PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA (Studi Kasus Pada PT. PELNI Kantor Cabang Tanjungpinang)
HENDRI JUNAIDI ( 070420103033 ) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2015 ABSTAK Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada PT. PELNI Kantor Cabang Tanjungpinang). Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penenelitian deskriktif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang mana data tersebut untuk megetahui secara langsung dan tidak langsung supaya penelitian yang dikumpulkan berasal dari opini subjek hasil wawancara dan berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada PT. PELNI Kantor Cabang Tanjungpinang).Rasio realisasi biaya terhadap anggaran : Persentasi = Realisasi biaya 100%. Dimana biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dapat mempengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam waktu tertentu. Laporan Pertanggungjawaban merupakan salah satu unsur peting dalam akuntansi pertanggungjawaban.Selain untuk pengambilan keputusan laporan Pertanggungjawaban juga memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya dan sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan anggaran.Periode laporan per triwulan ini dapat menunjukan bahwa pemantauan kinerja dilakukan secara berkesinambungan terhadap unit kerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Kata Kunci : Laporan Pertanggungjawaban, Anggaran Biaya, Alat Pengendalian Biaya
UNVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
1
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu Negara yang terdiri dari berbagai macam pulau sehingga diperlukannya pengembangan sarana transportasi untuk menunjang aktivitas perekonomian. Sarana Transportasi yang ada di manfaatkan untuk mendistribusikan barang dan melayani jasa pengangkutan orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu persaingan yang ketat pun tidak dapat dihindari demi memperthankan dan meningkatkan hidup perusahaan. Pelni sebuah Perusahaan pelayaran antar Pulau Milik Negara yang berdiri pada Tahun 1950. Selanjutnya pada Tahun 1975 statusnya berubah menjadi PT (Persero) sampai sekarang.
Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawaban ke tingkat pimpnan bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yangbtimbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggungjawab. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dan melihat pentingnya pengendalian suatu biaya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya (Studi Kasus Pada PT. PELNI Kantor Cabang Tanjungpinang).”
UNVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2
TINJUAN PUSTAKA 2.Landasan Teori 2.1. Akuntansi Pertanggungjawaban Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban seorang pimpinan diharapkan mampu memantau seluruh kegiatan operasi perusahaannya secara langsung.Namun kompleksnya kegiatan suatu perusahaan menyebabkan pimpinan tak lagi mampu memantau seluruh kegiatan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab melalui penerapan akuntansi pertanggungjawaban.Menurut Anthony dan govindajaran (2009) ada empat jenis pusat pertanggungjawaban: a. Pusat Pendapatan Pada umumnya pusat pendapatan merupakan unit pemasaran/penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggungjawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang mereka pasarkan. b. Pusat Biaya Pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. c. Pusat biaya teknik d. Pusat biaya kebijakan e. Pusat laba f. Pusat Investasi
