CMYK
PANTON Peurangui Catok Geukarang le Tarmizi Assalamualaikum jantong pisang nu Barat ngon timu saleum seujahtera Dalam kolom nyoe ulon kirim su Geulantoe lon saweu bandum syedara Nyoe pat na bacut haba ulon bi Oh lheuh tsunami dua thon nyang ka Dalam jok pangan ureung peungungsi Ransum yang di bidudoe diteuka Phon-phon dijok breuh dudoe ka ruti Meunan keuh dali dalam beurita Di peumerintah kureung peuduli Sebab tan bagi lagee dihawa Padahai awai kalheuh meujanji Dua thon di bi dudoe ka hana Meunan keuh contoh saboeh ulon bi Kon lon meu ungki jeut neupareksa Dipeugot rumoh laen lom macam Bungkok ngen reunggang yang tireh pih na Bak kayee putik diplah boeh keunan Bit-bit tan sayang keupada bangsa Di ureung lua geuba bantuan Meubage macam di kumpul dana Rumoh yang hanco yue peuget rijang Bek le meulang- lang ureung lam tenda Teuma oh ta eu ureung kontraktor Tan na di pakoe keu ureung yang jra Padahai di gop keunoe dipu po Tapi troeh keunoe keu jih yang seuba
JR H
Email:
[email protected] website: www.ti.or.id
GRATIS
MEDIA MONITORING REKONSTRUKSI ACEH
>TERBIT
16 HALAMAN >
EDISI. 12 >1 - 15 APRIL 2007
REFLEKSI PENCAPAIAN PROGRAM DI ACEH
Setelah setahun program ini berjalan tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk melaporkan permasalahan meningkat. Jangankan disodorkan blanko pengaduan. Tidak disodorkan pun, mereka yang meminta, katanya. Demikian usulan yang berkembang dalam acara Regional Consultation Meet-
Pihak BRR kureung peuduli Lam rekonstruksi rumoh keu warga Bak dikelola ata peungungsi Leu that pancuri dengan meuruwa Nyoe na neu teumee rumoh lagee nyan Neulapor rijang bak pasca-Pidie Bak tim komite di kecamatan Bak tim TII pih boleh saja
ing (RCM) yang digelar TI Indonesia Program Aceh di Hotel Sultan Banda Aceh
Oh noe keuh mantoeng ulon akhiri Moga tim ti terus neu keurija Aceh nyoe ukeu bek na korupsi Tikoh meudasi peulop penjara.
pada 2021 Maret 2007. Pertemuan ini memang sengaja dilakukan untuk merefleksikan program TI Indonesia di Aceh yang sudah berlangsung selama setahun, dari awal Maret 2006 sampai
Batee, 30 Januari 2007
akhir Maret 2007 ini. Selain pimpinan
salam redaksi
pusat TI Indonesia, dan staf program Aceh, acara ini juga diikuti para anggota komite dan koordinator program
Setengah Tahun Jroh
S
mitra kerja di enam daerah Aceh. Menurut Project Coordinator Program Aceh, Mohammad B. Winoto, pertemuan tersebut merupakan salah satu instrumen untuk mengukur pencapaian selama satu tahun berjalannya kegiatan, sekaligus untuk memperbaiki kinerja serta merancang strategi dalam men-
UDAH setengah tahun ini Jroh
menemani Anda. Sebagai media yang baru berjalan enam bulan, tentu masih banyak kekurangan media ini di sana-sini. Baik dari segi isi berita, penampilan maupun distribusinya. Sebagai contoh, karena masalah teknis distribusi, Jroh terkadang dibagikan terlambat. Banyak masukan dari hasil kuesioner Jroh yang berhasil dikumpulkan yang jumlahnya lebih dari 300 lembar. Masukan yang bersifat membangun itu akan kami jadikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan Jroh dalam program Transparency International (TI) Indonesia pada tahun kedua. Sesuai dengan laporan utama edisi kali ini, kegiatan TI Indonesia untuk program Aceh tahun pertama telah selesai akhir Maret 2007. Sambil menunggu program tahun kedua yang kira-kira akan dimulai pada Juni-Juli 2007, ada kemungkinan Jroh akan tetap terbit. Hanya saja jumlah halamannya akan berkurang dan jangka terbitnya lebih lama yakni sebulan sekali. Untuk itu kepada para pembaca setia Jroh, kami atas nama jajaran redaksi mohon maaf jika tabloid kami tidak beredar seperti biasanya. Sebagai pelaksana program, kami akan berusaha supaya media ini terus dilanjutkan keberadaannya mengingat adanya harapan dari sebagian masyarakat Aceh akan pentingnya media monitoring dalam pembangunan kembali Aceh.
Saleuem jroh sebenar-benar jroh.
jalankan program Aceh tahun kedua. Semua komite dan mitra diberikan kesempatan berbicara tentang keluhan serta pengalaman menarik selama bekerjasama dengan TI Indonesia. Dengan begitu, kita dapat mengetahui sejauhmana program ini berhasil dilaksanakan, jelasnya. Selama sesi diskusi yang dibagi dalam kelompok pesisir Barat dan pesisir Timur
KAUM perempauan aktif dalam kegiatan Komite Kecamatan.
FOTO: ISTIJAR
ini, para anggota komite diberi kesempatan merefleksikan keberadaannya di
Tidak terasa sudah setahun Transparency International (TI) Indonesia menjalankan programnya di Aceh. Program tahun kedua pun sudah dirancang untuk menyempurnakan pencapaian sebelumnya.
M Istijar/Fadjar Pratikto ELURUH
S
komite pemantau
dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal mitra ker ja
Transparency International
(TI) Indonesia bersepakat untuk melanjutkan proses penguatan kapasitas masyarakat
dan pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan korupsi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami. Pasalnya, korban tsunami masih menaruh harapan kepada mereka untuk memonitor dan menjadi mediator dalam masalah-masalah yang muncul selama pembangunan kembali Aceh, baik yang dilakukan oleh BRR maupun NGO. Permintaan itu disampaikan perwakilan mitra kerja TI Indonesia, seperti
tengah masyarakat, bagaimana mereka berjalan dan bertahan. Dari hasil diskusi itu, mereka merasakan adanya rasa saling penger tian sesama anggota, serta tanggapan baik dan harapan dari masyarakat. Sehingga keberadaan komite semakin kuat, kata Rasnawati, anggota komite Jenieb, Bireun. Hal itulah yang mem-
GeRAK Aceh, Paska Pidie, Paska Bireuen, dan GeRak Aceh Barat. Mereka menginginkan kelanjutan program di Aceh. Saya minta maaf, misalnya, jika program ini putus, yang menjadi sasaran gugatan dari masyarakat adalah mitra. Karena itu, saya meminta hubungan ini tidak sampai diputus, ujar Askalani, aktivis Gerak Banda Aceh di hadapan sekitar 40 peserta pertemuan. Pernyataan serupa disuarakan Darwani, ketua komite Meurebo, Aceh Barat. Tidak hanya mitra saja. Saya rasa juga komite. Karena masyarakat banyak yang berharap agar komite bisa menindaklanjuti pengaduan mereka, ujarnya. Menurut Darwani, sebelum program pemantauan ini berjalan, masyarakat merasa ragu untuk mengadukan permasalahan yang muncul di desanya.
buat mereka bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pemantauan. Menanggapi harapan tersebut, Sekjen TI Indonesia Rizal Malik menegaskan bahwa program yang sudah berjalan selama setahun ini tidak akan berhenti. Menurut Rizal, program ini tidak hanya dimiliki oleh TI Indonesia, tetapi juga masyarakat. Ada atau tidak ada TI Indonesia, ada atau tidak ada donor, upaya ini harus terus berjalan. Karena kegiatan itu merupakan kebutuhan masyarakat Aceh. Menurut Rizal, program ini tidak hanya dimiliki oleh TI Indonesia, tetapi juga masyarakat. Kalau teman-teman merasa kerja sama ini harus dilanjutkan, akan kita lanjutkan. Mari kita lakukan ber sama-sama, tegasnya. Yang pasti, program tahun kedua sudah dirancang untuk menindaklanjuti pencapaian sebelumnya. ■
HALAMAN
2
SURAT PEMBACA Rumah Bantuan Kok Dijual? Saya merasa prihatin terhadap proses rekonstruksi yang diterjadi di Aceh, khususnya di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Soalnya, proses rekonstruksi ini tidak berjalan dengan baik dan lancar. Mengapa saya katakan begitu, karena di desa kami, terdapat masyarakat penerima bantuan yang menjual rumah bantuan mereka. Padahal, itu tidak boleh. Yang anehnya, pihak pemberi bantuan, seperti BRR, membiarkan itu terjadi. Semoga surat ini dibaca oleh para pejabat BRR. Agar segera menindak dan mengatasi permasalahan ini.
Rusli
Desa Kubu, Arongan Lambalek
Aceh Barat
Mana Janji Pejabat Dinas? Saya selaku nelayan pernah dijanjikan akan mendapatkan bantuan perbaikan boat bantuan dari Departemen Sosial. Janji itu pernah diungkapkan
oleh pejabat Dinas Sosial saat acara dialog publik. Tetapi sayangnya, janji itu hanya sekadar janji. Hingga saat ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan sesuai dengan yang dijanjikan itu. Saya meminta kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang baru terpilih agar menindak pegawainya yang hanya janji semata itu. Saat ini kami telah kenyang makan janji. Safrudin, Johan Pahlawan
Aceh Barat
Kapan Jembatan Diselesaikan? Saya merasa prihatin dengan keadaan warga Beutong, Nagan Raya. Karena, masyarakat ini sejak lima tahun lalu hanya gigit jari. Pejabat daerah pernah berjanji akan membangun jembatan gantung di Desa Beutong. Tetapi sudah lima tahun tidak ada realisasinya. Saat ini jembatan gantung itu belum selesai-selesai pembangunannya. Saya hanya ingin bertanya kepada Pemkab Nagan Raya, kapan jembatan gantung itu diselesaikan. Terima kasih Nasrullah
Nagan Raya
Warrga di Desa Reudeup, Panteraja, Pidie sedang asyik menikmati sajian berita Jroh.
FOTO: AGUS SARWONO
SUSUNAN TIM MEDIA: Penanggung Jawab/Pimpinan Umum: Rizal Malik Pimpinan Redaksi: Mochamad B Winoto Redaktur Pelaksana: Tony Alexander, Wakil Redaktur: Fadjar Pratikto Reporter: M Istijar, Aceh Jaya: Muhammad, Banda Aceh: Muhammad Purna. Nagan Raya/Meulaboh: Jaka Rasyid. Distribusi: Vera Deniza; Amir Yunus Sirkulasi: Masyarakat Partisipatif (Aceh Jaya) Paska Pidie (Pidie) Paska Bireuen (Bireuen) GeRAK (Banda Aceh) GeRAK (Aceh Barat), Papan - Meulaboh. REDAKSI: Menerima Artikel Opini dari luar yang berkaitan dengan proses Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh atau tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Aceh. Panjang tulisan maksimal 8.500 karakter. Tulisan yang dimuat akan mendapat honor yang memadai. Artikel bisa dikiram ke Alamat Redaksi Jroh: Transparency International (TI) Indonesia Jln T Iskandar Jl. T Iskandar Km.5 (M Nuri) Lam Ujong, Meunasah Baet, Aceh Besar Phone/Fax: +62(0) 651-22 780, atau email:
[email protected]
HALAMAN
Membangun Kesadaran, Bersama Mencegah Korupsi Selama setahun Program Aceh berjalan, banyak hal yang sudah dilakukan oleh TI Indonesia untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya mencegah korupsi. Meski masih ada kekurangan, program kegiatan ini dirasa perlu dilanjutkan. Oleh: Fadjar Pratikto/ M. Istijar ASCAGEMPA dan tsu-
18 kecamatan yang mencakup enam daerah. Mereka telah menjalankan fungsinya sebagai pemantau di tingkat kecamatan dengan melakukan monitoring dan pengumpulan form pengaduan masyarakat (FPM). Masalah yang menonjol dalam proses rekonstruksi ini kemu-
P
nami di Aceh, banyak lembaga asing (NGO) dan lembaga donor yang berdatangan untuk membantu memulihkan kehidupan masyarakat Aceh yang hancur. Pemerintah Indonesia melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias secara khusus menjalankan program pembangunan kembali Aceh sejak April dua tahun lalu. Tak ketinggalan sejumlah NGO atau LSM nasional dan lokal pun turut mengambil bagian dalam pemulihan ini. Salah satunya adalah Transparency International (TI) Indonesia. Berangkat dari pemikiran bahwa proses rekonstruksi yang berjalan akan memakan waktu yang cukup panjang serta menjadi tahapan yang paling krusial. TI Indonesia memandang perlunya pengawasan secara sistematik dari masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan political will dari pemerintahan daerah untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pembangunan kembali Aceh. Pengawasan itu diformulasikan dalam program peningkatan kapasitas masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi dalam proses rekonstruksi Aceh. Kegiatan yang sudah berjalan setahun ini difokuskan pada penguatan kapasitas di komunitas akar rumput untuk melakukan pengawasan terhadap potensi korupsi dalam rekonstruksi dan melaporkan bila ditemukan indikasi korupsi. Termasuk di dalamnya mewujudkan transparansi dari lembaga donor dan pelaksana proyek, juga meningkatkan akses informasi masyarakat men-
Acara Regional Consultation Meeting di Banda Aceh pada tanggal 19-21 Maret 2007.
genai proyek-proyek rekonstruksi di daerahnya. Selain itu, melakukan perubahan sistem pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan daerah dengan mendorong diterapkannya Pakta Integritas sebagai alat untuk meminimalisir celah korupsi Setelah setahun berjalan, banyak hal yang sudah dilakukan untuk program Aceh di enam daerah, yakni Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Jaya. Dari mulai pembentukan komite pemantau di tingkat kecamatan, kerja sama dengan mitra NGO lokal, mediasi masalah melalui pertemuan konsultasi publik, membangun sistem koordinasi dan penan-
ganan pengaduan di tingkat kecamatan, sosialisasi Pakta Integritas (PI) di kalangan eksekutif, legislative, dan sektor bisnis, diterbitakannya media monitoring (Tabloid Jroh), hingga mendorong sistem integritas dan mekanisme akuntabilitas di kalangan NGO dan BRR Aceh-Nias yang terlibat dalam rekonstruksi Aceh, dan lain-lain. Dampak dari kegiatan tersebut, kini sudah mulai muncul kesadaran sebagian anggota masyarakat akan pentingnya pengawasan atau pemantauan dalam proses rekonstruksi Aceh supaya pembangunan di bekas daerah bencana ini benar-benar tepat sasaran dan akuntabel. Hal itu bisa dilihat pada kegiatan komite yang tersebar di
FOTO: AGUS SARWONO
dian diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh LSM mitra kerja di masing-masing daerah dengan investigasi. Sebagian hasil investigasi ini dijadikan sebagai bahan untuk mediasi serta dipublikasikan melalui Tabloid Jroh yang beroplah 10.000 eksemplar dan tersebar luas di enam daerah. Bahan tersebut juga diolah dalam data base, menjadi bahan kampanye media dan akan ditampilkan di website Berbagai upaya mediasi juga sudah dilakukan melalui bentuk pertemuan konsultasi publik (public consultation meeting) dan pertemuan informal, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait
Mendorong Pakta Integritas DALAM penguatan pemerintah daerah, sudah disosialisasikan pentingnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih untuk mencegah terjadinya korupsi. Salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah memperkenalkan Pakta Integritas (PI) sebagai bentuk komitmen sejumlah pihak, dari mulai pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, sampai pengusaha lokal untuk menghindari penyalahgunaan keuangan negara dalam belanja daerah atau pengadaan barang dan jasa. Beberapa seminar dan workshop yang melibatkan pihak terkait tentang pentingnya PI sudah berjalan. Bersamaan itu dilakukan lobi terhadap para stakeholder untuk mendorong diterapkannya Pakta Integritas di enam daerah.
