KATA PENGANTAR. Dra. ROSMAWATI, MM.Pub NIP:

KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan ridha dan kemampuan hingga terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis pada Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun untuk 5 (Lima) tahun ke depan 2011 - 2016. Seiring dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Karimun, maka Rencana Strategis mengalami revisi, khususnya pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang sejak tanggal 27 Desember 2012 telah digabung menjadi Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Revisi yang dilakukan terkait dengan adanya perubahan struktur organisasi SKPD. Tantangan dan permasalahan pembangunan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga, oleh sebab itu Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan dan pedoman kegiatan yang akan dikerjakan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD 2011-2016. Dengan segala keterbatasan dan masih perlunya penyempurnaan, penyusunan Renstra ini diharapkan dapat bermanfaat guna menuju kemajuan daerah di segala bidang. Wassalam. Tanjung Balai Karimun, Nopember 2013 KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, MM.Pub NIP: 19650814 199403 2 014

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………………………….. i DAFTAR ISI…………………………………………………..……………………………………………………………………….

ii

DAFTAR TABEL…………………………………………………..…………………………………………………………………

iii

BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang…………………………………………………..………………………………………………….

2

I.2

Landasan Hukum…………………………………………………..………………………………………………

5

I.3

Maksud dan Tujuan…………………………………………………..………………………………………….

5

I.4

Sistematika Penulisan…………………………………………………..………………………………………

6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD II.1

Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD…………………………………………………………

7

II.2

Sumber Daya SKPD…………………………………………………..……………………………………………

12

II.3

Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………………………………………………………………

15

II.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD……………………………………..

20

II.4.1 Tantangan…………………………………………………..………………………………………………

20

II.4.2 Peluang…………………………………………………..…………………………………………………..

21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD III.1

Identifikasi Permasalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD……………….

22

III.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

23

III.3

Telaahan Renstra K/L…………………………………………………..………………………………………..

26

III.4

Penentuan Isu-isu Strategis…………………………………………………………………………………..

30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1 Visi dan Misi SKPD…………………………………………………..…………………………………………….

32

IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD…………………………………………………………

33

IV.3 Strategi Kebijakan…………………………………………………..…………………………………………….

34

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……………………………………………………………………………………..

39

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD….

44

BAB VII PENUTUP…………………………………………………..…………………………………………………………….

DAFTAR TABEL Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3 Tabel 4

Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7

Tabel 8

.

Pegawai Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berdasarkan Tingkat Pendidikan (Status 2013) Pegawai Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang (Status April 2013) Pegawai BKBDPP&PA berdasarkan Posisi dan Jenis Kelamin (Status April 2013) Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Karimun Tahun 2013 Jumlah Penduduk Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Karimun (Status Desember 2012) Keluarga Sejahtera di Karimun berdasarkan Tahapannya (Status Januari 2013) Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan Terjadi di Kabupaten Karimun dari Tahun 2011-2013 Sasaran-Sasaran RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016 yang Terkait dengan BKBDPP&PA berikut Indikator Kinerja dan Programnya

10

12

12 15

16 17 17

23

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Kabupaten Karimun menjalankan otonomi daerahnya menuju terwujudnya kabupaten yang maju dan berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa, sesuai visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Karimun 2011-2016. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, maka perlu dilaksanakan

pembangunan

di

sektor

keluarga

berencana,

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dengan kegiatan-kegiatanyang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya anak sebagai generasi masa depan bangsa, perempuan, dan sumber daya keluarga. Sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan, sektor ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBDPP&PA) Kabupaten Karimun yang terbentuk pada tanggal 27 Desember 2012. BKBDPP&PA mempunyai peran terdepan untuk menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Sebagai Badan, BKBDPP&PA menjalin sinergitas antar SKPD untuk membangun program lintas SKPD mengingat program-program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan program bersama. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun agar pembangunan sektor keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Untuk itu, Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan pada periode empat tahun ke depan (2011-2016). Pelaksanaan pada periode dua tahun sebelumnya (2011-2012) telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

1 RENSTRA BKBD, PP&PA KABUPATEN KARIMUN 2011-2016

Pendahuluan

Kabupaten Karimun bersama dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

I.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 No.29; Tambahan Lembaran Negara No.3277); 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 6. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,

Menindak

dan

Menghukum

Perdagangan

Orang

Terutama

Perempuan dan Anak;


Pendahuluan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-K/L); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 14. Instruksi Presiden Nomor 9Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; 15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak; 16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional

Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak; 17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;


Pendahuluan

21. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; 22. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2010 – 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana; 23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; 25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 27. Surat Edaran: (1) Kepala BAPPENAS (No. 270/M.PPN/11/2012), (2) Menteri Keuangan

(No.