2.2 Anggaran Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran.Menurut robert N.Anthony dan Vijay govindarajan yang dialaihkan bahasakan oleh F.X. Kurniawan Tjakrawan dan Krista (2005:73) Anggaran didefinisikan sebagai “alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.Anggaran dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: a. Anggaran Biaya b. Anggaran Pendapatan c. Anggaran laba 2.3. Perngertian Pengendalian Manusia membutuhkan adanya suatu pengendalian dalam kehidupannya atas apa yang sedang dilakukan maupaun yang telah dilakukan. Adanya pengendaliannya juga dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operaional.Menurut Daljono (2009:4) Deinisi pengendalian adalah kegiatan manajemen setiap hari untuk menyakinkan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan yang telah direncankan.Sedangkanmenurut Hansen dan Mowen (2009:8) pengendalian sebagai berikut: “Aktivitas manajerial untuk memonitor implementasikan rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. a. Tujuan pengendalian. Merupakan sasaran yang ingin dicapai dengan melaksankan beberapa tindakan.adapun tujuan pengendalian itu menurut Hafiq (2007): untuk mengetahui dan menyelidiki pelaksanaan kegiatan sedang atau yang tekah dijalankan,apakah sesuai dengan yang direncankan. b. Untuk mengetahui apakah pelaksana kegiatan berjalan secara efisien serta untuk mengetahui peningkatan efisiensi dimasa yang akan datang. UNVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
3
c. Memperbaiki dan menilai tepat waktu atau tidaknya suatu keputusan yang diambil. 2.4. Penelitian Terdahulu Penelitian tentang akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya pernah dilakukan oleh Susi Trisnawati dengan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. 2.5. Kerangka Pemikiran Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi ini menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya.Dalam rangka pengendalian biaya, sistem akuntansi pertanggungjawaban menggolongkan,menvatat,meringkas dan melaporkan biaya-biaya. METODE PENELITIAN 3.1.Definisi Operasional Variabel Sesuai dengan judul yaitu akuntansi pertanggungjawaban dengan anggaran sebagai alat pengendaliaan biaya, maka terdapat variabel yang menjadi dimensi pengukuran dalam penelitian ini yaitu: a. Akuntansi Pertangungjawaban. Indikatornya: syarat –syarat akuntansi pertanggungjawaban. Sub indikatornya:struktur organisasi,anggaran,pemisah biaya terkendali dan tidak terkendali,pengklasifikasikan kode-kode rekening. b. Laporan Pertanggungjawaban. Terdapatnya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. 3.2. Objek Penelitian Penelitian ini menggunakan data yang yang bersumber dari PT. Pelni kantor cabang Tanjungpinang. 3.3. Jenis dan Sumber Data Data merupakan faktor yang penting untuk menunjang suatu penelitian. Jenis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah : a. Data primer : merupakan data yang berasal dari sumber pertama yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan yang diteliti. b. Data Sekunder : merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. 3.4. Metode Pengumpulan Data a. Studi pusaka Bertujuan untuk memperoleh data sekunder. b. Studi Lapangan Untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi penerangan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 3.5. Metode Analisis Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara teori-teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi kasus.Dalam penelitian ini anggaran yang digunakan sebagai informasi akuntansi pertanggungjawaban. UNVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
4
HASIL DAN ANALISIS 4.1. Deskripsi Objek Penelitian Sejarah singkat berdirinya objek penelitian a. Pedirian dan kegiatan usaha PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero),Selanjutnya disebut PT.Pelni berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan nomor a.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 20 Juni 1952. b. Sruktur / komposisi permodalan PT.Pelni (Persero) Modal ditempatkan dan disetor PT.Pelni (Persero) sesuai dengan anggaran dasar sebesar Rp359.000.000.000,00 serta tambahan modal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1992, No.44 Tahun 2000 dan No.12 Tahun 2002 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal saham PT.Pelni (Persero) sebesar Rp 4.491.924.833.469,33. c. Organisasi dan kedudukan PT Pelni (Persero) Susunan organisasi dan tata kerja PT Pelni (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi No.01/HKO.01/DIR/I-2010 tanggal 04 januari 2010. Organisasi PT Pelni (Persero) disusun dalam dua tingkat yaitu: a.