Sejauh ini, di antara enam daerah tersebut memang belum ada satu pun yang menerapkan Pakta Integritas. Kendalanya masing-masing daerah bisa beragam tergantung situasi politik, salah satunya pergantian pimpinan daerah pasca Pilkada. Di sebagian besar daerah, penerapan PI baru pada tahap persiapan, antara lain, dengan pembentukan working group, dan penyusunan modul yang melibatkan para pejabat daerah. Peluang penerapan PI di Aceh Jaya dan Pidie juga dianggap sangat besar, disusul oleh Aceh Barat dan Banda Aceh. Ke depan, sektor bisnis yang berkepentingan dalam pengadaan barang dan jasa juga akan dirangkul untuk mempersiapkan PI di Aceh. Selama ini, upaya melibatkan pihak
swasta dalam kegiatan ini diakui belum maksimal. Padahal sektor swasta ini merupakan pihak yang mestinya sangat berkepentingan dengan diterapkannya PI di bidang pengadaan barang dan jasa. Pada akhirnya, muara kegiatan yang sudah berjalan setahun ini menuju pada satu titik yakni upaya mewujudkan pemerintahan daerah Aceh yang bersih dan transparan. Tujuan tersebut akan bisa diraih, jika semua komponen masyarakat Aceh, anggota legislatif dan eksekutif menyadari akan pentingnya pencegahan korupsi melalui kebijakan yang transparans dan partisipasipatif. Karena itu di samping mendorong penerapan Pakta Integritas, TI telah mempersiapkan draf Qanun tentang Transparansi Penyelenggaraan Pe-
merintahan dan Partisipasi Masyarakat yang akan segera diserahkan ke DPR Aceh. Diakui oleh Project Coordinator TII Program Aceh, Mohammad B. Winto bahwa selain pencapaian selama setahun, masih ada juga beberapa kegiatan atau target yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah pengolahan pengaduan di database untuk website yang baru akhir Maret 2007 ini selesai direkap. ”Database ini akan memunculkan pengaduan masyarakat yang masuk, kemajuan dan respon dari pihak terkait. Ke depan, website pemantauan ini bisa dijadikan referensi bagi semua pihak yang bekerja di enam daerah tersebut,” jelasnya. Ada juga beberapa kegiatan yang mesti dilanjutkan dalam program berikutnya. n
3
dengan masalah rekonstruksi Aceh yang dikeluhkan warga, telah diusahakan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul. Ada sejumlah kasus yang berhasil dimediasi dengan para pihak yang terkait, dan dicari jalan ke luarnya, meski ada juga yang belum berhasil seperti yang diharapkan. (Lihat Tabel Reka-
pitulasi FPM)
Selama ini proses mediasi digunakan sebagai media untuk berbagi informasi dan membangun kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi Aceh, serta mencari solusi atas masalah yang terjadi. Namun demikian, mediasi tidak bisa menggantikan proses hukum jika memang terindikasi kasus korupsi. Sebab, penyelesaian kasus korupsi hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan. Realitasnya banyak kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, setelah diinvestigasi, ternyata masalahnya karena kurangnya informasi ke mereka. Jadi belum tentu kasus yang diadukan oleh masyarakat adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana. TI Indonesia juga telah berupaya mendorong BRR untuk menerapkan sistem integritas dalam program rekonstruksinya serta mengajak NGO lain yang terlibat dalam proses rekontruksi ini untuk mengembangkan mekanisme akuntabilitas dalam kegiatan bantuannya di Aceh. Hal itu merupakan tindak-lanjut dalam seminar dan workshop Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas oleh LSM Internasional dan Lembaga Donor dalam Rekonstruksi Aceh di Medan pada 7-8 November 2006 lalu. Dengan mekanisme akuntabilitas diharapkan penggunaan dana bantuan ini akan lebih bermanfaat bagi para korban tsunami serta bisa mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bantuan. Salah satu bentuk mekanisme akuntabilitas yang didorong oleh TI bekerja sama dengan BRR dan United Nations Recovery Coordinator for Aceh and Nias (UNORC), adalah dibangunnya sistem kordinasi dan penanganan pengaduan di tingkat kecamatan. Dengan koordinasi ini diharapkan berbagai persoalan yang muncul dalam proses rekonstruksi, khususnya terkait pengaduan masyarakat, dapat dicari jalan ke luarnya secara cepat. Di sini camat didorong sebagai koordinator dalam menginisiasi pertemuan koordinasi, menyiapkan agenda dan menetapkan prioritas, serta bertanggung jawab untuk memantau penanganan pengaduan. Pada 25 Januari 2007 lalu, Bappeda Bireuen, BRR distrik Bireuen, TI Indonesia, UNORC, dan Paska Bireuen telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang koordinasi dan prosedur penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan. Kesepakatan ini juga ditandatangani oleh sejumlah komite di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, dan Jeunieb. Tak ketinggalan juga beberapa NGO International yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, seperti Muslim Aid, GAA, dan Child Fund Indonesia. Nota kesepahaman yang sama juga ditandatangani di Pidie akhir Januari 2007 lalu. ■
HALAMAN
4
T AB UL AS I F P M NAMA MIT RA WILAY AH K E RJA NO 1
B UL AN AP RIL
: GER AK B ANDA ACE H : KOT A B ANDA ACEH (KEC. KUT A R AJA, KEC. JAYA B AR U, KEC. MEUR AXA) JUML AH FPM 63
P EL AP OR LK PR TI 30 25 8
JUML AH 9
P ENGADUAN DI INVES T IGAS I KET E R ANGAN KAS US 1 Kas us Pembangunan Rumah oleh Oxfam di Des a P eulanggahan Kec. Kuta Raja
BANDA ACEH JUML AH 9
2 Kas us Pembangunan Rumah oleh B RR di Gampong Jawa K ec. Kuta Raja 3 Kas us Pembangunan Rumah oleh Mus lim Aid di Gampong Jawa Kec. Kuta Raja 4 Kas us Pembangunan Rumah oleh World Vis ion di Des a P unge Jurong K ec. Meuraxa 5 Kas us Pembangunan Rumah oleh Uplink di des a Ulee Lheue K ec. Meuraxa
2
3
4
ME I
JUNI
JULI
53
34
19
27
18
10
3
7
5
23
9
4
2
7
2
5
AGUS T US
17
10
4
3
1
6
S E PT E MB E R
15
5
5
5
1
7
OK T OB E R
11
4
3
4
2
8 9
NOVE MB E R DE S E MB E R
12 8
4 3
1 2
7 3
0 0
232 11
111 2
55 3
66 6
24 3
T OT AL F P M 2006 1 JANUARI
2
F E B RUARI
7
3
2
2
2
2 3 4 5
6 Kas us Pembangunan Rumah oleh Uplink di Gampong P ie Kec. Meuraxa
6
7 Kas us Pembangunan Jalan di Des a P unge Ujong K ec. Meuraxa
7
8 Kas us Pembangunan Rumah oleh B RR di Des a Lampas eh K ota Kec. Kutaraja 9 Kas us Pembangunan Rumah oleh B RR di Des a P unge B lang Cut Kec. Meuraxa 1 Kas us Pembangunan B arak Oleh P2K P di Des a Ulee Lheue K ec. Meuraxa 2 Kas us B antuan Rehab T ambah di Des a Gampong Pande
8
1 Kas us Pemas angan Lis trik di K ecamatan K uta Raja
9 2
18 250
5 116
5 60
8 176
Keterangan : : T otal F P M : T otal Pelapor P engaduan Laki-laki : T otal Pelapor P engaduan P erempuan : T otal Pelapor T anpa Indentitas (Unknown) : T otal Pengaduan K as us Diinventigas i : Medias i
5 29
1 2
7
1
2 Kas us Penjualan B ahan Material bantuan dari World Vis ion di Gampong B lang Kec. Meuraxa
2
3 Kas us Pembangunan Rumah oleh Dinas Perkim dan Dinas PU di Des a S urien Kec. Meuraxa
3
4 Kas us Pembangunan Rumah oleh B RR di Gampong B lang "Alokas i Anggaran 2005" Kec. Meuraxa
4
5 Kas us B antuan Uni E mirat Arab 6 Kas us Pembangunan Rumah oleh Oxfam di Des a Deah B aro K ec. Meuraxa 7 Kas us Pembagian Dana Rehab bantuan rumah oleh P 2K P di Des a B ita dan Lampoh Daya. 1 Kas us B antuan P enanaman pohon Manggrove oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan K ota B nda Aceh (GE RHAN) di Des a As oe Nanggroe Kec. Meuraxa 2 Kas us Pembangunan Rumah oleh Y ayas an P eduli B angs a di Des a Lamteumen T imur Kas us Pembangunan Rumah oleh P 2K P di Des a Lampoh Daya Kec. Jaya B aru Kas us Pembangunan Rumah oleh B RR di Des a P eulanggahan Kec. Meuraxa
5 6
1 Inves tigas i lanjutan dibeberapa des a proyek GE RHAN diantaranya di Des a As oe Nanggroe, Deah Glumpang dan Ulee Lheue K ec. Meuraxa
2
1 1
2
1
1 K as us P embangunan Rumah oleh LS M Jenggala di Des a B lang Oi
25 3
7 Dis eles aikan ditingkat bas is dan ditindaklanjuti oleh Pihak P 2K P 1 K as us ini s udah dipublikas ikan di T abloid JROH dan tidak s eles ai 2 K as us tidak s eles ai karena data yang ditemukan tidak cukup untuk pembuktian K as us ini s eles ai dan telah dipublikas ikan di beberapa media mas s a K as us ini dilaporkan ke Deputi P erumahan untuk ditindaklanjuti dan diberitakan dibeberapa media mas s a akan tetapi s ampai s aat ini tidak ada perubahan terhadap bantuan. 1 K as us ini dilaporkan ke pihak Walikota B anda Aceh
Medias i kas us bantuan P 2KP di Des a Lampoh Daya K ec. Jaya B aru dan K as us S eles ai. 1 K as us s udah dilaporkan ke Deputi P erumahan B RR, s aat ini belum ada realis as i dan telah dipublikas ikan di T abloid JROH
2 K as us P embangunan Jalan oleh P2K P (B RR) di Gampong B lang K ec. Meuraxa
2 K as us s udah dilaporkan ke Deputi P erumahan B RR, s aat ini belum ada realis as i dan telah dipublikas ikan di T abloid JROH
3 K as us P embangunan Jalan oleh B RR di Des a B itai K ec. Jaya B aru 1 K as us Rumah Ganda (P royek B RR) di Des a Lampoh Daya
3 S udah dilaporkan ke B RR dan telah dipublikas ian ke Tabloid JROH S udah dilaporkan ke B RR terutama ke S AK dan s udah dipublikas ikan di T abloid JROH
1
2 K as us P embangunan Rumah di Tanah Wakaf di Des a Lampas eh Aceh K ec. Meuraxa T OT AL F P M 2006 T OT AL
1
MEDIAS I KET ER ANGAN KAS US K as us ini dilaporkan langs ung ke pihak Oxfam dan dipublikas ikan dibeberapa media dan s ekarang kas us s eles ai. Dilaporkan s ecara langs ung ke pihak B RR bagian Deputi P erumahan K as us dilaporkan langs ung ke pihak Mus lim Aid dan meminta untuk ditindaklajuti. K as us ini dilaporkan s ecara lans ung dan mendapat tanggapan K as us ini dilaporkan s ecara langs ung dan mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti hingga s eles ai K as us ini dilaporkan s ecara langs ung dan mendapat tanggapan untuk ditindaklanjuti hingga s eles ai Dilaporkan s ecara langs ung ke pihak B RR bagian Deputi P erumahan akan tetapi tidak ada perubahan s ampai s ekarang. K as us ini dilaporkan ke Deputi P erumahan untuk ditindaklanjuti K as us ini dilaporkan ke Deputi P erumahan untuk ditindaklanjuti Dis eles aikan dengan mus yarawah ditingkat des a bers ama P 2K P K as us ini s eles ai s etelah dilakukan medias i dengan S atker S os ial. T idak s eles ai s etelah ditindaklanjuti karena pihak mas yarakat tidak memberikan keterangan. K as us T idak s eles ai karena pihak World Vis on tidak menindaklanjuti laporan yang telah dis ampaikan K as us ini s ampai s ekarang s etelah diupublikas ikan tidak ada penyeles aian dari Dinas P erkim NAD. S etealah ditelus uri ternyata bantuan proyek ini melebihi K K dan tidak ada tanggapan dari B RR hinga s ekarang tidak ada yang menempati. S eles ai Dilaporkan ke pihak Oxfam dan belum s eles ai
4 29
HALAMAN 5
T AB UL AS I F P M NAMA MIT RA WILAY AH K E RJA
: YAYAS AN P AP AN : KAB UP AT EN NAGAN R AYA (KEC. KUAL A, KEC. T R IP A B AW AH)
NO
B UL AN
1
AP RIL
JUML AH FPM 9
P EL AP OR LK PR TI 0 0 9
P ENGADUAN DI INVES T IGAS I JUML AH KE T ER ANGAN KAS US JUML AH 2 0 1 Pembuatan Penjemuran Ikan dari K MS di Des a Kuala T rang Kec. Kuala 2 B antuan uang dari Gubernur NAD s ebes ar 15 juta untuk warga B arak Des a P adang P anyang Kec. K uala 6 1 B antuan beras dari P MI Des a B lang B aro K ec. Kuala 2 B antuan ternak kambing Y ayas an P AP AN di Des a K uala T uha Kec. Kuala 3 Proyek K eramba bantuan Y PK di K uala T rang dan Lueng Mane kec. Kuala 4 B antuan S embako P MI di K uala T rang K ec. K uala 5 B antuan rumah dari Jaringan Relawan K emanus iaan (JRK ) di des a Kuala T uha K ec. K uala 6 B antuan dari P remiere Urgence di Des a Padang Rubek K ec. K uala
2
ME I
27
0
0
27
3
JUNI
24
0
0
24
3
4 5
JULI AGUS TUS
12 27
0
0
12 27
0 6
1 B antuan modal untuk kelompok tani dari Dinas P ertanian s ebes ar Rp.250 juta Di Des a K uala B aru K ec. Kuala 2 B antuan rumah B RR di Des a K uala T rang K ec. Kuala
2
MEDIAS I/P CM KET E R ANGAN KAS US
1 T idak pernah trans paran s oal jumlah dana dan pembelanjaannya 2 K ades membatalkan s ecara s epihak bantuan rumah B RR s ebanyak 20 unit
3 Perbaikan jalan Cot Mue di Des a K uala T adu Kec. T ripa B awah 1 B antuan boat dan alat tangkap dari B RR di Des a Langkak Kec. Kuala
0 5
2 B antuan jaring pukat dari B RR di Des a K uala T uha K ec. K uala
3 Dana rehab B RR di Des a Langkak Kec, Kuala
4 B antuan pertanian dari ADB di Des a K uala T ripa Kec. K uala
5 B antuan jaringan irigas i dari JB IC di Des a Kuala T ripa, Kabu, Diren T ujuh, dan 8 des a lainnya K ec. K uala
6 S E P T E MB E R
18
0
0
18
5
7 OK OKTT OB E R 8 NOVE MB E R 9 DESEMBER TOTAL FPM 2006 10 JANUARI 11 FEBRUARI 12 MARET TOTAL FPM 2007 TOTAL
0 0 0 117 0 0 0 0 117
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 117 0 0 0 0 117
0 0 0 22 0 0 0 0 22
Keterangan : : T otal F P M : T otal P elapor P engaduan Laki-laki : T otal P elapor P engaduan P erempuan : T otal P elapor T anpa Indentitas (Unknown) : T otal P engaduan K as us Diinventigas i : Medias i
6 B elanja modal tanah untuk lokas i Ibu kota S uka makmue K ec. Kuala 1 B antuan B oat Nelayan dari DE PS OS RI di Des a Langkak K ec. Kuala 2 Proyek perkebunan kelapa s awit di Des a Alue B ata K ec. K uala 3 B antuan B oat nelayan dari OB I di Kuala P es is ir K ec K uala 4 B antuan bibit ikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Des a S uak Puntong K ec. K uala 5 B antuan boat nelayan dari NGO S amaritans di Des a Langkak K ec. Kuala
1
8
0 8
1 B oat bantuan dan alat tangkap dikerjakan as al-as alan. S ebanyak 9 unit boat B RR memiliki banyak kekurangan antara lain gerdang, s eng pelapis , polikatrol, ukuran, dan mas ih banyak lagi. Hal ini dis ebabkan pros es pekerjaannya yang as al-as alan dan tidak melibatkan nelayan. 2 B antuan jaring pukat s ebanyak 9 unit ttidak dapat difungs ikan karena s udah rus ak. K erus akan ters ebut dis ebabkan jarring pukat bantuan itu tidak dis impan ditempat yang terlindung dari panas dan hujan melainkan ditempat terbuka. 3 P embagian dan rehab B RR kurang memenuhi ras a keadilan. Ada rumah yang rus ak berat tetapi memperoleh dana rehab lebih kecil daripada rumah yang rus ak ringan. S edangkan rumah yang kerus akan kecil memperoleh dana rehab yang bes ar. 4 P ihak ADB yang bekerjas ama dengan Dinas P ertanian dan Ketahanan Pangan telah menjanjikan akan s egera membayar biaya pers iapan lahan s ampai panen. Namun ternyata janji itu belum ditepati s ehingga petani dirugikan. 5 P embuatan s aluran ters ebut telah mulai dilakukan namun tiba-tiba terhenti bahkan alat beraknya juga dis embunyikan ke tengah hutan s ehingga s aat ini dalam kondis i rus ak.