SE-33/MK.02/

2012),

(3)

Menteri

Dalam

Negeri

(No.050/4379A/SJ), dan (4) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (No. SE 46/MPP-PA/11/2012) tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun;


Pendahuluan

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; 31. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

I.3 Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan dan penetapan Renstra BKBDPP&PA 2011 - 2016 adalah sebagai berikut: 1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja dan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja); 2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang; 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 5. Menciptakan sinergisitas pelaksanan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah; dan 6. Memberikan tolak ukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja.

I.4 Sistematika Penulisan Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I.

BAB II

PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Landasan Hukum I.3 Maksud dan Tujuan I.4 Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN SKPD II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD II.2 Sumber Daya SKPD 5

RENSTRA BKBD, PP&PA KABUPATEN KARIMUN 2011-2016

Pendahuluan

BAB III

BAB IV

BAB V BAB VI

II.3 Kinerja Pelayanan SKPD II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III.1 Identifikasi Permasalahan SKPD III.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III.3 Telaahan Renstra K/L III.4 Isu-Isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1 Visi dan Misi SKPD IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD IV.3 Strategi dan Kebijakan RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

.

PENUTUP

.

.


Gambaran Pelayanan SKPD

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBDPP&PA) pada bulan Desember 2012. Pembentukan BKBDPP&PA ini

dilakukan

dengan

menggabungkan

fungsi

Bagian

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dengan sebagian fungsi Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun.

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam melaksanakan peranannya, BKBD,PP&PA mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perwujudan keluarga berencana, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan kesejahteraan keluarga.BKBDPP&PA dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 8 (delapan) orang Kepala Sub Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag, 10 Staf PNS dan 14 tenaga honorer. Adapun susunan organisasi dan tata kerja padaBKBDPP&PA Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: 1.

Kepala Badan; Tugas

pokok

Kepala

Badan

adalah

memimpin,

mengawasi,

mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Sekretariat; Tugas pokok sekretariat adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, perencanaan, kepegawaian, tata laksana, umum dan perlengkapan. Sekretariat membawahi: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 3. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan Kespro); Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi membawahi: a) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Remaja; b) Sub Bidang Pelayanan Keluarga dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak. 4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Remaja; Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan



kinerja serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Remaja membawahi: a) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; b) Sub Bidang Bina Keluarga Sejahtera dan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan; Bidang

Pemberdayaan

Perempuanmempunyai

tugas

pokok

melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan, dibidang ekonomi,

sosial

melaksanakan

budaya,

program

politik,

kegiatan

kesehatan, yang

pendidikan

mencakup

serta

peningkatan

kesejahteraan keluarga dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BKBDPP&PA. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi: a) Sub Bidang Pengembangan Organisasi Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga; b) Sub Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Aktifitas Perempuan. 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja serta melaksanakan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman dan tindakan kekerasan dan perdagangan orang serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala BKBDPP&PA.



Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi: a) Sub Bidang Perlindungan Perempuan; b) Sub Bidang Perlindungan Anak.



Bagan organisasi BKBDPP&PA dapat dilihat pada gambar berikut ini. KEPALA BADAN Dra. ROSMAWATI, MM.Pub NIP.19650814 199403 2 014

SEKRETARIS Dra. MERRY MARHAINI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

NIP.19620604 199303 2 006

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN & KEUANGAN TARMONO NIP. 19671023 199101 1001

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RISMARINI, AMD.Keb, S.Sos. NIP.19680707 198901 2002 SUBBID PENGEMBANGAN ORGANISASI WANITA DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NURKHAIRANI, S.Sos NIP.19630603 198601 2 006

SUBBID KESEJAHTERAAN DAN PENINGKATAN AKTIFITAS PEREMPUAN FAHMIWATI, S.Sos NIP.19770501 200701 2 016

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN REMAJA

DAHLIA. M NIP.19580810 197802 2 007

DWI PUSPITA BUDIARTI, S.Sos, M.AP NIP.19601001 199003 2 004

SUBBID PERLINDUNGAN PEREMPUAN IRJANTI, S.Sos NIP.19620906 198603 2 011

SUB BID PERLINDUNGAN ANAK KYUSHU MARINA, SE NIP.19760824 200502 2 005

SUBBID BINA KETAHANAN KELUARGA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA RAJA AZMAH NIP.19641215 198503 2 011

SUB BID BINA KELUARGA SEJAHTERA DAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI NINI LISTIARTI NIP. 19730910 200012 2005

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESPRO Dra. NURCAHYANI SETYANINGSIH, Apt NIP.19680703 199503 2 004 SUB BID PELAYANAN KELUARGA DAN KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI DAN ANAK MARYATI NIP.19661128 198512 2 001

SUB BID. KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI REMAJA SITI KUSMARYANI NIP.19630128 198903 2 007

UPT

Gambar 1. Bagan organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



II.2 Sumber Daya SKPD Dari data kepegawaian yang ada, pada tahun 2013 BKBDPP&PA Kabupaten Karimun memiliki pegawai sebanyak 40 (empat puluh) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan tenaga honorer sebanyak 14 (empat belas) orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai terbanyak berpendidikan S1 yaitu 10 orang (25%), disusul SLTA delapan orang (20%). Pendidikan paling tinggi adalah S2 sebanyak tiga orang (7,5%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. Pegawai Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun berdasarkan Tingkat Pendidikan (Status 2013) No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan

Pegawai PNS

Doktor (S3) Pasca Sarjana (S2) Sarjana Diploma II/III SLTA SLTP Jumlah Pegawai

Pegawai Honorer

3 Orang 10 Orang 5 Orang 8 Orang 26 Orang

1 Orang 3 Orang 10 Orang 14 Orang

Sumber: Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2013

Jika dilihat berdasarkan pangkat dan golongan per April 2013, pangkat dan golongan tertinggi adalah Pembina Tingkat 1 (IV/b) yang dijabat oleh dua orang, sedangkan terendah adalah Penata Muda (II/a) yang dijabat oleh empat orang. Pangkat dan golongan terbanyak adalah Penata Tingkat 1 (III/d) yang dijabat oleh tujuh orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Pegawai Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang (Status April 2013) No

Status

Gol/ Ruang

Kaban Sekretar Bid. KB

Bid KS &

Bid. Bid. PP

Total



Kepegawaian 1

2

is

PNS Pembina Tk I Pembina Penata Tk I Penata Penata Muda Tk.I Penata Muda Pengatur Tk.I Pengatur Pengatur Muda Tk.I Pengatur Muda

IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a

1

Kespro Pemberday aan Remaja

PP

& PA

1

2

1 1 1 1

1 1 1 1

3

2 2 7 4 2 1 2 3 4

2

1 1 1 3

1 1

1 1

Honorer

3 4 2 3 Total 1 11 9 7 8 Sumber: Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Karimun

2 5

14

Berdasarkan sebaran pegawai, pada April 2013 jumlah pegawai terbanyak terdapat di Sekretariat yaitu 11 pegawai, disusul dengan Bidang KB dan Kespro sebanyak delapan orang. Jumlah pegawai paling sedikit terdapat pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebanyak enam orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar pegawai BKBDPP&PA adalah perempuan yaitu sebanyak 28 orang (70%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. Pegawai BKBDPP&PA berdasarkan Posisi dan Jenis Kelamin (Status April 2013) No 1

Posisi dalam Organisasi Kepala BKBD,PP&PA Sub Total

2

3

Sekretaris 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.1.1 Staf Pendukung 2.2 Kepal Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2.2.1 Staf Pendukung Sub Total Kapala Bidang KB dan Kespro 3.1 Kepala Subbid KB dan Perlindungan HakHak Reprodukdi Remaja 3.1.1 Staf Pendukung

Komposisi Pegawai Laki-laki Perempuan 1 1 1 1 1 2 1

Jumlah 1 1 1 1 3 1

2 3

3 8 1 1

5 11 1 1

2

1

3



3.2

Kepala Subbid Pelayanan Keluarga dan 1 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak 3.2.1 Staf Pendukung 1 1 Sub Total 3 5 4 Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan 1 Pemberdayaan Remaja 4.1 Kepala Subbid Bina Ketahanan Keluarga & 1 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 4.1.1 Staf Pendukung 1 1 4.2 Kepala Subbid Bina Keluarga Sejahtera & 1 Advokasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi 4.2.1 Staf Pendukung 2 Sub Total 3 4 5 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 5.1 Kepala Subbid Pengembangan Organisasi 1 Wanita dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 5.1.1 Staf Pendukung 2 5.2 Kepala Subbid Kesejahteraan dan 1 Peningkatan Aktifitas Perempuan 5.2.2 Staf Pendukung 1 1 Sub Total 1 6 6 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & 1 Perlindungan Anak 6.1 Kepala Subbid Perlindungan Perempuan 1 6.1.1 Staf Pendukung 1 6.2 Kepala Subbid Perlindungan Anak 1 6.2.1 Staf Pendukung 1 1 Sub Total 1 5 Total 12 28 Sumber: Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak,Kabupaten Karimun

1 2 8 1 1 2 1 2 7 1 1

2 1 2 7 1 1 1 1 2 6 40

Tabel di atas juga menjelaskan bahwa dari posisi pejabat eselon II, III, dan IV, kesemuanya dijabat oleh perempuan. Jika ditinjau dari perspektif kesetaraan gender, maka masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di BKBDPP&PA, baik dari sisi jumlah pegawai maupun pejabat yang mendudukiposisi. Kesenjangan ini patut dicermatisehingga tidak terjebak untuk memaknai gender sebagai perempuan.