Tingkat pusat
Organisasi tingkat pusat terdiri dari : Direktorat Keuangan, Direktorat Usaha Direktorat Personalia Dan Umum dan Direktorat Armada dan Teknik yang masing masing dipimpin oleh seorang Direktur selaku pimpinan perusahaan dibawah koordinasi Direktur Utama, serta Satuan Pengawas Intern, Biro Hukum, Humas dan Klaim, Biro Direksi dan Biro Pusat Pengadaan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. b. Tingkat Pelaksana Organisasi tingkat pelaksana terdiri dari perkapalan, cabang dan usaha sampingan serta usaha lain-lain. d. Susunan Manajemen PT Pelni (Persero) Dewan Komisaris Komisaris Utama : Kalalo Nugroho, SH Anggota Komisaris : Drs. Omo Dahlan Drs. H. Noor Fuad, Msc Dra. Sri Hardini, Msc Drs. Hasanauddin Massaile, Bc, IP, SH, MM Dewan Direksi Direktur Utama : Dra. Jussabella Sahea, MM Direktur Usaha : Asep Suparman Direktur Aramda : Capt. Moch. Lutfi. M, Mar Direktur Keuangan : Wibisono, SE, MM Direktur SDM & Umum : Agus Sumitro, SE, MM
Visi dan Misi Visi "Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan" Misi 1.Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara 2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat 3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia 4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 4.2 Sumber Daya Manusia Selain terus meningkatkan pelayanan dan produktifitas kepada para karyawan, manajemen menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah asset terbesar dan juga merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan posisi perusahaan sebagai pelaku pasar yang kuat dan layak diperhitungkan dalam era globalisasi. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial para karyawannya. Tenaga Kerja Jumlah sumber daya manusia pada akhir 2010 diperkirakan sebanyak 4.839 pegawai dengan rician sebagai berikut: 1. PT . PELNI -Kantor Pusat
: 454
-Kantor Cabang
: 657
-Pegawai Laut/ABK
:2.638
Sub jumlah
: 3.749 Pegawai
2. Usaha Sampingan -Galangan Surya
: 25
-Wisma Bahtera Cipayung Sub jumlah
: 25 : 50 Pegawai
3. Perusahaan Anak -PT SBN
: 129
-RS. PELNI Petamburan
: 906
-PT. PIDC
:5 Sub jumlah
: 1040 Pegawai
Jumlah Total : 4.839 Pegawai Pelatihan Perusahaan telah mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala untuk meningkatkan keahlian operasional para karyawannya. Pelatihan dititikberatkan pada spesialisasi teknik dan manajerial dibidang masing-masing guna meningkatkan kinerja dan kompetensi yang mengarah pada peningkatan mutu pelayanan yang berkualitas tinggi. Profesionalisme ABK (Anak Buah Kapal) yang dilengkapi dengan Sertifikasi Pengawakan (sesuai STCW 95) antara lain : -
Sertifikat Keahlian : 1. ANT (Ahli Nautika Tingkat) 2. ATT ( Ahli Teknik Tingkat)
-
Sertifikat Keterampilan :
1. BST ( Basic Safety Training) 2. AFF ( Adcvance Fire Fighing) 3. GMDSS (Global Maritime Distress Safety Sistem ) 4. SCRB (Survival Craft and Rescue Boat) 5. MEFA (Medical First Aid) 6. Medical Care on Board 7. Radar Simulator 8. ARPA Simulator 9. Crowd Management
10. Crisis Management 11. BRM (Bridge Resource Management) 4.3. Kegiatan Usaha - Usaha Pokok Usaha pokok PT Pelayaran Nasional Indonesia adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Saat ini perusahaan mengoperasikan 28 unit armada kapal penumpang yang diklasifikasi berdasarkan kapasitas jumlah penumpang, , diantaranya : Kapal tipe 3.000 pax, tipe 2.000 pax, tipe 1.000 pax, tipe 500 pax, tipe Ro-Ro (Roll on - Roll off) dan 1 unit kapal ferry cepat dengan kapasitas seluruhnya berjumlah 36.913 penumpang. Disamping itu PT Pelni juga mengoperasikan 4 unit armada kapal barang dengan total bobot mati berjumlah 1.200 ton. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.503 pulau, sangat membutuhkan sarana transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Sesuai SK Dirjen Perla no. AT 55/I/8/DJPL-06 Tgl 5 April 2006 tentang penetapan jaringan trayek tetap dan teratur (Liner) angkutan laut penumpang dalam negeri untuk PT.Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Tempat yang disinggahi berjumlah 91 pelabuhan dengan 47 kantor cabang dan kurang lebih 300 travel agent yang tersebar diseluruh Indonesia. Sesuai misinya 'Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara'. PT Pelni melaksanakan tanggung jawabnya dengan tidak hanya terbatas melayari route komersial, tetapi juga melayani pelayaran dengan route pulau-pulau kecil terluar (Pepres No.78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar). Disamping itu pemanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dapat tercapai sesuai target sasaran -Usaha Terkait Lainnya 1. Usaha Sampingan
Rumah Sakit Pelni
Wisma Bahtera Cipayung
2.Usaha Penunjang
Angkutan Bandar
Keagenan Kapal
Dock , Perbengkelan kapal
3.Anak Perusahaan
PT. SBN : Bongkar Muat & EMKL
PT. PIDC : Freight Forwarding, Pengelolaan Over bagasi
4.2 Analisis Data 4.3.1 Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban Struktur Organisaai dan Pendelegasian Wewenang PT. Pelni telah menggambarkan jenjang wewenang, tanggungjawab, tugas dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik dengan adanya kejelasan antara fungsifungsi pokok, tugas dan tanggung jawab unit kerja. PT . Pelni menerapkan struktur organisasi garis lini dan staf. Strukutur organisasi terdiri dari beberapa direktorat serta biro yang saling terkait. Uraian tanggungjawab dan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut.
