KATA PENGANTAR Penyuluhan hukum adalah salah satu upaya penyebarluasan peraturan
perundang-undangan
kepada
masyarakat.
Peraturan
perundang-undangan yang disuluhkan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya, sehingga dengan mengerti hak dan kewajibannya masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan hukum. Penyuluhan hukum tidak akan mencapai hasil maksimal jika hanya bertumpu pada pemerintah saja tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
Penyuluhan hukum terpadu juga harus melibatkan
aparatur pemerintah daerah, karena peraturan-peraturan daerah umumnya
lebih
menyentuh
langsung
kepentingan
masyarakat.
Otonomi daerah yang berlaku saat ini memberikan porsi yang sangat besar kepada daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya masing-masing. Kerjasama penyuluhan hukum memiliki nilai penting dalam menjalin keterpaduan berbagai unsur dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuannya untuk menciptakan penyuluhan hukum terencana dan terpadu.
Penyuluhan hukum yang terpadu diselenggarakan
bersama-sama dengan berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), Perguruan Tinggi, serta organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang dapat dilakukan baik mengenai penyelenggaraannya, tenaga penyuluhnya, maupun materi yang disuluhkan. Jakarta, Desember 2005 Ketua Tim,
Satiman,S.H.
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………………………….
i ii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………. B. Rumusan Masalah ... ……………………………………… C. Maksud dan Tujuan ….……………………………………. D. Ruang Lingkup ……………………………………………… E. Metodologi ………………………………………………… F. Sistematika Laporan ……………………………………… G. Jadwal Kegiatan…………………………………………….. H. Susunan Keanggotaan Tim ……………………………….
1 5 5 6 6 7 8 9
BAB II
TINJAUAN UMUM KERJASAMA PENYULUHAN HUKUM A. Konsep Penyuluhan Hukum………………………………. B. Pusat Penyuluhan Hukum Sebagai Koordinator……..…. C. Kerjasama Dalam Penyelenggaraan, Tenaga Penyuluh, dan Materi yang disuluhkan………………………………. D. Koordinasi Penyiapan Kerjasama..……………………...
10 13 18 24
BAB III KERJASAMA PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU
A. Terpadu Dalam Penyelenggaraan….……………………. B. Terpadu Dalam Tenaga Penyuluh……………………….. C. Terpadu Dalam Materi Yang disuluhkan………………….
31 32 33
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................ B. Rekomendasi/saran …………………………………………
39 40
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latarbelakang Salah satu kebijakan pembangunan hukum nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 adalah “Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan serta perilaku keteladanan dari Kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum”. Kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut dapat terwujud apabila selalu dilakukan penyuluhan hukum baik kepada masyarakat maupun penyelenggara Negara secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Selama ini upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum lebih banyak menekankan pada aspek kewajiban yang harus dipatuhi
oleh
masyarakat
dan
penyelenggara
Negara
dan
mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dan penyelenggara Negara.
3
Oleh karena itu penyadaran masyarakat melalui penyuluhan hukum perlu dilakukan dengan metode yang lebih baik tepat dan efektif serta sifatnya dua arah. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang lebih memberdayakan masyarakat, maka penyuluhan hukum tidak hanya tertuju pada aspek kewajiban tetapi juga hak serta upaya pamahaman melalui sosialisasi berbagai materi hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan kalau memungkinkan setiap bentuk perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat mengetahui, paling tidak intisari substansi hukum yang akan dibentuk itu. Bila kita perhatikan dalam kegiatan penyuluhan hukum selama ini memang kurang efektif, baik dalam penyelenggaraannya maupun materi yang disuluhkan dan lain sebagainya. Dari sekian banyak faktor yang menghambat tidak efektifnya pelaksanaan aturan hukum salah satunya adalah disebabkan aturan hukum tersebut kurang atau bahkan tidak diketahui masyarakat secara baik dan benar. Artinya seringkali masyarakat tidak tahu bahwa ada suatu aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah (hukum positif). Dan ternyata bahwa aturan hukum yang dikeluarkan tersebut bersentuhan secara langsung dengan kepentingan mereka sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Ketidaktahuan tersebut disebabkan kurangnya atau
4
tiadanya sosialisasi atau penyuluhanhukum yang dilakukan ke tengahtengah masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum terlih dahulu harus ditanamkan pada kalngan birokrasi atau aparatur pemerintah (pusat dan daerah), yang umumnya dipandang sebagai patron dalam masyarakat dan bahkan mengemban tugas sebagai agen of social change, yang diharapkan mampu membawa masyarakat kea rah perubahan yang positif yang dikehendaki yang berlangsung secara teratur. Disamping itu pada saat ini yang umumnya dilakukan adalah masing-masing
sector
berjalan
sendiri-sendiri,
ada
kegiatan
penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,hal yang sama juga dilakukan oleh Kejaksaan, Pemerintah daerah dan lain sebagainya. Penyuluhan hukum yang dilakukan sendiri-sendiri seperti itu tentunya kurang efektif, sebab tidak akan mampu menjelaskan lebih rinci. Tetapi apabila penyuluhan hukum itu dikoordinasikan dengan melibatkan aparat dari unit-unit teknis yang mampu menjelaskan informasi yang lebih lengkap, maka hasilnya akan lebih efektif karena masyarkat memperoleh informasi dari segala aspek yang terkait. Dengan demikian, penyuluhan hukum menyangkut suatu materi peraturan harus dilakukan secara terpadu, yang tidak hanya menjelaskan aspek-aspek hukum saja tetapi juga aspek-aspek non-hukum.
