sultanaat ground yang

kegiatan mendirikan, mengubah, dan

bersangkutan.

Hal

membongkar bangunan. Baik untuk

sebagai fungsi kontrol pemanfaatan ruang

bangunan perumahan maupun non

dalam

perumahan.

bersangkutan.

wilayah

Demikian,

Izin Gangguan

ini

salah

satunya

pemerintahan

adanya

berbagai

Merupakan izin tempat usaha orang

koordinasi

pribadi/badan hukum di lokasi tertentu

upaya pengendalian pemanfaatan lahan,

yang dapat menimbulkan bahaya,

terutama

gangguan dan kerugian. Biasanya

perkembangan ekonomi cepat dan juga

untuk kegiatan-kegiatan non-rumah

agar

tangga.

(terutama

tidak

tersebut

yang

untuk

terjadi dalam

ditujukan

wilayah

sebagai

dengan

kesalahpahaman hal

kepentingan


pemanfaatan)

antara

pihak

kraton,

pemakai, dan juga pemerintah sendiri. PEMANFAATAN GROUND

DI

ground yang ada

SULTANAAT KECAMATAN

GAMPING Pada

demikian, melihat dari luasnya sultanaat

Merupakan izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan

dasarnya,

pemanfaatan

dan menjalankan tempat usaha komersial

sultanaat ground ini merupakan salah satu

ataupun

industri.

bentuk pengelolaan dari tanah itu sendiri

dengan

Pemerintah

yang

Beraktivitas di Atas Tanah Sultanaat

dilakukan

oleh

masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab pengelolaan sultanaat ground, bahwa ketika tanah itu telah dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, maka secara otomatis, hak pengelolaan terhadap tanah itu sepenuhnya ada di tangan pemakai, tentu saja seharusnya dengan sepengetahuan pihak pemilik, yaitu Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat.

Hubungan

Pemakai

Daerah

dalam

Ground (Cenderung Terabaikan) Walaupun

sultanaat

ground

merupakan tanah milik kasultanan, namun masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut

beraktivitas

di

wilayah

administratif

tertentu.

Oleh

dalam

suatu

pemerintahan

karenanya,

dalam

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sultanaat ground, selain harus

Pemanfaatan sultanaat ground ini pada

diketahui oleh pemilik tanah, juga ada

dasarnya tidak dibatasi oleh pemiliknya,

beberapa ketentuan yang mengharuskan

selama sesuai dengan aturan tata ruang

pemakai tanah untuk berhubungan dengan

yang berlaku di daerah setempat dan juga

pemerintah daerah setempat.

tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan berbagai pihak. Untuk dapat mengakses

sultanaat

ground

ini,

seharusnya calon pemakai memohon ijin

Ragam Pemanfaatan Sultanaat Ground Berdasarkan data dan pengamatan

pemiliknya,

di lapangan, sultanaat ground yang ada di

sehingga memperoleh Surat Kekancingan

Kecamatan Gamping dimanfaatkan dalam

Magersari yang dikeluarkan oleh kraton

berbagai bentuk di dalam fungsi sebagai

melalui lembaga paniti kismo, sebagai

kawasan budidaya, baik itu terbangun

tanda bukti yang sah atas ijin pemakaian

maupun tidak terbangun. Sedangkan untuk

tanah

kawasan lindung adalah sultanaat ground

terlebih

dahulu

tersebut.

kepada

Namun,

meskipun

71


yang terletak di pinggir bantaran sungai

utama, seperti yang ada di sekitar

ataupun pinggir jalur rel kereta api yang

ringroad barat dan selatan (dekat

berfungsi sebagai sempadan sungai atau

dengan

sempadan rel. Beberapa sultanaat ground

Muhammadiyah Yogyakarta dan

yang tercatat di data sekunder dan peta

berbatasan

desa lama ada yang sudah berkurang

STIKES A. Yani Yogyakarta),

luasnya atau bahkan hilang sama sekali

sekitar Pasar Gamping dan Pasar

karena

Induk Buah dan Sayur Gamping.

terkena

erosi

sungai

ataupun

Universitas

langsung

pelebaran jalan. Di samping itu, ada juga

Di

beberapa pemakaman umum yang tercatat

perumahan di Desa Balecatur

sebagai

yang

sultanaat

ground

pada

data

sekunder.

itu,

ada

pula

didirikan

oleh

pengembang/developer

Masyarakat Sultanaat

samping

dengan

Ground

Memanfaatkan untuk

Berbagai

perumahan di atas satu blok sultanaat

ground,

hanya

saja

letaknya cukup jauh dari jalan

Kegiatan

utama (Jalan Wates) dan berada di Sultanaat ground dalam bentuk terbangun sebagian besar dimanfaatkan dengan fungsi permukiman. Selain itu, ada juga yang digunakan sebagai tempat usaha, fungsi mix-use antara rumah tinggal –

lereng pegunungan, yang jika ditinjau dari segi ekonomis, akan lebih murah jika dibandingkan dengan perumahan yang terletak di dekat jalan utama.

