KAPABILITAS FUNGSIONAL ORGANISASI KOMUNITAS LOKAL DESA TORO DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU
FUNCTIONAL CAPABILITY of LOCAL COMMUNITY ORGANIZATION of TORO VILLAGE IN the MANAGEMENT of LORE LINDU NATIONAL PARK.
HELMAYETTI HAMID p .0803206514
MAGISTER ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2007
TESIS KAPABILITAS FUNGSIONAL ORGANISASI KOMUNITAS LOKAL DESA TORO DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU
Disusun dan diajukan oleh
Dr.lr. Darmawan Salman, MS. Ketua
Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM
KAPABILITAS FUNGSIONAL ORGANISASI KOMUNITAS LOKAL DESA TORO DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL LORE LINDU
Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Administrasi Pembangunan
Disusun dan diajukan oleh
HELMAYETTI HAMID
Kepada
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2007
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
Helmayetti Hamid
Nomor Mahasiswa
p. 0803206514
Program Studi
Administrasi Pembangunan Konsentrasi Manajemen Perencanaan
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis iili benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan terse but.
Makassar,
Agustus 2007
Yang menyatakan,
Helmayetti Hamid
iv
PRAKATA Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Gagasan yang melatarbelakangi tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap organisasi komunitas lokal di Desa Toro yang belum berfungsi secara optimal
dalam pengelolaan Taman
Nasional Lore Lindu, sementara organisasi lokal tersebut telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya hutan yang
ada di
lingkungannya dan kapabilitas fungsionalnya telah teruji selama beberapa dekade terakhir. Penulis bermaksud menyumbangkan sebuah konsep pemikiran sehingga organisasi komunitas lokal tersebut dapat berfungsi sf3cara optirnal dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu sesuai dengan tipe dan kapabilitas fungsionalnya. Penulis menyadari betapa banyak aral rintangan yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini dan berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. lr. Darmawan Salman, MS. selaku ketua komisi penasihat dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM. selaku anggota komisi penasihat yang telah memberikan bimbingan dan arahan, kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada : v
1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar; 2. Direktur Program Pascasarjana, Asisten Direktur I,
dan
Assisten
Direktur II Universitas Hasanuddin; 3. Kepala Pusbindiklatren Bappenas dan stat; 4. Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Perencanaan dan stat; 5. Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan beserta stat, 6. Tim
Penguji
dan
Para
Dosen
Konsentrasi
Studi
Manajemen
Perencanaan; 7. Departemen
Kehutanan
Rl,
khususnya
Direktorat
Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Bogar. 8. Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (Bpk. lr. Agus Priambudi, M.Sc) yang seialu membcrikan du!
VI
12. Rekan-rekan
sepe~uangan
angkatan
IV
Tailor Made
PSKMP
Universitas Hasanuddin Makassar, dan seluruh sahabat, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak mampu disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan demi terselesainya tesis ini, Jazakumu/lahu khairan katsiran bil jannah (semoga Allah membalas semua kebaikan dengan surga), dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. Amien.
Makassar,
Agustus 2007
HELMAYETII HAMID
vii
ABSTRAK
HELMAYETTI HAMID. Kapabilitas Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Desa Toro dalam Penge/o/aan Taman Nasional Lore Lindu (dibimbing oleh Dannawan Salman dan Muh. Nur Sadik). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil organisasi komunitas lokal yang ada di Desa Toro; menganalisis fungsi organisasi komunitas lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu; dan menganalisis kapabilitas fungsional organisasi komunitas lokal dalam p~ngelolaan Taman Nasional Lore Lindu Penelitian ini dilaksanakan di Desa Toro, Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan diskusi terfokus terhadap ketua dan anggota organisasi komunitas lokal Desa T oro serta pengamatan lapangan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ada lima organisasi komunitas lokal di Desa Toro yang berhubungan dengan pengelolaan TN Lore Lindu, yaitu Maromu I persatuan, dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Toro akan lahan; Lembaga Masyarakat Adat, berwenang untuk menyus:.m dan menetapkan aturan dan sanksi ad at; T ondo Ngata, berfungsi sebagai tenaga penegak hukum; Pemerintah Desa, bersama LMA menetapkan aturan dan sanksi ad at; dan Organisasi Perempuan Ad at Ngata Toro (OPANT), berfungsi untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan di Toro; (2) Tipe fungsional dan prinsip yang dipenuhinya adalah: Maromu, tipe fungsionalnya adalah saling bantu dan memenuhi prinsip pemanfaatan; Lembaga Masyarakat Adat dan Tondo Ngata, tipe fungsionalnya adalah manajemen aset dan memenuhi prinsip pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan; OPANT dan Pemerintah Ngata, tipe fungsionalnya adalah Organisasi Pembangunan serta · memenuhi prinsip pemanfaatan, (3) Proses kapabilitas fungsional masyarakat Desa Toro, berlangsung dalam tiga tahap, yaitu diperolehnya pengakuan atas otonomi pengelolaan sumberdaya hutan oleh Balai TN Lore Lindu, ditata; 1ya lembaga-lembaga lokal yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur pemanfaatan sumberdaya hutan secara arif, dan disusunnya aturan dan sanksi adat agar pengelolaan sumberdaya hutan dapat dipertanggung jawabkan. Saran yang diberikan kepada Balai TNLL untuk segera melakukan zonasi secara fisik di lapangan serta membentuk Tim Zonasi Partisipatif. Melakukan penguatan terhadap kelembagaan lokal Toro. Kepada komunitas adat Ngata Toro, melanjutkan proses yang ada untuk menyusun rencana pembangunan ngata/desa yang lebih baik (RPJP, RPJM dan Rencan~ Tahunan Ngata) dengan tetap,.~~(!andaskan kepada kemampuan sumberdaya, organisasi dan norm_~~9i(na te · · melembaga . ~ ~\'IDJO,If
.t:JI
/)'/ ~~ ot p.B
~
411~
Vlll
H-i
,;'1-t-,
.
::k. ., ;4> ·~~ ~~ ~~ -;-~., ~r~ ~ fb'
..
..ov
r
"'-t_.-ry
t; .-
"""r·.a~\\~'"'
,
·
ABSTRACT HELMAYETTI HAMID. Functional Capability of Local Community Organization of Toro Village in the Management of Lore Lindu National Park . (guided by Darmawan Salman and Muh. Nur Sadik). This research aim to (1) describe the profile of local community organizational in Toro Village; (2) analyze the function of local community organization in the management of Lore Lindu National Park; and (3) analyze the capability of local community organization in the management of Lore Lindu National Park. This research was carried out in Toro Village, Kulawi District, Donggala Regency of Central Sulawesi. The data were obtained through interview, focused discussion, observation. The data were then analyzed qualitatively. The result show that (1) there are five local community organizations in Toro Village which are related to the management of Lore Lindu National Park, namely, Maromu I association, background by requirement of society Toro of farm; Institute of Custom Society, authoritative to compile and arrage the rule and sanction of custom; Tondo Ngata, fuctioning as forest ranger; Village Government, along with LMA to compile and arrage the rule and sanction of custom; and Woman Organization of NgatCl Toro Custom (OPANT), functioning to increase woman role in policy intake in Toro. (2) functional type and principle fulfilled is Maromu in which its functional type is mutually assisting and fulfillment of utilization principle; Institute of Custom Society and T ondo Ngata in which its functional types are asset management and the fulfillment of preservation principle, protection and utilization; OPANT and Village Governmental in which its functional types are development organization and the fulfillment of utilization principle, (3) the process of community functional capability of Toro Village is done in three steps, namely, to obtain the admission for autonomy of forest resources management by Lore Lindu National Park, to arrange the local institutions which are in charge of managing and arranging the use forest resources wisely, and to arrange of forest the rules and sanctions of custom for the responsibility ma1agement. It is Suggested to Lore Lindu National Park, immediately to conduct the zonation physically in field and also build the Partisipative Zonation Team. Doing reinforcement to local institute. For Ngata Toro community, it is hope to continue the existing process of arranging the plan of ngata/village development better ( long term, middle term and short term Plan) based on the capability resources, organization, and norm.
IX
DAFTAR lSI Halaman PRAKATA
v
ABSTRAK
viii
ABSTRACT
ix
DAFTAR lSI
X
DAFTAR TABEL
xii
DAFTAR GAMBAR
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
xiv
I.
II.
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
B.
Rumusan Masalah..... ............................................
7
C.
Tujuan Penelitian.... ............... ... ............ ... .............
7
D.
Kegunaan Penelitian... .. ... .. . . . . . .. ... . . . .. . . . . . .. .. . . .. ... . . . .
8
E.
Ruang Lingkup Penelitiar.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
F.
Batasan Operasional.............................................
9
TINJAUAN PUSTAKA A.
Konsep Dasar dan Kerangka PLSD... .. ........ .. ...... ....... ....
11
B.
Pengelolaan Kawasan Konserv2si.............................
19
C.
Pengelolaan Taman Nasional... ... ... ... .......................
22
D.
Komunitas Lokal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
E.
Organisasi Komunitas Lokal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
F.
Keterlibatan Komunitas Lokal dalam Pengelolaan
39
Taman Nasion aI. .......................................................... G.
Kerangka Pemikiran..................... ...........................
41
Ill. METODOLOGI PENELITIAN A.
Jenis dan Desain Penelitian........ ... ...........................
45
B.
Lokasi dan Waktu Penelitian.............. .......................
46
C.
Jenis dan Sumber Data..........................................
47
D.
Teknik Pengumpulan Data.......................................
48
X
IV
E.
T eknik Analisis Data.......... .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .
52
F.
Tahapan- Tahapan Penelitian...... ... ........................
54
HASIL DAN PEMBAHASAN A.
Kondisi Umum Lokasi Penelitian......... .................. ...
57
B.
Kearifan Adat Ngata Toro dalam PSDA......................
64
C.
Profil Organisasi Komunitas Lokal............ .. . . . . . . . . .. . . . .. .
70
D.
Analisis Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Toro...
80
E.
Kapabilitas Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Tore .........................~························································
105
F.
lmplikasi Kebijakan...........................................................
141
KESIMPULAN DAN SARAN...................................................
145
DAFTAR PUSTAKA. ....... ... .. ... .. ... ..... .... .... .. ... ........................... .....
151
V
LAMPl RAN...................................................................................... 156
XI
DAFTAR TABEL Halaman
Nomor 1.
Berbagai Kategori Kawasan Konservasi
20
2.
Keadaan Kependudukan Desa Toro
63
3.
Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunar. yang Ada di Ngata Toro, yang Berhubungan dengan Pengelolaan TNLL
71
4.
Hubungan Antara Tipe Fungsional Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan dengan Prinsip Pengelolaan TNLL yang difasilitasinya.
81
5.
Hubungan Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan, dengan Tata Ruang Ad at Desa Toro
82
6.
Kontribusi Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan, dengan Prinsip Pengelolaan TN Lore Lindu
106
7.
Kronologis Perkembangan Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan
11 0
8.
lnterelasi Aksi Kolektif, Orgaisasi Sosial dan Organiasi Pembangunan Dengan Organisasi Pendukung Eksternal
117
9.
Jenis-jenis Pelanggaran di dalam Kawasan Hutan
139
10
Perubahan Unsur Pembangunan yang Terjadi untuk Menunjukan Kemampuan Pengorganisasian Diri Komunitas Toro
140
XII
DAFTAR GAMBAR Halaman
Nomor
1.
Keterkaitan Antara Prinsip-prinsip Pengelolaan Taman Nasional dan Fungsinya
26
2.
Kerangka Pemikiran Penelitian
44
3.
Tahapan-Tahapan Penelitian
53
4.
Struktur Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro
90
5.
Wewenang Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro
90
6.
Bagan Alir Proses Perijinan Pemanfaatan SDA di Ngata Toro
93
7.
Struktur Organisasi Pemerintah Ngata Toro
99
8.
Peta Zonasi TNLL
123
9.
Peta Tata ruang Adat Ngata Toro
123
10.
Peta Hasil Overlay Zonasi TNLL dengan Tata Ruang Adat Ngata Toro
124
11.
Struktur Hubungan Antar Lembaga di Ngata Toro
129
12.
lmplikasi Kebijakan tentang Zonasi TNLL
142
13.
lmplikasi Kebijakan tentang Penguatan Kelembagaan lokal
145
X Ill
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Nomor 1.
Lokasi Penelitian
156
2.
Padanan Kata antara Bahasa Daerah dengan Bahasa Dokumen dalam Ada yang Indonesia Perencanaan
157
3.
Peta Zonasi Taman Nasional Lore Lindu
158
4.
Peta Partisipatif Ngata Toro
159
5.
Peta Overlay antara Zonasi TNLL dengan Tata Ruang Ad at Ngata T oro
160
6.
Surat Pernyataan Kepala Balai TNLL
161
7.
Sumberdaya Konservasi Kesepakatan Masyarakat Ad at Ngata T oro
8
Berita Acar2 Perkara Penjatuhan Pengelolaan Sumberdaya Hutan
A lam
163
Adat
164
9.
Surat Pernyataan Pelanggaran terhadap Aturan Adat Pengelolaan Sumberdaya Hutan
167
10.
Peraturan Desa Toro No 03/KPD/111/2007 tentang Pungutan Desa Bidang Kependudukan
168
11.
