KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des ) Tahun 2017.
Melalui hasil kerja kerja semua pihak untuk menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017, sehingga besar harapan kami dokumen ini
dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa dalam Penyusunan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.
Terimakasih kasih kami ucapkan kepada Kepala Desa
beserta perangkat
desa,Badan Permuyawaratan Desa, lembaga desa, elemen masyarakat, aparat
Kecamatan Toboali,Pendamping Lokal Desa serta Pendamping Desa dan Tim Penyusun RKP- Desa Gadung Tahun 2017 yang telah banyak berperan
dalam penyelesaian
Dokumen RKP Desa ini , serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam
penyelesaian dokumen ini. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki RKP-Desa di tahun yang akan datang.
Tim Penyusun RKP Desa
ISWANDI
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengmabilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi,ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan perkembangan global.Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mempu untuk diatasu dengan baik dan tetap sasaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Pasal 79 ayat 2 huruf b,Pemerinatah Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerinatah Desa (RKP Desa) tahun 2017.RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
1.2.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 adalah sebagai upaya pemerinatah desa untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Desa terpilih,sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa erta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa,serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa slama periode 1 (satu) tahun,sehingga dapa digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDes Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017. Disamping itu RKP Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021
1.3.
Landasan Hukum Landasan Hukum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung b. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan,Kabupaten Bangka tengah dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2
c.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2020. h. Peraturan Desa Gadung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja jangka Mengah Desa ( RPJM Desa) Tahun 2016-2021.
BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenatang Desa,Pasal 93 ayat 1 pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu Kepada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asa-asas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan denga tertib dan disiplin anggaran. 1.
Pendapatan Desa Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa diarahkan untuk peningkatan Pengelolan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan,terutama Pendapatan Asli Desa (PAD).Sumber Pendapatan Desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri dari : 1.1. Pendapatan Asli Desa,terdiri dari : a. Hasil Usaha Desa, b. Hasil Aset, c. Swadaya,Partisipasi, dan gotong royong, d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3
1.2.
Pendapatan Transfer,terdiri dari : a. Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah, c. Alokasi Dana Desa, d. Bantuan Keuangan Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
1.3. 1.4.
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa yang berupa uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya. Perkiraan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1 dibawah ini : Tabel 1.1.
Perkiraan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 No.Rekening
Uraian
Anggaran (Rp)
Keterangan
1
2
3
4
1
1
1
1 1
1 1
1 1 1
1 2
PENDAPATAN
1
1
1
2
2
1
2
4
1 1 1 1
2 2 2 3 3 3
HasilUsaha Desa
2 3
2
1 1
Pendapatan Asli Desa
3 4 4
1 2
Swadaya,Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
Pendapatan Transfer
Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
1 2
Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi
Bantuan Kabupaten
704.658.550,00 38.310.568,72
1.327.854.566,00
38.058.000,00
Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat
Lain-lain pendapatan desa yang sah Jumlah Pendapatan
2.108.881.684,72
4
2. Belanja Desa Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Belanja yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Pelaksanaan pembangunan desa,pembinan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa. b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk : 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan 4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,Belanja Desa diklasifikasi dalam kelompok : a. b. c. d. e.
penyelenggaran Pemerintahan Desa; Pelaksanaan Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pembinaan Masyarakat Desa;dan Belanja Tak terduga.
Kelompok belanja dimaksud dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang tertuang dalan RKP Desa ini. Kegiatan belanja desa terdiri dari Belanja Pegawai,Belanja Barang dan Jasa,dan Belanja Modal. Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
5
Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas ) bulan antara lain :
alat tulis kantor; benda pos; bahan/material; pemeliharaan; cetak/penggandaan; sewa kantor desa; sewa perlengkapan dan peralatan kantor; makanan dan minuman rapat; pakaian dinas dan atributnya; perjalanan dinas; upah kerja; honorarium narasumber/ahli; operasional Pemerintah Desa; operasional BPD; insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
Belanja Modal digunakan untuk Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan desa. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017 Rumusan prioritas masalah adalah beberapa masalah utama (isu Strategis) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,Pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pembinaan masyarakat desa yang akan diatasi oleh Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 yaitu antara lain : a.
