KATA PENGANTAR. Surabaya, Nopember Tim Penyusun

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Ilahi atas kesempatan yang diberikan LPPM UK Petra untuk berapresiasi dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pekerjaan ini merupakan suatu kegiatan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan panduan dalam pengembangan kegiatan dan pembangunan di kawasan strategis Niu ‐ Amahami. Laporan Akhir ini merupakan laporan tahap III yang berisikan: 1. Pendahuluan 2. Tinjauan Kebijakan 3. Gambaran Umum Wilayah 4. Pembahasan dan Analisis 5. Rencana Penataan Tersusunnya Laporan Akhir Penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari peranserta instansi terkait dilingkugan pemerintah Kota Bima Surabaya, Nopember 2014

Tim Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____________________________________________________ i DAFTAR ISI _________________________________________________________ ii DAFTAR GAMBAR ___________________________________________________ v DAFTAR TABEL _____________________________________________________ viii BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang ______________________________________________ I ‐ 1

1.2

Tujuan _____________________________________________________ I ‐ 2

1.3

Sasaran ____________________________________________________ I ‐ 2

1.4

Dasar Hukum _______________________________________________ I ‐ 3

1.5

Ruang Lingkup Pekerjaan ______________________________________ I ‐ 4

1.5.1 Lokasi _________________________________________________ I ‐ 4

1.5.2 Substansi ______________________________________________ I ‐ 6

1.6

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan _________________________________ I ‐ 7

1.7

Keluaran/Output Produk _____________________________________ I ‐ 10

1.8

Sistematika Laporan _________________________________________ I ‐ 10

BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2.1

RENCANA TATA RUANG _______________________________________ II ‐ 1

2.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional _______________________ II ‐ 1

2.1.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi _______________________ II ‐ 5

2.1.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ____________________ II ‐ 12

2.1.4 Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan ____________________ II ‐ 31

2.2

Rencana Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman

Prioritas __________________________________________________ II ‐ 35

ii

2.3

Rencana Induk Pariwisata Nasional _____________________________ II ‐ 37

2.4

Rencana Induk Kota Hijau _____________________________________ II ‐ 37

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH 3.1.

Kondisi Fisiografi Wilayah _____________________________________ III ‐ 3

3.2.

Kondisi Perekonomian ______________________________________ III ‐ 11

3.3.

Kondisi Demografi __________________________________________ III ‐ 13

3.4.

Kondisi Drainase ___________________________________________ III ‐ 16

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 4.1

Kondisi Lanskap _____________________________________________ IV ‐ 1

4.1.1 Gerbang Ni’u __________________________________________ IV ‐ 1

4.1.2 Lawata _______________________________________________ IV ‐ 8

4.1.3 Amahami ____________________________________________ IV ‐ 10

4.2

Kualitas Lanskap ___________________________________________ IV ‐ 16

4.3

Kesesuaian Kebijakan Terhadap Skenario Pengembangan Kawasan ___ IV ‐ 17

4.4

Analisis SWOT _____________________________________________ IV ‐ 23

BAB V RENCANA PENATAAN KAWASAN 5.1

TAMAN AMAHAMI ___________________________________________ V ‐ 1

5.2

TAMAN AMAHAMI __________________________________________ V ‐ 15

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Spot Perencanaan dan Penataan Kawasan “NIU ‐ AMAHAMI _____ I ‐ 5 Gambar 2. 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Propinsi Nusa Tenggara Barat __________________________________________ II ‐ 1 Gambar 2. 2 Penetapan Sistem Jaringan Jalan Nasional di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat _____________________________________ II ‐ 3 Gambar 2. 3 Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional di Propinsi Nusa Tenggara Barat __________________________________________ II ‐ 4 Gambar 2. 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat ___ II ‐ 7 Gambar 2. 5 Rencana Pola Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat _____________ II ‐ 8 Gambar 2. 6 Kawasan Strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat ______________ II ‐ 11 Gambar 2. 7 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Bima __________________ II ‐ 14 Gambar 2. 8 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota Bima _________ II ‐ 25 Gambar 2. 9 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bima _____________________ II ‐ 29 Gambar 2. 10 Rencana Kawasan Strategis Kota Bima _____________________ II ‐ 30 Gambar 2. 11 Rencana Peruntukan Lahan Kawasan Sekitar Kesultanan Bima __ II ‐ 33 Gambar 2. 12 Rencana Sistem Sirkulasi dan Jaringan Jalan Kawasan Sekitar Kesultanan Bima ______________________________________ II ‐ 33 Gambar 2. 13 Rencana Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sekitar Kesultanan Bima ______________________________________ II ‐ 34 Gambar 2. 14 Rencana Penataan Sistem Jaringan Drainase Kawasan Sekitar Kesultanan Bima ______________________________________ II ‐ 34 Gambar 2. 15 Penetapan Zonasi Penanganan Permukiman Prioritas Kota Bima ________________________________________________ II ‐ 35 Gambar 2. 16 Rencana Penanganan Kawasan Prioritas Pada Zona KB1 _______ II ‐ 36

iv

Gambar 2. 17 Penetapan Lokasi DPN, KPPN dan KSPN Di Seluruh Wilayah NKRI ________________________________________________ II ‐ 38 Gambar 2. 18 Penetapan Lokasi DPN, KPPN dan KSPN di Propinsi Nusa Tenggara Barat _______________________________________ II ‐ 39

Gambar 3. 1 Batas Administrasi Wilayah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat _________________________________________________ III ‐ 1 Gambar 3. 2 Kondisi Topografi Wilayah Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) _____ III ‐ 4 Gambar 3. 3 Kondisi Geologi di Wilayah Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) ____ III ‐ 6 Gambar 3. 4 Kondisi Geomorpologi Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) ________ III ‐ 9 Gambar 3. 5 Kondisi Hidrologi Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) ___________ III ‐ 10 Gambar 3. 6 Cohort Penduduk Kota Bima _____________________________ III ‐ 15 Gambar 3. 7 Kondisi Eksisting Sistem Drainase Kota Bima ________________ III – 16

Gambar 4. 1 Lanskap Ruang Kawasan Niu ______________________________ IV ‐ 2 Gambar 4. 2 Kondisi Kawasan Sekitar Niu ______________________________ IV ‐ 3 Gambar 4. 3 Ketidakjelasan Sirkulasi, Pembatas dan Pelindung Vegetasi, Serta Sedimentasi Perairan _______________________________ IV ‐ 5 Gambar 4. 4 Gangguan Visual dan Belum tuntasnya Penyelesaian Unsur Peneduh Pergola ________________________________________ IV ‐ 6 Gambar 4. 5 Simbol Segi Delapan Digunakan Daerah Lain Sebagai Identitas Derah ________________________________________________ IV ‐ 9 Gambar 4. 6 Orientasi Lokasi Pantai Lawata ___________________________ IV ‐ 11 Gambar 4. 7 Orientasi Lokasi Pantai Lawata ___________________________ IV ‐ 12 Gambar 4. 8 Orientasi Lokasi Taman Amahami _________________________ IV ‐ 14 Gambar 4. 9 Kondisi Suasana Kawasan Sekitar Taman Amahami (Bukit Babuju, Koridor Sumbawa ‐Bima)__________________________ IV ‐ 16 Gambar 4. 10 Kondisi Suasana Kawasan Sekitar Taman Amahami (Makam Cina, Kolam retensi dan monument pancasial) _____________ IV ‐ 17 Gambar 4. 11 Vegetasi Taman Belum Mendukung Eksistensi Visual ________ IV ‐ 18 Gambar 4. 12 Gangguan Visual Akibat Perletakan Media Reklame dan

v

Lapak PKL ___________________________________________ IV ‐ 19

Gambar 5. 1 Desain Tapak Taman Amahami dan sekitarnya Pada Tahap FGD I __________________________________________________ V ‐ 5 Gambar 5. 2 Desain Tapak Taman Amahami dan sekitarnya Pada Tahap FGD II _________________________________________________ V ‐ 7 Gambar 5. 3 Desain Tapak Taman Amahami dan sekitarnya Pada Tahap FGD III _________________________________________________ V ‐ 9 Gambar 5. 4 Zonasi Vegetasi di Taman Amahami ________________________ V ‐ 11 Gambar 5. 5 Bird View Taman Amahami dari Arah Utara/Pusat Kota _________ V ‐ 12 Gambar 5. 6 Bird View Taman Amahami dari Arah Selatan _________________ V ‐ 13 Gambar 5. 7 Potongan Tampak Taman Amahami ________________________ V ‐ 14 Gambar 5. 8Tautan Visual Terhadap Nodes Di Perairan ___________________ V ‐ 14 Gambar 5. 9 Usulan Pengembangan Gerbang Niu Pada Tahap FGD I _________ V ‐ 17 Gambar 5. 10 Usulan Pengembangan Gerbang Niu Pada Tahap FGD II _______ V ‐ 18 Gambar 5. 11 Usulan Pengembangan Gerbang Niu Pada Tahap FGD III _______ V ‐ 19 Gambar 5. 12 Zonasi Vegetasi di Kawasan Gerbang Niu ___________________ V ‐ 20 Gambar 5. 13 Visualisasi Pengembangan Kawasan Gerbang Ni’u ____________ V ‐ 22 Gambar 5. 14 Visualisasi Pengembangan Gardu Pandang dan Dermaga Wisata ______________________________________________ V ‐ 23 vi

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penetapan Rencana Jaringan Jalan Nasional _______________________ 2 Tabel II. 2 Penetapan Kawasan Andalan di Propinsi Nusa Tenggara Barat ________ 5 Tabel II. 3 Indikasi Program Penanganan Permukiman Prioritas Pada Zona KB1 ______________________________________________________ 37 Tabel II. 4 Penetapan Lokasi DPN dan KPPN Di Propinsi Nusa Tenggara Barat ____ 38 Tabel II. 5 Arahan Pengembangan RTH Kota Bima __________________________ 39

Tabel III. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan‐Kelurahan di Kota Bima _____________________________________________________ 2 Tabel III. 2 Kondisi Topografi Wilayah Kota Bima ____________________________ 3 Tabel III. 3 Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Bima __________________________ 5 Tabel III. 4 Kedalaman Efektif Tanah di Wilayah Kota Bima ____________________ 5 Tabel III. 5 Sistem Jaringan Irigasi di Wilayah Kota Bima ______________________ 9 Tabel III. 6 Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Bima _________________ 11 Tabel III. 7 Kondisi Suhu Udan dan Kelembaban Kota Bima __________________ 11 Tabel III. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Dalam Kurun 5 Tahun __________ 12 Tabel III. 9 Pertumbuhan 9 Sektor PDRB Kota Bima dalam 5 Tahun Terakhir Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ______________________________ 12 Tabel III. 10 Pertumbuhan 9 Sektor PDRB Kota Bima dalam 5 Tahun Terakhir Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) _____________________ 13 Tabel III. 11 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin _____________ 13 Tabel III. 12 Komposisi Penduduk Kota Bima Tahun 2012 ____________________ 14 Tabel III. 13 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Agama dan Kepercayaan ____ 15

Tabel IV. 1 Penilaian Kualitas Ruang Pada Gerbang Ni’u ______________________ 7 Tabel IV. 2 Penilaian Kualitas Ruang Pada Gerbang Ni’u _____________________ 12 Tabel IV. 3 Kualitas Tampilan Lanskap Taman Amahami _____________________ 20 Tabel IV. 4 Matriks Kesesuaian Fungsi Kegiatan ___________________________ 22 vii

Tabel IV. 5 Dukungan Kebijakan Pengembangan Terhadap Indikasi Program Pemanfaatan Ruang ________________________________________ 23 Tabel IV. 6 Matriks SWOT Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis ____ 30

Tabel V. 1 Kriteria Perancangan Taman Amahami ___________________________ 1

viii

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagai sebuah kota yang baru terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bima awalnya merupakan kota administratif. Terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui. Undang‐ undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Kota Bima Secara geografis Kota Bima yang memiliki luas wilayah 22,25 km2 terletak di tengah‐tengah segitiga tujuan pariwisata nasional, yaitu Pulau Bali, Pulau Komodo dan Bunaken (Sulawesi Utara), memiliki potensi serta fungsi strategis sebagai kota transit. Sebagai kota yang membentang kurang lebih 21 km di sepanjang pesisir teluk Bima di mulai dari pintu gerbang NI’U (Kelurahan Dara) sampai dengan PANTAI KOLO/SO ATI Kel Kolo. Bima mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Tepian Air (Water front City). Disebut berfungsi strategis sebagai kota transit, Bima ternyata menyimpan dan mempunyai aneka wisata alam dan budaya dengan karakteristik yang berbeda dari aneka wisata alam dan budaya se‐Nusantara. Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima disebutkan ada 2 issue Pengembangan, yaitu ; (1) Pengembangan konsep Kota Tepian Air di sepanjang pantai Kecamatan Rasanae Barat, dan (2) Pengembangan Kota Bima yang mengarah sebagai Kota perdagangan dan jasa serta Kota pendidikan dan industri. Kolo adalah sebutan sepanjang pesisir teluk Bima dengan empat teluk nya yang memukau, yaitu So Nggela, Torro Londe, Bonto serta Kolo, disamping pulau Kambing yang terletak tepat ditengah‐tengah perairan teluk Bima, adalah satu potensi wisata alam.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

I-1

LAPORAN AKHIR


Kawasan & koridor sepanjang pesisir antara pintu gerbang Kota (NI’U) sampai dengan Amahami adalah satu kesatuan kawasan & koridor strategis karena posisinya sebagai “etalase kota” dari arah bandara dimana merupakan gerbang Kota, tempat pintu masuk dan keluar Kota Bima. Oleh karena itu dalam deskripsi diatas, guna mengakselerasi serta mengimplementasikan visi pembangunan pariwisata kota Bima, termasuk kedua issue pengembangan utama secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan, maka untuk pedoman aplikasi pembangunan fisik lapangan termasuk pemanfaatan serta pengendaliannya perlu disusun : Rancangan & DED ruang kawasan‐koridor NI’U– AMAHAMI, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat 2015‐ 2020 1.2 TUJUAN Tujuan penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah 

Menyusun konsep dan strategi perancangan pembangunan fisik kawasan‐koridor yang berkarakter wilayah tepian air secara terpadu.



Merancang dan membuat DED ruang kawasan‐koridor NI’U – AMAHAMI, Sebagai kawasan‐koridor startegis ekonomi & budaya.



Merancang skenario aplikasi pembangunan fisik secara bertahap



Merancang kemungkinan skenario pendanaan aplikasi pembangunan fisik beserta kelembagaannya.

1.3 SASARAN Sasaran dari Penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah 

Tersusunnya dokumen konsep dan strategi pembangunan fisik kawasan‐koridor yang berkarakter wilayah tepian air secara terpadu, yang dapat digunakan sebagai pedoman aplikasi pembangunan dan pengendalian.


I-2

LAPORAN AKHIR




Tersusunnya dokumen DED termasuk gambar bestek beserta anggaran pembiayaan pembangunan masing‐ Masing cluster di kawasan‐koridor NI’U – AMAHAMI (gerbang kota, semenanjung wisata (Lawata), RTH Amahami & Super Block. Untuk keperluan tender (lelang) pelaksanaan pembangunan fisik.

1.4 DASAR HUKUM Dasar hukum yang melatarbelakangi pentingnya kegiatan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat antara lain a. Undang‐Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Undang‐Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya c. Undang‐Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana d. Undang‐undang RI No. 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang e. Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau‐Pulau Kecil f. Undang‐undang RI No. 28 Tahun 2002, Tentang Bangunan Gedung g. Undang‐Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang‐undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung


I-3

LAPORAN AKHIR

l.


Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/.2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan o. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan p. Permen PU No 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemetaan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Bidang Pekerjaan Umum q. Permen PU No 9 Tahun 2010 Tentang Ped. Pengamanan Pantai r. Permen PU No 15 Tahun 2012 Tentang Ped. Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional s. SNI 03‐1733‐2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan t. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009‐2029 u. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008‐2013 v. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011‐2031 1.5 RUANG LINGKUP PEKERJAAN 1.5.1 LOKASI Lingkup Penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu lingkup wilayah dan lingkup substantif. Lingkup wilayah menunjukkan batas wilayah perencanaan secara fisik, lingkup substantif menunjukkan kedalam materi yang dibahas dalam penyusunan rencana


I-4

LAPORAN AKHIR


Wilayah perencanaan desain arsitektural kawasan strategis meliputi a. Wilayah Makro, Koridor dan blok Ni’u ‐ Amahami b. Wilayah Mikro, cluster gerbang Ni’u (DED), Cluster Lawata (Pradesain Siteplan),

Cluster Amahami (Tata bangunan dan lingkungan Amahami – Akses Pelabuhan, DED Taman Amahami)

Gambar 1. 1 Spot Perencanaan dan Penataan Kawasan “NIU ‐ AMAHAMI


I-5

LAPORAN AKHIR


1.5.2 SUBSTANSI 1 Persiapan, meliputi a. Menyiapkan peta garis terkoreksi berskala minimal 1 : 5000 b. Kordinasi dengan SKDP terkait kebutuhan data spasial dan sector c. Penyiapan desain survey d. Penggalian informasi dan aspirasi masyarakat secara langsung melalui kuesioner e. Studi literatur mencakup komparasi kebijakan di tingkat pusat hingga daerah, studi pembanding/preseden, pendekatan desain dan perancangan.

2

Identifikasi profil wilayah Data yang dikumpulkan adalah segala jenis informasi yang diperlukan untuk melakukan analisis kawasan dan wilayah sekitarnya. Dari hasil pendataan ini akan diperoleh identifikasi kawasan dari segi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta identifikasi atas kondisi di wilayah sekitarnya yang berpengaruh pada kawasan perencanaan. Data tersebut meliputi: sejarah dan signifikansi historis kawasan, kondisi pola ruang kawasan sekitar, kondisi akses dan sirkulasi, kondisi sosial‐budaya, kependudukan, pertumbuhan ekonomi, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas, daya dukung lingkungan sebagai factor pembatas dan data lain yang relevan.

3

Karakteristik lambang – symbol Kota Bima. Eksplorasi terhadap symbol local yang mencerminkan jiwa setempat, basis kegiatan, profil lingkungan dan budaya masyarakat

4

Konsep & filosofi perancangan terpadu yang berkesinambungan (linkage) sepanjang kawasan‐koridor yang berkarakter wilayah tepian air dari NI’U sampai dengan kampong MELAYU.

5

Pra Rancangan dan Rancangan Arsitektural‐Lansekap cluster ; pintu gerbang Kota, semenanjung wisata dan garis pantai/pesisir ruang terbuka AMAHAMI. Termasuk program fasilitasnya.


I-6

LAPORAN AKHIR


6

Dokumen DED termasuk gambar bestek untuk tender dan pelaksanaan. Rencana dan Anggaran Biaya. Syarat‐syarat Teknis Plekasanaan.

7

Dokumen scenario/skema pendanaan & aplikasi pelasanaan pembangunan fisik beserta kelembagaannya.

1.6 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN Tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 1. Koordinasi Awal Kegiatan Kordinasi dilakukan segera setelah proses kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan mitra kerjasama selesai. Rapat akan diselenggarakan oleh PPK, dengan agenda sebagai berikut: a. Penjelasan lingkup tugas konsultan/mitra kerjasama b. Penjelasan tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan c. Penjelasan deliniasi kawasan studi d. Jadwal penyampaian dan pembahasan laporan e. Perkenalan tenaga ahli Tim Penyedia Jasa f. Penjelasan sistem koordinasi antara mitra kerjasama dengan tim teknis Pemerintah Daerah.

2. Penyusunan Laporan Pendahuluan Segera setelah rapat koordinasi awal, tim tenaga ahli konsultan/mitra kerjasama segera menyusun Laporan Pendahuluan serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Laporan Pendahuluan yang setidaknya memuat substansi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam indikator keluaran

3. Workshop Pembahasan Laporan Pendahuluan Tim tenaga ahli mitra kerjasama segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Pendahuluan di daerah dengan mengundang seluruh


I-7

LAPORAN AKHIR


tim teknis. Dalam Workshop Laporan Pendahuluan tersebut harus disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Pendahuluan yang berisi kesepakatan terhadap substansi Laporan Pendahuluan sebagaimana diatur dalam Indikator Keluaran Dan Keluaran.

4. Pelaksanaan Survey oleh Tim Konsultan Tim tenaga ahli konsultan/mitra kerjasama segera melaksanakan survey lokasi sesuai dengan rencana survey yang telah ditetapkan pada pembahasan Laporan Pendahuluan. Dalam pelaksanaan survey tim konsultan diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta factor pembatas lingkungan sehingga menjadi acuan dalam aplikasi perencanaan desain arsitektur kawasan.

5. Pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD) Tim tenaga ahli mitra kerjasama segera mengagendakan dan menyelenggarakan Focus Group Discussion Pertama (FGD) dengan mengundang tim teknis daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah. Dalam Focus Group Discussion Pertama (FGD) tersebut tim tenaga ahli menyampaikan hasil survey awal lokasi untuk dapat dikonfirmasi oleh pihak terkait serta mengidentifikasi sebanyak‐banyaknya aspirasi daerah terkait keterpaduan pembangunan di lokasi studi dari masing‐masing pihak pemangku kepentingan di daerah yang akan diselaraskan menggunakan perangkat berupa Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis. Di akhir pelaksanaan Focus Group Discussion Pertama (FGD) wajib disusun Berita Acara FGD yang ditandatangani bersama oleh peserta yang memuat kesepakatan bersama sebagai berikut: a. Pengesahan deliniasi kawasan studi oleh pihak berwenang Pemerintah Daerah. b. Identifikasi potensi dan permasalahan lokal kawasan serta penetapan visi perancangan.


I-8

LAPORAN AKHIR


c. Draft Sistematika Dokumen Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis. d. Penetapan daftar kegiatan serta lokasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pada spot‐spot kawasan yang prioritas.

6. Penyusunan Laporan Antara Segera setelah dilaksanakannya survey lokasi dan Focus Group Discussion Pertama (FGD), tim tenaga ahli mitra kerjasama segera menyusun Laporan Antara serta bahan tayangan yang akan disampaikan pada Rapat Pembahasan Laporan Antara yang setidaknya memuat materi hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group Discussion (FGD)

7. Rapat Pembahasan Laporan Antara Sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah disepakati, tim tenaga ahli Mitra Kerjasama segera mengagendakan dan menyelenggarakan Rapat Laporan Antara dengan mengundang tim teknis, serta unsur Pemerintah Daerah termasuk diantaranya Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas terkait lainnya, unsur kecamatan dan kelurahan, unsur masyarakat umum serta unsur asosiasi/komunitas masyarakat yang terkait dengan perencanaan desain arsitektur kawasan strategis ini. Pembahasan Laporan Antara diselenggarakan di daerah, Dalam rapat pembahasan Laporan Antara tersebut tim tenaga ahli mitra kerjasama menyampaikan hasil pelaksanaan survey dan hasil pembahasan serta kesepakatan Focus Group Discussion Pertama (FGD) dalam bentuk Laporan Antara. Di akhir pelaksanaan Pembahasan Laporan Antara wajib disusun Berita Acara Pembahasan Laporan Antara yang ditandatangani bersama oleh peserta yang hadir. Notulensi tersebut pada intinya merupakan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama hasil pemaparan Laporan Antara yang perlu ditindaklanjuti oleh konsultan dalam rangka penyempurnaan Laporan Antara.


I-9

LAPORAN AKHIR


Segera setelah dilaksanakannya pembahasan Laporan Antara di daerah, tim tenaga ahli konsultan segera memperbaiki substansi materi sesuai dengan catatan, usulan, masukan dan kesepakatan bersama yang terjadi pada tahap pembahasan Laporan Antara di daerah. Setelah seluruh perbaikan selesai dilakukan, tim tenaga ahli mitra kerjasama segera menyampaikan produk Laporan Antara yang telah diperbaiki tersebut disertai dengan Berita Acara FGD dan Berita Acara Pembahasan Laporan Antara kepada tim teknis untuk mendapat persetujuan.

8. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Laporan Draft Akhir Pada tahap ini tim tenaga ahli konsultan didampingi dengan tim teknis menyampaikan paparan yang lengkap dan utuh mencakup keseluruhan materi Dokumen Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis di hadapan kepala daerah (Bupati/Walikota) beserta jajarannya. Adapun hasil dari paparan ini ialah pernyataan tertulis “disetujui” atau “disetujui dengan catatan” keseluruhan dokumen tersebut oleh kepala daerah (Bupati/Walikota) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Laporan Draft Akhir dan ditandatangani bersama oleh kepala daerah (Bupati/Walikota), Tim Teknis serta Tim Tenaga Ahli Mitra Kerjasama.

1.7 KELUARAN/OUTPUT PRODUK Hasil dari kegiatan perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kerangka Acuan Kerja serta Berita Acara Persetujuan Tim Teknis

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Dasar Hukum dan Ruang lingkup pekerjaan, Tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Out Laporan dan Sistematika


I - 10

LAPORAN AKHIR


BAB II TINJAUAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN WILAYAH PERENCANAAN Bab ini menguraikan tentang peraturan sebagai dasar penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima dan kebijakan dan studi yang berkaitan dengan wilayah perencanaan.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kawasan berdasarkan hasil pengamatan awal pendahuluan dan studi literatur.

BAB IV ANALISIS Bab ini memuat materi analisis yang meliputi analisis potensi dan permasalahan kawasan, Analisis simbol dan filosofi konsep desain, tata lanskap, SWOT dan intensitas dan tata massa bangunan

BAB V RENCANA PENATAAN KAWASAN Bab inimenguraikan penataan kawasan yang meliputi Spot Gerbang Ni”u, Pantai Lawata, Taman Amahami dan sekitarnya


I - 11

LAPORAN AKHIR


BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2.1 RENCANA TATA RUANG 2.1.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Dalam PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana struktur ruang wilayah nasional meliputi: a. sistem perkotaan nasional b. sistem jaringan transportasi nasional c. sistem jaringan energi nasional d. sistem jaringan telekomunikasi nasional e. sistem jaringan sumber daya air Hal yang perlu dicermati dalam kebijakan struktur ruang wilayah nasional dalam penyusunan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima adalah penetapan sistem perkotaan dan sistem jaringan transportasi nasional. Dalam sistem perkotaan nasional, pusat Kegiatan Nasional di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan berada di Mataram, sedangkan untuk Pusat Kegiatan wilayah berada di Praya, Raba, dan Sumbawa Besar. Rencana struktur Ruang Wilayah Nasional secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Propinsi Nusa Tenggara Barat


II - 1

LAPORAN AKHIR


Sistem jaringan transportasi mencakup 1. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas jaringan jalan nasional (lihat Tabel II.1), jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. 2. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan (dengan simpul Pelabuhan Nasional Lembar, Bima dan Lombok) dan alur pelayaran. 3. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan (Pusat Penyebaran Sekunder Bandar Udara Selaparang Mataram dan Pusat Penyebaran Tersier Bandar Udara Muhammad Salahudin) dan ruang udara untuk penerbangan. Tabel II. 1 Penetapan Rencana Jaringan Jalan Nasional


II - 2

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 2 Penetapan Sistem Jaringan Jalan Nasional di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat


II - 3

LAPORAN AKHIR


A.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri atas kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional. Kawasan Lindung dipropinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Suaka Marga Satwa Gunung Tambora, Cagar Alam Tofo Kota Lambu, Cagar Alam Pulau Sangiang, Cagar Alam Pulau Panjang, Cagar Alam Jereweh, Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya Nuraksa, Taman Wisata Alam Bangko2, Taman Nasional Tanjung Tampa, Taman Wisata Alam Danau Rawa Taliwang, Taman Wisata Alam Laut Gili Meno, Gili Ayer, Gili Trawangan, Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo, Taman Wisata Alam Laut Pulau Satonda, Taman Wisata Alam Laut Gili Sulat dan Gili Lawang Taman Wisata Alam Laut Pulau Gili Banta, Taman Buru Pulau Moyo. Penetapan Rencana Pola Ruang Propinsi NTB secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2. 3 Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional di Propinsi Nusa Tenggara Barat

Hal lain yang perlu dicermati dalam arahan pola ruang propinsi NTB adalah penetapan kawasan andalan dan kawasan strategis. Kawasan andalan di yang ditetapkan di propinsi Nusa Tenggara Barat secara spesifik dapat dilihat pada Tabel 2.2


II - 4

LAPORAN AKHIR


Tabel II. 2 Penetapan Kawasan Andalan di Propinsi Nusa Tenggara Barat No 1

Kawasan Andalan Kawasan Lombok dan Sekitarnya

Fungsi Pertanian, Industri, Pariwisata, Pertambangan dan Perikanan

2

Kawasan Bima

Pertanian, Industri, Pariwisata dan Perikanan

3

Kawasan Sumbawa dan sekitarnya

Pertanian, Industri, Pariwisata, Pertambangan dan Perikanan

4

Kawasan Andalan Laut Selat Lombok

Perikanan laut dan pariwisata

Sumber: PP No 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional

Sedangkan untuk penetapan Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan di propinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima, Kawasan Taman Nasional Komodo dan Kawasan Gunung Rinjani. 2.1.2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI 1. Struktur Ruang Struktur pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah adalah membentuk sistem pelayanan yang berhirarki di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga terjadi pemerataan pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan. Sistem perkotaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai berikut: 

PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKN memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Mataram


II - 5

LAPORAN AKHIR




PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah di Praya, Sumbawa Besar, dan Raba.



Terdapat pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW promosi (PKWp). Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk berfungsi sebagai PKWp di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu, dan Woha.



PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Kawasan perkotaan yang diklasifikasikan sebagai PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan pada lingkup lokal, yaitu skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKL di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, Empang, Lunyuk, Lenangguar, Labangka, Calabai, Kempo, Hu’u, Kilo, Kore, O’o, Sila, Tangga, Wawo, Wera dan Sape.

2. Pola Ruang Pola ruang wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya. Rencana pola ruang wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.5


II - 6

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat


II - 7

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 5 Rencana Pola Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat


II - 8

LAPORAN AKHIR


B.3

Kawasan Strategis

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang Lainnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat. 1. Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi di propinsi Nusa Tenggara Barat meliputi a. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamaan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan‐jasa, industri dan pariwisata b. Senggigi‐Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan c. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sector unggulan pertanian, industri, dan pariwisata d. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan e. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri f. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata g. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata h. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing‐masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri


II - 9

LAPORAN AKHIR


i. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri j. Hu’u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sector unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan k. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri l. Waworada‐Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industry

2. Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa b. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima c. Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima.

Rencana kawasan strategis di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.6


II - 10

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 6 Kawasan Strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat


II - 11

LAPORAN AKHIR


2.1.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN Kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima terdapat beberapa hal pokok yang ditetapkan sehubungan dengan pengembangan struktur ruang dan pola ruang di wilayah kota seperti terdapat pada Tabel II.3 1. STRUKTUR RUANG Pengembangan struktur ruang wilayah kota Bima meliputi penetapan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah A. Pusat‐pusat pelayanan wilayah kota meliputi : a. Pusat pelayanan kota Pusat pelayanan kota meliputi : pusat pelayanan Kota Bima di Kecamatan Rasanae Barat, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Mpunda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pariwisata skala regional. b. Sub pusat pelayanan kota 

Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mpunda yang meliputi Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Sambinae dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, administrasi umum, dan pendidikan skala regional



Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Raba yang meliputi Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Rabadompu Timur, dan Kelurahan Rabadompu Barat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala regional



Sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Nitu Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat peruntukan industri


II - 12

LAPORAN AKHIR


c. Pusat lingkungan. 