Foto-Foto Penandatanganan Prasasti Kesepakatan Konservasi Masyarakat Ad at Ngata T oro
171
12.
Foto-Foto Aksi Kolektif, Organisasi Sosial Organisasi Pembangunan di Ngata Toro
dan
172
13.
Foto-Foto Tata Ruang Wilayah Adat (Hasil pemetaan partisipatif) Ngata T oro
174
XIV
Sanksi
BASI PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Indonesia
adalah
negara
yang
sangat
menganut
paradigma
modernisasi. Sejarah pembangunannya menunjukkan bahwa paradigma modernisasi adalah main stream terutama dalam kurun waktu 1969 1980-an (Salman, 2005).
Paradigma modernisasi mengacu kepada
asumsi bahwa kemiskinan dan keterbelakangan didefinisikan berdasarkan perbedaan kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang ada diantara bangsa kaya denga!1 bangsa rniskin, yang disebabkan oleh ciri kultural dan struktural masyarakat (Amien, 2005). lmplikasi bagi negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) yang menganut toeri modernisasi ini didalam kebijakan pembangunan, untuk memoderr.kan dirinya, disarankan melakukan pembangunan ekonomi, meninggalkan dan menggar.ti nilai-nilai tradisional dan melembagakan demokrasi politik (Suwarsono, 1991 ). Dalam prakteknya, pembangunan ekonomi menjadi arus utama teori modernisasi.
ldeologi pembangunan
yang dianut adalah pertumbuhan, efisiensi dan kompetisi. pembangunan
terfokus
pada
ekspansi
produktivitas
Tujuan ekonomi.
Kesuksesan diukur dari kenaikan angka GDP, perolehan devisa dan penyerapan tenaga
ke~a
pada tingkat nasional (PSKMP,2002).
2
Salah satu sektor penyumbang devisa dan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah sektor kehutanan. Tercatat devisa yang dihasilkan dari sektor kehutanan mencapai US$ 7 - 8 milyar per tahun.
Sektor
industri kehutanan telah menjadi sumber mata pencarian langsung sekitar 6 juta orang (Wibowo, 2006).
Namun peningkatan nilai ekonomi dari
sektor kehutanan berbanding lurus dengan peningkatan laju kerusakan hutan. Data yang dikemukakan oleh Fox (2002) dalam Adhuri (2003) menunjukkan parahnya kerusakan hutan di Indonesia.
Jika kecepatan
pengundulan hutan tidak dikurangi dari kecepatan pada saat ini yang bergerak dari 1,6 juta hektar pertahun menjadi 2,4 juta hektar pertahun, maka diperkirakan kebanyakan hutan dataran rendah akan lenyap pada l
2010.
Bahkan angka laju kerusakan yang
dikemukakan oleh l
te~adinya
krisis kehutanan. Pertama, krisis
ekonomi yang dimulai se.iak tahun 1997, yang telah mengakibatkan
3
bertambahnya jumlah masyarakat miskin 8ebagai akibat hilangnya mata pencarian di sektor-sektor formal. Di sisi lain, karakteristik pengusahaan hutan yang memiliki potensi sosial ekonomi besar, menarik minat masyarakat untuk masuk ke dalam usaha
kehutanan.
Hutan telah
menjelma menjadi salah satu katup penyelamat krisis ekonomi.
Kedua
adalah desentralisasi dan otonomi daerah tak terkecuali desentralisasi dan
otonomi
di
bidang
kehutanan.
Kebijakan
otonomi
daerah
diaktualisasikan melalui penerbitan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dalam tataran konsep, kebijakan otonomi kehutanan merefleksikan hak politik (kewenangan) daerah ·dan masyarakat dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan.
Kewenangan daerah dan masyarakat
terhadap politik sumberdaya hutan akar. melahirkan sense of ownership, sehingga secara konseptual dalam proses penetapan setiap kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan senantiasa dilandasi oleh kepentingan seluruh stakeholder. Faktor Ketiga, Euforia reformasi,
Gerakan reformasi 1998 telah
berhasil meruntuhkan sistem pengelolaan hutan yang semula didominasi peran negara (aparatur sipil dan militer) digantikan oleh peran masyarakat. Maka berkembanglah paradigma baru pengelolaan hutan. Salman (2004) menjelaskan pergeseran paradigma tersebut terjadi dari pengelolaan hutan berbasis pada peran negara (state based forest management)
4
menuju pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community b::Jsed forest management).
Dalam pergeseran paradigma tersebut implementasi
community
development
community
based
menjadi
forestry
sebuah
membutuhkan
kebutuhan, entitas
mengingat
komunitas
yang
fungsional. Kajian
tentang
pengelolaan
sumberdaya
hutan
berbasis
masyarakat (community based forest resources management) telah mendapat perhatian yang terus meningkat dalam tiga dasawarsa terakhir (Soeharjito, 1999). Hal tersebut dimotivasi oleh keinginan untuk mencari fakta-fakta empiris tentang kehandalan masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Pemberian peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari adalah sangat penting.
Dengan melibatkan masyarakat lokal diperoleh
keuntungan ganda yaitu mereka tinggal dekat dan berinteraksi secara langsung dengan sumberdaya hutan setempat dan bahkan beberapa kelompok masyarakat memandang hutan mempunyai muatan religi. Oleh karena
itu
meningkatkan
keterlibatan
masyarakat
untuk
menjaga
kawasan-kawasan konservasi sangat mungkin dan menguntungkan, tinggal bagaimana pengaturan dan jaminan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dikembangkan (Sembiring et al 1999 dalam Golar 2006).
5
Berbagai kajian terdahulu membuktikan bahwa faktor utama penentu keberhasilan komunitas lokal dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya
hutan
adalah
kelembagaan" (Campbell, 2003).
"berfungsinya
dengan
baik
sistem
Sistem kelembagaan yang dimaksud
meliputi nilai-nilai (value), norma sosial (social norm) dan aturan-aturan (rules)
yang disepakati dan diimplementasikan dengan baik (rule
enforcement) serta didukung oleh identitas komunal yang kuat. Penelitian
yang dilakukan oleh Sardjono (2004) dan Golar (2006) membuktikan bahwa komunitas masyarakat lokal melalui kelembagaan adat yang dimilikinya mampu mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Kemampuan masyarakat tradisional tersebut tidak terlepas dari sejumlah kearifan-kearifan lokal yang tidaK hanya sekadar dimiliki, namun dengan teguh dipertahankan oleh segenap anggota masyarakat. Kajian kelembagaan masyarakat tradisional ini menjadi penting tidak
hanya
dalam
memahami
bagaimana
komunitas
lokal
memperlakukan sumberdaya alam di sekitarnya, namun juga bagaimana memanfaatkan berbagai hal positif darinya bagi kepentingan generasi mendatang. Selain itu dengan diketahuinya pola-pola interaksi komunitas adat dengan hutan akan teridentifikasi sejumlah kebutuhan yang dapat dijadikan
salah
satu
acuan
dalam
memformulasi
perencanaan
pengelolaan kawasan konservasi, dengan menempatkan peran serta dan akses masyarakat, melalui kombinasi manajemen dan teknik-teknik
6
modern der.gan konsep, pola dan teknik-teknik tradisional berdasarkan karakteristik yang dimiliki tiap-tiap komunitas (Golar, 2006). Masyarakat lokal di sekitar kawasan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulawesi Tengah dikenal secara konsisten menerapkan kearifan tradisional dalam mengelola interaksi antar manusia dengan lingkungan alamnya. Komunitas adat Toro di area penyangga (buffer zone) misalnya, sejak tahun 2001 secara resmj diberi kepercayaan berotonomi dalam merencanakan
dan
memantau
pemanfaatan
sumberdaya
alam
di
kawasan hutan TNLL oleh Balai TNLL. Pengakuan tersebut berimplikasi kepada eksistensi dan fungsi dari lembaga-lembaga yang ada di Desa/Ngata (Ngata: sebutan desa di Sulawesi Tengah) Toro, seperti wewenang yang dimiliki olek Lembaga Adat dalam mengatur sistemsistem penguasaan lahan (tenurial system) dan pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah kelola adatnya.
Untuk lebih memahami kelembagaan-kelembagaan yang memiliki kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan kawasan Taman Nasional Lore Lindu dilakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Toro, Kulawi, Sulawesi Tengah.
Penelitian ini ingin menganalisis kapabilitas fungsi
organisasi komu.nitas lokal di Desa Toro dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.
7
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Jatar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: "Belum teridentifikasinya fungsi organisasi komunitas lokal yang ada di Desa Toro yang berperan dalam pengelolaan kawasan TNLL, sehingga organisasi-organisasi tersebut kurang optimal menjalankan
perannya
untuk
mendukung
pengelolaan
TNLL".
Selanjutnya perumusan masalah tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana profil Organisasi Komunitas Lokal yang ada di Desa Toro yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan di Taman Nasional Lore Lindu 2. Bagaimana bentuk fungsi I peran dari Organisasi Komuni1.as Lokal tersebut yang berpengaruh terhadap pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu 3. Bagaimana kapabilitas fungsional Organisasi Komunitas Lokal terse but dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini: 1. Untuk mendeskripsikan profil Organisasi Komunitas Lokal yang ada di Desa Toro. 2. Untuk menganalisis fungsi Organisasi Komunitas Lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu
8
3. Untuk menganalisis kapabilitas fungsional Organisasi Komunitas Lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan: 1. Secara
akademis,
dapat
memperkaya
pengetahuan
kelembaga-kelembagaan lokal yang ada di masyarakat
tentang ~ekitar
hutan yang mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi 2. Merangsang pihak-pihak terkait untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan 3. Menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam memformulasi perencanaan pengelolaan TNLL dengan memperhatikan pola-pola dan teknik-teknik tradisional berdasarkan karakteristik yang dimiliki komunitas.
E. Ruang Lingkup Penelitian
1. Organisasi Komunitas Lokal yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada konsep Participatory Local Social Development, yang terdiri dari Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan 2. Organisasi Komunitas Lokal yang diteliti adalah yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu
9
F. Batasan Cperasional
1. Profit
Organisasi:
pembentukan,
Jatar
proses belakang
pembentukan pembentukan
organisasi, dan
fungsi
waktu serta
wewenang organisasi 2. Aspek sumberdaya: sumberdaya fisik yang dikuasai; sumberdaya manusia yang dimiliki; dan sumberdaya finansial yang dikuasai. 3. Aspek Organisasi: wilayah aktivitas aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan berdasarkan tata ruang adat; struktur organisasi dilihat dari hirarki dan pembagian wewenang;
Pola
kepemimpinan; dan keanggotaan organisasi. 4. Aspek Norma: Aturan-aturan mengenai pola partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi, pola pengambilan keputusan dalam organisasi; dan aturan-aturan lain yang disepakati yang mengikat secara internal maupun eksternal organisasi. 5. Aspek fungsional: tipe fungsional dari aksi kolektif, dan organisasi sosial (dukungan bersama, pengelompokan sumberdaya, manajemen aset, pembangkitan surplus dan otonomi desa), serta organisasi pembangunan 6. Aspek
kemampuan
pengorganisasian
diri:
perubahan-perubahan
dalam perkembangan organisasi dilihat dari R- 0- N (sumberdaya, organisasi dan norma). 7. Aksi kolektif: kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara spontan dan bersifat ad hoc, ditujukan untuk kepentingan individual
10
ataupun kolektif bagi orang-orang yang terlibat, tanp:t adanya badan organisasi sebagai pengelola kegiatan tersebut. 8. Organisasi sosial: kegiatan yang melibatkan sumberdaya individu untuk dikelola oleh suatu kepengurusan dimana manfaat dari pengelolaan tersebut didistribusikan kepada anggota atau direinvestasi atau disalurkan kepada organisasi lain. 9. Organisasi pembangunan: organisasi perantara untuk menyediakan bagi sebuah komunitas lokal suatu akses terhadap peluang eksternal dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah bagi rumah tangga lokal. 10. Prinsip Pengelolaan Taman Nasional: Pelestarian, Perlindungan dan Pemanfaatan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar dan Kerangka PLSD
(Participatory Local Social Development) Pembangunan
Sosial
Lokal
Partisipatoris
(PSLP)
atau
Participatory Soci/a Local Development (PLSD) dimaksudkan sebagai kerangka konseptual baru bagi pembangunan yangyang
mencoba
mengatasi berbagai kelemahan dari pendekatan I kerangka pembangunan partisipatif yang ada selama ini.