1 B oat bantuan s ebanyak 35 unit tidak dapat digunakan
HALAMAN
6
TABULASMI FPM NAMA MITRA WAILAYAH KERJA NO
B UL AN
1 2
ME I JUNI
: PASKA PIDIE : KABUPATEN PIDIE (KEC. BATEE, KEC. PANTERAJA, KEC. TRIENGGGADENG) JML H P EL AP OR FPM L K PR NN JML H 42 12 3 27 0 47 5 0 42 10
P ENGADUAN DI INVES T IGAS I KET ER ANGAN KAS US Kas us B oat oleh LS M B ina Aneuk Nanggroe di 1 des a K eude P ante Raja Kecamatan Panteraja 2
JML H 0 0
MEDIAS I KET ER ANGAN KAS US
Kas us Pembangunan Rumah oleh B RR di Des a S agoe Kec. T rienggadeng
Kas us Pembangunan Rumah oleh Yayas an 3 Medan Peduli di Des a Redeup Kec. Panteraja Kas us Pembangunan Rumah oleh Yayas an 4 S eras ih di Des a Pulo B ungong Kec. B atee Kas us Pembangunan Rumah oleh Oxfam di 5 Des a S agoe Kec. T rienggadeng Kas us Pembangunan Rumah oleh S ave T he Children di Des a S agoe Kec. T rienggadeng Kas us Pembangunan Rumah oleh S ave T he 7 Children di Des a Mes jid Kec. Panteraja Kas us Pembangunan Rumah oleh UN Habitat di 8 Des a Peurade Kec. Panteraja 6
Kas us Pembangunan S ekolah S D oleh S ave 9 T he Children di Des a Cot Lheu Rheng K ec. T rienggadeng Kas us Pembangunan S ekolah MT s S oleh S ave 10 T he Children di Des a Mes jid Kec. Panteraja 3
JULI
51
1
0
50
13
(Lanjutan) Kas us B oat oleh LS M B ina Aneuk 1 Nanggroe di des a Keude Pante Raja Kecamatan Panteraja Kas us s alah s eorang korban ts unami yang tidak 2 pernah mendapat bantuan rumah di Des a S agoe Kec. T rienggadeng Kas us Pembangunan Rumah oleh Yayas an 3 S eras ih di Des a Kulee Kec. B atee
2
1 K as us s alah s eorang korban ts unami yang tidak pernah mendapat bantuan rumah di Des a S agoe K ec. T rienggadeng 2 K as us P embangunan Rumah oleh Oxfam di Des a S agoe Kec. T rienggadeng akhirnya s eles ai. Pihak Oxfam bertindak cepat terhadap teguran dan mas ukan yang diberikan oleh P AS KA Pidie dan T I Indones ia
(Lanjutan) Kas us Pembangunan Rumah oleh 4 UN Habitat di Des a Peurade Kec. Panteraja (Lanjutan) Kas us Pembangunan Rumah oleh 5 Oxfam di Des a S agoe Kec. T rienggadeng Kas us Pembangunan Rumah oleh Yayas an S eras ih di Des a Pas i B eurandeh K ec. B atee Kas us Pembangunan Rumah oleh Yayas an 7 Medan Peduli di Des a Redeup Kec. Panteraja Kas us Pembangunan S ekolah MT s S oleh S ave 8 T he Children di Des a Mes jid Kec. Panteraja (Lanjutan) Kas us Pembangunan Rumah oleh 9 B RR di Des a S agoe Kec. T rienggadeng
K as us B oat oleh LS M B ina Aneuk Nanggroe di des a Keude Pante Raja Kecamatan Panteraja dianggap s eles ai. Hal ini mengacu dari has il inves tigas i, bahwa proyek ini tidak ada uns ur penyelewengan
6
10
(Lanjutan) Kas us Pembangunan Rumah oleh S ave T he Children di Des a S agoe Kec.
11
Kas us Rehabilitas i tambak oleh B RR di Des a Peurade K ec. Panteraja
(Lanjutan) Kas us Pembangunan S ekolah S D 12 oleh S ave T he Children di Des a Cot Lheu Rheng Kec. T rienggadeng 13 4
AGUS T US
12
T OT AL F P M 2007 10 223 T OT AL
0
0
12
9
1 37
1 8
8 178
4 49
Keterangan : : T otal F PM : T otal Pelapor Pengaduan Laki-laki : T otal Pelapor Pengaduan Perempuan : T otal Pelapor T anpa Indentitas (Unknown) : T otal Pengaduan Kas us Diinventigas i : Medias i
Kas us Pembangunan Rumah oleh S ave T he Children di Des a Mes jid Kec. Panteraja
(Lanjutan) Kas us Pembangunan Rumah oleh UN Habitat di Des a Peurade Kec. Panteraja (Lanjutan) Kas us Pembangunan Rumah oleh 2 Yayas an S eras ih di Des a P as i B eurandeh Kec. B atee
1
0
1 6
HALAMAN
T AB UL AS I F P M NAMA MIT RA WILAY AH KE RJA NO
B UL AN
1
AP RIL
: P AS KA B IR EUEN : KAB UP AT EN B IR EUEN (KEC. S AMAL ANGA, KEC. JE UNIB , KEC. S P . MAMP L AM) JUML AH FPM 41
P EL AP OR LK PR TI 26 15 0
JUML AH 4
1 2 3 4
2
ME I
38
25
13
0
2
1 2
3
JUNI
33
25
8
0
2
4
JULI
21
16
5
0
2
5
AGUS T US
5
4
1
0
3
6
S eptember
29
21
8
0
2
7
OK T OB E R
41
29
12
0
2
8 9
NOVE MB E R DE S E MB E R
36 34
22 23
14 11
0 0
0 2
T OT AL F P M 2006 1 JANUARI 2
F E B RUARI
Keterangan : T OT AL F P M 2007 : T otal F P M T OT AL : T otal P elapor P engaduan Laki-laki : T otal P elapor P engaduan P erempuan : T otal P elapor T anpa Indentitas (Unknown) : T otal P engaduan K as us Diinventigas i : Medias i
278 46 38
84 362
191 39
87 7
31
7
70 261
14 101
0 0 0
1 K as us P embangunan Rumah oleh CV. GAP, CV. B angun Aceh B eutari, CV. B alee Labang, CV. B aroni (B RR) di des a K andang K ec. S amalanga 2 K as us P embangunan Rumah oleh K operas i Nahdiyin (ME NS OS ) di Des a Lancang K ec. Jeunib 1 K as us P embangunan Rumah oleh CV. T akabeya P erkas i (B RR) di Des a Meunas ah P uuk K ec. S amalanga 2 K as us P embangunan Rumah oleh CV. Morina Utama, CV. Amred Jaya (IT ALIAN COOP E RAT ION) di Des a Rheum B aroh K ec. S p. Mamplam 1 K as us S anitas i dan Irigas i oleh Mas yarakat Des a Lancang (GVC Italy) di Des a Lancang K ec. S p. Mamplam 2 K as us P embangunan Rumah Oleh LS M P ermata (HIVOS ) di Des a Lancang K ec. S p. Mamplam 3 K as us P embangunan Rumah oleh Rekompak (MDF ) di Des a K eude Aceh K ec. S amalanga 1 K as us P embangunan Rumah oleh K P . B arona (MDF Melalui Rekompak) di Des a Namploh B aro K ec. S amalanga 2 K as us P embangunan Rumah Oleh Rekompak (MDF ) di Des a Namploh B aro K ec. S amalanga 1 K as us P embangunan Rumah CV… (Az mar) (B RR) di Des a K eude T ambue Kec. S p. Mamplam 2 K as us P embangunan Rumah oleh P T . Nahla S ampurna (B RR) di Des a Meunas ah As an K ec. S p. Mamplam 0 1 K as us P embangunan Rumah Oleh LS M Mamamia (GIT E C) di Des a T upin K upula K ec. Jeunib 2 K as us B antuan T ernak Kambing oleh Dinas Peternakan B ireuen (B RR) di Des a Meunas ah Keutapang Kec. Jeunib 19 1
1 K as us P embangunan Rumah Oleh CV. K rueng S urieng, CV. Real T rading (B RR) di Des a Lancang K ec. S p. Mamplam 1 K as us P embangunan Rumah Oleh CV. Ie Mata Ro, CV. Labang Donya dan CV. Arun S amudra (B RR) di Des a Alue Leuhob Kec. S p. Mamplam 2 K as us P embangunan Rumah oleh CV. Andri Karya dan CV. K irana K arya (B RR) di Des a B lang K uta Coh Kec. S p. Mamplam 3 K as us P embangunan Rumah Oleh CV. Melur Karya Alfa Cipta, CV. T uah S empurna dan CV. Cipta Room (B RR) di Des a B lang Curee T unong Kec. S p. Mamplam
3
0 0
P ENGADUAN DI INVES T IGAS I KET E R ANGAN KAS US JUML AH 0 K as us P embangunan Rumah oleh K K S P Medan (T DH Jerman) di Des a Angking B arat K ec. S amalanga K as us P embangunan Rumah Oleh LS M P ermata (HIVOS ) di Des a Lancang K ec. S p. Mamplam K as us P embangunan Rumah oleh LS M F OS OMA (T DH B elanda) di des a Lancok Kec. S amalanga K as us S anitas i dan Irigas i Oleh K erap Des a Lancang (GVC Italy) di Des a Lancang K ec. S p. Mamplam 1 K as us P embangunan Rumah oleh LS M Mamamia (GITE C) di Des a Matang T eungoh K ec. Jeunib K as us P embangunan Rumah Oleh CV. T eratai, CV. Peugot (UMCOR) di Des a Matang T eungoh K ec. S amalanga
4 23
NO
B UL AN
1
ME I
: MAS YAR AKAT P AR T IS IP AT IF (MP ) : KAB UP AT EN ACEH JAYA (KEC. KR UENG S AB EE, KEC. S AMP OINIET , KEC. S ET IA B AKT I) JUML AH FPM 27
P EL AP OR LK PR TI 0 0 27
P ENGADUAN DI INVES T IGAS I JUML AH KET ER ANGAN KAS US JUML AH 1 P embangunan P as ar Darurat di Dayah B aro K ec. K rueng s abee 3 0 2 B antuan Dana untuk fakir mis kin Di Des a Dayah B aro K ec. K rueng S abee 3 P emberian bantuan bea khus us murid (B K M) untuk s is wa S MA 1 Calang di Des a Dyah B aro Kec. K rueng S abee 1 1 P embangunan P as ar Darurat Di Des a Lhok B uya K ec. S etia B akti
2 JUNI
9
0
0
9
3 JULI
15
0
0
15
3
4 AGUS T US
21
0
0
21
0
5 S E P T E MB E R
27
0
0
27
6
6 S E P T E MB E R
18
0
0
18
5
7 OK T OB E R 8 NOVE MB E R 9 DESEMBER TOTAL FPM 2006 10 JANUARI 11 FEBRUARI TOTAL FPM 2007 TOTAL
0 0 0 117 0 0 0 117
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 117 0 0 0 117
0 0 0 18 0 0 0 18
Keterangan : : T otal F P M : T otal P elapor P engaduan Laki-laki : T otal P elapor P engaduan P erempuan : T otal P elapor T anpa Indentitas (Unknown) : T otal P engaduan K as us Diinventigas i : Medias i
MEDIAS I/P CM KET ER ANGAN KAS US
1 P rogram pemberian bibit s awit dari F AO di Des a Lhok Geulumpang K ec.S ampoiniet B antuan boat dari DE P S OS RI untuk nelayan Aceh Jaya di Des a Lhok Timon K ec. S etia B akti
0
0
1
1 P emas angn jaringan Lis trik gratis dari P LN di Des a Lhok B uya K ec. S etia B akti Ternyata terjadi pungutan 500 ribu rupiah hingga 1 juta agar lis trik ters ebut terpas ang 1 B antuan B oat Nelayan dari DE P S OS RI di Des a Langkak K ec. K uala 2 P royek perkebunan kelapa s awit di Des a Alue B ata Kec. K uala 3 B antuan B oat nelayan dari OB I di K uala P es is ir K ec K uala 4 B antuan bibit ikan dari Dinas K elautan dan P erikanan di Des a S uak P untong K ec. K uala 5 B antuan boat nelayan dari NGO S amaritans di Des a Langkak K ec. K uala
0
1 B antuan boat dari Dinas S os ial untuk nelayan Lhok T imon. B antu boat yang dijanjikan belum juga di realis as ikan s elama 1 tahun. P ekerjaan telah mencapai 70% . Namun tibatiba berhenti, boat yang s udah dibuat akan menjadi rus ak terkena hujan dan panas matahari 0
1
2
0 2
1 B oat bantuan s ebanyak 35 unit tidak dapat digunakan
K as us Pembangunan Rumah (UMCOR) di Des a Matang T eungoh Kec. S amalanga
1
K as us bantuan B oat Mens os
1
K as us Pembangunan Rumah di Des a B aroh K ec. S p. Mamplam (Italia Coop)
0
1
K as us Pembangunan Rumah Oleh Rekompak (MDF ) di Des a Namploh B aro K ec. S amalangan
1
K as us Pembangunan Rumah Oleh LS M P ermata (HIVOS )
0 0
5 0 0
0 5
T AB UL AS I F P M NAMA MIT RA WILAY AH K E RJA
MEDIAS I KET ER ANGAN KAS US
7
CMYK HALAMAN 8
Mengangkat Kesetaraan Lewat Komite Oleh: M. Istijar
S
ELESAI memasak dan
merapikan rumah, Ratnawati (32) bersiap-siap menuju kantor Paska Bireuen. Dari kantor LSM mitra kerja Transparency International (TI) Indonesia ini, Ratnawati bersama temannya berangkat menuju Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen. Bukan untuk mengajukan proposal bantuan atau melamar sebagai pegawai negeri, melainkan untuk menghadiri mediasi kasus pemotongan dana bantuan ternak dari BRR Aceh-Nias di daerah itu. Kedatangannya tak lain mewakili Komite Kecamatan Jeniueb, Bireuen. Itulah salah satu kegiatan Ratnawati selama bergabung sebagai anggota komite pemantau binaan TI Indonesia, dalam program penguatan kapasitas masyarakat sipil dan pemerintahan daerah sebagai upaya pencegahan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Melalui kegiatan ini, difasilitasi pembentukan komite di kecamatan wilayah dampingan. Tidak sedikit perempuan yang turut bergabung dalam keanggotaan komite. Para perempuan perkasa ini turut menghiasi perjalanan komite dalam memonitor pelaksanaan pembangunan kembali Aceh pascatsunami,serta memediasi kasus yang muncul. Keaktifannya sebagai anggota komite, bukanlah merupakan profesi. Karena memang tidak digaji, mereka hanya disubsidi untuk kegiatan operasional komite. Para anggota komite yang laki-laki, dan juga sebagian yang perempuan biasanya memiliki pekerjaan tetap. Ada yang nelayan, petani, dan usaha di sektor informal. Sedangkan yang tidak memiliki pekerjaan tetap, kebanyakan perempuan, mereka memiliki setumpuk pekerjaan rumah tangga. Niat kami tulus, ingin membantu masyarakat, ujar Darwani, ketua Komite Meurebo, Aceh Barat.
Ratnawati, misalnya. Perempuan yang kini telah memiliki dua orang anak, bergabung dalam keanggota komite sejak pertengahan tahun 2006 lalu. Lazimnya keangotaan komite, Ratnawati melakukan pengawasan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Jeniueb. Tati, sapaan akrab Ratnawati, menganggap keaktifan dirinya dalam komite adalah untuk membela kepentingan warga. Keberpihakan dirinya terhadap kepentingan masyarakat merupakan wujud dari kepedulian dirinya untuk membangun kampungnya. Kalau bukan kami yang bergerak, lantas mau mengandalkan pemerintah? ujarnya. Selama ini tingkat partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan sosial memang terbilang rendah. Terlebih di Aceh. Meski tidak ada angka yang pasti, mayoritas masyarakat masih memandang bahwa perempuan, khususnya yang sudah berumah tangga, hanya berperan melakukan pekerjaan domestik, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak. Dan ketika perempuan mengambil peran di luar pekerjaan domestik tersebut, dianggap tidak lazim. Ratnawati, Darwani, dan anggota komite lainnya yang perempuan, dengan demikian telah mendobrak sistem lama dalam hubungan antara lelaki dan perempuan. Menurut Asmani, ketua Komite Johan Pahlawan, Aceh Barat, perempuan dan lelaki memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kontrol sosial. Saya ingin membuktikan bahwa yang bisa melakukan pengawasan tidak hanya lelaki, tetapi juga perempuan, ujarnya. Tidak jauh berbeda dengan Tati, sebagai ketua komite, Asmani menjalani tugas pemantauan di Johan Pahlawan. Lantaran aktivitasnya itu, saat ini, para pihak yang ber-
Ada banyak cara untuk keseimbangan gender dan mengangkat derajat kaum perempuan. Salah satunya dengan berperan aktif sebagai anggota komite kecamatan. Meski melakukan tugas-tugas pemantauan, mereka tetap tidak melupakan perannya sebagai seorang ibu.
