KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Pertumbuhan PKBM semakin hari semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan belajar pendidikan nonformal di masyarakat. Berdasarkan data yang dimiliki Dirbindikmas jumlah PKBM hingga tahun 2013 mencapai angka 9000 PKBM. Pertumbuhan yang sangat tinggi tersebut perlu dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan mutu layanan. Salah satu upaya pembinaan PKBM tersebut, maka akan dilakukan beberapa langkah strategis yang dimulai tahun 2014 diantaranya: 1. 2. 3. 4.
Pendataan kembali PKBM dengan standar minimal Pemberian Nilem baru dengan prosedur baru Penilaian kinerja PKBM Pemberian bimbingan secara terstruktur untuk mencapai standar nasional dan internasional 5. Pemberian sistem reward dan punishment Kami berharap dengan ke lima pola pembinaan tersebut akan diperoleh PKBM yang dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya, kapasitas dan mutunya. Oleh karena itu dengan mempelajari buku ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi semua pembaca dalam mengelola PKBM ke depan. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....................................................................................i DAFTAR ISI ................................................................................................. ii A. LATAR BELAKANG .................................................................................1 B. HAKEKAT PKBM ....................................................................................2 C. BAGAIMANA MENDIRIKAN PKBM ......................................................3 1. Analisis Calon Lokasi Prioritas Mendirikan PKBM .................... 3 2. Pra Kondisi Pendirian (Koordinasi dan Sosialisasi) ................... 5 3. Persyaratan Pendirian ............................................................. 5 4. Persiapan Dokumen Pendirian ................................................ 5 5. Pengajuan perizinan ............................................................... 7 D. TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PKBM ................................7 1. Penerimaan Berkas ................................................................. 8 2. Visitasi Lapangan .................................................................... 8 3. Penerbitan Izin ........................................................................ 9 4. Pemberian Izin Penyelenggaraan Program PNF ..................... 10 5. Apa yang harus dilakukan setelah memperoleh izin? ............ 10 E. PENERBITAN NOMOR INDUK LEMBAGA (NILEM) PKBM ................ 11 1. Manfaat Nilem ...................................................................... 12 2. Syarat pengajuan .................................................................. 12 3. Cara mengajukan .................................................................. 12 4. Nomor Induk yang Diperoleh ................................................ 13 F. PROGRAM UTAMA PENDIDIKAN NONFORMAL ............................... 13 G. PENJAMINAN MUTU PKBM ............................................................... 20 1. Penjaminan Mutu Kelembagaan ........................................... 22 2. Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran ............................... 22 3. Penjaminan Mutu Lulusan .................................................... 23 4. Penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ........... 24 ii
K. Penutup Panduan penyelenggaraan PKBM ini hendaknya dijadikan acuan minimal dalam melaksanakan PKBM agar dapat dimengerti arti pentingnya PKBM dan juga arti pentingnya kesungguhan menyelenggarakan PKBM. Apabila ini diterapkan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan PKBM maka minimal akan diperoleh 3 manfaat yang sangat berarti, yakni: 1. Aman dalam penyelenggaraan karena tidak melanggar hukum yang sudah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi PKBM yang terseret masalah hukum 2. Mutu terjamin karena yang diselenggarakan di PKBM sudah sesuai standar minimal lembaga dan atau program yang diselenggarakan 3. Manfaat, karena apa yang diselenggarakan oleh PKBM memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Semoga bermanfaat dan selamat berkarya untuk Indonesia tercinta.
32
H. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SUPERVISI KEGIATAN .................... 25 1. Pemantaun dan evaluasi dilaksanakan untuk : ...................... 25 2. Pihak-pihak yang paling tepat untuk melakukan adalah: ....... 26 I. DUKUNGAN PEMERINTAH.................................................................26 1. Peran dan Dukungan Pemerintah Pusat ................................ 27 2. Peran dan Dukungan Pemerintah Propinsi ............................ 27 3. Peran dan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ... 28 J. PENCABUTAN IZIN PENDIRIAN PKBM ............................................... 29 1. PKBM dapat dicabut izin pendiriannya apabila :.................... 29 2. Tata Cara Penutupan PKBM .................................................. 29 3. Akibat apabila tidak ditutup: ................................................. 31 K. PENUTUP ............................................................................................ 32
3. Akibat Apabila Tidak Ditutup a. Akan menganggu pelaksanaan dan mutu program-program PNFI b. Merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan nonformal c. Menimbulkan efek hukum yang berakibat terseretnya para pejabat di lingkungan pendidikan dalam berbagai kasus d. Mempersulit penegakan aturan hukum yang sesuai perundang-undangan e. Mempersulit upaya akuntabilitas dan transparansi birokrasi
31
iii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Sesuai data yang dimiliki oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, jumlah PKBM setiap tahun meningkat hingga lebih kurang 9000 PKBM pada tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan besarnya animo masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan program Paud dan PNFI melalui PKBM. Di sisi lain bertambahnya PKBM akan menjadi berbahaya apabila pertambahan tersebut tidak diikuti dengan regulasi dan tata aturan yang jelas dan tegas. Masalah yang muncul dengan meledaknya PKBM yang tidak terkendali adalah: a) tidak jelas profil PKBM yang ada, b)banyak PKBM yang muncul hanya karena faktor tertentu di luar usaha layanan pendidikan, c) sulit dikembangkannya mutu PKBM karena tidak jelas kondisi saat ini, dan d) masih banyak PKBM yang hanya nama. Hal ini akan merusak PKBM yang benar-benar berjalan dan memiliki pengabdian di bidang pendidikan nonformal. Pada kondisi tata pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan maka sulit rasanya mewujudkan layanan pendidikan bermutu apabila kondisi PKBM seperti tersebut di atas. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada awal tahun 2014 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bertekad menata kembali PKBM dari berbagai aspek agar lebih bermutu dan memiliki nilai daya saing.
