KATA PENGANTAR. Semoga LAKIP ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Jakarta, 2013 Plt. Deputi Bidang Kelembagaan,

LAKIP Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012

KATA PENGANTAR

D

engan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi

Bidang

Kelembagaan

Tahun

Anggaran

2012

dapat

diselesaikan. Penyusunan LAKIP Deputi Bidang Kelembagaan ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan program Deputi Bidang Kelembagaan tahun 2012, dan sekaligus merupakan bagian dari upaya menuju perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan seiring dengan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih terdapat kekurangan, sehingga diharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan.

Semoga LAKIP ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Jakarta,

2013

Plt. Deputi Bidang Kelembagaan,

Rini Widyantini

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................

ii

RINGKASAN ..........................................................................

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A

Latar Belakang .....................................................

1

B

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi .........

3

PERENCANAAN KINERJA

8

A

Rencana Strategis .................................................

8

B

Indikator Kinerja Utama .........................................

10

C

Penetapan Kinerja 2012 ..........................................

11

AKUNTABILITAS KINERJA

14

A

Capaian Kinerja 2012 .............................................

14

B

Evaluasi Capaian Kinerja 2012 ..................................

28

PENUTUP

30

LAMPIRAN 1.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Kelembagaan

2.

Penetapan Kinerja 2012

ii


RINGKASAN

U secara

paya pendayagunaan aparatur negara khususnya dalam hal perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanan kebijakan di bidang kelembagaan merupakan upaya yang harus secara terus menerus dilaksanakan secara berkesinambungan. Agar upaya tersebut dapat diterapkan

konsisten,

perlu

diikuti

adanya

mekanisme

pelaporan

yang

berkesinambungan pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Kelembagaan Tahun Anggaran 2012. Secara umum, dalam kenyataannya telah ada keterkaitan yang erat antara Rencana Strategis 2010-2014, penetapan Indikator Kinerja Utama, dan Penetapan Kinerja 2012. Sebagai penghujung dari pelaksanaan Rencana Strategis 2010-2014, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2012, sedangkan Indikator Kinerja Utama lainnya telah dilaksanakan dalam tahun anggaran sebelumnya. Pada prinsipnya belum seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam kegiatan tahun anggaran 2012 telah tercapai sepenuhnya (100 %). Dalam uraian evaluasi pencapaian sasaran ditemukan bahwa sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kelembagaan yaitu perumusan kebijakan kelembagaan pemerintahan, untuk ke depan hendaknya dilanjutkan kegiatannya secara lebih komprehensif.

Dengan mempertimbangkan hasil kinerja Deputi Bidang Kelembagaan di tahun anggaran 2012, diharapkan di masa mendatang masih diperlukan kerja yang lebih keras dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kelembagaan sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis global. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan peran Deputi Bidang Kelembagaan dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang pada akhirnya sesuai dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan perubahan pada area organisasi yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

iii


BAB I PENDAHULUAN

D A.

Dalam bab ini diuraikan mengenai perkembangan, kedudukan, tugas fungsi dan struktur organisasi Deputi Bidang Kelembagaan. Disamping itu juga dijelaskan sistematika dan ruang lingkup laporan.

Latar Belakang Dalam

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

pemerintahan

yang

lebih

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan good governance (GG). Prinsip yang mendasari GG, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas dan terukur.

Untuk mendorong praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 1999.

Asas-asas umum penyelenggaraan negara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan

bahwa

penyelenggaraan

setiap

negara

kegiatan

harus

dapat

masyarakat atau rakyat. 1

dan

hasil

akhir

dari

dipertanggungjawabkan

kegiatan kepada


Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Pertanggungjawaban didasarkan suatu perencanaan

stratejik

yang

ditetapkan

oleh

masing-masing

instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, dan mengandung penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerjanya.

Selain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 terdapat peraturan perundangundangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Perpres Nomor 47 Tahun 2009 mewajibkan Menteri untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, ada Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja.

Terkait dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sebagai

salah

satu

pertanggungjawaban

lembaga kepada

pemerintah

masyarakat,

yang

harus

Kementerian

memberikan

Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya Deputi Bidang Kelembagaan secara periodik wajib mengkomunikasikan pertanggungjawaban

2


atas penyelenggaraan negara yang tidak hanya terfokus pada aspek akuntabilitas keuangan, juga kepada aspek akuntabilitas kinerja.