I.
DEWAN DIREKSI
II.
DIREKTUR UTAMA
III.
DIREKTUR USAHA
IV.
DIREKTUR ARMADA
V.
DIREKTUR KEUANGAN
Anggaran Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat pengendali. Anggaran yang disusun sesuai dengan tingakat manajemen dalam organisasi menunjang pengendalian biaya yang efektif. Proses penyusunan anggaran pada PT.Pelni telah mengikutsertakan partisipasi manajer-manajer bagian. Penyusunan anggaran ini biasanya
dilakukan antara bulan Agustus sampai September dan paling lamabt pada bulan Oktober dengan tujan mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian perusaan dalam membiaya seluruh kegiatan operasional yang akan dilaksanakan dan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana perusahaan. Perusahaan dalam anggaran juga menetapkan siapa yang berperan dalam melaksanakan sebagian aktivitas pencapaian sasaran perusahaan dan sumber daya yang disediakan bagi pemegang peran tersbut untuk memungkinkannya melaksanakan tugas. Klasifikasi dan Kode Rekening Klasifikasi dan kode rekening perushaan merupakan salah satu syarat penerapan akuntansi pertanggung jawaban. PT. Pelni telah melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan dengan cukup memadai. Klasifikasi dan kode rekening PT.Pelni telah dikaitkan dengan pusat pertanggung jawaban yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian, kode rekening yang ada telah mencerminkan pusat pertangggung jawaban dan mampu memberikan informasi mengenai tempat terjadinya biata dan manajer yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya tersebut. Pengklasifikasian kode rekening di PT. Pelni juga bertujuan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tabel 4.1 Golongan dan Jenis Rekening pada Masing-masing Digit Golongan
Rekening
1
Aktiva lancar
2
Aktiva Tetap
3
Hutang
5
Saldo Laba/Rugi tahun lalu
6
Pendapatan Usaha
7
Beban Usaha
8
Beban Lain-lain
9
Pendapatan Lain-lain
Pada setiap penggolongan, dibagi lagi atau dirinci lagi untuk keperluan analisa dan pengawasan, dan dibuatkan rekening sub golongan yang lebih detail.
Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali Biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan: (1) biaya terkendali dan (2) biaya tidak terkendali oleh manajer tersebut. Biaya terkendali adalha biaya yang dapat mempengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam rangka waktu tertentu. Biaya terkendali hanya dapat dipengaruhi secara signifikan dengan wewenang yang dimiliki oelh manajer tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali merupakan biaya yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu tertentu. Laporan Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggung jawab merupakan salah satu unsur penting dalam akuntansi pertanggungjawaban. Selain untuk pengambilan keputusan laporan pertanggungjawaban juga memungkinkan setiap manajer melakukan pengelolaan biaya dan sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan anggaran. PT. Pelni telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran triwulanan yang dilakukan oleh masing-masing cabang yang nantinya akan melaporkan anggaran dan realisasi yang terjadi pada tiap unit usaha tersebut ke kantor pusat. Periode laporan per triwulan ini menunjukkan bahwa pemantauan kinerja dilakukan secara berkesinambungan terhadap unit kerja organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Tabel 4.2 Periode Laporan Periode Berakhir Triwulan I
31 Maret
II
30 Juni
III
30 September
IV
31 Desember
Berikut ini contoh tabel laporan pertanggungjawaban kinerja usaha pada kantor cabang Tanjungpinang periode triwulan-IV dan s/d semester II 2011.