1
c. Hasil verifikasi lapangan dilaporkan kepada Kadis pendidikan atau pejabat yang ditunjuk untuk diambil keputusan. Apabila belum puas atas laporan tim maka pengelola PKBM yang bersangkutan dapat dipanggil di dinas untuk dilakukan dialog d. Apabila pelanggarannya tidak fatal sesuai (E.1) maka sesuai dengan tingkat kesalahannya dapat diberi sangsi secara bertingkat sebagai berikut : 1) Teguran lisan 2) Teguran tertulis 3) Tidak diberikan rekomendasi untuk mengikuti berbagai kegiatan 4) Dicabut izinnya apabila melanggar aturan (E.1) e. Apabila dianggap sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan sesuai (E.1) maka PKBM dapat diusulkan kepada kepala dinas pendidikan untuk dicabut izin satuan pendidikan dengan surat pencabutan izin disertai alasan dan fakta. Artinya secara kekembagaan PKBM sudah berhenti. f. Dinas pendidikan wajib memberikan surat tembusan penutupan PKBM kepada dinas pendidikan provinsi dan Direktorat Pendidikan Masyarakat agar Nomor Induk Lembaga PKBM tersebut dihapus dari portal web online.
30
J.
Pencabutan Izin Pendirian PKBM 1. PKBM dapat dicabut izin pendiriannya apabila : a. Tidak lagi berazaskan Pancasila dan UUD 1945 b. Keberadaannya meresahkan kehidupan masyarakat yang dibuktikan karena banyaknya protes masyarakat c. Kegiatan PKBM sudah menyimpang dari tugas pokok bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat d. Tidak lagi memiliki program kegiatan reguler atau sudah tidak sesuai dengan standar minimal e. Melakukan penyalahgunaan bantuan dari pemerintah, badan usaha atau masyarakat yang memiliki kekuatan hukum tetap. f. Melakukan manipulasi data-data pembelajaran (kriminal) g. Pengelola mengajukan diri bahwa PKBM tersebut tidak beroperasi atau PKBM sudah tidak menyelenggarakan program/kegiatan selama dua tahun berturut-turut 2. Tata Cara Penutupan PKBM a. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota wajib memiliki data kondisi setiap PKBM atau tim pengaduan penyelenggaraan pendidikan b. Apabila ada pengaduan masyarakat dan atau laporan dari penilik wajib dilakukan verifikasi dengan cara : 1) Melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan secara mendadak (tidak perlu memberitahukan pihak PKBM). Pelaksana verifikasi ditunjuk oleh kadis pendidikan atau pejabat yang ditunjuk 2) Tim melakukan dialog dengan pengelola dan warga masyarakat sekitarnya tentang: tingkat pelaksanaan kegiatan, penyimpangan-penyimpangan dan apakah menganggu masyarakat sekitar 29
B. Hakekat PKBM Sesuai UU no 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, PP no 17 tahun 2010, dan Permendikbud No 81 tahun 2013 tentang satuan pendidikan nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disebut PKBM merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal. PKBM diselenggarakan bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan nonformal sebagai penambah, pengganti dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian, mengembangkan diri untuk berusaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. PKBM sebagai pusat layanan masyarakat dengan berbagai programprogram pendidikan nonformal, program usaha produktifdan berbagai program sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan masyarakat sekitar. PKBM didirikan untuk melayani masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Oleh sebab itu prinsip PKBM adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2
SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10) Satuan PNF: Lembaga Kursus Lembaga Pelatihan Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Majelis Taklim Satuan pendidikan yang sejenis [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]
C. Bagaimana Mendirikan PKBM Banyak masyarakat yang sudah berperan menyelenggarakan PKBM tetapi hanya bertahan sesaat, hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya: a) mendirikan PKBM karena didaerah yang tidak tepat, b) program yang diselenggarakan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, c) tujuan pendirian PKBM yang salah arah, dan atau d) lemahnya kecakapan pengelola, e) PKBM didirikan karena keinginan pribadi. Langkah-langkah mendirikan PKBM:
1. Analisis Calon Lokasi Prioritas Mendirikan PKBM a. Lakukan identifikasi atau pemetaan daerah (minimal dalam satu kecamatan) tentang; jumlah penduduk, jumlah buta aksara, jumlah
c. Memberikan dukungan kegiatan teknis di PKBM, diantaranya dalam bentuk pelatihan, seminar, workshop, jaringan kemitraan, penguatan SDM, dan pencitraan d. Memberikan bantuan-bantuan sosial yang dibutuhkan oleh PKBM (program PAUD dan PNFI atau bahan, alat dan dana operasional) yang bersumber dari APBD Propinsi e. Memfasilitasi BPKB atau UPT PNFI di bawah pemerintah propinsi untuk membina PKBM 3. Peran dan Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Melakukan pemetaan PKBM di daerah b. Melakukan pembinaan menuju PKBM bermutu dengan berbagai program c. Melakukan pengawasan langsung aktifitas PKBM d. Memberikan pembinaan pemecahan masalah di PKBM e. Memberikan izin pendirian PKBM dan penyelengggaraan sesuai acuan Pemerintah pusat f. Berwenang memberikan sangsi teguran lisan, tertulis dan atau melakukan pencabutan izin operasional g. Memfasilitasi Sanggar Kegiatan Belajar untuk memberikan bimbingan teknis kepada PKBM h. Memberikan dana, barang dan alat bagi yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota Secara umum penyelenggaraan PKBM diawasi oleh berbagai pihak diantaranya : 1. Aparat hukum (kepolisian dan kejaksaan) 2. Penilik dikmas di setiap kecamatan 3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat sekitar
3
28
akan diterbitkan standar PKBM yang terdiri dari standar minimal, standar nasional dan standar internasional. Upaya untuk memperoleh kondisi tersebut perlu dilakukan penilaian akreditasi dan penilaian kinerja serta dilakukan pembinaan dan dukungan bagi PKBM secara tepat. 1. Peran dan Dukungan Pemerintah Pusat a. Menerbitkan norma, standar, kriteria dan prosedur (NSPK) tentang PKBM b. Melakukan koordinasi pelaksanaan standar PKBM c. Memberikan fasilitasi dalam bentuk: 1) Bantuan sosial untuk fasilitas 2) Bantuan pelatihan bagi pendidik dan pengelola 3) Bantuan orientasi dan pelatihan teknis 4) Bantuan bahan-bahan pembelajaran 5) Bantuan sosial bagi program PAUD dan PNFI 6) Bantuan kemitraan 7) Fasilitasi menerbitan Nilem online 8) Fasilitasi usaha produktif 9) Fasilitasi pameran dll 10) Memfasilitasi BPPAUDNI dan PPPAUDNI untuk mengendalikan mutu PKBM d. Melakukan evaluasi pelaksanaan NSPK dan kinerja PKBM 2. Peran dan Dukungan Pemerintah Propinsi a. Melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan Panduan (NSPK) dari pemerintah pusat b. Meningkatkan mutu PKBM dengan berbagai kegiatan sesuai panduan penjaminan mutu PKBM
27
anak yang hanya memiliki pendidikan SD, SMP atau SMU, anak drop out, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, potensi daerah, gaya hidup masyarakat, permasalahan masyarakat, minat masyarakat, sumber potensi masyarakat, dll (semakin banyak data semakin bagus)
b. Lakukan analisis sederhana untuk menjawab permasalahan masyarakat dengan berbagai program-program untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya karena banyaknya masyarakat buta aksara maka perlu dilaksanakan program keaksaraan dan keterampilan dll. c. Susun tulisan hasil identifikasi dan analisis secara singkat dan jelas
4
2. Pra Kondisi Pendirian (Koordinasi dan Sosialisasi) a. Lakukan koordinasi dengan penilik pendidikan masyarakat dan atau kepala seksi/kabid pendidikan nonformal di kabupaten/kota tentang hasil analisis b. Lakukan sosialisasi dengan aparat desa dan atau tokoh masyarakat tentang hasil analisis c. Mintakan pendapat tentang dukungan kemungkinan pendirian PKBM, mintakan pertimbangan tentang; kesiapan dan jenis dukungan, lokasi, kepengurusan dan jenis-jenis program yang akan diselenggarakan dll.