LAKIP 2012 ini merupakan pelaporan tahun ke-3 pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PAN dan RB periode 2010-2014. Hal ini sejalan dengan Pasal 12 Permenpan 29/2010 yang menyebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi.

B.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

B

erdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 ditetapkan pembentukan Kementerian yang meliputi 3 (tiga) Menteri menangani

Koordinator, urusan

20 (dua puluh) Menteri yang

pemerintahan

yang

nomenklatur

kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, dan 11 (sepuluh) Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, diantaranya adalah menetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Susunan Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Bersatu II

dan untuk lebih meningkatkan koordinasi serta kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

3


Dalam Perpres tersebut diamanatkan, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kemudian, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011.

Dalam Pasal 612 Perpres Nomor 24 Tahun 2010, diamanatkan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; b. koordinasi

dan

sinkronisasi

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan d. pengawasan

atas

pelaksanaan

tugas

di

lingkungan

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Adapun susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Pasal 614 Perpres Nomor 24 Tahun 2010 terdiri dari: a. Sekretariat Kementerian; b. Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi;

4


c. Deputi Bidang Kelembagaan; d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; e. Deputi Bidang Tata Laksana; f. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; g. Deputi Bidang Pelayanan Publik; h. Staf Ahli.

Dalam Pasal 619 Perpres Nomor 24 Tahun 2010, diamanatkan bahwa Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya, susunan organisasi Deputi Bidang Kelembagaan terdiri atas: a. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan; b. Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum, dan Keamanan; c. Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I; d. Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian II; dan e. Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut, masing-masing Asisten Deputi pada Kedeputian Bidang Kelembagaan membawahi 2 (dua) Kepala Bidang, dan Kepala Bidang membawahi Kepala Subbidang dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Deputi Bidang Kelembagaan secara rinci dapat dilihat pada diagram sebagaimana tercantum dalam lampiran.

5


C.

Sistematika Penyajian

P

ada

dasarnya

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kementerian PAN dan RB khususnya Deputi Bidang Kelembagaan pada tahun kedua periode Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2010-2014, yang

dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2012 dengan target-target dalam Rencana Kinerja dan Penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan target selama lima tahun sebagaimana terdapat dalam periode Renstra tahun 2010-2014. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan pola pikir tersebut dan juga berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, maka sistematika penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut : RINGKASAN

Menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012.

BAB I

PENDAHULUAN

Menjelaskan

secara

singkat

latar

belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, gambaran umum

struktur

organisasi

serta

sistimatika penulisan. BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja.

6


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, termasuk secara

didalamnya

sistematis

kegagalan,

menguraikan

keberhasilan

hambatan/kendala

permasalahan

yang

dihadapi

dan dan serta

langkah – langkah yang diambil. BAB IV PENUTUP

Menyampaikan

Kesimpulan

dan

Rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012. LAMPIRAN-LAMPIRAN

7


BAB II PERENCANAAN KINERJA

B

ab ini memuat uraian mengenai rencana strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja (PK). Renstra Kementerian PAN dan Rb khususnya Deputi Bidang Kelembagaan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Indikator

Kinerja Utama (IKU) berisikan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan. Pada bagian akhir, disajikan Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012.

A.

Rencana Strategis 2010-2014

P

erencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh

setiap Instansi Pemerintah dalam menjawab

tuntutan lingkungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Perencanaan strategik memiliki peran yang sangat

penting untuk menuntun Instansi Pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, perencanaan strategik merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan kemana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun ke depan, bagaimana cara menuju ke arah tersebut dan bagaimana cara kita mengetahui apakah kita telah atau belum sampai ke arah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas dan pemenuhan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kelembagaan, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional, yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010-2014, Deputi Bidang Kelembagaan menetapkan rencana strategis Tahun 2010-2014.

8


Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menjawab

tuntutan

perkembangan

lingkup

strategis,

Deputi

Bidang

Kelembagaan mempunyai Visi, yaitu

“Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang proporsional, efektif, dan efisien”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya misi. Pengertian dari misi tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Deputi Bidang Kelembagaan menjadi kenyataan, maka disusun misi, yaitu

“Menjadikan Deputi Bidang Kelembagaan sebagai institusi yang handal dan profesional dalam memberikan pertimbangan di bidang kelembagaan pemerintah”.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Deputi Bidang Kelembagaan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Deputi Bidang Kelembagaan, maka tujuan strategis yang ditetapkan tersebut adalah

“Mewujudkan struktur kelembagaan instansi pemerintah yang proporsional, efektif, dan efisien”.

