kata kunci: industri rumah tangga, ekonomi produktif, dampak, pemberdayaan

INFOKOP VOLUME 24 NO. 2 - Desember 2014 : 116-130

PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF PEDESAAN MELALUI KOPERASI BERBASIS PLTMH DEVELOPING RURAL PRODUCTIVE ECONOMIC BASED ON COOPERATIVE MICROHIDRO ELECTRICAL POWER PLANT Victoria PAP Br. Simanungkalit Asdep Kelistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Jl.HR Rasuna Said Kav.3-4 Jakarta Selatan E-mail: [email protected] Diterima 9 September 2014; diedit 25 November 2014; disetujui 1 Desember 2014 Abstrak Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Koperasi dan UKM yang salah satunya untuk memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) melalui Koperasi merupakan sarana efektif menggerakkan ekonomi produktif masyarakat di wilayah pedesaan terisolir dan tertinggal. Di samping itu program ini juga menyediakan penerangan listrik bagi rumah tangga penduduk serta fasilitas sosial lainnya (masjid, mushola, gereja, sekolah, puskesmas, kantor desa, kantor koperasi) yang telah sangat lama diimpikan sejak negeri ini merdeka 69 tahun yang lalu. Bantuan PLTMH kepada Koperasi tahun 2013 pada 10 lokasi telah mendorong bertumbuhnya industri rumah tangga pada berbagai bidang antara lain: pengolahan produkproduk pertanian, kerajinan anyaman, pertukangan, perdagangan umum, dll yang kesemuanya baik secara sosial (capacity building), ekonomi (nilai tambah/pendapatan dan kesempatan kerja) maupun lingkungan (green economy). Kegiatan ekonomi produktif ini menjadi embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan di masa yang akan datang. Dalam konteks demikian, upaya pemberdayaan melalui pendampingan teknologi dan kewirausahaan dari intansi pembina lintas sektor pada berbagai jenjang merupakan tuntutan yang seyogyanya mendapat perhatian serius demi berkembangnya bisnis koperasi yang berdaya saing dalam rangka menyejahterakan masyarakat pedesaan secara berkesinambungan. kata kunci: industri rumah tangga, ekonomi produktif, dampak, pemberdayaan. Abstract “Bansos APBN” from Ministry of Cooperatives and SMEs through facilitating of Microhydro Power Plant Development (PLTMH) to cooperatives institution at village level is an effective means to encourage the productive economic in isolated rural areas with marginal economy condition. It is also provides electricity for domestic electricity and other social facilities such as: mosque, church, and school, etc. Development of PLTMH in 2013 at 10 locations has encouraged

the cooperatives development viewed from social, economic, and environmental aspects. These productive economic activities could become an embryo for the development of new economic growth centers in rural areas. In that context, empowerment through technology touching and seriously to accelerate the Cooperatives business development for realizing rural welfare. keywords: household industries, productive economic, impact, empowerment. 116

PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF PEDESAAN MELALUI KOPERASI BERBASIS PLTMH (Victoria PAP Br. Simanungkalit)

1.

Pendahuluan

Kehidupan ditandai oleh hadirnya energi, sehingga tanpa energi manusia dan makhluk lainnya tak akan bisa hidup. Dalam konteks kemanusiaan, memperoleh energi merupakan salah satu hak azasi manusia yang hakiki agar semua insan dapat mengekspresikan aspirasinya yang paling humanistik dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, penyediaan energi untuk bisa hidup melalui perolehan pendapatan dan penerangan listrik rumah tangga agar menjadi lebih beradab termasuk di wilayah-wilayah pedesaan terpencil, perbatasan yang ekonominya tertinggal dan marjinal, merupakan hak azasi yang seyogyanya dipenuhi pemerintah. Namun setelah 69 tahun Indonesia merdeka, tingkat 80 persen. Artinya, sebanyak 20 persen penduduk belum mengecap penerangan listrik. Persoalannya, PT. PLN (Persero) sebagai institusi BUMN yang menangani penyediaan penerangan listrik di Nusantara ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan terutama di wilayah-wilayah desa pedalaman. Fenomena tersebut dapat dipahami, karena PT.PLN (Persero) dalam proses produksinya untuk menghasilkan listrik amat bergantung kepada sumber energi fosil (BBM atau solar) yang ketersediaanya semakin langka yang harganya relatif mahal menyebabkan pelayanan ke lokasi terisolir secara bisnis tidak memenuhi nilai ke-ekonomiannya. Memang, pemanfaatan energi nasional masih terus terbuai dengan mengandalkan sumber energi fosil (non-renewable resources), yaitu 50 persen berupa BBM dan 45 persen batu bara dan gas. Sementara energi baru dan terbarukan/EBT (renewable resources) berupa: energi yang bersumber dari air, angin, bioenergi, dan matahari yang jumlahnya melimpah hanya diperlakukan sebagai alternatif dengan porsi 5 pesen. Artinya ada paradoks, dengan kurang memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah tak habis-habisnya. Dikhawatirkan ketergantungan pembangunan yang terus bertumpu kepada sumber energi fosil akan