Kerangka konseptual ini pertama kali
diformulasikan oleh Prof. Toshihiro Yogo dan Prof Yutaka Ohama di UNCRD (United Nation Center for Regional Development), Nagoya, Jepang (PSKMP, 2002). Tujuan
umum
dari
kerangka
konseptual
PLSD
adalah
melembagakan dan mengoperasionalkan kebijakan yang efektif untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan dan penguatan kelembagaan guna mencapai kemandirian suatu pembangunan berkelanjutan dan suatu masyarakat lokal dengan berbasis pada kekhususan ciri dan kondisi masyarakat tersebut. Dengan sudut pandang untuk merealisasikan tujuan umum tersebut, tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kerangka konseptual PLSD adalah: (1) analisis atas ciri khusus dari komunitas dan masyarakat lokal
untuk memahami
potensi dan
hambatan
spesifiknya
dalam
12
pembangunan, (2) Penentuan arah yang konkrit dan komponen yang substantif untuk suatu kebijakan dan program pembangunan berbasis wilayah. (3) peningkatan dalam efisiensi dan efektifitas operasional dari pendekatan
partisipatoris
dengan
cara
mengintegrasikan
analisis
komunitas I masyarakat lokal dengan pengorganisasian masyarakat secara partisipatoris. Selanjutnya fokus analisis PLSD dapat dibagi ke dalam dua aspek, yakni: (1) karakteristik struktural- fungsional dari suatu komunitas sebagai sistem yang holistik, dan (2) sistem dan mekanisme asli dari partisipasi masyarakat lokal dalam konteks dan karakteristik spesifiknya. Kedua aspek ini dipelajari melalui analisis pada struktur, fungsi dan kemampuan yang dimiliki aksi-aksi kolektif,
organisasi sosial dan
organisasi pembangunan dalam konteks sistem sosial spesifik di dalam wilayah yang bersangkutan. Kerangka dan konsep PLSD terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait serta terintegrasi secara komprehensif.
Konsep dan
kerangka komprehensif tersebut ditujukan untuk memahami ciri dan bentuk struktural - fungsional
suatu sistem komunitas.
Konsep yang
paling mendasar dalam PLSD adalah "kemampuan pengorganisasian diri dari suatu komunitas lokal (self organizing capability of local community). lni berkaitan dengan kemampuan untuk mereproduksi pola yang tepat dari interaksi diantara unsur-unsur pembangunan untuk secara kontinyu
13
memenuhi kebutuhan spesifik rakyat dalam kondisi terjadinya perubahanperubahan dalam setting dan lingkungan sosial sekitarnya. T erda pat lima konsep dan kerangka yang mendampingi konsep kunci tersebut, yakni: (1) sembilan elemen dasar penyusun rumah tangga, (2) Tiga unsur pokok dalam pembangunan, (3) Sistem sosial lokal sebagai saluran untuk pembangunan, (4) Sistem komunitas lokal dan lima kategori fungsional dalam aksi kolektif dan organisasi sosial, dan (5) Unit Sosio geografis sebagi basis aktifitas organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus perhatian akan diberikan pada konsep ke (2) dan (4). Tiga unsur pembangunan yang fundamental dalam konsep PLSD yaitu: (1) Sumberdaya, terdiri dari sumberdaya fisik, manusia,
I
keuangan
teknologi,
(2)
Organisasi,
pel()kU
untuk
memanfaatkan sumberdaya ke arah pencapaian tujuan dan (3) normanorma, prinsip-prinsip untuk memandu dan merampingkan kegiatan organisasi dan anggota-anggotanya.
Diantara ketiga unsur tersebut,
organisasi berposisi sangat penting. Tanpa organisasi, sumberdaya tidak akan terkelola atau termanfaatkan. Organisasilah yang berperan sebagai pelaku
untuk
mengubah/
menyesuaikan
hubungan
keseimbangan
diantara ketiga unsur saat berhadapan dengan sebuah kondisi atau situasi baru karena perubahan lingkungan. Agar bisa survive dalam lingkungan yang berubah-ubah, amat penting
bagi
suatu
mengorganisasikan
komunitas
kembali
pola
untuk hubungan
memiliki ketiga
kemampuan unsur dengan
14
mengadopsi secara selektif faktor-faktor baru yang diberikan oleh perubahan lingkungan.
Perubahan dalm keseimbangan antara ketiga
unsur tersebut tidak berlangsung sendiri-sendiri, ketiga unsur akan berubah sebagai suatu kesatuan. Dari uraian tersebut dapat didefinisikan tentang "kemampuan pengorganisasian diri", yaitu kemampuan sebuah komunitas
lokal
melakukan
reorganisasi
pola
hubungan
unsur
sumberdaya, organisasi dan norma agar bisa bertahan I menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.
Kemampuan pengorganisasian diri
inilah yang memungkinkan warga lokal bisa bertahan dalam lingkungan sosial yang senantiasa berubah. Tanpa kemampuan tersebut, warga lokal dan komunitasnya akan buntu dalam menghadapi perubahan lingkungan yang drastis. Selanjutnya tentang
sistem
komunitas
lokal
dan
kapabihtas
fungsional organisasi sosial. Menurut Salman (2005) dan PSKMP (2002), tingkat kapabilitas fungsional sebuah komunitas lokal dalam memfasilitasi rumah tangga untuk mengakses sumberdaya dan fasilitas internal, dipengaruhi oleh aksi kolektif, dan organisasi sosial yang berfungsi dalam komunitas tersebut. Aksi kolektif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara spontan dan bersifat ad hoc, ditujukan untuk kepentingan individual ataupun kolektif bagi orang-orang yang terlibat, tanpa adanya badan organisasi sebagai pengelola kegiatan tersebut. Organisasi sosial yaitu kegiatan yang melibatkan sumberdaya individu
15
untuk dikelola oleh suatu kepengurusan dimana manfaat dari pengelo!aan tersebut didistribusikan kepada anggota atau direinvestasi atau disalurkan kepada organisasi lain. Aksi kolektif dan organisasi sosial tersebut dapat diklasifikan ke dalam lima kategori
berdasarkan mobilitas sumberdaya, pola-pola
organisasi, pola pembagian manfaat dan karakteristik reinvestasi surplus yang berlangsung didaiamnya (Ohama, 2001 dalam Salman, 2005 dan PSKMP, 2005), yaitu: (1) Saling Bantu (mutual support).
Pada tipe ini
sumberdaya individu digunakan untuk memenuhi tujuan individual dengan berbasis pada prinsip pertukaran timbal balik (resiprositas) dan hubungan pribadi antar rumah tangga secara diadik.
lni merupakan tipe mobilitas
sumberdaya secara ad hoc diantara rumah tangga dalam komunitas. Didalamnya manajemen organisasi tidak diperlukan, ia bisa dilakukan kapan saja dan dengan rumah tangga siapa saja yang disukai , ketika kebutuhan untuk itu muncul. Contohnya adalah bentuk gotong royong. Tipe berikutnya (2) Pengumpulan sumberdaya (resource pool). Pada tipe ini sumberdaya individu dikumpulkan bersama untuk mencapai tujuan individu. Pengumpulan sumberdaya disertai peran-peran spesifik yang terlembagakan, kemanfaatan dibagi antara rumah tangga anggota menurut aturan tertentu. Dengan demikian, basis dari tipe pengumpulan sumberdaya adalah aturan.
Contoh dari tipe ini adalah arisan ibu-ibu
rumah tangga, kombong di Enrekang atau mapalus di Sulawesi Selatan. (3) Manajemen asset (Asset management). Pada tipe ini, aset umum atau
16
kelompok dikelola dan digunakan dengan tujuan untuk mencapai manfaat bersama bagi warga komunitas atau anggota kelompok.
Aktivitas ini
dilakukan oleh sebuah organisasi yang didalamnya terdapat aturan spesifik tentang peranan dan tanggungjawab pengurus dan anggota. Contohnya pengelolaan lubuk di Tapanuli Selatan. Tipe selanjutnya (4) Manajemen sumberdaya untuk penciptaan surplus (Resource management for surplus generating).
Pada tipe ini,
sumberdaya individual dikumpulkan dan dikelola untuk kepentingan umum dalam
kaitan
dengan
penciptaan
surplus
diantara
berpartisipasi dalam organisasi yang dibentuk.
anggota
yang
Organisasi ini memiliki
struktur yang jelas, pengaturan menyangkut anggota, peranan dan tanggungjawab dan sangsi untuk pelanggaran.
Surplus yang tercipta
direinvestasikan untuk konsolidasi organisasi ataupun dibagikan kepada para anggota berdasarkan kesepakatan. Contohnya adalah koperasi. (5) Otonomi desa. Pada tipe ini, organisasi sosial diwujudkan dengan syarat berlakunya norma - norma tertentu untuk mencapai cita-cita bersama disertai dengan wewenang untuk memobilisasi sumber daya individu . Kata kuncinya adalah adanya norma khusus untuk mensublimasi kepentingan individu ke dalam kepentingan umum yang terinternalisasi diantara anggota komunitas dan ini menjadi basis mengarahkan perilaku mereka. Contoh eksistensi Banjar di Bali atau Nagari di Sumatera Barat. Aksi kolektif dan organisasi sosial dapat juga ditemukan di Desa Toro, Kecamatan Kulawi. Diantaranya kebiasaan gotong royong yang
17
dilakukan bebe:-apa kelompok rumah tangga dalam mengelola ladang dan mengolah sawah mereka. Contoh lain adalah keberadaan Tondo Ngata (Payung desa), yang merupakan organisasi sosial yang dipilih oleh warga Toro dan mendapat mandat dari lembaga adat Toro untuk melakukan pengamanan hutan dari penebangan liar. Eksistensi Lembaga Adat Toro juga
merupakan
contoh
lain
dari
organisasi
sosial
yang
masih
menjalankan fungsinya dengan baik !lingga saat ini (Tahir, 2005) Organisasi sosial merupakan sebuah organisasi yang terpelihara secara asli berdasarkan sumberdaya dan norma di dalam suatu komunitas lokal.
Organisasi ini memiliki kecenderungan
untuk menetapkan
hubungan sosial secara tetap diantara anggotanya untuk dipelihara diantara mereka sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Basyri (2005) tentang Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Aceh Besar, merupakan contoh lain dari organisasi sosial yang ada di komunitas lokal sekitar hutan. Pawang Uteun adalah organisasi adat yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan ekosistem kehidupan sosial masyarakat Mukim Blangme. Jabatan Pawang Uteun diangkat oleh masyarakat adat di dalam komunitasnya sendiri. Organisasi pembangunan merupakan organisasi perantara untuk menyediakan bagi sebuah komunitas lokal suatu akses terhadap peluang eksternal dalam
memfasilitasi pamenuhan kebutuhan dan pemecahan
masalah bagi rumah tangga lokal. Selain itu, organisasi pembangunan
18
juga memiliki fungsi untuk mentransformasi hubungan - hubungan sosial seperti pola pemilikan sumberdaya dan norma-norma yang terkait (PSKMP, 2005). dapat
Dari uraian tersebut, maka organisasi pembangunan
dipertimbangkan
sebagai
organisasi
antara
(Intermediary
organization) yang mana fungsi utamanya adalah menciptakan hubungan
antara sistem internal dengan sistem eksternal.
Ada dua bentuk
organisasi pembanguan, (1) organisasi pembangun.an yang diintrodusir dan berasal dari luar, (2) organisasi pembangunan dimana penduduk lokal mengembangkannya sendiri dengan cara menggunakan organisasi sosial yang sudah ada. Organisasi pembangunan dapat ditemui dalam sistem komunitas lokal Desa Toro, diantaranya keberadaan Lembaga Konservasi Desa (LKD).
LKD berfungsi sebagai lembaga yang mengawa5i jalannya
Kesepakatan Konservasi Masyarakat Adat (KKM-A) yang ada di Toro. Penyusunan KKM-A dan LKD
difasilitasi Oleh LSM lnternas!onal (The
Nature Conservancy) dan Projek CSIADCP (Bappeda Propinsi Sulawesi
Tengah) (Toheke, 2005). Contoh Organisasi Pembangunan lainnya dapat juga ditemui di komunitas sekitar hutan di kawasan anak Sungai Mahakam Kalimantan Timur, yaitu Perkumpulan Petani Pengrajin Rotan (P3R). Penduduk setempat mengorganisasikan dirinya membentuk P3R. Bahkan kini mereka sudah memiliki perusahaan rotan sendiri, yaitu PT Samil Eka Perkasa. Perusahaan ini menampung, mengolah dan memasarkan hasil rotan petani.
PT. SEP membeli rotan Sega milik anggota seharga Rp
\9
1000,- per kilogram, lebih tinggi dari harga tengkulak, tern pat petani biasa menjual rotan.
SEP memasarkan rotan langsung kepada pembeli di
Surabaya dan Cirebon.
Sampai sekarang sudah terjual 240 ton rotan.
Perusahaan ini belum mampu memenuhi semua permintaan pembeli karena kapasitas produksi masih terbatas (Nasir, 2005).