9


Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Kelembagaan tersebut sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya perumusan kebijakan dan program di bidang kelembagaan yang komprehensif dan tepat sasaran; 2. Terwujudnya kelembagaan Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang proporsional, efektif dan efisien; 3. Terwujudnya kelembagaan Perekonomian I yang proporsional, efektif dan efisien; 4. Terwujudnya kelembagaan Perekonomian II yang proporsional, efektif dan efisien; dan 5. Terwujudnya kelembagaan Kesejahteraan Rakyat yang proporsional, efektif dan efisien.

B.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

I

ndikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan dalam Peraturan MENPAN

Nomor

PER/11/M.PAN/08/2007

Indikator

Kinerja

Utama

Di

Lingkungan

tentang

Penetapan

Kementerian

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama yang

digunakan oleh Deputi Bidang Kelembagaan adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya;

2.

Jumlah Lembaga Non Struktural (LNS) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya;

3.

Persentase kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya;

4.

Peraturan

Presiden

mengenai

Kelembagaan

Instansi

Vertikal

Kementerian; 5.

Peraturan Menteri PAN dan RB (Per. Men. PAN dan RB) tentang Kelembagaan UPT; 10


6.

Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) yang UPT Eselon II-nya dievaluasi;

7.

Peraturan Menteri PAN dan RB (Per. Men. PAN dan RB) tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah ke dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

8.

Laporan Evaluasi Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

9.

Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI; dan

10. Kajian Organisasi di K/L yang memiliki fungsi supervisi dan pengendalian PNBP.

C.

Penetapan Kinerja 2012

P

enetapan Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012 memuat 5 (lima) sasaran dan didukung oleh 5 (lima) kegiatan yang dirinci dalam 32 (tigapuluhdua) Sub Kegiatan. Rencana kinerja Tahun 2012 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana strategis Deputi

Bidang Kelembagaan, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2012. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya

menyusun

Rencana

Kerja

Kegiatan

dan

Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Departemen Keuangan selanjutnya Deputi Bidang Kelembagaan menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi sampai dengan unit eselon II. Penetapan Kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi yang bersangkutan pada akhir tahun 2012, dan akan dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2012. Gambaran Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

11


Tabel 1 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Kelembagaan Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya perumusan kebijakan dan program di bidang kelembagaan yang komprehensif dan tepat sasaran

Terwujudnya kelembagaan Polhukam yang proporsional, efektif dan efisien

Terwujudnya kelembagaan Perekonomian I yang proporsional, efektif dan efisien

Terwujudnya kelembagaan Perekonomian II yang proporsional, efektif dan efisien

INDIKATOR KINERJA Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan instansi vertikal Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan UPT Jumlah K/L yang memiliki UPT Eselon II yang dievaluasi Jumlah LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan LNS Jumlah K/L yang menerapkan PPK BLU Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK BLU Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK Jumlah Sekretariat Lembaga Negara Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Lembaga Negara Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Kelembagaan (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah ke dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK Jumlah Perwakilan RI di Luar Negeri Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK

12

TARGET 2 Perpres 1 Per.Men. PAN dan RB 20 UPT Eselon II 10 LNS 1 Laporan 5 K/L 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi 5 Kementerian 1 Laporan 5 LPNK 1 Laporan 5 Sekretariat Lembaga Negara 1 Laporan 1 Per. Men. PAN dan RB

5 Kementerian 1 Laporan 5 LPNK 1 Laporan 5 Perwakilan RI di Luar Negeri 5 Kementerian 1 Laporan 5 LPNK 1 Laporan


Terwujudnya kelembagaan Kesejahteraan Rakyat yang proporsional, efektif dan efisien

Terbitnya kebijakan tentang penguatan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP dalam rangka mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas PNBP pada setiap K/L Laporan Evaluasi Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Kelembagaan (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK Persentase kelembagaan pemda yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Persentase kelembagaan pemda yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya

13

1 SE Men. PAN dan RB

1 Laporan Hasil Evaluasi 1 Per. Men. PAN dan RB

5 Kementerian 1 Laporan 5 LPNK 1 Laporan 18 Provinsi 18 Kabupaten 18 Kota 15 Provinsi 15 Kabupaten 15 Kota


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B

ab ini berbicara mengenai akuntabilitas kinerja dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kelembagaan diukur berdasarkan capaian kinerja kegiatan dan sasaran, yang pengukuran indikator kinerjanya meliputi input, output, manfaat dan dampaknya terhadap kelembagaan pemerintah. Dibawah ini akan diuraikan capaian kinerja tahun 2012 dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2012 tersebut.