tempat usaha atau rumah tinggal – kantor, dan ada juga yang dimanfaatkan sebagai

2) Tempat usaha Pemanfaatan

fasilitas sosial, seperti tempat ibadah.

sebagai 1) Permukiman

dasarnya

Kecenderungan

pemanfaatan

sultanaat ground di Kecamatan Gamping dengan fungsi ini dapat terlihat pada beberapa blok yang di sekitarnya padat permukiman ataupun

dekat

dengan

aktivitas

ekonomi,

pusat

pendidikan,

dan kemudahan akses transportasi 72

sultanaat

tempat

ground

usaha

letaknya

pada

menyatu

dengan kawasan permukiman di sekitarnya karena tidak begitu dominan di Kecamatan Gamping. Adapun adalah

usahanya, industri

diantaranya

kecil,

seperti

bakpia dan oleh-oleh khas jogja yang

terletak

Ambarketawang,

di

Desa dimana


pemiliknya

memasarkan

produksinya

dengan

toko

sendiri

di

hasil

sebagai tempat tinggal sekaligus

membuka

warung makan dan wartel yang

dekat

pasar

salah

satunya

menyediakan

Gamping di pinggir Jalan Wates,

kebutuhan

tapi dengan status tanah hak

STIKES dan juga untuk warga

milik.

sekitar.

Selain

itu,

ada

juga

perusahaan furniture “Matarindo, Kontraktor

Interior

dan

Furniture” yang berada di Dusun Dowangan,

Desa

Banyuraden,

terletak di pinggir jalan ringroad barat.

bagi

mahasiswa

Selain perpaduan tempat usaha (perdagangan/jasa) dengan tempat tinggal, ada juga yang berupa perpaduan antara kantor dengan tempat tinggal, seperti yang ada di pinggir jalan ringroad barat Dusun

3) Mix-use

Dowangan,

Desa

Banyuraden,

Sama halnya dengan sultanaat

Law Office Achiel Suyanto, S. &

ground

Partner, yang juga digunakan

yang

dimanfaatkan

sebagai tempat usaha, fungsi mixuse yang dipilih oleh pemakai letaknya

menyatu

dengan

kawasan permukiman. Sebagian besar yang memanfaatkan dengan bentuk

ini

perpaduan

biasanya

berupa

tempat

usaha

(perdagangan/jasa) dengan tempat tinggal, dimana usahanya adalah sektor informal, seperti toko-toko kecil

yang

kebutuhan

menyediakan

bagi

masyarakat

sekitar, sebagai contohnya adalah

sebagai tempat tinggal. 4) Fasilitas sosial Fasilitas sosial yang didirikan di atas sultanaat ground diantaranya berupa bangunan tempat ibadah, seperti masjid yang ada di Dusun Gamping kidul dan gereja di Dusun Gamping Tengah, Desa Ambarketawang.

Untuk

pemanfaatan dalam bentuk ini, biasanya merupakan koordinasi bersama antarwarga setempat.

kompleks

Selain tempat ibadah, di Dusun

permukiman sultanaat ground di

Jatisawit, Desa Balecatur ada

berbatasan dengan STIKES A.

beberapa blok sultanaat ground

YANI (Dusun Gamping Kidul),

yang

ada

Taman Makam Wiratama 45 yang

yang

berada

yang

di

memanfaatkannya

dikelola

oleh

Yayasan

73


dimanfaatkan

sebagai

Taman

Makam Pejuang 45 (TMP 45). Di Desa Trihanggo, ada juga sultanaat

ground

dimanfaatkan

sebagai

yang fasilitas

pendidikan, yaitu Sekolah Dasar, dimana dulunya tempat tersebut dimanfaatkan sendiri oleh pihak kraton,

“Sultanaat

School”.

Begitu juga dengan yang di Desa Ambarketawang, sultanaat

ada

ground

yang

pendidikan, yaitu Sekolah Dasar Gamping 1.

Memerlukan

untuk

Sedangkan

dapat

Surat

menggarapnya.

sebagai

timbal

baliknya,

diadakan pembagian hasil dari pengelolaan pertanian

tersebut,

antara

penggarap

dengan pihak kraton sebagai pemilik ataupun pemerintah desa sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa tanah yang digarapnya bukan tanah milik pribadi. V. KESIMPULAN 1. Pengelolaan sultanaat ground yang dilakukan

oleh

kraton

meliputi

menetapkan kebijakan (kearifan lokal)

diantaranya

sultanaat dengan

ground,

mengeluarkan

Tidak

surat kekancingan magersari sebagai

Kekancingan

pemberian hak pemanfaatan atas tanah

Pertanian

tersebut. Di samping itu, kraton juga

Magersari

tidak

desa

pemanfaatan

Pemanfaatan Sultanaat Ground Bentuk

meminta ijin ke kraton ataupun pemerintah

blok

peruntukannya sebagai fasilitas

dalam

untuk dapat mengaksesnya, cukup dengan

Sultanaat ground dalam bentuk

memberikan

terbangun

kepada

biasanya

dengan fungsi pertanian,

digunakan yang dapat

beberapa

pemerintah

membantu

kewenangan daerah

pengelolaan surat

sultanaat

berupa pertanian lahan basah, seperti

ground

sawah (padi), maupun pertanian lahan

khusus,

kering, seperti ladang ataupun tegalan.