Kelurahan Jatiwangi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal



Kelurahan Mande yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat perdagangan jasa skala regional



Kelurahan Manggemaci yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal serta sebagai pusat pelayanan umum



Kelurahan Santi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal



Kelurahan Kodo dan sekitarnya yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat pelayanan kesehatan skala lokal, dan simpul transportasi skala lokal



Kelurahan Kolo yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal.

Rencana struktur ruang wilayah Kota Bima secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.7


II - 13

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 7 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Bima B. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota meliputi: a. Rencana Sistem Jaringan Transportasi 

Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas pengembangan sistem jaringan jalan, penanganan jalan, pengembangan jembatan, pengembangan terminal, pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum. Rencana sistem jaringan jalan di Kota mencakup: 

Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer yang merupakan Jalan Negara, meliputi: Jalan Sultan Salahudin ‐ Jalan Martadinata, Jalan Soekarno – Hatta ‐ Jalan Ir. Sutami; dan Jalan lintas Kumbe – Sape.


II - 14

LAPORAN AKHIR




Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer, meliputi: Pengembangan Jalan Negara Jalan Sonco Tengge – Kumbe.



Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor sekunder yang merupakan jalan propinsi, meliputi: Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Lingkar Pelabuhan dan Jalan Melayu‐ Kolo.



Pengembangan sistem jaringan jalan lokal primer yang merupakan jalan Kota meliputi: Jalan Tongkol, Jalan Sulawesi – Jalan Flores, Jalan Patimura, Jalan Oi Foo, Jalan Penanae – Kendo, Jalan Nitu, Jalan Nungga, Jalan Dodu, Jalan Lelamase, Jalan Ntobo.



Pengembangan sistem jaringan jalan lingkungan dikembangkan pada tiap‐tiap lingkungan.

Rencana penanganan jalan dilakukan melalui: 

Pembangunan Jalan 1) pembangunan jalan di Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda, meliputi:  Pembangunan jalan lingkar luar selatan (outer ring road) yang menghubungkan Lingkungan Oi Niu Kelurahan Dara – Kelurahan Nitu – Kelurahan Kumbe  Pembangunan jalan lingkar luar utara yang menghubungkan Pelabuhan Laut Bima di Kelurahan Tanjung – Kedo Kelurahan Melayu – Tolotongga Kelurahan Melayu – Kelurahan Jatiwangi – Kelurahan Santi  Pelebaran jalan di Sultan M. Salahuddin menjadi 2 (dua) jalur mulai dari Perbatasan Kota – Kabupaten Bima sampai dengan Pelabuhan Laut Bima  Pembangunan jalan baru dari Lingkungan Oi Niu Kelurahan Dara ‐ Kelurahan Nitu – Kelurahan Rontu;


II - 15

LAPORAN AKHIR


 Pembangunan jalan di sepanjang pesisir pantai (Coastal road) mulai dari Lingkungan Amahami – Bina Baru Selatan – Bina Baru Utara – Pelabuhan Laut  Pembangunan jalan tembus dari belakang Markas Brimob (area perumnas) sampai ke pertigaan sampang (Sambinae – Panggi) menyusuri kaki bukit sebelah selatan  Pembangunan jalan tembus Sambinae – Sadia  Pembangunan jalan tembus Panggi – Mande – Lewirato; dan  Pembangunan jalan tembus mulai dari Jalan Gatot Subroto Kelurahan Santi ke timur sampai di belakang SMAN 4 Kelurahan Penatoi. 2) pembangunan jalan baru di Kecamatan Raba meliputi:  Pembangunan jalan tembus dari Rite ke Penanae  Pembangunan jalan tembus Ntobo–Wenggo Penanae  Pembangunan jalan mulai dari jalan Gajah Mada– Nggaro Kumbe 

Peningkatan jalan 1) peningkatan fungsi jaringan jalan Soncotengge – Panggi – Rontu ‐ Kumbe 2) peningkatan fungsi jaringan jalan Melayu – Kolo 3) peningkatan jalan Nungga – Lelamase 4) peningkatan jalan Jatibaru ‐ Matakando 5) peningkatan jalan Toloweri – Kabanta 6) peningkatan jalan Penanae 7) peningkatan jalan Jendral Sudirman (mulai dari Terminal Dara – persimpangan Sadia) 8) peningkatan jalan di Sabali – Nungga.



Pemeliharaan jalan yang meliputi seluruh ruas jalan yang ada di wilayah kota.


II - 16

LAPORAN AKHIR


Rencana pengembangan terminal meliputi: 

merelokasi terminal Dara dengan membangun terminal Type A di area reklamasi pantai di lingkungan Oi Ni’u Kelurahan Dara



revitalisasi dan pengembangan Terminal Jatibaru untuk mendukung pengembangan wilayah kota bagian Utara



merelokasi terminal tipe C Kumbe ke Kelurahan Lampe untuk mendukung pengembangan wilayah kota bagian Timur



Mengembangkan terminal bongkar muat barang Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum mencakup:



Mempertahankan trayek angkutan dalam kota yang sudah ada sekarang dan dengan menambah trayek angkutan dalam kota yang baru sesuai dengan perubahan hierarki jalan dan pemindahan lokasi terminal yang meliputi: 1) Trayek A: Oi Niu‐Paruga‐Tanjung – Sarae ‐Melayu‐Kolo (PP) 2) Trayek B: Oi Niu‐Tanjung – Melayu ‐Jatiwangi‐Jatibaru (PP) 3) Trayek C : Oi Niu – Dara – Tanjung ‐ Paruga – Jalan Soekarno Hatta – Jalan Ir. Sutami – Lampe (PP) 4) Trayek D : Oi Niu – Sambinae – Panggi – Rontu – Rabangodu Selatan – Rabadompu – Kumbe – Lampe (PP) 5) Trayek E : Oi Niu – Sambinae – Sadia – Santi – Matakando – Jatibaru (PP) 6) Trayek F : Oi Niu – Pelabuhan – Na’e – Salama‐Monggonao ‐ Penatoi – Penaraga – Rabadompu – Kumbe – Lampe (PP) 7) Trayek G : Oi Niu – Paruga – Sarae – Manggemaci – Sadia – Rabangodu Selatan – Rabadompu – Kumbe – Lampe (PP) 8) Trayek H : Oi Niu – Sambinae – Panggi – Rontu – Oi Foo – Kumbe – Lampe (PP) 9) Trayek I : Oi Niu – Tanjung – Salama – Karara – Penatoi – Sadia – Rontu – Oi Fo’o – Kumbe – Lampe (PP).


II - 17

LAPORAN AKHIR




Mengembangkan trayek angkutan yang keluar kota yang meliputi: 1) Trayek Oi Ni’u – Nitu – Oi Fo’o ‐ Kumbe – Lampe (PP) 2) Trayek Lampe – Nungga – Lelamase (PP) 3) Trayek Oi Ni’u – Tanjung – Na’e – Salama – Santi – Matakando – Rite – Ntobo – Busu (PP) 4) Trayek Oi Ni’u – Tanjung – Nae – Salama – Santi – Rite – Ntobo 5) Trayek Oi Niu – Paruga – Salama – Karara – Penatoi – Penaraga – Penanae – Kendo (PP).



Menyediakan halte‐halte angkutan umum dalam kota



Sistem jaringan transportasi laut Sistem jaringan transportasi laut meliputi: 

tatanan pelabuhan terdiri dari: 1) tatanan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan, pengumpul, pelabuhan bongkar muat, dan pelabuhan rakyat 2) perluasan dan pengembangan pelabuhan bongkar muat barang, dan pelabuhan rakyat di Kelurahan Tanjung 3) peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pelabuhan laut, seperti pembangunan dan perluasan dermaga sandar, revitalisasi fasilitas bongkar muat barang dan pergudangan, serta sarana prasarana penunjang lainnya.



alur pelayaran mencakup: pengembangan rute pelayaran nasional dan regional yang, rute wisata, dan rute pelayaran rakyat.

b. Rencana Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Rencana sistem jaringan energi terdiri atas: 

Pembangkit tenaga listrik 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Oi Niu di Kelurahan Dara



Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Raba di Kelurahan Monggonao


II - 18

LAPORAN AKHIR




Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bonto di Kelurahan Kolo



Pengembangan bio‐energi dengan memanfaatkan hasil olahan sampah dan potensi tanaman jarak



Mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL), pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)



Jaringan tenaga listrik 

Pengembangan jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) mulai dari Bonto Kelurahan Kolo – Kelurahan Jatiwangi – Kelurahan Matakando – Kelurahan Rabadompu Barat ‐ Kelurahan Rabadompu Timur ‐ Kelurahan Kodo ‐ Kelurahan Oi Fo’o sampai ke wilayah Kabupaten Bima



Pengembangan jaringan distribusi meliputi jaringan tegangan menengah (JTM) di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dalam wilayah kota, serta jaringan tegangan rendah di seluruh ruas jalan yang ada dalam wilayah kota



Pengembangan jaringan tegangan rendah (JTR) di sepanjang jalan dalam wilayah kota



Pengembangan Gardu Induk di wilayah Kelurahan Rabadompu Barat



Distribusi bahan bakar minyak dan gas. 

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan bahan bakar minyak dan gas



Memelihara depo bahan bakar minyak dan gas di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat



Mempertahankan lokasi SPBU Amahami di Kelurahan Dara, SPBU Taman Ria di Kelurahan Manggemaci,dan SPBU Penatoi di Kelurahan Penatoi, serta mengembangkan SPBU minyak dan gas yang baru di wilayah kota


II - 19

LAPORAN AKHIR


c. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada kawasan permukiman dan kegiatan perkotaan lainnya. Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi: 

Peningkatan jaringan telepon kabel mencakup: peningkatan kapasitas terpasang dan distribusi Sentral Telepon



Otomat (STO) 

pengembangan telepon rumah dan telepon umum



pengembangan distribusi jaringan sambungan telepon dari STO ke pelanggan



pengembangan jaringan baru di seluruh wilayah Kota



pemasangan jaringan kabel telepon di bawah tanah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan infrastruktur lainnya dalam kawasan perkotaan



Peningkatan jaringan telepon nirkabel mencakup: menata menara telekomunikasi dan BTS (Base Transceiver Station)



terpadu secara kolektif antar operator di seluruh kecamatan yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota mengembangkan teknologi telematika berbasis teknologi modern



pada wilayah‐wilayah pusat pertumbuhan peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan yang



berbasis teknologi internet d. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri atas: 

Konservasi sumber daya air, dilakukan melalui: perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air.


II - 20

LAPORAN AKHIR


Pendayagunaan sumber daya air, dilakukan melalui penatagunaan,



penyediaan, penggunaan, dan pengembangan air baku. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi





Pelayanan irigasi melayani areal pertanian yang ditetapkan sebagai budidaya tanaman pangan berkelanjutan dan areal pertanian hortikultura yang ditetapkan berdasarkan rencana pola ruang



Pelayanan irigasi melayani Kelurahan Dodu, Kelurahan Lampe, Kelurahan Kodo, Kelurahan Nungga, Kelurahan Kumbe, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Ntobo, Kelurahan Rite, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Panggi



Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.

e. Rencana Sistem Jaringan Persampahan Pengembangan sistem jaringan persampahan dilakukan untuk menanggulangi dan mengelola produksi sampah dari kegiatan masyarakat kota. Pengelolaan dan penanggulangan sampah dilakukan melalui: 

Mewujudkan hirarki proses/prasarana pengelolaan sampah dari rumah tangga – kolektif – kawasan – terpusat;



Penerapan teknologi/sistem pemilahan sampah dengan cara : 

Sistem pemilahan teknologi pengelolaan dan pengolahan sesuai dengan karakteristik sampah di wilayah pelayanan sebelum sampah diangkut ke TPA



Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah dengan sasaran meminimalkan sampah masuk ke TPA



Pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan menggunakan sistem sanitary landfill


II - 21

LAPORAN AKHIR


Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat



kepadatan tinggi dan pengembangan sistem individual atau pengelolaan setempat pada daerah terpencil tingkat kepadatan rendah Memilah jenis sampah organik dan anorganik untuk dikelola



melalui konsep 3R (Reduce, Recycle, Reuse) Pengelolaan sampah untuk dikembangkan menjadi energi



alternatif seperti gas metan maupun pupuk kompos 

Pengembangan dan pengelolaan TPA So Mango Kodo, Kelurahan Kodo Kecamatan Rasana’e Timur seluas 8 Ha sampai dengan beroperasinya TPA Regional di Kecamatan Woha Kabupaten Bima



Penyusunan aturan‐aturan yang tegas mengenai pembuangan sampah.

f. Rencana sistem drainase Rencana sistem jaringan drainase kota dilakukan untuk pengendalian banjir dan genangan. Sistem jaringan drainase kota meliputi 

Sistem jaringan drainase primer ditetapkan dalam rangka melayani kawasan perkotaan dan terintegrasi dengan sungai.



Sistem jaringan drainase sekunder, tersier dan lokal menggunakan sistem saluran samping jalan sejajar dengan pengembangan jaringan jalan.



Pengembangan sistem jaringan drainase serta pengendalian banjir dan genangan dilakukan melalui: 

Penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan



Pengembangan dan penataan sistem aliran Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai Romo sebagai saluran utama


II - 22

LAPORAN AKHIR


Pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kota‐kabupaten



dari hilir‐hulu di bawah koordinasi Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sungai‐sungai yang sering menimbulkan banjir di wilayah Kota Normalisasi sungai di kawasan permukiman atau pusat kegiatan



dengan cara pengerukan pada sungai yang dangkal, pelebaran sungai, serta pengamanan di kawasan sepanjang sempadan sungai Normalisasi saluran yang sudah tidak mampu menampung air



hujan maupun air limbah dengan memperlebar saluran dan/atau memperdalam dasar saluran Membangun tanggul‐tanggul beberapa sungai yang dekat dengan



permukiman penduduk sesuai tinggi elevasi yang dianjurkan Membatasi kegiatan budidaya terbangun pada hulu sungai secara



ketat Pembangunan saluran drainase permanen pada kawasan



permukiman padat dengan menerapkan konsep gravitasi dan mengikuti bentuk kontur alam Menyediakan ruang yang memadai pada kanan‐kiri saluran



drainase untuk kegiatan perawatan dan pemeliharaan saluran secara berkala Pengembangan jaringan drainase sistem tertutup di kawasan



perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, jalan‐jalan utama, dan kawasan yang mempunyai lebar jalan yang kecil Pengembangan jaringan drainase sistem terbuka di kawasan



permukiman dan di sepanjang jaringan jalan Membangun sistem drainase tertutup dan terbuka pada kanan‐kiri



jalan dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

II - 23

LAPORAN AKHIR


g. Rencana Jalur Evakuasi Bencana Rencana jalur evakuasi bencana dilakukan untuk tempat keselamatan dan ruang berlindung jika terjadi bencana banjir, gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai, dan gempa bumi. Rencana jalur evakuasi bencana dilakukan melalui: 

Pengaturan jalur‐jalur evakuasi untuk menjauhi lokasi‐lokasi genangan dan bencana banjir yang melalui Jalan Jenderal Sudirman (dari Terminal Dara menuju Dana Taraha) – Jalan Pelita Sonco Tengge Sambinae, Jalan Gatot Subroto Kelurahan Santi, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sambinae, Jalan Ir. Sutami serta jalur‐ jalur evakuasi yang mengarah ke utara melalui Jalan Melayu ‐ Kolo



Pengaturan jalur‐jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai yang mengarah ke timur melalui Jalan Pelita Sonco Tengge, Jalan Jenderal Sudirman Danataraha, Jalan Gatot Subroto, dan jalan di sepanjang pesisir pantai



Pengaturan jalur‐jalur evakuasi bencana gempa bumi pada setiap ruas jalan di wilayah Kota

2. POLA RUANG Penetapan pola ruang wilayah kota Bima diwujudkan melalui : a. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung 

Kawasan hutan lindung; Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di wilayah kota berada pada Kelompok Hutan Maria (RTK.25) di kecamatan Rasanae Timur seluas 323,80 Ha.


