PENINGKATAN PEMAHAMAN JAKSA PENELITI DALAM MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS PERKARA MELALUI PENYUSUNAN BUKU SAKU PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
ACUAN PROYEK PERUBAHAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN I TAHUN 2015
OLEH : SLAMET RIYANTO, SH., MH. NO PESERTA : 26
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN RI BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2015
KATA PENGANTAR
Dengan Menyebut Nama Alloh Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Alhamdulillahi robbil alamiin Segala Puji dan syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Acuan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan sesuai waktunya. Acuan Proyek Perubahan disusun untuk memenuhi kewajiban peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III angkatan I tahun 2015 setelah selesai melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan proyek perubahan mulai dari tahap I Taking Ownership sampai dengan tahap II Labaroratorium Kepemimpinan. Proyek
Perubahan
ini
penulis
beri
judul
“PENINGKATAN
PEMAHAMAN JAKSA PENELITI DALAM MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS
PERKARA
MELALUI
PERUNDANG-UNDANGAN SULAWESI
UTARA”.
PIDANA
Adapun
PENYUSUNAN PADA
capaian
dari
BUKU
KEJAKSAAN proyek
SAKU TINGGI
perubahan
ini
diimplementasikan dengan pencapaian jangka pendek (2 bulan) yakni tersedianya 2 buah buku saku perundang-undang pidana yakni : - Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan (dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Acuan ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan yang ada pada penulis, baik menyangkut waktu, tenaga, biasaya, pengetahuan ataupun disebabkan karena kurangnya pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karenanya, dengan rendah hati dan terbuka penulis menerima segala kritik, masukan ataupun nasihat guna kesempurnaan bagi yang membacanya. Penulis menyadari tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung, baik selama pelaksanaan Diklat PIM III Angkatan I Tahun 2015 dan penyusunan Acuan Proyek Perubahan ini, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia,
2.
Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,
3.
Koordinator (Kepala Satuan Tugas Sumber Daya Alam) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum,
4.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Badiklat Kejaksaan RI,
5.
Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta Staf,
ii
6.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis,
7.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah memberikan motivasi dan inspirasi serta masukan dalam pelaksanaan proyek perubahan,
8.
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Mentor yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan, bantuan, masukan dalam pelaksanaan proyek perubahan ini,
9.
Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Coach yang selalu memberi bimbingan, arahan ataupun masukan dalam pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kepemimpinan,
10. Seluruh Anggota dalam Tim Efektif yang bersedia karena kesadarannya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya guna mendukung dan membantu Penulis melaksanakan Proyek Perubahan, 11. Bapak/Ibu widyaiswara Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Kejaksaan RI Tahun 2015, 12. Istri dan anak-anak tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan perhatian sehingga menjadi motivator bagi penulis, 13. Rekan-rekan sesama peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Kejaksaan RI Tahun 2015, 14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun moril. Sebagai penutup, penulis berharap proyek perubahan ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara khususnya bidang iii
Tindak Pidana Umum dan lebih luas dapat dirasakan manfaatnya bagi peningkatan kinerja di Kejaksaan Tinggi yang lain. Manado,
Desember 2015 Penulis
Slamet Riyanto, SH., MH
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................
i
DAFTAR ISI .......................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN
1
A.
Latar Belakang (Burning Platform) ..........................
1
B.
Nama Gagasan Perubahan ........................................
6
C.
Tujuan Perubahan ...................................................
8
1. Tujuan Jangka Pendek .......................................
8
2. Tujuan Jangka Menengah .................................
8
3. Tujuan Jangka Panjang ......................................
8
D.
Manfaat Perubahan .................................................. .
9
E.
Ruang Lingkup Perubahan ...........................................
10
F.
Persetujuan Atasan dan Mentor .................................
12
BAB II
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
13
A. Deskripsi, Judul Proyek Perubahan, Mentor dan Project Leader ............................................................
13
1. Deskripsi ..............................................................
13
2. Judul Proyek Perubahan ........................................
17
3. Mentor .................................................................
17
4. Project Leader ......................................................
17
B. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan ........................
18
1. Tahapan Kegiatan ...................................................
18
v
BAB III
a. Persiapan ........................................................
18
b. Pelaksanaan .....................................................
19
c. Evaluasi dan Pelaporan ....................................
24
2. Capaian Jangka Pendek ..........................................
24
3. Capaian Jangka Menengah .....................................
24
4. Capaian Jangka Panjang ........................................
25
C. Stakeholder Proyek Perubahan .....................................
25
1. Pengertian Stakeholder ...........................................
25
2. Stakeholder Internal ..............................................
28
3. Stakeholder eksternal .............................................
31
D. Tata Kelola Proyek .....................................................
32
E. Anggaran ...................................................................
34
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN A. Pembentukan Tim Efektif .............................................
35
1. Tugas dan Kewenangan Masing-Masing Anggota Kerja ....................................................................
35
2. Masa Berlaku Tim Kerja Serta Etika dan Mekanisme Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan .....
50
B. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah ..........................
67
1. Kendala/Masalah Internal ......................................
67
2. Kendala/Masalah Eksternal ...................................
68
3. Strategi Mengatasi Kendala/Masalah ......................
69
C. Rencana Kegiatan (Time Schedule) Pelaksanaan Proyek vi
BAB IV
Perubahan ...............................................................
71
1. Pelaksanaan Proyek Perubahan ................................
71
2. Instrumen Monitoring yang digunakan ...................
88
D. Bukti Fisik Setiap Milestone ........................................
89
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................
.
B. Rekomendasi ................................................................ DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN antara lain : 1. Lembar Kesepakatan/Persetujuan Area Perubahan 2. Lembar Kegiatan Breakthrough I dan II (antara lain foto-foto kegiatan, dokumen surat-surat, konsultasi dengan mentor) 3. Berita Acara Seminar Rancangan Proyek Perubahan 4. Catatan Penguji, Coach dan Mentor Hasil Seminar Rancangan Proyek Perubahan 5. Slide Presentasi pada saat Rancangan Seminar Proyek Perubahan 6. Slide Presentasi pada saat Acuan Seminar Proyek Perubahan 7. Formulir pengendalian oleh Mentor 8. Formulir pengendalian oleh Coach
vii
93 94
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang (Burning Platform) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan
Republik
Indonesia,
Kejaksaan
adalah
lembaga
pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Tugas Penuntutan dalam perkara pidana merupakan tugas pokok Kejaksaan. Selain memiliki tugas pokok, Kejaksaan juga mempunyai tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Kekuasaan Negara tersebut oleh Kejaksaan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya, sehingga Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung dapat mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara pidana untuk keberhasilan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 Hukum Acara
Pidana). Dalam rangka melaksanakan kewenangannya, berdasarkan Pasal 14 huruf b Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum antara lain berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) Hukum Acara Pidana dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Untuk mengetahui hasil penyidikan yang betul-betul lengkap sehingga berkas perkara benar-benar memenuhi persyaratan formil dan materiil sehingga memperkecil terjadinya kegagalan penuntutan, maka penuntut umum harus melakukan proses penelitian yang cermat, akurat dan seksama baik dalam rangka mengikuti perkembangan penyidikan maupun memberikan petunjuk kepada penyidik. Pemberian petunjuk yang diberikan kepada Penyidik adalah petunjuk yang cermat, jelas dan lengkap yaitu : - Cermat : menyangkut penerapan, dalam bahasa hukum yang mudah dipahami. - Jelas : dalam arti mudah dimengerti dan dilaksanakan serta tidak berbelitbelit. - Lengkap : Mendukung kearah pembuktian perkara, berdasarkan unsur-unsur pasal yang disangkakan, dengan menghindari adanya petunjuk susulan lagi, kecuali diperlukan pengembangan lebih lanjut. Penelitian berkas perkara terhadap perkara-perkara tertentu atau penting/menarik
perhatian
masyarakat
yang
diperkirakan
rumit/sulit 2
pembuktiaannya khususnya perkara pidana yang diatur diluar KUHP perlu kecermatan tersendiri bagi penuntut umum karena banyak ditemukan ketentuan formil terhadap penanganan perkara pidana diluar KUHP diatur secara khusus selain ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peran pengendalian dan pembinaan oleh pejabat struktural di bidang tindak pidana umum, dalam penelitian berkas perkara oleh penuntut umum tentu sangat diharapkan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) telah ditentukan bahwa Lingkup bidang tindak pidana umum yang merupakan kewenangan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak hukum lainnya. Lingkup tugas bidang tindak pidana umum juga diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No.: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI pada Pasal 189 ayat (1) dan (2). Selanjutnya lingkup tugas bidang tindak pidana umum yang dilakukan oleh Kejaksaan di daerah dilakukan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum yang terdapat pada Kejaksaan Tinggi.
3
Kejaksaan di daerah yang berbentuk Kejaksaan Tinggi memiliki organisasi, terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara, Asisten Bidang Pengawasan, Bagian Tata Usaha dan Koordinator. Adapun tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Umum berdasarkan Pasal 532 Peraturan Jaksa Agung No.: PER-009/A/JA/01/2011 adalah melaksanakan
pengendalian,
prapenuntutan,
pemeriksaan
tambahan,
penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum (pejabat eselon III). Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Asisten Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 533 huruf a dan huruf f, yakni : - Penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis. - Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan tinggi yang bersangkutan. 4
Sementara itu untuk menunjang dan membantu pelaksanaan wewenang Kepala Kejaksaan Tinggi ditempatkan jabatan Koordinator (pejabat eselon III) yang merupakan Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Berdasarkan Pasal 590 ayat (2), Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasional intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara. Saat ini berbagai kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum telah dikeluarkan antara lain berupa Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan himpunan petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum mulai dari buku ke I sampai dengan buku ke X tahun 2013. Namun demikian kompilasi mengenai ketentuan khusus terkait hukum acara pidana pada perkara pidana tertentu diluar KUHP belum tersusun secara tertib, sedangkan saat ini dengan semakin banyaknya ketentuan tindak pidana tertentu yang diatur dalam suatu undang-undang maka kemampuan dan kapasitas penuntut umum dalam melakukan penelitian berkas perkara pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang tertentu harus terus menerus ditingkatkan. Untuk membantu mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan penuntut umum maka dibutuhkan perubahan dalam hal ini perlu dilakukan 5
kegiatan kajian atau analisa dan melakukan penyusunan berbagai ketentuan khusus hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan secara khusus dalam
undang-undangnya,
terutama
yang
berkaitan
dengan
tahap
prapenuntutan penanganan perkara. B. Nama Gagasan Perubahan Gagasan perubahan yang diajukan penulis adalah : “TERWUJUDNYA
PENYUSUNAN
BUKU
SAKU
PERUNDANG-
UNDANGAN TERTENTU SEBAGAI PEGANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS PERKARA PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA” Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 12 Tahun 2013 yang telah direvisi dengn Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara
Nomor
21
Tahun
2014
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, bahwa Diklat Kepemimpinan Tingkat III dilaksanakan untuk menghasilkan pemimpin perubahan dan bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan taktikal. Pemimpin perubahan yang akan dibentuk dalam Diklatpim adalah pemimpin yang mampu melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan organisasi dengan tingkat kinerja yang tinggi dan profesional. Dalam rangka mewujudkan suatu perubahan yang sesuai dengan ketentuan tugas dan fungsi penulis yakni sebagai Koordinator, berdasarkan Pasal Peraturan Jaksa Agung
Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang 6
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1.
Koordinator Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa sebagai unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
2.
Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi Intelijen Yustisial, Penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara. Penulis perlu melakukan identifikasi masalah berupa semakin
banyaknya diberlakukan undang-undang materiil hukum pidana (seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 atau Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
yang didalamnya mengatur
kekhususan dalam hukum acara pidana (hukum formil) memerlukan peningkatan pemahaman terhadap maksud dan tujuan kekhususan hukum formil yang berbeda dari hukum formil yang telah ada (Hukum Acara Pidana), oleh karenanya untuk mempermudah melakukan kajian dan telaahan terhadap kekhususan hukum formil dalam berbagai undang-undang materiil hukum pidana tersebut perlu dilakukan penyusunan dalam bentuk buku saku sehingga memudahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membawa dan membacanya serta dapat membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan teknis pengendalian penanganan perkara pidananya khususnya pada tahap prapenuntutan. 7
C. Tujuan Perubahan Tujuan proyek perubahan yang akan dicapai yaitu : 1) Tujuan jangka pendek (60 hari) Terkumpulnya berbagai ketentuan khusus hukum acara yang terdapat pada suatu undang-undang, serta menyusunya dalam bentuk buku saku, target 2 (dua) undang-undang. 2) Tujuan jangka menengah (1 tahun) a. Membantu dan mempermudah penuntut umum dalam memahami ketentuan khusus hukum acara dalam suatu perkara pidana, sehingga dapat mempercepat penelitian berkas perkaranya. b. Meningkatnya ketersediaan buku saku perundang-undangan tertentu dalam rangka memberikan panduan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (target 5 undang-undang). c. Adanya perbaikan acuan penelitian berkas perkara berupa penambahan keterangan atau informasi atau petunjuk yang dilakukan penuntut umum kepada penyidik dalam dokumen checklist. 3) Tujuan jangka panjang (diatas 1 tahun) Dengan meningkatnya pemahaman Jaksa maka terciptanya percepatan penanganan perkara pidana tertentu yang memiliki kekhususan hukum acara pidana khususnya ditahap prapenuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8
D. Manfaat Perubahan Dalam rangka mendukung program penegakan hukum yang berorientasi pada pencapaian tujuan penegakan hukum berupa terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, yang memerlukan kapasitas aparat penegak hukum yang profesional dan tanggap, maka manfaat perubahan yang diharapkan yaitu : 1) Manfaat bagi Asisten Tindak Pidana Umum : a. Membantu memberikan kajian mengenai rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perkara tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan bagi penuntut umum khususnya terkait penanganan prapenuntutan. b. Membantu dan mendukung kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan profesional penuntut umum didaerah hukum kejaksaan tinggi 2) Manfaat bagi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya dan Penuntut Umum a. Memudahkan dalam penelitian berkas perkara pidana tertentu yang memiliki kekhususan hukum acara pidananya. b. Terkendalinya penanganan perkara tindak pidana tertentu khususnya ditahap prapenuntutan. 3) Manfaat bagi pihak ketiga (penyidik)
9
Adanya peningkatan koordinasi dengan penuntut umum sehingga tercipta pemahaman yang sama dalam penanganan perkara yang pada akhirnya membantu mempercepat penyelesaian berkas perkara ditingkat penyidikan. E. Ruang Lingkup Perubahan Dalam pelaksanaan proyek perubahan, akan dilakukan kegiatan-kegiatan dalam tahapan-tahapan melakukan perubahan sebagai berikut : 1) Tahapan persiapan : - Melapor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Atasan Langsung dan mentor serta Asisten Tindak Pidana Umum bahwa kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2015 dengan pola baru berupa implementasi Proyek Perubahan di Unit Kerja masing-masing, dimulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 4 September 2015 adalah “off campus” yang berisi pembuatan gagasan proyek perubahan dan area kesepakatan perubahan dengan Atasan Langsung. Selanjutnya kegiatan “off campus” akan dilakukan kembali dan dimulai pada tanggal 25 September 2015 sampai dengan 4 Desember 2015 yang berisi program pelaksanaan/implementasi tugas proyek perubahan. - Berdiskusi dengan Asisten Tindak Pidana umum, Kepala Seksi Oharda, Kepala Seksi Kamnegtibum dan Kepala Seksi TPUL serta Jaksa lainnya selaku stakeholder, untuk menjelaskan tentang rencana proyek perubahan yang akan dilakukan dan meminta masukan serta saran-saran bagi rencana pelaksanaan proyek perubahan.