A. Capaian Kinerja Tahun 2012

S

ampai dengan akhir tahun 2012 Deputi Bidang Kelembagaan telah melaksanakan 5 (lima) Sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat

dikatakan

berhasil

dicapai

dengan

memuaskan.

Adapun kelima sasaran-sasaran tersebut adalah:

1.

Terwujudnya Perumusan Kebijakan dan Program di Bidang Kelembagaan Yang Komprehensif dan Tepat Sasaran Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: a. Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan instansi vertikal. b. Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan UPT.

14


c. Jumlah Kementerian/Lembaga (K/L) Yang UPT Eselon II-nya dievaluasi. d. Jumlah LNS Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya. e. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan LNS. f. Jumlah K/L yang Menerapkan PPK BLU Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya. g. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan PPK BLU.

Dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi, diharapkan akan terwujud organisasi instansi vertikal yang proporsional, efektif, dan efisien serta mampu mendukung kebutuhan, tuntutan dan tantangan yang dihadapi saat ini. Oleh karena hal tersebut perlu pengaturan mengenai kelembagaan instansi vertikal.

Selain itu, saat ini pedoman yang digunakan dalam melakukan penataan UPT didasarkan

pada

Peraturan

Menteri

Negara

PAN

Nomor

PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian. Dalam perkembangannya,

pedoman

UPT tersebut

masih

memiliki

beberapa

kekurangan dan kelembahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pedoman UPT perlu dilakukan penyesuaian serta organisasi UPT khususnya UPT Eselon II perlu dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali karena pada dasarnya organisasi UPT merupakan garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan kinerja pelaksanaan tugas UPT harus selalu ditingkatkan.

Di dalam era reformasi, berkembang keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan, memberikan dampak semakin besar animo untuk membentuk Lembaga Non Struktural (LNS). Keberadaan LNS ini merupakan wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan administrasi publik namun dalam perkembangan,

15


menjamurnya LNS tersebut ternyata menimbulkan permasalahan kompleks dikarenakan kecenderungan semakin berkembang jumlah LNS dan variasi dasar hukum pembentukan, tujuan pembentukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi yang implikasinya adalah potensi duplikasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kebijakan untuk menata organisasi dan tata kerja LNS serta dilakukan pemantauan dan evaluasi.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat sebagai acuan dan pedoman bagi LPNK dalam melakukan penataan organisasi, maka Deputi Bidang Kelembagaan berinisiatif untuk menyusun bahan perumusan kebijakan mengenai pedoman organisasi LPNK sebagai pengganti atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Diharapkan dengan tersusunnya bahan perumusan kebijakan dimaksud, dalam rangka penataan organisasi akan dapat mewujudkan suatu organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja masing-masing lembaga.

Peraturan tersebut diperlukan agar organisasi pemerintah senantiasa berada dalam kondisi yang aktual yaitu mengikuti tuntutan perkembangan dan kebutuhan lingkungan strategis sehingga tetap efisien dan efektif dalam rangka menjalankan visi dan misi organisasi. Adapun pencapaian target indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

16


Tabel 1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

Jumlah kebijakan mengenai 2 Perpres kelembagaan instansi vertikal

Jumlah kebijakan mengenai kelembagaan UPT

1 Per.Men. PAN dan RB

Jumlah K/L yang UPT Eselon II-nya dievaluasi Jumlah LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20 UPT Eselon II 10 LNS

Laporan Hasil Pemantauan 1 Laporan dan Evaluasi Kelembagaan LNS Jumlah K/L yang 5 K/L Menerapkan PPK BLU Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya

1 Peraturan Presiden Tentang Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB Tentang Kelembagaan UPT 20 UPT Eselon II 10 LNS telah tertata organisasi dan tata kerjanya (selain 10 LNS yang telah ditata organisasi dan tata kerjanya juga telah di verifikasi 10 LNS lainnya) 1 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan LNS 2 K/L yaitu : 1. Kementerian Kesehatan (RS. Hasan Sadikin). 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Universitas Mataram)

Laporan Hasil Pemantauan 1 Laporan Hasil 1 Laporan Hasil dan Evaluasi Kelembagaan Pemantauan dan Pemantauan dan Instansi Pemerintah Yang Evaluasi Evaluasi Menerapkan PPK BLU

17

% Pencapaian (4) 50%

90%

100% 100%

100%

40%

100%


Jumlah kebijakan kelembagaan instansi vertikal, belum belum tercapai secara optimal yaitu dari target 2 Perpres hanya terealisasi 1 Perpres yaitu Perpres tentang Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan 1 Perpres yaitu tentang Instansi Vertikal kementerian Keuangan belum dapat diproses karena belum ada usulan dari Kementerian Keuangan. Demikian pula dengan jumlah kebijakan mengenai kelembagaan UPT baru dapat disusun Rancangan Per. Men.PAN dan belum dapat ditetapkan menajdi Peraturan Menteri karena masih harus dilakukan finalisasi terhadap materi yang diatur.

Untuk penataan LNS, Evaluasi UPT eselon II, pemantauan dan evaluasi kelembagaan LNS dan kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan PPK BLU target yang ditetapkan dapat dicapai 100%. Sedangkan untuk jumlah K/L yang menerapkan PPK BLU yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya belum tercapai secara optimal yaitu dari target 5 K/L hanya terealisasi 2 K/L.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.135.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) namun dalam perkembangannya terjadi pemotongan anggaran hingga menjadi Rp. 750.480.000,- (tujuh ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 559.411.840,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sekitar 74,54 persen. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 191.068.160,- (seratus sembilan puluh satu juta enam puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) atau sekitar 26,45 persen. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran ini telah didukung dengan anggaran yang cukup.

18


2. Terwujudnya Kelembagaan Polhukam yang proporsional, efektif dan efisien Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: a.

Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya;

b.

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian;

c.

Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya;

d.

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK;

e.

Jumlah Sekretariat Lembaga Negara Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya;

f.

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Sekretariat Lembaga Negara.

Adapun pencapaian target indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Indikator Kinerja Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK Jumlah Sekretariat Lembaga Negara Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya

Target

Realisasi

5 3 kementerian: Kementerian Kemdagri, Kemlu, dan kementerian Kominfo. 1 Laporan 1 Laporan

5 LPNK

1 Laporan 5 Sekretariat Lembaga Negara

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan 1 Laporan Sekretariat Lembaga Negara

19

4 LPNK: BPN, Lemsaneg, BIN, dan Wantannas

% Capaian 60% 100%

80%

1 Laporan

100%

5 Sekretariat Lembaga Negara: DPD, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

100%

1 Laporan

100%


Berdasarkan tabel di atas, dari 6 (enam) indikator kinerja, terdapat 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya dari target 5 (lima) kementerian hanya terealisasi 3 (tiga) kementerian, sedangkan indikator kinerja jumlah LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya yang belum dapat terealisasi 100% karena dari target 5 (lima) LPNK yang ditetapkan hanya dapat dilakukan penataan terhadap 4 (empat) LPNK.

Dalam rangka mencapai sasaran ini, anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah) namun dalam perkembangannya terjadi pemotongan anggaran hingga menjadi Rp. 584.751.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 354.225.900,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) atau sekitar 60,57 persen. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 230.525.100,- (dua ratus tiga puluh juta lima rtaus dua puluh lima ribu seratus rupiah) atau sekitar 39.42 persen. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini telah didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

3.

Terwujudnya Kelembagaan Perekonomian I yang Proporsional, Efektif, dan Efisien.

Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: a. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan (Per. Men. PAN dan RB Tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III Ke Bawah Ke Dalam Jabatan Fungsional Bersama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur); b. Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya; c. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian;

20


d. Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya; e. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK; dan f.

Jumlah Perwakilan RI Di Luar Negeri Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya.

