KASUS PENYUAPAN DANA WISMA ATLET SEA GAMES 2011 DI PALEMBANG DAN JAKARTA
TUGAS AKHIR
Disusun oleh : MAYA ACKSARI DEWI NIM : 11.12.5646 KELOMPOK : BAHASA NAMA DOSEN : Drs.Mohammad Idris Purwanta,MM
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Puji Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Kuliah Pendidikan Pancasila semester ganjil T.A. 2011/2012 STMIK AMIKOM YOGYAKARTA. Dalam kesempatan Ini,penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepada : 1.Allah SWT yang telah memberikan hidayahNya sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. 2.Keluargaku yang senantiasa mendukungku 3.Bapak Drs.Mohammad Idris Purwanta,M.Si atas bimbingannya 4.Teman-teman MABA STMIK Amikom Yogyakarta 2011/2012 5.Semua Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu,yang telah membantu baik secara moril maupun materiil guna terselesainya laporan Tugas Akhir ini. Demikian pengantar dari penulis,semoga laporan yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak.
Yogyakarta,
Oktober 2011
Penulis
ii
DAFTAR ISI
SAMPUL………………………………………………………………………………………….i KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………ii DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………..iii BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………...1 I.1 Latar Belakang Masalah……………………………………………………………………...1 I.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………………………….2 BAB II PENDEKATAN MASALAH……………………………………………………………3 II.1 Historis………………………………………………………………………………………3 II.2 Sosiologis……………………………………………………………………………………4 II.3 Yuridis……………………………………………………………………………………….5 BAB III PEMBAHASAN………………………………………………………………………...6 BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………….…..12 IV.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………….…..12 IV.2 Saran………………………………………………………………………………………...12 DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………….…14
iii
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Setiap saat kita mendengar pernyataan bahwa saat ini kita hidup di zaman reformasi,dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih dan modern.Setiap orang dapat dengan mudah menggunakan teknologi yang ada.Pandangan seperti ini kita ketahui bahwa merupakan suatu fenomena yang terjadi ini sudah mendunia dan berlangsung sangat pesat sesuai dengan tingkat perkembangan dan terobosan di bidang teknologi itu sendiri.Bahkan kemajuan seperti itu tidak hanya terjadi di bidang teknologi dan Informasi namun di bidang politik pun masalah yang terjadi sangatlah kompleks.Terutama jika terkait masalah korupsi dan masalah antar partai politik.2 permasalahan ini yang sangat sering menjadi perbincangan public bahkan sampai sekarang pun masih baanyak masalah-masalah mengenai Korupsi.Korupsi dapat terjadi karena adanya politik yang tidak bisa bersifat transparan bahkan Sistem hukum di Indonesia pun seakan-akan sudah tidak dihiraukan lagi oleh pelaku korupsi tersebut.Beberapa waktu lalu ini kita tau berita mengenai kasus penggelapan dana wisma atlet sea games di Palembang dan Jakarta.Kasus ini sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.Hal ini terjadi karena Sistem yang digunakan panitia tidak bersifat transparan/adanya koalisi antara pihak panitia dan tersangka.Adanya koalisi ini semakin meyakinkan bahwa dalam masalah ini Sistem Hukum dan peraturan di Indonesia tidak ditaati dengan sungguh-sungguh.Dengan laporan ini penulis mencoba untuk mengkaji sebab-sebab adanya korupsi tersebut dan bagaimana sebaiknya pemecahan masalah tersebut.