10
2) Tahapan Pelaksanaan : - Pembentukan Tim untuk melakukan kajian dan telaahan yang terdiri dari para kasi pada Asisten Tindak Pidana Umum dan staf tata usaha. - Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder, para Jaksa Penuntut Umum dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi atau bersama dengan pakar dan para akademisi. - Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap undang-undang yang mempunyai ketentuan khusus hukum acara pidananya kemudian menginventarisir ketentuan khusus tersebut serta mengkompilasikan secara sistematis berdasarkan urutan keberlakukan undang-undang dimaksud dan urutan deret pasalnya. - Melakukan diskusi dan pembahasan dengan stakeholder primair tentang ketentuan-ketentuan khusus hukum acaranya yang nantinya akan dijadikan acuan bagi pengendalian penelitian berkas perkara yang dilakukan penuntut umum. - Mengumpulkan buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan data-data lain sebagai bahan kepustakaan dalam melakukan perumusan kompilasi berbegai ketentuan khusus hukum acara yang terkait dengan tahap prapenuntutan. - Melakukan konsultasi dan meminta arahan dari Kepala dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara atau kepada Direktur TPUL pada JAM Bidang Tindak Pidana Umum.
11
- Merumuskan atau menyusun buku saku perundang-undangan terkait hukum acara formil sebagai bahan acuan penelitian berkas perkara. 3) Tahapan Pengendalian : Evaluasi, meneliti dan mengkroscek kembali rancangan buku saku ketentuan khusus hukum acara pidana tertentu dan perumusan form checklist penanganan perkara. F. Persetujuan Atasan dan Mentor Gagasan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh Project Leader selaku Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : PRINT361/R.1/Cp.3/8/2015 tanggal 14 Agustus 2015) telah mendapat persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (selaku Atasan Langsung) dan Asisten Tindak Pidana Umum (selaku Mentor) Pada Tahap Breakthough ITaking Ownership. (Form persetujuan terlampir)
12
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN
A. Deskripsi, Judul Proyek Perubahan, Mentor dan Project Leader 1. Deskripsi Langkah awal dalam proyek perubahan ini, Penulis perlu melakukan identifikasi masalah berupa semakin banyaknya diberlakukan undangundang materiil hukum pidana yang didalamnya mengatur kekhususan dalam hukum acara pidana (hukum formil) memerlukan peningkatan pemahaman terkait kekhususan hukum formil yang berbeda dari hukum formil yang telah ada (Hukum Acara Pidana). Disamping itu, saat ini berbagai kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum yang telah dikeluarkan antara lain berupa Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan himpunan petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum mulai dari buku ke I sampai dengan buku ke X tahun 2013, bersifat umum dan penyusunannya dilakukan secara menyeluruh, sehingga mempersulit Jaksa Penuntut Umum dalam membaca dan memahaminya. Oleh karenanya untuk mempermudah melakukan analisa dan telaahan terhadap kekhususan hukum formil dalam berbagai undang13
undang materiil hukum pidana tersebut perlu dilakukan penyusunan perundang-undangan tertentu yang mengatur hukum formil tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana, simpel dan mudah dibawa, yakni dalam bentuk buku saku. Ketersedian buku saku perundang-undangan tertentu tersebut diharapkan mampu membantu dan mempermudah Jaksa untuk membaca dan memahaminya, sehingga dapat menjadi pegangan dalam melakukan penelitian berkas pada tahap prapenuntutan. Buku saku ini
berisi
ketentuan-ketentuan khusus hukum formil dan rumusan tindak pidana (hukum materiil) yang diatur didalam suatu undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu buku saku ini nantinya akan berisi ketentuan-ketentuan teknis yang pernah dikeluarkan dan berlaku sebagai pedoman dalam penyelesaian dan penanganan perkara serta akan memuat konsep-konsep usulan/rekomendasi/catatan terhadap kebijakan teknis. Dengan demikian keberadaan buku saku ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas pada tahap prapenuntutan, serta dapat membantu pimpinan dalam merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian penanganan perkara pidana umum khususnya pada tahap prapenuntutan, yang pada akhirnya akan
14
membantu percepatan penanganan perkara ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pemilihan untuk melakukan kajian terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut : Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika telah menjadi perhatian serius
pemerintah
mengingat
bahaya
yang
ditimbulkan
dari
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika dikalangan anak muda atau remaja dirasa semakin terus meningkat dan membahayakan masa depan bangsa, begitu juga dengan penyebarannya baik diskala nasional maupun yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, menunjukan angka penanganan perkara tindak pidana narkotika semakin meningkat. Pada awal tahun 2015, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menanganti perkara Tindak Pidana Narkotika sebanyak 1-3 perkara namun pada akhir tahun 2015 sampai bulan September 2015 telah menangani 13 perkara Tindak Pidana Narkotika, angka tersebut belum termasuk penanganan perkara di Kejaksaan Negeri se-Provinsi Sulawesi Utara.
15
Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana diatur dan diancama pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tahun 2015 menjadi tahun serius pemerintah dalam melakukan penanganan dan pemberantasan perkara tindak pidana di Bidang Perikanan. Sebagaimana kita ketahui bersama sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sangat berlimpah mengingat karakteristik wilayah Negara Indonesia yang didominasi wilyah perairan, baik perairan laut maupun di daratan. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, eksploitasi perikanan yang tidak teratur dan tidak terlaporkan akan berdampak tidak hanya pada sumber daya kelautan dan perikanan saja tetapi juga lingkungan sekitarnya termasuk kelangsungan hidup masyarakat dipesisir pantai yang mata pencahariannya berasal dari laut. Provinsi Sulawesi Utara yang berada di ujung utara Pulau Sulawesi mempunyai potensi sumber daya laut dan perikanan yang cukup besar, oleh karenanya banyak masyarakatnya yang tinggal dan mencari penghidupan di pesisir laut Sulawesi Utara. Wilayah Laut Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Philipina juga tak lepas dari kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah dari masyarakat sekitar baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Warga Negara Asing. Salah Satu Pengadilan Perikanan yang diamanatkan oleh undang-undang
16
juga dididirikan diwilayah Sualwesi Utara yakni Pengadilan Negeri Bitung. Oleh karenanya, atas pertimbangan tersebut kajian jangka pendek terhadap perundang-undangan yang memiiki kekhususan hukum formil, akan diawali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Judul Proyek Perubahan “PENINGKATAN MELAKUKAN
PEMAHAMAN PENELITIAN
JAKSA
BERKAS
PENELITI PERKARA
DALAM MELALUI
PENYUSUNAN BUKU SAKU PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA PADA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA”. 3. Mentor Nama
: HERRY, SH., MH
Jabatan
: Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Telepon
: 081266873753
Email
:
[email protected]
4. Project Leader Nama
: SLAMET RIYANTO, SH., MH
Jabatan
: Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Telp. / HP
: 081310983949
Email
:
[email protected] 17
B. Roadmap/Milestone Proyek Perubahan 1. Tahapan Kegiatan No
Uraian Kegiatan
Out Put
Waktu
PERSIAPAN 1
Melapor
kepada
Kepala
Kejaksaan Draft
Minggu
Tinggi selaku Atasan Langsung dan Penyusunan
VI Sept
mentor serta Asisten Tindak Pidana Tim Pelaksana
tgl 29
Umum
Sept - 1
bahwa
kegiatan
Diklat Proyek
Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Perubahan
Okt 2015
Tahun 2015 dengan pola baru berupa implementasi Proyek Perubahan di Unit Kerja masing-masing. 2
Melakukan
diagnostic
reading Slide presentasi
(menentukan area dan scoping masalah penjelasan
Okto, 2
yang akan dijadikan proyek perubahan, rancangan
Okt 2015
dengan
mengumpulkan
data
dan proyek
informasi) 3
Minggu I
Menentukan
perubahan masalah
utama
dan Identifiksi
Minggu I
pemecahannya bahwa perlu dilakukan masalah dengan
Okt, 4
penyusunan buku saku ketentuan formil menggunakan
Okt 2015
dan ketentuan materiil pada Perundang- pohon masalah undangan Pidana (UU Narkotika, dan UU Perikanan) 18
4
Membentuk tim efektif pelaksana proyek Surat Perintah
Minggu I
perubahan.
Kepala
Okt, 7
Kejaksaan
Okt 2015
Tinggi Sulut PELAKSANAAN Jangka Pendek Penyusunan Buku Saku I 1
Persiapan dan menyusun Rencana
ND Permohonan Minggu
Kegiatan Focus Group Discussion
Acara FGD dan II Okt, 7
Peningkatan pemahaman penelitian
TOR
s/d 10
berkas berkara tindak pidana Narkotika. 2
Mengumpulkan
bahan-bahan
undang-undang,
ketentuan
Okt 2015
berupa Foto
buku Minggu
peraturan Literatur
pelaksananya, ketentuan petunjuk teknis
II Okt 2015
dan petunjuk pelaksanaan serta bukubuku literatur. 3
Menyiapkan dan menyusun substansi Pointers materi Minggu perundang-undangan yang akan dijadikan diskusi/FGD
II Okt
materi Diskusi/FGD yakni UU Nomor 35
2015
Tahun 2009 tentang Narkotika. 4
Pembuatan materi diskusi berupa slide Slide Presentasi Minggu bahan paparan.
dan
Formulir III Okt,
tanya jawab
2015 19
5
6
Pembuatan undangan dan distribusi serta Undangan/ND
Minggu
pembagian tugas dan peran stakeholder.
pelaksanaan
III Okt
FGD
2015
Melakukan Focus Group Discussion Notulen FGD
Minggu
bersama dengan stakeholder dan jaksa
IV, 23
fungsional
Okt 2015
dilingkungan
Kejaksaan
Tinggi Sulawesi utara. 7
Laporan pelaksanaan hasil diskusi/FGD.
Laporan
hasil Minggu
FGD 8
V, 23-25
Melakukan analisa hasil FGD sebagai Pointers bahan penyusunan Buku Saku
/ Okt 2015
Resume analisa
Minggu V Okt
9
Melakukan analisa dan kajian terhadap Scaning
Minggu
bahan-bahan
V Okt-
untuk
selanjutnya ketentuan
merumuskan kesimpulan yang dapat Penanganan
Nop
digunakan sebagai acuan atau pedoman Narkotika
2015
pada tahap prapenuntutan. 10
Menyusun rumusan skema buku saku Draft dengan
11
menggunakan
materi Minggu
pendekatan Buku Saku UU V, 26 –
masalah, yakni ketentuan hukum acara Narkotika
28 Okt
formil sampai ketentuan pidana
2015
Konsultasi dan meminta arahan Kepala Foto Kegiatan
Minggu I
Kejaksaan
Nop
Tinggi
Sulawesi
Utara
20
dan/atau kepada Direktur TPUL pada
2015
JAM Pidum. Penyusunan Buku Saku II 12
Persiapan
dan
menyusun
Kegiatan
Focus
Group
Peningkatan
Rencana Nota
Dinas Minggu
Discussion Permohonan
pemahaman
penelitian FGD dan TOR
ke IV, Ok 2015
berkas berkara tindak pidana Narkotika. 13
Mengumpulkan
bahan-bahan
undang-undang,
ketentuan
berupa Foto
buku Minggu
peraturan Literatur
pelaksananya, ketentuan petunjuk teknis
IV, Okt 2015
dan petunjuk pelaksanaan serta bukubuku literatur. 14
Menyiapkan dan menyusun substansi Pointers materi Minggu perundang-undangan yang akan dijadikan diskusi/FGD
V Okt
materi Diskusi/FGD yakni UU Nomor 45
2015
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor
31
Tahun
2004
tentang
Perikanan. 15
Pembuatan materi diskusi berupa slide Slide Presentasi Minggu I bahan paparan.
dan
formulir Nop
tanya jawab 16
2015
Pembuatan undangan dan distribusi serta Undangan/ ND Minggu pembagian tugas dan peran stakeholder.
pelaksanaan
V, Okt 21
FGD 17
2015
Melakukan Focus Group Discussion Notulen FGD
Minggu I
bersama dengan stakeholder dan jaksa
3 Nop
fungsional
2015
dilingkungan
Kejaksaan
Tinggi Sulawesi utara. 18
Laporan pelaksanaan dan rekomendasi ND masukan hasil diskusi/FGD.