Pencapaian target indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 3 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Indikator Kinerja

Target

Jumlah Peraturan/Kebijakan di Bidang Kelembagaan (Per. 1 Per. Men Men. PAN dan RB Tentang PAN dan RB Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke Bawah ke Dalam Jabatan Fungsional bersama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur)

Realisasi

R. perpres tentang perubahan Atas Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Jumlah Kementerian Yang 5 1. Kementerian Telah Tertata Organisasi dan Kementerian Keuangan; Tata Kerjanya 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Kementerian Perindustrian; 4. Kementerian Perdagangan; 5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi 1 Laporan 1 Laporan Kementerian

21

% Capaian

110%

120%

100%


Indikator Kinerja

Target

Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya

5 LPNK

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK

1 Laporan

Jumlah Perwakilan RI Di Luar 5 Negeri Yang Telah Tertata Perwakilan Organisasi dan Tata Kerjanya Ri di Luar Negeri

Realisasi

% Capaian

1. BPS. 2. BIG; 3. LKPP.

60%

1. KBRI Kuala Lumpur. 2. Konsulat Jenderal RI di Shanghai. 3. KBRI Dili. 4. KBRI Bangkok. 5. KBRI Tehran. 6. KBRI Bandar Seri Begawan. 7. KBRI Roma.

140%

Berdasarkan tabel di atas, dari 6 (enam) indikator kinerja 5 (lima) indikator dapat dicapai sesuai target bahkan 3 (tiga) diantaranya realisasinya melebihi 100% yaitu jumlah Peraturan/Kebijakan di Bidang Kelembagaan terealisasi 110%, Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya dari 5 target kementerian dapat terealisasi 6 (enam) kementerian. Sedangkan Jumlah Perwakilan RI di Luar Negeri Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya dari target 5 (lima) perwakilan RI dapat dilakukan penataan 7 (tujuh) Perwakilan.

Dalam rangka mencapai sasaran ini, anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam perkembangannya terjadi pemotongan anggaran hingga menjadi Rp. 1.092.638.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya

22


tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp. 524.556.840,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah) atau sekitar 48 persen. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.568.126.160,- (lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) atau sekitar 52 persen. Realisasi trhitung masih relatif kecil karena anggaran untuk kegiatan penataan organisasi dan tata kerja perwakilan RI di Luar Negeri tidak direalisasikan sehubungan dengana danya kebijakan efisiensi dan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri. Namun demikian, kegiatan penataan perwakilan RI di luar negeri tetap berjalan dengan menggunakan mekanisme desk evaluation sehingga tidak diperlukan dukungan pembiayaan yang besar. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini telah didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

4.

Terwujudnya Kelembagaan Perekonomian II yang Proporsional, Efektif dan Efisien. Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: a. Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya; b. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian; c. Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya; d. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK; e. Terbitnya kebijakan tentang penguatan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP dalam rangka mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas PNBP pada setiap K/L; f.

Laporan Evaluasi Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI;

23


g. Jumlah Peraturan/Kebijakan di Bidang Kelembagaan (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI).

Adapun pencapaian target indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Jumlah Kementerian Yang 5 6 Kementerian Telah Tertata Organisasi dan Kementerian (Kemtan, Kem.Hub, Tata Kerjanya kem. Hut, Kem. KP, Kem. Kop dan UKM, dan Kem. Parekraf) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi 1 Laporan 1 Laporan Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah 5 LPNK 2 LPNK (Basarnas Tertata Organisasi dan Tata dan BATAN) Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan 1 Laporan 1 Laporan dan Evaluasi Organisasi LPNK Terbitnya kebijakan tentang penguatan fungsi supervisi 1 SE dan pengendalian PNBP Men.PAN 1 SE Menteri PAN dalam rangka mewujudkan dan RB dan RB mekanisme dan sistem pengawasan atas PNBP pada setiap K/L Laporan Evaluasi Tugas, 1 Laporan Fungsi, dan Susunan Hasil 1 Laporan Hasil Organisasi Kementerian PAN Evaluasi Evaluasi dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI Jumlah Peraturan/Kebijakan 1 Per. Men. di Bidang Kelembagaan (Per. PAN dan RB 3 Rancangan Men. PAN dan RB tentang perpres (Kem.PAN Penataan Kelembagaan RB, LAN dan BKN) Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI)