B. Pengelolaan Kawasan Konservasi Kehutanan adalah ilmu, seni, profesi serta praktek pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya alam yang terdapat di atas dan yang
berhubungan dengan lahan-lahan hutan agar dapat bermanfaat bagi manusia kini dan manusia yang akan datang (Junus, dkk; 1984). Sedangkan pengertian hutan menurut UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan (pasal 1) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya dimana satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan fungsinya (UU No. 41 tahun 1999, pasal 6), hutan dibagi menjadi tiga kategori, (1) Hutan produksi, yaitu hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat dan pembangunan industri dan ekspor, (2) Hutan lindung, yaitu hutan yang karena sifat dan keadaan alamnya diperuntukan guna mengatur tata
air,
pencegahan
bencana
banjir dan
erosi
serta
pemeliharaan kesuburan tanah, dan (3) Hutan konservasi, yaitu hutan
20
yang diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan atau manfaat lainnya. Sedangkan kawasan konservasi adalah kawasan-kawasan yang digolongkan ke dalam kawasan pelestarian alam yaitu taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.
lstilah kawasan konservasi
tidak dijumpai dalam UU No. 5 tahun 1990. Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 1999 muncul istilah hutan konservasi (Wiratno, dkk; 2001 ), seperti diuraikan di atas. Kategori kawasan konservasi dari waktu ke waktu mengalami perubahan seperti yang terlihat pada tabel berikut: Tabel 1. Berbagai kategori kawasan konservasi Surr.ber I M~nurut UU No. 5 thn 1967
-
Menurut UU No. 5 thn 1990
I
Kategori eagar alam Suaka margasatwa Hutan wisata (termasuk Taman buru)
- Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari eagar Alam dan Suaka Margasatwa - Kawasan Pelestarian alam (KPA)terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru
Menurut UU No. 41 thn 1999
-
Hutan Suaka Alam, terdiri dari eagar alam dan Suaka Margasatwa Hutan Pelestarian a lam, berupa Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya Taman Buru
Sumber: Wtratno, dkk (2001)
Menurut Stolton dan Dudley (1999), dasar kategorisasi kawasan konservasi
sebenarnya
pengelolaannya.
lebih
bergantung
pada
tujuan
utama
Prinsip ini penting karena persetujuan terhadap suatu
21
kawasan konservasi tertentu tidak akan secara otomatis mencerminkan keefektifan pengelolanya. Di Indonesia, kesadaran konservasi baru dimulai pada tahun 1970an, kesadaran ini diawali dengan upaya perencanaan dan pengukuhan beberapa kawasan konservasi, termasuk penunjukan dan penetapan beberapa kawasan menjadi taman nasional. Konservasi diartikan semua upaya
untuk
mengatur,
mengelola,
melindungi
serta
memelihara
sumberdaya alam, sehingga ketersediaannya tidak hanya dapat dinikmati untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang (Tahir, dkk; 2005).
Yang paling penting dalam konservasi adalah keberlanjutan
sumberdaya alam. Karena itu dalam pandangan konservasi, usaha-usaha pemanfaatan sumberdaya alam harus selalu memperhatikan karakteristik dan daya dukung yang dimilikinya. Maka konservasi sebenarnya bernilai posltif mencakup pengawetan, pemeliharaan, pemanfaatan berkelanjutan, pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan alam (Walton, 1996 dalam Wiratno, dkk; 2001 ). Ragam manfaat diberikan oleh kawasan konservasi berhubungan dengan tipe pengelolaan masing-masing kawasan tersebut, yang sangat tergantung pada spesifikasi tujuan konservasi yang ditetapkan.
Variasi
tujuan konservasi berkisar pada:, (1) Pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya lingkungan, jasa dan proses-proses ekologi, (b) Produksi sumberdaya alam seperti kayu dan satwa liar, (c) Produksi rekreasi dan
22
jasa wisata, (d) Perlindungan benda-benda dan situs sejarah serta budaya, dan (e) Penyediaan peluang-peluang pendidikan dan penelitian. Namun demikian, banyak manfaat yang disediakan kawasan konservasi termasuk taman nasional yang justru sulit dinilai dalam satuan moneter.
Manfaat tersebut biasanya merupakan manfaat sosial yang
sering menjadi justifikasi bagi perlindungan terhadap kawasan konservasi.
C. Pengelolaan Taman Nasional
Ide kelahiran taman nasional dilatarbelakangi oleh adanya lahan hidupan liar yang spektakuler di Amerika Serikat. perkemahan
terakhir dalam
ekspedisi
Tepatnya di lokasi
Wasburn-Langford-Doane
Yellowstone tanggal 12 September 1870. Ketiga orang ir.i
~epakat
di
untuk
mencari cara pengelolaan yang dapat menjamin perlindungan keajaiban alam ini agar terhindar dari eksploitasi yang tidak teratur (Miller, 1978 dalam Wiratno, 2001).
Sejak saat itu, ide taman nasional kemudian
menyebar ke Kanada tahun 1885, ke Selandia Baru tahun 1894, disusul Australia, Afrika Selatan dan Amerika Latin tahun 1898. Di Indonesia sendiri, upaya-upaya ke arah perencanaan dan pengukuhan taman nasional baru dimulai tahun 1970-an. Deklarasi lima taman nasional pertama dilakukan pada tahun 1977, sedangkan deklarasi sebelas taman nasional kedua baru terjadi tahun 1982. Sebagai kawasan konservasi terpenting, taman nasional sendiri baru dapat disepakati
23
definisinya secara internasional pada pertemuan IUCN di New Delhi tahun 1969 (Sumardja, 1980). Taman nasionaladalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistm asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (Arinal, 1999).
Menurut UU No. 5 tahun 1990
pasal 30 menyebutkan bahwa taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, pengawetan keragaman hayati spesies tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun pasal ini tidak secara khusus menggariskan persyaratan bahwa suatu taman nasional harus bebas dari pemukiman masyarakat. Kawasan taman nasional mempunyai beberapa karakteristik khas yang berbeda dengan kawasan konservasi lainnya, khususnya dalam hal luas arealnya.
Ada lima karakteristik umum taman nasional, menurut
Soewardi (1978): (1) Areal taman nasional harus cukup luas, (2) Taman nasional harus mengandung isi yang istimewa, dimana jenis-jenis vegetasi dan binatangnya, habitat dan letak geomorfologinya serta keindahan alamnya masih dalam keadaan utuh, (3) Terdapat sistem penjagaan dan perlindungan yang efektif, dimana satu atau beberapa ekosistem secara fisik tidak berubah karena adanya eksploitasi dan pemukiman manusia, (4) Kebijakan dan manajemen dipegang oleh badan pemerintah pusat yang mempunyai kompetensi sepenuhnya, yang harus segera mengambil
24
langkah-langkah pencegahan atau meniadakan semua bentuk gangguan atau pengrusakan terhaaap ekosistem dan isi taman nasional, dan (5)
Kemungkinan
pengembangan
pariwisata,
dimana
pengunjung
dimungkinkan memasuki kawasan taman nasional dengan persyaratanpersyaratan khusus. Model pengelolaan taman nasional secara jelas dituangkan dalam UU No.5 Tahun 1990. Beberapa pasal yang barhubungan dengan model pengelolaan tersebut adalah, (a) Pasal30: Taman nasional sebagai salah satu dari kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,
pengawetan keanekaragaman hayati
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari, (b) Pasal 31 : Di taman nasional dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam, dan {c) Pasal 32 : Taman ne:tsional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lainnya yang sesuai dengan keperluan. Konsekuensi dari arahan pengelolaan ini menu rut Wiratno (2001; 113) adalah taman nasional harus dikelola dengan sistem zonasi, yang diharapkan dapat mengakomodasi ketiga fungsi utama, yaitu zona inti untuk keperluan
perlindungan dan pelestarian,
zona
pemanfaatan
mengembangkan fungsi pemanfaatan untuk wisata alam, pendidikan, penelitian dan sebagainya. keperluan.
Keluwesan
Zona-zona lain dapat ditetapkan sesuai ini
dapat
dimanfaatkan
untuk,
misalnya
25
menetapkan kawasan kelola tradisional yang berada di dalam atau disekitar taman.
Kawasan ini disebut sebagai zona pemanfaatan
tradisional. Dari sisi peran, taman nasional berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kekayaan sumberdaya alamnya.
Akan tetapi, lebih lanjut Wiratno (2001; 192)
menjelaskan secara umum terdapat dua oreintasi peran yang dominan dalam pengelolaan taman nasional. Pertama, orientasi preservasi yang bersumber dari inspirasi romantis yang banyak ditemukan dinegaranegara industri maju seperti lnggris, Amerika, Kanada dan Australi. Kedua, orientasi konservasi yang bersumber dari inspirasi pemanfaatan. Model ini banyak berkembang di negara-negara berkembang. Dua orientasi tersebut sebenarnya tidak bertentangan jika bisa ditempatkan pada porsi yang tepat. Karena jika tidak, kita akan
te~ebak
pada kesalahan logika yang mendasai"i praktek-praktek pelestarian yang cenderung berorientasi pengawetan. Jika ini yang terjadi maka merugikan sumberdaya alam di dalam taman nasional.
Karena itu taman nasional
harus dikelola dengan menyeimbangkan prinsip-prinsip perlindungan, pelestarian dan kepentingan pemanfaatan secara tepat.
Yang dikenal
dengan Prinsip-prinsip pengelolaan kawasan konservasi termasuk taman nasional seperti yang terlihat pada Gambar 1
26
Perlindungan
Lingkungan Tercapainya keseimbang an antara kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosiall budaya
Pengelo Ia an taman nasion aI
II
Pemanfaatan
Gambar 1. Keterkaitan antara Prinsip-prinsip Pengelolaan TamanNasional dan fungsinya.
Prinsip adalah kebenaran fundamental atau hukum yang menjadi dasar pemikiran atau tindakan. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan integritas ekosistem sumberdaya hutan (Munggoro, 2001 ).
Perlindungan adalah upaya meminimalisir dampak negatif dari
pengelolaan sumberdaya alam dimana setiap orang dilarang mP.Iakukan kegiatan pencemaran dan pengrusakan. Sedangkan pemanfaatan adalah upaya
memanfaatkan
sumberdaya
alam
yang
dilakukan
dengan
memperhatikan faktor kelayakan, seperti aspek kebutuhan rumah tangga dan sistem zonasi (Tahir, dkk., 2005). Sumber daya hutan (termasuk taman nasional) secara kodrati memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi ekologi I lingkungan, ekonomi, sosial budaya (Wibowo, 2006; 97). Manfaat ekologi /lingkungan, berarti setiap sumberdaya hutan sesungguhnya sudah dengan sendirinya berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem.
Keseimbangan ini tidak
27
boleh diganggu melalui pola-;:>ola pemanfaatan yang merusak fungsi dasarnya. Fungsi ini harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Manfaat ekonomi berarti, sumberdaya hutan jika dikelola secara arif dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatan pendapatan dan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan manfaat sosial budaya, berarti bahwa sumberdaya hutan mempunyai fungsi memelihara dan
mengik~t
tatanan sosial dan
budaya, utamanya pada masyarakat adat (Tahir, dkk; 2005). Agar prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan dengan baik, Balai Taman Nasional, selaku penanggung jawab pengelolaan taman nasional yang bersangkutan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kemitraan yang efektif yang merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan taman nasional. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan adalah aspek karakteristik lokal dalam membangun kemitraan. Karenanya jangan pernah meninggalkan masyarakat lokal yang ada di dalam dan sekitar taman nasional.
D. Komunitas Lokal
Masyarakat secara etimologis berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata syaraka yang berarti ikut serta atau berperan.
Sedangkan
dalam Bahasa lnggris disebut Society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti 'kawan'.
Masyarakat secara umurr. memiliki 4 ciri utama,
yaitu (1) adanya interaksi antar warga, (2) adanya adat istiadat, norma-
28
norma, hukum serta aturan-aturan yang
menga~ur
semua pola tingkah
laku warga, (3) adanya kontinuitas dalam waktu dan (4) adanya rasa identitas
yang
kuat
mengikat
semua
warga
(Wibowo,
2006).
Koentjaraningrat ( 1996: 122) merangkum em pat definisi terse but menjadi sebuah definisi tentang masyarakat, yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh satu rasa identitas bersama. Bertolak
pada
definisi
Koentjaraningrat
tentang
masyarakat
tersebut, ada dua faktor pengikat yang membuat sebuah kesatuan hidup manusia disebut sebagai masyarakat, yaitu adanya sistem adat istiadat dan rasa identitas bersama.
Sistem adat istiadat meliputi sistem nilai
budaya, norma-norma dan aturan-aturan hidup yang dijadikan oleh warga masyarakat sebagai pedoman bertingkah laku. Adat istiadat merurakan pola yang sudah mantap dan telah hidup dalam waktu yang lama secara berkesinambungan, dianggap khas.
sehingga
adat
istiadat
menjadi
sesuatu
yang
Kekhasan adat istiadat disadari oleh setiap warga dan
dikomunikasikan kepada generasi penerus melalui proses belajar. Masyarakat sebagai salah satu bentuk kesatuan hidup manusia dalam dialektika keilmuan sosial sering tumpang tindih dengan istilah komunitas.
Komunitas sering didefinisikan sebagai
kesatuan hidup
manusia yang menempati suatu wilayah dan terikat oleh rasa bangga serta cinta wilayah yang kuat.
Perbedaan komunitas dan masyarakat
29
menurut
Koentjaraningrat
(1996:123)
adalah
ikatan
wilayah
dan
kesadaran terhadap wilayah yang amat kuat. Menurut Soekanto (2000), istilah komunitas (community) dapat diterjemahkan sebagai "masyarakat setempat". lstilah yang menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota anggota suatu kelompok, baik kelompok besar atau kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat.
Kriteria utama bagi adanya suatu
masyarakat setempat adalah adanya social relationship antar anggota suatu kelompok. Dengan demikian, masyarakat setempat atau komunitas adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu.