19
pelaksanaan
II Nop
FGD
2015
Melakukan analisa hasil Kegiatan FGD Pointers / hasil Minggu bagi Penyusunan Buku Saku
20
Laporan Minggu
resume
III Nop
Melakukan analisa dan kajian terhadap Scaning
Minggu
bahan-bahan
III Nop
untuk
selanjutnya ketentuan
merumuskan kesimpulan yang dapat Penanganan digunakan sebagai acuan atau pedoman Narkotika pada tahap prapenuntutan. 21
Konsultasi dan meminta arahan Kepala Foto Kegiatan
Minggu
Kejaksaan
ke III
Tinggi
Sulawesi
Utara
dan/atau kepada Direktur TPUL pada
Nop
JAM Pidum. 22
Menyusun rumusan skema buku saku Draft dengan
menggunakan
Materi Minggu
pendekatan Buku Saku
masalah, yakni ketentuan hukum acara
IV Nop 2015
formil sampai ketentuan pidana. 22
23
24
Penyampaian hasil kajian kepada Asisten ND
Project Minggu
Tindak Pidana Umum untuk mendapat Leader
IV Nop
masukan.
2015
Persetujuan Kajati atas peluncuran Buku Persetujuan
Minggu
Saku.
Kajati Sulut
IV Nop
Foto Kegiatan
2015
25
Melakukan penjilidan.
Jadwal Rencana Idem
26
Persiapan sosialisasi.
Sosialisasi
Idem
Jangka Menengah 27
Sosialisasi
hasil
rumusan
proyek Dokumen
Bulan
perubahan jangka pendek di Kejari rencana kegiatan Januari
28
Manado
2016
Melakukan kajian terhadap ketentuan Buku UU,
Bulan
perundang-undangan yang mempunyai Peraturan
Maret s/d
kekhusasn hukum acara lainnya seperti Pelaksana dan
Juni
Undang-undang
2016
Kekerasan
terhadap Ketentuan
Anak, Undang-undang Kehutanan dan Teknis Undang-undang Pilkada. 29
Perencanaan kegiatan dan anggaran E- Rencana
Bulan
book perundang-undangan.
Pembuatan E-
Februari
Book Kompilasi
2016
perundang23
undang 30
Pengembangan Buku Saku Kompilasi Aplikasi Buku
Bulan
Perundang-undangan ke dalam bentuk e Saku berbasis
Maret
book
2016
(buku
elektronik)
ke
aplikasi Android
berbasis Android
Jangka Panjang 31
Mengusulkan buku kompilasi, e book Surat
Bulan
kompilasi dan aplikasi berbasis android Kajati ke JAM
April -
sebagai bahan acuan dalam penelitian Pidum
Septemb
berkas perkara kepada JAM Pidum.
er 2016
Evaluasi dan Pelaporan 1
2
Mengumpulkan
bahan-bahan,
data Buku Saku yang
Minggu I
ataupun hasil pelaksanaan kegiatan dan sudah dijilid
1 – 4 Des
menyusunnya secara sistematis.
2015
Memberikan penilaian dan saran terhadap hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan.
2. Capaian Jangka Pendek Terwujudnya penyusunan buku saku Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
24
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 3. Capaian Jangka Menengah 3.1. Membantu dan mempermudah penuntut umum dalam memahami ketentuan khusus hukum acara dalam suatu perkara pidana, sehingga dapat mempercepat penelitian berkas perkaranya. 3.2. Meningkatnya ketersediaan buku saku perundang-undangan tertentu dalam rangka memberikan panduan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (target 5 undangundang). Dari segi kuantitas disusun menjadi 5 undang-undang dari segi kualitas disusun dalam bentuk E Book buku saku dan kompilasinya serta Aplikasi kompilasi berbasis Android. 3.3. Adanya
perbaikan
acuan
penelitian
berkas
perkara
berupa
penambahan keterangan atau informasi atau petunjuk yang dilakukan penuntut umum kepada penyidik dalam dokumen checklist. 4. Capaian Jangka Panjang Meningkatnya
pemahaman
Jaksa
maka
terciptanya
percepatan
penanganan perkara pidana tertentu yang memiliki kekhususan hukum acara pidana khususnya ditahap prapenuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
25
C. Stakeholder Proyek Perubahan 1. Pengertian Stakeholder Stakeholder manajemen
yang
merupakan dapat
istilah
diartikan
yang sebagai
dikenal suatu
dalam proses
ilmu untuk
mengidentifikasi individu, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, untuk dapat menganalisa harapan stakeholder dan pengaruhnya terhadap proyek dan untuk mengembangkan
strategi
manajemen
untuk
keterlibatan
efektif
stakeholder pada keputusan proyek dan eksekusi proyek. Beberapa definisi stakeholder dapat kita temukan baik dalam laman website maupun pendapat pakar. Laman Wikipedia merujuk stakeholder sebagai “an accountant, group, organization, member or system who affects or can be affected by an organization's actions". Sedangkan West (1998, 66) seorang pakar lainnya mendefinisikan Stakeholder sebagai “perorangan maupun kelompok-kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakantoindakan sebuah tim”. Dalam organisasi publik, adalah sangat penting untuk mengetahui siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi. Dalam organisasi publik yang tradisional sering tidak peduli dengan beragam stakeholder karena hanya fokus terhadap diri sendiri dan menganggap program yang dimiliki oleh 26
organisasinya
berada
dalam
kontrol
pendorong/penghambat/pengganggu
penuhnya.
dalam
Padahal
perencanaan
potensi maupun
pelaksanaan program bahkan sering ditimbulkan oleh para stakeholder yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali. Untuk itu perlu dikenali jenis stakeholder sebagai berikut: 1.
Stakeholder primer, yaitu mereka yang langsung dipengaruhi oleh program yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif ;
2.
Stakeholder sekunder, yaitu mereka yang tidak langsung dipengaruhi oleh program yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif pula;
3.
Stakeholder utama, yaitu mereka yang bisa memiliki pengaruh positif/negatif terhadap program pemerintah dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang memiliki program tersebut. Dalam menempatkan masing-masing stakeholder kedalam salah
satu kuadran tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ciri-ciri keempat Kelompok Stakeholders sebagai berikut: a. Promoters Yang mempunyai ciri-ciri memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya). 27
b. Defenders Yang mempunyai ciri-ciri memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program. c. Latents Yang mempunyai ciri-ciri tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik. d. Apathetics Yang mempunyai ciri-ciri kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya program. Dalam
melakukan
proyek
perubahan
berupa
peningkatan
pemahaman Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara melalui penyusunan buku saku perundang-undangan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, penulis selaku Project Leader yang sedang mengikuti Diklat PIM Tingkat III yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek perubahan telah menetapkan stakeholder yang akan terlibat dalam kegiatan meliputi stakeholder internal dan stakeholder eksternal. 2. Stakeholder Internal Stakeholder internal yang dimaksud adalah stakeholder yang masih dalam satu instansi dimana proyek perubahan tersebut dilakukan. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini yang menjadi stakeholder internal adalah Kepala Kejaksaan Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten 28
Tindak Bidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Kajari Manado, Koordinator pada Kejati Sulut, Kasi TP Orang dan Harta Benda, Kasi TP Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, Kasi TP Umum Lainnya serta Jaksa Fungsional di lingkungan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Stakeholder internal tersebut merupakan stakeholder primair karena merupakan stakeholder yang langsung dipengaruhi oleh proyek perubahan yang dilaksanakan dan memiliki pengaruh positif karena merupakan stakeholder yang akan mendukung dan mempunyai peran penting terhadap pelaksanaan proyek perubahan. a).
Kajati/Wakajati
: Sebagai atasan langsung project leader merupakan
pengendali
kegiatan
atau
pengambil setiap keputusan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sehingga menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan. b).
Asisten
Tindak : Sebagai
Pidana Umum
mentor
sangat
menentukan
kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tahapan
proyek
perubahan
karena
pengendalian penanganan perkara pidana Narkotika dan TP Perikanan khususnya pada tahap prapenuntutan, berada dibawah
29
kewenangan Asisten Tindak Pidana Umum yang sangat mendukung proyek perubahan ini. c)
Kajari dan
Manado : Sebagai stakeholder yang mendukung dan koordinator
pada Kejati Sulut
membantu
project
leader
dalam
mengumpulkan ketentuan-ketentuan teknis dan bahan-bahan kajian atau kegiatan lain yang
mendukung,
seperti
melakukan
diskusi (brain stroming) terkait dengan penanganan
perkara
dan
ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana yang menjadi kajian project leader. d)
Para Kasi pada : Sebagai stakeholder sekaligus bagian dari Asisten
Bidang
Tim
Tindak
Pidana
membantu
Umum
Kerja,
yang project
mendukung leader
dan dalam
mengumpulkan bahan-bahan kajian dan melakukan
analisa
terkait
dengan
ketentuan-ketentuan teknis yang telah ada atau yang mungkin perlu dilakukan, serta melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion, baik
30
pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi pelaksanaan. e)
Staf Tata Usaha : Sebagai stakeholder sekaligus bagian dari pada
Asisten
Tim
Bidang
Tindak
membantu
Pidana Umum
Kerja,
yang project
mendukung leader
dan dalam
mempersiapkan, melaksanakan maupun merumuskan hasil kegiatan, khususnya pada
pelaksanaan
pelaksanaan mengontrol focus
tahap sarana
group
tertib
administrasi
kegiatan, prasarana
discussion,
serta kegiatan
termasuk
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pendukung kegiatan seperti pihak penyedia perlengkapan kegiatan (dekorasi, dokumentasi dan konsumsi) 3. Stakeholder Eksternal Yang dimaksud stakeholder eksternal yaitu stakeholder yang berasal dari instansi lain atau individu yang berasal dari luar instansi dimana proyek perubahan tersebut dilaksanakan, yang mempunyai pengaruh terhadap aksi proyek perubahan yang dilakukan dan pengaruh tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Dalam proyek perubahan ini, stakeholder eksternal merupakan pihak yang ikut terpengaruh dalam pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan kegiatan proyek perubahan. 31
Oleh karenanya dalam pelaksanaan tahap kegiatan proyek perubahan stakeholder terpengaruh ini akan dilibatkan khususnya dalam kegiatan Focus Group Discussion. Bahwa dari ciri-ciri kelompok stakeholder sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mencerminkan adanya nilai yang dapat dibangun dalam rangka suksesnya proyek perubahan ini sebagai sebuah strategi untuk mempengaruhi stakeholder dimana seorang pemimpin birokrasi harus dapat mengajak seluruh stakeholder (internal dan eksternal) untuk dapat mendukung
program
organisasinya
yang
dilakukan
dengan
mengedepankan nilai-nilai Individu yang terdiri dari Integritas, moral, Spirit, serta Sense of belonging, serta nilai-nilai organisasi yang meliputi Sosial, Solidaritas, Moral, Estetika, Sosial, Etika dan kebenaran. 4. Tata Kelola Proyek
MENTOR
COACH
PROJECT LEADER
TIM KERJA
Wakil Kepala Kejaksaan Asisten Tindak Pidana Umum Asisten Tindak Pidana Khusus Kajari /Kabag TU Koordinator
32
Keterangan : - Project Leader adalah SLAMET RIYANTO, SH, MH selaku Koordinator bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang akan melaksanakan proyek perubahan. - Mentor adalah Bpk. TM. SYAH RIZAL, SH. selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai atasan langsung Project Leader yang selanjutnya menunjuk Bp, HERRY, SH., MH selaku Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang memberikan dukungan, bimbingan dan arahan secara langsung kepada Project Leader dalam melaksanakan tugas proyek perubahan. - Coach adalah Bpk. MULYADI, SH., MH yang melakukan bimbingan dan pengawasan dari jarak jauh dengan menggunakan tehnologi berbasis IT (Handphone, SMS, atau Email) dan melakukan intervensi kepada Mentor jika diperlukan, apabila terdapat permasalahan pada saat Project Leader mengimplementasikan rancangan proyek perubahan; - Stakeholder
adalah pihak terkait terdiri
dari Kepala Kejaksaan
Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Tindak Pidana Umum, Kajari Manado dan Koordinator yang mendukung gagasan proyek perubahan yang akan dilaksanakan oleh Project Leader - Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang akan membantu Project Leader dalam mengimplementasikan rancangan proyek perubahan yang akan 33
dilaksanakan dengan susunan Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum selaku Project Leader sebagai penanggung jawab kegiatan, Kepala Seksi TP Oharda, Kepela Seksi TP Kamnegtibum dan Kepala Seksi TPUL sebagai pengawas kegiatan dan Tim Kerja terdiri beberapa orang jaksa fungsional pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dan Staf Tata Usaha. 5.
Anggaran NO.
KEGIATAN
BIYA
1.
Konsumsi rapat membentuk Tim Kerja
Rp.
2.
Pengadaan ATK, Foto Copy bahan/materi Rp.
250.000,1.000.000,-
FGD @ Rp. 500.000,- x 2 3.
Konsumsi peserta FGD @ Rp. 1.00.000,- Rp.
2.000.000,-
x2 4.
Dekorasi dan Dokumentasi
Rp. 1.000.000,-
5.
Penjilidan 10 buku
Rp.