24

% Capaian

120%

100% 40% 100%

100%

100%

300%


Berdasarkan tabel di atas, dari 7 (tujuh) indikator kinerja 6 (enam) indikator dapat dicapai sesuai target bahkan 2 (dua) diantaranya realisasinya melebihi 100% yaitu indikator Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya dari 5 target terrealisasi 6 kementerian sehingga capaiannya adalah 120%. Selain itu, pada indikator kinerja Jumlah Peraturan/Kebijakan di Bidang Kelembagaan (Per. Men. PAN dan RB tentang Penataan Kelembagaan Kementerian PAN dan RB, LAN, BKN, BPKP, dan ANRI) dari target 1 Peraturan Men.PAN dan RB dalam perkembangannya dapat disusun 3 (tiga) Rancangan Perpres yaitu Rancangan perpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010 yang mengatur tentang organisasi Kementerian PAN dan RB, Rancangan perpres tentang LAN dan Rancangan Perpres tentang BKN. Penyusunan Rancangan perpres diperlukan karena sesuai ketentuan unit organisasi eselon I penetapannya dalah dengan Peraturan presiden bukan Peraturan Menteri.

Dalam rangka mencapai sasaran ini, anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 618.480.000,- (enam ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggatan telah terealisasi sebesar Rp. 419.928.960,- (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau sekitar 67,8 persen. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 198.551.040,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat puluh rupiah) atau sekitar 32,2 persen. Meskipun anggaran tidak terserap 100% namun pada prinsipnya pencapaian sasaran ini telah didukung dengan anggaran yang cukup.

25


5.

Terwujudnya Kelembagaan Kesejahteraan rakyat yang Proporsional, Efektif dan Efisien. Indikator Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah: a. Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya; b. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian; c.

Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya;

d. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK; e. Persentase Kelembagaan Pemda Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya; f.

Persentase Kelembagaan Pemda Yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Organisasi dan Tata Kerjanya.

Pencapaian target indikator kinerja tersebut digambarkan sebagai berikut: Tabel 5 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran 5 Target

Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya

5 Kementeria n

6 Kementerian: Kemenag, Kemkes, Kemsos, kemenko Kesra, kem. Dikbud dan Kempera

120%

1 Laporan

1 Laporan

100%

3 LPNK: Perpustakaan Nasional, BPOM, BNP2TKI

60%

1 Laporan

100%

18 Provinsi, 18 Kab., 18 Kota

100%

15 Provinsi, 20 Kab 17 Kota

115%

Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi Kementerian Jumlah LPNK Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Organisasi LPNK Persentase Kelembagaan Pemda Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya Persentase Kelembagaan Pemda Yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Organisasi dan Tata Kerjanya

5 LPNK

1 Laporan 18 Provinsi 18 Kabupaten 18 Kota 15 Provinsi 15 Kabupaten 15 Kota

26

Realisasi

% Capaian

Indikator Kinerja


Berdasarkan tabel di atas, dari 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan, maka 5 (lima) indikator dapat dicapai sesuai target bahkan 2 (dua) diantaranya realisasinya melebihi 100% yaitu indikator Jumlah Kementerian Yang Telah Tertata Organisasi dan Tata Kerjanya dari 5 target terrealisasi 6 kementerian sehingga capaiannya adalah 120%, dan indikator Persentase Kelembagaan Pemda Yang Telah Dipantau dan Dievaluasi Organisasi dan Tata Kerjanya tercapai 115%.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dari implementasi suatu kebijakan. Melalui evaluasi akan dapat diketahui apakah kebijakan yang dikeluarkan dalam hal ini PP Nomor 41 Tahun 2007 telah diimplementasikan secara efektif oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena implementasi kebijakan seringkali mudah dipahami tetapi dalam bentuknya yang konkret dalam pelaksaaan dan realisasinya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terhadap indikator kinerja Pemda yang dievaluasi organisasi dan tata kerjanya, hasil yang dicapai telah sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan melebihi.

Dalam rangka mencapai sasaran ini, anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 793.653.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggatan telah terealisasi sebesar Rp. 535.304.320,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau sekitar 67,44 persen. Sedangkan sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp. 258.348.680,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sekitar 32,56 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini telah didukung dengan anggaran yang cukup.