Ibu-ibu anggota Komite Jayabaru, Banda Aceh sedang berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan Konsultasi Publik. FOTO: AGUS SARWONO
peran dalam rehab-rekons di Johan Pahlawan lebih berhati-hati. Dan ketika ada permasalahan berkaitan dengan bantuan mereka, maka masyarakat akan melapor kepada dirinya dengan mengisi form pengaduan masyarakat atau FPM. Laporan itu yang nantinya akan diverifikasi dan diinvestigasi oleh mitra kerja TI Indonesia, yang kemudian dicari jalan keluarnya melalui mediasi atau Pertemuan Konsultasi Publik. Di enam daerah binaan TI Indonesia, memang tidak sedikit perempuan yang berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan komite ditingkat kecamatan. Mayoritas di antara mereka adalah ibu rumah tangga. Di Aceh Barat saja, ada dua komite di mana perempuan menjadi pimpinannya, yakni di Komite
Johan Pahlawan dan Meurebo. Mereka yang menggerakkan semua anggota yang didominasi kaum Adam. Tidak masalah. Dunia ini tidak hanya dimiliki kaum lelaki. Tetapi juga kaum perempuan, ujar Asmani dengan semangat. Uniknya, keaktifan perempuan dalam proses pemantauan rehab-rekons ini sering kali dinilai lebih. Artinya, selain menerima pengaduan kasus yang berkaitan dengan rehab-rekons, sering kali mereka juga mendapat laporan yang tidak berkaitan dengan kegiatan itu. Contohnya, masalah rumah tangga, atau tindak kekerasan suami terhadap istri. Tidak sedikit ibu-ibu yang melaporkan bahwa mereka telah diperlakukan kasar oleh suaminya, kata Asmani.
“Kalau Cari Duit, Jangan Aktif…”
Darwani
JANGAN pernah mengatakan, seorang ibu rumah tangga hanya bisa mengurus pekerjaan domestik saja. Hal itu dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh Darwani, ketua Komite Kecamatan Meurebo, Aceh Barat. Sebagai ibu rumah tangga, Darwani bisa tetap terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Mulai dari memimpin PKK tingkat desa, tingkat kecamatan, lembaga Aisyiah hingga menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Seabrek
peran ini dijalankan bersamaan dengan peran utamanya sebagai rumah tangga. “Saya aktif sudah mulai sebelum terjadi tsunami,” ujarnya kepada Jroh. Bagi Darwani, keaktifan dirinya dalam organisasi sosial bukanlah bertujuan mencari sensasi. Tetapi ia ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa melaksanakan tugas sosial seperti kaum Adam. Tak heran, jika Darwani sering mengikuti pelatihanpelatihan sosial. Ibu dari tiga anak ini, Umrah Setiawati (17), Rizki Amsar Febrian (15) dan Debri Noventri (12) merasa beruntung.
Pasalnya, sang suami tercinta, Umar Sulaeman (48) mendukung penuh atas kegiatan yang dilakukannya itu. “Pernah dia mengatakan, kalau kamu aktif hanya untuk cari uang saja, jangan aktif. Mending di rumah, uang saya kasih,” ujarnya. Dukungan itu didapatnya, karena Darwani selalu menjaga tiga pesan yang diingatkan sang suami. Yakni menjaga diri sebagai seorang perempuan, seorang istri, dan seorang ibu. “Tiga hal itu yang saya selalu jaga ketika aktif di mana-mana. Termsuk di komite,” ujarnya. n
Bahkan ada komite yang dijadikan tempat curhat bagi para istri dalam permasalahan rumah tangganya. Menghadapi laporan ini, para perempuan komite ini bukan bersikap menolak pengaduan tersebut. Tetap saja kami tampung dan kami coba menjadi tempat curahan hati para ibu, ujar Mainiar (29), anggota Komite Tringgadeng, Pidie. Tak heran memang. Setahun program di Aceh, komite sudah identik dengan tempat mengadu. Meski berlebihan, komite sudah dipercaya sebagai tempat penampung dan penyelesaian permasalahan. Kepercayaan inilah yang membuat komite tetap eksis dan bertahan hingga kini. Berbicara dukungan keluarga dalam aktivitas sosial itu, para perempuan anggota komite ini mengaku tidak ada masalah. Mereka mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Bahkan ada juga yang mendapatkan fasilitas dari suami, misalnya, diantar suaminya. Dukungan itulah yang membuat mereka lebih leluasa bergerak dalam menjalankan tugas pemantauan. Rita Zahara, komite Samalanga, Bireuen mengungkapkan, dukungan tersebut dikarenakan para suami sudah mengerti apa yang sedang dikerjakan mereka. Kunci untuk mendapatkan dukungan tersebut adalah, mereka tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Kami tetap melakukan tugas sebagai seorang ibu dan seorang istri, ujarnya. Sebelum ke lapangan, misalnya, ia membereskan semua pekerjaan rumah dulu seperti memasak. n
CMYK HALAMAN
9
Harapan Dipundak Media Alternatif Meski baru berusia setengah tahun, tabloid JROH cukup berkesan dihati pembaca setianya. Ada sejumlah harapan yang digantungkan dipundak media monitoring rekonstruksi Aceh ini. Oleh: M. Istijar/Purna Ali/ Aidil Mashendra ROH harus terus mempertahan-
adalah bagaimana tabloid ini bisa menyediakan beragam informasi yang terjadi di Aceh dan tidak hanya terfokus pada kasus rekonstruksi Aceh. Perlu diperbanyak berita-berita daerah dan kebijakan propinsinya, ujar pria yang pernah menjadi pegawai RRI (Radio Republik Indonesia) ini. Sifatnya yang tidak komersil dan diberikan secara gratis, lanjutnya, yang membuat media yang beredar di enam daerah itu mampu dibaca semua kalangan. Senada dengan itu, T. Mirza Kumala, juru bicara BRR Aceh-Nias mengingatkan bahwa proses rekonstruksi tidak hanya dipahami sebagai rekonstruksi fisik saja, tetapi juga non fisik. Karena
J
kan keseimbangan dalam menyampaikan berita dan informasi. Media ini bisa menjadi informasi dalam proses rekonstruksi dan permasalahan kasus korupsi di Aceh. Untuk itu, kualitas pemberitaan JROH harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta bisa melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses rehab rekons Aceh. Demikian kesimpulan atas tanggapan sejumlah warga, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, aktivis organisasi masyarakat (Ormas), aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan asing, hingga pejabat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) AcehNias terhadap pemberitaan JROH selama ini. Bahkan kalau bisa berita-beritanya jangan hanya membahas satu topik saja, tetapi banyak topik, ujar T Dermawan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh kepada Jroh. Bagi Dermawan, suksesnya sebuah penerbitan bisa dilihat dari sisi kualitas pemberitaan. Ketika isi pemberitaan sudah dianggap berkualitas oleh masyarakat, maka karya penerbitan itu bisa dipercaya sebagai wadah mendapatkan informasi. Kepercayaan dari masyarakat yang diberikan oleh sebuah media massa secara otomatis membuat media massa tersebut menjadi media satu-satunya yang dibaca. Menurut Dermawan, JROH memiliki peluang yang cukup bagus untuk meraih kepercayaan masyarakat. Terlebih ketika JROH hadir disaat masyarakat memang betul-betul membutuhkan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya melihat JROH memilikinya, ujarnya. Sayangnya, lanjut Dermawan, sejak edisi perdana pertengahan September 2006 lalu, hingga kini, pemberitaan JROH dianggap masih berkutat mengangkat permasalahan. Menurutnya, jika media ini mampu mengangkat permasalahan, dan disisi lain juga memberikan solusi atas masalah tersebut, yang disertai dengan berbagai teori ilmiah, maka kualitas isi JROH jauh diatas media massa yang terbit di Aceh. Maka saya sarankan agar JROH juga memberikan kolom yang cukup untuk perdebatan ilmiah. Karena itu akan
menjadi wadah belajar bagi pengambil kebijakan, seperti pejabat daerah, tandasnya. Peran media massa dalam monitoring kegiatan rehab rekons di Aceh, dianggap masih sangat penting mengingat terbatasnya informasi di sejumlah daerah korban bencana. Sebagai contoh yang trejadi di ibukota kabupaten Aceh Jaya, Calang. Akibat hancurnya sebagian besar infrastruktur di daerah itu, sebagian besar masyarakat setempat dan sekitarnya mengalami kesulitan untuk mencari informasi. Media cetak seperti koran yang biasanya beredar di daerah ini, sudah sulit diperoleh. Barangkali hanya radio yang masih efektif digunakan. Menurut Tasmun, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Aceh Jaya, meski bukan media komersial, JROH dianggap bisa menjadi media alternatif bagi masyarakat, khsususnya pegawai Pemda untuk mendapatkan informasi. Menurutnya, secara isi, media ini terbilang cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi. Peningkatan yang dimaksud Tasmun
Tetap Membela Yang ‘Kecil’… BAGI masyarakat, JROH malah dianggap sudah mewakili keluh-kesah korban tsunami. Sayangnya media ini tidak bisa menampung semua keluh-kesah mereka. Pasalnya, menurut Huzaiman (36), warga Meuraxa, Banda Aceh, kurang dipublikasi surat-surat pembaca dan pengaduan warga. ”Seharusnya ruang komentar pembaca itu disediakan satu hingga dua halaman penuh, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mengeluarkan unek-uneknya,” ujarnya. Saran yang sama disampaikan oleh Junaidi, guru Sekolah Menengah Pertama (SMP)
di Kuta Raja, Banda Aceh. Menurutnya, kehadiran JROH sudah bisa membantu masyarakat. Terlebih isi tabloid ini sudah dianggap sedikit ‘menggigit’ para pelaku rekonstruksi yang ‘tidak beres’. “Kalau bisa kedepan lebih menggigit lagi isinya,” pintanya. Junaidi menambahkan, berita-berita JROH sebaiknya jangan dibatasi. Dia melihat kasus yang diangkat JROH hanya di daerah-daerah tertentu saja, sehingga kesannya yang memiliki permasalahan hanya di wilayah tertentu saja. Padahal sangat banyak kasus-kasus serupa di daerah lain.
Lain halnya dengan Abdul Rahmat (54), warga Kota Banda Aceh. Usulnya, sebaiknya pemberitaan JROH lebih universal. Pemberitaannya tidak hanya terkait dengan proyek rekonstruksi yang bermasalah saja, tetapi juga ada berita-berita lain yang sifatnya umum. “Sehingga kesan tabloidnya lebih hidup, pembaca pun lebih bervariasi mendapatkan informasiinformasi terkini,” ujarnya. Selama ini menurutnya, kesannya hanya memuat kasus rekonstruksi saja sehingga dikuatirkan warga yang bukan korban tsunami merasa enggan membaca JROH.
itu, tidak adil juga jika proses rekonstruksi non fisik masyarakat Aceh yang menjadi korban tsunami tidak dihargai kinerjanya. Peran rekonstruksi non-fisik ini secara tidak sengaja menurutnya juga diambil oleh JROH. Baginya, penyebaran media ini di tengah masyarakat korban bencana tidak sekedar media massa biasa, melainkan ia berusaha mengangkat semangat masyarakat korban tsunami dari keterpurukan akibat bencana. Saya melihat, JROH turut membantu meningkatkan rasa optimisme masyarakat dalam menjalankan kehidupan pasca tsunami, ujar pejabat BRR yang dekat dengan wartawan ini. Selama hampir setengah tahun menemani pembaca di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Bireun dan Banda Aceh, tampilan JROH juga dianggap sedikit unggul dibandingkan dengan tabloid lokal yang beredar di Aceh. Menurut Sri Indah Gameswari Shelter Officer Islamic Relief kantor Meulaboh, selama JROH terbit, isinya terbilang cukup objektif dan berimbang. Penyajiannya tidak hanya pada berita-berita kasus saja. Tetapi juga berita keberhasilan dalam proses rekonstruksi di Aceh. Sehingga dengan berita keberhasilan, kami yang bergerak dalam rekonstruksi merasa sedikit bangga dan dihargai, ujarnya. Sri Indah menyarankan supaya media ini bisa terus hadir ditengah-tengah masyarakat, pengelolanya harus juga memikirkan persoalan keuangan. Selama ini, JROH diberikan secara gratis ke pembaca. Menurut Indah, mungkin ke depan sebaiknya, tabloid ini bisa mencoba untuk tidak gratis kembali. Tetapi dijual dengan harga yang terjangkau masyarakat, ujarnya. Ide tersebut ternyata tidak disetujui oleh Said Rahmadi, aktifis Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK) Aceh. Baginya, JROH sebaiknya terus diberikan secara gratis ke pembaca khalayak. Dengan gratis ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang disajikan oleh media dua mingguan ini. Dari segi isi berita jroh sudah cukup bagus dan harus bertahan, katanya. Tanggapan positif kehadiran JROH juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh Khaidir SH. Menurutnya, secara tidak sadar JROH telah memberikan sedikit kecerdasan bagi masyarakat Aceh yang mengalami kesulitan mendapatkan informasi. Khaidir memberikan saran yang lebih ekstrim lagi. Ia mengusulkan waktu frekuensi terbitnya JROH sebaiknya tidak bersifat dua mingguan, tetapi setiap hari. Karena dengan banyak media yang muncul maka masyarakat lebih mudah mengetahui berita di daerahnya dan masyarakat bisa lebih cerdas, katanya. Itulah harapan mereka.***
HALAMAN
10
T AB UL AS I F P M NAMA MIT RA WILAYAH K E RJA NO
B UL AN
1 2
MARE T AP RIL
: GER AK ACE H B AR AT : KAB UP AT E N ACEH B AR AT (KEC. JOHAN P AHL AWAN, KEC. S AMAT IGA, KEC. AR ONGAN L AMB AL EK DAN KEC. MEUR E UB O) JUML AH FPM 2 27
P EL AP OR LK PR TI 0 0 2 0 0 27
P E NGADUAN DI INVES T IGAS I MEDIAS I/P CM JUML AH KET ER ANGAN KAS US JUML AH KE T ER ANGAN KAS US 0 8 2 1 P embangunan MCK oleh Oxfam di Paya P eunaga K ecamatan 1 B antuan Pembangunan MCK dari OXF AM Meureubo belum s eles ai 2 B antuan rumah oleh T DH melalui KK S P di Gampong Gunong 2 B antuan rumah oleh T DH melalui KK S P K leng belum terealis as i 3 P emungutan biaya KT P gratis Rp.7.00/Jiwa di Peunaga Rayeuk K ecamatan Meureubo 4 P embuatan K T P Nas ional di P aya Peunaga Kecamatan Meureubo 5 P embuatan K T P Nas ional di Gunong Kleng K ecamatan Meureubo
3
ME I
48
0
0
48
9
6 B antuan rumah oleh T DH melalui KK S P 7 B antuan B oat Nelayan untuk Gampong Langung K ecamtan Meureubo di mark up dari Rp. 20 juta per unit menjadi 35 juta per unit 8 P embangunan T K di gampong Langung kecamatan Mereubo jumlah dananya tidak diketahui oleh mas yarakat dan dibangun oleh keluarga terdekat 1 P embagian jadup di ujong baroh kecamatan Johan P ahlawan hanya s ampai bulan Maret 2006 padahal ketentuan awal s elama s atu tahun 2 P embagian s embako di Ujong B aroh oleh World Vis ion yang tidak merata bagi s eluruh warga
5
2 S embako hanya dibagi untuk s ebagian warga Ujong B aroh Kecamatan Johan P ahlawan
3 Jadup di Padang S eurahet K ecamatan Johan Pahlawan baru diterima s elama Januari-Juli s ementara dijanjikan s elama s atu tahun 4 P elaks anaan proyek peningkatan produks i padi dan perluas an lahan pertanian di K ecamatan S amatiga tidak trans paran
4
JUNI
45
0
0
45
9
5 P embangunan rumah s ebanyak 287 unit di Langung Kecamatan Meureubo oleh CRS tertunda-tunda 6 P emungutan pembuatan K T P gratis s ebes ar 10 ribu di Ujong B aroh K ecamatan Johan P ahlawan oleh oknum aparat des a 7 P embangunan rumah di Ujong B aroh Kecamatan Johan P ahlawan oleh World Vis ion tidak s es uai dengan RAB 8 P alang Merah S panyol belum menepati janjinya untuk membangun P olindes di Gampong Cot Amun dan Mes jid bAro K ecamatan S amatiga 9 P embangunan s aluran air di Ujong B aroh K ecamatan Johan P ahlawan oleh F HI tertunda-tunda 1 Dana bantuan untuk koperas i B unga Laut tidak jelas penggunaannya 2 B antuan rumah di Cot K umbang Kecamatan Arongan Lambalek oleh Habitat F or Humanity tidak diprioritas kan bagi warga ts unami tetapi pendatang 3 P royek B RR di Arongan Lambalek tidak berpapan nama
3 T idak jelas s oal batas waktu penyaluran Jadup 4 Proyek peningkatan produks i padi dan perluas an lahan pertanian dilaks anakan tidak trans paran 5 Pembangunan rumah oleh NGO CRS belum terealis as i di Langung Kecamatan Meureubo
4
4 S ejumlah pengungs i di barak Cot B uloh K ecamatan Arongan Lambalek tidak jelas nas ibnya 5 B antuan rumah di Ujong B aroh oleh B RR hanya janji mes ki datadata calon penerima bantuan s udah diberikan 6 P rogram perbaikan lingkungan dari P2K P di Ujong B aroh K ecamatan Johan P ahlawan belum terealis as i s ementara warga s udah membuka rekening bers ama 7 P royek pembinaan gampong padang s eurahet kecamatan Johan P ahlawan oleh F HI hanya s ekedar janji 8 B antuan s embako oleh WF P akan dihentikan apabila warga barak telah memperoleh rumah bantuan, s ementara kenyataannya WF P telah menghentikan penyaluran s embako mes ki s ebagian bes ar warga mas ih tinggal di barak T OT AL FP M 2006
1
2
JANUARI
F E B RUARI
T OT AL FP M 2006 T OT AL FP M 2006
215 18
9 3
0 3
206 12
38 2
3
1
0
2
2
21 236
4 13
3 3
14 220
4 42
Keterangan : : T otal F P M : T otal P elapor P engaduan Laki-laki : T otal P elapor P engaduan P erempuan : T otal P elapor T anpa Indentitas (Unknown) : T otal P engaduan Kas us Diinventigas i
1 T idak jelas s oal batas waktu penyaluran Jadup
20 1 B udha Zhu Chi telah menyeles aikan pembangunan rumah yang diperuntukkan bagi warga pengungs i barak lapang II dan mereka telah mengeluarkan nama-nama calon penghuni rumah ters ebut, tetapi s ampai s aat ini belum dis erahkan kepada warga alas an dari B udha Zhu Chi belum ada rekomendas i dari S atlak Aceh B arat 2 P anitia pengadaan daging Meugang B arak Lapang II Kecamatan Johan P ahlawan memberi daging kepada warga barak Lapang II dalam bentuk daging yang s udah dipotong oleh agen s ementara petunjuk dari B RR untuk pengadaan daging ters ebut langs ung dibeli kerbau bulat untuk dipotong bers ama warga 1 B antuan rumah s ebanyak 2 unit di Gampong Cot Darat K ecamatan S amatiga yang dibangun oleh NGO Habitat F or Humanity diberikan kepada warga non ts unami yang bekerja pada NGO ters ebut. 2 P 2K P terlambat dalam menyeles aikan proyeknya di B uloh K ecamatan Meureubo dan s ebagian proyek ters ebut terkes an terbengkalai. 0 20
1 Dana B antuan untuk koperas i B unga Laut tidak jelas penggunaannya 2 B antuan rumah oleh NGO Habitat F or Humanity tidak diprioritas kan bagi warga ts unami 3 Proyek B RR di Kecamatan Arongan Lambalek tidak dipas ang P alang proyek 4 B atas waktu s ewa tanah barak s udah mendekati batas waktu
HALAMAN
11
SURAT KESEPAKATAN Antara BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) -BADAN PELAKSANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR) WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TRANSPARENCY INTERNATIONAL (TI) INDONESIA OFFICE OF THE UNITED NATIONS RECOVERY COORDINATOR FOR ACEH AND NIAS (UNORC) PENGEMBANGAN AKTIVITAS SOSIAL EKONOMI ACEH (PASKA) BIREUEN TENTANG SISTEM KOORDINASI DAN PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DI TINGKAT KECAMATAN Pada hari ini kamis tanggal dua puluh lima bulan januari tahun 2007, kami yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat untuk melaksanakan pasal – pasal yang tercantum dalam kesepakatan sistem koordinasi dan prosedur penanganan pengaduan di tingkat kecamatan dalam rangka rehabilitasi dan rekontruksi pasca tsunami di Kabupaten Bireuen PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA Pelaksanaan Koordinasi dan Penanganan Keluhan/Pengaduan di tingkat Kecamatan diharapkan bisa membantu 2 tujuan yiatu: 1. Memastikan pemenuhan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi. 2. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan memastikan akuntabilitas yang lebih baik kepada masyarakat penerima manfaat. PASAL 2 RUANG LINGKUP Kerjasama PARA PIHAK mencakup kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Melembagakan koordinasi di tingkat kecamatan. 2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan rasa memiliki pada program Rekonstruksi dan Rehabilitas yang sedang berjalan. 3. Memperkuat Camat untuk menetapkan prioritas kebutuhan dan orientasi pada program Rekonstruksi. 4. Mencegah adanya program yang tumpang tindih. 5. Mengkoordinasikan alokasi sumberdaya lintas sektoral dan wilayah, memenuhi kesenjangan dan merespon kebutuhan yang belum terpenuhi. 6. Mencapai kesesuaian yang lebih baik antara kebutuhan masyarakat dan program. 7. Menciptakan struktur yang mampu membantu organisasi yang akan bekerja baik itu rencana dan pelaksanaan programnya. 8. Merumuskan penanganan keluhan/pengaduan di tingkat kecamatan. 9. Melengkapi kesenjangan komunikasi dan meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat penerima manfaat. 10. Membantu organisasi pelaksana dalam menyebarluaskan mekansime akuntabilitas. 11. Memfasilitasi komunikasi antara masyarakat penerima manfaat dan organisasi pelaksana. 12. Membantu organisasi pelaksana untuk mendapatkan dan melaksanakan pilihanpilihan solusi atas masalah. 13. Mempersingkat waktu dalam merespon pengaduan/keluhan. 14. Memperkuat/membantu pihak Kecamatan untuk lebih pro-aktiv dalam penanganan konflik/masalah. 15. Memperkuat pembangunan yang pro-aktif bagi masyarakat dan mengaktifkan partisipasi masyarakat dengan memonitoring proses rekonstruksi. 16. Memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat penerima manfaat.
