KATA PENGANTAR. Pengasih dan Maha Penyayang. yang dengan kasih sayangnya yang menyapa

KATA PENGANTAR

Al hamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. yang dengan kasih sayangNya yang ”menyapa” penulis lewat bulan Ramadhan bulan yang penuh berkah sehingga membuka jalan terselesaikannya skripsi ini .Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari peran beberapa pihak. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih: Kepada Bapak Rektor Prof. Dr. Qomarudin Hidayat selaku rektor dan bapak Prof. Dr. H. Muhamad Amin Suma, SH.MA.MM. Selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Dr. Asmawi, M.Ag selaku Ketua Jurusan SJS dan khususnya kepada Ibu Sri Hidayati M.Ag selaku Sekjur, yang tulus, sabar dan penuh kasih sayang membimbing dan mendukung. Kepada Dr. A. Sudirman Abbas, M.A. selaku pembimbing I dan Dr Syahrul A‟dam, MA, selaku pembimbin II saya sampaikan terimakasih atas bimbingan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan segenap Dosen Syariah dan Civitas Akademika yang memupuk dan membantu penulis dalam kuliyah. Kepada Almaghfurlah KH. Yahya Masduqi „Ali dan KH. Syarif Hud Yahya. Selaku Guru yang selalu mendidik dan membimbing penulis. i

Kepada kedua Orang Tua ku tercinta, dan juga kepada. Ustz. Hj Mansiyah selaku Nenek, Orang Tua, Guru. Atas semua pemberian dan pengorbanan yang tiada henti. Kepada kakak Taufik Romdoni ST. terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Dan juga kelurga besarku terkasih. Kepada kawan-kawan di BEM Siyasah 2004-2005; Akhmad Muttaqin selaku presiden. Febry Manende, Zaenal, Kholiq, Topan, dan kawan-kawan SS angkatan 2002, Lukman, yusuf ,kiki, amel, Simon, dll, Terutama “penghuni terakhir” SS ‟02 yang “gelisah”, Takin, Eky, Manzoy, Fathur, Hisnuddin. akhirnya kawan! Semoga ini jadi pelajaran. Dan juga kawan-kawan KKN Sukaresmi Cianjur 2005, Salam, Irwa, Iie, Ida, Iik, Juned, Kompor, Yayah, Yanti, Darmin, Sifyan dll. Kepada kawan-kawan pergerakan baik di LKBHMI, HMI, PMII, IMM, GMNI, KM maupun KAMMI. Akhir kata, penulis berharap bahwa karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, khalayak umum dan kalangan civitas akademika dalam pengkayaan intelektual. Amin.

Ciputat, 17 Syawal 1431 H / 27 September 2010

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………….....

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… iii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah……………………………………….

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah………………………….

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………..

9

D. Metode Penelitian,…… ……………………………………….

10

E. Review Studi Terdahulu ………………………………………. 12 F. Sistematika Penulisan………………………………………….

BAB II

13

DESKRIPSI KEBEBASAN BERAGAMA A. Pengertian………………………………………………………. 14 1.

Pengertian Kebebasan……………………………………… 15

2.

Pengertian Agama …………………………………………. 17

B. Kebebasan beragama dalam Islam ………...……………………. 20 1.

Kebebasan Beragama Dalam al-Qur an …………………….20

2.

Kebebasan Beragama Dalam as-Sunnah (Piagam Madinah)..26

3.

Kebebasan Beragama Deklarasi Kairo………………………30

C. Kebebasan Beragama Perspektif DUHAM....……………………33

BAB III

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA A. Demografi Agama di Indonesia .........................................………36 B. Agama dan Negara di Indonesia…………………………….........40 C. Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia Era Reformasi………………………………………………………... 45

BAB IV

ANALISIS PREKTEK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA ERA REFORMASI A. Perspektif Hukum.......................................................................... 56 B. Perspektif Sosio-Kultural............................................................... 63 C. Perspektif Politik………………………………………………... 72

BAB V

PENUTUP Kesimpulan ………....………………………………….................... 77 Saran………………………………………………………………… 79

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 81

iv

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG MASALAH Diskursus hak asasi manusia (HAM) selalu menarik dan mengundang

kontroversi dalam perjalanan dinamika kenegaraan. Di mulai sejak zaman Yunani kuno, perbincangan HAM melekat erat dalam makna filosofi dan universal hakekat pendirian sebuah negara yang tidak lain menjamin keutuhan sosial (kolektivisme HAM) demi kebahagiaan dan kesejahteraan warganegaranya.1 Menyusul zaman Romawi, HAM mengalami dinamika pasang surut diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dan imperium kekuasaan di sisi yang lain yang tak dapat menghindari peperangan dan sistem perbudakan. Namun di era ini, Cicero mulai memperkuat benih-benih rationalisme dalam negara yang diperolehnya dalam postulat Hukum Alam Kodrati melalui ajaran kaum Stoa. Menurutnya, pendirian sebuah negara harus bersesuaian dengan dalil-dalil atau asas-asas Hukum Alam Kodrati yang bersumber dari Budi Illahi yang berisi kesusilaan yang universal termasuk di dalamnya adalah HAM.2 Aliran ini belakangan banyak mempengaruhi pemikir-pemikir Eropa di era selanjutnya utama terkait dengan hakekat Hukum Antar Bangsa seperti Hugo de Groot (Abad XVIII).

1 2

Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2005) cet.ke-7 , h. 25. Ibid, h. 41

1

2

Baru kemudian di era Enlightment atau Renaissance (Abad XIV-XVI) proses pembebasan individu dari kegelapan atau keterikatan agama (gereja), alam, dan tradisinya terjadi sangat radikal. Eksistensi kebebasan manusia secara universal dikukuhkan lewat potensi akalnya sebagai karunia Illahi yang tak lagi dapat dibelenggu oleh sistem ortodoksi agama atas nama Tuhan. Ada dikotomi yang jelas antara posisi dan peran manusia dalam urusan kenegaraan melalui pelembagaan3 hukum dalam mengatur tatanannya dan agama dalam urusan akhirat melalui agamawan untuk menegakkan moral etik manusia. Basis sosio-kultural yang sekuleristik ini menjadi mercusuar HAM dan trayek yang dilalui dunia Eropa sebagaimana

dikatakan

Baehr

sebagaimana

dikutip

Satjipto

Rahardjo,

de

Bescherming van de individu tegen de eisen van de samenleving.4 Meninggalkan tiga abad sebelumnya yakni abad yang dikenal dengan Dark ages (Abad V-X), Middle Ages (Abad XII-XV), dan Enlightment (Abad XIV-XVIII) di atas, perubahan dan transformasi HAM masih terus berlangsung memasuki abad modern (Abad XIX). Namun Di era ini, HAM lahir bukan dari rahim pergerakan akar rumput dan kelompok cendekia melainkan dari kaum Borjuis yang mulai banyak berperan dalam konstelasi ekonomi politik di tengah melemahnya negara akibat perpecahan. Besarnya pengaruh kaum Borjuis dalam menjamin survive-nya negara, sementara dalam ranah hukum mereka sama sekali tidak memperoleh tempat 3

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 21-23. 4

Muladi (ed), Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat) (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 218.

3

(jaminan hak milik, kebebasan, persamaan di depan hukum dan kepastian) yang layak sehingga momen ini mereka paksakan untuk mencuri satu ruang dalam tatanan hukum negara. Perjuangan itu berhasil menempatkan kaum borjuis sebagai salah satu konstituen negara dan merubah orde hukum menjadi jaminan HAM bagi “setiap orang.” Arti sejarah ini adalah bahwa HAM memiliki korelasi dengan habitat sosiokulturalnya. Akar teoritisnya berawal di Eropa yang mengalami kristalisasi mulai era Enlightment di bawah bidan kelompok kapitalis yang selanjutnya membawa perubahan penting dalam tatanan hukum dan politik negara sebagaimana disebut dengan laissez fairer/ laissez aller yang mencerminkan tuntutan kebebasan untuk bertindak dan menolak campur tangan negara (individualistik dan sekuler). Karena itu, bagi negara-negara Eropa, HAM adalah prinsip universal dan konstitusional sebab sesuai dengan nilai sosio-kultural ideologi masyarakatnya. Maka di era Pascamodern ini terlihat adanya upaya negara-negara Eropa yang dimotori oleh negara-negara maju untuk meregulasikan HAM sebagai instrumen hukum Internasional bersamaan dengan penetrasi kekuasaannya ke wilayah negara-negara Asia dan Afrika.5 Keinginan untuk menstandarisasikan HAM sebagai prinsip universal dan berlaku bagi semua negara di dunia tentu menimbulkan masalah. Sebab, masing5

Beberapa Konvensi Internasional yang terkait dengan HAM di antaranya: Magna Charta 1215, Bill of Right 1689, The Universal Declaration of Human Right PBB 1948, International Convention Against Apartheid in Sports, Convention on Right of the Child, Convention on the Elimination of All Froms of Discrimination Against Women, Convention of the Political Rights of Women, dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman of DegradingTreatment of Punishment.

4

masing negara memiliki latar sosio-kultural yang berbeda khususnya bagi negaranegara berkembang, komunal, dan religius seperti Indonesia. Sejarah mencatat, bahwa sejak awal perumusan UUD 1945 dalam Majelis Sidang BPUPKI (Badan Penyidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) telah terjadi perdebatan hangat antara kubu yang memperjuangkan HAM sebagai bagian intrumen UUD yakni kubu M.Yamin dan Moh. Hatta di satu pihak dan kubu yang menolak HAM karena menganggap itu sangat individualistik dan kolonialistik, dan tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yakni kubu Soepomo dan Soekarno di pihak lain. Namun perdebatan itu berakhir dengan kompromis, dengan memodifikasikan HAM sesuai dengan latar sosio-kultural dan ideologi masyarakat Indonesia yang komunalistik.6 Jadilah pemuatan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945 bersifat partikularistik ketimbang universalistik. Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa tolak tarik dan pasang surut penerimaan HAM oleh negara sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang mengitarinya. Di negara-negara totaliter HAM direduksi dan sengaja dibuat absurd. Sementara, dalam iklim negara yang mengalami transisi dari totaliter menuju demokrasi, HAM diresepsi secara luas dan seringkali euforia kebebasan melupakan alas sosio-kultural dan ideologi masyarakatnya. Alhasil dalam implementasi HAM seringkali terjadi anomali sistem dan caos di tingkat akar rumput.

6

Safroedin Bahar (et.al) (edit), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), h. 153

5

Sama halnya yang terjadi di Indonesia, pertama-tama bahwa tolak tarik HAM lebih dilatarbelakangi oleh nilai sosio-kultural masyarakat. Namun seiring dengan perubahan konfigurasi politik yang ada HAMpun mengalami perubahan. Seperti yang terlihat dalam konstelasi politik transisi dari 1949 (KRIS) ke 1950 (UUDS), perubahan sistem pemerintahan dari Quasi Presidensial ke Quasi Parlementer cukup memberi arti bagi pemuatan HAM dalam konstitusi. Di era ini, M. Yamin bahkan menegaskan dengan penuh suka cita bahwa KRIS dan UUDS adalah konstitusikonstitusi yang paling berhasil memuat HAM sesuai deklarasi PBB 1948.7 Kemudian HAM mengalami surut pada pasca Demokrasi Terpimpin 1959 sampai Orde Baru (1966-1998). Dan mengalami pasang kembali pada Orde Reformasi yang ditandai dengan Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Reformasi merupakan era gelombang pasang HAM di Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah mengacu pada sekian prinsip kebebasan beragama hasil ratifikasi kovenan internasional mengenai HAM. Landasan konstitusional ini lebih lanjut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di antaranya UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan

7

Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2007), h. 635.

6

Internasional tentang pemenuhan hak-hak sipil dan politik dari seluruh warga negara tanpa kecuali. Pemaknaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29). Dan dipertegas lagi dengan Pasal 28E dan 29 ayat (2) yang intinya menyatakan, “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya; berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan; dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.” Pasalpasal ini mengisyaratkan kewajiban negara untuk menjamin hak beragama dan hak setiap orang termasuk jama’ah dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Di dalam Islam, sebenarnya telah ditegaskan adanya hak kebebasan beragama dan larangan sikap tindak pemaksaan yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM itu sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Kafirun, bagaimana membangun hak dalam keberagamaan dan menjalin relasi sosial agama yang toleran. Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat (256) menjelaskan adanya larangan pemaksaan dalam agama karena Allah sendiri secara sunnatullah telah menciptakan perbedaan dan keragaman itu. Allah telah mencukupkan penjelasanannya dalam Al-Quran mana yang benar dan yang bathil. Karena itu, Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk memilihnya dengan segala konsekuensi yang ada. Indikator kemuliaan hanya ditentukan oleh kadar ketaqwaan seseorang di sisi-Nya.