II.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja yang dibahas disini adalah capaian dari beberapa pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun serta Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Untuk Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pada tahun 2009 jumlah keluarga prasejahtera berjumlah 21.321 keluarga, sedangkan pada tahun 2010 jumlah tersebut mengalami penurunan yakni berjumlah 11.059 keluarga, kondisi yang dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010 tersebut, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun secara bersama-sama dengan Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun mendukung program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana terdapat kegiatan Kesatuan Gerak PKK, Manunggal TNI, KB, Kesehatan dan Bulan Bhakti Keluarga. Peningkatan peran dan fungsi Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun semakin dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat, dalam hal ini kaum perempuan, sudah mulai memberikan kepercayaan untuk memberikan informasi dan berbagi masalah-masalah rumah tangganya. Untuk mengetahui secara lebih lengkap mengenai sejauh mana tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, berikut diuraikan capaian dari masing-masing bidang: II.3.1.BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI Program Keluarga Berencana mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera, karena program ini tidak



hanyamenyangkutpengendalian

jumlah

penduduk

melainkan

juga

peningkatan kualitasnya.Kegiatan Pembinaan terhadap Masyarakat telah berhasil membentuk kader-kader dankelompok-kelompok masyarakat di 12 kecamatan di Kabupaten Karimun. Lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana di Kabupaten Karimun Tahun 2013

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan

Karimun Tebing Meral Meral barat Buru Kundur Ungar Kundur Utara Belat Kundur Barat Moro Durai Jumlah

PLKB Jumlah PNS Tenaga Jumla Kontrak Kelurah Fungsi Non h Desa an onal Fungsi (Motivator KB) onal 6 6 6 3 6 6 5 1 3 3 6 3 3 2 2 4 4 2 2 5 5 3 3 3 3 1 3 4 4 1 4 4 4 6 5 5 1 4 7 7 2 10 4 4 4 54 54 29 42

Rasio Desa/ Kelurahan dengan PLKB/PKB 9/6 = 1,5 6/6 = 1 6/3 = 2 4/3 = 1,3 4/4 = 1 6/5 = 1,2 4/3 = 1,3 5/4 = 1,3 6/4 = 1,5 5/5 = 1 12/7 = 1,7 4/4 = 1

Sumber: Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Karimun

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) yang bertugas di masingmasing Kelurahan dan Desa di seluruh Kabupaten Karimun adalah 54 (lima puluh empat) orang petugas dengan status PNS non fungsional. Jika dibandingkan dengan jumlah total kelurahan dan desa yang

sejumlah

71,

maka

rasio

antara

PLKB/PKB

dan

jumlah

desa/kelurahan masih dibawah satu. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan petugas di lapangan, padahal petugas lapangan justru merupakan ujung tombak tingkat keberhasilan pencapaian tujuan sasaran keluarga berencana.



Tabel 5. Jumlah Penduduk Peserta Keluarga Berencana Kabupaten Karimun (Status Desember 2012) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kecamatan Karimun Meral Tebing Kundur Kundur Barat Kundur Utara Durai Buru Moro Jumlah

Jumlah Penduduk Peserta KB Pasangan Peserta KB Tidak KB Usia Subur 9.213 7.618 1595 8.536 4.781 3755 4.604 4.101 503 6.399 3.472 2927 2.886 1.628 1258 3.472 2.070 1402 1.128 615 513 1.685 1.208 477 3.068 2.070 998 40.991 27.563 13.428

Rasio Akseptor KB 0,83 0.65 0.89 0,54 0,56 0,59 0,54 0,71 0,67 0,67

Sumber: Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Karimun

Pada tahun 2012 Kabupaten Karimun masih memiliki sembilan kecamatan dengan jumlah penduduk pasangan usia subur (PUS) adalah 40.991 pasangan. Dari jumlah tersebut, hanya 27.563 pasangan yang ber-KB (67,24%). Data ini menunjukkan bahwaPUS di Kabupaten Karimun yang belum ber-KB masih cukup tinggi (32,76%). Rasio akseptor KB per kecamatan juga dibawah 1 untuk semua kecamatan.Kondisi ini menjadi tugas yang cukup berat bagi BKBDPP&PA.Untuk itu, kerjasama antaratingkat provinsi dan pusat, dinas instansi terkait, mitra kerja baik tokoh-tokoh masyarakat maupun dengan organisasi-organisasi wanita serta pemuda yang ada di Kabupaten Karimun sangat berperan penting untuk sukses dan berhasilnya pencapaian program Keluarga Berencana. II.3.2 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN REMAJA Kinerja bidang ini dapat didekati dari jumlah keluarga yang tergolong prakeluarga sejahtera (Pra KS). Status Januari 2013 menunjukkan bahwa jumlah keluarga Pra KS mencapai 3.580 keluarga atau 7% dari total jumlah keluarga yang ada di Kabupaten Karimun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 6. Keluarga Sejahtera di Karimun berdasarkan Tahapannya (Status Januari 2013) No

Kecamatan

Pra KS

KS I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Karimun 2942 3842 Meral 108 235 Tebing 984 2514 Kundur 251 1362 Kundur Barat 829 271 Kundur Utara 171 110 Durai 635 990 Buru 363 570 Moro 239 401 Jumlah 6.522 10.295 Sumber: BKBDPP&PA Kabupaten Karimun