Jumlah
1.000.000
Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
34
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
A. PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF 1. Tugas dan Kewenangan Masing-Masing Anggota Kerja Keberhasilan
gagasan
proyek
perubahan
ini
dalam
implementasinya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak (para stakeholders) agar bisa berjalan efektif dan efesien. Pihak yang harus terlibat antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku atasan langsung dari project leader, Asisten Tindak Pidana Umum selaku Mentor, Coach, Wakajati, Asisten, Kepala Seksi pada bidang Tindak Pidana Umum, dan Tim Kerja yang terdiri Tim Penasehat dan Tim Pelaksana. Tim Penasehat membantu dan memberikan dukungan terkait pelaksanaan rangkaian atau tahapan kegiatan serta memberikan bimbingan terkait pengayaan materi buku saku peraturan perundang-undnagan. Tim Pelaksana melaksanakan tahapan kegiatan Focus Group Discussion mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan dalam Tim Kerja. Tim Pelaksana direncanakan akan menyelenggarakan 2 (dua) kali kegiatan Focus Group Discussion, yang pertama terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua menyangkut Undang-Undang nomor 45
35
tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tim pelaksana atas arahan project leader juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak pendukung kegiatan Focus Group Discussion seperti pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh pihak luar seperti penyedia jasa perlengkapan kegiatan, dekorasi dan konsumsi bagi peserta FGD serta dengan pihak percetakan pada saat pencetakan dan penjilidan buku saku perundang-undangan. Tim Kerja dikatakan efektif manakala antara semua pihak saling berinteraksi dan berkerjasama dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun membuat laporan pelaksanaan sehingga tujuan dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion dan menyusun pertanyaan (kuesioner) menghasilkan tujuan yang hendak dicapai. Anggota kerja (para stakeholders), yakni Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Atasan Langsung, Asisten Tindak Pidana Umum selaku Mentor, Coach, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten, Para Koordinator, Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya dan Staf Tata Usaha pada masing-masing Kepala Seksi pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
36
a. Peranan Masing-Masing Stakeholder Dari Internal : 1) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Atasan Langsung) sebagai Sponsor. 1.1 Memberikan dukungan dan advise kepada Koordinator Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Project Leader; 1.2 Memberikan
persetujuan
untuk
melakukan
upaya-upaya
peningkatan pemahaman dan kapasitas kepada Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 2.1 Memberikan arahan dan advise kepada Koordinator Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Project Leader; 2.2 Memberikan
masukan,
pandangan
dan
saran
kepada
Koordinator Bidang Pidum tentang ketentuan-ketentuan teknis yang perlu diperhatikan dan dipelajari lebih lanjut, serta memberikan pandangan mengenai masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan suatu evaluasi perbaikan kedepan. 3) Para Asisten Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 3.1 Memberikan
pengetahuan
dan
pengalaman
praktek
pelaksanaan penanganan perkara yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan; 37
3.2 Mendukung pelaksanaan FGD dengan terlibat langsung dan memberikan pendapat dan masukan dalam penyusunan Buku Saku; 4) Kepala Seksi pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 5.1 Mengkoordinir dan melaksanakan tahapan kegiatan Focus Group Discussion, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan laporan pelaksanaan. 5.2 Bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan/atau sebagai ketua tim pelaksanaan focus group discussion, 5.3 Mengawasi dan mengarahkaan masing-masing Ketua Tim Kerja dan staf Tata Usaha sebagai anggota. 5.4 Menyusun dan merumuskan bahan laporan hasil pelaksanaan focus group discussion kepada koordinator Bidang Pidum Kejati Sulut. 5) Staf Tata Usaha pada Seksi pada Asisten Tindak Pidana Umum (Anggota Tim Kerja) 5.1 Membantu pelaksanaan tugas masing-masing tugas Ketua Tim Pelaksana yang telah ditunjuk. 5.2 Membantu tugas pelaksanaan tugas koordinator kegiatan FGD dan Project Leader (Koordinator bidang Tindak Pidana Umum).
38
Dari eksternal Stakeholder eksternal sebagai pihak yang terpengaruh merupakan pihak-pihak yang akan diundang dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion, dengan tujuan agar mendapat masukan dan pendapat terkait dengan pelaksanaan penelitian berkas. Stakeholder eksternal terpengaruh tersebut berasal dari penyidik, antara lain : 1) Penyidik Polda Provinsi Sulawesi Utara, a. Penyidik dari Satuan Direktur Reserse Narkoba, dan b. Penyidik dari Satuan Direktur Polisi Air, 2) Penyidik Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Utara, 3) Penyidik TNI Angkatan Laut yang berada di Satuan Keamanan Laut Pangkalan Utama Angkatan Laut Manado, 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perikanan antara lain; a.
PPNS Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan
b.
PPNS dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.
b. Pengaruh Stakeholder terhadap proyek perubahan Dalam
melaksanakan
proyek
perubahan
terdapat
para
stakeholder yang mempunyai jabatan dan peran yang berbeda-beda, hal tersebut membawa pengaruh yang berbeda-beda juga terhadap 39
proyek perubahan itu sendiri, untuk itu perlu di analisis para stakeholder tersebut agar bisa di indentifikasi sehingga memudahkan dalam melaksanakan proyek perubahan seperti yang dapat di uraikan sebagai berikut : a. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai atasan langsung dan sponsor sangat memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perubahan yang dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan kinerja unit yang dipimpinnya dan juga dapat mempengaruhi para stakeholder sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk ikut serta berperan dalam proyek perubahan yang akan dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mempunyai pengaruh yang besar dan positif, sehingga dapat dimasukan ke dalam kelompok stakeholder “PROMOTERS” yaitu memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau menggagalkannya. b. Wakil
Kepala
Kejaksaan
Tinggi
Sulawesi
Utara
sebagai
stakeholder yang mempunyai tugas membantu Kepala Kejaksaan Tinggi
Sulawesi
Utara
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
kewenangananya mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan, sehingga mempunyai tanggung jawab moral dalam memberikan pandangan dan arahan bagi keberhasilan dan kemanfaatan output (hasil) yang hendak dicapai 40
dalam pelaksanaan proyek perubahan dari project leader, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mempunyai pengaruh yang besar dan positif sehingga dapat dimasukan ke dalam kelompok stakeholder “PROMOTERS” yaitu memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau menggagalkannya. c. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai stakeholder mempunyai kepentingan terhadap pengaruh atau manfaat yang hendak dihasilkan dari output (hasil) dari proyek perubahan bagi upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan jaksa peneliti dalam melakukan tugasnya meneliti berkas perkara pidana yang disampaikan oleh penyidik. Para Asisten yang merupakan jaksa senior tentunya memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan perkara pidana, sehingga pengetahuan dan pengalamannya akan dapat memberikan masukan dan memperkaya hasil yang akan dicapai dalam output proyek perubahan. Meskipun keterlibatan intens dari para Asisten sangat terbatas sehingga menyebabkan pengaruh proyek perubahan ini bisa dikatakan KECIL tetapi POSITIF, oleh karenanya dapat dimasukan ke dalam kelompok
“DEFENDERS”
memiliki
keterbatasan
dalam
pengetahuan pribadi (bidangnya) namun dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, meski kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan. 41
Salah satu bentuk dukungan yang positif yang dirasakan project leader adalah keterlibatan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara yang menjadi moderator dalam kegiatan Focus Group Discussion, baik FGD Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun FGD Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. d. Para Kepala Seksi bidang Tindak Pidana Umum, khususnya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya sebagai stakeholder perannya sangat penting sekali dalam pelaksanaan proyek perubahan ini selain karena area proyek tersebut berada di bawah langsung tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dan teknis penanganan perkara, juga tempat atau lokasi proyek tersebut berada tepat dalam tanggung jawab dan kendali Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya sehingga pelaksanaan proyek tersebut langsung dapat di monitor atau diawasi oleh Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum dimana dalam pelaksanaannya tersebut di bantu oleh para Staf Tata Usaha. Dengan demikian peran Kepala Seksi pada Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai pengaruh yang BESAR dan POSITIF sehingga dapat
dimasukan
ke
dalam
kelompok
stakeholder
“PROMOTERS” yaitu memiliki kepentingan besar terhadap
42
program dan juga mempunyai kapasitas untuk membantu dan membuatnya berhasil atau menggagalkannya. e. Staf Tata Usaha pada Bidang Tindak Pidana Umum (Anggota Tim Kerja), bahwa Staf Tata Usaha sebagai anggota Tim Kerja, yang akan bertugas antara lain membantu Ketua Tim pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion baik terkait dengan ketentuan kelengkapan berkas perkara tindak pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketentuan kelengkapan berkas perkara tindak pidana perikanan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, membantu pelaksanaan tugas masing-masing tugas Ketua Tim pelaksana yang telah ditunjuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa Staf Tata Usaha sebagai anggota Tim Kerja mempunyai pengaruh yang BESAR dan POSITIF sehingga dapat dimasukan ke dalam kelompok stakeholder “PROMOTERS” yaitu memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil atau menggagalkannya. Setelah terindentifikasi para stakeholder maka kita petakan hubungan kerja stakeholder tersebut dengan menggunakan Net Map yaitu metode analisis untuk mengukur keterhubungan antar individu tersebut yang saling terhubung dengan berbagai issues atau program. Dengan analisis ini dapat memetakan secara singkat pola hubungan 43
yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang ada serta membantu bagaimana melakukan penguatan hubungan untuk dampak yang lebih besar. Net Map hubungan Kerja Stakeholder KEPALA KEJATI MENTOR
Asisten Perdata dan TUN
PROJECT LEADER
Asisten Tindak Pidana Khusus Kajari /Kabag TU Koordinator
TIM KERJA Kasi TPUL Tim Pelaksana FGD I (Kasi Oharda)
Tim Pelaksana FGD II (Kasi Kamneg) Staf Tata Usaha
Penyidik lintas Instansi dan Penyedia Jasa
Keterangan : = Garis Pengaruh = Garis Hirarki = Garis Laporan = Garis Koordinasi 44
TIM PENASEHAT
Wakil Kepala Kejaksaan
Penjelasan : 1) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati) sebagai Atasan Langsung: - Kajati selaku atasan langsung Koordinator sebagai Project Leader memberikan persetujuan terhadap gagasan yang menjadi area proyek perubahan setelah gagasan dikoordinasikan dan menjelaskan pelaksanaan proyek perubahan kepada Asisten Tindak Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara; - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Atasan Langsung secara hirarkis
memberikan
otorisasi
Project
kepada
Leader
untuk
mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan proyek perubahan; - Mempelajari dan mendalami rencana proyek perubahan yang dilaksanakan Project Leader dengan mendengarkan pertimbangan Asisten Tindak Pidana Umum. - Memberikan
masukan
penyempurnaan
terhadap
rencana
proyek
perubahan; - Memastikan rencana perubahan tersebut membantu upaya peningkatan pemahaman Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara sehingga pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas kerja organisasi; - Menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi Project Leader dalam membuat rencana dan melaksanakan proyek perubahan; - Memonitor kemajuan pelaksanaan proyek perubahan baik secara langsung maupun melalui Asisten Tindak Pidana Umum; 45
- Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan dengan mempengaruhi seluruh stakeholder; - Mendapat laporan secara tertulis atau lisan dari Project Leader minimal setiap 1 (satu) bulan sekali tentang pelaksanaan proyek perubahan secara langsung atau melalui Asisten Tindak Pidana Umum; - Mempunyai pengaruh karena kedudukan sebagai Kepala Kantor untuk mempengaruhi seluruh stakeholder internal; - Mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap proyek perubahan. 2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara : - Memberikan
masukan
penyempurnaan
terhadap
rencana
proyek
perubahan; - Memastikan rencana perubahan tersebut membantu peningkatan kinerja organisasi; - Menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi project leader dalam membuat rencana proyek perubahan; - Mendapat tembusan laporan secara tertulis dari Project Leader tentang pelaksanaan proyek perubahan; - Mempunyai pengaruh karena kedudukan sebagai Wakil Kepala Kantor yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, sehingga mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi seluruh stakeholder internal; - Mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap proyek perubahan.
46
3) Para Asisten Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara: - Project Leader melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para Asisten sebagai pihak yang mempunyai kepentingan memberikan masukan dan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. - Para Asisten
memberikan dukungan walaupun tidak terjun secara
langsung kepada proyek perubahan. - Mempunyai pengaruh yang kecil terhadap proyek perubahan tetapi sangat positif. - Khusus Asisten Perdata dan Tata Usaha memberikan dukungan yang sangat positif dengan memamndu secara langsung kegiatan Focus Group Discussion. 4)
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya : - Meski secara hirarkis Project Leader bukan merupakan atasan langsung yang bersangkutan, namun Project Leader dapat memberikan arahan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya untuk melaksanakan proyek perubahan; - Bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan Focus Group Discussion yang berperan
mengkoordinir
dan
memberikan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan proyek perubahan; - Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya secara hirarkis mengarahkan, membimbing, dan mengawasi anggota tim pelaksana kegiatan;
47
- Berkoordinasi dengan Project Leader dan melaporkan setiap saat secara lisan kepada Asisten Tindak Pidana Umum sebagai mentor tentang pelaksanaan proyek perubahan; - Bersama-sama dengan Kasi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda dan Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta jaksa fungsional melakukan pengumpulan ketentuan internal tindak pidana narkotika dan tindak pidana di bidang perikanan. - Menerima bimbingan dan arahan atau pengaruh dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Asisten Tindak Pidana Umum. - Mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap proyek perubahan. 5) Kepala Seksi Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda. - Mengkoordinir
pelaksanaan
kegiatan
Focus
Group
Discussion
“peningkatan Pemahaman Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana Narkotika melalui pembuatan buku saku UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”; - Melakukan Koordinasi dan komunikasi baik dengan Project Leader dan Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya dalam pelaksanaan proyak kegiatan; - Bersama-sama dengan Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya dan Kasi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum melakukan pengumpulan ketentuan internal baik tindak pidana narkotika dan tindak pidana di bidang perikanan. - Menerima bimbingan dan arahan atau pengaruh dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Asisten Tindak Pidana Umum. 48
- Mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap proyek perubahan. 6) Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum; - Mengkoordinir
pelaksanaan
kegiatan
Focus
Group
Discussion
“peningkatan Pemahaman Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara tindak pidana di Bidang Perikanan melalui pembuatan buku saku UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”; - Melakukan Koordinasi dan komunikasi baik dengan Project Leader dan Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya dalam pelaksanaan proyak kegiatan; - Bersama-sama dengan Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya dan Kasi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda melakukan pengumpulan ketentuan internal tindak pidana narkotika dan tindak pidana di bidang perikanan. - Menerima bimbingan dan arahan atau pengaruh dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Asisten Tindak Pidana Umum. - Mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap proyek perubahan 7) Staf Tata Usaha - Secara hirarkis mendapat arahan, bimbingan, dan pengawasan dari pada masing-masing Kepala Seksi. - Melaksanakan tugas membantu Ketua Tim Kerja dalam mempersiapkan sarana dan prasaran kegiatan Focus Group Discussion. - Menjalin komunikasi dengan penyedia jasa pendukung pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion.
