UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU SEKOLAH KEJURUAN Oleh: SARDI SALIM (Desen Pendidikan Teknik dan Kejuruan Fakultas Teknik UNG) Abstrak. Guru sekolah pendidikan kejuruan terutama bidang teknologi, saat ini dan masa yang akan datang memerlukan pembenahan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional. Kepincangan mutu guru kejuruan dibandingkan dengan perkembangan pendidikan kejuruan yang terjadi selama ini telah ikut memperlambat laju peningkatan mutu pendidikan kejuruan dan mutu sumber daya manusia lulusan SMK. Penelitian menggunakan pendekatan analisis literatur dan kajian beberapa ahli pendidikan kejuruan dalam seminar dan temukarya asosiasi pendidikan kajuruan se Indonesia. Melalui kajian beberapa literatur acuan dan pandangan ahli pendidikan kejuruan, disimpulkan aspek-aspek yang harus diperhatikan dan pencapaian kompetensi guru bidang pendidikan kejuruan yaitu: 1). Kompetensi bidang studi, 2). Kompetensi pencapaian kualitas mutu peserta didik, 3). Kompetensi pelaksanaan PBM yang sesuai, dan 4). Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan. Kata Kunci: guru, kejuruan, kompetensi, profesional. PENDAHULUAN Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (vocational), yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal: keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segitiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Senada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa guru adalah ”...... tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi, (pasal 39 ayat 1). Guru Sekolah Menengah Kejuruan yang disingkat Guru SMK adalah guru pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan. Guru sekolah kejuruan adalah guru yang mengajar pada sekolah kejuruan yang memiliki kompetensi paedagogis, kepribadian,
profesional dan sosial. Guru Kejuruan pada program produktif memiliki karakteristik dan persyaratan (kompetensi) professional yang spesifik, yaitu antara lain : 1. Memiliki keahlian praktis yang memadai pada semua bidang studi (mata pelajaran) produktif; 2. Mampu menyelenggarakan pembelajaran (diklat) yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja; 3. Mampu merancang pembelajaran (diklat) di sekolah dan di dunia usaha atau industri. Selain persyaratan khusus seperti tersebut di atas yang harus dimiliki oleh guru sekolah kejuruan, keberadaan guru sekolah kejuruan saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan yaitu beragamnya program keahlian di SMK. Berdasarkan kurikulum SMK tahun 2006 (KTSP), terdapat 123 program keahlian (program studi) yang tercakup dalam 26 bidang keahlian (jurusan) yang dikembangkan oleh SMK. Jumlah tersbut belum termasuk 7 (tujuh) program studi yang ada di SMK perikanan/kelautan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Apabila ditinjau dari status guru, dimana berdasarkan data dapat disampaikan bahwa dari 52.732 guru SMK negeri terdapat 11.393 orang (21,61%) berijazah dibawah S1 dan non kependidikan hal ini diasumsikan bahwa tidak ada LPTK yang mencetak tenaga pengajar degan jenjang pendidikan di bawah S1. Gambaran berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kondisi guru riel dari guru SMK yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak guru yang pendidikannya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kelayakannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajarpun dapat dianggap tidak layak. Berdasarkan UU Guru dan Dosen, sertifikai guru memang menjadi mutlak harus dimiliki oleh guru, yang juga harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujukan tujuan pendikan nasional. Jika merujuk pada peraturan tersebut, maka masiih banyak guru SMK yang harus memenuhi syarat-syarat agar dapat mengikuti sertifikasi. Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan guru-guru SMK mengalami kesulitan untuk menyelesaikan jenjang S1 maupun D4 Permasalahan tersebut adalah tidak semua jurusan Prodi yang terdapat di SMK dimiliki LPTK terutama untuk kelompok kelautan dan pertanian. Sementara itu, permasalahan lainnya adalah pengembangan program D4 memerlukan spesifikasi yang mendalam serta biaya