1
I.2 Rumusan Masalah Dalam Laporan Tugas Akhir ini rumusan masalah yang ingin ditangani penulis adalah : 1.Bagaimana Untuk Menyelesaikan masalah Korupsi di Indonesia 2.Bagaimana seharusnya sikap seorang Pejabat/Tokoh Nasional dalam menghadapi suatu masalah. 3.Apa yang seharusnya dilakukan untuk membasmi para Koruptor di Indonesia 4.Bagaimana menanamkan nilai-nilai pancasila pada setiap warga Negara Indonesia
2
BAB II PENDEKATAN MASALAH
II.1 HISTORIS
Sejak Awal Orde baru,sudah banyak para Pejabat yang melakukan korupsi.Mereka kurang mempedulikan nilai-nilai/hukum yang berlaku di Indonesia sehingga mereka melakukan apa yang menurut mereka benar namun pada kenyataannya itu merugikan negara.bahkan sejak dulu pun masalah yang dihadapi bangsa Indonesia tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun.dan penanganannya pun tidak pernah mencapai titik terang atau bahkan menggantung. “Korupsi yang semakin subur dan seakan tak pernah ada habisnya, baik ditingkat pusat sampai daerah ; merupakan bukti nyata betapa bobroknya moralitas para pejabat pemerintahan kita. Namun apakah korupsi hanya diakibatkan oleh persoalan moralitas belaka?. Kita akan tahu dengan belajar dari sejarah”. Kita tidak boleh serta merta melihat segi moral sebagai aspek tunggal dari praktek korupsi di Indonesia. Moralitas seseorang sangat ditentukan oleh lingkungan dan pergaulan sosialnya. Tinggi rendahnya moralitas yang terbangun dalam diri seseorang, tergantung seberapa besar dia menyerap nilai (pervade value) yang diproduksi oleh lingkungannya. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, moralitas masyarakat direduksi oleh kepentingan politik dominan ketika itu. Negara melalui pemerintah telah secara sengaja membangun stigma dan prilaku yang menyimpang (abuse of power), dengan melegalkan praktek korupsi dikalangan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan oleh bentuk serta pola praktek kekuasaan yang cenderung menindas sehingga secara terang-terangan telah melegalkan praktek korupsi, meski di depan mata masyarakat kita sendiri. ini terjadi karena adanya koalisi antar pihak pejabat/partai.Sampai sekarang pun masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang sangat rumit bagi bangsa Indonesia,karena sampai sekarangpun penyelesaian masalah ini tidak pernah terselesaikan.Hal ini sangat berdampak pada keuangan Negara,keadaan moral Negara. 3
II.2 SOSIOLOGIS Masyarakat Indonesia umumnya hanya berpendidikan sma/sederajat,ini menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi,perbedaan status pendidikan antara warga Indonesia menjadikan penyalahgunaan wewenang/jabatan seorang pejabat untuk melakukan sesuai keinginannya.mereka menganggap bahwa
sudah mempunyai jabatan tinggi mereka dapat
.melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa melihat keadaan masyarakat golongan bawah..Dan warga yang hanya berpendidikan rendah,mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh para pejabat sehingga mereka tidak terlalu ikut campur dengan hal tersebut.Inilah yang menyebabkan adanya tindak korupsi.Perbedaan pendidikan inilah yag menjadikan sebab terjadinya korupsi. Secara awam korupsi selalu diartikan sebagai hal yang menyimpang, sehingga korupsi selalu dianggap memberikan dampak yang negatif. Kenyataannya ternyata korupsi tidak hanya berfungsi negatif tetapi juga dapat berfungsi positif. Dari sudut pandang sosiologi ada beberapa teori yang dapat dipakai untuk mengkaji fenomena korupsi. Uraian diatas menjelaskan bagaimana teori sosiologi seperti fungsionalisme struktural, teori konflik dan interaksionisme simbolik secara tidak langsung mengkaji masalah korupsi. Terbentuknya struktur sosial tertentu tidak selalu ada kaitannya dengan terjadinya perilaku korupsi. Namun, dalam kondisi tertentu atau terpenuhi persyaratan tertentu struktur sosial dapat mendorong terjadinya perilaku korupsi.. Sementara itu, setelah membahas tentang struktur sosial, adalah sangat penting untuk membahas nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang dapat mencegah dan memperluas terjadinya perilaku korupsi.
4
II.3 YURIDIS Para pejabat yang melakukan korupsi tersebut,ini dikarenakan para pejabat tersebut menyalahgunakan jabatannya,mereka sudah menganggap bahwa diri mereka yang paling benar tanpa mempedulikan nilai-nilai pancasila dan hukum di Indonesia.Mereka belum memikirkan dampak apa yang akan mereka terima atas perbuatan mereka tersebut.Yang sangat tidak berprikemanusiaan adalah para pejabat yang melakukan kasus korupsi itu dengan mudahnya mereka mengadakan koalisi dengan aparatur hukum di Indonesia.Sehingga apa yang mereka lakukan tidak diketahui oleh pihak lain.Ini membuktikan bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia belum berfungsi secara optimal,pasalnya dalam suatu masalah atau perkara Sistem Hukum kurang berperan dalam penyelesaiannya.misal,seorang warga biasa yang melakukan kasus sepele,mereka bisa dihukum sampai hukuman mati,namun jika seorang pejabat yang melakukan kasus berat,mereka hanya dikenakan hukuman beberapa tahun dan denda.Hal ini yang masih sangat disayangkan.Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.tapi hukum di Indonesia belum berfungsi secara optimal.