mengakibatkan ketahanan energi nasional menuju kerapuhan. Sebenarnya untuk bisa keluar dari kemiskinan penduduk dan ketidak-merataan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan, sangatlah efektif menggunakan sumber energi EBT sebagai trigger guna menggerakkan ekonomi desa yang memiliki limpahan sumber daya air. Ini sejalan dengan kebijakan energi nasional 2030 yang telah dicanangkan Kementerian ESDM pada tahun 2011 yang lalu. Dari sisi penawaran (supply side) arah meningkatkan pangsa energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional memenuhi EBT 25 persen, sementara untuk batubara 32 persen, gas bumi 23 persen dan minyak bumi 20 persen pada 2025. Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro (PLTMH) merupakan salah satu teknologi yang menggunakan EBT berbasis energi air. Salah satu keunggulan EBT ini adalah ramah lingkungan (pro environment) dan mampu menggerakkan dan menumbuhkan industri-industri kecil/rumah tangga beserta wirausaha-wirausaha baru. Ini akan membuka peluang kesempatan kerja (pro job) yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro poor) dan peningkatan ekonomi daerah (pro growth). Bahkan sekaligus menjawab isu lingkungan global yang menuntut diturunkannya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan mendorong permintaan produk energi yang ramah lingkungan. Dalam konteks tersebut energi baru terbarukan (EBTK) merupakan alternatif sumber energi sebagai substitusi terhadap energi berbasis sumberdaya fosil (BBM) sejalan dengan upaya penyelamatan lingkungan global. Apalagi Indonesia terikat dengan kesepakatan global melalui komitmen Indonesia pada G-20 Pittsburgh dan COP15 tentang isu lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen (internal) dan 41 persen (upaya sendiri dan dengan dukungan internasional) pada tahun 2020. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Produksi 117


telah dan sedang melaksanakan berbagai program peningkatan peran koperasi di bidang energi untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kementerian Koperasi dan UKM melalui koperasi adalah “menggerakkan ekonomi produktif rakyat” berbasis sumber daya alam pedesaan sebagai tujuan/misi utama, dan tujuan tersebut sekaligus mengaliri listrik rumah tangga guna menghantarkan kehidupan masyarakat desa ke tingkat yang lebih layak dan lebih beradab. Dengan demikian PLTMH tidak lagi dipandang hanya sebatas sumber energi untuk melistriki rumah tangga, akan tetapi terutama sebagai penggerak sumber ekonomi produktif yang menghasilkan nilai tambah dan pendapatan menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat di pedesaan. 2.

Peran Strategis Kementerian Koperasi Dan UKM Dalam Pembangunan PLTMH

Undang-Undang no.3/2007 tentang Energi mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Selain itu UU no.30/2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan bahwa selain memberikan kesempatan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik kepada BUMN dan BUMD, juga kesempatan tersebut diberikan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan swadaya masyarakat. Bahkan kelebihan tenaga listrik dari PLTMH yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM dapat dijual dijual ke PLN yang diatur melalui PerMen ESDM no.04/2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT.PLN (Persero) dari PLTMH yang menggunakan energi terbarukan skala kecil dan menengah. Kementerian Koperasi dan UKM mendukung dalam merealisasikan kebijakan transformasi dari pengelolaan energi yang bertumpu kepada energi fosil (non renewable resources) ke maksimalisasi pemanfaatan EBT tersebut. Salah satu langkah terobosan untuk 118

meningkatkan harkat kehidupan penduduk di wilayah ini adalah dengan membangun PLTMH sebagai sumber energi penggerak mengingat sumber daya air cukup tersedia. Pertimbangan lainnya adalah bahwa teknologi pembangkitnya sudah ada yang diproduksi di dalam negeri serta mudah dioperasikan oleh masyarakat. Atas dasar itulah Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) melalui koperasi dengan tujuan mendorong pengembangan usaha koperasi di bidang EBTK untuk menggerakkan kegiatan industri dan perekonomian pedesaan. Pemanfaatan energi PLTMH tersebut merupakan langkah awal untuk mendorong usaha-usaha koperasi dan masyarakat yang berwawasan lingkungan (green bussiness). Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha di bawah Deputi Produksi Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan program ini dengan berorientasi menggerakkan ekonomi produktif pedesaan berbasis kebutuhan rakyat, bersinergi dengan unit kerja serta lintas kementerian terkait dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah melalui pendekatan partisipatif dari seluruh stakeholder. Untuk itu, nilai-nilai organisasi dijadikan sebagai dasar pola pikir dan gerak langkah unit kerja dalam menjalankan misi dan pencapaian tujuan, yaitu: panjang, menumbuhkan kegiatan inovatif, memberdayakan kelompok sasaran dan staf pembina, membangun kerjasama dan jaringan kerja serta meningkatkan nilai tambah (value added) bagi kelompok sasaran. Program Kementerian Koperasi dan UKM dalam memfasilitasi koperasi untuk membangun dan mengelola PLTMH didasarkan pada pertimbangan: (a) Wilayah dimana koperasi berada memiliki sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pengembangan energi baru terbarukan (PLTMH). Indonesia memiliki potensi tenaga air yang sangat besar, yakni sekitar 75.760 MW yang tersebar


di 1.315 lokasi. Sampai saat ini sumber air yang sudah dimanfaatkan dalam bentuk PLTA, PLTMH baru sekitar 5.705 MW atau 7,54% (Sumber: Kementerian ESDM Tahun 2012). (b) Pengembangan PLTMH dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang diperkirakan 10-20 tahun ke depan belum dapat dijangkau oleh PT.PLN (Persero), biaya pemeliharaan lebih rendah, bermanfaat untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (c) Teknologi pemanfaatan energi PLTMH dapat dikuasai masyarakat pedesaan dan teknologinya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri. 2.1. Landasan Bantuan