pendidikan yang jauh lebih besar, sementara pendanaan pendidikan secara umum masih jauh dari ideal. Upaya pembangunan berbagai sarana fisik, termasuk reformasi kurikulum, pertambahan jumlah sekolah dengan diversifikasi dan standar-standar bidang keahlian pada pendidikan kejuruan perlu sejalan dengan peningkatan mutu guru kejuruan. dan pada gilirannya mempengaruhi daya saing perusahaanperusahaan swasta Indonesia dalam persaingan internasional. Tantangan bagi LPTK dimasa depan menjadi lebih besar mengingat terbuka peluang bagi institusi di luar LPTK mendidik calon guru kejuruan. Banyak pihak menaruh harapan terhadap LPTK, agar lulusan LPTK dapat bersaing dengan lulusan diluar LPTK, terutama untuk mengisi pasar kerja pada SMK
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis literatur dan kajian-kajian tentang pengembangan sekolah menengah kejuruan yang banyak dilakukan oleh ahli-ahli pendidikan kejuruan yang tergabung dalam Asosisi Pendidikan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO), baik dalam kegiatan seminar, temu karya dan konvensi pendidikan kejuruan yang dilaksanakan setiap 2 tahun. Analisis didasarkan pada bagaimana upaya dalam meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah kejuruan, dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas/komptenesi yang baik dan terampil dalam pekerjaan sesuai bidang keahlian masing-masing. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gagasan/ide terhadap upaya peningkatan mutu guru sekolah kejuruan baik mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru kejuruan maupun kompetensi lulusan yang harus dicapai. Tentunya dukungan dan peran pihak eksternal dalam hal ini dunia usaha dan industri menjadi hal yang penting terutama dalam membekali kemampuan dan keterampilan anak didik untuk siap bekerja.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sistem pendidikan nasional telah disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kondisi sosial-budaya. Di dalamnya sarat prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan pada kesatuan dan keutuhan nasional, menjunjung tinggi kepribadian bangsa yang bermartabat dan bermoral, kreativitas, keterampilan, dan
sebagainya. Mutu pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu menyangkut input, proses, dukungan lingkungan, sarana dan prasarana Penjabaran lebih lanjut mengenai factor-faktor tersebut bahwa input berkaitan dengan kondisi peserta didik (minat, bakat, potensi, motivasi, sikap), proses berkaitan erat dengan penciptaan suasana pembelajaran, yang dalam hal ini lebih banyak ditekankan pada kreativitas pengajar (guru), dukungan lingkungan berkaitan dengan suasana atau situasi dan kondisi yang mendukung terhadap proses pembelajaran seperti lingkungan keluarga, masyarakat, alam sekitar, sedangkan sarana dan prasarana adalah perangkat yang dapat memfasilitasi aktivitas pembelajaran, seperti gedung, alat-alat laboratorium, komputer dan sebagainya. Berkaitan dengan faktor proses, guru menjadi faktor utama dalam penciptaan suasana pembelajaran. Kompetensi guru dituntut dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Studi tentang pendidikan guru di akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menunjukkan fenomena yang semakin kuat menempatkan guru sebagai suatu profesi. Di negara-negara yang sudah maju jabatan guru disadari betul-betul sebagai