5
Penyuluhan hukum terpadu juga harus melibatkan aparatur pemerintah daerah, karena peraturan-peraturan daerah umumnya lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat, jika dibandingkan dengan peraturan yang lingkup nasional. Disamping itu, otonomi daerah yang berjalan saat ini memberikan porsi yang sangat besar kepada daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya masingmasing. Untuk itu perlu kerjasama dan koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan atau unit-unit teknis terkait, termasuk juga dari unsur-unsur pemerintah daerah. agar setiap perkembangan terbaru mengenai peraturan hukum diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Demikian pula akses masyarakat terhadap pembuatan aturan-aturan hukum baru harus dibuka lebar dan aspirasi-aspirasi masyarakat
harus
benar-benar
didengar
dan
menjadi
bahan
pertimbangan. Melihat pentingnya kerjasama penyuluhan hukum ini bagi kepentingan pembangunan hukum nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2005 mengadakan persiapan kegiatan kerjasama penyuluhan hukum dengan instansi pemerintah (Pusat dan Daerah), Perguruan Tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat di seluruh Indonesia.
6
B. Rumusan Masalah Sebagaimana diketahui bahwa selama ini kegiatan penyuluhan hukum dilakukan oleh masing-masing sector, tanpa koordinasi, penyelenggaraan,
petugas
penyuluh,
dan
materi
(dalam
yang
akan
disuluhkan) dengan melibatkan aparat dari unit-unit teknis (termasuk Pemerintah daerah), Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang mampu menjelaskan mendatang
informasi
yang
lebih
lengkap,
sehingga
dimasa
masyarakat dapat memperoleh informasi dari segala
aspek (aspek hukum dan non-hukum) yang terkait. Yang menjadi permasalahan dalam menjalin kerjasama ini adalah,
kerjasama
apakah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang terencana dan terpadu?
C. Maksud dan Tujuan Maksud diadakannya Kerjasama Penyuluhan Hukum ini adalah dalam rangka melakukan penyiapan koordinasi dalam penyuluhan hukum dengan instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah), Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Perguruan Tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat . Sedangkan tujuan diadakannya kerjasama penyuluhan hukum ini adalah untuk menciptakan penyuluhan hukum terencana dan
7
terpadu, dalam
arti penyuluhan hukum yang diselenggarakan
bersama-sama dengan berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah), Perguruan Tinggi, serta organisasi kemasyarakatan dimasa mendatang dapat dilakukan baik mengenai penyelenggaraannya, tenaga penyuluhnya, maupun materi yang disuluhkan.
D. Ruang lingkup Di dalam penyiapan Kerjasama penyuluhan hukum ini tim melakukan penjajakan dengan instansi pemerintah pusat, Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, dan Pemerintah Daerah yang ada diseluruh Indonesia serta lembaga swadaya masyarakat.
E. Metodologi Kegiatan Penyiapan Kerjasama Penyuluhan Hukum ini telah dilakukan dengan metode pengumpulan bahan-bahan kepustakaan dan dengan kunjungan langsung kebeberapa Instansi pemerintah (Pusat dan Daerah), Perguruan Tinggi serta dengan melalui sambungan Telepon dan dengan surat menyurat yaitu: 1. Kunjungan langsung Tim ke beberapa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, beberapa Pemerintah Daerah Propinsi, dan
8
beberapa Perguruan Tinggi (Negeri dan swasta), serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat 2. Menghubungi melalui pembicaraan Telepon kebeberapa Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, beberapa Pemerintah Daerah Propinsi, dan beberapa Perguruan Tinggi. 3. Dengan
cara
surat
menyurat,
semacam
penawaran
untuk
kerjasama dalam melakukan penyusulhan hukum
F. Sistematika Laporan Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, metode kerja, sistematika laporan, serta susunan anggota tim. Bab II berisi Tinjauan Umum kerjasama penyuluhan hukum yang terdiri dari Konsep Penyuluhan Hukum, Pusat Penyuluhan Hukum Sebagai koordinator Penyuluhan Hukum, Kerjasama dalam Penyelenggaraa, Tenaga Penyuluh, dan materi yang disuluhkan, serta Koordinasi Penyiapan Pelaksanaan Kerjasama. Bab
III berisi Pelaksanaan Kerjasama Penyuluhan Hukum
yang terpadu yang terdiri dari Terpadu Dalam Penyelenggaraan, Terpadu Dalam Tenaga Penyuluh, serta Terpadu Dalam Materi Yang Disuluhkan.
9
Bab IV berisi Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
G. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan pekerjaan dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2005 (Triwulan I sampai dengan Triwulan IV), disusun sebagai berikut : Triwulan I : -
Menginventarisir instansi-instansi di daerah yang akan diajak kerja sama;
-
Melakukan persiapan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama;
-
Menyiapkan materi penyuluhan hukum sesuai dengan kebutuhan instansi terkait;
-
Menentukan sasaran yang akan dicapai dalam kerja sama penyuluhan hukum;
-
Menginventarisir sarana dan prasarana yang akan digunakan.
Triwulan II -
Mengevaluasi persiapan yang telah ditentukan pada triwulan I;
-
Menentukan instansi-instansi yang diajak kerjasama;
-
Melakukan koordinasi administrasi untuk kegiatan kerjasama;
10
-
Melakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerjasama berkaitan dengan materi penyuluhan hukum;
-
Melakukan koordinasi dengan pihak yang diajak kerjasama berkaitan dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan.
Triwulan III -
Melaksanakan pertemuan dengan instansi terkait yang diajak kerjasama.