7

Namun ironisnya dari sekian lengkap landasan konstitusional perundangundangan yang ada, konflik keberagamaan terkait dengan pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan di Indonesia masih mengalami persekusi dari kelompok Islam yang lain. Catat saja kasus yang terjadi pada sejumlah pengikut Ahmadiyah JAI di Lombok, Kuningan, Parung Bogor berikut juga tempat-tempat peribadatan, pendidikan, dan rumah-rumah penduduk; Darul Arqom; NII Ma’had Az-Zaytun; Baha’i; Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII); Gerakan Syi’ah di Indonesia; Salamullah;8 Alqiyadah; dan Laila Eden. Disayangkan di tengah kecamuk konflik itu negara tidak berperan optimal dan bersikap tegas sehingga menimbulkan konflik yang berlarut-larut tanpa kepastian. Persoalan ini membuktikan bahwa mengatur persoalan keberagamaan secara internal khususnya terkait dengan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan lebih sulit ketimbang mengatur pola keberagamaan secara eksternal. Apakah kesulitan ini terkait dengan garis persinggungan tafsir atas teks-teks Nash yang kebenarannya seringkali dimonopoli secara politik oleh ortodoksi Islam yang mapan dalam ranah negara. Apakah kesulitan ini semakin diperkeruh oleh penetrasi Islam politik yang mencoba merehistorisasi Islam secara institusional. Karena bagaimanapun juga Islam politik yang terinstitusional ke dalam ranah negara akan membentuk elit atau hegemoni ortodoksi yang membawa dampak terhadap unitaris keyakinan. Atau dengan kata

8

Iskandar Zulkarnai, “Pengantar”, dalam Aris Mustofa dkk, Ahmadiyah Keyakinan Yang Digugat. (Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2005), h. xi

8

lain institusionalisasi Islam politik seringkali menafikan pluralisme dalam konteks pelaksanaan keyakinan. Dari, penelusuran di atas Penulis memandang urgen untuk mengkaji pelaksanaan hak kebebasan beragama seseorang dalam melaksanakan keyakinannya di Indonesia baik menurut konstitusi Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam. Pendekatan integrasi ini sangat penting dilakukan mengingat di lapangan seringkali antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain saling klem kebenaran (truth claim) dan tuding-menuding sesat dan kafir. Konflik keberagamaan yang sarat politik dan transendental keyakinan ini harus dicari solusinya agar korban pengkafiran dan kekerasan fisik tidak berkepanjangan dan menelan korban, dan khittoh konstitusi yang menjamin pluralisme dan integrasi sosial bisa dibangun. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini dengan judul ”KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM ISLAM, DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA ERA REFORMASI” B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah. Permbahasan masalah kebebasan beragama sangat lah luas, oleh karena itu

penelitian ini tidak akan membahas semua masalah tersebut dari semua waktu dan tempat melainkan membatasinya dengan membahas kebebasan beragama menurut hukum Islam,dan prakteknya pasca runtuhnya rezim otoriter militeristik orde baru, yaitu pada era reformasi 2000-2008

9

Pembatasan permasalahan tersebut agar lebih mengarah penelitian ini dengan merumuskan permasalahan tersebut dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana prisip kebebasan beragama dalam syariat Islam 2) Bagaimana jaminan kebebasan beragama menurut UUD 1945 dan UU HAM no 39/1999 3) Bagaimana Praktek kebebasan beragama di Indonesia pada era reformasi? C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan. Adapun tujuan umum dari penulisan penulisan ini adalah untuk 1) Mengetahui prinsip-prinsip kebebasan beragama dalam Islam baik dari sumber utamanya yakni al-Qur an dan al-Sunnah maupun ijma’ mupun ijtihad. 2) Mengetahui jaminan kebebasan beragama dalam Konstitusi dan Undangundang HAM dan prakteknya di Indonesia pada era reformasi Adapun manfaat dari penulisan ini adalah: 1) Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi penulis sebagai manusia yang dapat dan siap bersosialisasi dengan masyarakat luas yang berkenaan dengan hak asasi manusia terutama kebebasan beragama. 2) Hasil penelitian ini daiharapkan dapat menjadi sumbangan kepustakaan bagi penulis-penulis selanjutnya khususnya dalam bidang ilmu-ilmu Syariah dan hukum dan umumnya untuk bidang-bidang lain.

10

D.

Metode Penelitian 1). Jenis Penelitian Jenis penelitian yang diterapkan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (librery research) dengan pendekatan kualitatif dengan mengkaji data-data dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiyah dan dengan manfaat berbagai metode alamiah. Adapun dari segi tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis, yang bertujuan menggambarkan

keadaan

sementara

dengan

memaparkan

hasil-hasil

penelitian yang bersumber dari data-data. 2). Jenis Data Sumber data yang penulis pergunakan adalah sumber data yang bersifat primer, skunder, sumber data primer adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39/1999, (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (4) Kovenan Hak Sipil dan Politik, (5) Dekralasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia menurut Islam. Sumber data skunder yang penulis gunakan adalah (1) Literatur-literatur yang berhubungan dengan HAM, (2) Literatur-literatur yang berhubungan

11

dengan kebebasan beragama di Indonesia, (3) Disiplin ilmu syari’ah, hukum, perundang-undangan, tata negara, politik dan pemerintahan. Dan sumber data tertier yang penulis pergunakan adalah berasal dari artikel, makalah, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 3). Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan gambaran yang cermat tentang kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, maka penulis melakukan riset pustaka (librery reaserch) mencari berbagai informasi dan data melalui analisis dan konsep-konsep yang dimuat dalam buku, karya ilmiyah, jurnal, artikel, CD baik dari dalam maupun luar negeri 4). Analis Data Yang dimaksud dengan teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah terkumpul data-data yang diperlukan maka penelitia mencoba untuk menganalisa data, teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik analisis kualitatif atau biasa disebut analisis isi (content analysis) yaitu penguraian data melalui kategorisasi perbandingan dan pencarian sebab akibat, baik menggunakan anlisis induktif (usaha penemuan jawaban dengan menganalisa berbagai data untuk diambil kesimpulan). Maupun analisa deduktif (berangkat dari ungkapan umum kemudian dihubungkan dengan pertanyaan yang lebih sempit) kemudian analisis data tersebut dikomparasikan untuk mengambil kesimpulan

12

5). Teknik Penulisan Penulisan mengacu buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007 E.

Review Studi Terdahulu Penelitian kebebasan beragama

menurut syariat Islam telah banyak

dipublikasikan, Tri wahyu hidayati dalam disertasinya yang kemudian dipublikasikan menjadi buku menjelaskan kebebasan beragama dan riddah sebagai implikasi dari pindah beragama, serta kontekstualisasi antara HAM dan konsep riddah di zaman sekarang.9 Yudi Haryono dalam bukunya bahas politik al-Qur an pada, bab al-Qur an dan wacana HAM, membahas sejarah HAM barat dan nilai-nilai HAM dalam alQuran dan membahas kebebasan beragama sepintas yang sesuai dengan di nash.10 Miftahusurur dan sumamiharja dalam bukunya delik-delik keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia, yang membahas pemidanaan seorang yang terjerat pasal penodaan agama sesuai KUHP, kemudian rentannya tindakan anarkis yang mengatas namakan agama dan diskriminasi, dapat di nilai mengganggu kebebasan beragama di Indonesia.11 Buku-buku tersebut dan juga buku lain membahas kebebasan beragama sesuai dengan sudut pandangnya tidak mendudukan persoalan kebebasan beragama menurut syariah, HAM dan kontekstualisasinya Indonesia 9

Tri wahyu hidayati, Apakah Kebebasan beragama Sama Dengan Pindah Agama. (Sala Tiga. JP Books 2008), h. 7 10

M. Yudi R Haryono, Bahasa Politik Alquran: Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Teks, (Bekasi: Gugus Press), 2002. 11

Miftahusurur dan Sumihrja. Delik-Delik Keagamaan Didalam RUU KUHP Indonesia, (Jakarta; Desantara Aliansi Reformasi KUHP dan DRSP-USAID, 2007).

13

F.

Sitematika Penulisan Dalam penyususnan skripsi ini penulis membagi kedalam 5 (lima) bab, yang

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud tulisan ini pembagian ke dalam beberapa bab dan sub bab adalah bertujuan untuk memudahkan pembahasan terhadap isi penulisan ini adapun pembagiannya adalah sebagai berikut: BAB I

Merupakan penjabaran pendahuluan. dimulai dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, metode penelitian, pengumpulan data, dan metode pembahasan, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan

Bab II

Membahas gambaran prinsip umum pengertian Kebebasan beragama menurut Islam dilihat dari sumber utamanya yakni al-Qur’an. Al-Sunnah tinjauan atas Piagam Madinah. Deklarasi Kairo mengenai HAM. Dan Kebebasan beragama dalam DUHAM

BAB III

Membahas Demografi agama di Indonesia. Agama dan Negara di Indonesia era Reformasi., Jaminan kebebasan beragama di Indonesia era Reformasi

BAB IV

Menganalisa praktek kebebasan beragama dari sudut pandang hukum, Perspektif sosio-kultural, dan perspektif politik; suara partai politik era Reformasi

BAB V

Yang berisi Kesimpulan dan Saran.

14

BAB II DESKRIPSI KEBEBASAN BERAGAMA

A.

Pengertian Kebebasan Beragama 1.

Pengertian Kebebasan Dalam bahasa Indonesia, kebebasan yang berakar kata dari bebas

memiliki beberapa pengertian, yaitu, 1) Lepas sama sekali. 2) Lepas dari tuntutan, kewajiban dan perasaan takut. 3) Tidak dikenakan hukuman dsb. 4) Tidak terikat atau terbatas oleh aturan-aturan. 5) Merdeka.1 Pengertian kata bebas secara lughah ini tentu tidak memadai dan memungkinkan dijadikan pijakan hukum secara personal dalam realitas sosial. Karena, jika itu terjadi, maka akan melahirkan ketidakbebasan bagi pihak lain. Ini berarti, tidak ada seorang-pun bebas sepenuhnya, karena kebebasan itu dibatasi oleh hak-hak orang lain. Dengan demikian, pengertian kebebasan secara akademik terikat oleh aturan-aturan, baik agama, maupun budaya. Keterikatan makna bebas dengan konsepsi keagamaan dan budaya inilah membuat pengertiannya menjadi bias dan subyektif. Karena setiap agama dan budaya memiliki aturan dan norma yang mungkin berbeda sesuai titah yang direduksi dari ajaran kitab suci setiap agama dan konsepsi budaya itu.

1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta; Balai

Pustaka, 1990), h. 90.

15

Agama Islam misalnya, memiliki terminologi tersendiri terhadap kata kebebasan (hurriyah).Dalam kitab al-Mausu‟ah al-Islamiyah al-„Ammah2, kebebasan didefenisikan sebagai “kondisi keislaman dan keimanan yang membuat manusia mampu mengerjakan atau meninggalkan sesuatu sesuai kemauan dan pilihannya, dalam koridor sistem Islam, baik aqidah maupun moral.” Dari pengertian ini terdapat dua bentuk kebebasan. Pertama, kebebasan internal (hurriyah dakhiliyah) yaitu kekuatan memilih antara dua hal yang berbeda dan bertentangan. Kebebasan jenis ini tergambar dalam kebebasan berkehendak (hurriyat al-iradah), kebebasan nurani (hurriyat al-dhomir), kebebasan jiwa (hurriyat al-nafs) dan kebebasan moral (hurriyat aladabiyah). Kedua, kebebasan eksternal (hurriyat kharijiyah). Bentuk kebebasan ini terbagi menjadi tiga yakni: a) al-Tabi’iyah, yaitu kebebasan yang terpatri dalam fitrah manusia yang menjadikannya mampu melakukan sesuatu sesuai apa yang ia lihat. b) al-Siyasiyah, yaitu kebebasan yang telah di berikan oleh peraturan perundang-undangan. c) al-Diniyah, kemampuan atas keyakinan terhadap pelbagai mazhab keagamaan. Dari beberapa argumentasi di atas, penulis berkesimpulan bahwa kebebasan yang sebenarnya adalah ketidak-bebasan itu sendiri. Karena, tidak satupun perilaku yang terbebas dari aturan dan norma, baik yang bersifat

2

Hernanto Harun Diskusi Nasional ”Islam dan Kebebasan Beragama di Indoensia, Problem dan solusinya” Kamis 8 Mei 2008 di Auditorium IAIN STS Jambi, Kampus Telanai Pura.

16

ilahiyah maupun insaniyah. Adanya aturan terhadap sesuatu, merupakan pengikat yang menjadikannya tidak bebas. Artinya, kebebasan tidak mutlaq (lepas) tapi muqayyad (terbatas). 2.

Pengertian Agama Dalam wacana pemikiran Barat, polemik dan perdebatan tentang

defenisi agama hampir tidak menemui finishnya, baik dalam bidang ilmu filsafat agama, teologi, sosiologi, antropologi maupun dalam bidang ilmu perbandingan agama (muqaranat al-adyan). Sehingga “sengketa” untuk mendapat defenisi yang maqbul dan disepakati oleh semua pihak, agaknya sangat sulit, bahkan mustahil. Karena semua ahli bidang keilmuan bersikukuh dengan argumentasi dan persepsi mereka masing-masing. Maka tidak aneh jika Wilfred Cantwel Smith, seorang pakar ilmu perbandingan agama, harus mengakui betapa sulitnya mendefenisikan agama. Smith mengungkapkan, terminologi agama luar biasa sulitnya didefenisikan (The term is notoriously indefinable). Paling tidak dalam dasawarsa terakhir ini terdapat beragam defenisi yang membingungkan yang tidak satupun diterima secara luas. Oleh karenanya, istilah ini harus dibuang dan ditinggalkan untuk selamanya.3 Muhammad

Abdullah

Darraz,

dari

kalangan

pemikir

muslim,

berpendapat, bahwa agama dapat didefenisikan dari dua aspek. Pertama, sebagai aspek psikologis, yakni religiusitas; dengan demikian agama adalah kepercayaan atau iman kepada Zat yang bersifat ketuhanan yang patut ditaati 3

Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion. (London: SPK, 1978), h.17.

17

dan disembah. Kedua, sebagai hakikat eksternal, bahwa agama adalah seperangkat panduan teoritik yang mengajarkan konsepsi ketuhanan dan seperangkat aturan praktis yang mengatur aspek ritualnya.4 Dalam pengertian literalnya, agama sering diterjemahkan dengan din atau religion. Menurut al-Jurjani, din disepadankan dengan millah yang berarti sebuah aturan (syariah) yang ditaati, yang dinisbatkan kepada Allah SWT.5 Defenisi ini tentu dapat diasumsikan sepihak, mengingat unsur subyektifitas keislamannya sangat kental. Akan tetapi, penerjemahan agama menjadi din atau religion, juga menimbulkan pelbagai macam kebingungan, karena istilah din bermakna lebih dari sekedar “agama” atau religion. Menurut para mufassir, ada elemen dasar yang sesuai dengan konsep din, yaitu makna agama, makna perhitungan, makna pembalasan dan makna kebiasaan tradisi, pandangan hidup atau aturan hukum.6 Ragam pendapat tentang pengertian agama, agaknya bias dari ilmu pengetahuan dan keagamaan yang bersemayam dalam penggagas defenisi tersebut. Akan tetapi, dari keragaman defenisi tadi, bukan tidak ditemukan “kesepakatan” dan titik temu. Menurut Anas Malik Thoha, untuk

4

Muhammad Abdullah Darraz, al-Din; Buhuts Mumahhidah li al-Dirasat al-Adyan. (Kairo: tp, 1952), h. 49-50. 5

Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat. (Dar al-Diyah li al-Turats, (tt),

h.141. 6

Fatimah Abdullah Konsep Islam Sebagai Din, Kajian Terhadap Pemikiran al-Attas, Islamia, September-November 2004,h. 51.

18

mendefenisikan agama, setidaknya bisa menggunakan tiga pendekatan, yakni dari segi fungsi, institusi, dan substansi. Para ahli sejarah sosial (social history) cenderung mendefenisikan agama sebagai suatu institusi historis suatu pandangan hidup yang institutionalized yang mudah dibedakan antara agama Budha dan Islam dengan hanya melihat sisi kesejarahan yang melatar belakangi keduanya dan dari perbedaan sistem kemasyarakatan, keyakinan, ritual dan etika yang ada dalam ajaran keduanya. Sementara para sosiolog dan antropolog cenderung mendefenisikan agama dari sudut fungsi sosialnya yaitu suatu sistem kehidupan yang mengikat manusia dalam satun-satuan atau kelompok-kelompok

sosial.

