DAFTAR TABEL
Hal Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Sumatera Barat ...........
2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu ............................................................
9
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran ...
27
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran .....
29
Tabel 4.3 Luas Wilayah Kabupaten Dharmasraya ...............................
30
Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Setelah dan Sebelum Pemekaran Kabupaten Sijunjung .......
31
Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Rata-rata PDRB Per Kapita Setelah dan Sebelum Pemekaran Kabupaten Sijunjung ...................
32
Tabel 4.6 Indeks LQ Sebelum Pemekaran Kabupaten Sijunjung ........
33
Tabel 4.7 Indeks LQ Setelah Pemekaran Kabupaten Sijunjung ..........
36
viii
DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Sumatera Barat .............
3
Gambar 1.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sijunjung ..
4
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Sijunjung Sebelum Pemekaran ...
26
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kabupaten Sijunjung Setelah Pemekaran .....
28
Gambar 4.1 Komponen Input Primer 2000-2010.....................................
35
Gambar 4.2 Grafik Economic Landscape Tahun 2000 ............................
52
Gambar 4.3 Grafik Economic Landscape Tahun 2006 dengan Hirarki Tahun 2000 ...........................................................................
52
Gambar 4.4 Grafik Economic Landscape Tahun 2010 dengan Hirarki Tahun 2000 ...........................................................................
53
Gambar 4.5 Grafik Economic Landscape Tahun 2010 dengan Hirarki Tahun 2006 ...........................................................................
53
ix
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung sepanjang tahun 1994-2013, (2) mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung sepanjang tahun 1994-2013, (3) mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap sektor basis Kabupaten Sijunjung sepanjang tahun 2000-2013. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis tabel PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 1994-2013. Hal baru yang di analisa adalah laju pertumbuhan PDRB dan sektor basis Kabupaten Sijunjung. Lebih lanjut penelitian ini menganalisis pengaruh pemekaran wilayah dengan metode uji beda rata-rata (t test equal mean) dan indeks Location Quotient (LQ). Hasil analisis menunjukkan telah terjadi perbedaan signifikan laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita di Kabupaten Sijunjung setelah pemekran selama periode 1994-2013. Selain itu juga terjadi peningkatan sektor basis di daerah induk setelah pemekaran, sedang Daerah Otonom Baru (DOB) tetap. Pada daerah induk sektor basis sebelum pemekaran sebanyak 4 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor jasa–jasa. Setelah pemekaran sektor basis pada daerah induk menjadi 5 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor jasa–jasa. Pada DOB sektor basis sebelum pemekaran sebanyak 4 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor jasa–jasa. Setelah pemekaran sektor basis pada DOB tetap 5 sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor jasa–jasa. Kata kunci: Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Uji Beda Rata-rata (t test equal mean), Indeks Location Quotient (LQ).
x
ABSTRACT
This study aims to: (1) determine effect of the regional expansion to the GDP growth rate during the year 1994-2013 in the Sijunjung District, (2) determine effect of the regional expansion to the GDP per capita rate during the year 1994-2013 in the Sijunjung District, (3) determine effect of the regional expansion to the economic base during the year 2000-2013 in the Sijunjung District and Dharmasraya District. This research was conducted by analyzing the GDP tables District Sijunjung Year 1994-2013. This new analysis is the rate of growth in GDP and sector basis Sijunjung district. Furthermore, this study analyzes the influence of regional divisions with, t test of equal mean and Location Quotient (LQ) index. The analysis showed significant differences have occurred GDP growth rate and GDP per capita in the Sijunjung District after expansion during the period 19942013. There was also an increase in the base sector parent after separation, while New Autonomous Region (DOB) remains. At the base of the origin region sector prior to the division by 4 sectors, namely agriculture, mining and quarrying, construction, the service sector - services. After expansion the sector into a master database on the 5 sectors, namely agriculture, mining and quarrying, electricity, gas and water supply, construction, the services sector. On the basis of sector DOB prior to the division by 4 sectors, namely agriculture, mining and quarrying, construction, the service sector - services. After expansion the base sector remains DOB 5 sectors, namely agriculture, mining and quarrying, construction, the services sector. Keywords: Growth Rates of GDP, GDP per capita, t test of equal mean, Location Quotient (LQ) Index.
xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Tujuan akhir dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya alinea keempat. Untuk mewujudkan keadilan sosial tersebut maka pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata. Salah satu bentuk usaha pemerataan pembangunan tersebut melalui sistem otonomi daerah. Istilah otonomi daerah sendiri muncul di UU No 5 tahun 1974 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan masyarakat akan pembangunan yang adil dan merata maka istilah otonomi daerah sendiri lebih disempurnakan dalam UU No 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah, otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Undangundang otonomi daerah sendiri direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1
Dengan dibukanya peluang otonomi daerah tersebut, maka mulailah banyak daerah yang memekarkan diri. Pemekaran tersebut banyak dilandasi oleh alasan ekonomi, sosial dan politik. Sementara tujuan utama dari otonomi daerah yang menjadi landasan bagi pemekaran daerah adalah untuk pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat. Salah satu kabupaten di Indonesia yang mengalami pemekaran adalah Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung yang sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung mekar menjadi Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Sijunjung termasuk daerah yang bertumbuh relatif lambat (di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat). Hal ini dilihat dari laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita Kabupaten Sijunjung yang dahulu masih bernama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000--2005 No
Kabupaten/ Kota
Laju Pertumbuhan* PDRB (%)
PDRB Perkapita** (Rp Juta)
Kabupaten: Kepulauan Mentawai 4,0 9,39 Pesisir Selatan 3,5 5,33 Solok 3,7 8,27 Sawahlunto/Sijunjung 3,9 8,27 Tanah Datar 3,9 8,35 Padang Pariaman 4,2 7,86 Agam 4,2 7,78 50 Kota 4,0 9,29 Pasaman 4,7 6,50 Kota: 1 Padang 4,6 16,57 2 Solok 4,0 10,20 3 Sawahlunto -3,0 11,72 4 Padang Panjang 3,9 10,85 Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2003, Padang 2004 dalam Syafrizal (2008). 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
Tabel 1.1. Lanjutan No
Kabupaten/ Kota
Laju Pertumbuhan* PDRB (%)
PDRB Perkapita** (Rp Juta)
Kota : Bukittinggi 4,4 10,49 Payakumbuh 4,2 9,16 Pariaman 4,1 11,55 4,1 9,50 Sumatera Barat Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2003, Padang 2004 dalam Syafrizal (2008). 5 6 7
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sijunjung dari tahun 2000--2005 hanya sebesar 3,9 persen, yang berada di bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,1 persen. Hal ini disinyalir disebabkan bentang alam Kabupaten Sijunjung yang sebagian besar berupa hutan, dengan jumlah hutan sebesar 60 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sijunjung sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung. 20 15 10 5
Laju Pertumbuhan* PDRB (%)
0 PDRB per kapita**(Juta Rupiah)
-5
Kabupaten/ Kota Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2000--2005 Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2003, Padang 2004 dalam Syafrizal (2008).
PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung dari tahun 2000--2005 sebesar 8,27 persen juga berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,50 persen. Hal ini disinyalir disebabkan pertumbuhan PDRB di Kabupaten
3