suatu profesi yang sam hak dan kondisinya dengan profesiprofesi lainnya, sehingga orang tak ragu-ragu atau berfikir lama-lama untuk memilih jabatan guru itu. Kondisi nyata kini memandang bahwa guru sebagai sebuah profesi, bukan lagi dianggap sebagai suatu pekerjaan (vokasional) biasa yang memerlukan pendidikan tertentu. Kedudukan seperti ini setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan eksternal. Secara internal, terjadi penguatan dalam kedudukan sosial, proteksi jabatan, penghasilan, dan status hukum. Sebagai implikasi posisi ini, maka secara eksternal terjadi harapan dan tuntutan kualitas profesi keguruan, yang tidak hanya diukur berdasarkan kriteria lembaga penghasil (LPTK), tetapi juga menurut kriteria pengguna (user) antara lain asosiasi profesi, masyarakat, dan lembaga yang mengangkat dan memberikan penghasilan Upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk mengangkat dari keterpurukan tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak dibarengi dengan upaya penegakan standar penyelenggaraan pendidikan, standar pelayanan pendidikan serta standar kompetensi guru, standar lulusan dan standar tenaga kependidikan lainnya. Standar penyelenggaraan pendidikan mengisyaratkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi tuntutan minimum segala masukan (input) yang akan diproses dan standar proses yang memenuhi prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan standar pelayanan dimaksudkan agar lembaga
penyelenggara pendidikan dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan sehingga merasa puas terhadap hasil pendidikan sebagaimana yang mereka harapkan. Kepuasan pelanggan harus merupakan tujuan pelayanan, karena pendidikan adalah lembaga pemberi layanan jasa kepada masyarakat. Penjaminan mutu lewat sertifikasi kompetensi akan mampu memberikan kepercayaan kepada stakeholder. Jika guru memiliki sertifikat kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi dan profesi untuk melaksanakan tugas sebagai guru, stakeholder akan percaya bahwa guru yang akan mendidik, mengajar, melatih dan membimbing anak-anak yang mereka percayakan akan mendapat pelayanan optimal baik di dalam penyediaan fasilitas pendidikan maupun dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Diharapkan dengan upaya itu hasil pendidikan yang dicapai juga akan lebih baik. Patut disadari bahwa setiap hal baru yang dirasa asing dan berkaitan langsung dengan kepentingan dan nasib guru akan menimbulkan reaksi beragam, dari sikap pasrah sampai reaksi menentang. Secara psikologis akan menimbulkan kekhawatiran, karena mereka tidak terbiasa untuk mengenali kemampuan diri melalui refleksi dan evaluasi diri. Jika guru memiliki rasa confident (percaya diri) akan kompetensi yang dimilikinya, tidak akan menimbulkan rasa waswas dan khawatir yang berlebihan. Oleh karena itu perlu sosialisasi secara luas agar kebijakan sertifikasi dan resertifikasi dapat diterima secara positif, dan bukan merupakan ancaman bagi guru, tetapi justru dirasakan dapat melindungi profesi guru dan untuk membantu guru dalam mencapai tingkat tertinggi jabatan guru. Guru adalah salah satu jenis jabatan profesional di dalam bidang kependidikan. Sebagai jabatan, guru harus dipersiapkan melalui pendidikan dalam jangka waktu tertentu dengan seperangkat mata kuliah serta beban SKS tertentu sesuai dengan jenjangnya. Pendidikan yang dimaksud adalah untuk mendidik calon guru yang kelak mampu melaksanakan tugas secara profesional. Tugas profesional guru dapat dipilah menjadi empat fungsi sekalipun di dalam praktik merupakan satu kesatuan terpadu saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksud adalah: 1. Guru sebagai pendidik 2. Guru sebagai pengajar 3. Guru sebagai pelatih 4. Guru sebagai pembimbing.