Triwulan IV -
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
-
Menyusun laporan tim.
H. Susunan Keanggotaan Tim Ketua
: Satiman, S.H. (BPHN)
Sekretaris
: Siti Sulastri, S.H.,M.M. (BPHN)
Anggota
: Drs.M Tarokoh (BPHN) Ridwan, S.H.,S.IP. (BPHN) C.Kristomo, S.S. (BPHN) Teguh Ariyadi, S.Sos. (BPHN)
Pengetik
: Suryati (BPHN)
11
BAB II TINJAUAN UMUM KERJASAMA PENYULUHAN HUKUM
A. Konsep Penyuluhan Hukum Konsep penyuluhan hukum yang menunjang kearah tegaknya negara hukum disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penyuluhan hukum. Tujuan penyuluhan hukum adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manuisia. Adapun sasarannya penyuluhan hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk penyelenggara negara. Penyuluhan hukum mulai diprogramkan sejak tahun 1973 dan senantiasa
dilaksanakan
untuk
mencapai
kesadaran
hukum
masyarakat. Sedangkan pelaksanaan penyuluhan hukum merupakan perintah
dari
rakyat
Indonesia
melalui
Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Ketetapan MPR itu sendiri merupakan perintah dari UUD 1945 sampai tahun 1998. Namun sejak tahun 1999 GBHN ditiadakan dan program penyuluhan
hukum
ditentukan
dalam
Propenas.
Selanjutnya
12
berdasarkan
Perpres
No.
7
Tahun
2004
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 telah ditentukan bahwa salah satu arah pembangunan hukum nasional adalah ”Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari Kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum”. Untuk melaksanakan penyuluhan hukum yang terencana, sistemik,
terpadu
dan
berkesinambungan,
maka
oleh
Menteri
Kehakiman ditetapkan Pola Dasar Penyuluhan Hukum yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.06.02 Tahun 1983 yang kemudian dimantapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No.
M.05-PR.08.10
Tahun
1988
tentang
Pola
Pemantapan
Penyuluhan Hukum yaitu: ”Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota, dan wewenangnya,
sehingga
tercipta
sikap
dan
perilaku
berkesadaran hukum yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi/mentaati hukum.” Pengertian penyuluhan hukum seperti tersebut di atas, walaupun diberlakukan sejak tahun 1988, dianggap masih relevan sampai saat ini. Anggapan
ini
didasarkan
pada
kenyataan
masih
banyaknya
13
pelanggaran hukum hingga saat ini. Banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum namun belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyuluhan hukum adalah salah satu upaya penyebarluasan peraturan
perundang-undangan
kepada
masyarakat.
Karena
masyarakat dengan melalui kegiatan penyuluhan hukum akan banyak memperoleh informasi tentang hukum dan non-hukum. Peraturan perundang-undangan yang disuluhkan diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya, sehingga dengan mengerti hak dan kewajibannya masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku masyarakat yang taat hukum merupakan tujuan dari penyuluhan hukum, seperti dinyatakan dalam Peraturan Menteri tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum: ”Mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan, terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban,
ketentraman,
kepastian
hukum
dan
terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum.”
14
B. Pusat Penyuluhan Hukum Sebagai Koordinator Penyuluhan hukum memerlukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Berbagai instansi terkait di pusat dan daerah yang melaksanakan penyuluhan hukum harus melakukan koordinasi, misalnya dalam materi dan sasaran penyuluhan hukum, sehingga pelaksanaannya tidak tumpang tindih. Kegiatan penyuluhan hukum secara nasional dikoordinasikan oleh
Pusat
Penyuluhan
Hukum.
Struktur
Organisasi
Pusat
Penyuluhan Hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia berada di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I. Sasaran Penyuluhan Hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, tetapi juga kepada penyelenggara negara. Materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundangundangan tingkat Pusat dan Daerah terutama asas-asas, hak dan kewajiban, serta prosedur (tata cara). Peraturan perundang-undangan yang disuluhkan didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. Setiap satu tahun ditentukan beberapa peraturan perundang-undangan yang
15
dijadikan bahan pokok materi penyuluhan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dipilih untuk diprioritaskan untuk menjadi materi yang disuluhkan kepada masyarakat. Penentuan materi yang diprioritaskan didasarkan pada pertimbangan terhadap kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara. Pusat Penyuluhan Hukum dalam melaksanakan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1.
Penyusunan program penyuluhan hukum
2.
Penyusunan laporan kegiatan penyuluhan hukum
3.
Evaluasi kesadaran hukum;
4.
Pemantauan penyuluhan hukum;
5.
Ceramah penyuluhan hukum;
6.
Temu Sadar Hukum;
7.
Pengarahan pelaksanaan penyuluhan hukum;
8.
Bimbingan teknis penyuluhan hukum;
9.
Konsultasi hukum;
10.
Lomba Kadarkum;
11.
Diskusi pendalaman materi hukum;
12.
Pentas panggung kesenian tradisional;
13.
Pameran penyuluhan hukum;
14.
Peresmian desa sadar hukum;
15.
Pembuatan spanduk;
16.
Fragmen/sandiwara radio;
17.
Panggung gembira radio;
18.
Wawancara penyuluhan hukum di radio;
19.
Perbincangan peristiwa hukum di televisi;
16
20.
Talk show / interaktif televisi;
21.
Pengembangan metoda penyuluhan hukum;
22.
Kerjasama penyuluhan hukum;
23.
Layanan masyarakat bidang hukum di televisi;
24.
Sinetron penyuluhan hukum;
25.
Telop hukum televisi;
26.