Sedangkan

kebanyakan

pakar

teologi,

fenomenologi dan sejarah agama melihat agama dari aspek substansinya yang asasi yaitu yang sakral.7 Apapun defenisi agama, yang jelas, terminologi agama masih menghiasi ungkapan sehari-sehari, baik oleh kalangan intelektual maun awam. Hal ini berangkat dari kenyataan--meminjam istilah Plato--bahwa seluruh manusia, baik dari Yunani maupun bukan, meyakini eksistensi Tuhan. Ini artinya, seluruh manusia memiliki agama, sebagai “jalan” berkomunikasi dengan Tuhannya. Dengan demikian, pilihan terhadap suatu agama merupakan hak prerogatif seorang manusia.

7

Anas Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis. (Depok; Perspektif Gema Insani, 2005), h. 13-14.

19

B.

Kebebasan Beragama Menurut Islam Dalam ajaran Islam, pengakuan terhadap kebebasan seseorang untuk memilih

suatu agama sudah sudah sejak awal dijelaskan. Bahkan, kebebasan merupakan “slogan” yang menjadi hak setiap individu, karena salah satu pilar dasar dalam yang mewujudkan keselamatan individu dan masyarakat. 1.

Kebebasan Beragama Dalam al Qur an Kebebasan beragama, berpolitik dan berfikir merupakan bentuk

penghargaan al-Qur‟an yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.8 Dengan demikian, persoalan kebebasan beragama dalam Islam bukan barang impor, akan tetapi sudah berafiliasi dengan pemikiran Islam seiring dinamika zaman. Pengistilahan kebebasan dalam pemikiran Islam, walau tidak melulu menggunakan term al-hurriyah, namun istilah al-ihkitiyar juga merupakan terma yang sangat identik dengan kebebasan. Karena terma al-ikhtiyar sering diposisikan kontras dengan terma al-jabr, yang berarti penafian terhadap kebebasan dalam diri manusia dan masyarakat. Al-ikhtiyar didefenisikan sebagai sikap seseorang, jika berkeinginan maka ia kerjakan, jika tidak, maka ia tidak lakukan. Tidak hanya itu, persoalan kebebasan beragama bahkan telah dijelaskan dalam kitab suci alQur‟an, sebagai rujukan final umat Islam. Dalam al-Qur‟an tertulis banyak

8

Muhammad Sayyid Yusuf, Manhaj al-Qur an al-Karim fi Islah al-Mujtama. (Kairo : Dar al-Salam, 2002), h.182.

20

sekali ayat yang secara jelas mengungkapkan tentang kebebasan bergama. Juga, tugas dan fungsi seorang Rasul bukan memaksakan seluruh manusia untuk memeluk Islam, akan tetapi hanya sebatas penyampai risalah Tuhan.9 Penegasan al-Qur‟an terhadap kebebasan beragama merupakan bukti bahwa pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk Islam tidak dibenarkan. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S al Baqoroh:(2):256:                  )256/2/‫ )البقرة‬          Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ketika mengomentari ayat ini, Mohemed Talbi mengungkapkan, bahwa sepengetahuan dia, diantara teks-teks wahyu, hanya al-Qur‟aan yang menekankan dengan tegas kebebasan beragama. Alasannya adalah bahwa iman, agar berarti dan dipercayai harus merupakan tindakan ikhlas.10 Keimanan yang ikhlas adalah yang berasal dari kepuasan (iqtina) dan keyakinan, bukan hanya sebatas meniru atau keterpaksaan. Faktor keikhlasan 9

Kamil Salamah al-Daqs, Ayat al-Jihad fi al-Qur an al-Karim. (Kuwait; Dar al-Bayan, 1972), h. 94. 10

Mohemed Talbi, Kebebasan Beragama, dalam Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global. Jakarta; Paramadina, 2003, h. 254.

21

dalam menganut agama, justru menjadi sebab kronologis turunnya ayat di atas. Kisahnya berawal dari seorang pria muslim kaum Anshar dari Bani Salim bin Auf yang memiliki dua orang anak yang beragama Nasrani. Kemudian ia mengadu kepada Rasulullah SAW untuk memaksa anaknya memeluk Islam, akan tetapi kedua anaknya enggan menerima Islam dan tetap beragama Nasrani.11 Selain ayat di atas, ayat lain yang secara tegas menegasikan tindakan pemaksaan untuk memeluk Islam adalah firman Allah SWT, dalam

QS:

Yunus [10]. 99.                 )99/10/ ‫ ( يونس‬ Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Persolan kebebasan beragama dalam Islam bahkan tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih terhadap suatu agama, namun lebih dari itu, memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Hal ini karena tema keyakinan merupakan urusan ukhrawi yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. 11

Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur an al-Karim, Tafsir al-Manar. (Beirut; Dar alFikr, (tt), h. 36.

22

Dari itu, tidak seorangpun yang berhak menghukumi tentang pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja mengproklamirkan kekufurannya. Jika kebebasan memilih agama diberikan kepada setiap orang, maka ada bebarapa konsekuensi logis dari pemberian kebebasan tersebut. Diantaranya: 1). kebebasan melaksanakan ibadah, baik secara terang-terangan atau tersembunyi, individual maupun berkelompok. 2).kebebasan memilih mode yang selaras dengan kecenderungan agamanya, atau kebebasan melakukan praktek keagamaan. 3). Kebebasan memakai istilah, tanda dan syi‟ar yang berbeda. 4). Kebebasan membangun kebutuhan rumah ibadah. 5). Kebebasan melaksanakan acara ritual keagamaan. 6). Menghargai temapt yang mereka anggap suci. 7). Kebebasan bagi seseorang untuk merubah dan berpindah keyakinan. 8). Kebebasan berdakwah untuk memeluk agamanya.12 Dalam al-Qur„an secara gamblang diungkapkan tentang kebebasan tersebut. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kafirun [109], 1-6:  ) (      ) (     ) (    ) (   

) (     

) (     )1-6/109/‫(الكفرون‬

Artinya: “Katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyambah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.” 12

Maluddin Athiah Muhammad, Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqalliyat. (Kairo; Dar al-Salam, 2003), h.103.

23

Ayat ini dengan sangat tegas mengungkapkan akan adanya perbedaan antara

Islam

dengan

agama

yang

lainya,

bahkan

secara

global

mengungkapkan perbedaan yang tidak akan pernah bertemu, keragaman yang tidak akan pernah serupa, pisah yang tidak akan bersambung dan corak yang tidak akan pernah bercampur.13 Meskipun demikian, realitas keragaman agama merupakan fakta yang ada dan tidak mungkin untuk dinafikan. Karena, justru keragaman agama merupakan sunnatullah yang sengaja diciptakan Allah SWT sebagai ujian untuk manusia. Keragaman manusia dalam memilih jalur “komunikasi” menuju tuhannya, juga telah dijelaskan dalam al-Qur‟an. Firman Allah SWT dalam QS: al-Maidah [5], 48:                               )48/5/‫(الماءدة‬ Artinya: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya. Kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” Dalam ayat ini, al-Tabary menginterpretasikan, jika Allah SWT menghendaki, maka Dia akan menjadikan aturan (syari‟ah) itu satu aja, akan tetapi Allah SWT mengetahui perbedaan aturan itu untuk menguji (ikhtibar)

13

Tri Wahyuni Hidayati Apakah Kebebasan Beragama Sama Dengan Bebas Pindah Agamaperspektif Hukum Islam Dan HAM. (Stain salatiga pers dan JP books. Februari 2008). h 7

24

manusia dan untuk mengetahui siapa taat dan merealisasikan ajaran yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan juga untuk mengetahui siapa yang mengingkarinya.14 Dalam konsepsi Islam, perbedaan syari‟ah setiap umat, merupakan suatu dimensi yang menyimpan karakteristik dakwah setiap nabi, yang boleh jadi lebih akulturatif dengan kondisi zamannya. Namun, semua perbedaan syariah itu berhulu dari satu kesepakatan yang meng-esa (tauhid)-kan Tuhan. Imam al-Syaukani mengungkapkan bahwa semua syariat yang dibawa oleh para rasul dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi, sepakat menetapkan tauhid. Namun yang terjadi dalam realitas sejarah, terjadinya penyimpangan, atau kreasi

baru terhadap pemahaman keagamaan, merupakan fakta yang

perlu untuk dinegosiasikan. Paling tidak, mencari kesepahaman dalam menerjemahkan nilai-nilai universalitas agama, tanpa harus menganggap atau meyakini bahwa semua agama adalah sama. Karena mencari titik temu kesamaan ajaran pokoknya, tidaklah mungkin, mengingat setiap agama memiliki sebuah konsep yang terekam dalam setiap kitab suci, dan dalam kitab suci itulah tersimpan kepribadian agama, karena agama adalah suatu sistem keyakinan yang dilandaskan pada sejumlah ajaran-ajaran yang mutlak

14

Abi Ja‟far Muhammad bin Jarir al-Tabary, Tafsir al-Tabary, jilid 4. (Beirut; Dar al-Fikr, 1987), H. 176.

25

yang tidak bisa diubah, atau pada kekuatan konvensi atau otorita-otorita tradisionoal.15 Dari sini titik supremasi ajaran agama memasuki wilayah truth claim, sehingga tak jarang menjadi ruang persinggungan konprontatif antara satu agama dengan yang lainnya, dan dari sinilah muncul semboyan perang atas nama Tuhan.16 2.

Kebebasan Beragama dalam al-Sunnah (Piagam Madinah) Dalam relaitas sejarah, kebebasan dan toleransi menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari perilaku keislaman nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Dinamika kebebasan yang memberi buah toleransi beragama dalam sejarah Islam, tidak hanya dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. yang bisa kita lihat dari apa yang selama ini dinamakan Piagam Madinah disini penulis melihat “benih-benih” kebebasan dan toleransi. Piagam Madinah sendiri terdiri dari 70 pasal, dan ditulis dalam 4 tahapan yang berbeda. Pada penulisan pertama terdapat 28 pasal, yang didalamnya mengatur hubungan antara kaum muslimin sendiri. Pada penulisan yang kedua ada 25 pasal yang mengatur hubungan antara umat Islam dan Yahudi. Dan penulisan yang ketiga terjadi setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-2 Hijrah, yang merupakan penekanan 15 16

Riza Sihbudi, Islam, Radikalisme dan Demokrasia. (Republika, 23 September, 2004).

Hermanto Harun, Perdamaian dan Perang Dalam Konsep Islam, Studi Analisis Buku “Nizam al-Silm wa al-Harb fi al-Islam.” (Thesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), h 2.

26

atau pengulangan dari pasal pertama dan kedua. Sedangkan pada tahap yang keempat ini hanya terdapat 7 pasal dan mengatur hubungan antara kabilah yang memeluk Islam.17 Inilah sekilas tentang periwayatan Piagam Madinah yang diriwayatkan oleh beberapa perawi dan ahli hadist terkemuka, yang merupakan undangundang negara pertama di dunia, yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah teks Piagam Madinah yang ditulis pada tahap pertama yang terdiri dari 18 pasal;18 1. Umat Islam adalah umat yang satu, berdiri sendiri dalam bidang akidah, politik, sosial, dan ekonomi, tidak tergantung pada masyarakat lain. 2. Warga umat ini terdiri atas beberapa komunitas kabilah yang saling tolong-menolong. 3. Semua warga sederajat dalam hak dan kewajiban. Hubungan mereka didasarkan pada persamaan dan keadilan. 4. Untuk kepentingan administratif, umat dibagi menjadi sembilan komunitas; satu komunitas muhajirin, dan delapan komunitas penduduk Madinah lama. Setiap komunitas memiliki system kerja sendiri berdasarkan kebiasan, keadilan, dan persamaan. 5. Setiap komunitas berkewajiban menegakkan keamanan internal. 17

18

Ansyari Thayeb, ed., HAM dan Pluralisme Agama, (Surabaya, PPSK, 1999). h. 6 Maududi, Abdul A‟la, Hak Asasi Manusia dalam Islam, (Bandung; Pustaka, 1999). h 19

27

6. Setiap kominitas diikat dalam kesamaan iman. Antara warga satu komunitas dan komunitas lain tidak diperkenankan saling berperang; tidak boleh membunuh dalam rangka membela orang kafir, atau membela orang kafir dalam memusuhi warga jomunitas muslim. 7. Umat Islam adalah umat Allah yang tidak terpecah belah. 8. Untuk memperkuat persaudaraan dan hubungan kemanusiaan diantara umat Islam, warga muslim menjadi pelindung bagi warga muslim lainnya. 9. Orang Yahudi yang menyatakan setia terhadap masyarakat Islam harus dilindungi. Mereka tidak boleh dianiaya dan diperangi. 10. Stabilitas umat adalah satu. Satu komunitas berparang, semuanya berperang. 11. Apabila satu komunitas berperang maka komunitas lain wajib membantu. 12. Semua warga wajib menegakkan akhlak yang mulia. 13. Apabila ada golongan lain yang bersekutu dengan Islam dalam berperang, maka umat Islam harus saling tolong-menolong dengan mereka. 14. Oleh karena orang Quraisy telah mengusir Muhajirin dari Mekah, maka penduduk Madinah, muasrik sekalipun, tidak boleh bersekutu dengan mereka dalam hal-hal yang dapat membahayakan penduduk muslim Madinah.

28

15. Jika ada seorang muslim membunuh muslim lain secara sengaja, maka yang membunuh itu harus diqisas (dihukum setimpal), kecuali ahli waris korban berkehendak lain. Dalam hal ini seluruh umat Islam harus bersatu. 16. Orang yang bersalah harus dihukum. Warga lain tidak boleh membelanya. 17. Jika terjadi konflik atau perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dalam musyawarah, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. 18. Semua kesalahan ditanggung sendiri. Seorang tidak diperkenankan mempertanggungjawabkan kesalahan teman (sekutu)-nya. Begitu juga zaman Khulafa ar-Rasyidin kebebasan dan toleransi beragama tetap menempati posisinya yang baik. Ini dibuktikan dalam sejarah bahkan pernah dicatat, ketika orang-orang Kristen Syam dijajah oleh kekuasaan Romawi, mereka meminta pertolongan tentara muslim. Fakta lain dari toleran Islam dalam sejarah adalah surat yang di tulis oleh Betrikc Isho Yabh kepada uskup Paris orang Arab yang diberikan Tuhan kekuasaan seperti yang kalian ketahui, mereka tidak menyerang akidah Kristen. Bahkan sebaliknya, berlaku lembut kepada pendeta kita, menghargai agama kita dan menghargai Gereja dan rumah-rumah kita.19

19

Munawir Sadjali, Hukum Tata Negara Islam, (Jakarta: UI Pers, 1993), h. 1-2

29

Argumentasi normatif dan fakta sejarah yang telah uraikan di atas, merupakan bukti bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW yang dinobatkan sebagai nabi terkahir (khatam al-nabiyin) merupakan agama yang selalu berorintasi kemanusiaan. Doktrin Islam secara universal, merupakan agama yang senantiasa mengedapankan maslahat bagi manusia, yang berpijak kepada keadilan, persamaan dan kebebasan. Hubungan Islam dengan pemeluk agama lain sejak awal telah dibangun dengan sebuah kaidah yang tidak perlu diperdebatkan, dan itu telah direalisasiakan sepanjang zaman. 3.