II - 24

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 8 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota Bima 

Kawasan perlindungan setempat; 

Kawasan sempadan sungai meliputi sungai besar dan sungai kecil, yaitu Sungai Lampe, Sungai Dodu, Sungai Nungga, Sungai Kendo, Sungai Busu, Sungai Jatiwangi, dan Sungai Romo, Sungai Padolo, Sungai Melayu



Kawasan sempadan pantai berlokasi di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara



Kawasan sekitar mata air di wilayah Kota tersebar di beberapa kecamatan antara lain di sumber mata air Temba Serinci I, Temba Serinci II, Oi Wontu, Temba Ongge, Temba Rombo I, Temba Rombo II, Oi Mbo I, Oi Mbo II, Mpangga, Na’a I, Na’a II, dan Mata air Nungga


II - 25

LAPORAN AKHIR




Kawasan rawan bencana alam meliputi: 

Kawasan rawan banjir terletak di sepanjang sungai Lampe, Sungai Dodu, Sungai Kendo, Sungai Jatiwangi, Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai Romo dan wilayah pesisir sepanjang pantai



Kawasan rawan tsunami dan gelombang pasang terletak di kawasan pantai bagian barat Kota



Kawasan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota



Kawasan rawan longsor terletak di jalan Lampe lokasi Oimbo, Rontu, Rite, Penatoi, Wenggo, PenanaE, dan Nungga



Kawasan cagar budaya Kawasan cagar budaya adalah seluas 25,35 Ha meliputi: 

Kawasan cagar budaya Istana Kesultanan Bima (Museum Asi Mbojo) di Kelurahan Paruga



Kawasan cagar budaya Makam Datuk Dibanta Tolobali Kelurahan Sarae



Kawasan cagar budaya Kompleks Danataraha Kelurahan Dara

Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan melalui: 

mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan cagar budaya melalui kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan



pembangunan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan cagar budaya.



RTH. Pengembangan kawasan RTH di Kota Bima direncanakan kurang lebih 3.859,26 hektar mencakup : 

RTH taman Kelurahan

: 18,59 hektar



RTH taman Kecamatan

: 19,36 hektar



RTH taman kota

: 187, 2 hektar



RTH sempadan sungai

: 584,53 hektar


II - 26

LAPORAN AKHIR




RTH sempadan/median jalan

: 127,13 hektar



RTH sempadan pantai

: 250 hektar



Hutan kota

: 1250 hektar



RTH lapangan

: 31, 4 hektar



TPU

: 42,18 hektar



Jalur Hijau

: 58,73 hektar



RTH lahan pertanian berkelanjutan : 2.253 hektar



RTH perbukitan/areal perkebunan : 3.632 hektar

b. Rencana pengembangan kawasan budidaya. Pengembangan kawasan budidaya di Kota Bima meliputi Kawasan peruntukan hutan produksi, Kawasan peruntukan permukiman, Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, Kawasan peruntukan perkantoran, Kawasan peruntukan industri, Kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan peruntukan sektor informal, Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana, Kawasan peruntukan pendidikan, Kawasan peruntukan kesehatan, Kawasan peruntukan peribadatan, Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan perikanan, Kawasan peruntukan pertambangan. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata baik nasional, regional, dan local. Kawasan peruntukan pariwisata mencakup 

Kawasan peruntukan pariwisata pantai dilakukan di pesisir pantai Ni’u sampai Amahami Kelurahan Dara, Pantai Elu – So Nggela Kelurahan Jatiwangi dan Pantai Bonto – Kolo – So Ati Kelurahan Kolo dengan luas kawasan kurang lebih 72 Ha



Kawasan peruntukan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan, dilakukan di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Rabadompu Timur dan Kelurahan Nitu


II - 27

LAPORAN AKHIR




Kawasan peruntukan pariwisata budaya dilakukan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nitu, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Melayu



Kawasan peruntukan pariwisata religi dilakukan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane



Kawasan peruntukan pariwisata kuliner, dilakukan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, dan Kelurahan Manggemaci

Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan melalui: 

Penataan kawasan pariwisata di Kota



Reklamasi terbatas pantai Ni’u‐Amahami untuk pengembangan kawasan pariwisata



Mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada



Mengembangkan kampung wisata di Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Nitu



Pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di Kota melalui pengadaan sarana promosi dan sistem informasi pariwisata, pameran, pentas seni, festival budaya, serta acara kepariwisataan lainnya



Pengembangan program paket‐paket pariwisata yang sudah ada dan yang akan dikembangkan di kota



Membangkitkan industri pariwisata di Kota dalam upaya menarik investor



Pembangunan infrastuktur pendukung untuk mempermudah jangkauan terhadap destinasi pariwisata



Penyusunan Rencana Induk Pariwisata dan DED (Detail Engineering Design) untuk kawasan pariwisata

Rencana Pola Ruang Kota Bima secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.9 berikut ini


II - 28

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 9 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bima

c. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota. Pengembangan Kawasan Strategis di wilayah Kota Bima meliputi: 

Kawasan strategis nasional; Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima



Kawasan strategis provinsi; Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya



Kawasan strategis kota meliputi : 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi 1) Kawasan Pantai Teluk Bima yang meliputi Pantai Amahami –

Ni’u di Kelurahan Dara, Pantai Ule – Songgela Kelurahan Jatiwangi dan Pantai Bonto – So Ati Kelurahan Kolo dengan sektor unggulan pariwisata


II - 29

LAPORAN AKHIR


2) Kawasan Pasar Raya yang meliputi di Kelurahan Sarae,

Kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara, dan Kelurahan Paruga dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa 3) Kawasan Oi Fo’o yang meliputi Kelurahan Oi Fo’o, Kelurahan

Nitu, dan Kelurahan Rontu dengan sektor unggulan industri dan pertambangan 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya Kawasan Asi Mbojo dan sekitarnya meliputi Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Melayu, dan Kelurahan Dara



Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan lingkungan Kawasan Hutan Maria di Kelurahan Lampe dan Kawasan Nanga Nae Kapenta di Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Kolo yang berfungsi konservasi.

Rencana pengembangan kawasan strategis kota bima secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.10

Gambar 2. 10 Rencana Kawasan Strategis Kota Bima


II - 30

LAPORAN AKHIR


2.1.4 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. Kegiatan penyusunan RTBL Kawasan Istana Kesultanan Bima yang di fasilitasi oleh kementerian PU, ditetapkan visi pengembangan sebagai berikut “Mewujudkan Kawasan Istana Kesultanan Bima sebagai kawasan wisata budaya dan wisata pantai yang produktif, aman, berkelanjutan dan berjati diri Kota Bimaguna menuju masyarakat maju dan mandiri” “ Dari visi tersebut diatas, ditetapkan beberapa scenario pengembangan antara lain sebagai berikut: 

Membentuk koridor perdagangan dan jasa sepanjang ruas jalan kolektor sekunder dan arteri sekunder dengan membagi blok blok yang dapat dikembangkan secara intensif menuju kawasan istana.



Mengembangkan ruas jalan arteri Primer (Soekarno – Hatta dan Jl. Sultan Salahudin) dengan lebar 20 m dan mempertahankan kolektor sekunder seperti saat ini . Kondisi ini merupakan penyesuaian dari RTRW Kota Bima dimana pada kolektor sekunder kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk dilakukan pelebaran karena tidak adanya lahan.



Mengembangkan jalan lingkungan minimal 3 (tiga) meter) atau paling tidak dapat di lalui oleh kendaraan pemadam kebakaran.



Mengembangkan komponen lansekap / taman yang terpadu pada setiap pembangunan fisik, sebagai bentuk nyata pembangunan kota yang bernuasa pedesaan yang alami.



Menciptakan kawasan Amahami sebagai urban amenity baru di kawasan perencanaan melalui disain figure ground, urban struktur, rencana landuse (tata guna lahan makro) dan space use (tata guna lahan mikro),


II - 31

LAPORAN AKHIR


mengembangkan citra kawasan dengan mengembangkan distrik dan memperkuat landmark, memperkuat simpul dan edge, disain ruang terbuka, street furniture. 

Menciptakan kawasan sekitar istana Bima sebagai etalse kota Bima berlanggam adat istana Bima



Menciptakan ruang publik baru baik yang berupa square maupun linier space dalam bentuk pedesterian environment tema perdagangan dan jasa dalam taman lebih dapat dinikmati oleh pejalan kaki.



Menciptakan kawasan perdagangan dan jasa sebagai festifal market place. Selain retail space sepanjang urban coridoor dapat dinikmati eksebisi seni, makanan tradisional.



Mengembangkan daerah pinggiran pantai untuk kepentingan umum seperti rekreasi, restoran dsb.



Meningkatkan dan merealisasikan pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa bernilai strategis agar dapat mendatangkan tumbuhnya fungsi kegiatan ekonomi kawasan.



Merealisasikan pembangunan pusat pusat kegiatan yang akan menjadi pusat orientasi pengembangan fisik kawasan perencanaan khususnya di lingkungan permukiman.



Merealisasikan pembangunan jaringan jalan baru yang mendorong terbentuknya struktur tata ruang kawasan yang sesuai dengan karakter lingkungan, dan membentuk suatu lingkage antara kawasan perencanaan dengan wilayah sekitarnya Kebijakan penataan yang tertuang dalam RTBL Kawasan Istana Kesultanan

Bima secara spesifik dapat dilihat pada Gambar


II - 32

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 11 Rencana Peruntukan Lahan Kawasan Sekitar Kesultanan Bima

Gambar 2. 12 Rencana Sistem Sirkulasi dan Jaringan Jalan Kawasan Sekitar Kesultanan Bima


II - 33

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 13 Rencana Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sekitar Kesultanan Bima

Gambar 2. 14 Rencana Penataan Sistem Jaringan Drainase Kawasan Sekitar Kesultanan Bima


II - 34

LAPORAN AKHIR


2.2 RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan. Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana sektor bidang permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan dan dengan kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP ini merupakan penjabaran dari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas dengan tetap mengacu pada arah pengembangan kota untuk bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Penetapan zona penanganan permukiman prioritas secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.15

Gambar 2. 15 Penetapan Zonasi Penanganan Permukiman Prioritas Kota Bima


II - 35

LAPORAN AKHIR


Dari peta zonasi yang ditetapkan, wilayah yang terkait langsung dengan kegiatan Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Kota Bima adalah Zona KB1 yang memiliki fungsi dan visi pengembangan yaitu Kawasan Rekreasi dan Wisata Air meliputi Pantai Niu hingga Amahami di Kelurahan Dara. Prioritas penanganan pada Zona KB1 secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 2.16

Gambar 2. 16 Rencana Penanganan Kawasan Prioritas Pada Zona KB1


II - 36

LAPORAN AKHIR


Indikasi program yang ditetapkan di wilayah zona KB1 secara spesifik dapat dilihat pada Tabel II.3 Tabel II. 3 Indikasi Program Penanganan Permukiman Prioritas Pada Zona KB1 Program 1. Pengembangan Permukiman

Program Penanganan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang Baru Aspal/Hotmix Jalan Lingkungan Rehab Jembatan

Pelaku

Sumber Pendanaan APBD II

Pemkot Bima Kem. PU APBN/APBD DJCK Pemkot APBD II Bima Drainase Lingkungan Perbaikan Drainase Kem. PU APBN/APBD Lingkungan DJCK Pengembangan MCK Pembangunan MCK Pemkot APBD II Bima Gapura Batas Pemkot APBD II Pembangunan Bima sarana dan Lingkungan prasarana pendukung permukiman Pengelolaan Sampah Pembuatan TPS / Bak Pemkot APBD II Sampah Bima Kem. PU APBN / 2. Pengelolaan Air Pelayanan Air Pengeboran APBD Minum Minum (Penyediaan Air DJCK Minum) Rehab Sumur Pemkot APBD II Bima Sumber: Dokumen RPKPP Tahun 2012

2.3 RENCANA INDUK PARIWISATA NASIONAL Dalam PP No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Propinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan 2 (dua) Destinasi Pariwisata Nasional yang didalamnya terdapat 9 (Sembilan) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional seperti diuraikan pada Tabel berikut


II - 37

LAPORAN AKHIR


Tabel II. 4 Penetapan Lokasi DPN dan KPPN Di Propinsi Nusa Tenggara Barat No

Destinasi Pariwisata Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional

1

Nasional

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

DPN Lombok – Gili KPPN Rinjani dan sekitarnya Trimena

dan KPPN Gili Trimena dan sekitarnya

sekitarnya

KPPN Mataram kota dan sekitarnya KPPN Pantai Selatan dan sekitar Lombok KPPN Praya – Sade dan sekitarnya KPPN

Sumbawa

Barat

dan

sekitarnya 2

DPN

Moyo

Tambora

– KPPN Moyo dan sekitarnya dan KPPN Tambora dan sekitarnya

sekitarnya

KSPN Moyo dan sekitarnya KSPN Tambora dan sekitarnya

KPPN Bima dan sekitarnya

Sumber: RIPNAS 2011

Penetapan lokasi DPN, KPPN dan KSPN di Propinsi Nusa Tenggara Barat secara spesifik dapat dilihat pada Gambar

Gambar 2. 17 Penetapan Lokasi DPN, KPPN dan KSPN Di Seluruh Wilayah NKRI


II - 38

LAPORAN AKHIR


Gambar 2. 18 Penetapan Lokasi DPN, KPPN dan KSPN di Propinsi Nusa Tenggara Barat

2.4 RENCANA INDUK KOTA HIJAU KOTA BIMA Rencana Induk Kota Hijau merupakan panduan penataan RTH yang dapat dijadikan salah satu panduan bagi perwujudan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang antara kawasan terbangun dan RTH, sehingga terjamin pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Tabel II. 5 Arahan Pengembangan RTH Kota Bima No Tipe Lokasi Arahan 1 Perumahan dan Tipe Penataan tata hijau pemukiman dititik beratkan Permukiman pada keindahan, penyejukan, tempat bermain, dan santai. Jenis‐jenis tanaman yang dapat ditanam pada tipe pemukiman ini adalah Nangka (Arthocarpusintegra),


II - 39

LAPORAN AKHIR

No

2

3

4

5


Tipe Lokasi

Arahan Kenanga (Canangium odoratum), Sirsak (Annona muricata), Rambutan (Nepheliumlappaceum), Asam Keranji (Ptecelubium dulce), dan lain‐lain. Pusat Bisnis Dititikberatkan pada penataan areal parkir dan halaman Komersial dengan maksud memberikan batas terhadap suasana dan kegiatan yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar, memberikan kesan keteduhan dan keindahan serta memperkecil/mengurangi tingkat polusi. Jenis tanaman yang dapat ditanam dalam kawasan ini adalah Beringin (Ficus benjamina), Pinus(Pinus merkusii), Bambu Kuning (Bambusa vulgaris), dan Boungenvil (Boungainvillea spectabilis). Industri dan Pemilihan jenis tanaman untuk kawasan industri pergudangan dititikberatkan pada pemilihan tanaman yang mampu menyerap polutan yang dihasilkan oleh aktivitas industry, keindahannnya bukan menjadi tujuan utama tetapi lebih berorientasi kepada pola penghijauan yang dapat memberi kesan kenyamanan. Anternatif tanaman yang dapat ditanam disekitar kawasan industri adalah Damar (Agathis alba), Bungur (Lagestromia speciosa), Tanjung (Mimusops elengi), Kirai Payung (Filicium decipiens). Taman Kota Taman yang dimaksud disini adalah taman yang bersifat public facility dan tidak ada pungutan untuk menikmatinya. Penanaman tanaman ini didasarkan atas fungsi yang diembannya yaitu fungsi estetika, fungsi ekologis, dan fungsi sosial. Kelegaan taman menjadi prioritas utama agar dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. tanaman yang cocok untuk taman kota ialah Palem Raja (Oerodoxa regia), Puspa (Schima wallichii), Flamboyan(Delonix regia) dan Cemara Angin (Casuarina mountana). Jalur Hijau Pengembangan RTH dijalur tepi jalan untuk memenuhi fungsi : 1. Peneduh Tanaman yang akan dijadikan sebagai peneduh harus memiliki syarat percabangan tidak merunduk, struktur daunnya padat, sistem perakaran tidak muncul keatas permukaan tanah karena dapat


II - 40

LAPORAN AKHIR

No


Tipe Lokasi

Arahan merusak konstruksi jalan. Tanaman yang cocok untuk peneduh adalah Mahoni (Switenia macrophylla), Pohon Sapu Tangan (Amhersti nobilis). Tanjung (Mimusops elengii) dan lain‐lain. 2. Penyerap polusi udara dari mesin kendaraan bermotor. Bahan pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor diantaranya NO2, SO2, debu dan timbal (Pb). Debu dan timbal merupakan pencemar terbesar. Syarat tanaman yang dapat digunakan sebagai penyerap polusi udara adalah memiliki ketahanan tinggi terhadap pengaruh udara struktur daunnya padat dengan jarak tanam yang rapat. Jenis‐ jenis tanaman yang dapat ditanam sebagai penyerap polusi udara adalah Kirai Payung (Filicium decipiens), Kenari (Canarium commune), dan Mahoni (Switeniamacrophylla).