Kuis Hukum;
27.
Filler hukum televisi;
28.
Pengadaan bahan pokok penyuluhan hukum;
29.
Pengadaan leaflet penyuluhan hukum;
30.
Pengadaan poster penyuluhan hukum;
31.
Pengadaan buku panduan Kadarkum;
32.
Pengadaan brosur penyuluhan hukum;
33.
Pengadaan beberan simulasi penyuluhan hukum;
34.
Pengadaan bilboard penyuluhan hukum. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Hukum ini berada di
bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R.I. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan Hukum, seperti dinyatakan dalam Organisasi Dan Tata Kerja, terdiri dari tiga bidang, yaitu: 1. Bidang Program dan Pelayanan Teknis. Bidang Program dan Pelayanan Teknis merupakan satuan organisasi
yang
pengevaluasian,
mengerjakan pelayanan
perencanaan,
teknis
dan
pemantauan,
pelaporan
kegiatan
penyuluhan hukum. Bidang Program dan Pelayanan Teknis terdiri dari:
17
•
Subbidang penyusunan program;
•
Subbidang pemantauan dan evaluasi;
•
Subbidang pelayanan teknis dan laporan.
Bidang program dan pelayanan teknis mempunyai fungsi dan tugas: 1) penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang program dan pelayanan teknis; 2) penyusunan program penyuluhan hukum; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum; 4) pelayanan
teknis
dan
penyusunan
laporan
kegiatan
penyusunan
program
penyuluhan hukum; 5) melakukan
penyiapan
bahan
pelaksanaan penyuluhan hukum; 6) melakukan
penyiapan
bahan
pemantauan
dan
pengevaluasian pelaksanaan penyuluhan hukum; 7) melakukan pelayanan teknis dan penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan hukum. 2.
Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum merupakan satuan organisasi yang mengerjakan persiapan pelaksanaan penyuluhan hukum. Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum terdiri dari :
18
•
Subbidang Bimbingan teknis;
•
Subbidang Kerjasama;
•
Subbidang Pendapat Umum dan Pengembangan Metoda;
Bidang Pengembangan Penyuluhan Hukum mempunyai fungsi dan tugas: 1) penyiapan
rancangan
kebijakan
teknis
di
bidang
pengembangan penyuluhan hukum; 2) pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi dan kerja sama, pendapat umum dan pengembangan metoda penyuluhan hukum; 3) melakukan penyiapan bahan dan kegiatan bimbingan teknis penyuluhan hukum 4) melakukan
penyiapan
koordinasi
penyuluhan
hukum
dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat; 5) melakukan pengolahan pendapat umum mengenai hukum yang berkembang dan pengembangan metoda penyuluhan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat. 3.
Bidang Pembudayaan Kesadaran Hukum Bidang Pembudayaan Kesadaran Hukum merupakan satuan organisasi yang melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Bidang Pembudayaan Kesadaran Hukum terdiri dari :
19
•
Subbidang Ceramah, Diskusi dan TSH;
•
Subbidang Pameran, Pementasan dan Konsultasi Hukum;
•
Subbidang Media cetak dan Elektronik.
Bidang Pembudayaan Kesadaran Hukum mempunyai fungsi dan tugas: 1) penyiapan
rancangan
kebijakan
teknis
di
bidang
sadar
hukum,
pembudayaan kesadaran hukum; 2) pelaksanaan
ceramah,
diskusi,
temu
pameran, pementasan, konsultasi hukum, media cetak dan elektronik
dalam
upaya
membentuk
budaya
hukum
masyarakat; 3) melakukan penyiapan bahan dan kegiatan ceramah, diskusi dan temu sadar hukum; 4) melakukan penyiapan bahan dan kegiatan pameran, pementasan dan konsultasi hukum; 5) melakukan penyiapan bahan penyuluhan hukum melalui media cetak dan elektronik.
C.
Kerja Sama Dalam Penyelenggaraan, Tenaga Penyuluh dan Materi Yang disuluhkan. Keberhasilan penyuluhan hukum adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh warga negara, baik yang berada pada tingkat
20
pemerintahan maupun di tingkat masyarakat pada umumnya. Persamaan kedudukan dan kewajiban menjunjung hukum ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kini telah diamandemen yang menyatakan: ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Keberhasilan penyuluhan hukum tentunya tidak dapat dicapai dengan hanya mengandalkan kinerja Pusat Penyuluhan Hukum. Pusat Penyuluhan Hukum sebagai salah satu agen sosialisasi peraturan perundang-undangan pemerintah memiliki keterbatasanketerbatasan birokrasi.
Pusat Penyuluhan Hukum dalam lingkup
birokrasi kewenanganannya dibatasi oleh peraturan perundangundangan yang dijabarkan dalam organisasi tata kerja di lingkungan Departemen Hukum dan HAM R.I. dana.
Keterbatasan lain adalah pada
Seluruh kegiatan Pusat Penyuluhan Hukum dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang juga terbatas jumlahnya.
Keterbatasan lain yang ada pada Pusat Penyuluhan
Hukum adalah kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluhan hukum. Oleh karena itu agar penyuluhan hukum ini dapat berjalan dengan efektif, maka kerjasama perlu dilakukan dengan berrikut ini:
21
1.