Kebebasan Beragama dalam Deklarasi Kairo Deklarasi Kairo (DK) 1990 merupakan istrumen pengaturan HAM yang

berlandaskan hukum Islam. Deklarasi tersebut terdiri dari 30 pasal yang mengatur mengenai hak dan kebebasan sipil dan politik serta hak dan kebebasan ekonomi, sosial dan budaya. Pengaturan mengenai hak kebebasan beragama dalam Deklarasi Kairo diatur dalam pasal khusus. Namun untuk memahami pengertian mengenai hak kebebasan beragama dalam Deklarasi Kairo kita harus melihat bagianbagian lain dari deklarasi yang akan membantu pemahaman tentang hak kebebasan beragama. Pembukaan Deklarasi Kairo mengatur sebagai berikut: “Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan

30

dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam”. Bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorang pun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkan baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikanya karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci mengikat yang termaktub dalam wahyu Allah SWT. yang diturunkan melalui nabi-Nya yang terakhir. Pembukaan Deklarasi Kairo menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Deklarasi Kairo adalah untuk memberikan sumbangan terhadap perlindungan HAM yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dipahami sebab Deklarasi Kairo dikeluarkan oleh OKI, yang merupakan organisasi internasional

antar-negara

yang

beranggotakan

negara

Islam

atau

penduduknya mayoritas beragama Islam. HAM dalam Islam merupakan satu kesatuan dari agama, sehingga perlu kiranya umat Islam membuat aturan HAM yang berdasarkan hukum Islam. Salah satu hak yang dijamin dalam DK adalah hak kebebasan beragama, hak tersebut merupakan salah satu hak fundamental yang menjadi perhatian bagi umat Islam.20 Pasal 10 DK mengatur sebagai berikut:

20

Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama. (Yogyakarta: Interfidie, 2004), h. 121.

31

“Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah SWT). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis.” Pasal 10 DK merupakan pasal utama yang mengatur mengenai hak kebebasan beragama. Isi pasal tersebut diawali dengan pernyataan bahwa Islam adalah agama yang murni ciptaan Allah SWT. Dengan demikian Islam memiliki perangkat aturan tersendiri yang bersumber dari wahyu Tuhan (AlQuran). Hak kebebasan beragama dalam pasal tersebut menyatakan larangan untuk memaksakan suatu agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain. Hal ini didasari dari Al Quran, yaitu Surat al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Islam melarang seseorang untuk memaksakan agama atau kepercayaan terhadap orang lain, yang diperbolehkan dalam Islam adalah dakwah atau mengajak. Itu pun harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan berbohong atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun.Pasal tersebut menjelaskan larangan agar tidak mengeksploitasi kemiskinan dan kebodohan sebagai alat untuk mengajak seseorang menyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu. Secara tersurat pasal di atas melarang seseorang untuk menjadi atheis, karena dalam Islam mensyaratkan bahwa rasa berketuhanan itu merupakan sifat alamiah manusia.

32

Sehingga apabila manusia sudah tidak mengakui keberadaan Tuhan maka eksistensi dirinya patut dipertanyakan. C.

Kebebasan Beragama Dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Pengaturan mengenai perlindungan hak kebebasan beragama juga diatur

dalam DUHAM yang terdapat dalam pasal tersendiri. Dengan masuknya hak kebebasan beragama dalam DUHAM, berarti menunjukkan betapa serius dan pentingnya hak kebebasan beragama tersebut. Dalam istilah HAM kebebasan beragama masuk kategori non-derogable right artinya hak yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun. Dengan demikian hak kebebasan beragama dapat diasumsikan sebagai salah satu hak yang paling fundamental. Pengaturan mengenai hak kebebasan beragama dalam DUHAM diatur dalam Pasal 18. Pasal tersebut mengatur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan, batin dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menepatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun tersendiri.”21 Pasal ini merupakan pasal utama dalam pengaturan mengenai hak kebebasan beragama. Pasal ini memberikan pengertian mengenai hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama dalam pasal tersebut meliputi hak untuk beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, hak untuk 21

Muladi (ed), Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat) (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 218.

33

mengajarkan agamanya. Hak- hak tersebut dapat dilaksanakan baik secara individu ataupun kelompok dan pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan baik di tempat umum maupun tempat pribadi. Pada awalnya ide dimasukkanya pasal mengenai hak kebebasan beragama adalah untuk melindungi hak agama minoritas, seperti Sikh. Sejarah menceritakan bahwa sering terjadi pelanggaran atas hak kebebasan beragama seseorang dikarenakan agama yang dianutnya bukanlah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk suatu negara. Perbedaan politik, ekonomi, sosial, ideologi dan agama tiap-tiap negara merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pembentukan Pasal 18 UDHR. Pembentukan draft UDHR 1948 dibuat oleh The United Nation Human Rights Commission (UNHRC)22. Pada sesi kedua UNHRC telah membuat sebuah draft Pasal 18 mengenai hak kebebasan beragama. Namun pada tahap itu perwakilan dari Uni Soviet menolak draft tersebut dengan membuat draft amandemen yang menambahkan bahwa pelaksanaan hak kebebasan beragama merupakan subjek dari hukum nasional bukan hukum internasional. Usulan draft dari perwakilan Uni Soviet tersebut akhirnya ditolak pada pertemuan sesi ketiga UNHRC. Setelah adanya draft usulan dari Uni Soviet, maka terjadi sebuah perdebatan yang seru, pada akhirnya UNHRC membentuk sebuah sub komite yang bertugas membuat rancangan pasal mengenai hak kebebasan beragama.

22

KGPH Haryomataram, Hak Asasi Manusia Internasional (Materi Perkuliahan), (Jakarta; FH Usakti, 1998).

34

Sub komite tersebut terdiri dari perwakilan negara Prancis, Libanon, Inggris dan Uruguay. Sub komite tersebut akhirnya berhasil membuat rancangan mengenai pasal hak kebebasan beragama. Ketika dilakukan pemungutan suara di dalam komisi untuk pengesahan draft pasal tersebut, negara-negara sosialis melakukan abstain. Negaranegara sosialis yang abstain adalah Uni Soviet, Belarusia, Ukraina, dan Yugoslavia. Mereka lebih sepakat pada draft amandemen yang dibuat oleh Uni Soviet. Hal ini dapat dipahami sebab negara-negara sosialis tersebut tidak mengakui keberadaan Tuhan, apalagi agama. Bagi mereka agama adalah sesuatu yang dapat merusak manusia. Selain penolakan dari negara-negara sosialis, sikap yang sama juga dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam, khususnya Arab Saudi. Negara-negara Islam juga membuat suatu draft alternatif dengan menghapuskan kata-kata “freedom to change his religion or belief” pada Pasal 18. Alasan yang dikemukakan oleh perwakilan Arab Saudi adalah untuk mencegah penyalahgunaan pasal tersebut oleh para misionaris dalam penyebaran agama di negara-negara Islam. Negara-negara Islam memang sangat memperhatikan mengenai hak kebebasan berpindah agama sebab keadaan negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam pada saat itu sebagian besar adalah negara miskin sehingga sangat rentan terjadi perpindahan agama. Draft alternatif dari Arab Saudi juga ditolak oleh komisi. Pada pemungutan suara terakhir, akhirnya Uni Soviet menerima bunyi Pasal 18 tersebut dimasukkan dalam bagian DUHAM. Hak kebebasan beragama merupakan karakter utama dalam

35

prinsip kebebasan, selain itu pada saat membuat draft DUHAM, hak kebebasan beragama juga dikategorikan sebagai “an absolute and sacred right”. Walaupun hal tersebut tidak tertulis didalam pasal, namun harus tetap diingat bahwa dalam menafsirkan hak kebebasan beragama, nilai-nilai absolut dan hak yang suci harus tetap menjadi acuan utama

BAB III JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

A.

Demografi Agama di Indonesia Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 kepulauan,

Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 700.000 mil persegi dan jumlah penduduk 245 juta. Menurut laporan sensus tahun 2000, 88 pesen penduduk menyatakan diri sebagai pemeluk Islam, 6 persen Kristen Protestan, 3 persen Katolik Roma, 2 persen Hindu, dan kurang dari 1 persen Budha, penganut agama pribumi, kelompok Kristen lain, dan Yahudi. Beberapa penganut agama Kristen, Hindu, dan anggota kelompok agama minoritas lain berpendapat bahwa sensus tersebut kurang akurat dalam menghitung jumlah penganut non-Muslim. Sebagian besar Muslim di negara ini adalah Suni. Dua organisasi massa Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, masing-masing mengklaim mempunyai 40 juta dan 30 juta pengikut Suni. Diperkirakan terdapat sekitar 1 juta hingga 3 juta pengikut Syiah. Ada banyak organisasi Islam dalam skala lebih kecil, termasuk sekitar 400.000 orang yang terdaftar sebagai anggota kelompok “sempalan” Islam Ahmadiyah Qadiyani. Terdapat juga kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu Ahmadiyah Lahore. Kelompok minoritas Islam lain mencakup al-Qiyadah al-

36

37

Islamiya, Darul Arqam, Jamaah Salamulah, dan pengikut Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia.1 Departemen Agama memperkirakan ada sebanyak 19 juta penganut Protestan (yang disebut Kristen di negara ini) dan 8 juta penganut Katolik bermukim di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki proporsi penganut Katolik tertinggi dengan 55 persen. Provinsi Papua memiliki proposri penganut Protestan terbesar dengan 58 persen. Daerah lain, seperti Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara memiliki penganut Kristen yang cukup besar. Departemen Agama memperkirakan ada 10 juta penganut Hindu yang hidup di negara ini. Agama Hindu dianut hampir 90 persen dari jumlah penduduk Bali. Penganut minoritas Hindu (yang disebut "Keharingan") bermukim di Kalimantan Tengah dan Timur, kota Medan (Sumatera Utara), Sulawesi Selatan dan Tengah, dan Lombok (Nusa Tenggara Barat). Kelompok-kelompok Hindu seperti Hare Krishna dan pengikut pemimpin spiritual India Sai Baba juga ada, meskipun dalam jumlah kecil. Beberapa kelompok agama pribumi, termasuk "Naurus" di Pulau Seram di Provinsi Maluku, menggabungkan kepercayaan Hindu dan animisme kedalam kegiatan mereka. Banyak pula yang mengikuti prinsip-prinsip Kristen Protestan. Masyarakat Tamil di Medan juga mewakili konsentrasi penganut Hindu. Di Indonesia terdapat penganut Sikh dalam jumlah yang relative kecil, yang diperkirakan antara 10.000 dan 15.000. Penganut Sikh terutama bermukim di Medan

1

Laporan kebebasan beragama Internasional 2005 (Pemerintah Indonesia) yang diterbitkan pemerintah Amerika

38

dan Jakarta. Delapan kuil Sikh (gurdwaras) berada di Sumatra Utara, sedangkan di Jakarta terdapat dua kuil Sikh dengan jamaah yang aktif melakukan ibadah. Di antara penganut agama Budha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen menjadi pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya penganut aliran Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Menurut Generasi Muda Budhis Indonesia, sebagian besar penganut agama Budha tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau. Etnis Tionghoa merupakan 60 persen dari penganut agama Budha. Jumlah penganut Konghucu masih tidak jelas karena pada saat sensus nasional tahun 2000, para responden tidak diizinkan untuk menunjukkan identitas mereka. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) memperkirakan bahwa 95 persen dari penganut Konghucu adalah etnis Tionghoa dan sisanya dari etnis Jawa pribumi. Banyak penganut Konghucu yang juga menjalankan ajaran agama Budha dan Kristen. Sekitar 20 juta orang di pulau Jawa, Kalimantan, Papua, dan daerah lain diperkirakan mempraktikkan animisme dan jenis sistem kepercayaan tradisional lainnya yang disebut sebagai ”Aliran Kepercayaan”. Beberapa penganut animisme menggabungkan kepercayaan mereka dengan salah satu agama yang diakui Pemerintah dan selanjutnya terdaftar sebagi agama yang diakui. Terdapat sejumlah kecil komunitas Yahudi yang ada di Jakarta dan Surabaya. Komunitas Baha‟i memngakui memiliki ribuan anggota, tetapi tidak ada angka yang dapat diandalkan. Falun Dafa, yang menganggap keyakinan mereka sebagai organisasi spiritual

39

ketimbang agama, mengklaim penganutnya mencapai jumlah antara 2.000 and 3.000, hampir separuhnya tinggal di Yogyakarta, Bali, dan Medan. B.

Agama dan Negara di Indonesia Agama sebagai suatu sistem nilai dan ajaran memiliki fungsi yang jelas dan

pasti untuk pengembangan kehidupan umat manusia yang lebih beradab dan sejahtera. Dalam perspektif ajaran dan sejarah, agama apa pun turun ke dunia untuk memperbaiki moralitas manusia, dari kebiadaban menuju manusia bermoral. Di dalam agama terdapat nilainilai transenden berupa iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan serangkaian ibadah ritual sebagai manifetasi kepercayaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Menurut Abd A‟la2, transendensi agama bersifat fungsional, bukan sekadar untuk kehidupan akhirat yang bersifat eksatologis murni dan terpisah dari kehidupan sekarang. Namun hal itu juga berfungsi praktis dan applicable untuk kehidupan dunia. Karena transendensi itulah, maka muncul ungkapan kiranya manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi sebagai konkretisasi imannya. Dengan pemahaman demikian maka nilainilai agama harus dirajut dalam kehidupan yang konkret, termasuk dalam kehidupan bernegara. Di sinilah akar tuntutan agar agama itu dilembagakan.3 Pijakan konkretisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara itu ternyata 2

Abd A‟la. Melampaui Dialog Agama, Jakarta: Penerbit Kompas, 2003, h. 134.

3 Masdar F. Mas’udi. Asal-usul dan pengertian pelembagaan agama, dalam “Agama dan pluralitasnya” Interfidei, 1995, Mendidik Manusia Merdeka: Roma YB. Mangunwijaya 65 Tahun, Yogyakarta: Interfedei, h. 368.