Dasar-dasar daripada masyarakat
setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat. Redfield dalam Koentjaraningrat mengemukakan ciri-ciri komunitas, yaitu: (1) mempunyai suatu identitas yang khas, (2) terdiri dari jumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas, sehingga para warganya masih saling mengenal, (3) bersifat seragam dengan deferensiasi terbatas dan (4) kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa tergantung dari pasaran luar.
Komunitas
dalam kaitan dengan lingkungan merupakan bagian yang terintegrasi dari lingkungan alam dimana suatu komunitas berada.
Komunitas terikat
dalam suatu sistem ekologi dengan masyarakat dan kebudayaan
30
penduduk
serta lingkungan alam setempat.
Komunitas dibedakan
menjadi dua yaitu komunitas terisolasi (tribal community) dan komunitas petani (peasant community). Komunitas terisolasi adalah komunitas yang masih secara lengkap memiliki sifat komunitas.
Sedangkan komunitas
petani sifat umum dari komunitas sudah berkurang. Komunitas lokal dalam dunia kehutanan adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, atau oleh Wibowo (2006: 132) disebut sebagai masyarakat desa hutan.
Masyarakat desa hutan sebagai satu
kesatuan hidup manusia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan komunitas lainnya. Adapun perbedaan karakteristik tersebut antara lain jenis lingkungan tempat tinggal, sistem kemasyarakatan dan sistem kebudayaan.
Ruwiastuti
dalam Wibowo
(2006;
133) mencirikan
masyarakat desa hutan sebagai masyarakat adat dalam 4 ciri utama, yaitu (1) memiliki asal usul sama dalam kehidupan komunitas dan teritorinya, (2) memiliki hukum adat, nilai budaya dan ideologi sendiri, (3) memiliki kelembagaan
adat yang
proses-proses pengambilan
keputusannya
demokratis dan tidak berdasarkan feodalisme dan (4) menguasai dan memiliki teritori dan pola pemanfaatan sumber-sumber agraria yang khas secara turun temurun.
Kekhasan budaya masyarakat desa hutan
merupakan identitas bersama yang berbeda dengan komunitas lainnya. Sistem pengetahuan yang dimiliki komunitas lokal bersumber dari pengetahuan lokal yang diperoleh dari interaksi antar manusia dengan lingkungannya yang dicirikan oleh aspek kebudayaan (Atte, 1992 dalam
31
Kroma, 1995). Sistem kemasyarakatan yang ada di masyarakat desa hutan terintegrasi secara kuat diantara sesama warganya (in group) dengan tingkat solidaritas dan toleransi yang sangat tinggi. kehidupan
ekonomi
masyarakat
desa
hutan
sangat
Aktivitas
terikat
oleh
keberadaan sumberdaya hutan. Kebudayaan masyarakat ini didasarkan pada sistem pengetahuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan pemahaman, interpretasi atau adaptasi terhadap lingkungan hutan. Keharmonisan sistem budaya mereka dapat diamati dari tujuh unsur budaya
yang
melingkupi,
yaitu
sistem
mata
pencarian,
sistem
pengetahuan, teknologi yang diterapkan, religi yang dianut, organisasi sosial, kesenian dan bahasa pengantar. Menurut data Lembaga Alam Tropika Indonesia (Aiiadi, A dan W.A Djatmiko, 2005) dan Konsorsium Sistem Hutan Kemasyarakatan (Asikin, 2003), tidak kurang dari 60 juta sampai 80 juta penduduk (sepertiga penduduk Indonesia) bergantung pada kawasan hutan Setiap penduduk memiliki komunitasnya maslng-masing, yang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan kawasan hutan. Sudah banyak penelitian dilakukan untuk membuktikan keberadaan komunitas-komunitas lokal di sekitar hutan. Diantaranya keberadaan komunitas Dayak Pitap yang terletak di pegunungan Meratus, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan. Komunitas ini terbagi atas 14 Balai atau Kampung, dengan jumlah penduduk ±2248 jiwa. terbagi dalam 3 desa.
Luas wilayah 23.542,35 Ha dan
Masyarakat Dayak Pitap terbukti telah mampu
32
mengorganisasikan dirinya.
Menahan ancaman pengrusakan kawasan
i<elola adat. Ruang kelola itu terbagi atas 4 ruang, yaitu Hutan Keramat, Hutan berburu, kebun dan peladangan. (Mahbara, 2005). Penelitian lain dilakukan oleh Basyari (2005) tentang kesatuan masyarakat adat Mukim Blangme yang terdiri dari 6 Gampong (desa). Terletak di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.
Berpenduduk
2.100 jiwa. Sumberdaya hutan Mukim Blangme sang at bernilai sebagai sistem
penyangga
pengendali perkebunan.
kehidupan
banjir dan
masyarakat.
Khususnya
sebagai
penyedia sumber air untuk pertanian dan
Sejak 1930-an, masyarakat Mukim Blangme mengelola
sumberdaya hutan tersebut secara arif dan berkesinambungan. Komunitas lainnya adalah Tau Taa Wana di kawasan Aliran Sungai Bulang Sulawesi Tengah.
Pola mukimnya menyebar dalam bentuk
persekutuan opot antara 3 - 7 KK, hingga persekutuan lipu diatas 15 KK. Hampir seluruh kebutuhan hidupnya diperoleh dari pertanian rotatif serta pemungutan hasil hutan di dalam kawasan hutan adatnya. Hutan dan Tau Taa Wana memang dua hal yang susah dipisahkan. Mereka memandang hutan sebagai orang tua yang melindungi dan menghidupi mereka. Tau Taa Wana memiliki konsep Tata Guna Hutan Adat (Tana nTau Tua) berikut norma-norma pengelolaannya yang sarat etika konservasi. Mereka membagi wilayah adatnya ke dalam 3 fungsi utama, yaitu Pangale Kapali, sebagai kawasan hutan larangan (keramat), Panga/e Pompalipu, sebagai kawasan hutan adat khusus untuk produksi wanatani (rotan dan
33
damar), serta Yopo, sebagai
kawasan hutan adat yang dikhususkan
untuk areal perladangan dan pemukiman. Pelanggaran terhadap normanorma Tata Guna Hutan Adat tersebut dapat dikenai sangsi (Givu) pasal bi/apersaya (Camang, 2005).
Sedangkan di Sulawesi Selatan, terdapat Masyarakat Adat Kajang yang memiliki kawasan hutan adat yang terbukti mampu dikelola secara arif dan marnpu menjadi sumber pemenuhan ekonomi mereka (Sukarsih, 2004). Awang (2003) dan Anita (2004) melalui penelitiannya telah membuktikan kearifan masyarakat Pesisir Krui Lampung dalam mengelola Repong Damar.
Repong Damar bagi masyarakat Pesisir Krui berarti
kebun damar, yang merupakan sebidang lahan pertanian yang diatasnya tumbuh beranekaragam jenis tanaman produktif dan umumnya terdiri dari tanaman keras terutama pohon damar. Dari berbagai hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa karakteristik dari sebuah komunitas lokal adalah, bahwa mereka masih menjaga tradisi peninggalan nenek moyangnya, baik dalam hai aturan hubungan antar manusia maupun dengan alam
sekitarnya,
yang
mengutamakan keselarasan dan keharmonisan. Ciri lain yang menonjol adalah
tingginya
adaptasi
sosial
mekanisme alam di sekitarnya.
budaya
serta
Karenanya,
religinya
dengan
mereka juga bukan
masyarakat yang statis, karena sistem pengetahuan mereka juga berkembang seiring dengan dinamika permasalahan serta faktor-faktor eksternal lain yang mereka hadapi (Wiratno, 2001; 168).
34
Prinsip-prinsip konservasi yang telah mengkristal dalam berbagai bentuk
kearifan tradisional, telah mengakar dan berkembang pada
berbagai bentuk praktek yang diterapkan komunitas tersebut.
Kaidah-
kaidah
mereka
konservasi
alam
diadaptasi
dari
pengalaman
menyelaraskan diri dengan alam. Konsistensi penegakan aturan dalam konservasi tradisional mengisyaratkan pentingnya peran lembaga lokal atau
l~mbaga
adat dalam
menjaga,
memelihara,
menyaring
dan
menyebarluaskan berbagai sistem pengetahuan mengenai pengelolaan sumberdaya alam dan aspek sosial budaya yang melingkupinya. Namun sayang proses globalisasi telah memarginalkan peran budaya tradisional dan lokal dalam menunjang kehidupan masyarakat (Adimihardja. 2005). Sehingga eksistensi komunitas lokal sekitar hutan semakin terancam.
E. Organisasi Komunitas Lokal
Berbagai literatur tentang organisasi telah memberikan definisi tentang organisasi, dengan berbagai cara tergantung segi tinjauan atau pendekatannya. Menurut Atmosudiro dalam Hasibuan (2005), Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.
Aspek-aspek yang
penting dari definisi ini adalah: adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, kerja sama yang terstruktur, pembagian dan hubungan kerja antar sesama
35
karya·.van, keterikatan formal dan tata tertib, pendelegasian wewenang dan koordinasi serta alat- alat organisasi. Pada dasarnya pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis dan organisasi dalam arti dinamis (Wursanto 2005: 41-52).
Organisasi dalam arti statis berarti
melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak. dipandang sebagai
wad~h
Organisasi
atau alat (tools) pencapaian tujuan atau
sebagai wadah dimana administrasi dan manajemen dijalankan. Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis, berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya.
lsi dari organisasi adalah
sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuar. bersama.
Dengan kata lain organisasi dalam arti dinamis berarti
menyoroti aktivitas yang ada di dalam organisasi. Secara sederhana, organisasi mempunyai tiga unsur, yaitu ada orang-orang, ada kerjasama dan ada tujuan bersama. Tiga unsur ini tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan (Wursanto, 2005: 53). Sedangkan Menurut Hasibuan (2005: 27), Unsur-unsur organisasi itu ada tujuh, yaitu manusia, tempat kedudukan, tujuan, pekerjaan, struktur, teknologi dan lingkungan. Dilihat dari segi macam-macam organisasi, sangat bervariasi. Wursanto (2005: 61-100), melihatnya dari lima segi, yaitu (1) Dari segi
36
jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi tunggal dan organisasi jamak. (2) Dari segi keresmian, organisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu organisasi formal dan organisasi informal. (3) Dari segi tujuan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi niaga atau ekonomi dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. (4) Dari segi luas wilayah, organisasi dibedakan menjadi empat yaitu organisasi _daerah, organisasi nasional, organisasi regional dan organisasi internasional. (5) Dari segi bentuk, organisasi dibedakan menjadi delapan, yaitu organisasi staff, organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi staf dan garis, organisasi garis dan fungsional, organisasi fungsional dan staf, organisasi garis, fungsional dan staf, serta organisasi panitia. Untuk memahami organisasi pada tingkat komunitas lokal, perlu kiranya dipahami tentang konsep dan kerangka PLSD (Participatory Local Social Development), seperti yang telah diuraikan sebelumr.ya.
Dari beberapa hasil penelitian, organisasi
sosial berdasarkan
konsep
eksistensi aksi kolektif dan PLSD dapat ditemui
pada
komunitas lokal sekitar hutan, diantaranya adalah adanya Lipu (kampung permanen) yang didirikan oleh Tau Taa Wana sebagai taktik pertahanan diri dari pemerintah yang terus mengejar mereka untuk di relokasi. Karena perjuangan dan persatuan yang kuat dari komunitas Tau Taa Wana, lipu c;aat ini telah mendapat pengakuan dari pemerintah Kabupaten
37
Tojo Una-una dan Pemerintah Propinsi Sui:Jwesi Tengah melalui Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Tau Taa Wana (Camang, 2005). Contoh lainnya adalah Hompongan, sejenis manajemen aset bagi Orang Rimba yang hidup di Taman Nasional Bukit Dua Betas (TNBD) Propinsi Jambi, jauh sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional.
Hompongan, sumber ekonomi Orang Rimba dalam jangka
panjang dan strategi mempertahankan hutan.
Untuk
membata~i
gerak
maju perladangan masyarakat luar, kearah taman nasional, orang rimba membuat kebun pembatas atau hompongan di tepi TNBD.
Tanaman
Karet dijadikan tanaman utama di hompongan, kemudian diperkaya dengan tanaman buah hutan. sejak T ahun 1997.
Pembuatan hompongan sudah dimulai
Hompongan mempunyai banyak manfaat, secara
ekonomi, orang rimba mempunyai sumberdaya dalam jangka panjang. Secara sosial, tambahan
dari
Orang rimba mulai mendapatkan sumber ekonomi hompongan
dan
perlahan-lahan
mengurangi
ketergantungan kepada hasil hutan serta mengarahkan mereka pada pertanian intensif. Secara budaya, tanaman-tanaman normatif dan ritual orang rimba sebagai interaksi sosial budaya mereka bisa diselamatkan. Hompongan juga telah membawa Orang Rimba (Temenggung Tarib) emdapatkan penghargaan KEHATI Award Tahun 2000. (Rifai, 2001). Organisasi lokal sebagai wahana partisipasi masyarakat lokal, telah memberikan kontribusi yang nyata dan bermakna dalam pembangunan. Sehingga, organisasi lokal I kelembagaan lokal yang tumbuh dan
38
berkembang di seluruh lapisan masyarakat perlu dipertimbangkar. sebagai instrumen dan strategi dalam pembangunan masyarakat (Widodo, 2006). Namun sayang, sejak berlakunya UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kelembagaan adat berangsur-angsur memudar (Tahir, 2005) Kearifan sistem tata nilai, norma, adat istiadat tergeser oleh budaya pop yang dibawa oleh komunitas luar. masyarakat
terkontaminasi,
masyarakat.