5
BAB III PEMBAHASAN Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR Aziz Syamsuddin mempertanyakan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Menurut Aziz, mengapa KPK lambat dalam menangani kasus itu dibanding kasus suap di Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi.
"Kenapa proses kasus Wisma Atlet tidak seperti di Kemenakertrans. Padahal itu juga menyangkut Badan Anggaran DPR," kata Aziz Syamsuddin dalam rapat bersama pimpinan KPK di
gedung
DPR,
Jakarta,
Senin
3
Oktober
2011.
Aziz pun mempertanyakan penanganan kasus Wisma Atlet. Menurut Aziz, KPK terlihat cepat reaktif dalam menangani kasus dugaan suap di dalam Kementerian pimpinan Muhaimin Iskandar.
"Ada
apa
di
balik
ini?"
kata
politisi
Partai
Golkar
ini.
Ketua KPK Busyro Muqoddas menjawab pertanyaan Aziz Syamsuddin. Menurut Busyro, kasus dugaan suap dalam pembangunan proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang lebih kompleks
dari
kasus
suap
di
Kemenaketrans.
"Wisma Atlet ini lebih kompleks. Tidak mungkin kami lebih cepat menangani dari kasus yang kedua
(Kemenakertrans).
Semuanya
itu
berbasis
data,"
kata
Busyro.
Dalam kasus Kemenakertrans, KPK sudah memanggil empat pimpinan Badan Anggaran DPR sekaligus.
Pemanggilan
pimpinan
Badan
Anggaran
6
itulah
yang
menuai
polemik.
DPR menilai, pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran secara bersamaan mengganggu proses pembahasan RAPBN 2012. DPR juga mempertanyakan kapasitas pemanggilan empat pimpinan
Badan
Anggaran,
sebagai
saksi
atau
lembaga.
KPK menjelaskan, pemanggilan empat pimpinan Badan Anggaran itu termasuk dalam teknis penyidikan. Pemanggilan itu dalam kapasitasnya sebagai pribadi. "Dipanggil sebagai saksi, untuk mengklarifikasi adanya pernyataan dari pihak yang sudah dipanggil lainnya," kata Busyro. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng mengaku tidak mau tahu perihal pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang. Namun, dia juga menyatakan, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, yang menjadi terdakwa dalam perkara itu, selalu melaporkan setiap kemajuan proyek tersebut. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diketuai Marsudin Nainggolan, Rabu (21/9), Andi menyatakan tidak mengetahui perihal suap senilai Rp 3,2 miliar yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menangkap Wafid serta pihak penyuap--Mindo Rosalina Manulang dan Muhammad El Idris--
di
Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), 21 April 2011. Dia juga menyatakan tidak pernah dilapori mengenai penggunaan dana dimaksud. "Kami tidak pernah dilapori mengenai uang tersebut sebagaimana yang disebut di media massa sebagai dana talangan," kata Andi menjawab pertanyaan majelis hakim. Andi juga mengaku tidak tahu-menahu penggunaan dana talangan dalam setiap kegiatan di Kemenpora. Bahkan, saat Wafid mengingatkan Andi tentang beberapa kegiatan di kementerian itu yang menggunakan dana talangan, seperti terkait mendatangkan pesepak bola Belanda keturunan Indonesia yang tergabung dalam Klub De Jong Indonesia, bantuan untuk Pemuda Ansor, dan beberapa kegiatan lainnya, Andi juga mengaku tidak mengetahui bahwa kegiatan itu menggunakan dana talangan. “Bapak Wafid Muhammad saat itu tidak menginformasikan kepada saya bahwa kegiatankegiatan tersebut tidak menggunakan APBN. Jika saat itu Bapak mengungkapkan tidak ada dana APBN, saya pasti akan menganjurkan menggunakan dana yang masih dalam koridor hukum," kata Andi.