40

melahirkan debat tiada berkesudahan mengenai kebebasan beragama dan gugus negara. Dalam studi ilmu negara lazim diterima bahwa suatu negara dibentuk untuk pertamatama melindungi HAM warganegara dan memberikan kesejahteraan secara optimal.4 Bagaimana menempatkan agama dalam kehidupan bernegara? Para pengamat sosial merumuskan beberapa teori untuk membaca hubungan agama dengan negara, yang antara lain dirumuskan dalam bentuk 3 (tiga) paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Dalam gugus negara dengan paradigma integralistik, agama dan negara menyatu, jadi wilayah agama mencakup wilayah politik atau negara. Oleh karena itu, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Paradigma ini yang kemudian melahirkan paham negaraagama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsipprinsip kegamaan.5 Achmad Gunaryo menyebut paradigma ini sebagai cita negara teokratik. Paradigma ini menghendaki kepentingan agama merupakan suatu hal yang penting untuk dilindungi.6 Sementara itu, paradigma simbiotik menunjuk bahwa antara agama dan negara ada hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Karena sifatnya yang simbolik, maka hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hokum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup 4

Budiono Kusumohamidjojo, 2004, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta: Grasindo, h. 2002. Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, h. 2324. 5

6

Oemar Seno Adji, 1981, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Jakarta: Erlangga, h. 87.

41

kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. Pada sisi yang ekstrem, paradigma sekularistik menolak kedua paradigma itu. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan dalil perlunya dipisahkan agama dengan negara. Seperti diuraiakan oleh Abdurrahman Wahid 7 bahwa agama adalah ruh, spirit yang harus masuk ke negara. Sementara negara adalah badan, raga yang mesti membutuhkan ruh agama. Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekuler, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sementara agama adalah substansi untuk menegakkan keadilan semesta. Menurut Denny JA8, paradigma sekularisitik terwujud dalam konfigurasi negara di mana agama tidak dijadikan instrumen politik, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara, sehingga agama tidak perlu “meminjam negara” untuk memaksakan keberlakuan ketentuan agama. Namun demikian, Mohammd „Abed alJabiri, seorang cendekiawan asal Maroko, mengkritik paradigma sekularistik yang dinilainya sebagai konstruksi yang keliru atas realitas.9 Sekularisasi tidak lebih sebagai kebutuhan lokal ketika di suatu tempat terdapat potensi adanya “politisasi agama” maupun “agamanisasi politik”.

7

Abdurrahman Wahid, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar dalam Masdar. F. Mas‟udi, 1993, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, h. xivxvi. 8

Denny JA, “Islam, Negara Sekular, dan Demokrasi”, dalam Saripudin HA (Penyunting), 2000, Negara Sekular Sebuah Polemik, Jakarta: Putra Berdikari Bangsa, h. 17-18. 9

Ahmad Baso, Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Mohammed „Abed alJabiri, dalam Taswirul Afkar, Edisi No. 4/1999.

42

Bagaimana dengan agama dan negara Indonesia? Sementara kalangan, yang tampaknya merupakan pendapat dominan dan secara praksis paling mendekati kenyataan, sering menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, meskipun bukan pula negara sekular. Di Indonesia, seperti uraian Achmad Gunaryo hukum agama diakomodir, meskipun akomodasi itu tetap dalam kerangka kebutuhan bersama. Bersamasama dengan unsurunsur lain, agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (staasidee). Sebagai konsekuensi, hukum yang bersumber dari agama diadopsi sebagai salah satu unsur pembentuk hukum negara atau nasional. Menurut Moh. Mahfud MD, pemahaman seperti ini menggunakan konsep Pancasila, ideologi dan dasar negara, yang bersifat prismatik.10 Secara politis, konsep prismatik merupakan sandaran yang dirasakan masuk akal, diantara berbagai pilihan sektarian lainnya, sebagai buah perdebatan panjang mengenai hubungan agama dengan negara yang berlangsung bukan saja pada saat pembentukan UUD 1945, tetapi bahkan sejak dasawarsa 1940-an, dan ketika masa Reformasi 1999 juga, isu hubungan agama dan negara timbul tenggelam sebagai isu politik baik formal maupun tidak formal. Tulisan ini menerima pandangan prismatik itu, dan tidak akan menguraikan landasan akademik yang menuju debat menerima atau menolak, tetapi yang paling penting dengan pandangan akan diterima bahwa masalah kepentingan agama di Indonesia merupakan hal yang harus dilindungi. Tafsiran tersebut diikuti dengan

10

Moh. Mahfud M.D. Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi, (Jakarta: LP3ES 2006), h. 276.

43

kebijakankebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama.11 Dalam aras konstitusi, dapat ditunjuk sejumlah pasal yang bukan saja menunjukkan pentingnya agama (dan aspek-aspek yang terkait dengannya), akan tetapi juga betapa agama dan kehidupan beragama merupakan HAM, seperti: 1. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A), 2. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat (Pasal 28E); 3. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2)); 4. Hak atas pelrindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G); dan 5. Hak atas bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (3)). Puncak pengakuan atas hak asasi manusia dalam konstitusi ditutup dengan pigura yang berwibawa dan tegas dengan termuatnya Pasal 28 J, yang menyatakan: “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta

11

Munawir Sadzali, 1990, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press, h. 210.

44

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Kebebasan beragama sebagai salah satu fondasi bernegara juga diakui oleh UUD 1945, yaitu Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). “Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Legalisasi dalam konstitusi itu kiranya cukup untuk menunjukkan bahwa agama menduduki porsi yang penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. C.

Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia Wacana kebebasan beragama sesungguhnya sudah berkembang sejak bangsa

ini akan diproklamirkan tahun 1945 silam, bahkan jauh sebelum itu. Melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), wacana ini hangat diperdebatkan founding father, khususnya dalam perumusan pasal 29 UUD 1945. Setua persoalan ini muncul, masalah kebebasan beragama memang tidak pernah tuntas diperdebatkan hingga sekarang. Semula, rancangan awal Pasal 29 dalam UUD 1945 BPUPKI berbunyi: “Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Lalu diubah lewat keputusan rapat PPKI, 18 Agustus 1945 menjadi: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan ini menghilangkan tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya), yang justru dipandang prinsipil bagi kalangan nasionalis-

45

Islam. Rumusan inilah yang dipakai dalam konstitusi Indonesia hingga sekarang dan tidak mengalami perubahan meski telah empat kali mengalami amandemen: 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hal itu bukan berarti tidak ada usaha serius dari sebagian kalangan Islam untuk mengubah prinsip dasar pasal tersebut. Rekaman perdebatan di sidang-sidang MPR era Reformasi membuktikan dengan jelas dinamika usaha-usaha tersebut. Rapat-rapat PAH I BP MPR tahun 2000 mencatat ada tiga opsi usulan fraksifraksi MPR berkaitan dengan Pasal 29 tadi. Pertama, mempertahankan rumusan Pasal 29 sebagaimana adanya tanpa perubahan apapun; Kedua, mengubah Pasal 29 ayat (1) dengan memasukkan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta ke dalamnya seperti rumusan hasil sidang BPUPKI 1945; dan Ketiga, berusaha mengambil jalan tengah dari kedua usulan tersebut, yakni dengan menambahkan satu ayat lagi dari Pasal 29 tersebut dengan redaksi yang beragam, di antaranya: “Penyelanggara Negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum agama” (diusulkan oleh Partai Golkar); “Negara melarang penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa” (diusulkan oleh PPP); dan “Tiap pemeluk agama diwajibkan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing” (diusulkan oleh Partai Reformasi). Hal menarik dari perdebatan di MPR tentang Pasal 29 itu mencakup juga soal pengertian kepercayaan. Sejumlah fraksi di MPR seperti fraksi Partai Demokrasi Indonesia, fraksi Bulan Bintang mengusulkan untuk menghapuskan kata-kata “kepercayaan itu” dari rumusan yang ada karena dianggap membingungkan. Hasil

46

perdebatan panjang di MPR untuk amandemen UUD 1945 menyimpulkan, Pasal 29 akhirnya diputuskan untuk tetap kembali pada rumusan semula seperti ditetapkan dalam siding PPKI. Maka tidak berlebihan kalau Musdah Mulia mengatakan bahwa, “Di Tanah Air masalah kebebasan beragama adalah masalah yang rumit dan kompleks. Tidak hanya dalam rumusan regulasinya tetapi juga masalah pelaksanaannya di lapangan.” Ia menambahkan, “Sejarah mencatat, ribuan menjadi korban kekerasan agama sepanjang dari Orde lama hingga Orde Reformasi, baik oleh negara maupun masyarakat sipil”.12 Sebelum

Amandemen

UUD

1945

dilakukan

pemerintah

sempat

mengeluarkan beberapa kebijakan baru mendukung kebebasan beragama melalui TAP MPR No. XVII Tahun 1998 tentang HAM yang mengakui hak beragama sebagai hak asasi manusia sebagaimana tertera pada Pasal 13: “Setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya hak beragama ini diakui sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable) sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPR No. XVII tahun 1998, bab X mengenai Perlindungan dan Pemajuan HAM, Pasal 37: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

12

Rocky Gerung (ed) Hak Asasi Manusia Terori, Hukum, Kasus. Jakarta: UI Press, h. 48

47

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).” Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut semakin dikukuhkan dengan tambahan salah satu pasal yakni Pasal 28E selain yang diatur dalam Pasal 29. Pasal 28E ayat (1) menjelaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya …..”. Ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan…”. Ini artinya, kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut adalah hak asasi manusia (human rights) sekaligus hak warga negara (the citizen‟s rights) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable) yang secara konstitusional dijamin oleh UUD 1945. Ketentuan ini senafas dengan isi Deklarasi Universal PBB 1948 tentang HAM, Pasal 18, yakni : “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.” Menarik bahwa konstitusi Indonesia lebih dahulu memuat soal jaminan kebebasan beragama daripada Deklarasi HAM.13 Itulah sebabnya, mengapa Indonesia bisa dengan mudah menerima deklarasi tersebut. Jika ingin dilihat lebih jauh, pemajuan HAM beragama dan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan tidak hanya sebatas hak 13

Ibid. hlm 75

48

konstitusional yang non-derogable melainkan juga menjadi hak hukum (legal rights)14. Ini terlihat dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 4: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian secara khusus hak beragama ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) secara implisit ditegaskan dalam konsideran huruf d bahwa “Konvensi tersebut pada huruf c mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi

14

Al Khanif,SH.H., M.A., LL.M. Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia Yoyakarta. LaksBang Mediatama 2010. h. 72

49

manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya.” Secara redaksi, memang tidak ditemukan bidang agama di dalamnya akan tetapi dengan kata “atau bidang kehidupan umum lainnya” dapat ditafsirkan bahwa bidang agama dan segala ruang lingkupnya termasuk materi yang tidak diperkenankan mendapat perlakuan diskriminasi oleh institusi negara atau kelompok komunitas yang lain. Atau dengan kata lain pada prinsipnya negara harus menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang. Dalam UU NO. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) atau dikenal dengan Undang-undang Hak Sipil, secara umum dijelaskan bahwa “Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.” Ketentuan ini merupakan konsekwensi yuridis bergabungnya Indonesia ke dalam ke anggotaan PBB sehingga mau tidak mau harus meratifikasi kovenankovenan yang disahkan ke dalam undang-undang. Dengan turutnya Pemerintah Indonesia menandatangani sekaligus mengundangkannya ke dalam undang-undang maka hak-hak sipil khususnya terkait dengan agama semakin kuat legitimasinya menjadi legal rights.

50

Dalam rangka demam promosi HAM yang tidak lain sebagai tuntutan konstitusional, demokrasi, dan kemanusiaan universal, Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Secara terperinci jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat ditemukan pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini: 1. UUD 1945 Pasal 28 E, ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.” 2. UUD 1945 Pasal 29, ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” 3. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Politik Pasal 18 ayat (1):

51

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.” Pasal 18 ayat (2) “Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.” 4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 22 ayat (1): “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 6. UU No. 1/PNPS/1965, UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Confucius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini”. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstatasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto,

52

Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya…”. Sementara itu berdasarkan dari yang tersirat di Pasal 70 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan tersurat dalam UU No. 12 Tahun 2005, Pasal 18 ayat (3) Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, maka pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan melalui Undang-Undang. Elemen-elemen yang dapat dimuat di dalam pengaturan tersebut antara lain: 1. Restriction For the Protection of Public Safety (Pembatasan untuk Melindungi Masyarakat). Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama di public dapat dilakukan pemerintah seperti pada musyawarah keagamaan, prosesi keagamaan dan upacara kematian dalam rangka melindungi kebebasan individu-individu (hidup, integritas, atau kesehatan) atau kepemilikan. 2. Restriction For the Protection of Public Order (Pembatasan untuk Melindungi

Ketertiban

Masyarakat).

Pembatasan

kebebasan

memenifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum, antara lain keharusan mendaftar badan hokum organisasi keagamaan masyarakat, mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum, mendirikan tempat ibadah yang diperuntukan umum. Pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi narapidana. 3. Restriction For the Protection of Public Health (Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat). Pembatasan yang diijikan berkaitan

53

dengan kesehatan public dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemic atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, pemerintah dapat mewajibkan petani bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang diadakan transfuse darah atau melarang penggunaan helm pelindung kepala. Contoh yang agak ekstrim adalah praktik mutilasi terhadap kelamin perempuan dalam adapt-istiadat tertentu di Afrika. 4. Restriction For the Protection of Morals (Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat). Untuk justifikasi kebebasan memenifestasikan agama atau kepercayaan yang terkait dengan moral dapat menimbulkan kontroversi. Konsep moral merupakan turunan dari berbagai tradisi keagamaan, filsafat, dan social. Olehkarena itu, pembatasan yang terkait dengan prinsip-prinsip moral tidak dapat diambil hanya dari tradisi atau agama saja. Pembatasan dapat dilakukan oleh Undang-Undang untuk tidak disembelih guna kelengkapan ritual aliran agama tertentu. 5. Restriction For the Protection of The (Fundamental) Rights and Freedom of Others. (Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Mendasar dan Kebebasan Orang Lain) 5.1. Proselytism (Penyebaran Agama). Dengan adanya hukuman terhadap tindakan proselytism, pemerintah mencampuri kebebasan seseorang di dalam

54

memanifestasikan agama mereka melalui aktivitas-aktivitas misionaris dalam rangka melindungi agar kebebasan orang lain untuk tidak dikonversikan. 5.2. Pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak kaum minoritas. Merujuk dasar-dasar tersebut di atas, dalam perspektif HAM hak kebebasan beragama atau berkeyakinan ini dapat disarikan ke dalam delapan komponen15, yaitu: 1. Kebebasan Internal. Setiap orang memunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaannya. 2. Kebebasan Eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengalamannya dan peribadahannya. 3. Tidak ada Paksaan. Tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

15

Ibid h. 87

55

4. Tidak Diskriminatif. Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaan tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul. 5. Hak dari Orang Tua dan Wali. Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah (jika ada) untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri. 6. Kebebasan Lembaga dan Status Legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi omunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya. 7. Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal. Kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain. 8. Non-Derogability. Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.