1. 2. 3.
1.
PASAL 3 KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN Menganalisis atau melakukan verifikasi atas data perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Menetapkan prioritas kebutuhan dan verifikasi pada program rehabilitasi dan rekonstruksi. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. PASAL 4 PROSEDUR, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB Prosedur Penanganan Pengaduan (Keluhan) Mengumpulkan (mendata) informasi yang berkaitan dengan prosedur penanganan pengaduan dari seluruh organisasi pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berikut penanggungjawabnya (nama dan nomor telepon).
2. Menyebarluaskan informasi tersebut dalam edisi khusus di JROH. 3. Mengumpulkan pengaduan melalui Konsultasi Publik dan Kartu Pengaduan 4. Verifikasi oleh Komite, TI Indonesia, Wakil Kecamatan dan Paska. Sedangkan Investigasi dilakukan oleh Paska. 5. Melaporkan kepada penanggungjawab dari organisasi yang bersangkutan. 6. Melakukan konfirmasi tentang kasus kepada Kepala Desa. Jika diperlukan TI Indonesia akan menfasilitasi pertemuan antar masyarakat, kepala desa, dan lembaga pelaksana. Organisasi pelaksana mempunyai 2 (dua) pilihan,sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan: pertemuan kedua belah pihak dengan masyarakat untuk mendiskusikan potensi penyelesaian kasus atau pertemuan mediasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Camat, BRR, TI Indonesia, BAPPEDA dan PASKA Bireuen, jika diperlukan bisa menghadirkan Kontraktor yang terlibat. 7. Pertemuan antara organisasi pelaksana dengan Masyarakat (Alternatif I) ■ Jika tidak ada kesepakatan dicapai: per temuan pertemuan mediasi dengan Ca mat, BRR, BAPPEDA dan TI Indonesia. ■ Kesepakatan dengan menjelaskan ren cana tindak lanjut dan waktunya atas pe laksanaan dari solusi tersebut. ■ Kesepakatan ditembuskan ke Camat. Pertemuan Mediasi (Alternatif II) ■ Surat kesepakatan dan waktu yang jelas atas pelaksanaan kesepakatan. ■ Jika ada tanda-tanda korupsi, perlu se gera diinvestigasi dengan melibatkan lembaga yang berwewenang seperti KPK, Kepolisian. ■ Jika lembaga pelaksana tidak sanggup menyelesaikan programnya atau kese pakatan dari solusi dalam waktu yang yang jelas karena kekurangan dana atau masalah hukum dengan kontraktor: mendisksuikan jalan keluar alternatif/se mentara, dan/atau mencari organisasi lain yang bersedia untuk memenuhi dalam pertemuan koordinasi tingkat ke camatan. 8. Hasil Kesepakatan tersebut di tembuskan ke Camat. 9. Organsasi pelaksana mengirimkan laporan bulanan tentang perkembangan program ke Camat, yang akan divalidasi oleh Camat – dimana Camat akan menindaklanjuti dan memastikan pelaksanaan atas kesepakatan tersebut. 10. Penyebarluasan informasi atas perkembangan kasus dan proses mediasi tersebut melalui JROH. Peran dan Tanggungjawab ● Camat: ● Menindaklanjuti prosedur dan jadwal penanganan pengaduan, memastikan implementasi dari kesepakatan. ● Menvalidasi laporan perkembangan bulanan. ■ BRR dan BAPPEDA: ● Memfasilitasi mediasi ● Mencari jalan keluar alternative/se mentara ■ Komite and PASKA: ● Sebagai jembatan antara masyarakat dengan penanggungjawab program dari INGO ● Menyediakan kasus yang sudah dive rifikasi dan didokumentasikan ● Menyebarluaskan hasil investigasi kasus ● Mewakili masyarakat dalam proses mediasi ● Menyebarluaskan informasi tentang pertemuan koordinasi kepada masyarakat ■ Tranparency International Indonesia: ● Mengurus pertemuan antara masyarakat dan lembaga pelaksana ● Membuat publikasi masyarakat: JROH ● Menyebarluaskan informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan
saat ini, penanggungjawab program dari International NGO, dsb. ● Membantu keuangan dan hal teknis bagi komite ● Memperbarui database pengaduan masyarakat ● Memfasilitasi pertemuan mediasi ■ Implementing agencies/Lembaga Pelak sana Kegiatan: ● Menginformasikan tentang proyekproyek yang dilaksanakan (termasuk menyediakan dan/atau memasang pa pan informasi proyek), perencanaan, prosedur penanganan pegaduan, dan focal point, yang akan diseberluaskan di JROH. ● Memberikan informasi yang diperlukan kepada Komite dan Paska. ● Melakukan konfirmasi atas peneri maan laporan dan berpartisipasi dalam pertemuan mediasi atau berdiskusi dengan masyarakat/kepala desa ttg penyajian rencana tindak lanjut. ● Mengirim laporan perkembangan bu lanan kepada Camat ● Menandatangani kesepakatan dengan masyarakat/kepala desa tentang ren cana pelaksanaan yang lengkap berikut waktu. Pertemuan Koordinasi Tingkat Kecamatan 1. Mengumpulkan data tentang proyek-proyek dan penilaian kebutuhan-kebutuhan: a) mendapat informasi tentang proyekproyek dari lembaga pelaksana, dengan matriks kecamatan Reporting System b) mendapat data kebutuhan dari Bappeda c) menganalisis datanya untuk identifikasi kesenjangan dan duplikasi d) meringkas dan menpresentasi pene muan itu kepada Camat. 2. Pertemuan Awal: a) Menentukan prioritas kebutuhan-kebutu han dan mendisain rencana tahunan dan triwulanan untuk menjawab kebutuhan itu. b) Mengidentifikasi kesenjangan dan dup likasi proyek pembangunan c) Mendiskusi solusi untuk mengisi kesen jangan: kesenjangan harus dipenuhi oleh lembaga yang masih punya dana. 3. Pertemuan rutin dilakukan minimal tiga (3) bulan sekali. Pertemuan tersebut juga bisa dilakukan kapan saja, jika ada hal-hal yang mendesak. a) Monitoring perkembangan proyek-proyek b) Mendiskusikan masalah implementasi: kalau laporan perkembangan menunjuk kan salah satu proyek akan dihentikan atau sangat terlambat, bisa mencari so lusi alternatif/sementara 4. Melaporkan pada hasil SDCM (Pertemuan Koordinasi Tkt. Kecamatan) di JROH Peran dan Tanggungjawab ■ Camat ● Sebagai Koordinator Pertemuan Koordi nasi di Tingkat Kecamatan, menentukan agenda dan masalah prioritas. n BRR and Bappeda: ● Memberikan informasi ttg penjajakan/pe nilaian kebutuhan ● Memberikan bantuan teknis kepada Ca
mat tentang Data Analisa. Pusat informasi tentang Kontraktor. UNORC: ● Memfasilitasi pertemuan koordinasi ● Memberikan informasi ttg proyek-proyek dan memperbarui matriks KRS ● Membantu secara teknis kepada Camat untuk Analisa Data ● Memperbarui siapa melakukan apa, di mana, berapa. Komite Pemantau Kecamatan: ● Menyebarluaskan informasi tentang per temuan koordinasi kepada masyarakat PASKA: ● Membantu Camat untuk pelaksanaan pertemuan Koordinasi Tingkat Kecama tan. ● Membantu komite secara teknis dalam menyebarluaskan informasi tentang per temuan koordinasi kepada masyarakat. ● Membantu TI Indonesia untuk menyebar luaskan informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan saat ini, penang gungjawab program dari INGO dsb ke pada masyarakat. Tranparency International Indonesia: ● Menyebarluaskan informasi tentang me kanisme penanganan pengaduan saat ini, penanggungjawab program dari INGO, dsb. Implementing agencies (Organisasi Pelaksana): ● Mengisi dan mengirimkan Matriks KRS kepada UNORC, seminggu sebelum SDCM. DATABASE DAN PUSAT INFORMASI Menciptakan pusat informasi di mana data lengkap tentang kebutuhan, proyek, kontraktor dan pengaduan-pengaduan dapat tersedia untuk masyarakat, lembaga pelaksana, dan lembaga yang ingin masuk daerah itu. Mengidentifikasi focal point dari Bappeda, yang akan bantu NGO untuk memilih dan mengimplementasi kegiatan di Kecamatan: menyediakan informasi tentang kebutuhan yang diprioritas, mencegah duplikasi dengan program NGO lain dan program APBD, menyediakan daftar dan informasi tentang kontraktor. Data tersebut akan dikumpulkan dalam database umum: a) Informasi tentang proyek/lembaga di tingkat kecamatan dan desa (UNORC). b) Laporan perkembangan: akses online untuk matriks KRS dan laporan SDCM (UNORC). c) Informasi tentang kontraktor (BRR). d) informasi tentang penilaian kebutuhan (Bappeda). e) Catatan pengaduan per lokasi, kegia tan, lembaga, dan laporan tentang pro ses penanganan pengaduan (TI Indone sia). ●
n
n n
n
n
2.
3.
4.
PASAL 5 PELAKSANAAN (IMPLEMENTATION) Pelaksanaan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam rekonstruksi di Aceh adalah proses pembelajaran, dan prosedur di atas memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai pokok dalam kesepakatan umum oleh penandatanganan ini.
Demikian surat kesepatan ini kami perbuat dan kami tanda tangani pada tanggal tersebut diatas NO.
NAMA
INSTANSI
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Asri M Yusuf T. Suryansyah Winoto ----------Basrie Baseh Darmansyah Usman Yunus Ali Peters Saiful M Gade Muharram
BAPPEDA Kab. Bireuen BRR Distrik Bireuen TI Indonesia UNORC PASKA Bireuen Kecamatan Sp. Mamplam Kecamatan Jeunib Kecamatan Samalanga GAA Muslim AID Chil Fund Indonesia
TANDA TANGAN
HALAMAN
12
Kepuasan di Tengah Kilauan Bantuan Lain Pembangunan rumah bantuan dari KKSP yang dijalankan secara partisipatif melibatkan warga ternyata mampu membuat penerima bantuan merasa lebih puas. Bantuan rumah dari pihak lain yang lebih menarik pun tak membuatnya iri. Lembaga inipun dipandang sukses oleh warga. Oleh: M. Istijar ERTENGAHAN
pati rumah barunya yang diban-
berniat memberikan bantuan
gun LSM itu. Itulah salah satu
rumah. Saat itu, KKSP sedang
Febru-
wujud keberhasilan KKSP da-
konsentrasi memberikan ban-
ari lalu, ratusan warga
lam menyalurkan bantuan pe-
tuan bahan makanan. Hal itu
Peunaga
Ujong,
rumahan kepada masyarakat
dikarenakan, saat itu baru se-
Meurebo, Aceh Barat,
korban tsunami di Desa Peuna-
kitar tiga minggu setelah tsu-
berbondong-bondong ke
ga Cut Ujong dan Desa Gunung
nami menerjang Aceh-Nias.
balai desa setempat. Mereka
Kleng. Bantuan rumah yang
Namun karena desakan masya-
menghadiri acara serah terima
diberikannya, diterima warga
rakat, maka lembaga itu meng-
rumah bantuan dari salah satu
dengan suka cita setelah seki-
ganti bantuan bahan makanan
LSM yang terlibat dalam kegia-
an lama menunggu.
ke bantuan perumahan.