Pemikiran

Pemberian

Indonesia mempunyai lebih dari 80.000 desa dimana sebagian dari desa tersebut tertinggal dan miskin, termasuk desa transmigrasi, desa pesisir, desa pulau kecil dan desa daerah perbatasan yang ekonominya stagnant karena tidak memiliki akses terhadap energi yang menggerakkan kegiatan industri rumah tangga dan ekonomi pedesaan. PT.PLN (Persero) sebagai perusahaan bisnis enggan masuk ke daerah-daerah tersebut karena dianggap tidak ekonomis, sekalipun

potensi sumberdaya energi terbarukan seperti air, angin, matahari cukup tersedia dalam jumlah melimpah. Sumber-sumber energi terbarukan di pedesaan diyakini bisa dikelola untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi produktif pada skala koperasi dan usaha kecil menengah dan rumah tangga untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga masyarakat pedesaan. Pendekatan ini akan mampu menjawab isu klasik pengurangan ketimpangan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang selama ini tak kunjung tuntas terpecahkan. Dalam pelaksanaan pengembangan usaha/ekonomi produktif berbasis PLTMH, partisipasi semua stakeholders (Kementerian ESDM, dinas provinsi dan kabupaten/kota) dan koordinasi lintas sektor yang bersifat sinergis menjadi prasyarat keberhasilan. Untuk itu mutlak perlu adanya perubahan paradigma lama yang bercirikan dari atas ke bawah (topdown), sentralistik dan sektoral sentries yang berorientasi kepada pencapaian output proyek jangka pendek menuju paradigma baru yang bersifat dari bawah ke atas (bottom-up), bekerja dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta jejaring (networking) yang sinergis dan berorientasi kepada pencapaian output program yang bersifat jangka menengahpanjang. Secara umum kerangka logis bantuan program Asdep Kelistrikan dan Aneka Usaha disajikan pada gambar 1.

119


Gambar 1.

Kerangka Logis Pengembangan Ekonomi Koperasi dan UKM Berbasis PLTMH

Sumber: Laporan Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, 2014. Dari gambar 1 terlihat bahwa fasilitasi teknologi produksi melalui pembangunan PLTMH terutama untuk menggerakkan ekonomi pedesaan melalui penyediaan energi yang diperlukan dalam proses pengolahan berbagai industri rumah tangga, disamping menyediakan listrik bagi rumah tangga. Kegiatan ekonomi produktif tersebut akan menghasilkan pendapatan untuk menyejahterakan penduduk sekaligus meningkatkan kemampuan koperasi untuk memelihara secara mandiri aset PLTMH koperasi secara berkelanjutan guna mendorong usaha/industri yang memanfaatkan energi PLTMH tersebut. Melalui sentuhan teknologi produksi tersebut diharapkan perekonomian desa-desa mampu berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah (economic growth centers). Harus diakui, fasilitasi yang diberikan kepada koperasi sifatnya hanyalah stimulan, yaitu sebagai faktor pengungkit pengembangan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas kegiatan dengan pemangku

120

kepentingan dari sektor atau institusi terkait lainnya agar pembinaan usaha koperasi dapat dilakukan secara utuh, komprehensif agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan. Pada gilirannya fasilitasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta mendorong pengembangan usaha koperasi dan anggotanya di kancah global. Pengembangan usaha koperasi dan anggota koperasi tentu akan mendorong peningkatan penyerapan kerja, peningkatan pendapatan koperasi dan anggotanya serta masyarakat lainnya. Melalui efek multiplier ke depan dan ke belakang (forward and backward linkages) baik secara langsung maupun tak langsung akan menumbuhkan usaha/bisnis baru lainnya baik di hulu maupun di hilirnya seperti guliran bola salju (snow ball). Dengan perkataan lain, secara keseluruhan proses kegiatan ekonomi koperasi berbasis PLTMH tersebut akan mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi pedesaan ke segala arah sekaligus memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan


kerja baru, pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan (sustainable development process). 2.2 Perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Koperasi Berbasis PLTMH Keberhasilan dan keberlanjutan suatu pembangunan PLTMH sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik. Tidak sedikit investasi pemerintah di berbagai sektor yang telah dibangun dan setelah diserahkan kepada masyarakat tidak mampu beroperasi secara berkesinambungan. Untuk itu studi kelayakan untuk pembangunan mikrohidro hendaknya tidak hanya memperhatikan aspek teknis saja, akan tetapi juga aspek non teknis seperti sosial dan ekonomi. Keberadaan ekonomi dan budaya masyarakat setempat sangat menentukan dalam keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan mikrohidro. Perencanaan atau penyusunan rancangan kegiatan koperasi merupakan aspek kritikal yang sangat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan pemberian bantuan serta keberlanjutan usaha yang akan dibangun dan dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam fase perencanaan, antara lain: (a) Rancangan seyogyanya bersifat (i) konprehensif dan holistik sesuai kebutuhan target group dilapangan, (ii) terintegrasi lintas program sektor/ subsektor/Kementerian. Artinya paket bantuan yang akan diberikan haruslah sedemikian rupa sehingga memungkinkan usaha untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor-sektor terkait mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten. (b) Bantuan untuk usaha diberikan kepada (i) Koperasi yang secara lokasional memiliki potensi sumber daya alam atau buatan yang memadai untuk mendukung usaha yang akan dikembangkan; (ii) secara kelembagaan koperasi yang bersangkutan layak dan potensial untuk

berkembang, dengan berkemandirian secara berkelanjutan. Untuk itu koperasi penerima bantuan harus memenuhi kriteria standar yang berkaitan dengan SDM dengan kewirausahaan memadai (diuji dari business plan-nya), pengurus koperasi memiliki visi bisnis dengan rasa tanggungjawab serta komitmen yang tinggi. (c) Mendapatkan dukungan penuh dari dinas koperasi kabupaten dan propinsi serta pimpinan daerah berupa cost sharing atau lainnya sebagai indikator dukungan bagi pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah di wilayahnya. (d) Ada monitoring dan evaluasi sekaligus pengendalian terhadap pengembangan usaha koperasi yang memperoleh bantuan sekurang-kurangnya pada tahap awal (1-3 tahun), melakukan diagnosis dan terapi pengembangannya menjadi bisnis yang sehat untuk berkembang. Dengan sistem perencanaan tersebut diharapkan akan menghasilkan perencanaan yang lebih akurat dan berkualitas sekaligus realisasi pelaksanaan pemberian bantuan dapat dilaksanakan lebih dini di tahun anggaran yang bersangkutan. 2.3. Penetapan Bantuan

Koperasi

Penerima

Prasyarat yang tidak dapat ditawartawar adalah kelayakan potensi sumberdaya alam daerah dan kelayakan calon koperasi penerima bantuan yang dinilai berdasarkan business plan yang dipresentasikan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan, direkomendasikan SKPD yang membidangi pembinaan koperasi kabupaten dan provinsi serta dukungan Bupati Kepala Daerah. Ketiga butir tersebut menjadi kunci keberhasilan bantuan program. Penetapan calon koperasi dan kabupaten penerima bantuan dari keAsdepan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha dipengaruhi oleh seberapa kuat dukungan dari pemda khususnya Bupati dalam bentuk 121


kebijakan untuk pengembangan wilayah di lokasi penerima bantuan, penyediaan dana pendampingan bantuan peralatan/mesin pengolahan untuk kegiatan ekonomi produktif, sarana infrastruktur seperti lahan dan jalan serta perizinan yang dibutuhkan. Keputusan penetapan koperasi yang telah memenuhi syarat administratif mengacu kepada PerMenKop dan UKM no:02/PER/M. KUKM/II/2011 dan Perdep no: 01/Per/Dep.2/ III/2011), sesuai usulan dan rekomendasi SKPD kabupaten dan didukung oleh SKPD propinsi akan ditandatangani Deputi atas nama Menteri Koperasi dan UKM. Secara umum penetapan koperasi penerima bantuan program dapat dilihat pada gambar 2. Gambar 2. Proses Penetapan Penerima Bantuan

Koperasi

Gambar 3. Mekanisme Penyampaian Dana Bantuan ke Koperasi

SKPD KABUPATEN Pengajuan

Seleksi, veri kasi, dan evaluasi serta menilai kelayakan usulan

Rekomendasi -

Bimbingan Pengawasan Pembinaan Monev

Tembusan

KOPERASI MENYUSUN PROPOSAL DISERTAI DENGAN : DETAIL DESIGN/FEASIBILITY STUDY BUSSINES PLAN BADAN HUKUM AD/ART NPWP KTP PENGURUS/PENGAWAS YANG BERLAKU

Transfer Dana

Tembusan

SKPD PROPINSI Tembusan

Tembusan

Evaluasi kelayakan dan Persyaratan Administrasi

Tembusan

Dukungan

Sumber: Laporan Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, 2014.