Kerjasama dalam penyelenggaraan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Pusat Penyuluhan
Hukum
penyelenggaraannya
biayanya dapat
sangat
dilakukan
terbatas, dengan
maka menjalin
kerjasama, baik dengan instansi pemerintah pusat, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, maupun dengan unitunit teknis termasuk Pemerintah daerah. Dengan kerjasama dalam penyelenggaraan tersebut pekerjaan terutama fasilitas dan administrasi akan lebih efektif ketimbang dilakukan masingmasing sektor. Lagi pula kalau dilihat dari segi biaya sudah barang tentu akan terdapat
penghematan,
sehingga
dapat
mengurangi
pemborosan, baik dalam masalah fasilitas maupun prosedur administrasi. 2.
Kerjasma dalam tenaga penyuluh Masalah tenaga penyuluh ini juga dirasakan perlu untuk dilakukan kerjasama. Karena masyarakat harus mendapatkan informasi yang lengkap dari beberapa aspek yang terkait. Sampai saat ini Pusat Penyuluhan Hukum sebagai koordinator penyuluhan Pusat, masih mengalami kendala mengenai tenaga penyuluh ini, karena tenaga yang ada dirasakan kurang memadai, baik secara kualitas maupun kuantias. Oleh karena
22
itu
melalui
kerjasama
ini
Tenaga
penyuluh
dapat
dikoordinasikan dengan instansi yang diajak kerjasama dan disamping itu pula juga sesuai dengan bidangnya, Oleh karena itu tenaga penyuluh ini harus mempunyai perilaku yang sadar, patuh dan taat serta yang profesional berwawasan luas dan mengetahui juga perilaku masyarakat setempat, sehingga kemunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. 3.
Kerjasma dalam penentuan materi yang akan disuluhkan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dengan demikian konsekuensinya di dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus didasrkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis dan tidak tertulis, hal ini sesuai dengan kebijakan pembangunan hukum nasional di bidang substansi ditentukan bahwa:
Dalam
menata
kembali
substansi
hukum
juga
menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi. Berdasarkan hal tersebut, maka materi penyuluhan hukum meliputi peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah serta norma hukum.
23
Oleh karena itu dalam hal kerjasma ini penentuan materi yang akan disuluhkan ini merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau tidak,
apakah masyarakat dapat menerima informasi
dengan lengkap atau tidak. Sebab selama ini, umumnya masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri,
ada
kegiatan
penyuluhan
hukum
yang
dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, juga penyuluhan hukum dilakukan oleh Kejaksaan, Pemerintah daerah, dsb. Institusi seperti kegiatan penyuluhan pertanian, pertanahan dan sebagainya, penyuluh hukum tentunya hanya dapat menyampaikan informasi tentang peraturan kawasan pertanian misalnya, tetapi tidak akan mampu menjelaskan lebih rinci mengenai dampak fisik yang timbul apabila terjadi aktivitas yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi apabila materi penyuluhan hukum itu dikoordinasikan dengan melibatkan aparat dari unit-unit teknis seperti aparatur pemerintah daerah yang mampu menjelaskan informasi yang lebih lengkap, maka hasilnya akan lebih efektif karena masyarakat memperoleh informasi dari segala aspek yang terkait, karena dengan melibatkan aparatur Pemerintah daerah, umumnya peraturanperaturan
daerah
tersebut
lebih
menyentuh
langsung
kepentingan masyarakat, jika dibandingkan dengan peraturan
24
yang lingkup nasional. Disamping itu, otonomi daerah yang berjalan saat ini memberikan porsi yang sangat besar kepada daerah untuk mengurus kepentngan daerahnya masing-masing. Materi hukum yang disuluhkan tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat saja tetapi juga peraturanperaturan di daerah.
Peraturan perundang-undangan yang
disuluhkan bukan hanya untuk kepentigan negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari
hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum di daerah-
daerah. Dengan demikian, penyuluhan hukum menyangkut suatu materi peraturan harus dilakukan secara terpadu yang tidak hanya menjelaskan aspek-aspek hukum saja tetapi juga aspek-aspek non-hukum. Selain kerjasama dari yang disebutkan diatas, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Karena penyuluhan hukum akan lebih efektif dengan adanya partisipasi masyarakat karena materi yang disuluhkan
dapat
disesuaikan
dengan
kebutuhan
masyarakat
setempat sehingga materi yang disuluhkan dapat lebih tepat sasaran. Partisipasi masyarakat ini dalam menentukan materi yang akan disuluhkan dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa.
25
Kerjasama
ini
merupakan
jembatan
penghubung
antara
masyarakat dan pemerintah. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat perlu dijalin sehingga dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan
pemerintah
dan
masyarakat.
Pengembangan
penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini. Partisipasi masyarakat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2)
undang-undang
ini
menyatakan:”Pemerintahan
daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
D.
Koordinasi Penyiapan Kerja Sama Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM dalam kegiatan penyuluhan hukum dapat menjalin kerjasama dengan instansi pusat dan unit-unit teknis termasuk pemerintah daerah dalam melakukan penyuluhan hukum dalam berbagai bentuk dan metode. Karena bentuk-bentuk penyuluhan hukum ini juga sangat menentukan di dalam keberhasilan penyuluhan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah antara lain:
26
•
Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi masnuia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
•
Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum. Berdasrkan hal tersebut kerja sama penyuluhan hukum dapat
dilakukan dalam bentuk:
a.
a.
Ceramah;
b.
Diskusi;
c.
Konsultasi Hukum;
d.
Temu Sadar Hukum;
e.
Lomba Kadarkum; dan
f.
Pameran.
Ceramah Metoda ceramah diberikan untuk sasaran masyarakat menengah, karena apabila metoda tersebut diberikan untuk masyarakat bawah maka akan sulit dicerna oleh para pesertanya. Demikian pula apabila diberikan kepada masyarakat tingkat atas tidak tepat
27
karena masyarakat tingkat atas dianggap telah mengetahui hukum. b.