49
- Membuat dan mendokumentasikan tahapan kegiatan pelaksanaan Focus Group Discession, - Membuat administrasi pelaksanaan kegiatan, - Melakukan penyusunan dan melakukan scaning ketentuan internal terkait penanganan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana di bidang Perikanan. - Mempunyai pengaruh yang sedang dan positif terhadap proyek perubahan. 2. Masa Berlaku Tim Kerja Serta Etika dan Mekanisme Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Proyek Perubahan a) Tentang Tim Kerja, Etika dan Strategi Kepemimpinan Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa melakukan segala aktifitas sosialnya tanpa bantuan orang lain, oleh karenanya manusia itu tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya. Secara alamiah setiap orang memerlukan peran dan kehadiran orang lain. Kondisi demikian berlaku pula di dunia usaha/kerja, seorang penguasa/pemimpin tidak akan bisa bekerja seorang diri sehingga menjadi sukses, pasti ada orang lain baik sebagai rekan atau partner kerja/bisnisnya maupun sebagai anggota dari perusahaan atau anggota tim sehingga akan membentuk kerjasama tim yang baik. Oleh karenanya diperlukan kerja sama tim yang membentuk mekanisme tim kerja dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Kerja sama tim yang baik juga merupakan kunci awal suatu kesuksesan. 50
Tracy (2006) menyatakan bahwa, Kerja tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Kerja tim dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Biasanya kerja tim beranggotakan orang-orang yang memiliki perbedaan keahlian sehingga dijadikan kekuatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sebagai suatu Tim yang dibentuk untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya diperlukan pengelolaan dan pengorganisasian dalam proses kerjanya. Dalam kerja tim biasanya setiap anggota berupaya maksimal mengerahkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, bila mereka diberdayakan dengan baik. Oleh karena itu kerja tim disebut juga sebagai kekuatan dalam mengelola proses kerja dalam mencapai tujuan. Kerja tim sebagai proses kerja dinyatakan Buchholz (2000), Teamwork is the process of working in a group by participative leadership, shared responsibility, aligned on purpose, intensive communication, future focused, focused on task, creative talents and rapid response to get the aims of the organization (Kerja tim adalah proses kerja dalam kelompok dengan adanya kepemimpinan yang partisipatif, tanggung jawab yang terbagi, penyamaan tujuan, komunikasi yang intensif, fokus pada masa depan, fokus pada tugas,
51
bakat kreatif dan tanggapan yang cepat untuk mencapai tujuan organisasi). Mencermati pendapat Bucholz diatas, maka dalam suatu proses kerja tim perlu dikelola dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan sangat menentukan suatu keberhasilan dalam kerja tim, sebab peranannya dapat menyatukan misi dan mendorong interaksi antar anggota agar lebih berkontribusi dengan maksimal, sebaliknya apabila kerja tim tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai maka tanggungawabnya berada dipundak seorang pemimpin. Keberhasilan pimpinan dalam tim akan lebih meningkat produktivitas
anggotanya,
dengan menciptakan
kondisi
orang
(anggota tim) bersedia memberikan yang terbaik dari diri mereka. Oleh karena itu pimpinan dan anggota tim harus bekerja secara sinergis agar terwujud tim yang efektif. West (2002) merinci ada 4 (empat) kekuatan dalam membangun tim yang efektif, yaitu: 1. Kelompok hendaknya mempunyai tugas-tugas yang menarik secara intrinsik agar berhasil. Anggota tim akan bekerja lebih keras jika tugas-tugas yang harus dikerjakannya secara intrinsik menarik minat, memotivasi, menantang, dan menyenangkan. 2. Individu seharusnya merasa dirinya penting bagi nasib kelompok. Satu hal yang akan menjadikan anggota tim bahwa kerjanya sangat penting bagi kelangsungan nasib kelompoknya adalah melalui 52
penggunaan teknik penjelasan peran (role clarification) dan negosiasi (negotiation). 3. Kontribusi individual seharusnya sangat diperlukan, unik, dan teruji. Dampak keengganan sosial sangat berkurang pada anggota tim yang merasa kerja mereka bermanfaat bagi keberhasilan tim secara menyeluruh. 4. Seharusnya ada tujuan tim yang jelas dengan umpan balik kinerja yang tetap. Penting bagi para individu mempunyai tujuan yang jelas dan umpan balik kinerja (performance feed back) yang sama pentingnya bagi tim secara keseluruhan. Tujuan dapat berfungsi sebagai motivator keberhasilan tim jika umpan balik kinerja tercapai secara akurat. Pelaksanaan kerja tim secara efektif akan berdampak pada kesuksesan tim dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu kerja tim (team work) harus dikelola dengan baik agar tetap solid. Team work yang solid akan memudahkan manajemen dalam mendelegasikan tugas-tugas organisasi. Namun demikian untuk membentuk sebuah tim work yang solid dibutuhkan komitmen yang tinggi dari manajemen. Hal terpenting adalah bahwa team work harus dilihat sebagai suatu sumber daya yang harus dikembangkan dan dibina sama seperti sumber daya lain yang ada dalam perusahaan. Proses pembentukan, pemeliharaan dan pembinaan team work harus dilakukan atas dasar kesadaran penuh dari tim tersebut sehingga 53
segala sesuatu berjalan secara normal sebagai suatu aktivitas sebuah team work, meskipun pada kondisi tertentu seorang pemimpin dapat melakukan intervensi. Seseorang ketika bekerja di dalam kelompok atau tim, akan ada dua isu yang muncul; Pertama adalah adanya tugas-tugas (tasks) dan sekaligus masalahmasalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kedua adalah proses yang terjadi di dalam tim kerja itu sendiri, misalnya bagaimana mekanisme kerja atau aturan main sebuah tim sebagai suatu unit kerja organisasi, proses interaksi di dalam team, dan lain-lain. Pada akhirnya kerja tim akan menggambarkan sebuah proses yang menunjuk pada semangat kerjasama, koordinasi, prosedur yang harus dilakukan dan disepakati seluruh anggota, dan hal-hal lain yang berguna untuk menjaga keharmonisan hubungan antar individu dalam kelompok itu. Tanpa memperhatikan proses maka sebuah tim kerja tidak akan memiliki nilai apa-apa bagi tujuan organisasi dan hanya akan menjadi sumber masalah bagi organisasi. Pembentukan kerja tim merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif dengan pendekatan yang mapan. Selain itu keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota tim juga merupakan nilai tambah yang membuat team work lebih 54
menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang brilian sekalipun. Hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk tim (Tim Building) seperti disampaikan dalam bahan ajar Diklat PIM tingkat 3 Tahun 2015, dapat mempelajari dari teori pembentukan tim yang dikenal dengan Tuckman Model (Tuckmen, Bruce 1965) yang meliputi Forming, Storming, Norming dan Perforning. Griffin (2004) menguraikan model kepeminpinan tersebut dengan membagi ke dalam 4 (empat) tahap perkembangan, yaitu: 1) Forming (pembentukan), adalah tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam suatu tim. Karena kelompok baru dibentuk maka setiap orang membawa nilai-nilai, pendapat dan cara kerja sendiri-sendiri. Konflik sangat jarang terjadi, setiap orang masih sungkan, malu-malu, bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Kelompok cenderung belum dapat memilih pemimpin (kecuali tim yang sudah dipilih ketua kelompoknya terlebih dahulu). 2) Storming (merebut hati), adalah tahapan di mana kekacauan mulai timbul di dalam tim. Pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya dan anggota kelompok tidak raguragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Faksifaksi mulai terbentuk, terjadi pertentangan karena masalah-masalah pribadi, semua bersikeras dengan pendapat masing-masing. 55
Komunikasi yang terjadi sangat sedikit karena masing-masing orang tidak mau lagi menjadi pendengar. 3) Norming (pengaturan norma), adalah tahapan di mana individuindividu dan sub-group yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja bersama dan berjuang untuk menghindari team tersebut dari kehancuran (bubar). Karena semangat kerjasama sudah mulai timbul, setiap anggota mulai merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota tim. 4) Performing (melaksanakan), adalah tahapan merupakan titik kulminasi di mana team sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan. Selain keempat fase di atas, Sopiah (2008) menambahkan satu fase terakhir pembentukan tim yaitu Anjourning (pengakhiran). Fase ini merupakan fase terakhir yang ada pada kelompok yang bersifat temporer, yang di dalamnya tidak lagi berkenaan dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Keberhasilan tim merupakan akumulasi dari proses dan prestasi kerja setiap karyawan. Hal ini merupakan tugas dan hasil kolektif dalam suatu sistem kerja yang sinergis. Semakin tinggi kekuatan sinergitas diantara karyawan dan manajer semakin tinggi 56
kekuatan sebuah tim. Tingkat kesalahan dalam pekerjaan pun dapat ditekan sekecil mungkin. Mangkuprawira (2009) menyatakan bahwa, Ciri-ciri yang mencerminkan terdapatnya keberhasilan sebuah kerja tim yang meliputi: 1. Kesamaan visi dan misi kerja, yaitu para karyawan dan manajer memiliki sudut pandang yang relatif sama dalam mengerjakan tugas perusahaan. Orientasi dan fokusnya pada proses dan hasil. Walau debat di antara karyawan tidak bisa dihindarkan namun selalu diarahkan pada bagaimana target hasil bisa dicapai. Perbedaan pendapat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. 2. Prioritas perhatian dan tindakan pada sesuatu yang terbaik buat organisasi yaitu tim memandang baik buruknya kinerja perusahaan merupakan akumulasi dari kinerja tim. Sementara kalau perusahaan memiliki kinerja (profitability) yang baik maka akan berpengaruh terhadap kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Semakin besar kompensasi semakin puas karyawan dalam bekerja. Pada gilirannya kinerja karyawan juga akan meningkat. Untuk itu tim yang baik adalah tim yang mampu mempertahankan bahkan mencapai tujuan organisasi yang lebih besar secara taat asas (konsisten). 3. Karyawan berkomitmen tinggi pada pekerjaan, yaitu pada umumnya tim yang kuat dicerminkan pula oleh kekuatan 57
kepentingan para karyawannya. Tanggung jawab dan hak dibuat sedemikian rupa secara seimbang. Mereka tidak saja bekerja untuk kepentingan memperoleh taraf kehidupan keluarga yang semakin baik tetapi juga buat kesehatan organisasi. 4. Tim yang kuat sebagai magnit talenta, yaitu dalam bekerja, setiap anggota tidak lepas dari suasana kompetisi sesama mitra kerja. Idealnya setiap orang ingin siap untuk demikian, namun dalam kenyataannya ada saja yang tidak bisa dan tidak biasa bekerja keras. Sebagai sebuah interaksi sosial, dalam proses bekerja sama, terdapat banyak komunikasi dan interaksi yang terjadi baik antara anggota tim maupun pemimpin dan anggota tim, serta interaksi dengan pihak diluar anggota tim, yang kesemuanya harus disadari merupakan beban pekerjaan tim secara keseluruhan. Namun demikian jika anggota tim tidak bisa melakukannya atau tidak dapat bekerja sama. Disinilah perlunya saling memahami pentingnya bekerjasama dalam tim, pentingnya saling meringankan beban antar anggota tim, entah karena kemampuannya yang di atas rata-rata sehingga anggota tim lain tidak bisa mengikuti, atau ketidakmampuannya
bekerjasama,
lebih
parahnya
ketidakmampuannya bekerja, entah apakah karena gengsi dengan latar pendidikan yang tinggi dibandingkan anggota tim sehingga malu
58
untuk bertanya, menutupi ketidakmampuannya dalam menangani suatu masalah, atau kebiasaan bekerja sendiri. Bagi seorang pemimpin, ada banyak pertimbangan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Apakah perlu dilakukan sebuah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bekerja sama, atau melakukan pendekatan persuasif untuk mengetahui latar belakang lemahnya kekuatan kolektifitas. Chester I Barnard dalam Nawawi (2009:220) menekankan, komunikaksi menempati posisi sentral dalam organisasi, sebab struktur organisasi, perluasan organisasi dan lingkup organisasi ditentukan oleh teknik komunikasi. Pandangan kaum ilmuwan, menganggap
komunikasi
sebagai
kekuatan
dominan
didalam
kehidupan organisasi. Komunikasi merupakan inti organisasi, tanpa komunikasi
tidak akan terdapat
aktifitas
organisasi.