Tabel 4.3 Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Usaha
N O
URAIAN
1
REALIS ASI S/D TRW IV 2007
2
Jumlah Penghasilan
REALISASI
PERSENTASE
TRW-IV 2008
S/D SMT-II 2008
TRW-IV 2008
S/D SMT-II 2008
(6:4)
(7:5)
(7:3)
4
5
6
7
8
9
10
3
KINERJA PRODUK a. Call Kapal b. Muatan (T/M3) c. Kendaraan d. Penumpang KEAGENAN A. Call Kapal PENGHASILAN USH PERKAPALAN a. Penghasilan Pasasi b. Penghasilan Muatan c. Penghasilan overbagage d. Penghasilan perkapalan lainnya
N o
ANGGARAN
683 17.730 666 522.080
296 7.580 274 219.882
828 33.515 594 546.988
265 9.320 328 244.314
590 35.990 679 625.843
90 123 120 111
71 107 114 114
86 203 102 120
84
36
120
28
65
78
54
77
108.075.434 8.958.685 5.427.170 88.747
47.850.943 3.606.536 2.853.112 29.843
220.981.409 10.847.952 6.921.844 88.931
48.765.785 6.756.885 768.996 12.887
237.832.510 15.208.859 4.944.119 58.190
102 187 27 43
108 140 71 65
220 170 91 66
122.550.036 54.340.434 238.840.136
URAIAN USAHA CABANG a. Usaha Angkutan Bandar b. Usaha Keagenan c. Pengh. Lain-lain (Sewa Gedung) d. Komisi Penghasilan Kapal Milik e. Call Fee Kapal Milik
REALISA SI S/D TRW IV 2007 348.599 1.069.152 7.978.515 519.500
ANGGARAN TRWS/D IV SMT-11 2008 2008 20.550 450.086 3.455.91 3 101.000
90.900 1.069.72 1 5.652.65 0 664.000
56.304.553
258.043.678
REALISASI TRWS/D IV SMT-II 2008 2008 15.600 450.093 4.356.66 0 92.500
52.850 1.076.350 8.759.710 490.000
104
108
PERSENTASE (6:4 )
(7:5 )
(7:3 )
76 100 126 91
58 100 155 74
100 109 94
210
Jumlah Penghasilan Usaha Cabang BIAYA USAHA CABANG a. Usaha Angkutan Bandar b. Usaha Keagenan c. Usaha Perbengkel an d. Biaya Komisi Travel Jumlah Biaya Usaha Cabang LABA RUGI USAHA LUAR USAHA Pendapatan Biaya Jumlah Laba/Rugi sebelum overhead BIAYA OVERHEAD 1. Biaya Pegawai 2. Biaya Barang dan Jasa 3. Biaya Penyusutan 4. Lumpsum Overhead SBN Jumlah Biaya Overhead Laba (Rugi) Usaha Cabang
9.915.766
4.027.54 9
7.477.27 1
4.914.85 3
10.378.91 0
122
139
105
6.329.766
861.925
3.749.80 0
2.400.47 0
70 5.825.380
278
155
92
6.329.766
861.925
3.586.000
3.165.62 4
3.749.80 0 3.727.47 1
2.400.47 0 2.514.38 3
5.825.450
278
155
92
4.553.460
79
122
127
973.539 973.539
76.331 4.050 80.381
342.531 9210 351.741
459.778 8 459.786
1.158.839 8 1.158.847
602 0 602
338 0 338
123
4559.539
3.246.00 5
4.079.21 2
2.974.16 9
5.712.307
92
140
125
1.887.747 989.670 355.955 140.000
668.428 278.900 256.582 54.700
1.310.38 7 778.782 667.143 238.000
685.688 390.366 69.477 66.300
2.579.256 955.121 344.242 234.000
102 140 27 121
197 122 51 98
136 96 97 167
3.373.372
1.258.61 0 1.987.39 5
2.994.31 2 1.084.90 0
1.211.83 1 1.762.33 8
4.112.619
390
335
496
1.599.688
89
147
135
1.186.167
123
Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa : -
Realisasi penghasilan usaha perkapalan pada triwulan IV/2008 sebesar Rp.