Pelayanan publik dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal,sehingga perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia terutama perangkat desa dalam mengelola teknologi informasi dalam menunjang tata kelola administrasi dan keuangan desa yang baik; b. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai sehingga perlu peningkatan; c. Masih banyak infrastruktur pedesaan yang belum memadai terutama jalan desa,,jalan usaha tani,sarana dan prasarana fisik kantor, sarana dan prasarana sanitasi dan kebersihan lingkungan,sarana dan
6
prasarana Kesehatan,sarana dan prasarana pendidikan,sarana dan prasarana keagamaan serta sarana dan prasarana umum dan sosial dan Budaya; d. Masih rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sehingga perlu peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan,Pemuda dan olah raga,kerukunan keagamaan,kelompok perempuan dan pemerdayaan Posyandu dalam menunjang pembangunan desa; e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam menunjang kesehatan keluarga; f. Adanya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda; g. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan,keterampilan dan kecakapan hidup dalam meningkatkan ekonomi keluarga; h. Masih rendahnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat; i. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak; BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2017 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gadung Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Desa Gadung yakni : “MEMBANGUNAN DESA MENJADI SEJAHTERA, ADIL, MAKMUR, BERSIH DAN UNGGUL SERTA BEBAS JENTIK DAN SAMPAH ” Misi Desa Gadung merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Gadung Dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Gadung : a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
b. Menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. c. Membudidayakan gotong royong.
d. Meningkatkan SDM Desa baik perangkat maupun masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan.
e. Memprioritaskan Desa Gadung sebagai Desa yang unggul dan bebas jentik dan sampah 2021
7
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gadung tahun Anggaran 2017
merupakan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun ke depan yang dihasilkan dari kesepakatan dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa.
Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun anggaran
2017 untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana Tabel 1.2 berikut : Tabel 1.2
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gadung Tahun 2017
No
Indikatif Program/ Kegiatan Desa
1 I
2
1
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Pembayaran Penghasailan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2
Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
4
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3 5 6 7
Pengasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD dan Anggotanya
Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan Pengelola Aset dan dan Keuangan Desa
8
Insentif Keuangan Kepala Desa,Perangkat Desa dan Staf Desa
9
Tunjangan PPTKD dan PPKD
10 11 12 13 14
Insentif Komunikasi BPD Operasional Kantor Desa Operasional BPD
Operasional RT/RW
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Tentang : - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Anggaran Tahun 2016 - Musrenbangdes - RKPDes
- APBdes Perubahan
8
- APBdes 2018 15
Penyusunan Hasil-hasil Musrenbangdes
17
Penyusunan APBdes Perubahan Tahun 2017
16 18 19 20 21 II
- Kejadian Sosial Masyarakat
a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyusunan RKPDes Tahun 2018 Penyusunan APBdes Tahun 2018 Penyusunan Profil Desa
Penyusunan Laporan Tahunan Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa Lanjutan Pembangunan Jalan Lapangan Bola Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Tanah puru (Hazeli-A.Rahman) Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Pavingblok (T.H.Talyamin -Jl.Batu Ampar 2) Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Rabat Beton (R.Subki-J.Pintas) Pembangunan Jalan Tanah Puru dari Gang Garuda ke SD13 Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Rabat Beton Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Paving Blok Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Unggas
Pembangunan Jalan Puncak -Jalan Gunung Pembangunan Jalan tanah Puru
Pembangunan Jalan Pemukiman Jl.Batu Ampar-ke J.Kuaini Pembangunan Jalan Setapak dengan Rabat Beton J.Puncak-Air Rengas-ke J.Rindik Pembangunan Jalan dengan Tana Puru Gang Puyuh Peningkatan Jalan Ahyung
Peningkatan Jalan Gang song
Peningkatan Jalan Manunggul dengan Lapen Peningkatan Jalan Maju Tahap II
Peningkatan Jalan Harapan dengan Lapen Pembangunan Jalan Setapak dengan Rabat Beton (R.Yopi) Pembangunan Jalan Tanah Puru Mushola Al-Falah
9
b.
1 2 3
c. 1 2
d.
1 2 3
e. 1 2 3 4 5 6 7 8
f.
1 2 3 4 5 6
g. 1 2 3 h.