KS II

KS III

KS III+

Jumlah

5145 3051 5345 2355 1451 2154 1550 1336 891 23.278

4141 2415 3932 1207 2671 1195 1588 821 329 18.299

3137 2926 3000 82 966 1760 97 179 300 12.447

19207 8735 15775 5257 6188 5390 4860 3269 2160 70.841

II.3.3 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan

kegiatan-kegiatan

diantaranya

pembinaan

organisasi

perempuanyang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karimun dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, hukum dan keterampilan bagi organisasi-organisasi perempuan. Selain itu, juga difasilitasi pengaduan-pengaduan oleh kaum perempuan yang terlanggar hak-haknya. Sudah ada beberapa kasus-kasus pelanggaran hak yang dilaporkan, meskipun masih jauh lebih banyak lagi yang tidak berkenan untuk melaporkan karena masalah rumah tangga ini masih dinilai sebagai aib untuk diketahui pihak luar. Berikut adalah data yang diperoleh pada kurun 2011 hingga bulan Oktober 2013, dimana terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Karimun. Tabel 7. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Dilaporkan di Kabupaten Karimun Tahun 2011-2013 Tahun 2011

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 27



2012 2013

35 36

Sumber: Polres Karimun Oktober 2013

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga diyakini merupakan fenomena gunung es, sementara fasilitas pelayanan yang tersedia masih minim dan Kabupaten Karimun belum memiliki Rumah Penampungan (Rumah Aman). Disamping itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga rendah. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pencegahan maupun penanganan korban tindak kekerasan perlu diintensifkan lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan oleh berbagai sektor terkait. Hal ini sejalan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). II.3.3 BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat perhatian semua pihak mengingat setiap tahunnya angka kejahatan yang dilakukan anak maupun korban anak cenderung meningkat. Sementara itu, penanganan oleh aparat penegak hukum belum menunjukan penanganan yang responsif anak baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun proses pengadilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kondisi ini dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi dari aparat penegak hukum dan terbatasnya fasilitas perlindungan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari sisi korban anak, tindak kriminal yang sering ditemukan adalah prostitusi anak (anak yang dilacurkan). Selain itu, juga ada anak jalanan. Pendataan yang dilakukan pada tahun 2013 mendapati 29 anak jalanan meskipun diyakini bahwa jumlah riilnya lebih banyak daripada itu.



II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD II.4.1 Tantangan Tantangan yang harus dihadapi BKBDPP&PA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah: 1. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan KB yang bermutu dan gratis. 2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. 3. Beraneka ragam suku, adat budaya yang ada di Kabupaten Karimun menuntut adanya pendekatan yang dapat diterima semua pihak. 4. Menurunnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya daerah, bahkan terdapat kecenderungan dinamika masyarakat yang bertolak belakang dengan adat budaya asli. 5. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarusutamaan Gender (PUG). 6. Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB, pengarusutamaan gender, serta perlindungan anak. 7. Letak geografis wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari banyak pulau menyulitkan dalam menyampaikan program-program KB, pemberdayaan perempuan dan anak. 8. Masalah Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak masih

dianggap

sebagai

“area”

kerja

dan

tanggung

jawab

dinas/instansi tertentu atau unit khusus di suatu lembaga. 9. Luasnya cakupan sektor yang ditangani oleh BKBDPP&PA, mulai dari ekonomi keluarga hingga perlindungan hak perempuan dan anak.



II.4.2 Peluang Terdapat beberapa peluang yang dapat memberikan kemudahan dalam pencapaian

semua

program

KB,

pengarusutamaan

gender

dan

pengarusutamaan anak, meningkatkan kualitas hidup dan pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak. Diantara peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil yang

bahagia menumbuhkan animo masyarakat untuk ikut ber-KB. 2. Adanya kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan informasi tentang KB. 3. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat, serta alokasi dana kegiatan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah. 4. Adanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang memayungi

tentang KB, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. 5. Adanya kewenangan daerah

Kabupaten Karimun di bidang KB,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 6. RPJM

Nasional

yang

menekankan

tentang

upaya

percepatan

perwujudan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi PUG, yang kemudian didukung dengan RPJM Provinsi Kepulauan Riau dan RPJM Kabupaten Karimun yang menekankan hal serupa.


Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Sesuai dengan namanya, BKBDPP&PA menangani permasalahan-permasalahan dari tiga sektor meliputi keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Tentunya tugas dan fungsi ini menghadirkan kompleksitas dan tantangan tersendiri bagi SKPD. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pada BKBDPP&PA untuk tiga tahun yang akan datang hingga 2016 diantaranya adalah: 1. Kualitas SDM pegawai yang terbatas, khususnya pegawai yang memiliki keahlian teknis. 2. Kurangnya fasilitas kantor dalam mendukung kinerja pegawai. 3. Masih adanya masyarakat dengan kesadaran yang rendah akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB). 4. Pertumbuhan keluarga pra sejahtera (keluarga miskin) yang semakin meningkat. 5. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral, sehingga pencapaian hasilnya menjadi kurang maksimal. 6. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Karimun. 7. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak masih menjadi fenomena gunung es. 8. Masih rendahnya pemahaman politik pada kaum perempuan.

