KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
“Karena Ikan tidak punya Passport”
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26 January 2016
Ruang Hidup Bangsa Indonesia Wawasan Nusantara
Perlu Langkah Fundamental dan Segera Untuk Menyeimbangkan Tingkat Pembentukan PDB Nasional
•
Pendekatan kebijakan tradisional tidak lagi memadai untuk mendorong pertumbuhan luar Jawa secara cepat dan signifikan.
•
Membiarkan konsentrasi pertumbuhan di Jawa berkonsekwensi secara sosial, ekonomi, ekologi dan politik.
•
Diperlukan kebijakan dan langkah implementasi yang fundamental untuk mendorong pertumbuhan di luar Jawa serta memulihkan daya dukung sosial, ekonomi dan ekologi Jawa.
420 tahun “salah baca peta”
“lebih dari sekedar deklarasi Djuanda” L A U T T I O N G K O K S E L A T A N
S A M U D E R A
S A M U D E R A
P A S I F I K
I N D I A
Sejak 17 Agustus 1945 sampai saat ini, konsepsi sistem logistik nasional masih bertumpu pada hub dan nodes peninggalan kolonial dimana Jawa menjadi sentra dan sekaligus garis depan perekonomian Indonesia. Membiarkan konsepsi ini terus berjalan, secara perlahan namun pasti mendegradasi daya saing perekonomian Indonesia di dunia Internasional
4
Benang merah Sejatinya, Sejak 13 Desember 1957, Indonesia Adalah Negara Maritim, bukan Negara Kepulauan GMT + 7
GMT + 8 KE Sumatera
GMT + 9
KE Kalimantan KE Sulawesi
1
KE Papua – Maluku
4
3
6
East Asia 1.7 billio n pop
South Asia & SEA 2 KE Jawa
2.1 billio n pop
5 – Nusa Tenggara I KE N Bali DO NE SI A
5
Ruang Hidup Bangsa Indonesia
Agenda Nasional dan Pusat-pusat Pertumbuhan Baru
PETA PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KONEKTIVITAS NASIONAL
Sumber: RPJMN 2015-2019 – Perpres No.2 Tahun 2015
membangun daya angkat, dan daya dorong atas daya saing sosial, ekonomi, dan ekologi nasional secara berkelanjutan
AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) DAN KERANGKA PEMBANGUNAN POLITIK 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Melalui instrumen kebijakan perkuatan maritim:
“......Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui pemanfaatan wilayah dan sumber daya maritim menuju kemandirian ekonomi nasional.....”
8
Berdasarkan RPJMN 2015 – 2019, pemerintah menargetkan pengembangan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Meliputi 8 KEK yang telah ditetapkan dan 17 KEK baru. pengembangan KEK baru terdiri dari 7 KEK di luar Pulau Jawa dan 10 KEK berbasis Pariwisata. 9
ii
Infrastruktur in demand ...
JARINGAN TRANSPORTASI LAUT SEBAGAI BACKBONE TRANSPORTASI LOGISTIK NASIONAL
Konektivitas:
Legend: Pusat Distribusi Provinsi
By sea / by rail
By sea / by rail / by land
By land / by rail / by sea
Pusat Distribusi Nasional Short Sea Shipping
Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayah Indonesia Barat dan Bitung Untuk Wilayah Indonesia Timur. Short Sea Shipping sebagai backbone dari Transportasi Barang Nasional Tol Laut sebagai basis utama arah pengembangan kemaritimana dan logistik nasional
11
12
Ruang Hidup Bangsa Indonesia
Infrastructure in Demand
Rp. 5.500 Trilliun, untuk siapa???? Investment needs for Asia and ASEAN between 2010-2020:
3000
USD 8 trillion infrastructure investmen t needed in Asia
2000
1766, 4
5000
3753, 6
4000
USD Billion 450 400 350
300
300 250
USD 596 Billion of investment needs in ASEAN
200
1000
Indonesia
ASEAN
Asia USD Billion 6000
Indonesia has lots of catching up to do … to reach middle income status by 2025
139,3
To reach the status of middle income country by 2025, Indonesia’s infra investment needs to reach USD 511 Billion between 2015-2019
USD 386 Billion
150
USD 511 Billion
>7% to GDP annually
100
1686, 4 793,6
50
95,6 61,2
Base USD 124 line Billion
0
0 New Maintenance development
New Maintenance development
Other infrastructure sectors
Other infrastructure sectors
Transport sector
Transport sector
Source: Asian Development Bank study
Available government funding
Funding gap
Funding needed for infrastructure
Source: Bappenas Study, for Med Term Plan 2015-2019
MEA DAN DEFISIT JASA - ILUSTRASI Jasa konstruksi
Mekanik dan Ketenaga listrikan
JASA KESEHATAN, LOGISTIK DAN PARIWISATA navigasi
Nursing
dentist
Hospitality/Chefs
pelayaran
penerbangan
Welding/underwater
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat - Indonesia Phone: +62 21 351 1462; Fax: +62 21 351 1644
Terima kasih