Bahkan
dibeberapa literatur, perilaku organisasi memandang komunikasi sebagian dari proses dalam organisasi. Di dalam proses organisasi yang terpenting adalah kemampuan manajer dalam berkomunikasi terutama untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Komunikasi kepemimpinan lebih dari sekedar menyampaikan informasi atau membuat presentasi yang efektif. Yang dimaksud komunikasi kepemimpinan disini adalah komunikasi yang dilakukan pemimpin dengan orang-orangnya, tidak hanya kata-kata yang 59
diucapkan, atau informasi yang disampaikan kepada mereka, tetapi dengan sikap dan tingkah laku yang dapat memberikan semangat dan motivasi bagi para anggotanya. Kepemimpinan tidak mungkin ada tanpa dialog dengan mereka yang bersedia dipimpin. Perintah dan wewenang diberikan, tetapi kepemimpinan diciptakan bersama, produk kata-kata dibagi, dan percakapan yang diadakan bersama-sama membangun dan mengembangkan hubungan. Dengan demikian, kepemimpinan ialah tentang membangun hubungan dalam semua dimensinya. Ketika pemimpin mengelola komunikaksi secara efektif hubungan kerja menjadi kuat, mendapat informasi yang baik, dan bertujuan. Manakala pemimpin dan anggota timnya terlihat intens dan selaras maka akan tercipta tingkat kepercayaan yang meningkat, sehingga informasi dapat dibagi secara bebas. Ada komitmen untuk saling mendidik dan saling memberi umpan balik, sehingga hal-hal yang dipelajari itu disebar dan digunakan dalam organisasi. Untuk itu agar pemimpin dapat berkomunikasi dengan efektif, dia harus mempunyai kompetensi untuk menyimak secara efektif, menghargai keragaman dan menyampaikan cerita. Kepemimpinan seorang pemimpin terlihat efektif ketika dapat mengakibatkan anggota timnya terpengaruh dan melaksanakan kebijakan pemimpin serta memperoleh respon dukungan karena kebijakan itu sesuai harapan atau kebutuhan pengikut. Dengan kata 60
lain, pengikut menghargai perilaku pemimpinnya dan termotivasi melaksanakan kebijakannya bahkan menjadi loyal bukan
karena
kuasa dan wewenang semata, tetapi karena kebijakan pemimpin tidak bertentangan dengan kaedah yang benar, pandangan dan penilaian anggotanya. Pandangan
atas
nilia-nilai
kepemimpinan
ini
akan
memudahkan menganilisis keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin. Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keberahasilan kepemimpinan tidak semata-mata diukur dengan
keberhasilan
pencapaian target materi semata, tetapi keberhasilan batiniah lebih penting. Memang sesungguhnya keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin itu tolok ukurnya unik. Tetapi yang jelas menjadi pemimpin berarti melawan tantangan penuh resiko. Dalam rangka memimpin suatu kegiatan proyek perubahan, maka seorang pemimpin harus bisa menentukan strategi komunikasi yang merupakan strategi untuk merumuskan pesan dan media yang dipergunakan kepada masing-masing stakeholder, sehingga dapat dipengaruhi secara efektif untuk mendukung proyek perubahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan komunikasi efektif adalah visual, verbal dan vokal (bahan ajar “Membangun Komunikasi Efektif”, Diklat PIM tingkat 3 angkatan I Tahun 2015).
61
Visual, merupakan hal yang memiliki prosentasi dominan, dimana seorang pembicara harus berpenampilan menarik dan simpatik. Verbal, merupakan pemilihan kata-kata yang gampang dan mudah dimengerti oleh pendengarnya. Vocal, merupakan suara yang jelas dan terang dan terdengar oleh seluruh audience yang mendengarkan. Ketiga hal tersebut harus dilakukan secara selaras, oleh karenanya seorang pemimpin yang akan melakukan komunikasi dengan anggotanya harus mempersiapkan diri
terkait dengan mengenal
pendengarnya, dimana dan kapan dia berbicara, mengorganisasi materi dan mempersiapkan fisik, mental dan teknik penyampaian. Quiq dalam Ilyas (2003) membagi pola komunikasi ke dalam 4 (empat) spektrum, yaitu agresif, assertive, respoinsif dan non assertive. Deskripsi tentang spektrum pola komunikasi agresif menggambarkan bahwa semuanya tentang anda dan menghilangkan keberadaan stakeholder lain, meniscayakan hak dan martabat stakeholder lain serta pernyataan-pernyataan yang bersifat agresif, merendahkan, mempermalukan dan menghina stakeholder. Spektrum komunikasi assertive mendeskripsikan bahwa menganggap anda sebagai yang utama sedangkan stakeholder lain adalah nomor dua (secunder), mengekpresikan kebutuhan dan keinginan dengan cara yang dapat diterima oleh stakeholder lain, dapat menyampaikan informasi yang tidak menyenangkan dengan 62
cara yang tidak mengancam dan membuat tersinggung stakeholder yang lain. Spektrum
komunikasi
responsif
yaitu
menganggap
stakeholder yang lain adalah yang utama, sedangkan anda yang sekunder, menyadari stakeholder memiliki kekuatan sumber daya dan persepsi berbeda terhadap kondisi/situasi tertentu, berusaha mencari dan mengidentifikasi komponen diatas untuk dipertemukan pada kesamaan pandangan dan atau penyelesaian masalah. Sedangkan
Spektrum
komunikasi
non-assertive
mendeskripsikan bahwa stakeholder lain adalah segalanya, melepas tanggung jawab dan menyerahkan semuanya kepada stakeholder lain. Apabila komunikasi assertive dan komunikasi responsif dipadukan maka akan apat dijadikan sebagai instrumen negosiasi, pemecahan masalah ataupun resolusi konflik dan menjadikannya sebagai metode komunikasi yang paling optimal. Komunikasi yang demikian dipandang dapat memfasilitasi hak dan perasaan setiap stakeholder yang terlibat dalam sebuah program dan menyediakan ruang untuk berdialog dimana setiap stakeholder dijamin secara terbuka mengekspresikan perasaannya tentang program yang akan atau sedang dijalankan. Bahkan dalam kondisi yang demikian, kebutuhan, keinginan dan kompetisi dari setiap stakeholder akan menjadi perhatian.
63
Berdasarkan
pola
komunikasi
diatas,
maka
strategi
komunikasi yang dilakukan oleh Project Leader untuk mempengaruhi stakeholder adalah dengan memadukan pola komunikasi assertive dan komunikaksi
responsif,
yaitu
dengan
cara
Project
Leader
menyampaikan ide-ide dan gagasan kepada stakeholder yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Atasan Langsung, Mentor Asisten Tindak Pidana Umum, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten, para Kasi pada Bidang Tindak Pidana Umum, staf tata usaha dan Coach dari Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, tentang proyek perubahan yang dilakukan oleh Project Leader, dengan cara yang santun dan sopan agar stakeholder tersebut mau menerima dan menyetujui
ide
dan
gagasan
Project
Leader,
dan
setelah
menyampaikan ide-ide dan gagasan, kemudian Project Leader mendengarkan, menerima masukan dan saran dari stakeholder terhadap ide dan gagasan tentang proyek perubahan yang dilakukan. Strategi
sebagaimana
tersebut
diatas,
sangat
penting
mengingat konteks komunikasi efektif dalam membangun tim efektif untuk melaksanaakan proyek perubahan berupa “peningkatanan pemahaman Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara melalui penyusunan buku saku perundang-undangan pidana pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara “.
64
b) Pembentukan Tim Kerja dan Masa berlaku Tim Kerja Untuk mewujudkan gagasan project leader dalam melakukan proyek perubahan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, maka dibentuklah Tim Efektif berdasarkan Surat Perintah Wakil Kepala Kejaksaan
Tinggi
Sulawesi
Utara
Nomor
:
PRINT-
499/R.1/Cp.2/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015, sedangkan masa berlakunya mulai dengan tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2016. Adapun keanggotaan Tim Efektif berdasarkan Surat Perintah tersebut sebagai berikut : No.
Nama, Pangkat/NIP, Jabatan
Jabatan Dalam Tim
Uraian Tugas
1
Ricardo Sitinjak, SH., MH. Jaksa Utama Muda (IVc)/ 19640526 198503 1 002 Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Ketua Tim Penasehat
1. Mengkoordinasikan anggota Tim Penasehat
M. Teguh Basuki, SH, MH. Jaksa Utama Pratama (IVb)/ 19611118 198910 1 001 Asisten Perdata dan TUN Budi H Panjaitan, SH., MH. Jaksa Utama Pratama (IVb)/ 196706251992031002 Kepala Kejaksaan Negeri Manado Dasplin, SH., MH. Jaksa Madya (IVa)/ 19651202 199401 2 001 Koordinator Agustian Sunaryo, SH., CN. Jaksa Madya (IVa)/ 19690811 199408 1 002 Koordinator Slamet Riyanto, SH., MH Jaksa Madya (IVa)/ 19750727 200003 1 002 Koordinator
Anggota
2
3
4
5
6
Ket
2. Mendorong anggota Tim Penasehat untuk aktif memberikan dukungan kepada project leader dan Tim Kerja
Anggota
Anggota
1. Mendukung dan membantu project leader dalam mencari dan mengumpulkan ketentuan-ketentuan teknis dan bahan-bahan kajian atau kegiatan lain yang mendukung. 2. Memberikan masukan dan saran/nasehat terkait kegiatan proyek perubahan.
Anggota
Project Leader
Memimpin kegiatan proyek perubahan dan bertanggungjawab terhadap
65
terlaksananya kegiatan 7
Harry Arthur Tendean, SH. Jaksa Muda (IIId)/ 19780116 200012 1 002 Kasi TPUL
Ketua Tim Pelaksana
keseluruhan
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan proyek perubahan yang telah diagendakan 2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan rumusan hasil pelaksanaan FGD
8
9
10
11
12
13
14
Hadi Prawoto, SH. Jaksa Muda (IIId)/ 19670619 199403 1 002 Kasi Oharda
Koordinator pelaksanaan FGD UU Perikanan
Baso Barahima, SH, MH. Jaksa Muda (IIId) /19740628 199703 1 002 Kasi Kamnegtibum
Koordinator pelaksanaan FGD UU Narkotika
Mudeng Sumaila, SH. Jaksa Muda (IIId)/ 19600619 199003 1 002 Jaksa Fungsional Steven Kamea, SH. Jaksa Muda (IIId)/ 19751120 199603 1 001 Jaksa Fungsional Budi Paskah Yanti Putri, SH., MH Jaksa Muda (IIId)/ 19730422 199303 2 004 Jaksa Fungsional Tiara Kusuma Wardhani. Yuana Darma Tata (IIa) Usaha/ 19930603 201403 2 001 Staf Pidum Fendy Surya Dhana.
Anggota
Anggota
1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan administrasi kegiatan FGD. 2. Menyiapkan dan menyusun TOR FGD. 3. Menyiapkan bahan tanya jawab/kuesioner materi FGD. 4. Menyusun rumusan hasil FGD Melaksanakan dan membantu tugas-tugas Ketua Tim Pelaksana, Project Leader dan Koordinator FGD dalam melakukan proyek perubahan
Anggota
Staf Sekretaris
Membantu tugas-tugas administrasi Ketua Tim Pelaksana, Koordinator FGD dan Sekretaris
Staf Sekretaris
Madya Darma Tata Usaha(IIc)/19910210 201502 1 001 Staf Pidum
66
Selanjutnya mekanisme kerja dan hubungan antara para anggota tim kerja, telah disampaikan pada bagian tata kelola kerja dan net map hubungan kerja para stake holder. B. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Setiap program yang telah ditetapkan dalam pelaksanannya tidak selamanya akan berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya kendala/masalah. Kendala/masalah tersebut datangnya bisa dari internal lembaga maupun kendala/masalah dari eksternal lembaga. Secara umum tidak terjadi kendala yang berarti dalam melaksanakan proyek perubahan peningkatanan pemahaman Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara melalui penyusunan buku saku perundang-undangan pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh para stakeholder kiranya dapat menjadi kendala yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian pelaksanaan proyek perubahan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, sehingga jika tidak diantisipasi akan dapat mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan proyek perubahan 1) Kendala/Masalah Internal 1.1. Tidak adanya dukungan anggaran, baik dalam pelaksanaan proyek perubahan di bidang Tindak Pidana Umum maupun ketersediaan anggaran yang berasal dari DIPA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Koordintor, sehingga untuk menutupi beban anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan 67
setiap tahapan kegiatan proyek perubahan harus diupayakan secara mandiri. 1.2. Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku Project Leader secara hirarkis tidak memiliki staf yang secara langsung membantu pelaksanaan tugas, sehingga dalam pelaksanaan proyek perubahan yang dilakukan oleh Project Leader meminta bantuan sumber daya manusia dari unit kerja lain baik staf tata usaha maupun tenaga honor. 1.3. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan baik tugas sehari-hari maupun dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut
berupa
tidak
tersedianya
perangkat
komputer
dan
printer/scan, alat tulis kantor serta sarana dan prasarana lainnya sehingga project leader mengupayakan secara mandiri sarana prasarana tersebut yang dampaknya waktu dan konsentrasi project leader akan terbagi untuk mengupayakan sarana dan prasarana tersebut. 1.4. Kesibukan masing-masing stakeholder, khususnya yang berkapasitas sebagai jaksa yang harus melakukan tugasnya dalam persidangan, sehingga sulit untuk melakukan pertemuan semua anggota tim. 2) Kendala/ Masalah Eksternal 2.1. Seringnya listrik PLN dipadamkan secara bergilir di wilayah Manado, bahkan dilingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi 68
Utara sehingga sedikit banyak mengganggu kelancaran aktifitas pelaksanaan kegiatan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan kegiatan proyek perubahan. 2.2. Tersebarnya ketentuan internal mengenai penanganan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana di bidang perikanan, sehingga memerlukan
waktu
yang cukup
lama
untuk
mencari
dan
mengumpulkannya. 2.3. Sulitnya jarak yang harus ditempuh oleh Kajari atau Jaksa Fungsional yang ingin terlibat secara langsung, karena ada beberapa kejari yang letak geografisnya cukup jauh dan memerlukan perjalanan yang cukup lama dan biaya yang tinggi. 3) Strategi mengatasi masalah/kendala Kendala-kendala yang terjadi dalam suatu organisasi merupakan suatu hal wajar dan pasti terjadi, baik kendala yang berasal dari dalam organisasi tersebut maupun faktor eksternal yang dapat mengganggu roda organisasi. Begitu juga yang terjadi dalam suatu tim kerja, tidak semua anggota tim kerja memiliki pandangan, semangat dan kemauan bekerja yang sama, sistem yang tidak atau kurang mendukung dilakukannya kegiatan serta faktor eksternal yang bisa terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim kerja. Namun demikian kendala-kendala tersebut bukan berarti tidak bisa diatasi dan menjadi pembenaran akan suatu kegagalan tim kerja. Perkembangan ilmu pengembangan organisasi dan motivasi banyak 69
memberikan kontribusi dalam mencari pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi oleh seorang pemimpin dalam organisasi atau tim kerja. Diantara kendala yang sering dihadapi dalam pengorganisasian adalah konflik diantara anggota tim dan komunikasi efektif baik dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Untuk mengatasi kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi project leader adalah melakukan strategi mengatasi kendala yaitu dengan cara sebagai berikut : 1) Mengusulkan dalam rencana kegiatan pengkajian yang dilakukan project leader (Koordinator) pada DIPA Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara; 2) Mengusulkan penganggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) seperti perangkat komputer PC dan printer, termasuk alokasi biaya untuk perawatan rutin; 3) Senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder yang telah ditentukan; 4) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerja untuk memastikan bahwa keseluruhan tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan; 5) Melakukan pemantauan dan pengawasan secara cermat, terus menerus (kontinyu) dan berkelanjutan terhadap proyek perubahan yang telah dilaksanakan sampai dengan diimplementasikan.