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 ditetapkan sebagai berikut:

”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”

“Maju dan berdaya saing“ diartikan sebagai Kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif,produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar,berkembangnya

pengelolaan

sumberdaya

lokal

secara

optimal,

meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2011-2016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat;



2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa; 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan; 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik; dan 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Dari kelima misi tersebut, yang memiliki keterkaitan secara eksplisit dengan BKBDPP&PA adalah misi kedua karena misi tersebut diturunkan menjadi tujuan, dan salah satu tujuannya (tujuan ke-12 dari RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016)

adalah

“Meningkatkan

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan”. Tujuan ini lantas diterjemahkan ke dalam dua sasaran yaitu i) Meningkatnya keberdayaan perempuan, dan ii) Meningkatnya kesetaraan gender. Terdapat pula sasaran lain yang secara eksplisit terkait dengan BKBDPP&PA yaitu “Meningkatnya kesejahteraan keluarga”. Strategi yang digariskan oleh RPJM Kabupaten Karimun 2011-2016 guna mencapai dua sasaran pertama adalah “Peningkatan pengarusutamaan gender dilaksanakan secara sinergis dengan program dari provinsi dan nasional dengan pemenuhan target-target utamanya seperti Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender”. Strategi tersebut kemudian ditetapkan sebagai arah kebijakan yang dilaksanakan sejak tahun ke-1 hingga tahun ke-5 dari RPJM. Ketiga sasaran RPJM yang terkait dengan BKBDPP&PA tersebut kemudian ditetapkan indikator kinerjanya sebagai alat ukur keberhasilan. Selain itu jugaditetapkan program yang perlu dijalankan guna mencapai sasaran berikut indicator kinerjanya tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 8. Sasaran-Sasaran RPJM BKBDPP&PA Kabupaten Karimun 2011-2016 Indikator Kinerja dan Programnya Sasaran

Indikator Kinerja

Capaian Awal 22,90%

Target Akhir 15 %

18,21%

65%

Meningkatnya kesejahteraan keluarga

Jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I Jumlah keluarga Pemberdayaan Keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang menjalankan usaha ekonomi produktif dan berkelanjutan

Meningkatnya keberdayaan perempuan

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IDG) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan

48,52

52,00

65,82

67,00

0,007

0,001

Tingkat pendidikan SLTP/MTs/Sederajat yang ditamatkan perempuan Tingkat pendidikan SMU/MA/Sederajat yang ditamatkan perempuan

16,93 %

19 %

16,70 %

20,50%

Meningkatnya kesetaraan gender

Program 1. Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



III.3 Telaahan Renstra K/L Terdapat dua kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat yang menaungi BKBDPP&PA yaitu i) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenegPPPA), dan ii) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dua K/L inilah yang ditelaah Renstranya.

III.3.1 Renstra Kemeneg PPPA Visi Kemeneg PPPA hingga 2014 adalah “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Untuk mencapai visi tersebut, ada empat misi yang ditetapkan: 1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2. Memantapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Meningkatkan peran

masyarakat dalam

pembangunan pemberdayaan

perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan 4. Meningkatkan tata kepemerintahan yang baik di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Tujuan yang ditetapkan untukdari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah: 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; 2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan; dan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat

dalam

mendukung

pencapaian

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan perempuan.



Tujuan dari pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Indonesia adalah: 1. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; 2. Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi; dan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai hingga 2014 maka sasaran di bidang pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi: 1.

Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

2.

Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan

3.

Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sasaran strategis di bidang pembangunan anak meliputi: 1.

Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

2.

Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan

3.

Meningkatkan

kemitraan

dan

kapasitas

pelaksana

pembangunan

kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satu program yang ditetapkan



dalam Renstra KemenegPPPA untuk periode 2010-2014 adalah Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

III.3.2 Renstra BKKBN Visi BKKBN adalah Penduduk Tumbuh Seimbang 2015. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk melaksanakan misi, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu: 1.

Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.

2.

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen.

2.

Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur.

3.

Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun.

4.

Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan.



5.

Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen.

6.

Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen.

7.

Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen menjadi 82 persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen.

8.

Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja.

9.

Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi).

10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya. 11. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota. 12. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen. Renstra BKKBN 2010-2014 menetapkan satu program teknis yaitu Program Kependududukan dan Keluarga Berencana. Selain itu, terdapat tiga program generik, ialah program yang berlaku sama dengan kementerian/lembaga lainnya yaitu i)Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, ii) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BKKBN, dan iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang



menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting,

mendasar,

berjangka

panjang,

mendesak,

bersifat

kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1.

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik.

2.