1 2
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor dan Balai Desa Pembangunan Gedung Pertemuan (10x20m)
Pembangunan Land clearing Halaman Kantor Desa Shering Kantor Desa
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani
Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kesehatan Pembangunan Gedung Posyandu Sumur Gali
Tiang Sumur Gali Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Lanjutan Talud Air Gadung
Lanjutan Shering Jalan Asam Shering jalan Agen
Pembangunan Talud Air Syahlal Shering Jalan Mawar
Shering Jalan Asam Jl.Raya-A.Zarnubi Lanjutan Shering Jalan Kuaini Talud Samping Rumah Tumpel
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik keagamaan MCK Masjid Al-Muttaqin
Tenda Untuk Perkuburan
Sumur Bor di Masjid Nurunnajah Pagar Lahan Perkuburan
Pembangunan Rumah Perkuburan
Pembangunan Pagar Masjid AL.Muttamar Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik Umum Rehab Lapangan Volley
Rehab Lapangan Bola Kaki
Pembangunan Podium Lapangan Volley Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Komputer
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
10
i.
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana dan Prasarana Budidaya serta Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Pembangunan Rumah Penyimpanan ALSINTAN
Pembangunan Saluran Sekunder dan Tersier Sawah Sungai Kepoh Pembangunan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan III
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN a.
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan ketertiban
2
Sarana dan Prasarana Poskamling
1 3
b.
1 2 3 4 5 6
Kegiatan Poskamling
Lampu Penerangan Jalan
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Penyuluhan Narkoba Pelatih Bola Kaki Kostum Bola
Seragam Silat Pelatih Silat
Peningkatan Kapasitas Pemuda
c.
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
2
Kegiatan BKMT
1 3
d.
1 2
Kegiatan PKK
Kegiatan Pengajian Remaja Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Pelatih Rebana
Alat Rebana/Dambus
e.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
2
Papan Dako-Dako
1 3 4 5 6 7
f.
Pembersihan Lahan Kubur
Pelepasan Jemaah Calon Haji
Pendampingan Kegiatan STQ/MTQ Pembinaan Guru Ngaji
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Hataman TPA
Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Lembaga Adat
11
g.
Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Ibadah
h.
Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
1 2 3 4
Kegiatan Jumantik Kegiatan Toga
Kegiatan PHBS
i.
Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
2
Peringatan hari Besar Keagamaan
1
IV
Kegiatan Posyandu
Hiburan Rakyat (HUT RI)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1
Pelatihan manajemen keuangan Desa
2
Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan kinerja PEMDES
3 4 b.
1 2 3 4
Kontibusi Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan bagi PEMDES dan BPD Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan (SPJ)
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Pelatihan RT
Pelatihan KPM Pelatihan LPM
Pelatihan Karang Taruna
c.
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2K da BKB
2
Pelatihan UP2K
1 3
d.
1 2 3
e. 1 2
Pelatihan Kader Posyandu Pelatihan BKB
Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemberdayaan Bank Sampah Pengembangan BUMdes
Bantuan Modal dan Alat Pertukangan,Bengkel,dll Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan serta UKM Pelatihan Kelompok Tani/Nelayan Pelatihan UKM
12
f.
Kegiatan Pemberdayaan Bagi Anak Yatim dan Masyarakat Kurang mampu
1
Pembagian Sembako
g.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Desa
2
Pengadaan Beras Miskin
1
Tambahan Penghasilan Guru Ngaji
i.
Kegiatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
2
Tambahan Penghasilan Ustadz/Ustadzah
13
BAB V PENUTUP Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan kosistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama untuk desa membangunan sebagaimana komitmen pemerintah Desa Gadung “ BERSAMA KITA MAJU”.Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan muncul manakala komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Proses Penyusunan RKP Desa Tahun 2017 adalah benar-benar partisipasif dan berorientasi kebutuhan riil masyarakat yang dilakukan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2017,mudah-mudahan akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2017 ini masih banyak kekurangan,saran dan kritik mambangunan sangat kami butuhkan dan solusi yang baik dalam penyelesaiannya. Kepala Desa Gadung
A.BASAHIR
14
KEPALA DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PERATURAN DESA GADUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GADUNG,
Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG dan KEPALA DESA GADUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Bupati adalah Bupati Bangka Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Selatan 16
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa. BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa Pasal 2 (1) Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
(2) Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
17
(3) Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa
(4) Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan
RKP Desa, maka Kepala Desa
mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2017 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
(5) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
(6) Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan
RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2015 Pasal 3 (1) BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib
mengembangkan
nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
(2) Mekanisme (3)
pengambilan
keputusan
dalam
Musyawarah
Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
Desa
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4
Visi : Membangun Desa Menjadi Desa Yang Sejahtera,Adil,Makmur,Bersih dan Unggul serta Berdaya Saing. 18
Pasal 5 Dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Gadung : a. b. c. d. e.