BAB IV ANALISIS PRAKTEK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

A.

Perspektif Hukum UUD 45 dalam sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai sumber dari segala

sumber hukum yang menjadi turunannya. Adapun tingkatan hukum di Indonesia setelah UUD 45 adalah: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Daerah. Dalam sistim hukum global Indonesia banyak juga meratifikasi berbagi konvenan Internasional seperti Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik lewat UU 12/2005. Dalam masa reformasi UUD 45 paling tidak telah mengalami empat kali amandemen,1 sungguh sebuah masa perubahan yang sangat cepat dalam hukum di Indonesia. Banyak sekali produk hukum yang lahir dalam masa reformasi dihasilkan sebagai produk kontestasi etno politik dari berbagai kelompok masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah. Reformasi berjalan dengan berbagai upaya legislatif mengisi ruang hukum Negara Indonesia dengan berbagai produk hukum. Bercampur dengan situasi politik dan ekonomi Negara dan berbagai agenda kepentingan lainnya reformasi telah menghasilkan sejumlah produk hokum, mulai dari UU sampai dengan

1

Amandemen pertama 19 Oktober 1999, amandemen kedua 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 9 Nopember 2001, amandemen keeempat 10 Agustus 2002.

56

57

Peraturan Daerah. Sangat disayangkan, sejumlah produk hokum atau peraturan yang ada menimbulkan ketegangan di masyarakat dan tumpang tindih bahkan ada juga yang melihat sebagai produk-produk multitafsir. Sebut saja Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Undang-undang Administrasi Kependudukan 2006, Keputusan Presiden No. 11/2003 tentang penerapan Syariat Islam di Aceh, Peraturan Daerah (Perda) tentang penerapan Syariat Islam di beberapa daerah, PBM No. 8/9 Tahun 2006 dll. Berikut beberapa situasi ragam aksi kekerasan dan pemaksaan kehendak berdasarkan tafsir kelompok tertentu terjadi di bumi pertiwi ini, yang terjadi baik dilakukan kelompok masyarakat maupun pemerintah ; 1. Perda-perda bernuasa Syariat Agama. Beberapa daerah di Indonesia, para pimpinan setempat menerapkan praktek agama yang lebih ketat . Misalnya, di kabupaten Cianjur, beberapa kabupaten maupun kotamadya Sumatera Barat, Gowa, Maros dll. ada peraturan daerah mengharuskan semua pegawai pemerintahan maupun siswa sekolah untuk mengenakan pakaian Muslim. Beberapa penduduk mengatakan bahwa pihak berwenang mencampuri urusan pribadi mereka. Bahkan praktek-praktek agama Islam yang lebih ketat memberikan waktu untuk para pegawai untuk menjalankan shalat berjamaah. Contoh lain adalah munculnya Rancangan Perda (Raperda) Kota Injil di Monokwari Papua. 2. Kaum perempuan di Tangerang mengalami pembatasan dalam ruang publik setelah keluarnya Perda No 8 tahun

2005. Terjadi pembatasan

58

aktivitas perempuan di waktu malam hari. Dan peristiwa penangkapan seorang perempuan buruh pabrik menjadi bukti bahwa peraturan yang ada sangat diskriminatif dan membatasi hak ekonomi kaum perempuan untuk bekerja mencari nafkah. 3. Penerapan UU Perlindungan Anak 2002 telah memenjarakan 3 orang perempuan di Indramayu, Jawa Barat yang ditangkap pada 13 Mei 2005 dengan alasan berusaha menarik anak-anak Muslim masuk Kristen. Para perempuan tersebut ditangkap setelah anggota komunitas mengeluhkan bahwa pada saat dilakukannya program sekolah Minggu di rumah mereka, mereka memberikan kotak pensil dan kaos kepada para pengunjung, termasuk anakanak Muslim. 4. Organisasi keagamaan asing harus mendapatkan ijin dari Departemen Agama untuk memberikan jenis bantuan apapun (baik dalam bentuk bantuan itu sendiri, personil, maupun keuangan) kepada kelompok-kelompok keagamaan di dalam negeri. Walaupun pada umumnya pemerintah tidak melaksanakan persyaratan ini, beberapa kelompok Kristen menyatakan bahwa pemerintah menerapkannya lebih sering kepada kelompok minoritas daripada kepada kelompok mayoritas Muslim.2 5. Peraturan bersama 2 Menteri. Sebelum dan sesudah adanya PBM no 9 dan 8 2006 terjadi aksi penutupan rumah ibadah Kristiani terjadi secara serentak

2

Laporan kebebasan beragama Internasional 2005 (pemerintah Indonesia) yang diterbitkan pemerintah Amerika

59

dan terencana. Dalam beberapa kejadian terjadi aksi kekerasan yang terjadi di depan aparat keamanan pemerintah dan ada kesan pembiaran terhadap aksi kekerasan, terjadi dalam aksi penutup tiga gereja di Perumahan Jatimulya, Bekasi (sampai tulisan ini dibuat aksi ketidakadilan masih terjadi, pembongkaran rumah ibadah oleh pemerintah kabupaten Bekasi). 6. Pada tanggal 8 Maret 2007, 200 anggota FPI dan Forum Betawi Rempug, menyerang Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar di Jakarta Timur yang menuntut agar sekolah tersebut ditutup karena merasa terganggu dengan kegiatan mahasiswa juga menyatakan bahwa sekolah tersebut ilegal walaupun terdapat fakta bahwa sekoah tersebut memiliki ijin. 7. Aksi anarkis dilakukan FPI pada saat hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2008 di Monas. Dalam suasana semangat kabangsaan yang ada, peristiwa kekerasan terjadi hanya karena perasaan tidak suka. Sungguh sebuah keadaan yang memalukan dalam negara Pancasila. Demikian hanya beberapa contoh kecil ragam persoalan yang terjadi seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan dan disayangkan apa yang terjadi dan bila mencermati Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan (Pasal 28E jo Pasal 29 ayat 1). Bahkan, dalam Pasal 28I UUD 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 18) maupun Pasal 22 UU No 39/1999 tentang HAM. Setiap

60

orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadatannya. Dalam era reformasi terhadap situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya politik hukum Indonesia menjadi jawaban atas negara kesatuan Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bersama. Bagaimana arah politk hukum kembali kepada situasi pembangunan negara oleh bapak bangsa, bahwa kesatuan bangsa menjadi dasar pertama dalam mengisi kemerdekaan. Memang dalam beberapa kejadian aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat pemerintah melalui aparat kepolisian telah melakukan tindakan yang tepat dengan menangkap dan memproses secara hokum para pelaku. Namun tindakan tersebut tidak secara konsisten dilakukan di berbagai tempat. Artinya kebijakan keamanan sangat bergantung dengan situasi politik si suatu daerah. Tentu hal ini akan sangat memprihatinkan bila terus terjadi. Bagimana umat beragama di Indonesia hidup berdampingan? Pertama, harapan tentunya pemerintah sebagai pelaksana jalannya roda pemerintahan dapat secara konsisten menjabarkan UUD 1945 melalui berbagi peraturan yang berada di bawah UUD 45 sehingga berbagai produk hukum yang dihasilakan dan bertentangan dengan UUD 45 dapat dibatalkan keberadaannya. Kedua, negara dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan kebebasan beragama dan

61

berkeyakinan sebagai bentuk pengakuan adanya persamaan hak bagi seluruh warga Indonesia. Ketiga, mendorong para pemuka agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah membuka ruang dialog dalam merespon berbagai fenomena kehidupan reformasi yang terus berjalan. Menurut W Cole Durham, Jr. penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan beragama dan berkeyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain 1) Pengakuan dan penghormatan atas pluralisme; 2) Stabilitas ekonomi; 3) Pemerintahan dengan legitimasi yang kuat; 4) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai cara pandang yang positif atas perbedaan satu sama lain.3 Mengutip MM Bilah, “Mengapa iklim kebebasan beragama sulit untuk diwujudkan di Indonesia?” Bilah memberikan gambaran paling tidak ada dua faktor yang berpeluang besar menyebabkan kesulitan tersebut, yaitu: krisis peranan dan krisis kesadaran. Krisis peranan hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun sedikitnya krisis ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Krisis dimaksud adalah tanggung jawab untuk berperan aktif merealisasikan undangundang yang telah ada dan dirasa cukup mapan menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan, tanpa ikut menandatangani HAM sekalipun, pada dasarnya undang-undang Negara Indonesia terkait masalah kebebasan beragama sudah cukup memadai jika tidak ada penafsiran-penafsiran yang menyimpang. Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik kesadaran pemerintah maupun kesadaran masayarakat. Pemerintah mestinya menyadari peranan objektif mereka begitu penting 3

Rumadi, Kompas, Jumat, 15 Oktober 2004.

62

untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini, bukan malah menjadi kekuatan baru untuk membelenggu kebebasan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan masalah yang amat fundamental dan bersifat individual. Kita tidak dapat menghakimi keyakinan orang lain, sama halnya ketika orang lain tidak mungkin menghakimi keyakinan, inilah yang mesti kita sadari.4 Reformasi di Indonesia masih terus berjalan termasuk reformasi di bidang hukum. Dalam proses yang sedang berjalan dapat juga masyarakat hukum Indonesia melakukan judicial review terhadap semua UU dan peraturan perundang-undangan yang potensial bertentangan dengan UUD 45 demi tercapainya sebuah sistim hukum yang sesuai dengan semangat UUD 45, artinya politik hukum Indonesia yang baik dan tepat akan mendukung terciptanya negara Indonesia yang sejahtera, karena hukum merupakan salah satu pilar pembangunan dalam perjalanan reformasi saat ini. B.

Perspektif Sosio-Kultural Jatuhnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi adalah tonggak penting

bagi kehidupan kebebasan beragama hingga sekarang ini, dari yang positif hingga yang mengancam nilai reformasi itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat muslim di tanah air, era transisi itu seperti menjadi momentum bagi „kebangkitan‟ Islam di tanah air. Di masa-masa ini identitas keislaman yang tak tunggal mencuat ke permukaan–sesuatu yang agaaknya mustahil

4

Eko Marhendy in HAM Desember 2007

63

berkembang di era Orde Baru. Organisasi-organisasi massa Islam, simbol dan labellabel Islam, termasuk media-media Islam baru, bermunculan. Setidaknya terdapat tiga corak organisasi keagamaan berkembang di era reformasi. Pertama, kelompok eksklusif, moderat dan progresif. Dalam deretan kelompok eklusif, bahkan cenderung berhaluan “keras” beberapa nama yang bisa disebut adalah Laskar Jihad (yang sekarang bubar), Front Pembela Islam (FPI), Front Hizbullah, Majlis Mujahidin Indonesia, Hizbuttahrir Indonesia Laskar Jundullah, Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Forum Pemuda Islam Surakarta. Dalam aksinya sebagian mereka tak segan-segan melakukan aksi-aksi kekerasan. Di level ideologi, ciri khas sebagian kelompok ini adalah perjuangan mereka menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Usaha mereka terbilang gigih dan mensasar hingga kalangan akar rumput. Cukup mendapat respon di lingkungan kampus-kampus umum. Mereka memanfaatkan momentum kebijakan otonomi daerah dalam mendesakan agenda islamisasi mereka. Tulisan-tulisan menyangkut keempat ormas ini cukup lengkap, mengulas mulai dari sejarah kelahiran, aktor, hingga ideologi yang diusung. Sementara itu peran moderasi tetap dimainkan oleh ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah. Kelompok keagamaan yang lebih bercorak sufistik seperti kelompok Majelis Az-Zikra pimpinan Muhammad Arifin Ilham dan kelompokkelompok zikir yang sekarang berkembang juga dapat dimasukan dalam kelompok berhaluan moderat. Di luar keduanya, tumbuh kelompok-kelompok yang tidak hanya terbuka tapi juga kritis terhadap isu keagamaan dan sosial. Beberapa nama bisa disebut disini:

64

Wahid Institute Jakarta, Lakpesdam NU, Institute for Interfaith Dialog (Interfidei) di Yogyakarta, ICIP (Indonesian Conference on Religion and Peace) dan Maarif Institute. Tak hanya di Pusat, kelompok ini juga menjamur di tingkat lokal. Varian arus pemikiran dan kecenderungan ideologi keislaman juga tampak dalam peta perkembangan media di era reformasi, khususnya media cetak. Secara sederhana media-media Islam yang tumbuh di pasar nasional saat ini bisa dipilah dalam dua kategori.5 Pertama, “media islamis” yang mengusung isu-isu penegakan syariat Islam, jihad, Zionisme, Anti-Amerika. Kedua, “media populer” yang menyajikan isu-isu keislaman dengan pendekatan yang lebih populer dan cocok dengan nilai-nilai kemoderenan. Dalam kategori ini, media-media yang ada bisa lagi dibedakan dalam dua “mistik Islam” dan life style. Ketiga, “media sufisme” yang menyajikan berita dan artikel-artikel tentang pemikiran dan praktis sufisme. Keempat “media pluralis” yang berusaha mengusung ide-ide keislaman yang lebih kritis, terbuka, dan toleran terhadap beragam penafsiran, perbedaan agama dan keyakinan. Sabili, Hidayatullah, Media Dakwah adalah beberapa nama majalah yang bisa dikategorikan dalam tipe media pertama. Sabili misalnya, media yang telah terbit sejak akhir tahun 80-an ini mencapai oplah fantastis pada tahun 2000 dimana konflikkonflik keagamaan seperti kasus Ambon terjadi. Oplahnya mencapai 100 ribu kopi. Dalam berita-berita yang dimuat Sabili, Hidayatullah, dan Media Dakwah tampaknya

5

Alamsyah M. Dja‟far, “Mengembangkan Media Islam Pluralis” (Makalah disajikan pada Workshop “Pengembangan Islam, Pluralisme, dan Demokrasi”, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Hotel Jaya Raya Bogor 6-8 Juni 2007) tidak diterbitkan.