56.304.553.000,00 atau 104% dari anggaran sejumlah Rp. 54.340.434.000,00 sampai dengan semester II/2008 tercapai sebesar Rp.258.043.678.000,00 atau 108% dari anggaran sebesar Rp. 238.840.136.000,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2007 tercapai 210% -
Realisasi
penghasilan
usaha
cabang
pada
triwulan
IV/2008
sebesar
Rp.
4.914.853.000,00 atau 122% dari anggaran sejumlah Rp. 4.027.549.000,00. Sampai dengan
semester II/2008 tercapai sebesar Rp. 10.378.910.000,00 atau 139% dari anggaran sebesar Rp. 7.477.271.000,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2007 tercapai 105% -
Realisasi biaya usaha cabang pada triwulan IV/2008 sebesar Rp. 2.400.470.000,00
atau 278% dari anggaran sejumlah Rp. 861.925.000,00. Sampai dengan semester II/2008 tercapai sebesar Rp. 5.825.450.000,00 atau 155% dari anggaran sebesar Rp. 3.749.800.000,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2007 tercapai 92%. -
Realisasi laba usaha pada triwulan IV/2008 sebesar Rp. 2.514.383.000,00 atau 79%
dari anggaran sejumlah 3.165.624.000,00. Sampai dengan semester II/2008 tercapai sebesar Rp. 4.553.460.000,00 atau 122% dari anggaran sebesar 3.727.471.000,00 apabila dibandingkan dengantahun 2007 tercapai 127%. -
Realisasi laba luar usaha pada triwulan IV/2008 sebesar Rp. 459.786.000,00 atau
602% dari anggaran sejumlah Rp. 80.381.000,00. Sampai dengan semester II/2008 tercapai sebesar 1.158.847.000,00 atau 338% dari anggran sebesar Rp. 351.741.000,00 apbila dibandingkan dengan tahun 2007 tercapai 123%. -
Realisasi laba usaha cabang pada triwulan IV/2008 sebesar Rp. 1.762.338 atau 89%
dari anggaran sejumlah Rp. 1.987.395. sampai dengan semester II/2008 tercapai sebesar Rp. 1.599.688 atau 147% dari anggaran sebesar Rp. 1.084.900 apabila dibandingkan dengan tahun 2007 tercapai 135% Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan bahwa laporan pertanggung di PT.Pelni telah cukup memadai. Pada kenyataannya kecil kemungkinan biaya yang sesungguhnya terjadi sama dengan biaya yang dianggarkan karena adanya situasi dan kondisi yang berubah-ubah dan terdapat beberapa kemungkinan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti pencapaian load factor kapal penumpang yang masih bersaing dengan moda transportasi lain dan kenaikan harga BBM.
4.4. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban Identifikasi Pusat Pertanggungjawaban Struktur organisasi PT.Pelni membagi bagian kerja atas pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Dalam penelitian ini hanya dibahas terhadap pusat biaya, dimana PT. Pelni telah mengidentifikasi pusat biaya sebagai berikut : 1) Dinas armada sebagai pusat armada yang bertanggungjawab dalam menyelaenggarakan kegiatan perencana, pengkoordinasian, pengawasan dan pembuatan laporan bidang pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal sebagai alat produksi usaha jasa angkutan dan peralatan usaha jasa penunjang perusahaan. 2) Dinas administrasi sebagai pusat biaya administrasi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembuatan laporan
bidang
anggaran,
perbendaharaan,
akuntansi,
administrasi
personalia,
administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor serta pengaman dan pengelolaan aset umum perusahaan. Dengan adanya identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban terlihat bahwa struktur organisasi perusahaan telah memnuhi salah satu karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Standar Pengukuran Kinerja Anggaran dapat digunakan sebagai standar dalam menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja menejer dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban. Pengukuran Kinerja Manajer PT. Pelni memilki laporan pertanggungjawaban yang berisi mengenai biaya-biaya yang dianggarkan, biaya yang sebenarnya dan selisihnya yang dapat dijadikan dasar yang memadai untuk mengukur kinerja manajer. 4.5. Kelayakan Pengendalian Biaya Adanya pencatatan dan otorisasi untuk pengeluaran biaya