7
Andi Mallarangeng mengakui pernah dikunjungi oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh. Kunjungan itu terjadi juga pada 21 April 2011, beberapa saat sebelum KPK menangkap Wafid, Rosalina, dan Muhammad El Idris. "Datang bersama dengan anggota DPR dan teman-teman yang lain untuk bersilaturahmi," ujar Andi. Namun, Andi mengaku lupa apakah saat itu dia minta ditemani Wafid Muharram untuk menemui anggota DPR tersebut. Tetapi, Andi mengaku terbiasa meminta ditemani salah seorang anak buahnya jika ada anggota DPR yang ingin bertanya perihal program atau perkembangan proyek di kementeriannya. Perlu diketahui, selain dikatakan berperan dalam kasus suap wisma atlet, Andi Mallarangeng juga dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam mark up proyek pembangunan kompleks olahraga di Bukit Hambalang, Bogor. Namun, hingga kini Nazaruddin belum mengungkap lebih terperinci tuduhannya itu.
Terkait kasus suap wisma atlet yang akan digunakan peserta SEA Games XXVI di Palembang, November nanti, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Suwidya menjatuhkan vonis pidana penjara kepada Manager Marketing PT Duta Graha Indah (DGI), Muhammad El Idris, selama dua tahun. Majelis hakim menyatakan El Idris bersama Direktur PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang, terbukti menyuap Sesmenpora Wafid Muharram, anggota DPR Muhammad Nazarudin, dan Ketua Komite Wisma Altet Rizal Abdullah agar PT DGI bisa menjadi pemenang tender proyek pembangunan Wisma Atlet Jakabaring dan gedung serbaguna di Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, majelis hakim juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 200 juta yang bisa diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3,5 tahun penjara. Namun, tuntutan pembayaran denda terhadap El Idris lebih ringan, yaitu Rp 150 juta yang bisa diganti dengan empat bulan kurungan. Usai mendengarkan penjatuhan vonis, Idris kembali mengungkapkan isi hatinya. Kali ini dia mendesak agar Nazaruddin yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu dijatuhi hukuman seberat-beratnya. 8
"Dan, yang berhubungan dengan Nazaruddin bukan kami saja," ujar Idris seusai mengikuti persidangan tersebut. Pada persidangan lain, Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan vonis kepada Mindo Rosalina Manulang dengan pidana penjara selama 2,5 tahun (2 tahun 6 bulan). Majelis hakim Pengadilan
Tipikor
yang
diketuai
Suwidya
menyatakan
hal
yang
memberatkannya
menjatuhkan vonis pidana penjara itu karena Rosalina telah memberi peluang kepada pejabat negara untuk melakukan korupsi, sesuatu yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang tengah gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Rosa juga harus membayar denda Rp 200 juta yang bisa diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan. Menanggapi vonis itu, Rosalina menyatakan vonis tersebut pilihan terbaik untuknya, meskipun diakuinya memberatkan hatinya. "Menurut saya berat, tapi saya yakin, ini yang terbaik buat saya. Dan semoga ini hukuman yang seadil-adilnya buat saya," ujar Rosa seusai mendengarkan vonis majelis hakim. Baik
Rosa
maupun
kuasa
hukumnya,
Djufri
Taufik,
menyatakan
pikir-pikir
untuk
mengajukan langkah hukum lanjutan terhadap vonis tersebut. Jika dalam tujuh hari setelah vonis dijatuhkan, pihak Rosa tidak mengajukan banding, maka pengadilan menganggap Rosa menerima vonis itu. Saat majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis kepada Rosalina, di depan pengadilan itu sejumlah pemuda yang tergabung dalam Komunitas Anak Muda Demokrat melakukan unjuk rasa, mendesak KPK dan Pengadilan Tipikor untuk mengusut serta menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku tindak pidana korupsi (koruptor). Wajah peserta unjuk rasa tampak ditutupi topeng bergambar wajah para petinggi partai politik. Mereka mendatangi Pengadilan Tipikor menggunakan sepeda. "Kami minta hakim Tipikor menghukum para koruptor secara berat. Akibat ulah mereka, negara ini sudah dimiskinkan. Hakim harus punya hati nurani untuk memutuskan perkara," ujar Koordinator aksi, Herbert Sitorus, saat berorasi di depan gedung Pengadilan Tipikor. Mereka juga melakukan hal yang sama di depan gedung KPK.