Pengembangan taman kota di Kecamatan Rasanae Barat difokuskan pada kawasan pintu gerbang Kota di Niu, kawasan Pantai Lawata, kawasan Amahami, kawasan sekitar Istana Kesultanan Bima (Lapangan Serasuba).


II - 41

LAPORAN AKHIR


BAB III GAMBARAN UMUM Secara geografis Kota Bima terletak di Pulau Sumbawa Bagian Timur yang terletak antara 118o41’ ‐ 118o48’ Bujur Timur dan 08o30’ ‐ 08o20’ Lintang Selatan. Secara administratif Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 km2 terdiri dari 5 kecamatan dan 38 kelurahan (Tabel 2.1), dengan batas–batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Sebelah Barat : Teluk Bima Keterangan selengkapnya mengenai batas administratif Kota Bima terlihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Batas Administrasi Wilayah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat


III - 1

LAPORAN AKHIR


Tabel III. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan‐Kelurahan di Kota Bima

Sumber: Bappeko Bima, 2012


III - 2

LAPORAN AKHIR


1. Kondisi Fisiografi Wilayah a. Topografi Topografi merupakan gambaran mengenai bentuk morfologi yang mencakup ketinggian dan kemiringan atau kelerengan sebuah wilayah. Kondisi fisik topografi secara spesifik akan mempengaruhi daya dukung dan daya tampung dalam penentuan fungsi kawasan, peruntukan lahan serta penempatan prasarana dan sarana wilayah. Kondisi topografi di wilayah Kota Bima secara spesifik dapat dilihat pada Tabel III.2 Tabel III. 2 Kondisi Topografi Wilayah Kota Bima

Sumber: BPS Kota Bima, 2012


III - 3

LAPORAN AKHIR


Gambar 3. 2 Kondisi Topografi Wilayah Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) b. Kelerengan Wilayah Kota Bima sebagian besar tanahnya berada pada kemiringan 0 –2% yaitu sebesar 42,54% dari luas wilayah, untuk kemiringan tanah antara 3 – 15% mempunyai luas 22,99% dari luas wilayah. Sedangkan lahan dengan kemiringan 16 – 40% seluas 20,87% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 13,60%, sedangkan kemiringan tanah lebih dari 40% mempunyai luas terkecil yaitu kurang lebih 13,61 %. Kondisi topografi Kota Bima secara rinci dapat dilihat pada tabel III.3


III - 4

LAPORAN AKHIR


Tabel III. 3 Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Bima

Sumber: Bappeko Bima, 2012 c. Kedalaman Efektif Tanah Wilayah Kota Bima memiliki kedalaman efektif antara 30‐60 cm, yakni sebesar 61,77 Ha, dengan sebaran terbesar di Kecamatan Rasanae Timur, Asakota dan Raba. Sedangka kedalaman efektif antara 0‐30 cm seluas 4.227,16 Ha atau 19,46% merupakan daerah lembah dan pinggiran pantai yang tersebar di Kecamatan Asakota sebesar 1.262,23 Ha, Rasanae Barat 84,80 Ha, Mpunda 296,68 Ha, Kecamatan Raba dengan luas 1.772,45 Ha dan Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 811,00 Ha. Kondisi kedalaman efektif tanah di wilayah Kota Bima secara spesifik dapat dilihat pada Tabel III.4

Tabel III. 4 Kedalaman Efektif Tanah di Wilayah Kota Bima



III - 5

LAPORAN AKHIR


d. Geologi Kota Bima memili kondisi dan struktur geologi terdiri dari jenis tanah alluviual seluas 3.179,16 Ha, batu gamping 3.154,96 Ha, batuan gunung api tua 154,97 Ha, dan batuan hasil gunung api tua seluas 14.400,90 Ha. Dengan kondisi geologi yang demikian, Kota Bima memiliki tingkat kestabilan lereng dan pondasi yang tinggi, tingkat erosi rendah, dan resapan air tanah dangkal relatif besar sehingga memiliki daya dukung lahan yang baik terhadap beban kegiatan yang ada diatasnya. Kondisi geologi Kota Bima secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 3.5

Gambar 3. 3 Kondisi Geologi di Wilayah Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

III - 6

LAPORAN AKHIR


e. Geomorpologi Secara fisiografi wilayah Kota Bima dan sekitarnya termasuk dalam Busur Gunungapi Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah Timur dan Busur Banda sebelah Barat. Busur tersebut terbentang mulai dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara yang selanjutnya melengkung mengitari Samudra Indonesia (Sembiring, dkk, 1993). Wilayah Bima dan sekitarnya secara geomorfologi berdasarkan morfometri dan morfogenesa, dapat dibedakan menjadi 4 satuan geomorfologi, yaitu: a. Satuan geomorfologi dataran fluvial

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah‐tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati ± 20% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi: daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 3 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung. Tata guna lahan umumnya dimanfaatkan sebagai: daerah pemukiman, dan pertanian. b. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

Satuan geomorfologi ini menempati ± 10% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayu dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 2 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari


III - 7

LAPORAN AKHIR


satuan geomorfologi ini adalah pasir. Tata guna lahan umumnya dimanfaatkan sebagai: daerah pemukiman. =

c. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat‐setempat oleh batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati ± 30% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi’ombo, Doro Oi’si,i, Doro Jati Oi’ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata – rata 42 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir. Tata guna lahan umumnya dimanfaatkan sebagai: lahan perkebunan. d. Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati ± 40% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima. satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf. Tata guna lahan umumnya dimanfaatkan sebagai: lahan perkebunan. Kondisi geomorfologi Kota Bima secara spesifik dapat di lihat pada Gambar 3.4


III - 8

LAPORAN AKHIR


Gambar 3. 4 Kondisi Geomorpologi Kota Bima (Bappeko Bima, 2012) f. Hidrologi Kota Bima dilalui oleh 3 Sungai besar yaitu: Sungai Padolo, Sungai Romo, Sungai Jatiwangi/Melayu sehingga memiliki potensi air permukaan yang cukup baik untuk kegiatan rumah tangga maupun untuk irigasi. Adapun sungai yang mengairi daerah irigasi sebagai ditunjukan dalam tabel III.5 Tabel III. 5 Sistem Jaringan Irigasi di Wilayah Kota Bima



III - 9

LAPORAN AKHIR


Gambar 3. 5 Kondisi Hidrologi Kota Bima (Bappeko Bima, 2012)

g. Klimatologi Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata‐rata pada tahun 2012 sebesar 92,1 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 187,7 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September, yaitu 0,0 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2012 tercatat 139 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Maret yaitu 26 hari dan terendah pada bulan Agustus dan September dimana tidak terdapat hari hujan. Kelembaban udara rata‐rata pada tahun 2012 sebesar 80%, tertinggi 87% pada bulan Januari dan terendah 72% pada bulan September dan Oktober. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 20,8oC pada bulan Agustus dan suhu maksimum 35,1oC pada bulan Nopember, dengan rata‐rata suhu 26,40C


III - 10

LAPORAN AKHIR


Tabel III. 6 Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Bima

Tabel III. 7 Kondisi Suhu Udan dan Kelembaban Kota Bima

2. Kondisi Perekonomian Kondisi perekonomian makro kawasan disuatu kota dapat dicermati melalui indikator perekonomian yang tertuang dalam Produk Domestik Regional Bruto BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

III - 11

LAPORAN AKHIR


(PDRB). Besaran PDRB secara nominal yang dihasilkan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2012 dihitung atas dasar harga berlaku (current price) adalah sebesar Rp. 1.250,380 milyar. Dalam kurun lima tahun terakhir, jumlah PDRB yang dihasilkan tersebut meningkat. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2012 adalah sebesar 5,82 persen. Angka pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan PDRB tahun 2011 sebesar 5,33 persen. Tabel III. 8 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Dalam Kurun 5 Tahun

Dari data BPS Kota Bima tahun 2012, Kondisi ekonomi makro kota Bima yang diamati dari nilai pertumbuhan 9 sektor dan subsector secara spesifik dapat dilihat pada Tabel Tabel III. 9 Pertumbuhan 9 Sektor PDRB Kota Bima dalam 5 Tahun Terakhir Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)


III - 12

LAPORAN AKHIR


Tabel III. 10 Pertumbuhan 9 Sektor PDRB Kota Bima dalam 5 Tahun Terakhir Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

3. Kondisi Demografi Aspek kependudukan merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran demografi yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam memprediksi kebutuhan ruang dan kecenderungan pengembangan kawasan. Kondisi kependudukan yang akan diuraikan pada subbab ini meliputi jumlah penduduk, dan komposisi penduduk. a. JUMLAH PENDUDUK Jumlah penduduk di Kota Bima pada tahun 2012 mencapai 146.308 Jiwa, distribusi penduduk pada masing‐masing wilayah kecamatan secara spesifik dapat dilihat pada Tabel III.11 Tabel III. 11 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Jenis Kelamin


III - 13

LAPORAN AKHIR


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi di kota Bima terdapat diwilayah Kecamatan Raba dengan jumlah penduduk mencapai 35.755 jiwa. b. KOMPOSISI PENDUDUK 

KELOMPOK UMUR Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Bima yang berada pada usia produktif (15‐64 tahun) berjumlah 97.033 jiwa atau 66,32 %. Dari jumlah tersebut, proporsi perempuan lebih tinggi dari laki‐laki, yaitu 50.061 jiwa (51,59%) berbanding 46.972 jiwa (48,41%). Kelompok usia muda (0‐14 tahun) berjumlah 42.563 jiwa atau 29,09 % dan kelompok usia non produktif (65 tahun ke atas) berjumlah 6.711 jiwa atau 4,59 %. Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara spesifik dapat dilihat pada Tabel

Tabel III. 12 Komposisi Penduduk Kota Bima Tahun 2012


III - 14

LAPORAN AKHIR


Gambar 3. 6 Cohort Penduduk Kota Bima



KELOMPOK AGAMA

Menurut data Kantor Kementerian Agama Kota Bima, dilihat dari jumlah pemeluknya, penduduk di Kota Bima pada tahun 2012 didominasi oleh pemeluk Agama Islam yang mencapai 98,32% dari jumlah penduduk, kemudian Kristen Protestan dan Katolik masing‐masing 0,81% dan 0,62%. Pemeluk Agama Hindu dan Budha masing‐masing 0,23% dan 0,01%. Jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan secara spesifik dapat dilihat pada tabel

Tabel III. 13 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Agama dan Kepercayaan


III - 15

LAPORAN AKHIR


4. Kondisi Drainase Secara umum sistem drainase kota Bima mengikuti pola alamiah, dimana pembuang utama berupa anak sungai dan bekas sungai yang dialihkan atau dibendung di hulunya. Saluran sekunder pengumpul dari pemukiman dan jalan dibangun mengikuti kontur (topografi) secara alamiah melewati pemukiman warga. Jaringan drainase utama (primer/sekunder) di wilayah adminsitrasi Kota Bima terbagi dalam 5 (lima) zona arah aliran drainase sebagai berikut : 1. Jaringan Drainase primer/sekunder kelurahan Rabangodu Barat – kelurahan Lewirato. 2. Jaringan Drainase primer/sekunder kelurahan Rabadompu Timur – kelurahan Penaraga. 3. Jaringan Drainase primer/sekunder kelurahan Penatoi – kelurahan Nae (Salama). 4. Jaringan Drainase primer/sekunder kelurahan Sadia – kelurahan Nae (Salama). 5. Jaringan Drainase primer/sekunder kelurahan Nae – kelurahan Melayu (Tanjung).

Kondisi sistem jaringan drainase di Kota Bima secara spesifik dapat dilihat pada Gambar

Gambar 3. 7 Kondisi Eksisting Sistem Drainase Kota Bima


III - 16

LAPORAN AKHIR


BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 4.1 KONDISI LANSKAP 4.1.1 Gerbang Ni’u Ni’u secara administratif merupakan bagian dari wilayah kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat, dari letak geografisnya Ni’u berbatasan

langsung

dengan

wilayah

Kabupaten Bima. kondisi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Niu secara umum terdiri atas permukiman, kebun dan tegalan, hutan mangrove dan area utility (PLTD Niu). Ni’u merupakan salahsatu dari 3 (tiga) simpul yang diarahkan oleh RTRW Kota menjadi Kawasan Strategis Ekonomi dengan sector unggulan berupa pariwisata Seperti lazimnya kota kota yang memiliki faktor pembatas berupa bentang alam, pola spasial ruang kota bima memiliki pola linear dan mengelompok pada beberapa titik ruang. Pada bagian timur wilayah Niu, berbatasan langsung dengan area perbukitan, sedangkan pada bagian barat dibatasi oleh perairan teluk Bima. interaksi kegiatan yang terbentuk secara tidak langsung akan terkonsentrasi tinggi pada sepanjang koridor akses sirkulasi.