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Membudidayakan gotong royong. Meningkatkan SDM Desa baik perangkat maupun masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan. Memprioritaskan Desa Gadung sebagai Desa yang unggul dan berdaya saing bebas jentik dan sampah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6 Strategi Pembangunan Desa :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD. 2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa 3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri serta berdaya saing; 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari serta bebas jentik dan sampah 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Desa : 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat 4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera,adil serta unggul dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang mempunyai daya saing; 19
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan.Pembangunan,Pembinaan dan pemberdayaan di desa.
Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Desa : (1)
Peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik :
(2)
kapasitas
desa
dan
peningkatan kapasitas pemerintah desa;
peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat desa;
Pengembangan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa; kerjasama antar desa
Peningkatan pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: jalan dan lingkungan pemukiman, jalan desa, infrastruktur desa lainnya.
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan antara lain: sarana air bersih skala desa, sanitasi,
posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi Desa.
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan
anak
usia
dini;
kegiatan
belajar
masyarakat;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. Pengembangan
usaha
ekonomi
produktif
serta
pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara
20
lain: pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; lumbung Desa;
pembukaan lahan pertanian; pembangunan tanah kas desa sarana
dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
Pelestarian lingkungan hidup antara lain: perlindungan sumber air
bersih ; pembersihan daerah aliran sungai; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(3)
Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan;
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. (4)
Peningakatan
Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha
ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat
guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa,
dan
Badan
Pemusyawaratan
Desa;
peningkatan
kapasitas
masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha
ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa).
21
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa
Ditetapkan di : Gadung Pada tanggal : Juni 2016 KEPALA DESA GADUNG A.BASAHIR Diundangkan di Desa Gadung Pada tanggal Juni 2016 Sekretaris Desa
ISWANDI Lembaran Desa Gadung Tahun 2016 Nomor 5
22
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : ...... TAHUN 2016 TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes ) TAHUN 2017
Menimbang
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG,
: a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang pemerataan
kesejahteraan
pembangunan serta
dan
pelayanan
pembangunan dalam skala desa;
bertujuan untuk
meningkatkan
masyarakat
partisipasi,
desa
melalui
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas
penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan
desa,
pemberdayaan
masyarakat
penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat
desa, yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMdesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun:
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Desa
tentang
Rencana
Kerja
(RKPDesa) Desa Gadung Tahun 2017.
Pemerintah
Desa
d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati
bersama
antara kepala desa dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2017.
23
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan
Berdasarkan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Hak
Asal
Usul
dan
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. …. Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2020;
11. Peraturan Desa Gadung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
24
12. Peraturan Desa Gadung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Gadung Tahun 2016-2021. MEMUTUSKAN
Menetapkan : KESATU
:
MEMBAHAS
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DESA
(RKPDes) TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
KEDUA
: MENYEPAKATI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2017 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
KETIGA
: KESEPAKATAN DITETAPKAN.
INI
BERLAKU
Disepakati di
Pada Tanggal :
MULAI
TANGGAL
: Gadung
Juni 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA GADUNG KETUA
HUSRIYANTO
25
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor : ......./DS-GD/2016
Nomor : ......./BPD -GD / 2016 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA GADUNG TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2017
Pada hari ini ……… tanggal …………. bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas ( /06/2016) kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. A.BASAHIR
: Kepala Desa Gadung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. HUSRIYANTO
: Ketua Desa Gadung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gadung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :
Menyatakan bahwa 1. 2. 3.
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2017 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
26
4.