Hasil studi dari pakar pendidikan (Jalal & Mustafa, 2001), menyimpulkan bahwa guru merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi belajar siswa. Reformasi apapun yang dilakukan dalam pendidikan seperti pembaruan kurikulum, penyediaan sarana-prasarana dan penerapan metode mengajar baru, tanpa guru yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal Kenyataan menunjukkan bahwa masih sebagian besar guru underqualified, tingkat penguasaan bahan ajar dan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif masih kurang. Untuk itu perlu upaya peningkatan kualitas guru melalui berbagai cara antara lain: penentuan standar kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi guru, penilaian kinerja guru, penataran/pelatihan guru, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, studi lanjut, peningkatan kualitas LPTK penghasil guru, dan lain-lain. Khusus dalam perumusan standar komptensi guru terlebih dahulu perlu dikaji, dianalisis dan dibahas secara mendalam semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi guru. Tim Penyusun Standar Kompetensi Guru Pemula (SKGP) merumuskan kompetensi guru dalam 4 (empat) rumpun yaitu: 1. Penguasaan Bidang Studi 2. Pemahaman tentang Peserta Didik dan Kompetensi Lulusan yang harus dicapai 3. Penguasaan Proses Pembelajaran yang sesuai 4. Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemerolehan sertifikat kompetensi guru yang dimaksudkan untuk memberikan bukti tertulis terhadap kinerja (performance) melaksanakan tugas guru sebagai perwujudan kompetensi yang dimiliki telah sesuai dengan standar kompetensi guru yang dipersyaratkan. Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan bukti atas kompetensi dan hanya diberikan setelah yang bersangkutan lulus pendidikan profesi guru lembaga pendidikan tinggi terpilih. Sertifikasi kompetensi melalui pendidikanprofesi guru sebagai upaya penjamin mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia mempunyai arti strategis dan mendasar dalam upaya peningkatan mutu guru. Sertifikasi merupakan jawaban terhadap adanya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional guru. Oleh karena itu proses sertifikasi kompetensi dipandang sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi yang diperlukan. Oleh karena itu pemerolehan sertifikat dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar, diskusi panel,
lokakarya, simposium, dan lain-lain bukanlah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non kependidikan. Khusus untuk tenaga kependidikan, UU No 20 tahun 2003 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Sementara itu, dalam pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimal dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. UU No 20 tahun 2003 Pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Jadi peran lembaga penyelenggara program pendidikan tenaga kependidikan yang terakreditasi sudah jelas dan tegas berwenang menyelenggarakan sertifikasi pendidik untuk TK,SD,SMP,SMA, dan SMK. Ijazah merupakan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan yang diberikan kepada peserta didik setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Lebih jauh Undang-Undang Guru pasal 7 ayat (1) menyebutkan, bahwa guru sebagai tenaga profesional di bidang pembelajaran wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Ayat (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Sarjana atau Program Diploma IV yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru; ayat (3) menyatakan, bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial sesuai Standar Nasional Pendidikan, yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru setelah Program Sarjana atau Diploma 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat(4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sementara itu,
dalam pasal 25 diatur sebagai berikut: (1) Pendidikan profesi guru mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan profesi; (2) Persyaratan kelulusan untuk pendidikan profesi ditetapkan oleh perguruan tinggi setelah memperhatikan pertimbangan dari organisasi profesi dan mendapat persetujuan dari menteri; (3) Calon guru yang memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh Sertifikat Kompetensi Guru dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Undang-undang Guru dan Dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang pendidik wajib : 1. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. 2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen. 3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Jabaran hal tersebut di atas dapat dimaknai sebagai berikut : Pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. Keempat, kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.
Untuk dapat menetapkan bahwa seorang pendidik sudah memenuhi standard profesional maka pendidik yang bersangkutan harus mengikuti uji sertifikasi.
KESIMPULAN 1. Tugas profesional guru dapat dipilah menjadi empat fungsi sekalipun di dalam praktik merupakan satu kesatuan terpadu saling terkait, mendukung dan memperkuat satu terhadap aspek yang lain. Empat fungsi yang dimaksud adalah: o Guru sebagai pendidik o Guru sebagai pengajar o Guru sebagai pelatih o Guru sebagai pembimbing. 2. Seorang guru wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi : o Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. o Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen. o Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 3. Guru pendidikan kejuruan hendaknya memliki kompetensi 4 (empat) rumpun yaitu: o Penguasaan Bidang Studi o Pemahaman tentang Peserta Didik dan Kompetensi Lulusan yang harus dicapai o Penguasaan Proses Pembelajaran yang sesuai o Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan.
DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. ______, 2003. Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Tenaga Pendidik. ______, 2003. Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2002. Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21.
Jalal, Fasli and Musthafa, Bahrudin. 2001. Education Reform, in the Context of Regional Autonomy: The Case of Indonesia. Ministry of National Education. Jakarta. Jalal, Fasli. 2007. Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu. Makalah. Unair Surabaya. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sukamto. 2004. Pengembangan SistemPenilaian Sertikasi Guru Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah.2004. Pendidikan Nasional MenujuMasyarakat Indoensia Baru. Bandung: Ginesindo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasiona.