Sistem
termasuk
kelembagaan
pula lokal
Akibatnya, budaya sistem
kelembagaan
masyarakat
mengalami
marginalisasi, akibat masuknya sistem kelembagaan desa berdasarkan pada
kebijakan
pemerintah.
Dalam
masyarakat timbul
dualisme
kelembagaan, yaitu kelembagaan adat dan kelembagaan desa. Dualisme kelembagaan
ini
berdampak
pada
timbulnya
persaingan
antar
kelembagaan tersebut yang berujung pada ketidakefektifan sistem kelembagaan masyarakat (Wibowo, 2006;174). Menurut Tadjudin (2000), Seiring dengan perkembangan waktu, terjadinya
pertemuan dua kelembagaan
atau
lebih dalam proses
pembangunan merupakan hal yang tidak terhindarkan.
Pertemuan
kelembagaan ini jika tidak ditangani secara bijaksana akan menimbulkan benturan. Karena itu diperlukan proses adaptasi kelembagaan. Secara umum proses yang paling adaptif adalah berangkat dari kelembagaan lokal yang telah ada. Jika kelembagaan lokal tersebut belum memadai untuk menjawab tuntutan yang dirancang maka da!Jat dilakukan proses
39
revitalisasi kelembagaan lokal.
Proses ini lebih adaptif dibandingkan
dengan mendiseminasikan kelembagaan dari luar. F. Keterlibatan Komunitas Lokal dalam Pengelolaan Taman Nasional Perhatian terhadap komunitas lokal, dimulai sejak KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992, hal tersebut telah memunculkan wacana tentang 'konservasi tradisional' yang berlandaskan kearifan budaya tradisional.
Pengertian tersebut meliputi praktek-praktek pemanfaatan
sumberdaya alam oleh komunitas lokal I masyarakat adat dan komunitas lokal yang masih terikat pada pranata-pranata asli yang menyatu dalam kehidupannya. Di beberapa kawasan taman nasional di Indonesia, termasuk Taman nasional Lore Lindu, peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam masih sangat dominan.
Masyarakat ini umumnya
memiliki kaitan sejarah dengan hubungan sosial-ekonomi-religi yang erat dengan kawasan-kawasan taman nasional tersebut. Hubungan ini sudah terbangun selama puluhan atau ratusan tahun, jauh sebelum penunjukan kawasan tersebut menjadi taman nasional.
Karenanya dalam konteks
pengelolaan taman nasional adalah tidak mungkin dan tidak arif untuk melepaskan masyarakat sebagai bagian yang terpisah dari kebijakan pengelolaan taman (Wiratno, 2001; 163). Sudah keterlibatan
banyak komunitas
hasil lokal
penelitan dalam
yang
membuktikan
pengelolaan
taman
adanya nasional.
40
Diantaranya hasil penelitian yang dilakukan oleh Santosa (2005), terhadap masyarakat Adat Badui yang hidup di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun - Salak. Melalui pembentukan Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDKT). Wilayah kelola masyarakat diperjelas melalui KDKT, sehingga komunitas Baduy bisa melestarikan ekologi dan mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan Taman Nasional Halimun- Salak. Kemauan
politik
pemerintah
terhadap
eksistensi
masyarakat
tradisional dan praktek tradisionalnya secara perlahan-lahan mulai menampakkan perubahan yang berarti. Kemauan politlk tersebut tampak pertama kali dari dokumen Rencana Aksi Keanekaragam hayati untuk Indonesia (1993), yang antara lain, memberikan kesempatan dan insentif kepada masyarakat lokal untui< terlibat langsuilg dalam pengelolaan dan usaha konservasi keanekaragaman hayati atau dengan cara menyokong pengelolaan kawasan yang dilindungi atau sistem pengelolaan pertanian yang berorientasi konservasi. Pengakuan dan penghormatan terhadap otoritas hukum adat dalam pengelolaan hutan telah agak terakomodasi dengan pengakuan terhadap hukum adat pada beberapa pasal dalam UU no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Paradigma konservasi nasional saat ini, harus diusahakan
berpihak pada masyarakat lokal melalui berbagai instrumen kebijakan yang berorientasi kepada pembagian keuntungan serta pembagian hak dan tanggung jawab yang adil dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan produk-produknya(Mackinnon dan Wardojo, 2001)
41
Penduduk asli dapat dan perlu memperoleh manfaat dari pendirian kawasan
konservasi (Breslin dan Chapin,
1984).
Paling sedikit
masyarakat setempat biasanya dilibatkan dalam pengelolaan zona penyangga (MacKinnon, 1993; 115-133).
Zona penyangga harus
memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, bukan hanya bagi beberapa individu yang memiliki hak-hak istimewa saja.
Kalau tidak
rnereka akan tetap mengeksploitasi kawasan taman nasional.
Tanpa
dukungan masyarakat, tidak ada taman nasional yang terjamin untuk jangka panjang. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan taman nasional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan yang dimaksud adalah aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya. Elemen penting dalam memahami kesejahteraan adalah elemen kedekatan, yaitu taman nasional harus dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan (Munggoro, 2001 ).
G. Kerangka Pemikiran
Toro adalah sebuah komunitas yang memiliki pranata dan kelembagaan adat yang sangat kuat.
Sejarah koevolusi yang panjang
antara komunitas Toro dengan lingkungannya telah membentuk suatu Janskap budaya yang dicirikan oleh stabilitas ekologis yang mantap. Hal ini tercermin baik pada aras pranata sosial budaya maupun sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang hidup dalam komunitas ini (Toheke,
42
2005; 6-8). Secara turun temurun, komunitas Toro menggunakan hutan sebagai sumber penghidupan. Sebagaimana banyak terjadi dikomunitas adat asli di Indonesia, komunitas Toro dengan segala perangkat kulturalnya yang lengkap tentang demokrasi, pengelolaan sumberdaya alam, pun mengalami pasang surut. Komunitas Toro mengalami puncak keemasan kehidupan kuitural mereka ketika masa prakolonial.
Kemudian surut. Sejak Tahun
1993, dikalangan komunitas Toro bermunculan inisiatif gerakan revitalisasi kultural, membangkitkan kembali identitas budaya mereka.
Gerakan
revitalisasi kultural ini utamanya terfokus pada upaya mengembangkan praktek pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas (Toheke, 2005; 45-46). Sejak tahun 1993 tersebut, organisasi-organisasi lokal mulai tumbuh dan berkembang di Toro.
Dengan banyaknya organisasi-
organisasi
besar
pengelolaan
tersebut
yang
kawasan
sebagian
TNLL,
maka
bersinggungan
penelitian
ini
akan
dengan mencoba
menganalisis fungsi dari setiap organisasi tersebut, melalui Analisis Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Toro dalam pengelolaan TNLL. Variabel penelitian dibagi dalam dua kelompok, yaitu (1) Prinsipprinsip Pengelolaan Taman Nasional dan Fungsinya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi fungsi organisasi komunitas lokal yang ada terhadap pengelolaan TNLL. Prinsip-prinsip pengelolaan taman nasional ada tiga yaitu, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan,
43
sedangkan fungsinya adalah terpenuhinya aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. (2) Kapabilitas fungsional organisasi komunitas lokal. Fokus dari analisis ini adalah karakteristik struktural-fungsional dari suatu komunitas lokal sebagai sistem yang holistik serta mekanisme asli dari partisipasi masyarakat lokal dalam konteks dan karakteristik spesifiknya.
Secara
_operasional kedua aspek ini akan diketahui melalui kapabilitas aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan yang ada dalam komunitas tersebut, karena melalui kapabilitas tersebut dapat diketahui pengalaman
asli
dan
mekanisme
tradisional
komunitas
yang
bersangkutan (PSKMP, 2002). Dari variabel (1) dan (2), selanjutnya penelitian difok•Jskan terhadap kapabilitas fungsional organisasi. organisasi ditentukan oleh komunitas tersebut.
kemampuan
Kemampuan
Tingkat dan isi kapabilitas pengorganisasian diri dari
pengorganisasian
diri
berwujud
kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan sosial eksternal melalui reorganisasi interaksi sumberdaya, organisasi dan norma-norma, sehingga sangat penting untuk menganalisis setiap aksi kolektif dan organisasi sosial dalam aspek tiga unsur pembangunan (R-ON). Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2
44
...
Organisasi Komunitas Lokal Desa T oro yang berperan dalam Pengelolaan TNLL
...
~~
Prinsip Pengelolaan Taman Nasional dan Fungsinya
..
-
. ~
Kapabilitas Fungsional Organisasi Komunitas Lokal
~t~~ ~
Kapabilitas Aksi Kolektif
Kapabilitas Organisasi Sosial
~
~
~~
Kapabi!itas Organisasi Pbangunan
Kapabilitas Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan TNLL
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian
~
BAB Ill METODE PENELITIAN A. Jenis dan Desain Penelitian Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus (case study) dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Pasolong (2005:40) penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail.
Objek yang diteliti dalam hal ini adalah fungsi organisasi
komunitas lokal di Desa Toro sebagai satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.
Menurut Yin (2006) Penggunaan studi kasus ini
disesuaikan dengan tipe-tipe pertanyaan seperti "bagaimana" atc:u "mengapa" dan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, dimana penelitinya hanya memiliki peluang kecil atau tidak mempunyai peluang sama sekali untuk mengontrol peristiwa tersebut. Sedangkan tipe format deskriptif, menurut Bungin (2003) bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan profil dan fungsi organisasi komunitas lokal yang berperan dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu serta mendeskripsikan proses reorganisasi diri dari masing-masing organisasi komunitas lokal tersebut untuk menunjukkan kapabilitas fungsional organisasinya. Metode yang dipakai
46
adalah kualitatif, untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris sehingga dapat dideskripsikan secara lebih rinci, terutama fungsi dari organisasi komunitas lokal yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007), metode kualitatif adalah metode yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, yaitu Bulan Juni 2007 dengan lokasi penelitian di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan: 1. Desa Toro sudah dikenal baik secara nasional maupun internasional sebagai salah satu desa yang memiliki kearifan lckal yang kuat berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam. 2. Desa T oro telah memperoleh pengakuan atas wilayah ad at d::m slstem pengelolaan tradisional atas sumberdaya alam setempat oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu. Melalui Surat Keputusan Balai TNLL No. 651NI.BTNLL.1/2000, yang secara eksplisit mengakui wilayah adat Ngata Toro seluas kurang lebih 18.360 Ha yang berada di dalam kawasan TNLL. 3. Desa Toro adalah salah satu desa yang terletak didaerah penyangga TNLL. Adanya kontrak sosial antara DPRC Sulawesi Tengah tentang pengakuan atas tata ruang masyarakat adat.
47
C. Jenis dan Sumber Deta
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui
wawancara
dan
observasi
dilapangan.
Data
primer
dikumpulkan dari Balai Taman Nasional Lore Lindu, masyarakat Desa Toro, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan yang ada di Desa T oro, serta LSM-LSM yang pernah memfasilitasi berbagai proses pembangunan di Toro. data berupa: (a) Aspek umum, data yang dikumpulkan berupa: profil dari aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi
pembangunan
dalam
komunitas
Toro;
(b)
aspek
sumberdaya; (c) aspek Organisasi; (d) aspek Norma; (e) aspek fungsional; (f) aspek kemampuan pengorganisasian diri, data yang dikumpulkan berupa: perubahan-perubahan dalam perkembangan organisasi dilihat dari R norma)nya.
0 -
N (sumberdaya, organisasi dan
Perubahan-perubahan tersebut terutama dihubungkan
dengan fase waktu tertentu. 2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pustaka, laporan tertulis dan dokumen-dokumen.
Data sekunder yang dibutuhkan
meliputi a. Dokumen-dokumen kesepakatan antara Desa Toro dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu
48
b. Gambaran lokasi penelitian, termasuk
kelembagaan-kelem~agaan
yang ada c. Aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan Taman Nasional khususnya Taman Nasional Lore Lindu d. Sejarah
terbentuknya
Aksi
Kolektif,
Organisasi
Sosial
dan
Organisasi Pembangunan yang ada di Desa T oro.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah: 1. Memilih informan Tujuan
~mum
dari pengumpulan data ini adalah memahami organisasi
komunitas lokal berdasarkan fungsinya dalam konteks pengelolaan TNLL. Untuk memahami fungsi tersebut,
lima klasifikasi fungsional
aksi kolektif dan organisasi sosial yang
berhubungan dengan
pengelolaan TNLL dijadikan fokus penelitian.
Untuk itu berarti
informan dari penelitian mesti dipilih dari tingkat masyarakat yang melakukan aksi kolektif dan organisasi sosial tersebut. Untuk memilih informan di tingkat aksi kolektif, dipilihlah secara acak pelaku-pelaku aksi kolektif yang akan diwawancarai secara mendalam. Pada tingkat organisasi, informan dipilih secara berlapis yang terdiri dari pengurus dan anggota, karena anggota akan lebih valid menjelaskan mengapa mereka mematuhi aturan-aturan dari organisasi.