27


B. Evaluasi Capaian Kinerja 2012

D

ari lima sasaran yang ditargetkan oleh Kedeputian Bidang Kelembagaan, dapat dikatakan cukup berhasil meskipun belum semua indikator dapat dicapai dengan sangat memuaskan (100%). Dalam hal pencapaian sasaran

“Terwujudnya perumusan kebijakan dan program di bidang kelembagaan yang komprehensif dan tepat sasaran” telah diperoleh hasil: 1. Peraturan Presiden Tentang Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM; 2. Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB Tentang Kelembagaan UPT.

Pada sasaran ketiga yaitu Terwujudnya Kelembagaan Perekonomian I yang Proporsional, Efektif, dan Efisien, dalam pelaksanaan tahun anggaran 2012 ini telah tersusun 4 (empat) kebijakan/peraturan yaitu: 1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi kementerian Negara serta Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Eselon I kementerian Negara; 3. Rancangan Peraturan Presiden tentang LAN; dan 4. Rancangan Peraturan Presiden tentang BKN.

Rancangan Peraturan Presiden tersebut perlu segera disusun karena akan menjadi acuan dalam menyusun Per. Men. PAN dan RB Tentang Penataan Jabatan Struktural Eselon III ke Bawah ke Dalam Jabatan Fungsional.

Dalam hal pencapaian sasaran Terwujudnya Kelembagaan Perekonomian II yang Proporsional,

Efektif

dan

Efisien,

telah

diperoleh

hasil

berupa

1

(satu)

peraturan/kebijakan yaitu Surat Edaran Peraturan Menteri PAN dan RB tentang penguatan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP dalam rangka mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas PNBP pada K/L. Kebijakan tersebut akan

28


menjadi acuan bagi K/L dalam melakukan penataan kelembagaan pemerintah khususnya kelembagaan terkait dengan penguatan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP dalam rangka mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas PNBP.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2012, semua sasaran yang dirumuskan belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kelembagaan dan memberikan landasan atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa berdasarkan capaian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2012, semua sasaran yang dirumuskan belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kinerja Deputi Bidang Kelembagaan selanjutnya dan juga memberikan landasan atau acuan bagi pelaksanaan kegiatan ke depan.

29


BAB IV PENUTUP

inerja Deputi Bidang Kelembagaan pada tahun anggaran 2012 pada dasarnya dapat dinilai dari 3 (tiga) aspek berikut ini, yaitu: a. Penataan organisasi dan tata kerja instansi pemerintah yang tersusun secara rasional dan efektif; b. penyusunan peraturan/kebijakan di bidang kelembagaan; c. Penyusunan saran dan rekomendasi mengenai penataan organisasi pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut kemudian yang manjadi dasar dirumuskannya 5 (lima) sasaran yang harus dicapai selama tahun anggaran tersebut. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa pada prinsipnya belum seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2012 ini telah tercapai sepenuhnya (100 %). Di sisi yang lain juga terdapat sasaran yang capaiannya melebihi target artinya sasaran tersebut dapat tercapai lebih dari 100%. Akhirnya, hasil kinerja yang dicapai harus dikembalikan pada tujuan semula disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu sebagai salah satu elemen pertanggungjawaban Pemerintah atas tuntutan masyakarat agar terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance), bersih dan bertanggung jawab.

Tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yang terangkum dalam 8 area perubahan yaitu: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Aparatur. Perubahan organisasi menjadi area pertama, sedangkan hasil yang diharapkan di area organisasi adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Pada tataran program untuk tingkat mikro, seluruh Kementerian/Lembaga harus melaksanakan penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu prasyarat yang

30


harus dipenuhi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Untuk itu, dalam era reformasi birokrasi sekarang ini, peran Deputi Bidang Kelembagaan dalam melakukan melakukan penataan kelembagaan sangat menentukan berhasilnya pencapaian area perubahan pertama yaitu area organisasi. Pada tahun anggaran 2012, terdapat beberapa target sasaran yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Kelembagaan belum dapat tercapai secara optimal, untuk itu ke depan masih harus bekerja keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selalu muncul di masyarakat serta selalu dituntut untuk selalu melakukan inovasi kebijakan yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing. Dengan demikian, Deputi Bidang Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak saja mampu memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan tetapi juga harus lebih responsif terhadap permasalahan, kebutuhan, dan tuntutan terhadap upaya perbaikan citra birokrasi pemerintahan.

31

KATA PENGANTAR. Semoga LAKIP ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Jakarta, 2013 Plt. Deputi Bidang Kelembagaan,

Recommend Documents