3. Persyaratan Pendirian Persyaratan pendirian PKBM terdiri atas: a. Persyaratan administratif b. Persyaratan teknis
4. Persiapan Dokumen Pendirian Apabila sudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk lokasi dan calon pengelola maka perlu disiapkan dokumen pendirian PKBM yang merupakan persyaratan sebagai berikut : a. Dokumen Administratif 1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendiri 2) Susunan organisasi pengurus dan rincian tugas: siapa ketua pengelola, sekretaris, bendahara, seksi akademis, seksi sarana prasarana, seksi kerjasama, seksi mobilitas masyarakat dan peserta didik, seksi unit usaha. Semua yang terlibat harus membubuhkan tandatangan kesediaan sebagai pengurus
5
b. Mendapatkan informasi tentang permasalahan dan tingkat keberhasilan dari PKBM c. Memberikan bantuan pemecahan yang tepat sesuai masalah dan kebutuhan 2. Pihak-pihak yang paling tepat untuk melakukan adalah: a. Penilik dikmas sebagai orang yang bertanggung jawab lapangan b. SKB yang dapat memberikan bimbingan teknis penguatan PKBM c. BPKB dapat memberikan bimbingan teknis penguatan pendidik dan tenaga kependidikan d. PP-PAUDNI dan BP-PAUDNI dapat memberikan penguatan teknis administratif dan edukatif serta model-model program di PKBM Setiap pelaksanaan monitoring evaluasi dan supervisi dikoordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota (Kabid PNFI) I. Dukungan Pemerintah Selain berbagai amanat dari pasal-pasal di undang-undang no 20 tahun 2003 terdapat pasal tentang pembinaan satuan pendidikan yakni; UU no 20 Th 2003/pasal 50 (3) Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakansekurangkurangnya satu satuanp pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadisatuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Upaya untuk mencapai sebuah satuan pendidikan yang bertaraf internasional harus ditentukan standar PKBM, Penilaian PKBM dan Pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 26
5. Memperoleh pengakuan mutu masyarakat sebagai penjaminan mutu publik Sehebat apapun PKBM tidak akan berarti apabila tidak memperoleh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat. Oleh karena itu perlu melakukan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperoleh pengakuan setiap lulusan PKBM. Misalnya dengan dunia usaha dan industri agar lulusannya diterima sebagai karyawan, dengan perguruan tinggi agar lulusannya bisa dikonversi kompetensinya di jenjang perguruan tinggi, di dinas instansi agar memperoleh dukungan serta berbagai tokoh masyarakat.
H. Pemantauan , Evaluasi Dan Supervisi Kegiatan 1. Pemantaun dan evaluasi dilaksanakan untuk : a. Mendapatkan informasi tentang kondisi perkembangan PKBM 25
3) Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah 4) Surat keterangan kepemilikan/kuasa penggunaan tempat pembelajaran, apabila meminjam selama tiga tahun 5) Akte notaris pendirian lembaga pendidikan nonformal (PKBM) 6) Menyiapkan lokasi (gedung dan fasilitas belajar) minimal memiliki: ruang kantor, dan sedikitnya memiliki 3 ruang kelas yang dapat menampung minimal 20 orang per ruang. Setiap ruangan memiliki fasilitas belajar dan alat praktek. Gedung dan tanah yang digunakan jelas statusnya. Apabila milik pribadi memberikan jaminan untuk dihibahkan, dipinjamkan atau sewa yang dibuktikan dengan surat dari pemilik minimal dapat digunakan selama 5 tahun. b. Dokumen Teknis 1) Sudah menetapkan minimal dua jenis program utama pendidikan nonformal secara reguler (bukan program dari bansos), ditambah dengan minimal 1 jenis program pendukung yang dibuktikan dengan: nama program yang diselenggarakan, nama pendidik, nama peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, dan jadwal kegiatan. 6
2) Susunan tenaga pendidik/tutor/narasumber teknis yang sesuai dengan jenis layanan. 3) Menyiapkan rencana kerja PKBM selama kurun lima tahun dan atau minimal diuraikan dalam bentuk kegiatan satu tahun. 4) Menetapkan wilayah kerja dan rintisan rintisan desa/kelurahan atau komunitas khusus sebagai binaan yang disetujui oleh kepala desa setempat. 5. Pengajuan perizinan Setelah memiliki semua berkas yang dimiliki (point 4. a - j) maka dibuat surat pengantar dari calon ketua pengelola PKBM yang ditujukan ke kepala dinas pendidikan kabupaten/kota untuk diterbitkan surat izin pendirian PKBM. Dasar kewajiban izin satuan pendidikan berdasarkan UU No 20 Th 2003/pasal 62: (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah
UU No 20/2003 ;Pasal67 (1) perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan izasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
4.
Penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Mendorong dan meningkatkan kualifikasi dan/atau kompetensi pendidik dan pengelola PKBM dengan cara: a. b. c. d. e. f.