Masih adanya pola pikir di masyarakat yang kurang tepat mengenai keluarga berencana.

3.

Berkembangnya sektor jasa di Kabupaten Karimun berpotensi mendorong eksploitasi anak, baik anak yang dipekerjakan maupun human trafficking.

4.

Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak.

5.

Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan.

6.

Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena factor

teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin) dan faktor kesiapan SDM. 7.

Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mengusung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak.

8.

Peningkatan kapasitas SDM BKBDPP&PA khususnya dalam hal-hal teknis terkait tupoksi.

9.

Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal.


Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN IV.1 Visi dan Misi SKPD Visi adalah cara pandang ke depan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut penetapan visi, merupakan bagian dari perencanaan strategis, dalam menentukan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBDPP&PA) 2011-2016 dinyatakan sebagai berikut:

"Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat pada Tahun 2016 “ Misi adalah sesuatu upaya yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi yaitu: 1. Memajukan ekonomi dan ketahanan keluarga; 2. Meningkatkan pelaksanaan program KB Nasional dan kesehatan reproduksi; 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG); 4. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak; dan 5. Meningkatkan profesionalisme pegawai dan kinerja yang tinggi.



IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD IV.2.1. Tujuan Strategi Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tujuan dan sasaran Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Karimun menetapkan tujuan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. b. Tercapainya peningkatan perlindungan perempuan dan anak Serta Kebijakan Kepastian hukum bagi perempuan dan anak. c. Tercapainya keluarga Kecil yang berkualitas dan sejahtera melalui pelayan KB serta Pemberdayaan Keluarga. d. Tercapainya pengembangan data terpilah dan kebijakan kelembagaan gender dan anak

IV.2.2. Sasaran Strategi SKPD Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai sebagai berikut: a.

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur;

b.

Meningkatnya kulitas hidup perempuan dan peranserta Gender dalam bidang pembangunan;

c.

Meningkatnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemenuhan hak-hak anak serta Kepastian hukum bagi perempuan dan anak;

d.

Suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga berkualitas;

e.

Mewujudkan

ketersediaan

data

tepat

waktu,

dan

terpilah

serta

pengembangan kebijakan kelembagaan gender dan anak



IV.3 Strategi dan Kebijakan Memperhatikan arah kebijakan dan strategi dari Renstra Kemeneg PPPA dan Renstra BKKBN, maka dapat diadopsi strategi dan kebijakan BKBDPP&PA Kabupaten Karimun sebagai berikut: Pada sektor pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, fokus diberikan pada a) mengembangkan berbagai peraturan perundangundangan,

kebijakan,

pelaksanaannya

yang

program,

kegiatan,

mendorong

anggaran

peningkatan

dan

kualitas

koordinasi hidup

dan

perlindungan perempuan di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM; b) meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuandi bidang sosial budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM. Pada sektor pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, fokus diletakkan pada a) mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan koordinasi pelaksanaannya yang mendorong pemenuhan hak-hak anak; b) meningkatkan kelembagaan dan jejaring yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Untuk sektor keluarga berencana, fokus diberikan pada revitalisasi program KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk. Revitalisasi program KB meliputi: 1.

Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;

2.

Promosi

dan

penggerakan

masyarakat

yang

didukung

dengan

pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; 3.

Peningkatan pemanfaatan sistem informasi menajemen (SIM) berbasis Teknologi Informasi (IT);

4.

Pelatihan, penelitian, dan pengembangan program kependudukan dan KB;

5.

Peningkatan kualitas menajemen program;



Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk meliputi: 1. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk; 2. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis anatar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; 3. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait. Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan

dan

melakukan

sosialisasi

kebijakan

pengendalian

penduduk guna mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan

menyerasikan

kebijakan

pengendalian

penduduk,

menjamin

ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan, mensosialisasikan kebijakan dan program kependudukan serta melakukan analisis dampak kependudukan; 2. Melakukan pembinaan dan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana melalui pembinaan dan kemandirian ber-KB; 3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan rejama dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS; 4. Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peranserta mitra kerja; 5. Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan KB yang akurat dan terpercaya; 6. Meningkatkan kapasitas SDM serta penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; 7. Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.



Untuk mengetahui tujuan dan sasaran strategi SKPD Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana pada tabel sebagai berikut.



Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun No 1

Tujuan Tercapainya keluarga Kecil yang berkualitas dan sejahtera melalui pelayan KB serta Pemberdayaan Keluarga.