9
Elsa
Syarif,
kuasa
hukum
tersangka
kasus
wisma
atlet,
Muhammad
Nazaruddin,
mengungkapkan, ada permainan antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. "Ada permainannya (Badan Anggaran). Saya tidak bisa bilang general ya, tetapi untuk kasus ini, ada," kata Elza di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/10/2011) malam, seusai mendampingi kliennya diperiksa. Dia tidak menjelaskan lebih jauh soal permainan Badan Anggaran yang dimaksud. Menurut dia, Nazaruddin telah menyampaikan hal tersebut secara rinci kepada penyidik KPK. "Penyidik juga merasa senang karena ada hal-hal yang selama ini belum jelas, menjadi jelas, dan peran orang-orang ini jelas, dan permainan antara pemerintah dan Banggar terbuka," tuturnya. Nazaruddin, katanya, juga menyertakan bukti-bukti yang mendukung keterangannya itu kepada penyidik. Namun, saat ditanya bukti apa yang diserahkan ke KPK, Elza enggan membeberkan. "Nanti kami ungkap di persidangan," katanya. Seusai menjalani pemeriksaan selama lebih-kurang sembilan jam, Nazaruddin mengaku mengungkapkan kepada penyidik KPK sejumlah nama kader Partai Demokrat yang menurut dia terlibat kasus wisma atlet. Mereka yang disebut adalah Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Bendahara Demokrat Mirwan Amir, Wakil Sekjen Demokrat Angelina Sondakh, dan Ketua Fraksi Demokrat Djafar Hafsah.
10
Di antara empat politikus itu, hanya Angelina dan Mirwan yang menjadi anggota Badan Anggaran DPR. "Saya sudah jelaskan sama penyidik tentang keterlibatan Anas di wisma atlet. Saya juga jelaskan soal pengakuan Angelina bahwa dia terima uang Rp 9 miliar, dia distribusikan ke Mirwan, dari Mirwan ke Anas, ke Djafar, saya jelaskan detail," katanya. Sebelumnya, Nazaruddin mengungkapkan hal serupa kepada wartawan. Dia menyebutkan adanya aliran dana Rp 9 miliar ke Banggar DPR melalui Angelina dan Mirwan. Uang tersebut kemudian ada yang mengalir ke Anas dan Djafar. Selain itu, Nazaruddin kembali menyebut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng turut menerima uang wisma atlet.
11
BAB IV PENUTUP
VI.1 KESIMPULAN Berdasarkan Keseluruhan Proses Analisis dan Pembahasan atas kasus suap wisma Atlet SEA GAMES.penulis mengambil kesimpulan berikut : 1.Adanya politik yang tidak transparan diantara pejabat/partai politik 2.Adanya Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan oleh para pelaku korupsi tersebut. 3.Kurang tegasnya hukum yang berlaku di Indonesia 4.Kurang tanggapnya pemerintah dalam menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia 5.Perbedaan pendidikan/jabatan seseorang yang menyebabkan kesewenang-wenangan. Dengan ditegakkannya hukum di Indonesia secara jelas dan tepat maka segala macam masalah yang ada di Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik.
IV.2 SARAN Dari serangkaian uraian pada bab-bab sebelumnya penulis meyakini masih terdapat berbagai macam kesalahan dan kekeliruan,sehingga masalah-masalah di Indonesia belum dapat terselesaikan dengan baik.Pada kesempatan ini penulis memberikan saran guna peningkatan kesadaran dan supremasi hukum di Indonesia karena pada dasarnya Indonesia adalah Negara Hukum,dan Hukum harus ditegakkan bagi siapa saja yang melanggarnya.Setiap warga Indonesia wajib mentaati hukum di Indonesia
12
Mereposisi peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, sebab korupsi di lingkungan pemerintah tidak akan terjadi bila pemerintah menjalankan fungsi kepemerintahan dengan baik, sehingga setiap tindakan pemerintah mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap pengawasan berada dalam kontrol yang tepat. Korupsi juga tidak akan terjadi bila pengusaha tidak memberikan suap kepada pemerintah untuk memperoleh berbagai kemudahan. Masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek dalam kehidupan bernegara perlu ditingkatkan perannya dalam mengawasi pemerintah. Peningkatan peran tersebut diantaranya adalah dengan adanya dukungan akan kemudahan untuk memperoleh informasi (terkait dengan permasalahan peraturan mengenai hak kebebasan memperoleh informasi), perlindungan hukum atas diberikannya informasi mengenai korupsi (terkait dengan permasalahan peraturan mengenai perlindungan saksi dan korban/whisle blower act). Untuk tahap awal, sudah satnya korporasi dan publik dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundangundangan.
13
DAFTAR PUSTAKA
1. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=287274 2. www.google.com/sosiologi-korupsi 3. http://www.scribd.com/doc/39639893/Tinjauan-Yuridis-Konseptual-Terhadap-Korupsi 4. http://nasional.kompas.com
14