Kuliah lanjut Pelatihan keterampilan dan keahlian Uji kompetensi pendidik dan pengelola Studi banding Magang Seminar dan lokakarya
Sanksi satuan pendidikan yang tidak berizin berdasarkan UU No 20 th 2003/pasal 72 : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pindana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
D. Tata Cara Pemberian Izin Pendirian PKBM Sesuai dengan semangat otonomi daerah maka pemberian izin pendirian PKBM menjadi urusan pemerintah daerah (dinas pendidikan atau dinas perizinan yang ditunjuk daerah). Sedangkan kewenangan pemberian nomor induk lembaga menjadi kewenangan 7
24
Sedangkan penjaminan mutu penerapan proses dilakukan pengawasan tentang keberlangsungan pembelajaran ; a. Apakah menggunakan kurikulumyang sudah ditetapkan, b. Apakah proses belajar sesuai rencana, c. Apakah administrasi dikerjakan sesuai aturan, d.apakah bahan ajar yang dipergunakan sesuai kurikulum, e. Apakah pendidik kompeten dalam pembelajaran, dan f. Apakah evaluasi yang dilaksanakan sesuai pedoman 3. Penjaminan Mutu Lulusan Penjaminan mutu lulusan diukur dari: a. Tingkat kebenaran dan ketercapaian kemampuan yang dimiliki oleh lulusan dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh direktorat terkait b. Tingkat kewenangan untuk menentukan dan mengukur lulusan
pusat dalam ini adalah Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud. 1. Penerimaan Berkas Setiap dinas pendidikan pendidikan kabupaten/kota wajib memiliki memiliki loket layanan pemberian izin pendirian PKBM. Perizinan ini dapat ditempatkan di sekretariat dinas pendidikan atau bidang PNFI yang selama ini menangani PKBM. Tugas loket layanan perizinan PKBM adalah: a. Menerima usulan pengajuan izin pendirian PKBM b. Melakukan verifikasi berkas usulan c. Memberikan bukti penerimaan berkas
Terkait dengan hal tersebut maka PKBM wajib mentaati sistem penentuan mutu lulusan dengan cara: a. Benar-benar melaksanakan proses pembelajaran sampai peserta didik mencapai kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan b. Tidak melakukan uji kompetensi sendiri selama belum terakreditasi lembaga dan programnya c. Mengikutsertakan peserta didik kesetaraan dengan Ujian nasional d. Mengikutsertakan peserta didik keaksaraan mengikuti ujian akhir keaksaraan e. Mengikutsertakan peserta didik kursus yang terstruktur dan berjenjang melalui lembaga sertifikasi kompetensi
23
2.
Visitasi Lapangan Berkas yang sudah diterima di dinas pendidikan selambatlambatnya 10 hari kerja harus sudah dilakukan visitasi lapangan untuk menilai tingkat keyakan calon PKBM. Kepala dinas pendidikan segera membentuk tim visitasi untuk menilai kelayakan pendirian PKBM.
8
Hal-hal yang harus dilakukan selama visitasi di lokasi calon PKBM adalah sebagai berikut : a. Memeriksa kesesuaian dokumen yang diajukan dengan fakta b. Melakukan observasi kelayakan sarana prasarana dan pengelola c. Observasi tentang kesiapan para pengelola d. Wawancara dengan pengelola tentang rencana kerja e. Menanyakan sumber pembiayaan f. Wawancara dengan masyarakat sekitar tentang kesan dan harapan terhadap rencana keberadaan PKBM g. Memeriksa keberadaan PKBM yang diajukan, jika satu tempat dengan LKP, memiliki kesamaan pengurus dan program, maka tidak diperbolehkan diberi izin. 3. Penerbitan Izin Hasil visitasi yang dilaksanakan oleh tim dilaporkan ke kepala dinas atau Kabid PNFI untuk diputuskan layak tidaknya memperoleh izin pendirian lembaga. Dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan pengusul pendirian PKBM sudah memperoleh keputusan dalam bentuk Surat Keputusan apabila diizinkan dan surat pemberitahuan apabila ditolak. Izin pendirian PKBM diterbitkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. PKBM yang telah mendapatkan izin pendirian diberikan Nomor Induk Lembaga (NILEM) dengan berpedoman pada tata cara pemberian nomor induk. 9
Sistem penjaminan mutu PKBM sebagai berikut: 1. Penjaminan Mutu Kelembagaan a. Setiap PKBM wajib memenuhi syarat minimal, berizin dan memiliki nilem online sebagai bentuk satuan pendidikan yang legal sesuai amanat undang-undang b. Setiap PKBM harus bersedia dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PNF untuk menilai kelayakan satuan pendidikan c. Setiap PKBM harus bersedia dan siap untuk dinilai kinerjanya untuk mengetahui tingkat kualitas/ keunggulan operasional PKBM Apabila PKBM sudah memenuhi syarat legal, terakreditasi BAN PNF termasuk grade bagus, dan kinerjanya unggul (A atau B) maka menjadi jaminan penyelenggaraan program yang unggul.
2. Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Penjaminan mutu proses disini menyangkut mutu penyelenggaraan program yang dapat dinilai dengan akreditasi program oleh BAN PNF atau penerapan proses belajar seharihari. Penjaminan mutu program pembelajaran dari BAN PNF mengacu pada 8 standar minimal pendidikan, yakni standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. 22
Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Berdasarkan amanat undang-undang dan PP 19 Tahun 2005 sebagimana telah diubah menjadi PP No. 32 tahun 2013 maka PKBM sebagai satuan pendidikan wajib menerapkan penjaminan mutu yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.
Mutu pengelolaan lembaganya Mutu proses pembelajaran Mutu hasil pembelajaran Mutu pengakuan masyarakat Mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Desain penjaminan mutu yang dirancang oleh Direktorat Bindikmas adalah sebagai berikut. Dukungan stakeholder PKBM
Penjaminan mutu kelembagaan 1. Nilem 2. Akreditasi lembaga 3. Penilaian kinerja
Penjaminan mutu proses belajar melalui akreditasi program
Penjaminan mutu lulusan melalui ujian warga belajar sesuai peraturan
Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan pengelola PKBM
21
Pengakuan masyarakat terhadap PKBM dan lulusannya
4. Pemberian Izin Penyelenggaraan Program PNF Bagi PKBM yang akan menambah atau menyelenggarakan program utama PNF baru, misalnya sudah menyelenggarakan program kursus menjahit dan selanjutnya ingin menyelenggarakan program kursus otomotif, kesetaraan, atau program PNF lainnya wajib menyampaikan izin penyelenggaraan program ke dinas pendidikan dengan melampirkan: a) jenis program yang akan diselenggarakan; b) nama dan kompetensi pendidik; c) sarana dan prasarana yang dimiliki; d) kurikulum; e) calon peserta didik; f) tempat pendidikan; g) evaluasi; dan h) sumber dana. Dinas pendidikan dapat memberikan izin penyelenggaraan program dengan memberikan tenggang waktu minimal 2 tahun. Apabila dinilai layak dalam penyelenggaraannya maka selanjutnya dapat diberi tenggang waktu lebih dari 2 tahun. 5. Apa yang harus dilakukan setelah memperoleh izin? PKBM yang sudah memiliki izin operasional wajib: a. Memasang papan nama dari bahan yang permanen ukuran minimal 120 x 90 centimeter dengan warna dasar putih, yang mencantumkan nama PKBM, jenis kegiatan yang diselenggarakan, izin operasional, alamat dan logo PKBM. b. Mengusulkan nomor induk lembaga PKBM. c. Memasang dan melaksanakan program kegiatan secara reguler sesuai izin penyelenggaraan. 10
d.
e. f. g. h.
i.
Melaksanakan administrasi kegiatan; diantaranya memiliki buku induk pendidik/tutor, buku induk dan nomor induk peserta didik, buku daftar hadir, buku perkembangan pembelajaran, buku keuangan, buku tamu, dll. Menyiapkan data wilayah kerja desa/kelurahan dan/atau komunitas binaan khusus. Secara berkala tiga bulan sekali memberikan laporan ke dinas pendidikan kecamatan dan kabupaten. Melakukan sosialisasi kepada wilayah binaan dengan cara pertemuan dan atau brosur dan media lainnya Melakukan konsolidasi dengan penyelenggara, warga sekitar, tokoh masyarakat dan aparat desa Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap relevan dengan keberadaan PKBM
G. Penjaminan Mutu PKBM Amanat Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 59, 60 UU No 20/2003 ;Pasal 59 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
Dasar pemberian dan pencabutan izin satuan pendidikan berdasarkan UU no 20 tahun 2003 pasal 62 ; (3) Pemerintah atau Pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
E. Penerbitan Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM Sesuai amanat UU no 20 tahun 2003 pasal 62 tentang perizinan satuan pendidikan maka pemberian izin menjadi kewenangan daerah
11
UU No 20/2003 :Akreditasi Pasal 60 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dannonformalpadasetiapjenjangdanjenispendidikan.