IV - 1

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 1 Lanskap Ruang Kawasan Niu Untuk memperjelas batas wilayah administratif dan eksistensi wilayah, pemerintah kota Bima telah melakukan penataan kawasan Niu melalui pembangunan Sclupture dan taman dilengkapi dengan rest area dan bangunan penunjang untuk berdagang. Bentuk scluptur dirancang dengan bentuk pola segi delapan yang menjadi salahsatu symbol identitas kota bima yang memiliki sifat dan filosofis kepemimpinan dana mbojo yaitu Iman ro Taqwa ( keimanan dan ketaqwaan ), Ilmu ro Bae Ade ( Ilmu Pengetahuan), Loa ro Tingi ( Keahlian dan Ketrampilan ), Londo ro Dou ( Asal Usul Keturunan ), Mori ro Woko ( Keadaan serta Tata Kehidupan ), Ruku ro Rawi ( Tingkah Lakunya), Nggahi ro Eli ( Tutur Katanya ), Hidi ro Toho ( Fisik dan Mentalnya )


IV - 2

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 2 Kondisi Kawasan Sekitar Niu


IV - 3

LAPORAN AKHIR


Pembangunan fasilitas penunjang berupa kios memanjang dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan sirkulasi yaitu membangun kios non permanen disepanjang jalan untuk menjual hasil kebun dan tangkapan ikan pada waktu tertentu. Permasalahan yang dapat dijumpai dari kawasan Ni”u dan sekitarnya adalah 1. Skala scluptur segi delapan belum mencermati karakter pergerakan mobilitas public yang berkendara, keberadaannya tidak menimbulkan kesan kejut/surprise public yang melintas sehingga tidak signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberadaan identitas wilayah 2. Belum tuntasnya penyelesaian desain taman sebagai unsur pendukung seperti akses pejalan kaki, parkir, dan peneduh pada pergola 3. Gangguan visual yang ditimbulkan oleh keberadaan media reklame (billboard horizontal) 4. Pemilihan unsur vegetasi yang dikembangkan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan visual dan fungsional kawasan 5. Sedimentasi lumpur disekitar pantai menimbulkan kualitas visual (gradasi warna) perairan menjadi gelap 6. Belum tersedianya dermaga sandar bagi perahu nelayan, menimbulkan kualitas visual kawasan disekitar Gerbang Niu menjadi menurun (menciptakan kesan ketidakteraturan dam ketidakrapian)


IV - 4

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 3 Ketidakjelasan Sirkulasi, Pembatas dan Pelindung Vegetasi, Serta Sedimentasi Perairan


IV - 5

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 4 Gangguan Visual dan Belum tuntasnya Penyelesaian Unsur Peneduh Pergola


IV - 6

LAPORAN AKHIR


Untuk mengetahui kualitas ruang yang ditampilkan pada sebuah objek dapat dilakukan melalui studi referensial dimana unsur‐unsur pada objek pembanding akan digunakan sebagai kriteria penilaian terhadap objek yang sedang dikaji/diteliti. Pada kasus objek taman yang bersifat aktif, kualitas ruang yang ditampilkan dapat dilihat pada 2 parameter utama yaitu Tampilan Lanskap dan Kelengkapan fasilitas pelayanan. Melalui pendekatan analisis scoring sederhana yang mengadobsi pendekatan Analisis Hirarkial Proses (AHP). Setiap criteria parameter diberikan nilai 1 – 100, nilai tersebut didistribusikan pada variabel yang terbentuk. Dari nilai tersebut selanjutnya diberikan bobot yang terbagi dalam 4 kategori yaitu 

Nilai 0

= tidak dijumpai objek/criteria pada lokasi yang diteliti



Nilai 1

= keberadaan objek/criteria kualitas objek relatif rendah dan terbatas



Nilai 2

= keberadaan objek/citeria kualitas objek memadai



Nilai 3

= keberadaan objek/criteria kualitas objek baik dan memadai

Penilaian terhadap kualitas Taman Gerbang Ni’u secara spesifik dapat diuraikan pada tabel berikut Tabel IV. 1 Penilaian Kualitas Ruang Pada Gerbang Ni’u NO

Parameter

1

Tampilan Lanskap

a. Kualitas Visual

Total

Variabel

Skor

Bobot

Nilai

25

Keindahan bentuk

5

1

5

Keunikan bentuk

5

3

15

Keaslian Bentuk

5

3

15

Ketepatan skala

5

0

0

Pola dan irama unsur

5

0

0

b. Kualitas

15

Kejelasan tema

5

3

15

fungsional

Kelengkapan unsur

5

2

10

Manfaat unsur

5

1

5

Adaptasi

5

3

15

2

c. Kualitas Ekologis

15

Adsorb

5

2

10

Konservasi

5

1

5

Path

5

0

0

Kelengkapan fasilitas

45


IV - 7

LAPORAN AKHIR


NO

Parameter

Total

Variabel

Skor

Bobot

Nilai

Penerangan

5

3

15

Tanda/Himbauan

5

0

0

Parkir

5

1

5

Toilet

5

2

10

Bangku taman

5

0

0

Peneduh

5

0

0

Bak sampah

5

0

0

Scluptur

5

2

10

100

135

Sumber: Hasil analisis Keterangan

Tinggi

= >250 (Menarik/eksotik)

Baik

= 170 – 200 (sesuai kebutuhan)

Rendah

= 0 – 169 (terbatas/biasa saja) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, kualitas ruang yang tampilkan pada

Gerbang Niu masih berada pada level terbawah dengan nilai 135. Dengan demikian, penanganan terhadap Gerbang Niu menjadi salahsatu prioritas yang direkomendasikan Selain kualitas lanskap yang telah diuraikan, hal lain yang perlu dicermati dalam desain pengembangan kawasan Niu sebagai gerbang kota sekaligus sebagai kawasan perbatasan seperti diuraikan pada Tabel berikut No 1

Komponen Siombol lokal

Analisis

Usulan Penataan

Bentuk segi delapan bukan hanya Pola segi delapan tetap merupakan symbol daerah yang dimiliki menjadi

pakem

desain,

kota bima, symbol segi delapan juga spesifikasi tampilan desain digunakan oleh kabupaten Dompu dan dapat dibedakan melalui Kabupaten Bima


penekanan warna, jenis

IV - 8

LAPORAN AKHIR

No


Komponen

Analisis

Usulan Penataan material, komposisi dan skala, Pengulangan

2

Kecenderungan Kawasan perbatasan masih dianggap Kawasan perbatasan dapat Tampilan

ruang belakang dan wilayah pinggiran dikembangkan tidak hanya sebuah daerah. Sentuhan terhadap sebagai sebuah gerbang kebijakan dan program penataan relatif kota, pada kasus tertentu terbatas.

Unsur

lingkungan

yang kawasan perbatasan dapat

ditampilkan cenderung terbatas pada menjadi ruang strategis sebuah gapura atau bando jalan yang untuk mendukung kegiatan skaligus menjadi ruang iklan

ekonomi daerah. Keunikan lanskap kawasan Niu sangat memungkinkan dikembangkan

sebagai

simpul pariwisata Sumber: Hasil Analisis

Gambar 4. 5Simbol Segi Delapan Digunakan Daerah Lain Sebagai Identitas Derah


IV - 9

LAPORAN AKHIR


4.1.2 Lawata Dalam buku Legenda Tanah Bima sebagaimana ditulis Alan Malingi, Lawata pertama kali diperkenalkan oleh para Ncuhi kepada salah seorang musafir dari Jawa yang dijuluki Sang Bima. Pada saat itu, Sang Bima dengan istrinya yang merupakan puteri salah seorang Ncuhi di Tambora berkunjung ke Istana Ncuhi Dara di pusat Kota. Upacara penyambutan oleh para Ncuhi berlangsung cukup meriah. Ribuan orang menggelar Tarian Adat menjemput kedatangan orang yang dijuluki Sang Bima itu. Karena banyaknya orang yang menjemput, pantai yang membentang di sebelah timur teluk Bima itu pun diberi nama Dewa Sepi. Dewa berarti Tari, Sepi berarti banyak. Ketika akan memasuki Istana Ncuhi Dara di Gunung Dara ( Sebelah Selatan Terminal Dara Bima sekarang ), Para Ncuhi yang dipimpin Ncuhi Dara menyambut kedatangann Orang Yang dijuluki Bima itu di tepian pantai. Lalu para Ncuhi mempersilahkan tamunya itu untuk duduk‐duduk di pantai itu seraya berkata “ Ake

Lawang

Ita

“Lawang(

Pinta

Gerbang/Pintu masuk). Ita berarti Tuan. Lawang Dalam bahasa Sangsekerta berarti pintu masuk. Sedangkan Ita adalah Bahasa Bima yang berarti anda atau tuan. Pada perkembangan selanjutnya nama Lawang Ita itu berubah menjadi Lawata yang berarti pintu gerbang bagi siapapun yang masuk dan menginjakkan kaki di Kota Bima. Pantai Lawata ibarat sebuah gerbang selamat datang, memberi isyarat bahwa perjalanan akan segera


IV - 10

LAPORAN AKHIR


memasuki Kota Bima. Panjang pantai kira‐kira setengah kilometer yang dikelilingi perbukitan yang indah. Di bawah bukit berbatu terdapat sebuah goa peninggalan Jepang. Dahulu tempat ini merupakan tempat peristrahatan bagi para bangsawan Bima dan kemudian menjadi tempat rekreasi andalan masyarakat yang selalu ramai dikunjungi. Pemerintah Kota Bima terus membenahi Pantai Lawata untuk menjadi salah satu obyek wisata pantai andalan di kota Bima dengan membangun berbagai fasilitas seperti rumah makan terapung, perlengkapan berenang, panggung hiburan rakyat serta sederetan penataan lainnya. Sarana pariwisata Lawata Beach Hotel Restaurant and Swimming Pool telah dibangun di sini sejak dulu. Tempat ini dulu menjadi hotel yang selalu ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Permasalahan yang dijumpai pada kawasan Pantai Lawata antara lain 1. Kerusakan fasilitas penunjang wisata 2. Ancaman kegiatan reklamasi disekitar pantai lawata 3. Minimnya vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh 4. Kondisi perkerasan jalan akses dilingkungan pantai masih belum mengalami perkerasan (makadam)

Gambar 4. 6 Orientasi Lokasi Pantai Lawata


IV - 11

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 7 Orientasi Lokasi Pantai Lawata

Penilaian terhadap kualitas ruang Kawasan Lawata secara spesifik dapat diuraikan pada tabel berikut Tabel IV. 2 Penilaian Kualitas Ruang Pada Gerbang Ni’u NO

Parameter

1

Tampilan Lanskap

a. Kualitas Visual

Total

Variabel

Skor

Bobot

Nilai

Keindahan bentuk

5

3

15

Keunikan bentuk

5

3

15

Keaslian Bentuk

5

3

15

Ketepatan skala

5

1

5

Pola dan irama unsur

5

0

0

b. Kualitas

15

Kejelasan tema

5

1

5

fungsional

Kelengkapan unsur

5

1

5

Manfaat unsur

5

1

5

c. Kualitas Ekologis

Adaptasi

5

1

5

25

15

Adsorb

5

1

5

Konservasi

5

1

5

Path

5

1

5

2

Kelengkapan fasilitas

Penerangan

5

1

5

Tanda/Himbauan

5

1

5

Parkir

5

1

5

Toilet

5

1

5

45


IV - 12

LAPORAN AKHIR


NO

Parameter

Total

Variabel

Skor

Bobot

Nilai

Bangku taman

5

1

5

Peneduh

5

1

5

Bak sampah

5

1

5

Scluptur

5

1

5

100

125

Sumber: Hasil analisis Keterangan

Tinggi


Baik


Rendah

= 0 – 169 (terbatas/biasa saja) Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, kualitas ruang yang tampilkan pada

Kawasan Lawata masih berada pada level terbawah dengan nilai 125. Dengan demikian, penanganan terhadap kawasan Lawata menjadi salahsatu prioritas yang direkomendasikan 4.1.3 Amahami Amahami adalah sebuah kawasan terbuka yang berada diantara gerbang masuk kota Bima dari arah selatan. Dari catatan sejarah, Ama Hami adalah nama salah seoarang Kepala Keluarga yang memang pernah tinggal di pinggir pantai itu sampai era tahun 70 an. Ada sekitar lebih dari 10 rumah panggung yang terdapat di pinggir pantai itu. Semuanya adalah keluarga Ama Hami mulai dari anak, menantu, serta cucu dan buyutnya. Pada masa Bupati Bima H. Oemar Harun, Bsc Ama Hami terus dibujuk untuk mengosongkan areal pantai itu dan diberikan fasilitas tanah di sekitar kelurahan Dara kota Bima. Awalnya ama Hami dan keluarganya menolak re‐ lokasi itu. Namun setelah beberapa kali dilakukan negosiasi oleh Pemerintah Daerah, Ama Hami pun menerima tawaran re‐lokasi. Sejak saat itu Ama Hami pindah ke kampung Dara dan nama Ama Hami diabadikan untuk nama pantai di sepanjang Lawata hingga memasuki Kota Bima.


IV - 13

LAPORAN AKHIR


Taman Amahami dalam RTRW Kota Bima ditetapkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau kota, luas area taman amahami mencapai 4,64 Ha. Kondisi pemanfaatan ruang disekitar taman amahami didominasi oleh permukiman, ruang terbuka pemakaman etnis cina, terminal, perdagangan dan jasa.

Gambar 4. 8 Orientasi Lokasi Taman Amahami Kondisi lanskap kawasan sekitar taman amahami dikelilingi oleh 2 bukit yang menjadi icon visual kota yaitu bukit dana traha (makam raja bima) dan bukit babuju (pura bukit). Pada bagian timur terdapat makam cina yang memiliki filosofi perletakan yang berorientasi pada sudut pandang ke arah laut, bagian barat taman mulai berkembang kawasan baru yang diarahkan sebagai superblock perdagangan dan jasa. Wujud taman amahami belum sepenuhnya terbentuk, pemanfaatan taman sebagian besar berfungsi sebagai kolam retensi air untuk menampung air limpasan dari atas bukit maupun pasang air laut. Permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan dan penataan taman Amahami adalah 1. Sebagian lahan pada bagian utara taman amahami masih dikuasai oleh masyarakat


IV - 14

LAPORAN AKHIR


2. Reklamasi bagian barat taman amahami berpotensi menutup ruang pandang area taman dan makam etnis cina 3. Gangguan visual akibat perletakan media reklame berupa baliho dan panggung reklame 4. Keberadaan vegetasi belum diarahkan untuk mendukung penciptaan kualitas visual taman amahami 5. Perletakan lapak PKL dibagian barat taman amahami menciptakan kesan kumuh dan tidak teratur


IV - 15

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 9 Kondisi Suasana Kawasan Sekitar Taman Amahami (Bukit Babuju, Koridor Sumbawa ‐Bima) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

IV - 16

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 10 Kondisi Suasana Kawasan Sekitar Taman Amahami (Makam Cina, Kolam retensi dan monument pancasial) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

IV - 17

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 11 Vegetasi Taman Belum Mendukung Eksistensi Visual


IV - 18

LAPORAN AKHIR


Gambar 4. 12 Gangguan Visual Akibat Perletakan Media Reklame dan Lapak PKL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

IV - 19

LAPORAN AKHIR


Kualitas tampilan lanskap taman amahami belum sepenuhnya terbentuk sesuai scenario rencana penataan taman seperti digambarkan pada maket yang terdapat di kantor Walikota Bima. pembentukan kualitas visual, fungsional taman belum menunjukan kejelasan pola. Dari kondisi yang ada, tampilan kualitas lanskap taman amahami secara spesifik dapat dilihat pada tabel Tabel IV. 3 Kualitas Tampilan Lanskap Taman Amahami No 1

Kriteria Tampilan Lanskap a. Kualitas Visual

b. Kualitas fungsional c. Kualitas Ekologis 2 Kelengkapan fasilitas Sumber: Hasil analisis

Total Skor 25 15 15 45

Variabel Keindahan bentuk Keunikan bentuk Keaslian Bentuk Ketepatan skala Pola dan irama unsur Kejelasan tema Kelengkapan unsur Manfaat unsur Adaptasi Adsorb Konservasi Path Penerangan Tanda/Himbauan Parkir Toilet Bangku taman Peneduh Bak sampah Scluptur

Skor

Bobot

Nilai

5 5 5 5

1 1 1 1

5 5 5 5

5

1

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 15 5 5 5 0 0 0 0 0 15 95

Keterangan

Tinggi


Baik


Rendah

= 0 – 169 (terbatas/biasa saja)


IV - 20

LAPORAN AKHIR


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, kualitas ruang yang tampilkan pada Taman Amahami masih berada pada level terbawah dengan nilai 95. Dengan demikian, penanganan terhadap kawasan Amahami menjadi salahsatu prioritas yang direkomendasikan 4.2 KESESUAIAN KEBIJAKAN TERHADAP SKENARIO PENGEMBANGAN KAWASAN Penilaian terhadap kesesuaian scenario pengembangan kawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat keterpaduan dan konsistensi produk penataan ruang. Elemen yang dinilai dapat diidentifikasi dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah, indikasi program sektoral dan simulasi kegiatan investasi. Beberapa elemen yang perlu dicermati dalam pengembangan dan penataan kawasan sekitar taman amahami antara lain sebagai berikut 1. Pengembangan super blok perdagangan 2. Penetapan kawasan sempadan pantai 3. Pengembangan area taman amahami menjadi taman aktif 4. Pengendalian pemanfaatan ruang di jalan arteri 5. Ketentuan reklamasi perairan pantai 6. Konservasi hutan mangrove