49
2. Wawancara Tujuan dari wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lainlain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami di masa depan,
menverifikasi,
mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (Lincoln dan Guba (1985) dalam Moleong (2007;186).
Wawancara
dilakukan secara langsung, bertatap muka dengan informan dengan maksud agar memperoleh gambaran secara lengkap dengan objek yang diteliti (Bungin, 2003).
Untuk menghindari adanya non-respon
error dan respon error, wawancara dilakukan secara formal dan informal sesuai dengan situasi yang dihadapi. Demikian juga dalam melakukan wawancara adalah bersifat terbuka dimana informan memahami maksud dan tujuan wawancara dan jawaban yang dikehendaki tidak terbatas.
Karena wawancara ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. 3. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) Diskusi
Kelompok
terfokus
menurut
diwawancarai dalam waktu pendek.
Yin
(2006),
responden
Dalam kasus ini, wawancara
tersebut tetap bisa open-ended. Untuk mengungkapkan secara lebih luas dan mendalam berbagai aspek dari aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan yang diteliti, dilakukanlah sebuah
50
kelompok diskusi terfokus yang melibatkan sejumlah pengurus aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan tertentu. Fokus pembicaraan diarahkan kepada aspek-aspek yang menjadi sasaran kajian yang akan ciiteliti (data primer yang akan dikumpulkan), saling mengklarifikasi informasi yang muncul kepermukaan. Bagi tujuan penelitian, diskusi kelompok terfokus ini sekaligus menjadi wahana untuk mengecek kebenaran dan mengklarifikasi lebih jauh data/informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung orang-per orang. Dengan demikian akan diperoleh data dalam dua jenis konteks situasional yang berbeda, yang satu dalam konteks informan tidak didengar oleh penduduk lainnya, yang satunya dalam konteks informan saiing mendengarkan satu sama l3in (PSKMP-UNHAS, 2002) 4. Observasi I Pengamatan Ada
beberapa
pengamatan dikemukakan
alasan
mengapa
dimanfaatkan oleh
Guba
dalam
penelitian
sebesar-besarnya dan
Lincoln
(1981)
kualitatif,
seperti dalam
yang Moleong
(2007;174), yaitu (1) Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, dimana pengalaman secara langsung merupakan alat yang ampuh dalam mengetes suatu kebenaran, (2) Teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. (3) pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan
51
proposisional maupun pengetahuan yang diperoleh langsung dari data. (4) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti memahami situasisituasi yang rumit dan untuk perilaku yang komplek. Selain
melalui
wawancara
dan
diskusi
kelompok terfokus,
pengamatan juga harus dilakukan terhadap karakteristik sumberdaya dan aktivitas masyarakat dalam melakukan aksi kolektif. Aspek-aspek fisik dari sumberdaya aksi kolektif/organisasi sosial, juga diamati untuk mendapat gambaran yang mendalam. 5. Studi dokumen Untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. (1) dokumen membantu penverifikasian ejaan atau judul nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. (2) Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain (Yin, 2006;104). Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan terhadap aturan-aturan yang tertulis yang ada di organisasi sosial dan organisasi pembangunan. Studi dokumen juga dilakukan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang ada di Balai TNLL terkait dengan pengelolaan kawasan di Desa Toro dan aturanaturan yang berkaitan dengan pengelolaan TNLL dan Rekaman arsip yang berhubungan dengan Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan yang ada di Desa T oro
52
E. Teknik Analisis Data
Analisa data menurut Singarimbun (1989) adalah suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Analisa data
berarti
mengelompokkan,
membuat
suatu
urutan
serta
mempersingkat data sehingga mudah dibaca. Analisis data menL!rut Yin (2006;133) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjukkan proposisi awal suatu penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan katakata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumen yang telah dituangkan dalam catatan lapang (Pasolong, 2005). Data dalam catatan inilah yang dianalisis secara i
data,
berfokus
pada
pemilihan,
penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Yang dimaksud abstraksi disini adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam satuan-satuan. Proses reduksi dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai
53
laporan tersusun.
Reduksi data dilakukan dengan cara membuat
ringkasan data dan membuat kerangka dasar penyajian data. 2. Display data berupa penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk matrik. Ada enam matrik yang akan disajikan, matrik-1 ditujukan untuk melihat sejauh mana dalam komunitas lokal Toro tersedia aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan yang m~mfasilitasi
berfungsi
pemenuhan prinsip-prinsip pengelolaan taman nasional
dan fungsinya; matrik-2 ditujukan untuk menganalisis hubungan antara tipe
fungsional
aksi
kolektif,
organisasi
sosial
dan
organisasi
pembangunan dengan prinsip dan tujuan pengelolaan taman nasional; matrik-3 Ditujukan untuk memetakan ruang tempat berfungsinya aksi kolektif,
organisasi
sosial
dan
organisasi
pembangunan
yang
didasarkan pada Tata Ruang Adat Desa Toro yang diakui oleh Balai TNLL dan DPRD Propinsi Sulawesi Tengah; matrik-4 ditujukan untuk memetakan interelasi tipe fungsional aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan dengan organisasi pendukung eksternal yang menjangkau komunitas Toro; matrik-5 ditujukan melihat fase-fase perkembangan dari aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan; dan matrik-6 ditujukan untuk melihat perubahan unsur pembangunan (R-0-N) yang terjadi untuk menunjukkan kemampuan pengorganisasian diri dalam komunitas. 3. Penarikan kesimpulan (konklusi) setelah masing-masing matriks terisi maka dibuatlah kesimpulan yang lebih abstrak secara deskriptif
54
tcntang kapabilitas fungsional dari komunitas Toro. Penilaian tentang kapabilitas
fungsional
pengorganisasian
diri
ini dari
difokuskan komunitas
pada
aspek
kemampuan
Toro
dalam
mendukung
pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.
F. Tahapan- Tahapan Penelitian Tahapan-tahapan _penelitian yang dilakukan adalah seperti yang tergambar pada Gambar 3
Koleksi data umum aksi kolektif, Organisasi sosial dan pembangunan
Memilih kasus aksi kolektif, organisasi sosial dan pembangu:-~an
~
l __
Menentukan informan dan mitra diskusi
I
... Diskusi Terfokus
I--
Melakukan wawancara/ Ngobrol informan
I--
Observasi di lapangan
! Penulisan catatan lapang
! Kompilasi data dan analisis
! Deskripsi-Analitik Fungsional · Organisasi Komunitas Lokal
Gambar 3. Tahapan-tahapan penelitian
55
Tahapan pertaMa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan koleksi data umum. Diharapkan melalui informasi umum ini, data tentang aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan yang ada di Desa Taro
sudah sedikit terungkap.
Selanjutnya untuk
melakukan penelitian mendalam, dipilih kasus aksi kolektif, organisasi sosial
dan
organisasi
pembangunan
yang
berhubungan
dengan
pengelolaan TN Lore Lindu. Setelah kasus aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan terpilih, selanjutnya ditentukan informan dan mitra diskusi. lnforman dipilih dari rumah tangga yang melakukan aksi kolektif, serta dari organisasi sosial dan organisasi pembangunan.
Untuk informan dari
tingkat rumah tangga dipilih kepala rumah tangga yang kegiatan aksi kolektif.
melak~kan
Pada tingkat organisasi sosial dan organisasi
pembangunan, informan dipilih dari pengurus dan anggota (dipilih secara acak). Terhadap informan yang terpilih dilakukan wawancara.
Tipe
wawancara adalah semi terstruktur dengan tujuan menciptakan suasana santai selama wawancara.
Wawancara dilaksanakan sesuai dengan
waktu luang yang dimiliki informan. diskusi kelompok terfokus.
Wawancara ditindaklanjuti dengan
Tujuannya adalah untuk mengungkapkan
secara lebih luas dan mendalam berbagai aspek dari aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembnngunan yang diteliti.
Diskusi
kelompok terfokus ini melibatkan sejumlah pengurus dan anggota dari
56
masing-masing organisasi tersebut. Fokus pembicaraan pada diskusi ini diarahkan kepada aspek-aspek yang menjadi sasaran dari penelitian. Selain wawancara terfokus, pengamatan di lapangan juga perlu dilakukan.
Karakteristik organisasi dan aktivitasnya juga perlu dilihat
secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam. Dari setiap hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan selalu diakhiri dengan penulisan catatan harian lapangan,
sehingg~
informasi
yang diperoleh tetap tercatat. Catatan lapangan ini dilengkapi pada hari yang sama saat dilakukan wawancara dan pengamatan lapangan. Kompilasi
dan
analisis
data
dilakukan
setelah
wawancara dan penulisan catatan lapangan diselesaikan.
rangkaian Tujuan
kompilasi data adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang komunitas yang diteliti, dalam hal ini komunitas adat Tore. Prosedur kompilasi dan analisa data bertumpu pada penggunaan beberapa tabel yang sifatnya menggabungkan sejumlah data.
Setelah
semua tabel terisi maka diberikan deskripsi analisasi tentang fungsional organisasi komunitas lokal yang ada.
BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian 1. Taman Nasional Lore Lindu
Sulawesi Tengah adalah propinsi dengan daerah kon:servasi darat paling luas di Sulawesi.
Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
136/1028/1996 tanggal
8 Juli
1996 menyebutkan,
luas
kawasan
konservasi di propinsi ini sebesar 2.166.171 ha, atau 31,84% dari luas wilayah (Tahir, 2005). Salah satu kawasan konservasi yang penting adalah Taman Nasional Lore lindu.
TN. Lore lindu ditunjuk berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 464/Kpts-11/1999 tanggal 23 Juni 1999, denga luas 217.991,18 ha. Taman nasional yang menjadi sumber air utama Kota Palu ini membentang melintasi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala.
Ada 140
desa berada di kawasan ini dan 64 desa berbatasan langsung atau yang berada di daerah penyangga. Berdasarkan fisiografinya (bentuk lahan), TN Lore lindu memiliki empat kriteria yaitu pegunungan (76%), perbukitan (20%), dataran alluvial (3%) serta fan dan lahar (1%). Jenis tanah yang terdapat di wila.yah TN Lore lindu sebagian besar adalah tropudults yang merupakan salah satu dari u/tiso/ yang merupakan akibat pencucian pada wilayah yang
58
berdrainase baik. Jenis tanah ini tidak cocok untuk pertanian karena mengandung asam yang tinggi dan miskin hara. lklim di TN Lore Lindu dipengaruhi oleh angin musim timur, angin musim barat dan angin lokal. Suhu minimum di TN Lore Lindu berkisar antara 12° -17° C dan suhu maksimum adalah 26°- 35° C. Kelembaban relatih (RH) minimum adalah 70-75 %, dan pada umumnya adalah 77-
85%. Curah hujan di TN Lore Lindu bervariasi dan tidak merata sepanjang tahun dengan nilai berkisar antara 83,9 mm - 2110 mm/bulan dengan bulan terkering adalah Bulan Agustus dan bulan terbasah adalah pada Bulan April - Mei. TN Lore Lindu merupakan catchment area yang didalamnya terdapat beberapa sungai. Sungai ini keberadaannya menjadi penting karcna untuk memenuhi berbagai keperluan kehidupan manusia. Air di wilayah TN Lore Lindu selain untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Dari sisi topografi, kawasan TN Lore Lindu sangat bervariasi mulai dari datar, landai hingga sangat curam.
Tepian pegunungan umumnya
teratur dan paralel dengan puncak tertinggi adalah Gunung Nokilalaki
(2.355 m) dan Gunung Tokosa (2.610 m). TN Lore Lindu merupakan daerah yang terbentuk akibat adanya benturan empat lempengan benua yang membentuk Sulawesi sehingga di daerah ini banyak ditemukan flora dan fauna yang terdapat di tiap-tiap lempengan. Selain flora dan fauna, TN Lore Lindu juga dikenal kaya akan
59
budaya masyarakatnya.
Banyak organisasi internasional mengakui
bahwa taman nasional ini memiliki sifat-sifat unik, karenanya mereka telah menganugrahkan status istimewa pada TN. Lore Lindu. Diantara status tersebut adalah TN. Lore Lindu ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa
tahun
1997,
TN.
Lore
Lindu
telah
dinominasikan ol€h pemerintah Indonesia sebagai Lokasi Warisan Dunia karena memiliki patung-patung megalith yang diakui secara internasional memiliki nilai-nilai penting arkeologi dan budaya.
TN. Lore Lindu juga
dikenal sebagai kawasan Burung Endemik Daerah Wallacea, sebagai pusat keanekaragaman hayati, sebagai kawasan ekologi dan salah satu pusat penelitian di Sulawesi Tengah. Dari sisi kelompok etnis dan struktur masyarakat, Caldecott, 1996 dalam Tahir (2005) mer.gklasifikasikan per.duduk asli di TN. Lore Lindu menjadi empat etnis yakni, Etnis Bada, Behoa, Pekurehua dan Kaili. Pengklasifikasian tersebut disusun berdasarkan asosiasi secara luas dengan lembah-lembah dan wilayah-wilayah utama. Penduduk yang bermukim di sekitar TN Lore Lindu umumnya bermata pencaharian sebagai petani, sebagian besar dari mereka adalah petani sawah yang mengelola lahan basah dengan sistem menetap. Di beberapa desa dijumpai pula petani lahan kering yang mengelola lahan mereka dengan sistem slash and bum (tebas bakar). Cukup banyak juga penduduk yang mengembangkan ternak, bekerja sebagai buruh tani musiman, atau menjadi pengrajin produk-produk hutan seperti rotan, tikar
60
dan kain kulit kayu.