Diskusi Metoda diskusi diberikan untuk sasaran masyarakat tingkat atas dengan maksud mendalami materi hukum yang didiskusikan. Dalam
diskusi
terdapat
panelis,
pembanding
yang
pelaksanaannya dipimpin oleh moderator dengan para undangan tertentu sebagai peserta. Hasil dari diskusi terhadap materi tertentu dirumuskan yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan penyuluhan hukum dengan metoda-metoda yang lain. c.
Konsultasi Hukum Metoda konsultasi hukum diberikan untuk sasaran masyarakat bawah. Konsultasi hukum diberikan secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang tidak mampu untuk semua kasus. Konsultasi hukum dilaksanakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas negeri dan swasta.
d. Temu Sadar Hukum Metoda Temu Sadar Hukum diberikan untuk sasaran masyarakat menengah kebawah. Temu Sadar Hukum berlangsung dengan cara tanya jawab antar kelompok tentang permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang sedang diperbincangkan apabila
28
mengalami jalan buntu, permasalahannya dipecahkan oleh nara sumber. e.
Lomba Kadarkum Metoda Lomba Kadarkum diberikan untuk sasaran masyarakat menengah kebawah. Dalam lomba Kadarkum dipertanyakan soal-soal mengenai hukum yang harus dijawab oleh para peserta lomba Kadarkum. Soal-soal tersebut dapat berasal dari peserta lomba yang dijawab oleh peserta lomba yang lain, dapat pula berasal dari panitia lomba baik berupa pertanyaan dipilih sendiri oleh peserta lomba yang kemudian dijawabnya, maupun pertanyaan yang jawabannya diperebutkan oleh para peserta lomba. Jawaban-jawaban lomba itu diberikan penilaian oleh dewan juri. Lomba itu sendiri dipimpin oleh pemandu lomba.
f.
Pameran Metoda pameran Penyuluhan Hukum diberikan untuk sasaran seluruh lapisan masyarakat, karena pameran yang bermaterikan tentang buku-buku hukum, produk-produk hukum, panel-panel penyuluhan hukum dan lain-lain yang dipamerkan di suatu tempat tertentu dapat dilihat oleh semua kalangan yang hadir.
29
BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA PENYULUHAN HUKUM TERPADU
Dalam
rangka
penyuluhan
dimungkinkannnya
hukum
secara
dapat
terencana
dilaksanakan dan
kerjasama
terpadu,
dan
berkesinambungan dimasa mendatang, Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat Penyuluhan Hukum sebagai koordinator, perlu melakukan kordinasi dengan melibatkan instansi pemerintah (pusat dan daerah), Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi (baik Negeri maupun swasta), serta Lembaga Swadaya Masyarakat . Untuk melaksanakan maksud
tersebut di atas, Tim
telah
melakukan pendekatan kepada instansi-instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar kerjasama dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dapat direalisasikan dimasa mendatang. Adapun bentuk pendekatan dalam rangka penjajakan kerjasama tersebut adalah dengan mengirimkan beberapa orang personil tim untuk melakukan penjajakan langsung ke daerah-daerah seperti ke beberapa Kantor Wilayah Departemen hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.
30
Dalam
arti
kata
beberapa
orang
personil
tim
telah
melakukan
pembicaraan langsung dengan pejabat-pejabat yang ada di daerah, baik yang ada di Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah maupun Perguruan Tinggi. Dalam pembicaraan tersebut, terdapat kesepakatan dan kesepahaman konsep kerjasama bahwa penyuluhan hukum dimasa mendatang dapat dilakukan bersama-sama baik ditingkat pusat maupun di daerah-daerah. Selain mengadakan kunjungan secara langsung ke daerah-daerah, penjajakan melalui pembicaraan Telepon juga telah dilakukan tim dengan pejabat di daerah seperti dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, dengan Perguruan Tinggi serta dengan Pemerintah Daerah. Di samping itu pula, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Tim Kerjasama ini , sehingga tidak bisa dilakukan dengan mendatangi langsung, maka penjajakan kerjasama juga dilakukan dengan cara pengiriman surat, semacam penawaran kepada instansi untuk dapat melakukan kerjasama penyuluhan hukum secara bersama-sama. Melalui surat-menyurat ini hasilnya cukup memadai, dalam arti pihak-pihak yang diajak kerjasama tersebut sangat setuju dengan rencana kerjasma tersebut yang ditawarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal ini terbukti dari jawaban-jawaban yang masuk kepada Tim. Dari hasil penjajakan langsung, dan pembicaraan melalui telepon, serta melalui surat penawaran dengan instansi-instansi yang disebutkan
31
di atas, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk masa yang akan datang kegiatan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Adapun bentuk kerjasama penyuluhan hukum yang diinginkan bersama adalah kerjasama dalam penyuluhan hukum yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Artinya kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan itu harus dipersiapkan dengan baik dengan melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat termasuk sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan penyuluhan tersebut, sehingga pelaksanaan
penyuluhan
tersebut
benar-benar
dapat
dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat. Dan berkesinambungan artinya,mengingat penyuluhan hukum bukanlah tugas yang mudah, dan cepat membuahkan hasil, namun tugas tersebut adalah berat dan memerlukan waktu yang lama. Untuk itu perlu dilakukan terus-menerus, karena penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Sedangkan menerima
keterpaduan
informasi
dengan
diperlukan lengkap
agar
dalam
masyarakat setiap
dapat
pelaksanaan
32
penyuluhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, untuk menciptakan penyuluhan terpadu tersebut setidaknya ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu terpadu dalam hal penyelenggaraan (termasuk mengenai biaya), tenaga penyuluh maupun materi yang disuluhkan. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat diuraikan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasma penyuluhan hukum tersebut yaitu: A.