70
6) Mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai target jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan pelaksanaan implementasi proyek perubahan; 7) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana (sarpras) berupa genzet pada saat listrik padam disaat jam kerja. C. Rencana Kegiatan (Time Schedule) Pelaksanaan Proyek Perubahan 1) Pelaksanaan Proyek Perubahan Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan proyek perubahan selama kurung lebih 60 (enam puluh) hari kalender dan kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari kerja sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015, adalah tercapainya tujuan jangka pendek yakni tersedianya Buku Saku tentang Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana bagi Para Jaksa Peneliti. Ketersediaan buku saku ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pemahaman bagi Jaksa Peneliti dalam melakukan penelitian berkas perkara. Buku Saku yang terbentuk pada kurun waktu 2 (dua) bulan ini adalah : - Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) - Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan (dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
71
Selain daripada itu dalam kesempatan sebelum dan/atau pada saat pelaksanaan FGD, penulis menyampaikan formulir tanya jawab yang berisikan beberapa pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengentahui jawaban dari audien atau peserta. Pada formulir tanya jawab untuk pemahaman penanganan perkara tindak pidana perikanan, penulis sengaja menyampaikannya Formuli tanya sebelum acara FGD tentang penelitian berkas perkara pidana perikanan dilaksanakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, mengingat di daerah hukum Kejaksaan Negeri Bitung terdapat Pengadilan Khusus Perikanan sehingga diharapkan pengetahuan dan pengalaman jaksa dan/atau penyidik dalam melakukan penanganan perkara pidana di bidang perikanan lebih memadai. Sedangkan untuk formulir tanya jawab terkait penanganan perkara Narkotika dilakukan pada saat sesaat sebelum acara FGD tentang penelitian berkas perkara pidana narkotikan dilakukan. Dari kedua formulir tanya jawab tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, berbedabeda dan masih terdapat permasalahan dalam penerapan beberapa ketentuan dalam undang-undang jika hal tersebut dipraktekan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Jaksa dan/atau Penyidik. Pada akhirnya kedua metode kajian dan analisa terkait dengan ketentuan penanganan dan penyelesaian perkara pidana baik perkara 72
Narkotika dan Perkara di Bidang Perikanan, dapat dijadikan pijakan dalam memetakan dan mengklasikasi ketentuan yang diperlukan untuk diperhatikan dan dipahami selanjutnya dipraktekan didalam setiap penanganan
perkara
pidana
dimaksud,
khususnya
dalam
tahap
prapenuntutan. Untuk mencapai keberhasilan instansional dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara khususnya dalam rangka melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas Jaksa dalam melakukan penanganan perkara suatu tindak pidana, adalah sebagai berikut : a.
Buku Saku ini didistribusikan kepada Unit Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan selanjutnya diteruskan kepada unit kerja dibawahnya dan jaksa fungsional secara bertahap.
b.
Buku Saku juga disidtribusikan kepada seluruh Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang selanjutnya diminta untuk didistribusikan kepada Jaksa, khususnya yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Keberadaan buku saku ini ditangan para Jaksa diharapkan dapat
mempermudah dalam pelaksanaan tugas sebagai penuntut umum khususnya
pada
saat
tahap
prapenuntutan
dimana
Jaksa
diberi
kewenanganan berdasarkan Pasal 12 jo Pasal 110 KUHAP melakukan penelitian berkas perkara untuk menentukan kelengkapan berkas perkara sekaligus memberikan petunjuk kepada penyidik apabila berkas perkara dinyatakan belum lengkap. 73
Buku saku ini disusun semikian rupa dengan penyampaian materi yang sesederhana mungkin, mengingat sasaran pembaca buku ini adalah jaksa yang nota bene sudah memiliki pengetahuan dan dibekali pendidikan khusus pembentukan jaksa. Dengan demikian materi yang disampaikan tidak menjelaskan panjang lebar mengenai kewenangan jaksa atau uraian tugas dan tanggungjawab sebagai jaksa sebagaimana telah ditentukan dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun materi buku saku yang dibuat oleh project leader disusun dengan sistematika sebagai berikut : a) Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); 1. Pendahuluan, 2. Ketentuan Kelengkapan Formil berkas perkara tindak pidana Narkotika, yang berisi ketentuan seperti penyidik yang berwenang, dan kewenangan penyidik, 3. Ketentuan Khusus penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berupa Tindakan Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, 4. Ketentuan Pidana Narkotika, yang terbagi menjadi ; Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana yang terkait dengan Narkotika dan Ketentuan lain terkait tindak pidana narkotika dan prekusrsor narkotika,
74
5. Ketentuan Internal Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Sistematika demikian dapat terlihat dari daftar isi buku saku;
Pada setiap bagian Ketentuan kelengkapan Formil berkas perkara berisi
ketentuan-ketentuan
yang
mengatur
penyidik
dan
kewenangannya dalam melakukan penanganan Tindak Pidana
75
Narkotika. Rujukan terhadap ketentuan tersebut adalah UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam catatan kaki. Screenshot dapat dilihat sebagai berikut :
Pada sub bagian juga diberikan kotak catatan yang berisi ketentuan internal yang relevan dengan konteks ketentuan. Screen shot dapat dilihat sebagai berikut :
76
Pada bagian akhir buku saku ini terdapat lamapiran berupa hasil scaning ketentuan-ketentuan internal yang diterbitkan Kejaksaan RI dalam rangka penanganan perkara tindak pidana narkotika. Screen shot dapat dilihat sebagai berikut :
77
Selanjutnya cover buku saku dibuat sebagai akhir pembuatan buku yang dibentuk semenarik mungkin yang didominiasi warna hijau kekuning-kuningan dan judul buku diblok warna merah, screen shot cover buku dapat dilihat sebagai berikut :
b) Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan (dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 1. Pendahuluan, 2. Ketentuan Kelengkapan Formil berkas perkara tindak pidana Narkotika, yang berisi ketentuan seperti penyidik yang berwenang, dan kewenangan penyidik, 3. Ketentuan Khusus penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan berupa Pengadilan Perikanan, 78
4. Ketentuan Pidana, yang dikelompokan menjadi; Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dikualifikasikan sebagai Kejahatan dan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran serta ketentuan lain terkait dengan penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, 5. Ketentuan internal Kejaksaan dalam penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Sistematika buku saku dapat dilihat dari daftar isi screen shot sebagai berikut :
79
Pada setiap bagian Ketentuan kelengkapan Formil berkas perkara berisi
ketentuan-ketentuan
yang
mengatur
penyidik
dan
kewenangannya dalam melakukan penanganan Tindak Pidana Narkotika. Rujukan terhadap ketentuan tersebut adalah UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam catatan kaki. Screenshot dapat dilihat sebagai berikut :
Pada sub bagian juga diberikan kotak catatan yang berisi ketentuan internal yang relevan dengan konteks ketentuan. Screen shot dapat dilihat sebagai berikut :
80
Pada bagian akhir buku saku ini terdapat lampiran berupa hasil scaning ketentuan-ketentuan internal yang diterbitkan Kejaksaan RI dalam rangka penanganan perkara tindak pidana narkotika. Screen shot dapat dilihat sebagai berikut :
81
Selanjutnya cover buku saku dibuat sebagai akhir pembuatan buku yang dibentuk semenarik mungkin yang didominiasi warna hijau kekuning-kuningan dan judul buku diblok warna merah, screen shot cover buku dapat dilihat sebagai berikut :
82
Rencana Kegiatan akan berhasil jika dibuat dengan rencana yang baik dan matang, adapun rencana kegiatan proyek perubahan sebagai berikut :
WAKTU PELAKSANAAN KET N O
KEGIATAN
OUT PUT
MINGGU KE1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PERSIAPAN Proje ct Lead er (PL)
1
Melapor kepada Kepala/Wakil Kejaksaan Tinggi selaku Atasan Langsung dan mentor serta Asisten Tindak Pidana Umum bahwa kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2015 telah memasuki Tahap IV implementasi Proyek Perubahan di Unit Kerja masing-masing.
Draft Penyus unan Tim Pelaksa na Proyek Peruba han
√
2
Penyampaian area dan scoping masalah yang akan dijadikan proyek perubahan, dengan mengumpulkan data dan informasi
Slide penjela san RPP
√
PL
3
Menentukan peraturan perundang-undangan yang akan dikaji yakniUU Narkotika, dan UU Perikanan
Slide present asi
√
PL dan Ment or
4
Membentuk tim efektif pelaksana proyek perubahan
SP Kejati
√
PL dan Ment or
83
PEMBUATAN BUKU SAKU UU Narkotika PL dan Ment or
1
Persiapan dan menyusun Rencana Kegiatan Focus Group Discussion Peningkatan pemahaman penelitian berkas berkara tindak pidana Narkotika
Agenda Kegiata n
√
2
Mengumpulkan bahanbahan berupa undangundang, ketentuan peraturan pelaksananya, ketentuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta buku-buku literatur
Tersedi anya bahanbahan dan literatur
√
3
Menyiapkan dan menyusun substansi perundang-undangan yang akan dijadikan materi Diskusi/FGD yakni UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
TOR FGD
4
Pembuatan materi diskusi yang disertai dengan kolom catatan bagi peserta.
Bahan FGD
5
Pembuatan undangan dan distribusi serta pembagian tugas dan peran stakeholder.
Surat/ ND Undang an
√
Ka dan Sekre taris
6
Melakukan Focus Group Discussion bersama dengan stakeholder dan jaksa fungsional dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara.
Notule n FGD
√
P L, Ment or dan Tim
7
Laporan pelaksanaan hasil diskusi/FGD
ND Lapora n
√
PL
8
Melakukan analisa dan persiapan penyusunan buku saku perundangundangan.
Pointer/ Resum
√
PL dan Tim
Ka Pelak sana dan PL
√ Panp el FGD
√
√
√
Tim Pelak sana
84
9
Melakukan analisa dan kajian terhadap ketentuan penanganan perkara tindak pidana narkotika pada tahap prapenuntutan
Scan ketentu an Narkoti ka
10
Menyusun rumusan skema buku saku dengan menggunakan pendekatan masalah, yakni ketentuan hukum acara formil sampai ketentuan pidana.
Rumus an Hasil Kajian
11
Konsultasi dan meminta arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan/atau kepada Direktur TPUL pada JAM Pidum.
Foto Kegiata n
12
PEMBUATAN BUKU SAKU UU Perikanan Persiapan dan menyusun Rencana Kegiatan Focus Group Discussion Peningkatan pemahaman penelitian berkas berkara tindak pidana Perikanan
√
√
√
√
PL dan Tim
√
√
PL dan Tim
√
√
PL
√ Ka Tim dan Koor dinat or
Lembar pertany aan/ kuesion er
13
Mengumpulkan bahanbahan berupa undangundang, ketentuan peraturan pelaksananya, ketentuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta buku-buku literatur
Foto Literatu r
√
Ka Tim & PL
14
Menyiapkan dan menyusun substansi perundangundangan yang akan dijadikan materi Diskusi/FGD yakni UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pointer s materi diskusi
√
Ka Tim & PL
15
Pembuatan materi diskusi berupa slide bahan paparan
Slide
√
PL
16
Menyiapkan undangan pelaksanaan FGD ke 2 tentang UU Perikanan.
Surat/N odis Undang an
√
Ka dan koord inator
85
17
Melakukan Focus Group Discussion bersama dengan stakeholder dan jaksa fungsional dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara.