Sasaran Suksesnya berencana terciptanya berkualitas

keluarga (KB) dan keluarga

Target Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4% (667) 4,11

8% (3.232) 3.11

19% (5.972) 3.51

3.5%

3,7%

4%

3,91

4,31

4,70

63% (27.163)

64% (40.991)

81% (41.004)

85%

87%

88%

19,55

16,18

10,52

22,90 (RPJMD) 18,21

20 (RPJMD)

20 (RPJMD)

18 (RPJMD)

16 (RPJMD)

15 (RPJMD)

35

40

40

45

50

50

1

1

1

1

1

1

1 66.00 (RPJMD) 49.15 (RPJMD)

1 66.10 (RPJMD) 50.25 (RPJMD)

1 66.55 (RPJMD) 51.05 (RPJMD)

1 66.80 (RPJMD) 51.50 (RPJMD)

1 67.00 (RPJMD) 52.00 (RPJMD)

1 67.00 (RPJMD) 52.00 (RPJMD)

Persentase Pendidikan SLTP/MTs/ Sederajat yang ditamatkan perempuan

17.75 (RPJMD)

18.15 (RPJMD)

18.35 (RPJMD)

18.50 (RPJMD)

18.85 (RPJMD)

19.00 (RPJMD)

Persentase Pendidikan SLTA/MA/ Sederajat yang ditamatkan perempuan

16.90 (RPJMD)

17.30 (RPJMD)

17.65 (RPJMD)

18.20 (RPJMD)

19.25 (RPJMD)

20.50 (RPJMD)

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

-

28,80

32,77

36.74

40.71

44.68

Jumlah Kasus Kekerasan /Rasio KDRT (%)

0,006 (RPJMD)

0,005 (RPJMD)

0,004 (RPJMD)

0,003 (RPJMD)

0,002 (RPJMD)

0,001 (RPJMD)

Cakupan PUS yang Istrinya dibawah usia 20 tahun Rata-Rata Jumlah Anak Per Orang/Kel) Cakupan peserta KB aktif (%)

Keluarga

(Anak

Unmeet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I (%)

2

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Meningkatnya kualitas sumberdaya apartur

Meningkatnya kulitas hidup perempuan dan peran serta gender dalam bidang pembangunan

3

Tercapainya peningkatan perlindungan perempuan

Meningkatnya Perlindungan Perempuan, anak dan

Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I yang menjalankan usaha (%) Peningkatan layanan administrasi yang tepat Waktu (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (Dokumen) Laporan capaian kinerja tepat Waktu Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)



dan anak Serta Kebijakan Kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

pemenuhan hak-hak anak serta Kepastian hukum bagi perempuan dan anak

Persentase Jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)

164

299

210

Penyelesian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan (%)

Tercapainya Tumbuh kembang anak daerah yang berwawasan nasional (orang)

4

Tercapainya pengembangan data terpilah dan kebijakan kelembagaan gender dan anak

Mewujudkan ketersediaan data tepat waktu, dan terpilah serta pengembangan kebijakan kelembagaan gender dan anak

Jumlah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dibuatkan aturan hukumnya (Dok)

2

2

2

2

Jumlah dokumen data yang diperbaharui (Dok)

2

2

2

2


Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator, Sasaran Dan Pendanaan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2011-2016 dalam mewujudkan visi dan misinya, maka sebagai tindak lanjut yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun kedepan visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam program prioritas daerah

yang

dilakukan

untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

sekaligus

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Program-program dan kegiatan merupakan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan dengan kata lain program prioritas

harus

berhubungan

langsung

dengan

kepentingan

publik,

bersifat

monumental, berskala besar dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi Renstra Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam hal suatu program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi maka program-program kegiatan Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun yang disusun dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2016 beserta indikator kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dijabarkan pada tabel berikut :


Indikator Kinerja BKBD, PP & PA

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKBD, PP & PA Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi SKPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berkualitas Yang Berdaya Saing, Prestasi Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja bappeda kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Bappeda itu sendiri, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2011 – 2016. Kebijakan Umum yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2012, Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun ada 5 (lima) Misi yaitu antara lain :


Indikator Kinerja BKBD, PP & PA

1. Memajukan ekonomi dan ketahanan keluarga; 2. Meningkatkan pelaksanaan program KB Nasional dan kesehatan reproduksi; 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG); 4. Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak; dan 5. Meningkatkan profesionalisme pegawai dan kinerja yang tinggi.

a) Misi ke satu Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan menetapkan sasaran yang hendak dicapai adalah (1) Meningkatnya kesejahteran gender dalam bidang pembangunan, dengan arah kebijakannya (1) Revitalisasi keluarga berencana (KB) dan mendorong terwujudnya keluarga berkualitas b) Misi kedua Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan menetapkan sasaran adalah (1) Suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga berkualitas, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan kesetaraan dan peran perempuan terhadap pembangunan


Penutup

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBDPP&PA) Kabupaten Karimun 2011 - 2016 ini maka SKPDtelah mempunyai acuan arah pembangunan untuk 3 (tiga) tahun kedepan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi. Jadi visi, misi, tujuan dan sasaran BKBDPP&PA akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh; 2. Kepekaan terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi; dan 3. Tim-tim kerja yang ada dilingkungan BKBDPP&PA yang padu sehingga segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki dapat menjadi kekuatan bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.


KATA PENGANTAR. Dra. ROSMAWATI, MM.Pub NIP:

Recommend Documents