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Toboali untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
(A.BASAHIR)
(HUSRIYANTO)
27
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP-Desa 2017
Pada hari ini …………… tanggal ………………….. Bulan ……………….. Tahun DUA RIBU ENAM BELAS, bertempat di desa Gadung , Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran …... Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati RKPDesa 2017 dengan rincian sebagai berikut a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1 Pembayaran Penghasailan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
3 Pengasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 4 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 5 Tunjangan BPD dan Anggotanya
6 Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
7 Tunjangan Pengelola Aset dan dan Keuangan Desa
8 Insentif Keuangan Kepala Desa,Perangkat Desa dan Staf Desa 9 Tunjangan PPTKD dan PPKD
10 Insentif Komunikasi BPD 11 Operasional Kantor Desa 12 Operasional BPD
13 Operasional RT/RW
14 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Tentang : - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Anggaran Tahun 2016 - Musrenbangdes -
RKPDes APBdes Perubahan APBdes 2018 Kejadian Sosial Masyarakat
28
15 Penyusunan Hasil-hasil Musrenbangdes 16 Penyusunan RKPDes Tahun 2018
17 Penyusunan APBdes Perubahan Tahun 2017 18 Penyusunan APBdes Tahun 2018 19 Penyusunan Profil Desa 20 Penyusunan Laporan Tahunan
21 Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Bidang Pembangunan a. 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa Lanjutan Pembangunan Jalan Lapangan Bola Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Tanah puru (HazeliA.Rahman) Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Pavingblok (T.H.Talyamin -Jl.Batu Ampar 2) Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Rabat Beton (R.SubkiJ.Pintas) Pembangunan Jalan Tanah Puru dari Gang Garuda ke SD13 Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Rabat Beton
Pembangunan Jalan Pemukiman dengan Paving Blok 8 Lanjutan Peningkatan Jalan Gang Unggas 9 Pembangunan Jalan Puncak -Jalan Gunung 10 Pembangunan Jalan tanah Puru 11
Pembangunan Jalan Pemukiman Jl.Batu Ampar-ke J.Kuaini Pembangunan Jalan Setapak dengan Rabat Beton J.Puncak-Air 12 Rengas-ke J.Rindik 13 14 15 16 17 18
Pembangunan Jalan dengan Tana Puru Gang Puyuh Peningkatan Jalan Ahyung Peningkatan Jalan Gang song Peningkatan Jalan Manunggul dengan Lapen Peningkatan Jalan Maju Tahap II Peningkatan Jalan Harapan dengan Lapen 29
19 20
Pembangunan Jalan Setapak dengan Rabat Beton (R.Yopi) Pembangunan Jalan Tanah Puru Mushola Al-Falah
b. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor dan Balai Desa 1 Pembangunan Gedung Pertemuan (10x20m) 2
Pembangunan Land clearing Halaman Kantor Desa 3 Shering Kantor Desa
c. 1 2
d.
1 2 3
e. 1 2 3 4 5 6 7 8
f. 1 2 3 4 5 6
g.
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kesehatan Pembangunan Gedung Posyandu Sumur Gali Tiang Sumur Gali Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan Lanjutan Talud Air Gadung Lanjutan Shering Jalan Asam Shering jalan Agen Pembangunan Talud Air Syahlal Shering Jalan Mawar Shering Jalan Asam Jl.Raya-A.Zarnubi Lanjutan Shering Jalan Kuaini Talud Samping Rumah Tumpel Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik keagamaan MCK Masjid Al-Muttaqin Tenda Untuk Perkuburan Sumur Bor di Masjid Nurunnajah Pagar Lahan Perkuburan Pembangunan Rumah Perkuburan Pembangunan Pagar Masjid AL.Muttamar
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik Umum 1 Rehab Lapangan Volley 2 Rehab Lapangan Bola Kaki 3 Pembangunan Podium Lapangan Volley
30
Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Pengadaan Komputer 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
h.