P
Cut
tan rehabs-rekons di pesisir
Di Peunaga Cut Ujong, LSM
Hasil kesepakatan kami den-
pantai Barat Aceh. Nama lem-
yang berbasiskan di Medan,
gan para warga dalam dialog
baga itu adalah KKSP (Educa-
Sumatera Utara ini membangun
publik saat itu, warga memin-
tion and Information Center for
sekitar 181 rumah. Tipenya 42,
ta kami untuk memberikan
Children Rights).
dengan harga satuan unit men-
bantuan rumah. Karena bantu-
Dalam acara itu, hadir peja-
capai Rp 42 juta. Sedangkan di
an rumah itu yang sangat pent-
bat sementara (PJ) Bupati Aceh
desa Gunung Kleng, KKSP ber -
ing, ujar Manager Operasion-
Barat T Alamsyah Banta. Lay-
hasil membantu pembangunan
al
aknya acara seremoni, pada
rumah sebanyak 243 unit. T i-
Syamsul kepada JROH dikan-
saat itu, Bupati melakukan
penya sama: 42. Pembangunan
tornya beberapa waktu lalu.
pengguntingan pita sebagai
ini dimulai sekitar bulan Jan-
simbol mulai diperbolehkannya
uari tahun 2005 lalu.
para penerima bantuan menem-
KKSP
kantor
Lantaran
Meulaboh
tingginya
per -
mintaan warga itu, maka KKSP
Pada awalnya, KKSP tidak
mengabulkan permintaan war ga. Lebih lanjut Syamsul mengungkapkan, dalam dialog tersebut, warga dan pihaknya sepakat untuk menggunakan
Serah terima bantuan rumah dari KKSP di Desa Peunaga Cot Ujong, Meurebo. FOTO: ISTIJAR
prinsip partisipasi penuh. Dimana proses pengerjaan rumah
dibutuhkan. Ya tentu saja den-
Konsep partisipasi dalam keg-
bantuan tidak dikerjakan oleh
gan dilengkapi desain rumah,
iatan rehab rekons Aceh me-
kontraktor, melainkan oleh
dengan jumlah pilihan empat
mang lebih mengedepankan ket-
warga sendiri. Menurut Syam-
model. Dari empat desain itu,
erlibatan masyarakat secara
sul, dengan prinsip ini, warga
masyarakat diberikan kebe-
penuh dalam mengatasi ma-
bisa terlibat langsung untuk
basan untuk memilih desain
salah yang dihadapinya psaca
membangun rumah mereka
rumah mereka sendiri. Kami
tsunami. Warga tidak sekedar
sendiri. Dengan prinsip ini juga,
hanya memberikan ongkos tu-
menikmati enaknya kue ban-
warga bisa merasakan bagaim-
kang saja, ujar Syamsul.
tuan. Tetapi mereka juga ikut
ana proses pengembalian ke-
Awalnya, proses pemban-
berpartisipasi dalam proses
hidupan mereka setelah dilan-
gunan rumah tersebut berjalan
pembuatankue itu. Namun
da bencana alam. Kalau seke-
lancar. Belakangan setelah
konsep akan berjalan lancar
dar diberi sehingga mereka han-
berdatangan lembaga donor
jika dibarengi dengan komuni-
ya menunggu kunci rumah
yang menabur uang dalam
kasi yang intensif antara si pen-
saja. Itu tidak memiliki nilai
pemberian bantuan rumah,
erima bantuan dan pemberi
plusnya, ujar Syamsul.
kegiatan yang bersifat partisi-
bantuan.
Setelah disepakati prinsip
patif ini mulai terhambat. Ala-
Seorang warga, Amidah (46),
itu, pihak KKSP melakukan
sannya sederhana: warga me-
mengaku dirinya sangat berter -
proses pendataan. Selanjutnya
lihat rumput tetangga lebih hi-
imakasih kepada KKSP yang
lembaga itu melakukan sosial-
jau. Dimana melihat desa tet-
telah memberikan kesempatan
isasi nama-nama korban yang
angga yang mendapatkan ban-
untuk membangun kembali ru-
berhak mendapatkan bantuan
tuan serupa tanpa harus ikut
mahnya. Ya senang bisa ting-
rumah, dan membentuk pani-
bekerja dalam membangun ru-
gal di rumah sendiri. Apalagi
tia desa, yang mewakili ma-
mah bantuan. Ya sekedar me-
ikut membangunnya, ujarnya.
syarakat. Para panitia desa
nerima kunci.
Lebih menyenangkan lagi, me-
inilah yang nantinya sebagai
Mereka kok tinggal terima
nurut Hermila yang juga warga
jembatan komunikasi antara
kunci, tetapi kami harus ikut
setempat, dalam proses pem-
pihak LSM itu dengan warga si
membangun pula, ujar Syam-
bangunan komplek perumah-
penerima bantuan.
sul
menirukan keluhan war -
an tersebut, lembaga itu mau
Tiga bulan setelah itu, pros-
ga. Namun kendala berhasil
menampung semua keluhan
es pembangunan dimulai. Lan-
diselesaikan. Dimana para tim
dan keinginan warga.
taran menggunakan model par-
KKSP terus memberikan pema-
yang ditenggarai masyarakat
tisipasi warga, maka pihak
haman akan pentingnya parti-
setempat, sebagai lancarnya
KKSP hanya memberikan se-
sipasi dalam membangun ru-
proses rekonstruksi yang di-
mua material bangunan yang
mah mereka.
lakukan KKSP.
Hal itu
FOTO: ISTIJAR
Sudah Siap 85 Persen KEBERHASILAN
proses re-
pakan proyek tahun 2006
Hanya saja, beberapa lajur sta-
habs rekons di Desa Peunaga
lalu, ujar Manager Operasion-
pak yang masih terlihat belum
Cut Ujong dan Gunung Kleng
al
di semen. Sehingga masih sep-
telah membuat KKSP semakin
JROH di kantornya. Menurut-
bersemangat. Seperti ingin
nya, proses penyelesaian pe-
Di depan bangunan rumah-
mengulang kisah sukses itu,
ngerjaan rumah ini sudah
rumah tersebut terlihat salu-
KKSP kembali melakukan keg-
hampir 85 persen.
ran air (drainase). Sebentar
iatan yang sama. Lokasinya
KKSP
Syamsul
Berdasarkan
kepada
pantauan
erti jalan tanah.
lagi juga selesai, ujar salah
pun masih di wilayah Aceh
JROH di lapangan, terlihat be-
Barat, yakni Desa Peunaga
berapa pekerja yang sedang
tuan yang menyebut dirinya
Rayeut, Meurebo. Di desa ini,
mengerjakan bangunan. T i-
bernama Safrizal. Syamsul
KKSP sedang membangun ru-
ang-tinggah penyanggah ban-
mengungkapkan, jika tidak
mah bantuannya
sebanyak
gunan serta dinding sudah
ada halangan, dalam waktu
127 rumah. Tipenya sama, 42.
berdiri tegak. Bahkan terdapat
dekat ini, pihak KKSP akan
Sekarang proses pengerjaan-
beberapa rumah yang sudah
menggelar acara seremonial
nya hampir selesai. Ini meru-
selesai proses pengecatannya.
juga. ***
seorang warga penerima ban-
FOTO: ISTIJAR
Menagih Penyelesaian Bantuan Kambing Kasus dugaan penyunatan bantuan kambing dari BRR akibat lemahnya pengawasan Dinas Peternakan Bireuen, masih belum jelas penyelesaiannya. Mediasi masih perlu dilakukan. Mohammad Nazar/Paska Bireuen ADA edisi 07 Jroh tanggal 15-30 Januari 2007 telah dimuat tentang bantuan ternak kambing dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias untuk desa Meunasah Ketapang dan Matang Teungoh, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen dengan judul “Ketika Suara Embek tak Lagi Lantang”. Kasus ini adalah sebuah dilema dalam kehidupan masyarakat Matang Teungoh dan Meunasah Ketapang yang bila dilihat secara kasat mata tidak ada lagi masalah. Namun, sesungguhnya masih tersisa sebuah masalah yang besar dalam prosedur bantuan yang ditetapkan oleh BRR selaku pemberi bantuan dan bisa berakibat pada gagalnya program. Dalam hal ini ketua kelompok mungkin diduga sebagai pelaku penyunatan bantuan tersebut, namun sebenarnya yang pantas disalahkan adalah pendamping program dari Dinas Peternakan Bireuen dan Penyuluh Lapangan Lapangan (PPL) Kecamatan Jeunieb. Pasalnya bantuan BRR yang disalurkan Dinas Peternakan Bireuen ini merupakan bantuan yang diusul kelompk tani dalam bentuk bantuan bergilir. Setelah disetujui, BRR kemudian menetapkan Dinas Peternakan setempat sebagai pendamping program sekaligus bertindak sebagai pengawas, sehingga bila kita lihat realisasi di lapangan ketua kelompok dan PPL kecamatan secara sekongkol menyunat bantuan tersebut. Dalam hal ini siapa yang pantas disalahkan? Ketua kelompokkah, PPL, ataukah pengawas? Semua pertanyaan di atas sempat menjadi pertanyaan beberapa anggota kelompok kedua desa yakni Meunasah Ketapang dan Desa Matang Teungoh dua bulan lalu. Pertanyaan ini terjawab pada saat mediasi pada 6 Desember 2006 yang diselenggarakan oleh Paska Bireuen bersama Dinas Peternakan Bireuen yang disaksikan staf lapangan Transparency International (TI) Indonesia Kantor Banda Aceh dan dihadiri oleh sejumlah anggota dan ketua kelompok tani di kedua desa tersebut. Dalam mediasi itu, pendamping dari Dinas Peternakan Bireuen yakni Saifuddin Abdullah mengaku bahwa penyunatan bantuan tersebut tidak dilakukan oleh instansi resmi dinas, akan tetapi dilakukan oleh oknum kelompok dan pimpinan kelompok. Hal tersebut merupakan jawaban yang tegas dari Saifuddin Abdullah selaku pendamping dari dinas peternakan dalam mediasi yang berlangsung dua jam tersebut. Dia juga mengimbau kepada ketua kelompok dan PPL kecamatan untuk menyelesaikan perkara ini.Bentuknya meminta kepada anggota PPL kecamatan dan ketua kelompok untuk mengembalikan seluruh bantuan yang disalahgunakan. “Itu milik anggota kelompok tani, saya imbau agar segera dikembalikan dan diberikan pada anggota kelompok,” kata Saifuddin Abdullah kepada Jroh edisi lalu. Sebuah pertanggungjawaban yang tegas bukan? Setelah jangka waktu yang lumayan lama untuk menyelesaikan permasalahan, timbul pertanyaan lagi apakah imbauan tersebut sebatas imbauan untuk menutup kesalahan-
P
nya terhadap tidak maksimalnya pengawasan tersebut? Jawabannya, “ya”. Buktinya sampai sekarang hampir dua bulan lamanya waktu untuk penyelesaian kasus tersebut, ironisnya Dinas Peternakan Bireuen seolah-olah mendiamkan permasalahan ini. Hal ini terungkap pada saat Abdullah Idris salah seorang staf pendamping Dinas Peternakan Bireuen menyerahkan beberapa kertas coretan pertanggungjawaban ketua kelompok kepada Paska Bireuen yang tidak bisa dijadikan sebuah pertanggungjawaban yang administratif, karena tidak jelasnya tanggal dan tidak adanya tanda tangan dari penanggung jawab program dalam hal ini Dinas Peternakan Bireuen. Kemudian, coretan kertas yang dianggap bisa menghapus dosa terhadap pemotongan uang pakan dan kandang tersebut dikembalikan oleh Tim Investigasi Paska Bireuen kepada Dinas Peternakan dan meminta pendamping program untuk membuat pertanggungjawaban yang lebih akuntabel. Pada kesempatan itu tepatnya tanggal 27 Januari 2007, Tim Investigasi Paska Bireuen menuntut kembali janji Dinas Peternakan Bireuen terhadap masyarakat Desa Meunasah Keutapang. Yakni tentang pengembalian jatah satu ekor kambing per anggota kelompok tani dengan total 25 ekor keseluruhannya sebagai wujud pertanggungjawaban sebuah instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap sebuah kinerja yang bebas KKN. Namun sayangnya, Dinas Peternakan Bireuen hanya bisa membuat janji-janji baru yang tidak pasti dan mungkin jadi harapan kosong bagi masyarakat Desa Meunasah Ketapang dan Paska Bireuen selaku pemantau rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami. Dua bulan sudah penantian kelompok tani terhadap janji-janji Dinas Peternakan Bireuen dan akhirnya mereka mengadu lagi ke kantor Paska Bireuen. Yahya, anggota kelompok Tani Desa Matang Teungoh, menyesalkan sikap Dinas Peternakan Bireuen, ”Kalau memang mereka tidak bersalah mereka pasti sudah menjelaskan kepada kami tentang kebutuhan dari sejumlah pemotongan tersebut. Kami siap menerima asal ada kejelasan, sehingga antara anggota kelompok dan ketua kelompok tidak saling curiga.” Kedatangan Yahya ke kantor Paska Bireuen bukan yang pertama kalinya, akan tetapi sudah ketiga kali dengan keluhan yang sama yakni mengharap Dinas Peternakan segera menyelesaikan masalah ini. Yahya juga mengharapkan agar pengalaman yang terjadi di Matang Teungoh tidak terulang lagi di desa lain. Sebab, sungguh tidak indah gara-gara bantuan bisa saling bermusuhan, bahkan para pihak hampir saling bunuh dan akhirnya kalau terjadi bisa mendekam di penjara. Namun, besar harapan Yahya juga anggota kelompok tani Desa Matang Teungoh dan Meunasah Keutapang berharap supaya Dinas Peternakan Bireuen setelah mengetahui kasus ini mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan demikian, bantuan yang direncanakan sebagai pilot project ini meskipun tidak tercapai, tidak dikategorikan gagal total. ■
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HALAMAN 13
Gubernur NAD Irwandi Yusuf sedang melobi pengusaha Malaysia untuk investasi di Aceh.
FOTO: HAMZAH
Pemimpin yang Qanaah, Arif, dan Bijaksana Oleh: Saifuddin Bardan, Komite Panteraja-Pidie
S
AYA
oleh orang yang tidak mampu
simpati, dan mendengarkan,
memimpin dirinya sendiri. Se-
mengarahkan serta memberi-
baliknya ia dipimpin dan di-
kan perlindungan. Karenanya,
bimbing oleh nafsunya.
ia harus memiliki kebersihan
sangat terharu
Baginda Rasululah Muham-
hati untuk menjalankan ama-
terhadap Gubernur
mad Saw adalah sosok yang
nahnya, sehingga Allah akan
Aceh pilihan rakyat,
sempurna dalam mendengarkan
senantiasa mengasihinya dalam
Irwandi Yusuf dalam
bagaimana suara hati umat-
menghadapi segala cobaan dan
mempererat hubun-
nya. Baginda Rasululah pun
ujian yang merupakan sebuah
gannya dengan ma-
membersihkan cermin dalam
keniscayaan bagi para pe-
syarakat Aceh. Beliau telah
hatinya hingga tak sedikit pun
mimpin umat.
menunjukkan sosok pemimpin
bernoda. Dunia adalah salah
Sangat disayangkan, menga-
yang peduli atas penderitaan
satu noda yang diyakini dapat
pa amanah yang begitu berat
rakyatnya. Sifat kesederha-
mengotori hatinya. Beliau sese-
untuk dipikul, menjadi rebu-
naanya membuat kita ber -
orang yang tak memiliki harta
tan, manusia berlomba-lomba
syukur ke hadirat Allah, kare-
benda duniawi secara berlebih,
menjadi pemimpin. Salah seor -
na telah lahir pemimpin Aceh
meski itu terhampar di hada-
ang sahabat ulama Rasulullah
yang bersifat
pannya.
Said bin Amir adalah sosok
qanaah atau sed-
Irwandi Yusuf, raja Aceh
Khattab dan Ali bin Abi Thalib
pilihan rakyat. T idak hanya
tawadhu. Ketika Amuril Mukminin
sering mengadakan inspeksi ke
Umar memintanya menjadi
menunggu laporan-laporan dari
perkampungan untuk menden-
khalifah di Damaskus, apa ka-
bawahannya, tapi dia langsung
garkan langsung bagaimana
tanya? Jangan engkau hadap-
memantau bagaimana pender -
suara hati rakyatnya. Umar bin
kan kepadaku fitnah khalai
itaan masyarakat Aceh pada
Abdul Aziz yang dianggap se-
akhirul mukmin meskipun
umumnya. Seandainya kalau
bagai khalifah kelima, mening-
akhirnya ia tidak dapat me-
kita menunggu hasil laporan
galkan semua kemewahan du-
lepaskan dirinya dari tuntutan
dari bawahannya, mungkin
niawi yag beliau dapatkan se-
tugas yang memang layak di-
tidak akan tepat apa yang kita
belumnya, termasuk ketika
sandingnya. Ia pun akan men-
inginkan, karena seringkali
menjadi gubenur Madinah. Ke-
gambil sedikit sebatas keperlu-
bawahan memberi laporan
tika beliau diangkat menjadi
an keluarganya dari gaji yang
asal bapak senang. Tapi Ir -
khalifah, beliau tinggalkan ke-
diterimanya. Sisanya untuk fa-
wandi Yusuf telah mengubah
senangan dunia, karena kha-
kir miskin.
hal tersebut dengan istilah
watir akan ternoda.
erhana.
Amirul mukminin Umar bin
pemimpin yang sangat
Ketika ia diminta untuk ja-
asal rakyat senang, namun
Para khalifah utama dalam se-
batan yang kedua kalinya ter -
dirinya juga tetap senang, kare-
jarah Islam tersebut, menjauhkan
paksa ia menolak karena ia
na telah mendengar apa yang
diri dari kesenangan dan kemewa-
takut bertambah berat pertang-
diinginkan masyarakat.
han dunia. Mereka sadar betapa
gungjawaban di hadapan Allah.