IV - 21

LAPORAN AKHIR


super blok perdagangan

S

X

X

T

X

2

Penetapan kawasan sempadan pantai

X

S

B

T

S

3

Pengembangan area taman amahami menjadi taman aktif

T

B

S

B

B

4

Pengendalian pemanfaatan ruang di jalan arteri

B

T

B

S

B

5

Ketentuan reklamasi perairan pantai

B

X

B

B

X

6

Konservasi hutan mangrove

X

S

B

B

S

Elemen Penilaian Unsur Kegiatan

Sumber: Hasil Analisis


IV - 22



1

NO

Pengendalian pemanfaatan ruang di jalan arteri


Pengembangan area taman amahami menjadi taman aktif

Tabel IV. 4 Matriks Kesesuaian Fungsi Kegiatan

LAPORAN AKHIR


Tabel IV. 5 Dukungan Kebijakan Pengembangan Terhadap Indikasi Program Pemanfaatan Ruang No 1

Indikasi Kegiatan


Referensi

Implikasi Persoalan

Dalam pasal 8 perda RTRW Kota Bima, Batas disebutkan superblock

bahwa

wilayah

dan

area

pengembangan pengembangan kawasan super blok

merupakan

strategi belum spesifik diatur dalam RTRW.

menghadirkan sebuah pusat perdagangan dan jasa skala regional, nasional dan internasional 2


Dalam pasal 24 perda RTRW Kota Bima, Batas kawasan sempadan pantai di disebutkan bahwa Kelurahan Dara menjadi kelurahan

dara

belum

spesifik

bagian dari wilayah yang dikenakan ditetapkan dalam delineasi peta ketentuan tentang sempadan pantai. berskala rinci Dalam pasal 66 perda RTRW Kota Bima Inisiasi

masyarakat

dalam

juga telah mengatur ketentuan zonasi memanfaatkan tema pengembangan kawasan sempadan pantai

Kota Bima sebagai kota tepian air dapat memicu pertumbuhan pesat korido sempadan pantai

3

Pengendalian pemanfaatan ruang di jalan Dalam ayat 2 pasal 55 perda RTRW Kota Pemanfaatan ruang milik jalan untuk


IV - 23

LAPORAN AKHIR


No

Indikasi Kegiatan

arteri

Referensi

Implikasi Persoalan

Bima disebutkan bahwa Zona ruang parkir dan sector informal (PKL) milik

jalan

meliputi

untuk

ruang

manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan dan dilarang untuk kegiatankegiatan yang diluar kepentingan jalan 4

Ketentuan reklamasi perairan pantai

Dalam Pasal 9 perda RTRW Kota Bima Belum terdapat pengaturan batas disebutkan bahwa pengembangan pesisir zona reklamasi, jarak dan mekanisme pantai dapat dilakukan melalui reklamasi perijinan pantai sebagai perwujudan pengembangan kawasan strategis kota. Reklamasi

pantai

dilakukan

untuk

pengembangan terminal tipe A dan pengembangan wisata pantai 5


Perda 3 Tahun 2010 Tentang RTRW Criteria pengelolaan kawasan hutan Propinsi NTB, Peraturan zonasi untuk mangrove belum diatur secara jelas, kawasan pantai berhutan mangrove harus Penanganan mangrove yang tumbuh


IV - 24

LAPORAN AKHIR


No

Indikasi Kegiatan

Referensi

Implikasi Persoalan

disusun dengan

secara alamiah pada lahan yang telah

mematuhi ketentuan mengenai:

dikuasai masyarakat.

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan hasil hutan mangrove; dan c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau merusak ekosistem mangrove. d. hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove. 5

Taman Aktif

Dalam pasal 66 ayat 5 Perda RTRW Kota Konsep pengembangan taman Bima terkait ketentuan zonasi kawasan Amahami dilakukan dengan RTH a. pemanfaatan RTH pada lingkungan mengembangkan fasilitas penunjang permukiman dilakukan berdasarkan menara pantau (landmark), sentra fungsi dan jenisnya mulai kelurahan, PKL dan pusat perbelajaan modern kecamatan, dan kota; b. dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi


IV - 25

LAPORAN AKHIR

No


Indikasi Kegiatan

Referensi

Implikasi Persoalan

RTH; c.

pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen;

d. ruang terbuka hijau taman yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga minimal 70% (tujuh puluh persen); Sumber: Hasil Analisisi


IV - 26

LAPORAN AKHIR


4.3 ANALISIS SWOT Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis isu strategis pembangunan. Menurut Drs. Robert Simbolon, MPA (1999), analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan‐ kekuatan (strengths) dan kelemahan‐kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang‐peluang (oppotunities) dan ancaman‐ancaman (threats). SWOT merupakan singkatan dari strengths (kekuatan‐kekuatan), weaknesses (kelemahan‐kelemahan), opportunities (peluang‐peluang) dan threats (ancaman‐ancaman). Pengertian‐pengertian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analsis SWOTadalah sebagai berikut :



Kekuatan (strengths) Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan (Amin W.T, 1994:75). Kekuatan adalah modal potensial yang dapat berupa instrument kebijakan, daya dukung infrastruktur, sumberdaya alam maupun SDM suatu kawasan.



Kelemahan (weaknesses) Kelemahan adalah keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya alam, keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu

perusahaan

(Amin

W.T,

1994:75).

Kelemahan

adalah

keterbatasan/kekurangan yang dimiliki oleh suatu kawasan/wilayah dapat berupa kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kondisi keterbatasan infrastruktur, kemampuan manajerial/pengelolaan.


IV - 27

LAPORAN AKHIR




Peluang (opportunities) Peluang adalah situasi/kecenderungan utama yang menguntungkan dalam lingkungan

perusahaan

(Amin

W.T,

1994:74)

Peluang

adalah

situasi/kecenderungan utama yang menguntungkan untuk pengembangan sektor kegiatan akibat faktor tertentu seperti aglomerasi ekonomi.



Ancaman/Gangguan (threats) Ancaman adalah situasi/kecenderungan utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan (Amin W.T, 1994:74). Ancaman adalah situasi/kecenderungan

utama

yang

tidak

menguntungkan

untuk

pengembangan sektor kegiatan tertentu seperti halnya ketidasesuaian kegiatan terhadap skenario pembangunan kota. Dalam menyusun matrik SWOT diperlukan beberapa langkah pengumpulan data primer maupun sekunder. metode pengumpulan data primer antara lain : 1) Metode Pengamatan Langsung Metode ini cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Cara mencatat pengamatan tidak mempunyai standar tertentu yang terpenting adalah fenomena dapat dicatat dan prilaku dapat diketahui dengan jelas. 2) Metode dengan menggunakan Pertanyaan



Kuesioner Kuesioner adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dimana yang menulis isiannya adalah responden.



Wawancara Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunkan alat yang dinamakan paduan wawancara (interview guide)


IV - 28

LAPORAN AKHIR


Sedangkan untuk data sekunder, dapat diperoleh melalui paduserasi kebijakan pembangunan (Peraturan Walikota, Peraturan Daerah), dokumen perencanaan (RPJMD, RPIJM, RTRW Kota,dan lain‐lain). Hasil analisis SWOT secara spesifik dapat dilihat pada tabel IV.5


IV - 29

LAPORAN AKHIR


Tabel IV. 6 Matriks SWOT Perencanaan Desain Arsitektur Kawasan Strategis ANALISIS SWOT

STRENGTH (KEKUATAN)

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1. Lokasi Taman Amahami, Lawata dan Niu berada pada koridor strategis, yaitu pada poros masuk Kota dan Pelabuhan . 2. Koridor Niu –Amahami ditetapkan dalam RTRW Kota sebagai Kawasan Strategis Ekonomi. 3. Taman Amahami memiliki tautan sejarah dalam perkembangan social‐ budaya masyarakat Kota Bima. Dalam konstelasi struktur makro ruang terbuka hijau kota, Amahami merupakan simpul Mayor dari scenario Urban Hall Kota Bima 4. Kekayaan sumberdaya alam berupa perikanan dan kelautan, pertambangan dan galian OPPORTUNITY (PELUANG) 1. Pembangunan jalan lingkar pelabuhan

1. Belum tersusunnya RTR Kawasan strategis Ni’u – Amahami 2. Status lahan disekitar taman dikuasai oleh perseorangan 3. Kawasan Amahami dipengaruhi oleh pasang‐surut air laut, fungsi ruangnya saat ini menjadi hamparan kolam penampungan limpasan air 4. Belum tersusunnya aturan ketentuan zona reklamasi pantai dan pemanfaatan kawasan perairan 5. Keterbatasan anggaran dalam merealisasikan pengembangan koridor Niu – Amahami sebagai waterfront city

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan Memanfaatkan peluang untuk mengatasi peluang kelemahan 1. Mendorong tumbuh berkembangnya


IV - 30

1. Peningkatan jaringan prasarana,

LAPORAN AKHIR


2. Adanya rencana pengembangan Blok dikoridor jalan lingkar pelabuhan. 3. Adanya rencana investasi Blok pusat perdagangan Amahami. 4. Panjang garis pantai dari Ni’u – Amahami mencapai 6,37 km 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi pertambangan dan galian berupa deposit marmer

2.

3.

4.

5.

investasi kegiatan utama dan penunjang jasa pelabuhan. Mendorong tumbuh berkembangnya investasi kegiatan utama dan penunjang pariwisata daerah. Meningkatkan sistem jaringan jalan yang sudah ada guna menunjang arus lalulintas orang dan barang. Mengoptimalkan Amahami sebagai gerbang pusat informasi kota (sejarah, social budaya, investasi, pariwisata) Pengembangan koridor waterfront city Niu‐Amahami dengan pengembangan sector perikanan dan kelautan, pariwisata dan pelabuhan

2.

3.

4.

5.


IV - 31

sarana dan utilitas yang ada guna mendukung pengembangan kawasan sebagai kawasan amahami dan sekitarnya. Konsolidasi lahan dalam perencanaan penatagunaan lahan di kawasan Amahami dan sekitarnya Penetapan PEIL Banjir dan penataan prasarana dan sarana drainase‐ pematusan di kawasan Amahami dan sekitarnya Penetapan zona reklamasi dan ketentuan teknis pemanfaatannya dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Bima Kerjasama dan kemitraan swasta dalam pembiayaan pembangunan ruang publik

LAPORAN AKHIR


THREAT (GANGGUAN/ANCAMAN) 1. Reklamasi kawasan sekitar amahami 2. Pemanfatan ruang disekitar koridor arteri kota yang tidak terkendali 3. Peningkatan sirkulasi kendaraan menuju pelabuhan dan simpul strategis lainnya di kota Bima

Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman Menetapkan aturan pengendalian ketat yang dapat membatasi kawasan reklamasi disepanjang koridor Niu ‐ Amahami


IV - 32

Menghindari ancaman terkait kelemahan Menetapkan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang koridor Niu ‐ Amahami

LAPORAN AKHIR


BAB V RENCANA PENATAAN KAWASAN Rencana penataan Desain Arsitektur Kawasan Strategis Ni’u – Amahami diprioritaskan pada 3 (tiga) titik lokasi yaitu Taman Amahami dan Sekitarnya, Gerbang Kota Ni’u dan Kawasan Objek Wisata Pantai Lawata. 5.1 TAMAN AMAHAMI Penataan Taman Amahami dan sekitarnya dilakukan melalui 1. Penataan lanskap taman kota a. Kriteria Desain Penataan lanskap taman kota Amahami dilakukan dengan kriteria yang tertuang dalam Tabel berikut Tabel V. 1 Kriteria Perancangan Taman Amahami No

Kriteria

1

Tema Taman Amahami

Usulan 

Taman Pesisir



Taman Pendidikan



Taman rekreasi kota bernuansa pesisir yang menonjolkan sisi pendidikan dan budaya

2

Pengembangan



Museum

fasilitas taman



Panggung Seni dan Budaya



Sentra PKL



Parkir



Taman bermain



Jogging track



Patung nelayan



Fasilitas ibadah



Toilet umum

V-1

LAPORAN AKHIR


No

3

Kriteria

Bentuk

Usulan

pola

tata

lanskap taman



Gazebo/Pergola/Peneduh



Bangku taman



Vegetasi khas bima



Vegetasi memiliki bentuk batang dan daun yang eksotis (kualitas visual)



Vegetasi memiliki fungsi yang optimal (kualitas fungsional)



Seleksi vegetasi terkait tingkat kemudahan dalam pemeliharaan (maintenance)



Bentuk sculpture mewakili simbol lokal Kota Bima

4

Pengguna

dan semua

pemanfaat taman 5

Aktifitas

lapisan

masyarakat

dengan

latarbelakang usia, pendidikan, dan pekerjaan dan



pengelolaan taman

Dikembangkan sekaligus sebagai sarana rekreasi kota, pusat informasi daerah dan budaya



Mengakomodasi kegiatan budaya lokal Kota Bima (festival ramadhan, karnaval budaya)

6

Pengelolaan

unsur



pembatas

Pengembangan lanskap taman dilakukan untuk memperkuat unsur lanskap yang sudah ada/terbangun seperti Pemakaman Etnis Tionghwa



Pengembangan lanskap taman dilakukan untuk meminimalisir konflik social dan daya dukung lingkungan

Sumber: Hasil Analisis diolah dari hasil FGD I dan FGD II

V-2

LAPORAN AKHIR


b. Filosofi Desain Filosofi desain tapak taman amahami dikembangkan dari sebuah pola dasar segi delapan yang memiliki makna sangat dalam yaitu Iman ro Taqwa (keimanan dan ketaqwaan), Ilmu ro Bae Ade (Ilmu Pengetahuan), Loa ro Tingi (Keahlian dan Ketrampilan), Londo ro Dou (Asal Usul Keturunan), Mori ro Woko (Keadaan serta Tata Kehidupan), Ruku ro Rawi (Tingkah Lakunya), Nggahi ro Eli (Tutur Katanya), Hidi ro Toho (Fisik dan Mentalnya). Struktur jaringan sirkulasi dalam lingkungan taman amahami dirancang dengan pola yang menyerupai 3 bentuk dasar yaitu 

Bentuk Perisai Bentuk dasar perisai memiliki makna yang sama dengan symbol kota bima yaitu sederhana serta memiliki keseimbangan memberi kesan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta mencerminkan kemakmuran masyarakat Kota Bima.



Bentuk Garis Panah Bentuk dasar garis panah memiliki makna sebuah focus tautan orientasi, arah timur menunjuk sebuah bukit yang menjadi lokasi makam sultan, arah utara menunjuk sebuah simpul ekonomi dan pusat pemerintahan, arah barat menunjuk sebuah teluk yang menjadi potensi sector pariwisata, pelabuhan dan sumberdaya perairan Fungsi taman yang sebagian besar berfungsi sebagai wetland yang berupa kola retensi juga diakomodasi dengan penghadiran kolam air. Air dapat dimaknai sebagai elemen dasar kehidupan. Elemen air mendasari pengembangan atraksi air dan perletakan scluptur nelayan.



Segi Delapan Bentuk segi delapan divisualisasikan dalam beberapa bentukan dasar seperti elemen bangunan, tapak taman dan perabot lingkungan (tiang lampu, sclupture)

V-3

LAPORAN AKHIR


c. Perkembangan Desain Tapak Perancangan desain sebagaimana umumnya bersifat dinamis, dalam proses perencanaan beberapa langkah penyesuaian dan penyempurnaan konsep akan dilakukan dan menjadi sebuah tuntutan dalam kerangka perencanaan berbasis partisipatif. Perkembangan desain tapak dapat dicermati pada beberapa tahapan penyusunan yaitu Focus Group Discussion (FGD) I sampai dengan FGD III 

FGD I Desain tapak pada FGD I menampilkan beberapa pola dasar antara lain  Struktur Kerangka Ikan sebuah pola yang menyerupai kerangka ikan pada bagian selatan. Pola kerangka ikan tidak lepas dari kondisi tapak yang bersinggungan dengan perairan yang identik dengan potensi perikanan sebagai sector basis kawasan. Pola ini semakin memperjelas keberadaan sebuah scluptur berupa patung nelayan yang sudah ada saat ini.  Kolam Air Unsur air berupa kolam retensi dihadirkan untuk mempertahankan fungsi amahami yang sebelumnya menjadi area tampungan air permukaan dan pasang surut air laut. Unsur air menginspirasi penghadiran atraksi air mancur  Garis Panah Orientasi Pola garis path yang membentuk sebuah garis panah merupakan upaya mengarahkan orientasi pergerakan secara visual ke beberapa simpul strategis seperti pemakaman sultan disisi timur, pulau kambing disisi barat, pantai lawata – Niu disisi selatan dan Pusat bisnis Kota Bima disisi utara.  Tower Segidelapan Pola segidelapan menjadi pola dasar yang dihadirkan untuk memperkuat filosofi local. Pola ini di wujudkan dalam desain

V-4

LAPORAN AKHIR


tower/menara

pandang.