PP no 19/2005: bab II lingkup, Fungsi, danTujuan,Pasal 2 (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. 20
1
Masyarakat
dukungan warga
masyarakat
kurikulum
kebutuhan
evaluasi bagi
masyarakat agar
yang
hanya ada
masyarakat
masyarakat
memjadi
membutuhan
koleksi buku
yang ada
masyarakat
bahan bacaan
bacaan
evaluasi
gemar membaca
dan informasi
kinerja TBM
sepanjang hayat dan mendukung keberhasilan keaksaraan
Catatan : Keberhasilan penyelenggaraan program tersebut di atas tergantung pada: 1. Ketepatan memilih jenis program dan kebutuhan masyarakat 2. Kesungguhan pengelola dalam penyelenggaraan program 3. Dukungan dari stakeholder dan jaringan kerja 4. Kemampuan dalam memotivasi peserta didik 5. Kecakapan pendidik dan kelengkapan sarana prasarana
tetapi pengendalian nomor induk menjadi kewenangan Pemerintah pusat atau diserahkan ke pemerintah provinsi. 1. Manfaat Nilem Nomor induk lembaga (Nilem) PKBM sebagai pengendalian satuan pendidikan nonformal khususnya PKBM yang menjadi binaan pemerintah dengan pemberian nomor lembaga PKBM secara nasional melalui portal/web online. 2. Syarat pengajuan PKBM yang sudah memperoleh izin pendirian lembaga PKBM wajib mengajukan nilem baru dengan cara: a. Menyampaikan copy surat izin b. Mengisi instrumen yang dapat diperoleh di dinas pendidikan atau di dapat unduh di web ditbindikmas dengan alamat web www.kemdikbud.paudni.go.id/bindikmas/ c. Lampirkan foto ketua pengelola d. Lampirkan foto kondisi nampak depan gedung PKBM (apabila memungkinkan lengkap dengan fasilitas dan kegiatannya) (Mulai tahun 2014 akan diperbaiki web nilem online PKBM yang akan dilengkapi dengan teknologi google map) 3. Cara mengajukan Semua berkas dan foto-foto yang sudah lengkap dimasukkan dalam amplop ditujukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Gedung E Lantai 8, Kompleks Kantor Kemdikbud RI Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Apabila beberapa provinsi yang sudah dianggap siap oleh Pusat dapat dialamatkan ke masing-masing provinsi.
19
12
4. Nomor Induk yang Diperoleh Setiap PKBM akan memperoleh satu nomor induk yang terdiri dari beberapa digit, yakni: nomor kode propinsi, kode kabupaten/ kota, kode kecamatan, dan kode nomor urut lembaga (sesuai kode dari BPS)
elektro,
keterampilan
otomotif, TKR,
18-45 th)
pelatihan
oleh satuan
untuk bekerja di
dlmbnetuk
pendidikan
TKK, TRP, SPA,
DU/DI, dan atau
SKL dan KBK
yang
komputer,
usaha mandiri
berbasis KKNI
terakreditasi
bahasa, tataboga, dll) 9
kursus non
membekali
warga
dapat
lama belajar
dilakukan
terstruktur
masyarakat agar
masyarakat
membuat
disesuaikan
evaluasi
dan non
memiliki sikap,
secara umum
kurikulum
dengan
sendiri (bukan
jenjang
pengetahuan
(khusus
sendiri
kedalaman
uji
(membuat
dan
bansos usia
materi (teori
kompetensi)
telor asin,
keterampilan
18-45 th)
dan praktek)
membuat
untuk bekerja di
kerupuk
sektor informal,
udang,
dan atau usaha
membuat
mandiri
batik dll)
F.
1
Unit usaha
memberikan
warga belajar
disiapkan
tergantung
dievaluasi
0
Produktif
keterampilan
keaksaraan
kurikulum
jenis
tingkat
dalam bentuk
usaha bagi warga
atau warga
generik
keterampilan
kecakapan
Kelompok
masyarakat yang
masyarakat
kewirausahaa
dan rintisan
keterampilan
belajar usaha
ingin menjadi
yang
n dari dit
usaha
dan
atau program
usahawan
membutuhka
kursus dan
keberhasilan
kewirausahaa
n
ditbindikmas
rintisan usaha
n atau
keterampilan
aksarawan
dan usaha
Program Utama Pendidikan Nonformal Sesuai dengan amanat UU No 20 tahun 2003 pasal 26 : Program Pendidikan Nonformal adalah sebagai berikut : (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik
wirausaha 1
13
Taman Bacaan
memberikan
seluruh
tidak ada
18
tergantung
tidak ada
6
kejar Paket B
membekali
warga
Kurikulum
setiap jenjang
mengikuti
setara SLTP
warga
masyarakat
kejara paket B
diselesaikan
Ujian Nasional
masyarakat
usia 12 tahun
setara yang
selama 1 tahun
SMP yang
dengan
ke atas yang
diterbitkan
diselenggarak
pengetahuan,
karena suatu
oleh Dit
an oleh BSNP
sikap dan
hal tidak
SMPDitjen
-Kemdikbud
keterampilan
dapat sekolah
DIkdas
sehingga
atau drop out
memiliki
di SLTP atau
kemampuan
sederajad
Sesuai dengan amanat UU no 20 tahun 2003 pasal 26 tersebut maka PKBM dapat melaksanakan berbagai program PNFI yang berada di bawah Ditjen Paudni. Bagaimana profil program Paudni agar dapat dikelola secara profesional di PKBM : Secara umum untuk menyiapkan berbagai program Paud dan PNFI harus memiliki : a) calon peserta didik sesuai kriteria masing-masing program, b) pendidik yang berkompeten, c) sarana dan prasarana, d) kurikulum pembelajaran, e) bahan ajar, f) dukungan pendanaan, dan g) sistem evaluasi.