Sangat disayangkan bila ada
dunia dapat membelenggu pan-
[basyira] mere-
Semoga Irwandi Yusuf men-
tawadhu,
seorang pemimpin tidak memi-
dangan mata batin
liki kemampuan mendengarkan
ka. Mereka juga sangat paham ket-
rendah hati, dan memikirkan
suara hati yang dipimpinnya.
ergantungan tehadap materi han-
kepentingan rakyat kecil. kare-
Dan syaratnya hanya satu. Ia
ya membebani jiwa mereka untuk
na di tangannyalah masyarakat
harus membersihkan dirinya
melihat hakikat dibalik suatu tu-
Aceh berharap. T itik terang
dari berbagai kotoran, dan naf-
gas mulia.
untuk masa depan Aceh ke
jadi pemimpin yang
su duniawi. Mustahil akan
Mereka juga sadar bahwa
depan ada di tangan putra Bi-
mendengar jika materi mengua-
hanya dengan begitu mereka
reuen ini sekarang. Beruntung
sai dirinya secara penuh. Ia
dapat senantiasa dekat dengan
kita telah memiliki pemimpin
harus mampu menjadikan hat-
kekasih tercinta,
Aceh yang selalu memikirkan
inya bersih seperti cermin yang mampu menangkap objeknya
Wajalla.
Allahu Azza
kepentingan rakyat daripada
Syarat mutlak sebagai pe-
memikirkan kepentingan dirin-
mimpin dalam Islam adalah, ia
ya sendiri. Semoga pemimpin
Ironis sekali jika negeri yang
harus mampu mendengar suara
Aceh menjadi panutan bagi
banyak memiliki orang yang
hati yang dipimpinnya. Caran-
pemimpin yang lain. Amin ya
bersih dan baik ini, dipimpin
ya harus pandai berempati, ber-
rabbal alamin. ■
dengan sempurna.
HALAMAN 14
Realisasi Bantuan Rumah Berbeda Angka Koordinasi yang lemah di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah di Aceh, menjadi faktor ruwetnya pendataan bantuan rumah yang selesai dibangun. Tak heran bila realisasi rumah bantuan yang sudah dibangun, berbeda.
Indeks Persepsi Korupsi 2006
Banda Aceh: Institusi Publik Masih Korup RANSPARENCY International
men pemerintah daerah dalam usaha
Aceh-Nias. Yang cukup mengagetkan,
Indonesia (TII) untuk kedua
pemberantasan korupsi tidak terlalu
BRR termasuk diantara tiga institusi
kalinya melaksanakan survei
baik (5,00). IPK Banda Aceh yang
publik dengan skor paling rendah ber-
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
nilainya 4,69, menunjukkan bahwa
sama dengan Partai Politik dan Polri,
Indonesia. Kali ini, survei dilaksana-
masyarakat melihat bahwa praktek
(3,64). Berikut tabel SPI di Banda Aceh:
kan di 32 kota terhadap 1760 orang
korupsi masih cukup banyak terjadi
responden. Responden yang berasal
di institusi publik di kota ini.
T
Apa yang dapat disimpulkan dari hasil survei IPK ini, terutama di Ban-
dari para pelaku bisnis kecil, menen-
Selain mengukur tingkat korupsi di
da Aceh? Satu hal yang jelas tentun-
gah dan besar ini diwawancarai tatap
32 kota, survei ini juga mencoba
ya bahwa menurut persepsi pelaku bis-
muka dengan menggunakan kuesion-
menggambarkan tingkat kepuasan
nis, praktek korupsi dalam institusi
er yang merupakan perbaikan dari
masyarakat terhadap pelayanan insti-
publik masih kerap terjadi di Aceh. Ko-
kuesioner survei IPK Indonesia 2004.
tusi publik. Hal ini digambarkan
mitmen pemerintah daerah terhadap
Survei dilaksanakan pada bulan Sep-
dalam
Service Performance Index (SPI).
pemberantasan korupsi juga masih
tember sampai dengan Desember 2006.
Rentang skor SPI adalah 0 = pelay-
rendah, meskipun mengingat survei
Salah satu kota yang menjadi lokasi
anan sangat buruk sampai dengan 10
dilaksanakan pada bulan Oktober
pelaksanaan survei adalah Banda
= pelayanan sangat baik. Di Banda
sampai dengan Desember 2006, maka
Aceh.
Aceh, institusi publik yang mendapat-
kemungkinan besar penilaian ini di-
Skor IPK dari Banda Aceh adalah
kan penilaian tentang pelayanan pal-
tujukan pada pemerintah daerah se-
but sudah selesai dibangun sesuai target
4,69. IPK merupakan gabungan (com-
ing baik adalah Telkom dan Kantor Pe-
belum kepemimpinan Irwandi Yusuf.
yang ditentukan. Bahkan banyak juga ru-
posite index)
dari dua variabel, yaitu
layanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Yang perlu digarisbawahi juga dari
mah yang di tingkat pelaksana proyek di-
perilaku suap dalam hubungan bisnis
dengan skor 6,57. Khusus di Banda
hasil survei ini adalah responden me-
anggap selesai, tapi warga belum mau me-
dengan institusi publik dan komitmen
Aceh, survei menanyakan pada re-
nilai performa kerja BRR masih be-
nerimanya dengan alasan belum sesuai
pemerintah daerah dalam memberan-
sponden di sana tentang pelayanan
lum memuaskan.
tas suap. Variabel perilaku suap terb-
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Fadjar Pratikto
S
UDAH seberapa banyak bantuan rumah yang dibangun BRR AcehNias dan NGO untuk memulihkan kehidupan masyarakat Aceh, khususnya korban tsunami?
Data yang pasti memang sulit diketahui, karena tidak semua rumah bantuan terse-
harapan. Koordinasi yang lemah di antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan rumah, juga menjadi faktor ruwetnya pendataan bantuan rumah yang selesai dibangun.
perilaku suap untuk mendapatkan tender dan perilaku suap untuk mendap-
Berdasarkan lembar fakta kemajuan
atkan pembayaran kontrak (gratifika-
setelah dua tahun tsunami yang dikelu-
si). Ketiga komponen ini diambil di-
arkan BRR Aceh Nias menyebutkan bah-
jumlah dan diambil rata-rata untuk
wa selama tahun 2006, lebih dari 65.000
mendapatkan skor IPK. Rentang skor
kepala keluarga korban tsunami telah
IPK adalah antara 0 sampai dengan
dipindahkan ke tempat penampungan
10. Komposisi nilai penyusun IPK di
sementara. Sebanyak 15.000 barak penampungan telah dibangun dan 57.000 rumah permanen akan dibangun sampai akhir tahun 2006. Sejauh mana realisasinya sampai akhir
Aceh adalah sebagai berikut: Membayar Suap Untuk Mendapat Tender (0 = selalu terjadi suap, 10 = tidak pernah terjadi suap) Membayar
tahun 2006 lalu, masih belum ada lapo-
Suap Untuk Mendapatkan Pembaya-
ran. Jumlah perkiraan realisasi rumah
ran Kontrak (0 = selalu terjadi suap,
yang dibangun tersebut sebenarnya juga
10 = tidak pernah terjadi suap) Ko-
masih di bawah target pembanguan ru-
mitmen Pemerintah Dalam Member -
mah permanen yang ditetapkan pada
antas Korupsi (0 = sangat tidak berko-
tahun 2006, yakni sebanyak 78.000 unit.
mitmen, 10 = sangat berkomitmen)
Jumlah tersebut sudah termasuk dengan rumah permanen yang dibangun tahun 2005. Sebagai contoh, menurut data di Pemkab Aceh Barat, kebutuhan rumah untuk
■
Frenky Simanjuntak
agi lagi menjadi dua indikator, yaitu
IPK (0 = sangat korup, 10 sangat tidak korup)
4,22 4,84 5,00 4,69
Skor di atas menunjukkan bahwa responden di Banda Aceh memiliki per-
korban tsunami di sana sebanyak 13.364,
sepsi bahwa praktek suap dalam
dari jumlah tersebut 40 persen sudah ter-
hubungan bisnis dengan institusi pub-
bangun dan sisanya masih dalam proses
lik masih cukup banyak. Adapun ke-
pengerjaan. Sedangkan bantuan rumah
percayaan responden terhadap komit-
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INSTITUSI
SPI
PLN Telkom dan layanannya PAM PU, pekerjaan umum, jalan dsb. Layanan Kesehatan Publik Diknas Pemda BPN Ditjen Pajak, urusan pajak, fiskal, dsb. Ditjen Imigrasi DepHukum Polri/Polisi TNI/Militer Depnaker KPPN Bea dan Cukai Partai politik DPR/DPRD Pengadilan Others BUMN BPOM Proyek yang dibiayai World Bank Proyek yang dibiayai negara donor lain BRR
5.52 6.57 5.00 5.00 4.48 5.73 4.37 6.36 5.21 6.15 4.79 3.96 5.31 6.04 6.57 6.15 3.85 4.79 5.42 6.15 6.46 6.04 5.84 3.64
di Aceh Jaya, dari 13.000 unit rumah yang direncanakan, baru terbangun sekitar 3.000 unit sisanya masih berupa janji. BRR sendiri telah menyalurkan dana untuk pembangunan bantuan rumah itu
DATA PEMBAGUNAN REALISASI BANTUAN PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT KORBAN GEMPA & TSUNAMI PER JANUARI 2007
sebesar Rp. 3,457,138,594,000 yang diambil dari anggaran RAPBN tahun 2006, di mana yang secara khusus untuk proyek pengembangan perumahan dan permukiman NAD sebesar Rp. 1,412,529,314,000. Data dari BRR tersebut setelah diolah
NO
KAB/KOTA
TOTAL KEBUTUHAN
bedaan angka yang cukup signifikan. Disebutkan, realisasi bantuan perumahan untuk korban tsunami di Aceh yang mencakup 16 daerah sebanyak 51.041 unit dari total kebutuhan 129.828 unit. Jumlah bantuan rumah tersebut terdiri atas 4.858 unit yang dibangun BRR dan 46.183 yang dibangun NGO. Begitu juga untuk kebutuhan dan realisasi pembangunan rumah di setiap daerah, ada perbedaan angka. Untuk Aceh Barat, misalnya, dari total kebutuhan sebanyak 17.601 yang terealisasi baru 6.318 unit, yang terdiri atas 6.056 unit dibangun NGO, dan sisanya 262 dibangun BRR. Di Aceh Jaya, dari total kebutuhan 15.693 unit, baru 4.158 yang sudah dibangun oleh NGO, sedangkan bantuan rumah BRR di daerah ini, menurut catatan GeRAK Aceh, belum ada. ■
RUMAH YANG TELAH SELESAI BRR
GeRAK Aceh, menunjukkan adanya per -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Banda Aceh Aceh Besar Sabang Aceh Jaya Aceh Barat Nagan Raya Aceh Timur Langsa Lhokseumawe Pidie Bireun Aceh Utara Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Barat Daya Total
18,434 22,434 828 15,693 17,601 4,848 1,353 12 2,990 10,492 8,735 6,957 10,700 4,640 2,290 1,821 129,828
TOTAL
SISA
NGO 1,314 1,181 262 428 208 965 166 200 4 130 4,858
8,840 13,918 144 4,158 6,056 1,441 52 370 3,965 3,056 2,254 1,433 31 465 46,183
10,154 15,099 144 4,158 6,318 1,869 52 578 4,930 3,222 2,454 1,433 35 130 465 51,041
8,280 7,335 684 11,535 11,283 2,979 1,301 12 2,412 5,562 5,513 4,503 9,267 4,605 2,160 1,356 78,787
HALAMAN 15
INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2006:
ANTARA OPTIMISME DAN KEWASPADAAN TABEL 1
TABEL 2
INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2006 DI 32 KABUPATEN/KOTA DIURUTKAN DARI YANG TERTINGGI NO.
KABUPATEN/KOTA
IPK 2006
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16 17. 18 19. 20. 21 22. 23 24. 25. 26 27 28 29 30 31 32
Kota Palangkaraya Kabupaten Wonosobo Kota Pare-Pare Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Yogjakarta Kabupaten Solok Kota Kupang Kota Padang Kota Semarang Kota Ambon Kota Makassar Kota Balikpapan Kota Kotabaru Kota Banjarmasin Kota Manado Kota Banda Aceh Kota Medan Kota Palembang Kota Tanggerang Kota Batam Kota Pekan Baru Kota Surabaya Kota Bekasi Kota Larantuka Kota Tual DKI Jakarta Kota Pontianak Kota Cilegon Kota Denpasar Kota Gorontalo Kota Mataram Kota Maumere
6.61 5.66 5.66 5.66 5.59 5.51 5.51 5.39 5.28 5.28 5.25 5.10 4.94 4.93 4.87 4.69 4.67 4.60 4.51 4.51 4.43 4.40 4.27 4.21 4.02 4.00 3.95 3.85 3.67 3.44 3.42 3.22
U
NTUK kedua kalinya Transparency International Indonesia (TII) mengadakan survei tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Yang pertama diadakan pada tahun 2004 mencakup 21 kota/kabupaten dan pada tahun 2006 diadakan di 32 kota/kabupaten dengan total responden 1.760 orang yang diwawancara secara tatap muka. Para responden berasal dari kalangan dunia usaha, besar, menengah dan kecil, asing maupun nasional.Tujuan dari survei ini adalah mengukur Indeks Persepsi korupsi di berbagai kota/kabupaten, mengukur kualitas pelayanan publik (indeks pelayanan), dan mengukur intensitas korupsi di institusi publik. Dari semua responden, 11% perusahaan besar, 25% perusahaan menengah, dan 64% perusahaan kecil ini diperoleh berbagai temuan yang menarik dalam melihat potret korupsi Indonesia. Variabel yang digunakan adalah variable interaksi korupsi antara pengusaha dan pejabat public, terutama dalam pengadaan barang dan jasa (procurement), variabel komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi dan variabel suap (bribery) yang dilakukan oleh pengusaha kepada pejabat publik. Ketiga variabel yang mempunyai bobot yang sama inilah yang hasil akhirnya melahirkan Indeks Persepsi Korupsi. Dengan menggunakan skala 0-10 di mana 0 sebagai nilai terendah dan 10 sebagai nilai tertinggi kita mendapatkan tabel di bawah ini: (Tabel 1) Dua kota yang angka Indeks Persepsi Korupsinya di atas 5 adalah kota/kabupaten yang membuktikan meningginya optimisme pemberantasan korupsi, sementara 20 kota/kabupaten lainnya tampaknya harus lebih meningkatkan lagi iklim dan semangat pemberantasan korupsinya. Adalah menarik melihat Kota Palangkaraya (6.61), Kabupaten Wonosobo (5,66), Pare-Pare (5,66), Kabuparen Tanah Datar (5,66), Yogyakarta (5,69), Kabupaten Solok (5,51), Kupang (5,51), Padang (5,39), Semarang (5,28), Ambon (5,28), Makasar (5,25) dan Balikpapan (5,10) adalah kota-kota yang akan dipersepsikan sebagai kota yang semakin memperbaiki iklim good governance yang mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
TABEL 3
INDEKS PELAYANAN 2004 DAN 2006 NO.
INSTITUSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2004
Dinas KesehatanPemda 5.54 Dinas Pendidikan – Pemda 5.45 Dinas Tenaga Kerja – Pemda 4.82 Dinas Kimpraswil – Pemda 4.62 Pemda (Selain dinas di atas) Insititusi untuk Pengurusan ijin usaha* 4.79 Pelayanan Air (PAM) 4.98 Pelayanan Listrik (PLN) 5.06 Pelayanan Telepon (Telkom) 5.9 Pelayanan Pajak 4.18 Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai 3.93 BUMN/BUMD lainnya (selain diatas **) Polisi 3.79 Peradilan 3.67 Militer 5.35 BPN/Badan Pertanahan Nasional BPOM 5.38 KPPN DPRD 4.02
2006
5.56 5.8 5.68 5.23 5.15 5.5 5.54 5.35 6.46 5.35 5.62 5.09 5.82 4.7 4.29 6.07 5.58 6 6.09 4.75
Sebaliknya pada kota/kabupaten lain yang angka Indeks Persepsi Korupsinya rendah seperti Kota Maumere (3,22), Mataram (3,42), Gorontalo (3,44), Denpasar (3,67), Cilegon (3,85) dan Pontianak (3,95) adalah kota-kota yang Indeks Persepsi Korupsinya terburuk dan tampaknya harus lebih bekerja keras memperbaiki iklim good governance di daerah mereka. Harus dicatat di sini bahwa interaksi korupsi untuk mendapatkan kontrak bisnis ternyata masih sangat banyak terjadi, terutama di kota/kabupaten Gorontalo (1,59), Larantuka (I,94) dan Maumere (1,95). Kota ParePare(5,63), Kabupaten Solok (5,23), Palangkaraya (5,12) dan Makasar (5,12) menunjukkan bahwa interaksi suap untuk mendapatkan kontrak bisnis itu tetap terjadi tetapi mengalami penurunan. Secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa gelombang pemberantasan korupsi pada tingkat nasional, regional ,dan internasional kelihatannya membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam berubahnya iklim bisnis di Indonesia meskipun dalam persepsi publik pengusaha asing Indonesia masih dianggap sebagai sorga untuk korupsi terbukti dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menurut Transparency International masih 2,4 dan berada di urutan 135 diantara 163 negara. Meskipun korupsi masih bersifat sistemik, endemic, dan bertebaran yang menarik dari survei yang kami lakukan kali ini memperlihatkan satu perkembangan yang menarik, yaitu tingginya komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi. Kepala daerah Palangkaraya, Kabupaten Larantuka, Wonosobo, Padang, Tanah Datar, Medan, Balikpapan, dan Gorontalo, misalnya, menunjukkan komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Khusus untuk Larantuka dan Gorontalo hal ini menarik karena dalam persepsi publik tingkat dan intensitas korupsi disana sangat tinggi. Tetapi secara umum kita harus bersyukur, karena menaiknya komitmen pemberantasan korupsi di daerah yang dapat diartikan sebagai semakin sadarnya kepala daerah akan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Untuk lebih lengkapnya kami kutipkan table di bawah ini:(Tabel 2)
TABEL 4
TABEL KOMITMEN KEPALA DAERAH DALAM MEMBERANTAS KORUPSI MENURUT PERSEPSI PENGUSAHA 2004 - 2006 No.