Menara

ini

bersifat

multifungsi,

didalamnya dapat menampung kebutuhan ruang untuk Musium, Galeri produk UMKM, Panggung seni, Longue/restoran, Menara Air, dan Gardu pandang  Parkir Parkir dihadirkan selain untuk menampung kebutuhan parkir dalam lokasi tapak, keberadaan parkir juga mendukung eksistensi budaya tahunan yaitu Festival Ramadhan, Kirab Budaya (Festival Sultan Nusantara)  Pusat Bisnis Berskala Regional Fungsi komersial juga dihadirkan dibagian utara taman yang diharapkan dapat mengawali pengembangan pusat bisnis berskala regional. Desain tapak pada tahap FGD I secara spesifik dapat dilihat pada Gambar V.1

Gambar 5. 1 Desain Tapak Taman Amahami dan sekitarnya Pada Tahap FGD I

Dari hasil FGD I, diperoleh catatan antara lain  Penghadiran Pusat Bisnis dibagian Utara Taman masih berpotensi konflik, khususnya status kepemilikan lahan

V-5

LAPORAN AKHIR


 Penghadiran menara segidelapan perlu ditinjau ulang, tingkat ketinggian menara terkait kerentanan kota bima yang berada dijalur gempa sehingga beresiko terhadap bencana gempa  Perubahan fungsi ruang amahami secara signifikan akan menimbulkan dampak lingkungan, Komposisi pemanfaatan ruang terbangun dan tidak terbangun yang tidak seimbang dan bertentangan dengan arahan fungsi ruang yang termuat dalam RDTR Kecamatan Rasanae Barat  Kriteria pengembangan pusat bisnis menuntut ketersediaan luas lahan minimum untuk menunjang kegiatan utama  Unsur identitas kota selain segidelapan perlu ditampilkan dan diperkenalkan seperti halnya ukiran pada lare‐lare



FGD II Dari beberapa catatan yang diterima pada forum FGD I, dilakukan beberapa penyesuaian desain tapak antara lain  Pusat bisnis dibagian utara taman, dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota sesuai arahan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) Kecamatan Rasanae Barat. Komposisi bangunan pusat bisnis diperkecil dan digeser keselatan  Komposisi ruang untuk area parkir diperbesar dan ditempatkan sebagai ruang transisi antara ruang terbuka hijau kota dengan pusat bisnis  Ketinggian menara pandang diturunkan ketinggiannya Desain tapak yang diusulkan pada tahap FGD II secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 5.2

V-6

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 2 Desain Tapak Taman Amahami dan sekitarnya Pada Tahap FGD II Dari hasil FGD II, diperoleh catatan antara lain  Keberadaan menara pandang yang telah diturunkan ketinggian lantainya tidak lagi terlihat monumentalitasnya.  Alokasi ruang pusat bisnis dan infrastruktur penunjang secara proporsional belum dapat dipenuhi meski komposisi ruang dan massa menara pandang telah diperkecil  Ukiran lare‐lare dengan tulisan taman amahami yang membentuk sebuah garis sejajar utara selatan secara skala dan komposisi belum Nampak monumentalitasnya  Pengendalian pemanfaatan ruang bagian barat perlu dilakukan secara tegas, agar kualitas visual dan monumentalitas taman amahami dapat ditampilkan secara utuh.  Keberadaan jembatan penghubung yang menjorok kearah laut perlu diberikan sentuhan desain, sehingga dapat tampil menjadi kesatuan objek yang monumental  Desain bangunan pusat bisnis menimbulkan sebuah kesan kontras, perlu dipikirkan penyelesaian desain dengan konsep green building agar kualitas lanskap kawasan dapat menyatu dan harmonis

V-7

LAPORAN AKHIR




FGD III Dari beberapa catatan yang diterima pada forum FGD II, dilakukan beberapa penyesuaian desain tapak antara lain  Pusat bisnis dibagian tengah (central) amahami komposisi ruangnya diperbesar  Menara pandang yang diusulkan dipindahkan ke lokasi pantai lawata digantikan dengan tiang kapal yang terpasang dilingkungan sekitar museum asi mbojo  Unsur segi delapan pada bangunan pusat bisnis digunakan sebagai elemen estetika atap, ukiran lare‐lare di gunakan sebagai sirip yang memiliki fungsi control cahaya  Unsur segi delapan juga digunakan menjadi pola dasar kolam air mancur yang pada bagian pusatnya telah dipasang menara kapal  Jembatan penghubung yang menjorok kearah laut diusulkan dilengkapi dengan bangunan masjid apung, diharapkan dapat memperkuat nuansa religious Kota Bima yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama islam  Tulisan taman amahami dengan latar belakang ukiran lare‐lare telah diubah arah hadapnya ke selatan, diharapkan dapat membentuk dan memperkuat vista kota  Pada bagian barat taman, dibangun sebuah pembatas fisik berupa jalan inspeksi yang secara fungsional dapat digunakan sebagai  akses dalam pemeliharaan rawa pasang surut  Akses dalam mengembangkan wisata hutan mangrove Desain tapak yang diusulkan pada tahap FGD III secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 5.3

V-8

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 3 Desain Tapak Taman Amahami dan sekitarnya Pada Tahap FGD III

V-9

LAPORAN AKHIR


d. Zona Taman Zona taman merupakan ketentuan yang mengatur komposisi dan tata letak vegetasi. Pemilihan vegetasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada poin kriteria desain yang telah diuraikan diatas (huruf a). dari hasil seleksi vegetasi, ditetapkan beberapa jenis tanaman yang akan dialokasikan pada Taman Amahami yaitu a. Bismarkia Nobilis (Palem Perak) b. Alstonia Scholaris (Pule) c. Torminalia Catappa (Ketapang) d. Tamarindus Occidentalis G.H (Asam Bima/Asam Simpasai) e. Hibiscus Tiliaceus (Waru merah) f. Syzigium oleana (Pucuk merah) g. Caliandra haematocephala (Kaliandra) h. Hibiscus Rosasinensis (Kembang sepatu) i.

Cerbera Marghans (Bintaro)

j.

Plumbaga Zeylanica (Bunga biru)

k. Gardenis Jasminoides (kaca piring) l.

Jasminum Multiflorus (melati bintang)

m. Osmoxylon liniere yellow (aralia kuning) n. Axonopos Beaw (rumput) o. Arachis pintoi (kacang‐kacangan) Dari 15 jenis tanaman diatas, distribusi perletakannya secara spesifik dapat dilihat pada Gambar

V - 10

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 4 Zonasi Vegetasi di Taman Amahami e. Simulasi Desain Simulasi perancangan taman Amahami secara 3 dimensional dilakukan atas beberapa pertimbangan antara lain 

Kriteria desain lanskap taman



Konsep Tata bangunan dan Lingkungan yang tertuang dalam  Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sekitar Istana  Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Rasanae Barat



Ketentuan Zonasi yang diatur dalam  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kota Bima  Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Rasanae Barat

V - 11

LAPORAN AKHIR


Visualisasi konsep desain Taman Amahami dan sekitarnya secara spesifik dapat dilihat pada Gambar 5.4 sampai dengan 5.9

Gambar 5. 5 Bird View Taman Amahami dari Arah Utara/Pusat Kota

V - 12

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 6 Bird View Taman Amahami dari Arah Selatan

V - 13

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 7 Potongan Tampak Taman Amahami

Gambar 5. 8Tautan Visual Terhadap Nodes Di Perairan

V - 14

LAPORAN AKHIR


5.2 Gerbang Ni’u Penataan Taman Amahami dan sekitarnya dilakukan melalui 1. Penataan lanskap taman kota a. Kriteria Desain Penataan lanskap Gerbang Ni’u dilakukan dengan kriteria yang tertuang dalam Tabel berikut Tabel V. 2 Kriteria Perancangan Gerbang Ni’u No 1

2

Kriteria

Usulan

Tema Pengembangan



Taman Pesisir



Taman Gerbang Kota



Transit point

Pengembangan



Gardu Pandang

fasilitas taman



Dermaga Wisata



Sentra PKL



Parkir



Taman



Jogging track



Toilet umum



Gazebo/Pergola/Peneduh



Perabot Taman (Tiang lampu, bangku taman, box sampah)

3

Bentuk

pola

lanskap taman

tata



Vegetasi khas bima



Vegetasi memiliki bentuk batang dan daun yang eksotis (kualitas visual)



Vegetasi memiliki fungsi yang optimal (kualitas fungsional)



Seleksi vegetasi terkait tingkat kemudahan dalam pemeliharaan (maintenance)



Bentuk sculpture mewakili simbol lokal Kota Bima

V - 15

LAPORAN AKHIR


No 4

Kriteria

Usulan

Pengguna

dan semua

pemanfaat taman 5

Aktifitas

lapisan

masyarakat

dengan

latarbelakang usia, pendidikan, dan pekerjaan dan



pengelolaan taman

Dikembangkan sekaligus sebagai sarana rekreasi kota



Mengakomodasi kegiatan masyarakat lokal Kota Bima (dermaga perahu, sentra kuliner dan hasil pertanian)

6

Pengelolaan

unsur

pembatas



Penataan jalur sirkulasi



Menggeser perletakan titik gapura masuk

Sumber: Hasil Analisis diolah dari hasil FGD I dan FGD II b. Filosofi Desain Filosofi desain tapak Gerbang Ni’u dikembangkan dari sebuah pola dasar segi delapan seperti halnya telah dilakukan pad ataman Amahami. Struktur jaringan sirkulasi pada kawasan Gerbang Niu dirancang dengan model frontage road yaitu menyediakan jalur masuk agar tidak menggangu kinerja jalan utama c. Perkembangan Desain Tapak Perancangan desain sebagaimana umumnya bersifat dinamis, dalam proses perencanaan beberapa langkah penyesuaian dan penyempurnaan konsep akan dilakukan dan menjadi sebuah tuntutan dalam kerangka perencanaan berbasis partisipatif. Perkembangan desain tapak dan lanskap Gerbang Niu dapat dicermati pada beberapa tahapan penyusunan yaitu Focus Group Discussion (FGD) I sampai dengan FGD III 

FGD I Pada FGD I, Pengembangan desain masih terbatas pada upaya infill desain yaitu menghadirkan elemen baru yang dapat memperkuat unsur lanskap yang sudah ada. Keberadaan sculpture segi delapan yang

V - 16

LAPORAN AKHIR


belum mempertimbangkan skala ruang dan mobilitas diberikan sentuhan dengan menghadirkan unsur baru seperti Gardu Pandang, tugu dan unsur lain seperti terlihat pada Gambar berikut

Gambar 5. 9 Usulan Pengembangan Gerbang Niu Pada Tahap FGD I Dari hasil FGD I, diperoleh catatan antara lain  Penghadiran unsur baru melalui duplikasi simbol local harus mencermati karakter tempat dan kegiatan  Pembangunan

stand

PKL

perlu

disesuaikan

kembali,

pemanfaatannya bersifat temporer/tidak sepanjang waktu. Keberadaannya memiliki potensi konflik lalu lintas  Perlu dibuat gapura selamat datang untuk memperjelas eksistensi wilayah  Gerbang Kota perlu dilengkapi dengan pos lalu lintas/pos pengamanan 

FGD II Dari catatan yang diperoleh pada FGD I, dilakukan penataan lanskap secara komprehensif dengan beberapa penyesuaian  Usulan gerbang kota berupa gapura dapat diakomodir, namun lokasi titik perletakannya digeser ke arah utara agar tidak menggangu kualitas visual sculpture segi delapan  Untuk keamanan pengguna jalan yang hendak mengunjungi sentra juliner dan hasil pertanian, dibuatkan jalur masuk (frontage)

V - 17

LAPORAN AKHIR


 Desain pos keamanan/pos lalu lintas dirancang secara terbuka, tidak mengikuti pakem pos pengamanan pada umumnya untuk menciptakan kesan santai dan nyaman lingkungan Desain kawasan gerbang Ni’u yang diusulkan pada FGD II secara spesifik dapat dilihat pada Gambar berikut

Gambar 5. 10 Usulan Pengembangan Gerbang Niu Pada Tahap FGD II Dari hasil FGD II, diperoleh catatan antara lain  Sirip pandang yang menjorok kearah laut perlu diperpanjang dan diberi tulisan Gerbang Niu Kota Bima  Perlu dibuat dermaga wisata untuk mengakomodasi pengembangan wisata bahari dan mempertkuat tautan antar simpul strategis (Lawata dan Amahami) melalui perairan 

FGD III Dari catatan yang diperoleh pada FGD II, dilakukan beberapa penyesuaian desain  Usulan dermaga wisata diakomodir pada bagian utara sculpture segi delapan

V - 18

LAPORAN AKHIR


 Penggunaan pagar berlubang yang dirancang pada studi sebelumnya digunakan kembali untuk memperjelas filosofi desain sebelumnya  Penambahan bentang sirip pandang yang menjorok kearah laut dilengkapi dengan penanda berupa tulisan gerbang kota bima

Gambar 5. 11 Usulan Pengembangan Gerbang Niu Pada Tahap FGD III d. Zona Taman Zona taman merupakan ketentuan yang mengatur komposisi dan tata letak vegetasi. Pemilihan vegetasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada poin kriteria desain yang telah diuraikan diatas (huruf a). dari hasil seleksi vegetasi, ditetapkan beberapa jenis tanaman yang akan dialokasikan pada Gerbang Ni’u yaitu 

Bismarkia Nobilis (Palem Perak)



Washingtonia Robusta (Palem Washington)



Azadiractha indica (Nimba)

V - 19

LAPORAN AKHIR




Delonix Regia (Flamboyan)



Albizia Falcata (Sengon)



Plumeria Acuminata (kamboja kuning)



Calophyllum inophyllum (Nyamplung)



Casuarina Equisetifulia (cemara laut)



Alstonia Scholaris (Pule)



Torminalia Catappa (Ketapang)



Tamarindus Occidentalis G.H (Asam Bima/Asam Simpasai)



Gardenis Jasminoides (kaca piring)



Osmoxylon liniere yellow (aralia kuning)



Axonopos Beaw (rumput)



Arachis pintoi (kacang‐kacangan)

Dari 15 jenis tanaman diatas, distribusi perletakannya secara spesifik dapat dilihat pada Gambar

Gambar 5. 12 Zonasi Vegetasi di Kawasan Gerbang Niu

V - 20

LAPORAN AKHIR


e. Simulasi Desain Simulasi perancangan Kawasan Gerbang Niu secara 3 dimensional dilakukan atas beberapa pertimbangan antara lain 

Kriteria desain lanskap taman



Konsep Tata bangunan dan Lingkungan yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Rasanae Barat



Ketentuan Zonasi yang diatur dalam  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP) Kota Bima  Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Rasanae Barat Visualisasi konsep desain Gerbang Niu dan sekitarnya secara spesifik dapat

dilihat pada Gambar 5.13 sampai dengan 5.9

V - 21

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 13 Visualisasi Pengembangan Kawasan Gerbang Ni’u

V - 22

LAPORAN AKHIR


Gambar 5. 14 Visualisasi Pengembangan Gardu Pandang dan Dermaga Wisata

V - 23

KATA PENGANTAR. Surabaya, Nopember Tim Penyusun

Recommend Documents