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan sarana dan i. Prasarana Budidaya serta Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 1 Pembangunan Rumah Penyimpanan ALSINTAN Pembangunan Saluran Sekunder dan Tersier Sawah Sungai 2 Kepoh 3 Pembangunan Jalan Usaha Tani 4 Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan ketertiban
1 2 3 b. 1 2 3 4 5 6 7
Kegiatan Poskamling Sarana dan Prasarana Poskamling Lampu Penerangan Jalan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Penyuluhan Narkoba Pelatih Bola Kaki Kostum Bola Seragam Silat Pelatih Silat Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarana dan Prasarana Olah Raga
c. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 1 Kegiatan PKK 2 Kegiatan BKMT 3 Kegiatan Pengajian Remaja
d. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 1 Pelatih Rebana 2 Alat Rebana/Dambus
31
e. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 1 2 3 4 5 6 7
f.
Pembersihan Lahan Kubur Papan Dako-Dako Pelepasan Jemaah Calon Haji Pendampingan Kegiatan STQ/MTQ Pembinaan Guru Ngaji Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Hataman TPA
Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat/Lembaga Adat
g. Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Ibadah
h. Kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat 1 2 3 4
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Posyandu Jumantik Toga PHBS
i. Kegiatan Penyelenggaraan Hari Besar Nasional 1 Hiburan Rakyat (HUT RI) 2 Peringatan hari Besar Keagamaan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 Pelatihan manajemen keuangan Desa Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Peningkatan kinerja 2 PEMDES Kontibusi Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan bagi PEMDES 3 dan BPD 4 Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan (SPJ)
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat 1 2 3 4
Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pelatihan
RT KPM LPM Karang Taruna
32
c. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu,UP2K da BKB Pelatihan Kader Posyandu Pelatihan UP2K Pelatihan BKB Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 1 Pemberdayaan Bank Sampah 2 Pengembangan BUMdes 3 Bantuan Modal dan Alat Pertukangan,Bengkel,dll
1 2 3 d.
e. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan serta UKM 1 Pelatihan Kelompok Tani/Nelayan 2 Pelatihan UKM Kegiatan Pemberdayaan Bagi Anak Yatim dan Masyarakat f. Kurang mampu 1 Pembagian Sembako 2 Pengadaan Beras Miskin
g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Desa 1 Tambahan Penghasilan Guru Ngaji 2 Tambahan Penghasilan Ustadz/Ustadzah
i.
Kegiatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
B. Menyepakati RKPDesa 2017 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut : 1. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………….. 2. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… 3. Dst ………………………………………………………………………..
33
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GADUNG
1. Ketua / Anggota
: HUSRIYANTO
(……………………)
3. Sekretaris / Anggota
: SUDARTO,S.PdI
(……………………)
5. Anggota
: DIRWANDI
(……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota 4. Anggota 6. Anggota 7. Anggota 8. Anggota 9. Anggota
10. Anggota 11. Anggota
: MIRZA
: BURHANNUDIN
(……………………)
(……………………)
: NUPIADI
(.........................)
: JAPRI
(.........................)
: PARIANTO : HERIYADI
: SYAHBANA WIDODO : ADE PRATAMA
(……………………)
(.........................)
(.........................)
(........................)
34
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA
: PEMBAHASAN RKPDesa 2017
DESA
KECAMATAN TANGGAL NO 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
: GADUNG
: TOBOALI
: ………………………………………………………. NAMA 2
JABATAN 3
TANDA TANGAN 4
……………………………….
Kepala Desa
……………………
……………………………….
Sekretaris Desa
……………………
……………………………….
Kaur Pemerintahan
……………………
……………………………….
Kaur Pembangunan
……………………
……………………………….
Kaur Umum
……………………
……………………………….
Ketua LPMD
……………………
……………………………….
Anggota LPMD
……………………
……………………………….
Ketua PKK.
……………………
……………………………….
Ketua Karang Taruna
……………………
……………………………….
Ketua dst
……………………
……………………………….
Ketua RW ….
…………………… 35
12. 13. 14. 15. 16. NO 1
17. 18.
……………………………….
Ketua RW ….
……………………
……………………………….
Ketua RT ….
……………………
……………………………….
Ketua RT ….
……………………
……………………………….
Ketua RT ….
……………………
……………………………….
Ketua RT ….
……………………
NAMA 2
JABATAN
TANDA TANGAN
3
4
……………………………….
Ketua RT ….
……………………
Dst ………………..
…………………………. ….
……………………
BPD Desa Gadung Sekretaris,
(……………………………………..)
36