Notule n FGD
√
18
Laporan pelaksanaan dan rekomendasi masukan hasil diskusi/FGD
ND Lapora n
√
19
Melakukan analisa dan persiapan penyusunan buku saku perundangundangan.
Pointer s / hasil resume
√
√
√
PL dan Tim
20
Melakukan analisa dan persiapan penyusunan buku saku perundangundangan.
Hasil Scan ketentu an
√
√
√
PL dan Tim
21
Konsultasi dan meminta arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan/atau kepada Direktur TPUL pada JAM Pidum.
Foto Kegiata n
√
PL dan Tim
22
Menyusun rumusan skema buku saku dengan menggunakan pendekatan masalah, yakni ketentuan hukum acara formil sampai ketentuan pidana.
Draft Sistema tika Buku Saku
√
PL dan Tim
23
Penyampaian hasil kajian kepada Asisten Tindak Pidana Umum untuk mendapat masukan.
ND PL
√
PL
24
Persetujuan Kajati atas Distribusi Buku Saku.
Surat Kajati & print Out Web
25
Melakukan penjilidan.
Buku Saku
26
Rencana Sosialisasi
Jawal sosialis asi
√
√
√
Ka, PL dan Tim
√
PL dan Tim
√
Tim Pelak sana PL dan Ment or
√
86
27
Penyusunan Laporan
Lapora n Proyek Peruba han
28
EVALUASI
Rekom endasi
√
√
PL
√
PL Ment or dan Tim
JANGKA MENENGAH 29
Sosialisasi hasil rumusan proyek perubahan jangka pendek di Kejari
Sosialis asi
Bulan Januari 2016
30
Perencanaan kajian terhadap ketentuan perundang-undangan Kekerasan terhadap Anak, Undang-undang Kehutanan dan Undangundang Pilkada
Buku Saku III s/d V
Bulan Februari 2016
31
Perencanaan kegiatan dan anggaran Ebook Kompilaasi perundangundangan dan aplikasi berbasis android
E Book
Bulan Februari 2016
JANGKA PANJANG 32
Pengembangan Buku Saku perundangundangan dan kompilasinya ke dalam aplikasi berbasis Android
Aplikas i Buku Saku berbasi s Androi d
Bulan April 2016
32
Mengusulkan buku kompilasi, e book kompilasi dan aplikasi berbasis android sebagai bahan acuan dalam penelitian berkas perkara kepada JAM Pidum.
Percepa tan penang anan perkara tahap pratut
Bulan September 2016
87
2) Instrumen Monitoring yang digunakan Instrumen monitoring dan pelaporan yang digunakan pada proyek perubahan pada bidang Tindak Pidana Umum adalah menggunakan pengendalian dan pembinaan penanganan perkara yang dilakukan oleh Asisten Tindak Pidana Umum, yakni mengupayakan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis serta pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yaitu : a. Sistem Monitoring : 1) Secara berjenjang baik dengan waskat (pengawasan melekat) dan wasnal (pengawasan internal). 2) Secara khusus melakukan monitoring setiap saat terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika dan penanganan perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan. b. Sistem Pelaporan : 1. Setiap Jaksa yang menangani perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sesuai ketentuan melaporkan perkembangan penanganan perkara secara berjenjang; 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku pengendali administrasi penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyampaikan laporan
88
penanganan perkaranya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi secara berjenjang. 3. Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum selaku Project Leader proyek perubahan melakukan koordinasi dengan Asisten Tindak Pidana Umum untuk membantu melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kebijaksanaan teknis. D. Bukti Fisik Setiap Milestone Bukti-bukti yang menunjukan dilakukannya seluruh tahapan kegiatan proyek perubahan, baik berupa dokumen maupun foto dokumentasi sebagaimana disusun dalam tahapan kegiatan (milestone) kami sampaikan dalam lampiran Acuan Proyek Perubahan. Adapun Bukti fisik milestone dapat kami sampaikan dalam daftar sebagai berikut : No
1
TAHAPAN KEGIATAN PERSIAPAN Melapor kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Atasan Langsung dan mentor serta Asisten Tindak Pidana Umum bahwa kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2015 dengan pola baru berupa implementasi Proyek Perubahan di Unit Kerja masing-masing.
BUKTI FISIK
ND PL No: B-02/09/2015 tanggal 28 September 2015 ttg Laporan dari Project Leader
2
Melakukan diagnostic reading (menentukan area dan Slide presentasi scoping masalah yang akan dijadikan proyek penjelasan rancangan perubahan, dengan mengumpulkan data dan informasi) proyek perubahan
3
Menentukan masalah utama dan pemecahannya bahwa perlu dilakukan penyusunan buku saku ketentuan formil dan ketentuan materiil pada Perundangundangan Pidana (UU Narkotika, dan UU Perikanan) Membentuk tim efektif pelaksana proyek perubahan.
4
Identifiksi masalah dengan menggunakan pohon masalah SP Wakajati Sulut No: Print499/R.1/Cp.2/10/2015 tgl 6 Oktober 2015
89
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10
11
12
13
PELAKSANAAN Jangka Pendek Penyusunan Buku Saku I Persiapan dan menyusun Rencana Kegiatan Focus Group Discussion Peningkatan pemahaman penelitian berkas berkara tindak pidana Narkotika.
ND PL No: 01/R.14/Euh.2/10/2015 tgl 6 Oktober 2015 perihal Rapat (daftar absen dan notulen) ND Aspidum No: B68/2015 Penyampaian Mengumpulkan bahan-bahan berupa undang-undang, Rencana FGD ketentuan peraturan pelaksananya, ketentuan petunjuk TOR FGD teknis dan petunjuk pelaksanaan serta buku-buku Susunan acara literatur. Menyiapkan dan menyusun substansi perundang- Formulir tanya jawab undangan yang akan dijadikan materi Diskusi/FGD Pointers yakni UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembuatan materi diskusi berupa slide bahan paparan. Slide Presentasi dan Formulir tanya jawab Pembuatan undangan dan distribusi serta pembagian Surat No: Btugas dan peran stakeholder. 1098/R.1/4/Euh.2/10/2015 tgl 15 Oktober 2015 /ND No: B67/R.1/4/Euh.2/10/2015 tgl 19 Oktober 2015 Melakukan Focus Group Discussion bersama dengan Notulen FGD stakeholder dan jaksa fungsional dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara. Laporan pelaksanaan hasil diskusi/FGD. ND PL No: B-03/10/2015 perihal Laporan Pelaksanaan FGD Melakukan analisa dan persiapan penyusunan buku Pointers / Resume analisa saku perundang-undangan. Melakukan analisa dan kajian terhadap ketentuan Scaning ketentuan penanganan perkara tindak pidana narkotika pada Penanganan Narkotika tahap prapenuntutan. Menyusun rumusan skema buku saku dengan Draft materi Buku Saku menggunakan pendekatan masalah, yakni ketentuan UU Narkotika hukum acara formil sampai ketentuan pidana Konsultasi dan meminta arahan Kepala Kejaksaan Foto Kegiatan Tinggi Sulawesi Utara dan/atau kepada Direktur TPUL pada JAM Pidum. Penyusunan Buku Saku II Persiapan dan menyusun Rencana Kegiatan Focus ND Aspidum No: BGroup Discussion Peningkatan pemahaman penelitian 72/R.14/Euh.2/10/2015 berkas berkara tindak pidana Perikanan. tgl 25-10-2015 perihal Rencana FGD dan TOR Mengumpulkan bahan-bahan berupa undang-undang, Foto buku Literatur ketentuan peraturan pelaksananya, ketentuan petunjuk
90
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25 26
27 28
teknis dan petunjuk pelaksanaan serta buku-buku literatur. Menyiapkan dan menyusun substansi perundang- Pointers undangan yang akan dijadikan materi Diskusi/FGD diskusi/FGD yakni UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
materi
Pembuatan materi diskusi berupa slide bahan paparan.
Slide Presentasi dan formulir tanya jawab Pembuatan undangan dan distribusi serta pembagian Surat No: Btugas dan peran stakeholder. 1158/R.1.4/Euh.2/10/2015 tgl 29-10-2015 perihal Undangan & ND No 4/R.1.4/Euh.2/10/2015 tgl 29 Oktober 2015 ttg undangan Melakukan Focus Group Discussion bersama dengan Notulen FGD stakeholder dan jaksa fungsional dilingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi utara. Laporan pelaksanaan dan rekomendasi masukan hasil ND PL No: B-5/11/2015 diskusi/FGD. ttg Laporan pelaksanaan FGD Melakukan analisa dan persiapan penyusunan buku Analisa / hasil resume saku perundang-undangan. Melakukan analisa dan kajian terhadap ketentuan Scaning ketentuan penanganan perkara tindak pidana narkotika pada Penanganan Narkotika tahap prapenuntutan. Konsultasi dan meminta arahan Kepala Kejaksaan Foto Kegiatan Tinggi Sulawesi Utara dan/atau kepada Direktur TPUL pada JAM Pidum. Menyusun rumusan skema buku saku dengan Draft Materi Buku Saku menggunakan pendekatan masalah, yakni ketentuan hukum acara formil sampai ketentuan pidana. Penyampaian hasil kajian kepada Asisten Tindak ND PL B-06/10/2015 tgl Pidana Umum untuk mendapat masukan. 9-10-2015 Perihal mohon masukan Persetujuan Kajati atas Distribusi Buku Saku. ND Aspidum No B81/R.1.4/Euh.2/11/2015 tgl 17 Nopember Persetujuan Kajati Sulut Melakukan penjilidan. Foto Kegiatan Persiapan sosialisasi. Jadwal Rencana Sosialisasi Jangka Menengah Sosialisasi hasil rumusan proyek perubahan jangka Slide Sosialisasi Buku pendek di Kejari Manado Saku Melakukan kajian terhadap ketentuan perundangundangan yang mempunyai kekhusasn hukum acara Kajian Perundanglainnya seperti Undang-undang Kekerasan terhadap undangan pidana Anak, Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang
91
29
30
31
1
2
Pilkada. Perencanaan kegiatan perundang-undangan.
dan
anggaran
E-book Rencana kegiatan pembuatan E-Book Kompilasi perundangundang Pengembangan Buku Saku Kompilasi Perundang- Aplikasi Buka Saku undangan ke dalam bentuk e book (buku elektronik) ke berbasis Android aplikasi berbasis Android Jangka Panjang Mengusulkan buku kompilasi, e book kompilasi dan aplikasi berbasis android sebagai bahan acuan dalam penelitian berkas perkara kepada JAM Pidum. EVALUASI DAN PELAPORAN Menguji efektifitas pemanfaatan Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Perikanan dan Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Memberikan penilaian dan saran terhadap hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan.
Surat Kajati kepada JAM Pidum
Buku Saku yang sudah dijilid
92
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN 1) Ketersedian Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Buku Saku Penelitian Berkas Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri dibawahnya merupakan suatu inovasi yang dapat dijadikan pegangan bagi jaksa karena sebelumnya di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara belum terdapat buku saku serupa yang isinya merupakan kompilasi ketentuan perundang-undangan, yakni ketentuan Undang-Undang
dan
ketentuan internal Kejaksaan baik berupa Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran Jaksa Agung atau Surat Edaran Jaksa Agung Muda, Instruksi Jaksa Agung dan Surat petunjuk dari Jaksa Agung Muda terkait petunjuk penyelesaian penanganan perkara, baik penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika maupun Tindak Pidana di bidang Perikanan. 2) Buku Saku ini telah distribusikan kepada Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan secara bertahap akan diperluas (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran), sehingga dapat dimanfaatkan dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika atau tindak pidana di bidang perikanan 93
yakni percepatan dan ketepatan penanganan perkara yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Kejaksaan dalam melakukan kewenangan penuntutan. 3) Ketersedian Buku Saku ini juga tidak hanya dalam bentuk buku akan tetapi juga dapat dibaca dalam bentuk elektonik digital dan dapat diakses melalui Web Site Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan alamat www.kejati-sulut.go.id. 4) Laporan Acuan Laporan Proyek Perubahan dengan judul “Peningkatan Pemahaman Jaksa Peneliti dalam Melakukan Penelitian Berkas Perkara Melalui Penyusunan Buku Saku Perundang-undangan Pidana pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara” disusun Penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I tahun 2015. B. REKOMENDASI 1) Permasalahan penanganan perkara secara umum akan bersifat dinamis mengikuti perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga dimungkinkan kedepan akan terdapat ketentuan-ketentuan teknis penanganan perkara, sehingga materi Buku Saku ini seyogyanya dapat terus menerus disempurnakan. 2) Ketersedian buku saku elektronik, agar dapat diperluas tidak hanya dapat diakses melalui web site tetapi juga di kembangkan dalam aplikasi berbasis teknologi informasi.
94
3) Ketersedian kompilasi ketentuan perundang-undangan tidak hanya perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana di bidang perikanan saja, tetapi juga perlu disusun buku saku serupa terhadap penanganan perkara tindak pidana yang lain, seperti terdapat dalam Undang-Undangan Sistem
Peradilan
Pidana
Anak,
Undang-Undang Kehutanan
dan
sebagainya.
95
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3258); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indoenesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3451); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Jaksa
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
PER-
009/A/JA/01/2011; 96
Peraturan Jaksa Agung R.I Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus; Surat Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaaan R.I Nomor: KEP- 86/J/J.2/04/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Tahun 2015 (Diklat PIM Tk. III); Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan TK. III Tahun 2015, Badan Diklat Kejaksaan RI.; Panduan
Taking
Ownership
Dan
Laboratorium
Kepemimpinan
Diklat
Kepemimpinan TK. IV, Lembaga Administrasi Negara Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, Jakarta, 2015. Buku Panduan Diklat Kepemimpinan TK. III, Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Diklat Kejaksaan Repubik Indonesia, Jakarta, 2015.
97