65

muncul nuansa kebencian, terutama non-muslim, melalui idiom-idiom khas seperti anti-Zionis, anti-Barat, kafir, atau penyimpangan akidah. Sedang media yang bisa bisa dikategorikan sebagai kategori media mistik Islam adalah Majalah Hidayah;

6

Noor untuk media life style; Cahaya Sufi untuk

media sufistik; dan majalah Syirah untuk media pluralis.7 Berbeda dengan media cetak, potret keragaman pandangan keagamaan yang terefleksi dalam acara-acara di stasiun-stasiun teve nasional tampaknya masih kurang menggemberikan. Terkait acara keagamaan, materi yang dimunculkan masih seragam, hanya memunculkan khotib-khotib yang hanya berbicara tentang iman, takwa, amal soleh, namun sering abai pada situasi konkrit umat seperti kemiskinan, korupsi, kekereasan dan lain-lain. Stasiun-stasiun tv sepertinya tak punya visi, bahkan terkesan membatasi untuk menyajikan keragaman pandangan keagaman yang berbeda. Benar, bahwa kebebasan media jauh lebih baik dewasa ini ketimbang di era Orde Baru. Tetapi menyangkut akses publik terhadap pandangan yang berbeda-beda dan kemampuan media untuk mewakili kemampuan publik untuk mewakili keragaman pandangan publik mengenai berbagai isu masih berada dibawah standar dan kecenderungannya merosot.8 Dalam beberapa kasus, media-media juga takut pada protes yang dilancarkan kelompok 6

7

8

Hidayah terbit tahun 2001. Syirah terbit sejak tahun September 2001.

Transkripsi Diskusi “Kebebasan beragama dalam Bingkai Media bersama AE. Priyono (Peneliti Demos) Sujud Swastoko (Wapemred Suara Pembaruan) yang diselenggarakan PSIKParamadina, Kamis, 15 Mei 2008

66

keagamaan tertentu sehingga mereka terpaksa menuruti apa yang menjadi tuntuntan. Ini pernah dialami SCTV dalam kasus iklan Islam warna-warni, Kompas, dan beberapa media lokal. Keragaman

yang

tampak

dalam

potret

berbagai

keagamaan

dan

perkembangan media dewasa ini seperti dijelaskan di atas jelas merupakan buah nyata sekaligus sesuatu yang absah di alam demokrasi. Tidak hanya mereka yang meyakini bahwa pluralitas harus dijaga dan dikelola dengan baik, demokrasi memberi ruang bagi kelompok keagamaan atau media yang seakan menolak pluralitas itu bahkan bisa tumbuh subur. Sayangnya keragaman dan perbedaan pandangan mereka ini justru sering berujung pada tindak kekerasan, situasi yang justru membahayakan demokrasi itu sendiri. Sepanjang era reformasi hingga sekarang, pola kekerasan agama muncul dalam dua bentuk. Pertama, fenomena penyesatan dan kekerasan terhadap aliran keagamaan dan kepercayaan tertentu dengan alasan agama. Wahid Institute mencatat sekitar 27 kasus kekerasan berlangsung sejak 2004 hingga Februari 2006.9 Sepanjang Januari hingga Nopember 2007, Setara Institute for Democracy and Peace dalam laporan tahunannya mencatat telah terjadi 135 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori. Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah al qiyadah al

9

Tabel Data Kekerasan Atas Nama Agama Pasca Pemilu Presiden 2004, Wahid Institute, Jakarta, 2006

67

Islamiyah, sebuah aliran keagamaan dalam Islam yang dipimpin Ahmad Moshaddeq. Aliran ini ditimpa 68 kasus pelarangan, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/ Katholik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang ditimpa 21 tindakan pelanggaran.10 Sebelumnya bentuk kekerasan mengambil modus aksi terorisme dan konflik antar agama. Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2003 untuk Indonesia yang diterbitkan Biro Demokrasi, Hak-Hak Asasi dan Perburuhan Amerika Serikat, misalnya, cukup gamblang menggambarkan bagaimana kekerasan model ini berlangsung.11 Kedua, kristenisasi dan penutupan rumah ibadah. Dalam laporan pengurus Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Wali Gereja Indonesia kepada Komnas HAM pertengahan Desember 2007, sejak 2004 – 2007 telah terjadi 108 kasus penutupan, penyerangan, dan pengrusakan gereja. Paling banyak terjadi di wilayah Jawa Barat, Banten, Poso, Jawa Tengah dan Bengkulu. Aksi kekerasan keagamaan itu sepertinya berbanding lurus dengan meningkatnya gerakan islamisme yang juga kian menjamur hingga ke pelosok daerah. Isu yang diangkat beragam, mulai dari kristenisasi dan pemurtadan, antimaksiat, aliran sesat, atau penegakan syariat Islam.

10

Bonar Tigor Naipospos (ed), “Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama & Berkeyakinan”, SETARA Institute, Jakarta, 18 Desember 2007 11

Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2003 Biro Demokrasi, Hak-Hak Asasi dan Perburuhan Public Affairs Section Kedutaan Amerika Serikat

68

Di daerah, kelompok-kelompok islamis ini menjadi aktor penting bagi lahirnya sejumlah perda bernuansa Syariat. Sebut saja Komite Penegakan Syariat Islam (KPPSI) pimpinan Aziz Kahar, putera Kahar Muzakar pemimpin DI/TII, di Sulawesi Selatan . Organisasi ini dengan tegas menyatakan misinya sebagai organisasi yang memperjuangkan Syariat Islam di Sulsel secara legal formal melalui perjuangan politik konstitusional, demokratis, dan tetap dalam bingkai NKRI. Perdaperda yang lahir di Sulsel sebagian besar ditopang KPPSI. Dengan kendaraan ini pula Aziz Kahar juga terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Sulsel pada 2004 setelah Aksa Mahmud. Aziz meraih suara 636.856 suara. Tahun 2007, Azis mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Kalsel berpasangan dengan Mubyl Handaling. Menariknya, KPPSI berhasil memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh organisasi besar yang selama ini dikenal sebagai organisasi moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Strategi mencari legitimasi dari ormas besar ini juga dipakai kelompok-kelompok Islamis di derah lain. Dalam kasus Monas, bisa dilihat pula bagaimana Riziek Sihab berupaya mencari dukungan opini dari pernyataan ketua PBNU Hasyim Muzadi terkait posisi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragaman dan Berkeyakinan (AKKBB). Di

Sulawesi

Selatan,

KPPSI

berhasil

mengajak

tokoh

NU

dan

Muhammadiyah untuk ikut menandatangi surat dukungan kepada usaha penegakan syariat Islam yang dilakukan KPPSI. Mereka antara lain KH. Sanusi Baco, Lc., pimpinan pimpinan NU Sulsel, dan KH. Jamaludin Amien dan pimpinan Wilayah

69

Muhammadiyah Sulsesl.12 Fenomena serupa juga tampak dalam pernyataanpernyataan sikap Forum Umat Islam (FUI) di Jawa Barat terkait isu-isu keagamaan tertentu. Agar lebih “efektif” di lapangan, kelompok Islamis ini biasanya membentuk kelompok-kelompok sayap militer. KPPSI misalnya membentuk Lasykar Jundullah dan Aliansi Muslim Bulukumba yang menjadi organ taktisnya. Di Jawa Barat berdiri Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan (AGAP) Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan (AGAP) diklaim didukung 27 organisasi massa Islam antara lain Front Pembela Islam, Barisan Pemuda Persis, Jamaah Tabligh, dan Hizbut Tahrir. Jumlah anggotanya diklaim mencapai 50 ribu laskar yang tersebar di Bandung, Purwakarta, Garut, dan Sumedang.13 Sekali lagi perlu ditegaskan, kekerasan umumnya tidak berdimensi tunggal. Ada banyak faktor pemicunya. Di luar soal doktrin keagamaan, lemahnya sikap tegas aparat terhadap aksi-aksi kekerasan ini merupakan faktor lainnya. Tidak jarang pula dijumpai adanya kecenderungan sikap keberpihakan aparat terhadap pandangan mayoritas dan tekanan kelompok-kelompok islamis sehingga mengorbankan mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan. Netralitas negara dalam penyelenggaraan kehidupan keberagamaaan juga patut dipertanyakan dalam konteks hubungan kepala negara terhadap ormas atau

12

Dr. Haedar Nashir, Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, Jakarta; PSAP, 2007 h. 314-315 13

H Muhammad Mu'min: “Kami Akan Menyandera Pendeta”, TEMPO, 11 September 2005.

70

lembaga keagamaan, khususnya Majlis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sebuah forum pertemuan dengan pihak MUI yang baru menggelar Rapat Kerja Nasional MUI september

tahun

lalu,

Presiden

Susilo

Bambang Yudhoyono

menyatakan

dukungannya atas keluarnya 10 Kriteria versi MUI. 14 Sikap ini menunjukkan kecenderungan keberpihakan negara terhadap agama tertentu yakni Islam. Dari ini bisa juga dimulai untuk melihat posisi Majlis Ulama Indonesia dalam struktur kelembagaan dan tata pemerintahan Indonesia. Seperti di ketahui, konteks khusus terbentuknya MUI di era Orde Baru telah menjadikan lembaga ini “istimewa” dan seperti setara dengan lembaga independen lain yang juga dibiayai negara melalui APBN seperti halnya Komnas HAM atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).15 Padahal jika merujuk pada anggaran dasar MUI, lembaga ini jelas dinyatakan sama kedudukannya sebagai organisasi massa seperti NU dan Muhammadiyah. Jika alasan ini bisa diterima, maka pola hubungannya negara terhadap MUI tak berbeda dengan ormas lainnya. Hanya saja dalam realitas politik Indonesia, pemerintah, baik langsung maupun tak langsung, kerap kali merujuk fatwa-fatwa MUI untuk mengambil kebijakan.16 Bahkan pasca dikeluarkannya 11 fatwa MUI pada Juli 2005 lalu, presiden memberikan dukungan penuh atas fatwa-fatwa tersebut. Wajar jika sejumlah tokoh

14

15

http://www.mui.or.id/mui_in/about.php?id=2 diakses 7 Juli 2008 http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0711/03/nas11.htm. Diakses pada 1 Juli

2008 16

http://www.mui.or.id/mui_in/about.php?id=2 diakses 7 Juli 2008

71

seperti Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo, Syafii Anwar, Ulil Abshar-Abdala, dan Weinata Sairin menolak fatwa-fatwa tersebut karena dinilai bertentangan dengan semangat kebhinekaan Indonesia, UUD 1945 dan Pancasila. Tak ketinggalan, Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU juga menilai mundur fatwa MUI tersebut terutama bagi kehidupan antar umat beragama.17 C.

Perspektif Politik Bergulirnya era reformasi berpengaruh terhadap kehidupan berdemokrasi

masyarakat Indonesia. Kesadaran untuk mengemukakan pendapat di muka umum, berserikat, berorganisasi, bahkan mendirikan partai politik menjadi warna tersendiri di era ini. Tercatat pada pemilu 1999 ada 48 partai politik (parpol) peserta pemilu, pemilu 2004 menciut menjadi 24 parpol saja. Namun demikian jumlah tersebut sudah merupakan jumlah yang signifikan dibanding dengan era Orde Baru. Kebijakan publik seperti perundangan-undangan yang dihasilkan oleh parpol di parlemen pun mengalami kemajuan, meski belum sesuai dengan yang kita harapkan. Paling tidak terkait dengan masalah kebebasan beragama yang dalam UUD 1945 dipatrikan pada pasal 28 dan 29 sebagai telah diuraikan sebelumnya tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa pada umumnya partai politik kita cenderung untuk tetap mempertahankan koridor kebebasan beragama sebagaimana telah dirancang para pendiri bangsa (founding fathers) ini sejak tahun 1945 silam. Sayangnya, persoalan kebebasan beragama nampaknya tak cukup hanya diatur melalui pasal-pasal dalam UUD tersebut. Entah karena cara menafsirkan dan 17

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/30/utama/1937905.htm.

72

implementasinya yang berbeda-beda pada tataran pelaksanaan atau kekurangjelasan para implementator di lapangan terhadap isi dari pasal-pasal dimaksud. Yang terang, sejumlah peristiwa yang mencederai konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan terus berlangsung hingga hari ini. Kekerasan bernuansa agama yang masih kerap terjadi di berbagai daerah dan menimpa berbagai kelompok masyarakat dan komunitas agama. Lantas bagaimana sikap partai-partai politik (dan fraksi-fraksi di DPR RI) era Reformasi menyikapi hal itu? Terhadap peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sepanjang tahun 2007 Komisi III DPR RI menyatakan prihatin akan hal itu. Seperti dilaporkan SETARA Institute, sepanjang Januari hingga November 2007 sebanyak 135 peristiwa terjadi di tahun itu. Keprihatinan itu disampaikan anggota Komisi III DPR saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan SETARA Institute, Perwakilan Hakim Adhoc PHI dan Human Right Working Group, pada 22 Januari 2008 yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Suripto (F-PKS). Atas peristiwa tersebut Azlaini Agus dari Fraksi Partai Amanat Nasional menanyakan kenapa sekarang dengan alasan agama kita bisa memerangi orang lain, padahal negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya masalah ini persoalan yang serius untuk segera ditangani dan ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Karena berdasarkan amanah konstitusi, sesungguhnya negara wajib melindungi setiap warga negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.18

18

www.dpr.go.id, 23 Januari 2008. Diakses pada 30 Juni 2008

73

Soal SKB Tiga Menteri yang mengatur keberadaan Ahmadiyah dua partai politik nampak berseberangan pendapat. Sebelum SKB tersebut dikeluarkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap meminta pemerintah membatalkan rencana Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Ahmadiyah itu. Jika pemerintah mengeluarkan putusan tersebut, Ahmadiyah dan seluruh elemen masyarakat pendukung pluralisme wajib mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan dari PDIP itu ditegaskan oleh anggota Fraksi PDIP Said Abdullah pada 6 Juni 2008 lalu. Ia mengatakan negara atau siapa pun tidak berhak mengatur keyakinan beragama seseorang. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelum SKB itu dikeluarkan, tetap mendesak pemerintah segera mengeluarkan SKB Ahmadiyah, untuk menghindari konflik sosial yang lebih luas dan supaya tidak terkesan pemerintah membiarkan aliran Ahmadiyah sehingga memicu munculnya berbagai aliran sesat lainnya di Indonesia. Ketua DPP PPP Hasrul Azwar mengatakan, pihaknya akan tetap mendesak pemerintah mengeluarkan SKB Ahmadiyah. Menurutnya, bagi umat Islam ajaran Ahmadiyah sangat meresahkan dan memicu perpecahan umat, khususnya dalam hal shalat dan ibadah lainnya.19 Kasus-kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama juga mendapat perhatian dari kalangan parpol dan fraksi-fraksi di DPR. Yang teranyar adalah terhadap peristiwa kekerasan yang menimpa aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyainan (AKKBB) di Silang Monas, 1 Juni 2008 lalu. 19

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0806/06/sh05.html. Diakses pada 30 Juni 2008