rekomendasi ijin pemanfaatan atas

Selain itu, ada beberapa sultanaat ground

sultanaat

yang digunakan sebagai kolam ikan yang

khusus,

dikelola oleh warga setempat dengan

pemanfaatan tanahnya, karena setelah

memanfaatkan lahan pertanian yang sudah

tanah itu digunakan oleh masyarakat,

tidak produktif. Pemanfaatan sultanaat

maka

ground yang seperti ini biasanya tidak

tersebut

memerlukan surat kekancingan magersari

pemakai.

74

melalui

untuk

seperti

ground. kraton

kewenangan memberikan

Namun tidak

secara

mengawasi

kewajiban

terhadap

tanah

menjadi

tanggung

jawab


2. Adanya kemudahan akses terhadap tanah

tersebut

jika

dibandingkan

bertentangan dengan aturan tata ruang. Bahkan, sekalipun mereka mengakses

dengan tanah biasa pada umumnya

tanah

menyebabkan pemakai lebih tunduk

bertentangan

kepada kraton dibanding pemerintah

(kearifan lokal) yang telah ditentukan

setempat,

kraton,

sehingga

mementingkan

tidak

aspek

terlalu legalitas.

itu

dengan dengan

pemakai

terlindungi.

cara

yang

kebijakan

masih

Tidak

merasa

adanya

Kemudahan tersebut menjadi salah satu

terhadap

bentuk konkret dari prinsip “tanah

dianggap sebagai bentuk penjamin

untuk rakyat” yang dianut kraton

keamanan

sebagai pemilik tanah. Secara umum,

ground,

masyarakat mengakui tanah tersebut

dibebaskan

sebagai tanah kagungan dalem dan

apapun

meskipun kebijakan (kearifan lokal)

dengan tata ruang setempat.

pemanfaatannya

tidak

dijalankan

sepenuhnya oleh pemakai.

pelanggaran

sanksi

yang

menempati yang

sultanaat

oleh

untuk

selama

pemiliknya

jenis

tidak

ada

kegiatan

bertentangan

4. Di dalam implementasinya, prinsip kearifan lokal yang dilakukan oleh

3. Pada dasarnya, selain adanya bentuk

kraton ini merupakan salah satu bentuk

“pengakuan” yang dikehendaki oleh

“pengayoman” atau kebaikan kraton

kraton

yang

terhadap rakyatnya dan diterima oleh

memanfaatkan tanahnya, kraton sendiri

rakyatnya. Hal ini sebagai bentuk

tidak akan meminta tanah itu kembali

identitas

kecuali dikembalikan oleh pemakainya.

keberadaannya.

bagi

Dengan

siapapun

prinsip

masyarakat dilindungi

kraton

pengguna oleh

memanfaatkan

kraton

sultanaat

kraton

terhadap

tersebut, merasa ketika ground,

DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2002. Hak Atas Tanah Kraton

terutama bagi yang memiliki surat

Kasultanan

kekancingan magersari, karena dengan

Pakualaman.

memiliki surat tersebut sudah dapat

Yogyakarta-

Kadipaten

BPN, Yogyakarta.

dianggap legal memempati tanah itu dan pemerintah daerah sendiri juga

Anonim. 2002. Kronologis Riwayat

tidak dapat mengusik hak atas tanah

Pertanahan di Propinsi Daerah Istimewa

itu,

Yogyakarta.

kecuali

pemanfaatannya

75


BPN. Yogyakarta. Anonim. 2002.Sejarah dan Struktur Pertanahan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPN. Yogyakarta. Chapin, F. Stuart Jr, Edwar J. Kaise. 1979.

Urban

Land

Use

Planning,

University of Illionis Press Urban Chicago. London. Geertz , C. 1992. Kebudayaan dan Agama, Kanisius Press, Yogyakarta. Gobyah. I. Ketut 2003. Berpijak Pada Kearipan Lokal, www.bali pos.co.id. Imam.S.Ernawi.Makalah

Seminar

Nasional “Urban Culture, Urban Future : Hermonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoftimalkan Potensi kota. Maleong

Lexy.K.2006.

Metodologi

Penelitian Kualitatif.PT. Remaja Rosdakarya.Bandung Ridwan, NA. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal . IBDA,Vol 5, No,1 Januari-Juni P3M STAIN Purwokerto.

76


77

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN SULTANAAT GROUND DI KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN

Recommend Documents