setara dengan lulusan SLTP 7
kejar Paket C
membekali
warga
Kurikulum
setiap jenjang
mengikuti
setara SLTA
warga
masyarakat
kejara paket C
diselesaikan
Ujian Nasional
masyarakat
usia 15 tahun
setara yang
selama 1 tahun
SMUyang
dengan
ke atas yang
diterbitkan
diselenggarak
pengetahuan,
karena suatu
oleh Dit SMU
an oleh BSNP
sikap dan
hal tidak
Ditjen Dikmen
-Kemdikbud
keterampilan
dapat sekolah
sehingga
atau drop out
memiliki
di SLTA atau
kemampuan
sederajad
setara dengan lulusan SLTA 8
Kurusus
membekali
warga
kurikulum
lama sesuai
Uji
terstruktur
masyarakat agar
masyarakat
yang
dengan tiap-
kompetensi
dan
memiliki sikap,
secara umum
diterbitkan
tiap
oleh LSK atau
berjenjang
pengetahuan
(khusus
oleh Dit
jenjang/level
Uji
(menjahit,
dan
bansos usia
Kursus dan
17
kompetensi
14
Beberapa karakteristik program PAUD dan PNFI adalah sebagai berikut : N Program
Tujuan
Sasaran
Kurikulum
o
Proses / Lama
berhitung
Evaluasi
2
3
keterangan
sesuai kondisi
melek aksara
lingkungan
(sukma)
Belajar 4
1
dengan materi
TAMAN
memberikan
sasaran
disesuaikan
kesehatan,
sesuai
PENITIPAN
pengasuhan,
utama adalah
dengan
pengasuhan,
petunjuk dit
ANAK (TPA)
perawatan dan
anak usia 0-2
kurikulum
gizi dan
PAUD
edukasi bagi
tahun
yang
bermain
anak usia 0-2
diterbitkan
tahun
oleh dit PAUD
Keaksaraan
membekali para
warga
Standar
minimal 66 jam
evaluasi
Usaha mandiri
aksarawan baru
masyarakat
Kompetensi
a 60 menit,
kecakapan
agar terus aktif
yang sudah
kecakapan ,
apabila
peningkatan
meningkatkan
mengikuti
Kompetensi
seminggu 2 kali
membaca,
kemampuan
program
dasar dan
maka akan
menulis dan
calistung dengan
keaksaraan
kurikulum
selesai selama
berhitung dan
belajar
dasar dan
keaksaraan
3 bulan dengan
kemampuan keterampilan
KELOMPOK
mendidik anak
anak usia 3- 6
kurikulum
multiple
sesuai
keterampilan
memperoleh
usaha mandiri
materi
BERMAIN
usia 3-6 tahun
tahun
generik yang
inteligence
petunjuk yang
usaha yang
Sukma
dari Dit
membaca,
(KOBER)
agar memiliki
diterbitkan
(kecakapan
ditetapkan
dikaitkan dengan
Dikmas
menulis dan
kecerdasan,
direktorat
jamak), belajar
oleh Dit PAUD
baca tulis hitung
kemandirian dan
PAUD
sambil bermain
dikaitkan
melesatkan
maksimal 3 jam
dengan
proses tumbuh
sehari 3-4 hari
keterampilan
kembang anak
seminggu
usaha 5
berhitung
Kejar Paket A
membekali warga warga
Kurikulum
setiap jenjang
mengikuti
setara SD
masyarakat
masyarakat
kejara paket A
diselesaikan
Ujian Nasional
berbicara,
dengan
usia 7 tahun ke setara yang
selama 1 tahun
SD yang
seminggu 2 kali
membaca dan
pengetahuan,
atas yang
diterbitkan
diselenggarak
dasar dan
maka akan
menulis
sikap dan
karena suatu
oleh Dit SD
an oleh BSNP
dapat
kurikulum
selesai selama
bahasa
keterampilan
hal tidak dapat Ditjen DIkdas
kemampuan
membaca,
keaksaraan
6 bulan dengan
indonesia dan
sehingga memiliki sekolah drop
mendengar,
menulis dan
dasar dari Dit
materi
berhitung
kemampuan
out SD di SD
berbicara,
berhitung)
Dikmas
membaca,
yang lulus
setara dengan
atau sederajat
membaca,
menulis dan
memperoleh
lulusan SD
menulis dan
berhitung
surat
Keaksaraan
membekali
masyarakat
Standar
minimal 116
evaluasi
Dasar
warga
usia 15 s.d 59
Kompetensi
jam a 60 menit,
mendengar,
masyarakat yang
tahun yang
kecakapan ,
apabila
masih buta
masih buta
Kompetensi
aksara agar
aksara (tidak
memiliki
15
16
-Kemdikbud