Terpadu Dalam Penyelenggaraan Satu hal yang sangat penting dalam menciptakan penyuluhan hukum terpadu adalah dalam hal penyelenggaraan, yang mana telah disepakati bahwa tempat penyelenggaraan penyuluhan hukum ini dapat dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI, maupun di Kantor Pemerintah Daerah, dan tempat-tempat lain yang lebih memungkinkan untuk tempat penyelenggaraan tersebut. Selain masalah tempat, mengenai biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tersebut juga merupakan hal yang penting pula, karena biaya juga merupakan salah satu komponen yang penting untuk kelancaran dan keberhasilan suatu kegiatan penyuluhan hukum tersebut . Di samping itu pula di daerah mempunyai tenaga untuk urusan administrasi dan lebih dekat pula dengan masyarakat yang akan disuluhkan sehingga lebih memudahkan untuk melakukan persiapan, termasuk urusan administrasi surat-menyurat, dan
33
peserta yang akan diundang. Jadi pada prinsipnya kesemua aspek yang dibutuhkan dalam persiapan penyelenggaraan nanti dapat dilakukan baik oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun oleh Pemerintah Daerah setempat.
B.
Terpadu Dalam Tenaga Penyuluh Yang tidak kalah pentingnya dalam menjalin kerjasama ini adalah berkenaan dengan penentuan tenaga atau petugas yang akan memberikan materi penyuluhan hukum. Mengingat tenaga penyuluh yang ada di Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional kualitas dan kuantasnya terbatas, maka dalam hal ini tenaga penyuluh tersebut dapat diisi baik dari kalangan Perguruan Tinggi, dari pemerintah daerah, maupun dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM sendiri, bahkan dapat diisi dari kalangan swasta atau lembaga swadaya masyarakat setempat yang disesuaikan dengan bidang atau keahliannya serta materi yang disusun dalam penyuluhan yang akan dilaksanakan, misalnya materi yang akan disuluhkan itu nanti nya menyangkut dengan Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka tenaga penyuluhnya dapat diberikan oleh pejabat atau staf yang paham dengan substansi dari Undang-undang tersebut , jika menyangkut dengan masalah Undang-undang No. 5 Tahun 1974
34
Tentang Pertanahan, maka tenaga penyuluh tentu dapat diisi dari Dinas pertanahan atau Badan Pertanahan (baik pusat maupun yang ada di daerah) karena pejabat-pejabat di bidang tersebutlah yang lebih mengetahui substansi dari Undang-undang tersebut, demikian pula seterusnya disesuaikan dengan materi-materi lainnya. Selain itu, juga dapat dilakukan kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang tenaga –tenaga penyuluh dalam bentuk pelatihan-pelatihan, yang mana sebelumnya telah dirintis dan telah dilakukan, namun hasil belum tercapai secara optimal, karena bila didukung dengan tenaga-penyuluh yang profesional berwawasan luas dan mengetahui substansi hukum juga sosiologi serta mengetahui perilaku perilaku masyarakat setempat dan metode penyuluhan hukum sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
C.
Terpadu Dalam Materi Yang Disuluhkan. Agar masyarakat dapat menerima informasi yang lebih lengkap dalam suatu pelaksanaan penyuluhan hukum,
maka materi
peraturan yang disuluhkan harus dilakukan secara terpadu yang tidak hanya menjelaskan dalam segi aspek-aspek hukum saja tetapi juga dapat menjelaskan aspek-aspek non-hukum.
35
Untuk mendapatkan materi peraturan yang lengkap ini dalam penyuluhan hukum dimasa mendatang aparat dari unit-unit teknis harus dilibatkan. Oleh karena itu berdasarkan hasil penjajakan tim kebeberapa daerah seperti Instansi pemerintah Pusat, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Kantor Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dan Lembaga Swadaya Masyarakat, bahwa mereka sangat setuju dengan konsep penyatuan materi penyuluhan hukum ini. Hal ini penting dilakukan, sebab apabila yang menyangkut dengan masalah-masalah teknis tentu instansi teknis yang lebih tahu dan mampu menjelaskan kepada masyarakat,
misalnya
materi
peraturan
yang
disuluhkan
itu
lingkupnya nasional seperti Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup tentunya aparat yang lebih tepat memberikan informasi/menjelaskan kepada masyarakat adalah dari instansi Menteri Negara Lingkungan hidup, tetapi bila menyangkut dengan
aspek
non-hukum
seperti
dampak
lingkungan
yang
diakibatkan oleh suatu perusahaan atau industri, maka dalam hal ini perlu ada petugas penyuluh yang dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang dampak tersebut, hal ini barangkali dari Badan Pengendalian
Dampak
Lingkungan
dapat
dihadirkan
untuk
menjelaskan masalah tersebut karena ini menyangkut masalah teknis. Bila materi peraturan yang akan disuluhkan itu Undang-
36
undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pertanahan, maka petugas yang lebih
tepat
untuk
memberikan
informasi/menjelaskan
kepada
masyarakat tentunya dari Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian bila menyangkut/lingkupnya teknis atau berkaitan dengan Peraturan Daerah seperti proses administrasi misalnya tentang kepemilikan tanah atau peralihan kepemilikannya serta prosedurprosedur lainnya tentu harus melibatkan aparat/dinas-dinas teknis pemerintah daerah yang lebih tepat
untuk menjelaskan lebih
lengkap kepada masyarakat, karena peraturan-peraturan daerah umumnya lebih menyentuh langsung kepentingan masyarakat, jika dibandingkan dengan peraturan yang lingkupnya nasional. Di samping itu, otonomi daerah yang berjalan saat ini memberikan porsi
yang
kepentingan
sangat
besar
daerahnya
kepada
daerah
masing-masing.