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kota Palangkaraya Kabupaten Larantuka Kota Wonosobo Kota Padang Kota Tanah Datar Kota Medan Kota Balikpapan Kota Gorontalo Kota Solok 6,7 Kota Yogyakarta Kota Kupang Kota Semarang Kota Ambon Kota Banjarmasin Kota Pekan Baru Kota Palembang Kota Pare-pare Kota Tangerang Kota Surabaya Kota Medan Kota Denpasar Kota Tual Kota Kotabaru Kota Makassar Kota Maumere DKI Jakarta Kota Batam Kota Banda Aceh Kota Cilegon Kota Bekasi Kota Pontianak Kota Mataram
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6,7 8,3 6,2 6,7 8,7
2006 9,29 8,64 8,13 7,92 7,74 7,44 7,19 7,07
6,98
7,8 3,9 8,3 5,0 1,1 7,0 4,1 6,7 5,63 5,4 6,7 4,1 5,6 5,4 4,4 2,2
6,95 6,89 6,67 6,46 6,16 6,13 6,08 5,97 5,95 5,86 5,74 5,67 5,52 5,43 5,11 5,06 5,05 5,00 4,97 4,64 3,63 3,13
Kalau dilihat dari kategori pengusaha sangat menarik, misalnya, melihat pengusaha asing dan pengusaha besar Indeks Persepsi Korupsinya buruk. Artinya di kalangan pengusaha local, pengusaha menengah dan kecil sudah mulai tumbuh kesadaran untuk menundukkan diri pada praktek bisnis yang semakin bersih (clean) sementara pengusaha asing dan pengusaha besar dengan leverage yang dimilikinya sangat mudah melakukan bisnis yang koruptif dan kolutif. Survei yang kami adakan ini juga melihat bagaimana kinerja pelayanan publik dilakukan oleh berbagai instansi pemerintahan dalam Service Performance Index. Adalah menarik melihat membaiknya pelayanan publik dari berbagai instansi publik jika kita bandingkan dengan pelayanan instansi tersebut pada tahun 2004. Di semua instansi publik menilai sudah terjadi peningkatan pelayanan seperti yang kita lihat pada tabel di bawah ini:(Tabel 3) Pada temuan lain survei kami menemukan bahwa jumlah interaksi korup di beberapa instansi masih cukup tinggi seperti polisi (55%), peradilan (51%), militer (53%) dan Badan Pertanahan Nasional (48%) walaupun jika dibandingkan dengan data survei tahun 2004 angka diatas jelas merupakan penurunan meski tidak signifikan. Yang menarik juga adalah menurunnya interaksi korup di beberapa instansi yang selama ini dikenal sebagai sangat korup seperti pajak (23%), bea cukai (44%), Telkom (18%) ,dan listrik (25%). Tabel di bawah ini bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap:(Tabel 4) Lalu, ketika ditanyakan bagaimana praktik korupsi (suap) tigas tahun mendatang hampir semua responden mengakui bahwa akan terjadi lagi penurunan permintaan suap (korupsi) di semua instansi. Hal ini tentu suatu hal yang melegakan walaupun nantinya kita harus membuktikan apakah optimisme ini menjadi kenyataan. Bagaimana modus operandi suap? Kebanyakan suap terjadi karena diminta oleh pihak instansi pelayanan publik tersebut, bukan ditawarkan oleh penerima pelayanan. Cerminan budaya korup, gaji yang rendah, dan lemahnya mekanisme pengawasan tampaknya mendorong permintaan suap
Todung Mulya Lubis tersebut di mana publik sepertinya tidak mempunyai pilihan. Instansi publik yang sangat banyak melakukan permintaan suap adalah pengadilan (100%), bea cukai (95%), imigrasi (90%) dan DPRD (90%) disusul denagn instansi lain seperti KPPN (86%), dinas tenaga kerja-Pemda (84%), dinas kimpraswil-Pemda (82%), institusi pemberian izin usaha (82%), BPN (87%), dan militer (80%). Untuk jelasnya lihatlah tabel di bawah ini:(Tabel 5) Jadi, suap yang begitu dominan dalam pelayanan publik dan bisnis ini jelas akan sangat merusak rumah Indonesia yang pasti akan terus-menerus merugikan rakyat jangka pendek dan jangka panjang. Ada sikap berterima kasih yang sebagian dilandasi oleh keprihatinan akan gaji pejabat yang rendah. Jadi, untuk memperlancar usaha maka suap itu diterima sebagai suatu hal yang niscaya. Tetapi kita patut bersyukur karena meskipun jumlah yang setuju suap dan yang tidak setuju suap hampir seimbang, tetapi ini menunjukkan bahwa semakin menguat kesadaran untuk membangun sistem bernegara dan bermasyarakat yang bersih dan taat kepada hukum. Dua grafik di bawah ini akan menunjukkan kepada kita betapa masyarakat kita sesungguhnya masih terbelah dalam melihat suap. ALASAN: ● Untuk berterima kasih karena sudah menolong. ● Hal ini sopan/santun biasa/lumrah. ● Supaya izin usaha lancer. ● Gaji pengawai negeri sangat rendah. ● Hal ini tidak mengubah pelayanan yang diberikan. ● Ini seperti sumbangan/zakat. ● Tidak tahu ALASAN: ● Pembayaran seperti ini merusak sistem. ● Sudah tugasnya. ● Petugas/pejabat akan selalu mengharap dibayar. ● Layanan umum/masyarakat/publik harus sama untuk semua. ● Melanggar hukum. ● Membuat biaya tinggi. ● Tidak tahu. Apa yang kita dapatkan dari hasil survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006 ini? Pertama, perjalanan memberantas korupsi masih jauh karena praktek korupsi dan suap itu ternyata masih sangat melembaga (entrenched). Kedua, komitmen politik pemerintah memberantas korupsi belum pernah setinggi seperti sekarang ini sehingga iklim bernegara dan bermasyarakat juga berubah menjadi “mulai takut untuk korupsi”. Di sini globalisasi pemberantasan korupsi juga ikut memberi andil terhadap menguatnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi karena ‘war against corruption is the name of the game’ yang dibungkus dengan good governance, good corporate governance, justice sector reform dan civil service reform. Ketiga, budaya takut korupsi memang bisa memperlambat roda pertumbuhan ekonomi. Namun, harus dikatakan di sini lebih baik pertumbuhan ekonomi lambat daripada habis disikat korupsi. Keutuhan Indonesia sebagai bangsa akan lebih terjamin kalau bangsa ini bersih dari korupsi karena akan tumbuh perasaan sebagai suatu nation, suatu keluarga yang bersama-sama membangun masa depan menuju Indonesia baru yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Jakarta, 27 Februari 2007. ■ Ketua Dewan Pengurus Transparency International-Indonesia.
TABEL 5 PERBANDINGAN INTERAKSI KORUP YANG TERJADI DI INSTITUSI PUBLIK TAHUN 2004 DAN 2006
No.
2004
Institusi
Dinas Kesehatan-Pemda Dinas Pendidikan – Pemda Dinas Tenaga Kerja – Pemda Dinas Kimpraswil – Pemda Pemda (Selain dinas di atas) Insititusi untuk Pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/BUMD lainnya (selain diatas **) Polisi Peradilan Militer BPN/Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD
2004 Jumlah Jumlah 21% 13% 36% 9%
Interaksi Korups 14% 25% 41% 45%
71% 20% 45% 48% 83%
47% 22% 27% 21% 35%
16%
67%
31% 9% 8%
70% 53% 55%
11%
23%
7%
38%
INISIATIF MELAKUKAN SUAP 2006
Jumlah Interaksi 20% 9% 23% 6% 72% 21% 36% 68% 64% 78% 13% 11% 9% 32% 4% 4% 10% 9% 2% 3%
Interaksi Korups 8% 21% 26% 34% 38% 31% 18% 25% 18% 23% 47% 44% 10% 55% 51% 53% 48% 16% 34% 43%
NO.
INSTITUSI
PRAKTIK SUAP
DIMINTA
MENAWARKAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Dinas Kesehatan-Pemda Dinas Pendidikan – Pemda Dinas Tenaga Kerja – Pemda Dinas Kimpraswil – Pemda Pemda (Selain dinas di atas) Insititusi untuk Pengurusan ijin usaha* Pelayanan Air (PAM) Pelayanan Listrik (PLN) Pelayanan Telepon (Telkom) Pelayanan Pajak Pelayanan Imigrasi Pelayanan Bea Cukai BUMN/BUMD lainnya (selain diatas **) Polisi Peradilan Militer BPN/Badan Pertanahan Nasional BPOM KPPN DPRD
8% 21% 26% 34% 38% 31% 18% 25% 18% 23% 47% 43% 10% 55% 51% 53% 48% 16% 34% 44%
43% 53% 84% 82% 79% 82% 43% 57% 52% 76% 90% 95% 76% 78% 100% 80% 87% 46% 86% 90%
57% 47% 16% 18% 21% 18% 57% 43% 48% 24% 10% 5% 24% 22% 0% 20% 13% 54% 14% 10%
CMYK
S
HALAMAN 16
Meningkatkan Koordinasi Via SDCM A TAS
dorongan berbagai pihak,
Subdistric Coordination Meeting ) di diadakan acara SDCM (
Kabupaten Bireuen pada 14
Maret 2007. Pertemuan yang diadakan pertama kali ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan pascagempa dan tsunami yang menghancurkan sebagian daerah itu. Beberapa komitmen untuk koordinasi yang lebih baik di antara para peserta telah disepakati. Diakui oleh salah seorang camat bahwa selama ini peran pemerintah tingkat kecamatan dalam kegiatan rehab-rekons terbilang sangat rendah. Padahal, masalah yang muncul berkaitan dengan pembangunan kembali daerah itu, merupakan bom waktu baginya di masa mendatang. Selama ini, lembaga yang ingin bekerja di salah satu desa di wilayah kami, tidak pernah melaporkan perkembangan kegiatannya, namun ketika terjadi permasalahan dengan masyarakat, baru mereka meminta bantuan dari Muspika untuk menyelesaikannya. Kegiatan SDCM ini, merupakan rentetan dari beberapa agenda yang telah
Kegiatan SDCM di Kabupaten Bireuen.
FOTO AGUS SARWONO
dipersiapkan Transparency Internation-
Office of the United Nations Recovery Coordinator for Aceh and Nias (UNORC) dan beal (TI) Indonesia bersama dengan
UNORC, sudah tidak asing lagi. Maklum pertemuan semacam ini sudah diperkenalkan di Banda Aceh, Aceh Be-
berapa NGO yang bekerja di Bireuen. Di
sar, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh
antaranya yang sudah dilakukan adalah
Utara. Dalam pertemuan tingkat keca-
pertemuan konsultasi publik atau Pub-
matan itu, biasanya dikoordinasikan
lic Consultation Meeting (PCM) tingkat
berbagai persoalan yang muncul dalam
kabupaten dan penandatanganan kesep-
rekonstruksi di Aceh.
akatan tentang Sistem Koordinasi dan
Sebenarnya pertemuan tingkat keca-
Prosedur Penanganan Pengaduan di
matan semacam ini juga sudah biasa
Tingkat Kecamatan.
dilakukan oleh TI Indonesia dalam ben-
Pelaksanaan SDCM di Bireuen diha-
tuk Pertemuan Konsultasi Publik (PCM).
diri perwakilan dari lembaga interna-
Bedanya dalam pertemuan publik ini,
sional, LSM lokal, perwakilan dari ke-
komite dan LSM mitra kerja TII mem-
camatan, serta salah satu perwakilan
berikan laporan pengaduan masyarakat
dari Program Pengembangan Kecamatan
dan hasil investigasinya atas suatu
(PPK). Diharapkan oleh sebagian peserta
masalah, serta mencoba mencari solus-
bahwa SDCM tidak hanya dilakukan seka-
inya. Tak jarang juga kegiatan ini men-
li, namun perlu diagendakan secara ber-
jadi ajang keluh kesah warga atas suatu
sama dan dihadiri oleh semua unsur ter-
masalah. Keduanya, baik SDCM mau-
kait.
pun PCM, sama-sama melakukan fung-
Bagi sebagian masyarakat Aceh mungkin istilah SDCM yang digagas oleh
si koordinasi di tingkat kecamatan. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿn
Agus Sarwono
Pertemuan Konsultasi Publik di Kutaraja, Banda Aceh. FOTO: M DAHLAN
Menyusun Modul, Mencegah Korupsi PERSIAPAN penerapan Pakta Integritas (PI) di Kota Banda Aceh semakin menemukan bentuknya. Sebuah modul sudah dihasilkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan alat pencegahan korupsi ini. Fungsi-fungsi pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil juga dianggap penting demi terbangunnya kesepahaman mekanisme penyelesaian dalam perselisihan, pertentangan kepentingan dan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak korupsi. Demikian beberapa butir yang dihasilkan dari Workshop Penyusunan Modul Penerapan Menyusun Modul di Banda Aceh. FOTO AGUS SARWONO Pakta Integritas yang difasilitasi Transparency International (TI) Indonesia di Banda Aceh pada 22-23 Maret 2007 lalu. Acara ini dihadiri sekitar da Aceh. Hasil rumusan itulah yang akan dijadi30 peserta. Mereka terdiri atas elemen masya- kan sebagai acuan bagi para pemangku kerakat sipil, tim persiapan PI Kota Banda Aceh, pentingan (stakeholder) dalam melaksanakan pejabat Pemko, dinas serta unsur pengawas PI sesuai kesepakatan. internal (Bawasda) dan Badan Perencanaan Seperti diketahui, Pakta Integritas berisi koPembangunan Daerah (Bappeda). mitmen-komitmen antara pihak pengguna dan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapat- pihak penyedia untuk tidak melakukan KKN kan pemahaman dan kemampuan untuk men- dalam proses pengadaan barang dan jasa. Konsosialisasikan gagasan penerapan Pakta In- sekwensi dari komitmen tesebut adalah adantegritas di seluruh lapisan stakeholder. ya keterbukaan setiap informasi, pengakuan Dalam sambutan acara itu, Walikota Banda keberadaan pemantau independent, adanya Aceh, Ir Mawardy Nurdin MEngSc menjelas- kesepakatan terhadap batasan rahasia dan kan kesiapan pemerintah Kota Banda Aceh mekanisme resolusi perselisihan serta adanya dalam mewujudkan visi dan misi menjadi kota mekanisme perlindungan saksi. Keberadaan yang terbaik. Dilanjutkan dengan presentasi Ke- pemantau independen mempunyai arti penting pala Bawasda NAD yang diwakili Kepala Bidang untuk memastikan tidak terjadinya segala benPengawasan Pembangunan, Syafruddin Z SH, tuk penyimpangan dari setiap proses pengadatentang pengawasan yang lebih luas terhadap an barang dan jasa tesebut. penyelenggaraan tata pemerintahan di ProvinDengan adanya komitmen dari pengguna si NAD. Sedangkan secara khusus, prinsip- dan penyedia serta adanya peran serta prinsip Pakta Integritas dan Pakta Integritas masyarakat dalam memantau komitmen tersedalam pengadaan barang dan jasa dijelaskan but, diharapkan dalam setiap proses pengadaoleh Anung Karyadi, Koordinator Lobi dan Ad- an barang dan jasa di institusi publik dapat bervokasi TI Indonesia. jalan dalam koridor Keppres Nomor 80 Tahun Pada sesi berikutnya baru dibahas reko2003 dan semua perubahannya, sehingga damendasi yang dihasilkan dari tim persiapan, pat memperkecil bahkan meniadakan segala serta dibahas sembilan prinsip Pakta Integri- bentuk penyimpangan. tas. Terakhir para peserta mencoba merumus■ fadjar kan modul untuk implementasi PI di Kota Ban-