Adanya analisis untuk penyimpangan yang terjadi PT. Pelni melakukan perhitungan-perhitungan analisis laporan keuangan, baik untuk intern maupun kepentingan ekdtern, anak perusahaan, usaha penunjang, usaha sampingan dan usaha-usaha lainnya. Hasil dari analisis tersebut dicantumkan dalam memori penjelasan lapran realisasi anggaran. Akan tetapi, perusahaan tidak melakukan penelusuran mendalam sehingga sulit untuk mengambil tindakan koreksi. Adanya rekomendasi menanggapi penyimpangan materil Dengan adanya penyimpangan yang tidak menguntungkan, sebaiknya dibuat rekomendasi guna menganggapi penyimpangan materil. Namun, sejauh ini perusahaan belum melakukannya. KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pelni mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban melalui anggaran sebagai alat pengendalian biaya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi do PT. Pelni belum memadai. 1. Penerapan akuntansi pettanggungjawaban pada perusahaan belum memadai. Belum terpenuhinya indikator penrapan akuntansi pertanggungjawaban a. PT. Pelni belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali dengan cukup memadai. PT. Pelni belum melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada anggaranna. b. PT. Pelni telah melakukan perhitungan analisis laporan keuangan, namun perusahaan tidak melakukan penelusuran mendalam sehingga sulit untuk mengambil tindakan koreksi c. Perusahaan tidak membuat rekomendasi sehubung dengan adaanya penyimpangan materil. 1.1 Keterbatasan\ Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 1. Tidak menutup kemungkinan bahwa data jawaban yang diberikan responden adalah bias
2. Kurangnya literatur dari penelitian – penelitian terdahulu yang bisa digunakan sebagai acuan yang memadai masih kurang Saran Belum diterapkan dan dilaksanakannya dengan baik akuntansi pertanggungjawaban dan belum melakukan pengendalian dengan cukup baik pada PT. Pelni. Penulis mencoba memberikan saran berdasarkan teori mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang berperan sebagai alat pengendalian biaya. Diharapkan dengan adanya saran ini menjadi masukan bagi perusahaan, yaitu: 1. Sebaiknya dilakukan pemisahan biaya yang dapat dikendalikan maupun tidaj dapat dikendalikan oleh manajer karena hanya biaya yang dapat dikendalikan saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. 2. Terahdap penyimpangan yang tidak menguntungkan sebaiknya manajer melakukan analisis dan koreksi dan kemudian mengajukan rekomendasi menanggapi enyimpangan materil yang terjadi. 3. Untuk penelitian selanjutnya, mampu melihat dan meneliti aspek – aspek lain terutama tentang kesehatan perusahaan yang merupajan unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka keberhasilan operasional sesuai visi dan misi perusahaan.
DAFTAR PUSTAKA Ang, Robert. 1997. The Intelligent to Indonesian Capital Market. Edisi 1. Indonesia
Mediasoft.
Arikunto, suharsimi. 2002. Prosedur penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta Ashari. Darsono. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan. Yogyakarta: Penerbit Andi Baker, E. Richard, et al. 2010. Akuntansi Keuangan Lanjutan (Perspektif Indonesia). Jakarta: Salemba Empat Hendra S. Raharjaputra. 2009. Manajemen Keuangan dan Akuntansi.Jakarta
: SalembaEmpat Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta:Penerbit Salemba Empat Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1998. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”. Edisi Pertama. Yogyakarta: Cetakan Pertama.BPFE. Mardiasmo. 2002 Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: Penerbit Andi Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat Nusantara, Putri. 2010. ”Peranan system akuntansi pertanggungjawabandalam pengukurankinerjadanpengendalianbiayapusatbiayapada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Syafri, Sofyan. 2007. Teori Akuntansi Edisi Revisi. Rajawali Persada, Jakarta Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta. Wirartha, I Made. 2006. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian,skripsi dan tesis. Yogyakarta: PenerbitAndi Yadiati, Wiwin. 2007. Teori Akuntansi. Jakarta: Kencana Prenada Media Handayani, Rika. 2010 “ Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian biaya.” Yansen,
Ricardo.
2008
“
Efisiensi
dan
keefektifan
penerapan
akuntansi
pertanggungjawaban sebagai alat pengendali dan evaluasi kinerja manajemen.”