2.5. Konsep Pengembangan

Sumber: Laporan Asdep Urusan Ketenaga listrikan dan Aneka Usaha, 2014. Bappenas pada akhir tahun 2012 telah menetapkan pengembangan PLTMH melalui koperasi sebagai salah satu program nasional/ new initiatives dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah terpencil, tertinggal dan miskin. 2.4. Penyampaian Dana Bantuan Penyampaian dana bantuan kepada koperasi seperti disajikan pada gambar 3. Pada prinsipnya dana dari Kementerian ditransfer langsung ke rekening koperasi dan pengelolaannya diawasi oleh SKPD provinsi dan kabupaten. 122

Dengan keterbatasan energi di pedesaan, banyak potensi sumberdaya alam desa hanya dijual dalam bentuk komoditi tanpa diproses sehingga harganya rendah karena tidak dapat diolah menjadi produk akhir ( ) dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk mengatasinya, PLTMH berperan sebagai sarana untuk menggerakkan proses industri pengolahan sekaligus penyediaan listrik, untuk mendorong tumbuhnya produk-produk olahan bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong wirausahawan desa. Paradigma pembangunan PLTMH pada Kementerian Koperasi dan UKM tidak lagi semata untuk memberikan energi listrik rumah tangga yang bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada menggerakkan ekonomi produktif yang kompetitif untuk meningkatkan pendapatan yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu ada jaminan bagi pemeliharaan aset PLTMH dengan meningkatnya kapasitas ekonomi koperasi dan masyarakat (capacity to pay) sehingga dapat terus berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.


Ini merupakan langkah strategis untuk melepaskan masyarakat pedesaan dari perangkap lingkaran kemiskinannya (the low level equilibrium trap). Dalam program ini Kementerian Koperasi dan UKM sesuai amanat konstitusi menjadi lembaga/institusi penggeraknya yang mengorganisasikan potensi SDM dan sumberdaya alam di wilayah pedesaan. Dengan demikian peranan lembaga Koperasi berikut kualitas SDM pengurusnya sangatlah menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Dalam konteks tersebut pemberdayaan koperasi untuk meningkatkan capacity building pengurus yang berwawasan bisnis profesional maupun akses kepada modal, teknologi, pasar dan informasi sangat diperlukan untuk bisa berkembang dan menjamin keberlanjutan usaha dalam persaingan bisnis global yang semakin ketat terutama menghadapi serbuan arus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir Tahun 2015 mendatang. Konsep pengembangan ekonomi koperasi berbasis PLTMH disajikan pada Gambar 4. Gambar 4. Konsep Pengembangan Ekonomi Koperasi Berbasis PLTMH

Sumber: Laporan Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, 2014. Sudah saatnya pemerintah menetapkan kebijakan skim “insentif subsidi” kepada koperasi berbasis EBTK/PLTMH seperti halnya subsidi kepada PT. PLN (Persero) yang sudah puluhan tahun. Pendekatan ini akan mengakselerasi gerakan ekonomi produktif secara lebih cepat dan meluas ke wilayah-

wilayah pedesaan terisolir yang ekonominya marjinal dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hanya dengan kebijakan pemihakan demikian bisa mendorong koperasi yang mengelola EBT mampu berkembang secara revolusioner dan berkelanjutan sekaligus membantu Pemerintah untuk menjawab isu kemiskinan dan ketimpangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. 3.

Permasalahan Realitas di Lapangan

Koperasi menghadapi berbagai permasalahan di lapangan, antara lain: Pertama, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) pengurus koperasi berbasis PLTMH dalam menjalankan dan mengembangkan usaha bisnisnya belum seprofesional yang diharapkan. Demikian pula para petugas pembina dari dinas atau pemda masih perlu perkuatan visi bisnis yang kompetitif. Kemampuan mengorganisasikan serta memobilisasikan potensi sumber daya yang dimiliki relatif masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam membangun jejaring bisnis, serta mengantisipasi signal pasar domestik dan internasional. Banyak pelaku bisnis menjual ke pasar “apa yang diproduksikannya”, bukannya “memproduksi apa yang diinginkan pasar” untuk dijual. Kedua, besaran usaha koperasi pada umumnya belum memenuhi skala ekonomi (economies of scale) sehingga kurang memungkinkan untuk bisa berkembang cepat. Dukungan konkrit kepada koperasi dan usaha kecil menengah terhadap akses modal ke LPDB yang berada di bawah pengelolaan Kementerian mutlak diperlukan untuk reinvestasi guna memperbesar peluang keberhasilan usaha koperasi/usaha kecil menengah dalam jangka menengah-panjang. Demikian juga kapasitas PLTMH bantuan masih sangat terbatas jangkauannya kepada masyarakat. Ketiga, sistem pemberdayaan koperasi/usaha kecil menengah belum optimal terutama untuk memecahkan persoalanpersoalan konkrit dilapangan dalam rangka pengembangan usaha bisnisnya. Keempat, dukungan infrastruktur jalan, transportasi, 123


serta komunikasi masih sangat rendah, bahkan di sebagian besar lokasi belum ada. Kelima, koordinasi dan sinergitas di dalam dan antar sektor terkait belum seperti harapan sehingga mutlak perlu terus dikembangkan. 4.