74

Atas peristiwa yang memakan 70-an korban dan 14 diantaranya harus dirawat di rumah sakit itu Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, menyatakan keprihatianan yang mendalam

sehubungan

dengan terjadinya tindak kekerasan dalam

bentuk

penyerangan oleh kelompok Front Pembela Islam. Fraksi ini melalui Pimpinan DPR mendesak pemerintah untuk: (1) Secara tegas tanpa ragu-ragu melalui Aparat Kepolisian RI segera melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kelompok yang melakukan tindak kekerasan sesuai dengan hukum berlaku; (2) secara tegas tanpa ragu-ragu memberikan sikap dan pengaturan terhadap permasalahan Ahmadiyah, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, dan kewenagan yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam mewujudkan perlindungan dan jaminan terhadap seluruh umat beragama; (3) melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsekwen tanpa diskriminasi, sehingga dapat memelihara rasa keadilan masyarakat sebagai prasyarat terwujud kerukunan hidup umat beragama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.20 Senada dengan fraksi PDIP, Ketua Fraksi PKB DPR A Effendy Choirie memprotes keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap AKKBB. Tindakan itu menurutnya jelas melanggar hak asasi manusia, konstitusi bangsa dan mencerminkan pemahaman keagamaan yang dangkal. Karena itu negara dan aparat kepolsian harus bertindak

20

http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php. Diakses pada 30 Juni 2008

75

tegas dengan menangkap serta memproses mereka secara hukum.21 Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng kubu Ali Maskur Moesa mendukung langkah tegas pihak polisi dengan menangkap aktivis Front Pembela Islam (FPI) pelaku kekerasan AKKBB di Silang Mona situ. Ketua DPW PKB Jawa Tengah kubu Ali Maskur Moesa, KH Yusuf Cudlori menyatakan siapapun yang melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama warga negara, tanpa ada alasan jelas harus di proses secara hukum.22 Sementara itu Fraksi PKS menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) harus dilihat sebagai reaksi atas ketidaktegasan pemerintah terhadap Ahmadiyah. Pemerintah dihimbau untuk segera mengambil keputusan tegas mengenai keberadaan aliran-aliran sesat di Indonesia seperti Ahmadiyah. Karena jika hal itu tidak dilakukan konflik sosial tidak mustahil akan terjadi lagi. Hal ini diungkapkan Ma'mur Hasanuddin, Anggota komisi III DPR RI menanggapi insiden Monas 1 Juni itu.23 Dari beberapa pernyataan dan sikap di atas masih menunjukkan bahwa suara prapol dan fraksi-fraksi di DPR baru sampai pada tataran keprihatinan dan himbauan kepada pemerintah untuk bersikap tegas. Padahal, kita berharap parpol melalui wakilnya di DPR dapat mendorong terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui langkah-langkah kongkrit seperti membuat peruandang21

22

23

www.okezone.com, 2 Juni 2008. Diakses pada 30 Juni 2008 http://www.beritaglobal.com/index.php?. Diakses pada 1 Juli 2008 http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5048. Diakses pada 1 Juli 2008

76

undangan yang memiliki kekuatan untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Bukankah di penghujung tahun 2005, Komisi VIII DPR RI melalui ketuanya Hazrul Azhar menyatakan siap mengusulkan UU Kebebasan Beragama untuk menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang "Pendirian Rumah Ibadah" yang saat itu disempurnakan pemerintah?.24 Tentunya kita menunggu usaha-usaha itu untuk direalisasikan di tengah adanya pula parpol dan fraksi di DPR yang kurang atau belum memahami pentingnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga masyarakat.

24

www.kapanlagi.com, 27 Desember 2005. Diakses pada 1 Juli 2008

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.

KESIMPULAN Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama menurut

Islam telah tetapkan dalam al-Qur an surat al Baqoroh: ayat. 256. surat: Yunus:ayat 99, dan surat Al-Kafirun: ayat, 1-6 dan juga dalam piagam madinah yang merupakan al-Sunnah mengandung prinsip kebebasan beragama. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Katolik, protestan, hindu budha dan konghucu diluar itu ada agama yang lain yang juga dianut oleh rakyat Indonesia antara lain yahudi, baha’I, dan juga aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Jaminan kebebasan beragama di Indonesia daiatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Ayat (2), dan juga pasal 29 yang menjelaskan bahwa indonesia adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang termasuk dalam anggota PBB Indonesia juga telah meratifikasi instrument HAM tentang kovenan hak sipil dan politik yang juga mengandung kebebasan beragama. Maka dalam era reformasi ini lahir pula undang-undang HAM no 39 tahun 1999 Pasal 4 yang juga mengatur kebaban beragama kemudian Kemudian secara khusus hak beragama ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

79

Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meski secara konstitusional HAM beragama mendapat jaminan yang pasti, akan tetapi realitasnya ketegangan teologis antar, intra agama. Bahkan di era pascaamandemen UUD 1945, persekusi terhadap aliran sempalan kerap terjadi baik berupa pengrusakan rumah ibadah, institusi pendidikan, tempat kediaman, ataupun pisik. Kekerasan ini terjadi secara massif, sistemik, terorganisir B.

SARAN Meski sejumlah kemajuan penting dalam isu kebebasan beragama berhasil

dicapai sepanjang era reformasi, namun problem-problem masih menjadi pekerjaan rumah yang segera di selesaikan, mulai dari persoalan regulasi hingga aksi kekerasan yang makin meningkat. Ini berarti, masalah kebebasan beragama tidak hanya problem negara tapi juga masalah bagi seluruh anak bangsa. berikut adalah saran-saran: 1.

Perlunya Penataan kelembagaan mengenai hubungan Negara dan Agama

yang merupakan masalah serius dalam demokrasi Indonesia. 2.

Perlunya undang-undang, PP, Per-Pres, Perda dan peraturan yang lain

tidak saling berbentur dan kondusif dan humanis sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman. 3.

Aktor-aktor negara, termasuk di kalangan pemerintahan dan parlemen,

harus memiliki visi yang jelas mengenai politik negara terhadap agama. tidak muncul arus baru yang berbahaya dalam politik agama terhadap negara,

80

khususnya dari kalangan kelompok-kelompok Islam garis keras. Jika tuntutan mereka diberi angin, kemungkinan besar wacana Islam politik di Indonesia akan sangat didominasi oleh “Islam-negara” yang akan menyebabkan peranan “Islam-sipil” menjadi terancam. 4.

Perlu pembaruan tafsir yang terus menerus untuk menjalankan kembali

misi profetiknya dalam situasi yang terus berubah. Kebebasan beragama dan berkeyakinan harus juga mencakup wilayah kebebasan jenis ini.menghadapi realitas empirik kehidupan masyarakat beragama yang pluralistik, seorang agamawan dituntut memiliki sikap yang lebih realistik. Pemecahan masalah realitas keagamaan tidak cukup menggunakan pendekatan doktriner-normatif untuk menghindari truth clime (benar secara subjektif yang dangkal). Akan tetapi penting juga pendekatan historis kritis dengan membuka tabir latarbelakang sosio-cultural, politik, ekonomi masyarakat yang mengitarinya. Integrasi pendekatan ini memungkinkan melahirkan kearifan atau membuka makna fenomena keberagamaan sehingga melahirkan keadaan yang lebih kondusif dan humanis sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman. 5.

Umat Muslim dituntut bersedia mengembangkan dialog-dialog secara

terbuka dengan penuh kesabaran dan taqwa dalam setiap langkah perjalanannya. Peran sejarah peradaban Islam masa lalu dapat menjadi modal dalam merealisasikan ajaran-ajaran etika keagamaan dalam memberikan sumbangan yang berharga bagi proses pencarian nilai-nilai keagamaan yang lebih esensial dan fundamental. Bahkan secara keras, umat muslim

81

diperingatkan oleh Al-Quran untuk tidak mencemoohkan golongan lain, karena boleh jadi mereka yang dicemoohkan jauh lebih baik dari yang mencemoohkan 6.

Partai-partai politik hendaknya tidak mempolitisasi agama dan tidak

memperkeruh hubungan intra, antar agama dan agama dan Negara. 7.

Media Massa. Sebagai pilar penting demokrasi, harus berperan aktif

menyuarakan isu-isu kebebasan beragama, dan meminimalisir berita-berita kekerasan agama dan kelompok-kelompok garis keras. Menghindari idiomidiom yang berdampak negatif bagi toleransi masyarakat seperti kata “aliran sesat”; tindak tunduk pada tuntutan sekelompok orang untuk menghakimi kelompok yang lain dengan cara-cara kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji,Oemar Seno 1981, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Jakarta: Erlangga. Al-Din, Muhammad Abdullah Darraz,; Buhuts Mumahhidah li al-Dirasat al-Adyan. Kairo: tp, 1952 Al-Daqs, Kamil Salamah, Ayat al-Jihad fi al-Qur an al-Karim. Kuwait, Dar al-Bayan, 1972 Al khanif, S.H,. MA.,LLM. Hukum dan kebebasan beragama di Indonesia Yogyakarta. Laksbang 2010 Asshiddiqie,Jimly. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Kelompok Gramedia, 2007 al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, Kitab al-Ta’rifat. Dar al-Diyah li al-Turats Abdullah, Amin, “Etika dan Dialog Antar Agama Perspektif Islam”, dalam Dialog: Kritik dan Identitas Agama. Yogyakarta: Interfidie, 2004. Abdullah, Fatimah. Konsep Islam Sebagai Din, Kajian Terhadap Pemikiran al-Attas, Islamia. September-November 2004 al Maududi, Abd A’la, 2003, Melampaui Dialog Agama, Jakarta: Penerbit Kompas. Bahar Safroedin (et.al) (editor), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995 Baso, Ahmad. Problem Islam dan Politik: Perspektif Kritik Nalar Politik Mohammed Abed alJabiri, dalam Taswirul Afkar, Edisi No. 4/1999. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 1990 Harun,Hermanto. Perdamaian dan Perang Dalam Konsep Islam, Studi Analisis Buku “Nizam al-Silm wa al-Harb fi al-Islam”. Thesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005 ---------, Perdamaian dan Perang Dalam Konsep Islam, Studi Analisis Buku “Nizam alSilm wa al-Harb fi al-Islam”. (Thesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Iskandar Zulkarnai, “Pengantar”, dalam Aris Mustofa dkk, Ahmadiyah Keyakinan Yang Digugat. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2005 81

Haryomataram,KGPH Hak Asasi Manusia Internasional (Materi Perkuliahan), FH Usakti, Jakarta,1998 Haryono,M. Yudi R Bahasa Politik Alquran: Mencurigai Makna Tersembunyi Dibalik Teks, Bekasi: Gugus Press, 2002. Hidayati Tri Wahyu, apakah kebebasan beragama sama dengan pindah agama. Sala tiga. JP Books 2008.

Kusumohamidjojo,Budiono. 2004, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Jakarta: Grasindo. Muhammad,Jamaluddin Athiah. Nahwa Fiqh Jadid li al-Aqalliyat. Kairo, Dar al-Salam, 2003 Muhammad Abi Ja’far bin Jarir al-Tabary, Tafsir al-Tabary, jilid 4. Beirut, Dar al-Fikr, 1987 Moh. Mahfud M.D., 2006, Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi, Jakarta: LP3ES Muladi (ed), Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat) Bandung: Refika Aditama, 2005 Munawir Sadzali, 1990, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press Miftahusurur dan Sumihrja. Delik-delik keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia, Jakarta: Desantara Aliansi Reformasi KUHP dan DRSP-USAID, 2007. Muladi (ed), Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat) Bandung: Refika Aditama, 2005 Mas’udi, Masdar F., “Agama dan pluralitasnya” dalam Interfidei, 1995, Mendidik Manusia Merdeka: Roma YB. Mangunwijaya 65 Tahun, Yogyakarta: Interfedei Naipospos Bonar Tigor (ed), “Tunduk pada Penghakiman Massa: Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama & Berkeyakinan”, SETARA Institute, Jakarta, 18 Desember 2007 Nashir, Haedar Dr., Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, Jakarta; PSAP, 2007

82

Rahardjo,Satjipto Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya Yogyakarta: Genta Press, 2008 Ridha,Muhammad Rasyid Tafsir al-Qur an al-Karim, Tafsir al-Manar. Beirut, Dar alFikr Rocky gerung (ed) hak asasi manusia terori, hokum. Kasus. Jakarta: UI Press. Soehino, Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, cet.ke-7, 2005 Smith, Wilfred Cantwell The Meaning and End of Religion. London: SPK, 1978 Talbi,Mohemed. Kebebasan Beragama, dalam Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global. Jakarta, Paramadina, 2003 Thoha, Anas Malik, Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis. Depok, Perspektif Gema Insani, 2005 Thayeb Ansyari, ed., HAM dan Pluralisme Agama, Surabaya, PPSK, 1999 Wahid Abdurrahman, “Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, Kata Pengantar dalam Masdar F.Mas’udi, 1993, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus Wahid, Marzuki dan Rumadi, 2001, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS 2005 Yusuf, Muhammad Sayyid. Manhaj al-Qur an al-Karim fi Islah al-Mujtama. Kairo : Dar al-Salam, 2002 .LAPORAN: Laporan kebebasan beragama Internasional 2008 (pemerintah Indonesia) yang diterbitkan pemerintah Amerika MAJALAH DAN KORAN TEMPO, 11 September 2005 Eko Marhendy in HAM Desember 2007 INTERNET: http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0711/03/nas11.htm. Diakses 2008 http://www.mui.or.id/mui_in/about.php?id=2 diakses 7 Juli 2008

83

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/30/utama/1937905.htm http://www.sinarharapan.co.id/berita/0806/06/sh05.html. Diakses Juni 2008 http://www.fpdiperjuangan.or.id/web/index.php. Diakses Juni 2008 www.okezone.com, 2 Juni 2008. Diakses pada Juni 2008 http://www.beritaglobal.com/index.php?. Diakses pada Juli 2008 http://fpks-dpr-ri.com/main.php?op=isi&id=5048. Diakses pada Juli 2008 www.kapanlagi.com, 27 Desember 2005. Diakses pada Juli 2008 MAKALAH: Alamsyah M. Dja’far, “Mengembangkan Media Islam Pluralis” (Makalah disajikan pada Workshop “Pengembangan Islam, Pluralisme, dan Demokrasi”, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Hotel Jaya Raya Bogor 6-8 Juni 2007) tidak diterbitkan. Transkripsi Diskusi “Kebebasan beragama dalam Bingkai Media bersama AE. Priyono (Peneliti Demos) Sujud Swastoko (Wapemred Suara Pembaruan) yang diselenggarakan PSIK-Paramadina, Kamis, 15 Mei 2008

84