untuk
Hanya
mengurus saja
ada
kesulitannya karena banyak juga peraturan-peraturan daerah tidak selalu sinkron atau harmonis dengan peraturan pusat. Akibatnya dalam pelaksanaan dilapangan dapat terjadi konflik antar peraturan yang pada instansi akhir menimbulkan kebingungan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu keterpaduan materi (aspek-aspek hukum dan aspek-aspek non-hukum) dalam penyuluhan hukum sangat
diperlukan
karena
paling
tidak
hal
ini
akan
dapat
37
menjembatani perbedaan persepsi antara pembuat peraturan tingkat pusat dan daerah. Selain itu, dengan adanya keterpaduan seperti tersebut diatas, manfaat yang diperoleh masyarakat adalah bahwa masyarakat akan dapat menerima informasi secara lengkap baik aspek hukum (materi peraturan) maupun aspek non-hukum dalam satu penyelenggaran penyuluhan hukum. Sebaliknya bagi penyelenggara akan terdapat praktis, efisien. Praktis dalam arti bahwa program penyuluhan yang telah
disusun
masing-masing
instansi
dapat
disatukan
penyelenggaraannya baik tenaga penyuluhnya maupun materi yang disuluhkan. Sedangkan efisien dalam arti biaya yang telah dianggarkan oleh masing-masing instansi dapat dihemat karena penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama. Selain yang disebutkan di atas, kerjasama dalam hal metode penyuluhan hukum juga dapat dilakukan untuk keberhasilan penyuluhan hukum
sebagaimana
telah
ditentukan
dalam
Program
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah antara lain:
Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadran hukum
dan
hak
asasi
manusia
yang
disusun
berdasarkan
pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai
objek
pembangunan
tetapi
juga
sebagai
subyek
38
pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum. Berdasarkan hal tersebut penyuluhan hukum diselenggarakan
dengan metode: •
Penyuluhan hukum langsung
•
Penyuluhan hukum tidak langsung.
Metode penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung tersebut dilaksanakan dengan pendekatan: 1.
Persuasif Persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
2.
Edukatif. Edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum.
3.
Komunikatif.
39
Komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal baik. 4.
Akomodatif Akomodatif
yakni
mengakomodasikan,
penyuluh
hukum
harus
menampung
dan
memberikan
mampu jalan
pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami
terhadap
permasalahan-permasalahan
hukum
yang
diajukan oleh masyarakat.
40
BAB IV PENUTUP
Sebagai penutup dari laporan Tim Kerjasama Penyuluhan Hukum ini setelah
dilakukan penjajakan, baik
kunjungan
langsung,
maupun
pembicaraan melalui Telepon dan melalui pengiriman surat kepada instansi-instansi
(Pusat
dan
daerah),
Perguruan
Tinggi
diseluruh
Indonesia, dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti oleh instansi-instansi yang bersangkutan dalam melakukan penyuluhan hukum dimasa yang akan datang.
A. Kesimpulan 1.
Bahwa kerjasama penyuluhan hukum yang terencana dan terpadu dapat dilakukan bila melibatkan Instansi-instansi Pemerintah (Pusat dan daerah), Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta),
serta
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
secara
bersama-sama dalam satu penyelenggaraan penyuluhan hukum. 2.
Bahwa Penyuluhan hukum yang terpadu tersebut
adalah
Terpadu
dalam
dalam
Penyelenggaraanya,
terpadu
menampilkan tenaga penyuluhnya serta terpadu dalam materi yang akan disuluhkan kepada masyarakat, sehingga dengan
41
demikian masyarakat dapat menerima informasi secara lengkap baik aspek-aspek hukum maupun aspek-aspek nonhukum. 3.
Dengan keterpaduan penyelenggaran penyuluhan hukum tersebut, masing-masing pihak memperoleh manfaat, yaitu di pihak instansi - instansi penyelenggara akan efektif dan efisien terutama dalam penggunaan anggaran, termasuk materi yang disuluhkan itu tidak tumpang tindih, sedangkan dipihak penerima informasi (masyarakat) dapat menerima informasi secara lengkap dalam satu penyelenggaraan penyuluhan hukum.
B. Saran/Rekomendasi 1.
Agar pelaksanaan penyuluhan hukum dimasa mendatang efektif dan efisien, perlu dilaksanakan penyuluhan hukum secara terpadu, baik dari segi penyelenggaraannya, segi tenaga penyuluhnya maupun dari segi materi yang akan disuluhkan kepada masyarakat.
2.
Untuk menciptakan penyuluhan hukum yang terencana, terpadu dan berkesinambungan tersebut, perlu kerjasama dilakukan dengan melibatkan Instansi-iantansi Pemerintah (Pusat dan daerah), Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta),
42
serta Lembaga Swadaya Masyarakat secara bersama-sama dalam satu penyelenggaraan penyuluhan hukum. 3.
Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyampaian materi yang disuluhkan serta menciptakan penghematan anggaran masing-masing instansi, perlu dikoordinasikan dengan baik kepada
instansi-instansi
yang
akan
menyelenggarakan
penyuluhan hukum tersebut.
43