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Dampak Bantuan PLTMH

Secara umum pelaksanaan pembangunan sarana PLTMH dari kementerian cukup lancar sesuai jadwal, kecuali di beberapa lokasi yang mengalami keterlambatan karena masalah administrasi atau gangguan iklim (hujan terus menerus) yang menghambat pembangunan

Usaha Rakyat 0, jangka waktu ketentuan bank Lampung, yaitu ari Kementerian Rp 100 juta, dan dari Bank Jabar ampel lainnya di ma KUR sebesar 2 tahun dengan angkan 1 UKM membiayai usaha KM di Padang UR sebesar Rp KUR dari BNI, kondisi lancar.

mbiayaan 1 unit kelapa sebagai barkan sebagai

15 cm, kadar air < 5 %. kelapa untuk ri serat sabut

ku sabut kelapa: ari. 1 Ha (untuk penjemuran,

LN atau genset

aik (bisa masuk

i. Ketrampilan pembangunan PLTMHminimal serta untuk koperasi mengola usaha operator mesin, pengelola pada 10 lokasi dapat dilihat seperti tenaga pembukuan, dan buruh untuk pada Gambar 5. mengumpulkan hasil, mengayak, menjemur, meng dan Gambar memasukkan 5. Lokasi Bantuan PLTMH 2013 dalam truk container. j. Memiliki kontrak dengan eksportir atau k. Memiliki modal kerja minimal Rp 150 juta untuk menalangi pembayaran bahan baku setiap hari, membayar buruh untuk 1 bulan, dan membayar biaya operasional perusahaan misalnya makan buruh, membeli solar, dan membiayai kerusakan mesin, Memiliki gudang, tempat l. penjemuran. m. Memiliki perijinan usaha : Surat keterangan domisili, ijin HO, NPWP, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Sumber: Diolahgiling dari Laporan Asdep Urusan n. Mesin penguraai, genset, Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, mesin , mesin ayakan, gerobak 2014. kerja, peralatan kerja. o. Instalasi dan ;pelatihan p. Biaya pengiriman Untuk tahun 2013 sebaran bantuan pada 10 lokasi di 8 provinsi, yaitu 1.Sumut (2 2. Contoh Skema Pembiayaan11 lokasi); 2. NAD; 3. Sumbar; 4. NTB; 5. NTT a. Estinasi Biaya Investasi (2 lokasi); 6.Kalbar; 7.Sulbar; dan 8.Sulsel. Berikut ini disajikan estimasi biaya Adapun pelaksanaan danmembangun dampaknya 1disajikan investasi untuk unit sebagai berikut: pabrik pengolahan serat sabut kelapa b.

124 atau ke gudang

ja

22 s/d 25

dengan kapasitas per hari 2 ton. Estimasi Hasil Usaha Serat Sabut Kelapa Berikut ini disajikan estimasi hasil usaha pengolahan serat sabut kelapa. Estimasi hasil penghitungan harga jual, Harga Pokok Penjualan dan margin keuntungan per kg dan setiap

4.1. PLTMH Sabana (KSU Puncak Ngengas), Desa Tepal, Kab Sumbawa, NTB

Pembangunan PLTMH Sabana menghasilkan listrik sebesar 40 KW, dan telah melistriki 81 Rumah Tangga, 3 sekolah, 1 masjid dan 1 mushola. Ini berdampak kepada meningkatnya peradaban masyarakat desa dan mudahnya akses informasi untuk kemajuan. Rapat anggota koperasi menetapkan iuran listrik per rumah tangga berkisar Rp20.000Rp30.000. Tabel 2 Estimasi Biaya Investasi Usaha Pengolahan Serat Sabu Gambar 6. Rumah Turbin dan Produk Kopi

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang 2013 Tersedianya energi listrik PLTMH Tabel 3 meningkatkan Estimasi Hasilnilai Usaha Pengolahan berdampak tambah secaraSerat Sabut Kelapa Rp21.000/kg, setelah diolah hingga bentuk kemasan menjadi: Kopi Arabika Specialty Rp40.000/250 gram; Kopi Jahe Rp35.000/250 gram; Kopi Arabika Lokal Rp27.500/100 gram; Kopi Robusta Rp20.000/200 gram; Kopi Luwak Rp105.000/200 gram. Mengingat kopi dari Desa Tepal ini merupakan kopi organik dan diolah lebih lanjut dengan menggunakan EBT, seharusnya perlu upaya branding produk Kopi Organik Tepal yang ramah lingkungan yang menyasar pasar premium dengan harga premium. Tenaga kerja yang terserap juga meningkat mencapai 20 orang dengan upah sebesar Rp1,52juta/bulan. Produk kopi yang sudah dalam kemasan, mendorong sistem pendistribusian menjadi lebih mudah dan murah. Pemasaran


kopi mencapai Sumbawa Besar, Bima, Dompu, Mataram, Denpasar dan Surabaya.

4.4. PLTMH Liki, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Selain itu, dengan adanya PLTMH ini, telah muncul kegiatan ekonomi lainnya seperti bengkel las sebanyak 2 unit, bengkel motor

Pembangunan masih dalam tahap penyelesaian. Total listrik terbangkit sebesar 51 KW yang rencananya akan Melistriki Sebanyak 180 Rumah, Masjid 1 Unit, Mushola 2 Unit, Puskesmas 1 Unit, Sd 1 Unit, Kantor Desa 1 Unit, Kantor Koperasi 1 unit dengan masing-masing daya terpasang 1 A (200 watt).

4 unit yang semuanya memanfaatkan energi listrik PLTMH Sabana. 4.2. PLTMH Gampoeng Pucuk, Kabupaten Pidie, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam

Gambar 7. Rumah Turbin dan Pemasangan Distribusi Jaringan Listrik

PLTMH Gampoeng Pucuk dikelola oleh KSU Pakat Mandum dengan kapasitas 35 KW, dan saat ini sudah melistriki 114 rumah dengan daya masing-masing 0,5A atau 100 watt dengan tarif per bulan Rp10.000 sebagaimana yang telah disepakati bersama anggota koperasi. Adapun kegiatan ekonomi produktif baru dalam tahan persiapan. 4.3. PLTMH Betteng, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber: Hasil Kunjungan Lapang, 2013

PLTMH Betteng yang dikelola oleh Koperasi Wai Tuo dengan daya terbangkit 40 kW, telah melistriki 115 rumah dengan rincian: 35 rumah terpasang dengan daya masingmasing 1 ampere (200 watt) dan tarif Rp15.000/ bulan; 75 rumah dengan daya masing-masing 2 ampere (400 watt) dan tarif Rp30.000/bulan; termasuk sarana umum seperti Masjid 2 unit, Puskesmas Pembantu 1 unit, Kantor Desa 1 unit dan SD 1 unit. Tenaga kerja langsung yang terserap sebanyak 2 orang sebagai operator dengan honor Rp. 200.000/orang/bln dan 1 orang tenaga administrasi dengan honor Rp. 150.000 per bulan.

4.5. PLTMH Peppana, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat

PLTMH menggerakkan 2 unit mesin kopi untuk pengupas kulit basah dan pengupas kulit ari. Sebelumnya, kopi dari desa ini dijual dalam bentuk kopi basah ke Makasar memakai branding kopi Toraja dengan harga Rp10.000/ kg. Kini kopi dijual dalam bentuk kopi beras dengan branding kopi Betteng Enrekang seharga Rp40.000/kg dan dipasarkan ke Tana Toraja dan Makasar.

PLTMH Peppana dikelola oleh koperasi Indokakao dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian. pemerintah Kabupaten Mamasa telah memberikan bantuan berupa mesin pengupas kulit rotan dan mesin penggiling beras yang saat ini sudah berada dilokasi. Daya terbangkit sebesar 30 KW akan melistriki 120 rumah dengan daya masing-masing rumah 1 Ampere (200 watt). 4.6. PLTMH Napajoring, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara PLTMH Napajoring yang dikelola oleh KSU Mitra Keluarga. Pemda Kabupaten Tobasa memberikan workshop sebagai sarana pengembangan industri kayu yang dilengkapi dengan dua paket peralatan pertukangan. PLTMH telah melistriki 100 rumah-tangga, sarana ibadah/gereja 2 unit, Puskesmas pembantu 1 unit, Sekolah Dasar 125


2 unit dan kantor workshop 1 unit. Kegiatan pengembangan industri kayu baru akan mulai berjalan. 4.7. PLTMH Apui, Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alor,

Pembangunan PLTMH Apui yang dikelola oleh KUD Beringin dengan kapasitas daya terbangkit sebesar 62 kw mampu melistriki 282 rumah dengan rincian: 132 rumah terpasang daya masing-masing 1 ampere (200 watt) dengan tarif Rp40.000/bulan; 150 rumah dengan daya 0,5 ampere (100 watt) dan tarif Rp20.000/bulan. Tenaga kerja langsung yang terserap adalah tenaga operator 2 orang dengan honor Rp250.000/orang/bln dan 1 tenaga administrasi dengan honor Rp150.000/ bulan. Sarana usaha produktif yang disediakan oleh Pemda Alor untuk memanfaatkan energi PLTMH adalah penggilingan kopi dengan kapasitas 100 kg/jam. 4.8. PLTMH Rondowoing, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT PLTMH Rondowoing dikelola oleh KUD Borong Jaya. Listrik sudah didistribusikan kepada anggota masyarakat/koperasi sebanyak 137 rumah dan fasilitas umum berupa gereja 1 unit, SD 1 unit, dan puskesmas 1 unit. Setiap rumah terpasang daya 1 ampere (200 watt) dengan tarif sudah disepakati Rp35.000/ bln. Kegiatan usaha produktif yang akan dikelola oleh kopersi berupa pengolahan kopi menggunakan mesin pengupas kulit kopi yang saat ini sudah ada dilokasi.

126

Gambar 8. Rumah Turbin dan Ruang Sekolah Yang Dilistriki

4.9. PLTMH Bungus, Kab Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara PLTMH Bungus dikelola oleh KSU Marsiurupan dengan daya 10,14 kw dimanfaatkan untuk melistriki rumah-tangga. Kegiatan ekonomi produktif koperasi adalah mengembangkan kegiatan penyimpanan hasil tangkapan ikan Jurung dengan menggunakan freezer (0,7 kw). Selama ini ikan ini dijual oleh masyarakat satu kali dalam seminggu dalam kondisi sudah dimasak. Dengan adanya freezer, ikan dapat dijual dalam keadaan segar sampai di konsumen. Disamping itu, kegiatan usaha lainnya yang akan dikembangkan adalah kegiatan pertukangan kayu, dimana sudah tersedia peralatan pertukangan bentuk portable dengan menggunakan daya listrik sampai dengan 750 watt, seperti alat ketam, mesin bor kayu dan mesin gerinda.


4.10. PLTMH Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat PLTMH Sintang dikelola oleh Koperasi Apang Semangai. Dengan kapasitas terbangkit sebesar 50 kw diharapkan dapat melistriki 305 KK di Desa Tampang Menua. Ketersediaan listrik memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan intensitas penyediaan informasi melalui internet serta peningkatan kegiatan pengembangan usaha ibu-ibu terutama anyaman dan produksi rumahan lainnya.

Secara keseluruhan kemajuan pembangunan PLTMH dan kapasitasnya, koperasi pengelola serta dampak pada masingmasing lokasi disajikan pada Tabel 1. Memang masih ada pembangunan PLTMH di lokasi tertentu yang belum selesai seratus persen seperti: PLTMH Liki (KSU Sinar Mas) Kab Solok Selatan, dan PLTMH Peppana (Kopersi Indobanua) Kabupaten Mamasa – Sul-Bar, sehingga belum bisa menggerakkan ekonomi produktif di wilayahnya. Diperkirakan dalam waktu dekat sudah akan selesai sesuai yang direncanakan.

Tabel 1. Koperasi Penerima, Kapasitas, Jenis Usaha Produktif Program Bantuan PLTMH,Tahun 2013

127


Sumber: Laporan Asdep Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, 2014.

5.

Kesimpulan Dan Saran

Program Bansos PLTMH Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 yang sudah terpasang telah menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi produktif rumah tangga, antara lain: pengolahan makanan dan minuman, menggerakkan mesin penggilingan padi (huller), menggerakkan peralatan industri mebel (las, dll); menggerakkan usaha umum: usaha kios/toko, fotocopy. Kesemuanya memberikan dampak manfaat dengan tren positif kepada masyarakat dan koperasi pengelola, baik secara sosial, ekonomi, maupun 128

lingkungan, yang diindikasikan dengan meningkatnya capacity building, pendapatan, penyerapan tenaga kerja. Disamping itu energi dari PLTMH juga menghasilkan listrik untuk penerangan rumah tangga, sekolah, mushola, masjid, gereja, puskesmas, kantor desa, kantor koperasi, dll. Guliran dampak tersebut cenderung terus bertumbuh melalui baik ke hulu maupun ke hilir. Adapun tantangan ke depan berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalisme koperasi (social capital) dalam mengelola dan mengembangkan usaha bisnisnya yang berdaya


saing dan mandiri secara berkelanjutan. Untuk itu faktor pemberdayaan melalui pendampingan profesional, bimtek, dan supervisi lapangan dari para pembina kepada Koperasi pengelola dan anggotanya adalah mutlak perlu yang mencakup sentuhan teknologi, packaging dan branding sampai tercapai tingkat kemandirian secara holistik. Dalam konteks itulah dituntut peran aktif dari dinas koperasi kabupaten dan provinsi untuk mengarahkan, mengawasi, membina pengembangan usaha bisnis koperasi serta meningkatkan kapasitas kewirausahaan pengurus koperasi dan usaha kecil menengah mulai dari perencanaan bisnisnya, strategi produksinya, pemasarannya serta akses-akses yang diperlukan untuk pengembangannya. Demikian pula dukungan sinergis dari unitunit kerja tingkat pusat (intra dan lintas sektor) mutlak diperlukan untuk lebih mendorong skala usaha unit-unit PLTMH yang telah dibangun agar mampu berkembang secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang kuat. Pada gilirannya, derap ekonomi

tersebut diharapkan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah pedesaan yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat yang telah amat lama dimimpikan. Untuk menggulirkan gerakan ekonomi produktif pedesaan secara lebih revolusioner melalui koperasi berbasis EBTK/PLTMH berwawasan lingkungan (green bussiness) guna penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan perkotaan dengan pedesaan, sudah saatnya dilahirkan “Kebijakan Skim Insentif Subsidi” kepada Koperasi seperti halnya subsidi ke PT.PLN (Persero) yang sudah puluhan tahun. Hanya dengan kebijakan pemihakkan demikianlah bisa mendorong koperasi yang mengelola EBT/PLTMH mampu untuk menjawab isu-isu klasik yang tak pernah tertuntaskan selama ini seperti stagnasi ekonomi pedesaan, perangkap kemiskinan pedesaan, ketimpangan pendapatan, jeratan subsidi energi fosil pada APBN, serta isu-isu lingkungan dengan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

129


Daftar Pustaka Anonymous.2014. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Asdep Urusan Ketenagalistrikan Dan Aneka Usaha Tahun 2013. Laporan Akhir,Februari 2014.

Yoichi K and K.Yokobori. 1997. Environment, Energy, and Education: Strategies for Sustainability. United Nations University Press. Tokyo.

Neil C, and M.Tykkylainen.1998. Local Economic Development: A Geographical Comparison Of Rural Community Restructuring. United Nations University. Press. Tokyo.

TanWee L.2002.The Dynamic of Entrepreneurship: Growth and Strategy. Pearson Education Asia Pte Limited. Singapore.

130

kata kunci: industri rumah tangga, ekonomi produktif, dampak, pemberdayaan

Recommend Documents