Hasil-hasil usaha tani umumnya digunakan untuk
memenuhi kebutuhau hidup sehAri-hari (subsisten). 2. Desai Ngata Toro 2.1 Sejarah Ngata Toro Toi (orang) Taro yang belakangan ini disebut dengan "Masyarakat
Adat Taro" menurut fakta sejarah secara turun temurun dari generasi ke generasi telah mendiami wilayah adatnya sejak ratusan tahun (beberapa abad) yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa sebelum terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, Masyarakat Adat Taro telah ada dengan sistim nilai sosial budaya, ekonomi, religi, dan hukum adatnya yang hingga sekarang tetap dipertahankan walaupun ada beberapa hal yang telah mengalami perubahan
kar~na
penyesuaian zaman.
Pergerakan pertumbuhan masyarakat adat Taro dimulai dari Malina. Sebuah Ngata sekitar 36 km sebelah timur Ngata Taro sekarang berbatasan dengan Desa Katu Kecamatan Lore Utara. Malina artinya diam. Mulanya mereka membuat pemukiman di kaki gunung bagian utara Ngata Taro, namanya Baloli. Di sebut Baloli, karena tempat itu tumbuh banyak pohon Baloli yang buahnya dapat dimakan. Tempat ini juga di sebut Halu Koi. Wilayah perburuan itu berupa dataran yang cukup luas sangat cocok untuk menjadi persawahan. Orang Malina menyadari bahwa mereka merupakan sisa manusia yang luput dari ancaman kepunahan akibat perang di Malina dengan orang Bunian (Tau Leru), maka wilayah
61
yang baru mereka tempati itu di beri nama" TORO ". Toro artinya "SISA". Dengan pemberian nama Toro tersebut orang Malin() menyebut diri orang Toro (Toi Taro) dari sinilah asal usul penduduk Toro yang sekarang di sebut Masyarakat Adat toro. Dengan demikian berdasarkan kesejarahan peninggalan leluhur dan sumber kehidupan, wilayah Toro dan Malina merupakar. wilayah yang menyatu tidak terpisahkan dengar. pemukiman komunitas lain. Kedua wilayah tersebut berarti berada dalam penguasaan orang Toro. Malina wilayah adat yang pertama. Toro wilayah adat yang kedua. Sejarah membuktikan kedua wilayah tersebut menjadi wilayah adat orang Toro. 2.2 Keadaan Geografis Toro sebuah desa yang secara administratif menjadi b::tgit=m dari Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, Proj:'insi Sulawesi Tengah. Desa yang berjarak 15 km dari Bolapapu (lbukota Kecamatan Kulawi) dan 86 km dari lbu kota Propinsi dan dapat di tempuh dalam waktu tiga (3) jam, memiliki luas wilayah 50,65 km 2 atau 5.065 Ha dan wilayah adat ± 22.950 Ha.
Secara keseluruhan wilayah berada pada ketinggian 700
mdpl - 800 mdpl menjadikan daerah ini tempat yang sejuk, dengan suhu terendah sekitar 18° C dan curah hujan lebih dari 1000 mm/th. Kondisi topografi Ngata Toro secara keseluruhan (wilayah adatnya) didominasi oleh pegunungan. Desa T oro dialiri oleh beberapa sungai besar antara lain Sungai Sopa, Biro, Pangemoa, Alumiu, Lengkoue, Pono, Bola dan Kedundu.
62
Wilayah pemukiman dan pertanian penduduknya berada di lembah dan dikelilingi gunung-gunung seperti pobailowa, kalabui, kaumuku, toworo, onco, tawaeli, topolo, potaka jara, powibia, dan lain-lain.
Jalur transportasinya terbatas pada satu pintu
masuk yang
menghubungkannya dengan Ngata-Ngata atau desa-desa lain. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mataue dan Desa Lindu (nama batas alam Bulu Tawek1) sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaduwa (nama batas alam Bulu Podoroa) dan Desa Katu (nama batas alam Ue Biro dan Ue Hawuraga), sebelah selatan berbatasan dengan Desa 0'
Parese (nama batas alam Mahue) dan Desa Lawua (nama batas alam Potowoa Noa), dan sebelah barat berbatasan dengan
Desa Sungku
(nama batas alam Bulu Tobeng1) dan Desa Winatu (nama batas alam Ue Halua).
Wilayah pemukiman dan pertanian ini jika dilihat dari kawasan TN Lore Lindu, menyerupai Huruf W. terkonsentra::;i
disalah
satu
Dimana wilayah pemukim::Jnnya
potongannya
yang
hampir
simetris.
Sementara persawahannya tersebar merata di sepanjang jari-jari Huruf W tersebut. Kondisi geografis seperti ini membuat Toro nyaris merupakan kawasan enclave (kantung penduduk), yang areal pemukiman dan pertaniannya dikelilingi oleh kawasan TN Lore Lindu. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan penggunaan kata 'Desa' dapat di ganti sesuai dengan istilah atau penyebutan aslinya. dan orang Toro
63
(Toi Toro) menggunakan istilah 'Ngata' dalam menyebut kata Desa, sehingga tempat tinggal Toi Toro di sebut Ngata Toro. 2.3 Keadaan Demografis Hingga Tahun 2005 jumlah penduduk Taro telah mencapai 2.189 jiwa atau 522 KK (Sumber: Demografi Kecamatan Kulawi 2005). Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan dari Tahun 2004, sebanyak 2133 jiwa., yang terdiri atas 1.121 (52,6 %) pria dan 1.012 (47.4 %) wanita. Semua penduduk bermukim di dalam 540 rumah tangga yang tersebar di 7 dusun (boya).
Keadaan
demografis Des a T oro dapat dilihat
selengkapnya pada tabel berikut: Tabel2. Keadaan Kependudukan Desa Taro Jenis
No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
Jumlah penduduk (jiwa) Jumlah kepala keluarga (KK) Kepadatan penduduk (jiwa/kml) Luas desa (Ha) Luas wilayah adat (Ha) Agama - Protestan -Islam -Lain-lain Umur: 0-15 thn 15-29thn 30-50 thn >50 thn Pendidikan Sarjana SLTA dan sederajat SLTP dan sederajat
so Tidak sekolah Sumber: STORMA 2004
Jumlah 2133 540 9:d 5.065 22.950 1.777 229 127 684 616 585 248
15 120 570 1.428
64
Etnis rnayoritas adalah Morna (57,2%) sebagai penduduk asli, serta Etnis Rarnpi (20,9%)
dan Etnis Urna (10%) sebagai pendatang.
Keragarnan etnis ini rnenciptakan struktur pernukirnan yang terdistribusi secara teritorial rnenurut garis-garis etnis sehingga rnenciptakan boyaboya (dusun-dusun) dengan kornposisi penduduk yang secara etnis relatif
hornogen.
Ngata Taro terdiri dari tujuh boya, yaitu Boya Bola, Lernpe,
Kinta, Lengkaue, Bulukuku, Raupa dan Nente Baru.
Etnis Merna
terkonsentrasi di boya 1,2,3 dan· sebagian boya 4, etnis Rarnpi di boya 5 dan 7, serta etnis Urna di boya 6.
Meskipun keragarnan etnis ini
rnernbentuk pola pernukirnan yang relatif terpisah, narnun diantara rnereka telah terajut ikatan kekerabatan dan saling rnenghorrnati. Mereka sarnasarna rnenyebut dirinya sebagai orang Taro (Toi Toro). Dilihat dari tersedianya sarana transportasi, Ngata Taro terrnasuk tipe desa terbuka, karena pada urnurnnya pernukirnan penduduk terletak di
sekitar jalan
Kecarnatan Kulawi.
beraspal
yang
rnenghubungkannya
dengan
kota
Dengan adanya sarana transportasi ini rnernbuat
rnasyarakat rnudah rnenjangkau pusat-pusat perturnbuhan di daerah sekitarnya. B. Kearifan Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam
Secara t.urun ternurun rnasyarakat adat Taro rnengenal hutan sebagai surnber kehidupannya. Dinarnika suksesi hutan secara alarni dirnanfaatkan rnereka untuk berkebun (pobonea), rnenanarn padi (pae),
65
jagung (galigoa), rica (mariha), dan sayu - sayuran (uta - uta) untuk kebutuhan pangan. Dibagian tingkat bawah tegakan pohon beberapa lahan hutan juga dimanfaatkan untuk menanam kopi dan tanaman tahunan lainnya. Dari potensi hutan alam dapat diperoleh beberapa kebutuhan hidup seperti, kayu (kau), rotan (Iauro), damar (toga), pandan hutan (naho), bambu (walo), obat - obatan (pakuli - pakuli), wewangian (wongi- wongi), enau (tule), dan masih banyak lagi yang lain, masing -
masing sesuai dengan kegunaannya. Hutan juga merupakan arena kegiatan berburu binatang dan mencari ikan di sungai - sungainya untuk lauk pauk. Di sungai yang mengandung emas dilakukan kegiatan mendulang emas (mangemo), dengan cara tradisional. Toro dikenal sebagai komunitas yang memiliki pranata dan kelembagaan adat yang sangat kuat.
Hal ini tercermin baik pada aras
pranata sosial budaya maupun sistem pemanfaatan sumberdaya alam yang hidup di komunitas ini.
Seluruh aktivitas kemasyarakatan dan
pranata sosial budaya komunitas Toro, termasuk dalam hal pengelolaan sumberdaya alam berporos pada dua nilai utama, yaitu hintuwu dan katuwua. Hintuwu adalah nilai ideal dalam relasi antar sesama manusia
yang dilandaskan atas musyawarah.
prinsip-prinsip penghargaan, solidaritas dan
Sedangkan katuwua adalah nilai ideal dalam relasi
hubungan manusia dengan lingkungannya yang dilandasi oleh sikap kearifan dan keselarasan dengan alam.
66
Nilai-nilai ideal tersebut dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum dan peradilan adat yang menjamin nilai-nilai tadi ditaati oleh seluruh anggota komunitas.
Dalam hal pembagian hak kepemilikan atas
sumberdaya alam, Masyarakat Adat Ngata Toro membaginya ke dalam dua kategori, yakni: a. Hak
kepemilikan
kolektif-komunal
(Katumpuia
Hangkani
atau
Humawe).
Pada dasarnya seluruh lahan di wilayah adat dipandang sebagai mili"k bersama. Kepemilikan bersama ini tidak dapat diperjual belikan atau di sewakan kepada siapapun juga terutama kepada orang-orang diluar komunitas.
Pemanfaatan lahan milik komunal diatur dan ditetapkan
oleh Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro. b. Hak kepemilikan individu (Katumpuia Hadua) Tanah dan segala sumberdaya alam dapat menjadi milik pribadi apabila seseorang berinisiatif membuka lahan di hutan primer untuk pertama kali yang disebut dengan popanga/ea, misalnya untuk dijadikan lahan perkebunan atau pertanian maka orang tersebut telah memiliki hak kepemilikan pribadi atas lahan yang dibukanya. Semua tanah atau hutan yang dikuasai melalui popanga/ea disebut "dodoha". Dasar kepemilikan pribadi yang lain adalah hasil pembelian (raiada1), pemberian secara cuma-cuma (ahirara) atau permintaan (perap1). Meskipun lahan - lahan tersebut dimiliki secara pribadi, tetapi pemilik lahan tidak bisa bebas memanfaatkannya untuk kepentingan yang
67
bertentangan dengan adat.
Dalam hal tertentu pemanfaatan lahan
milik pribadi ini harus dimusyawarahkan bersama antara maradika (pemerintah Ngata Taro), Totua Ngata (Lembaga Masyarakat Adat), Tina Ngata (Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro/OPANT), dan
yang bersangkutan. Berkaitan dengan bentuk kepemilikan lahan ini, komunitas Taro mengenal enam tata guna !ahan secara tradisional. 1. Wana Ngkiki, yaitu zona hutan di puncak gunung yang didominasi oleh rerumputan, lumut dan perdu.
Meskipun zona ini tidak dijamah
aktivitas manusia, kawasan ini dianggap sebagai sumber udara segar (winara) sehingga kedudukannya dipandang sangat penting.
pada ketinggian di atas 1000 mdpl.
Berada
Dalam zona ini tidak terdapat
!<epem!likan individu dan tidak bisa untuk di kelola.
Berdasarkan
pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat T oro yang difasilitasi oleh LSM (Yayasan Tanah Merdeka), luas kawasan Wana Ngkiki ini adalah 2.300 Ha. (peta hasil pemetaan partisipatif terlampir).
2. Wana, yaitu hutan primer yang menjadi habitat hewan, tumbuhan langka dan zona tangkapan air.
Di zona ini setiap orang dilarang
membuka lahan pertanian. Zona ini hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan berburu dan mengambil getah damar, wewangian dan obatobatan serta rotan. Seluruh sumberdaya di zona ini dikuasai secara. kolektif sebagai bagian dari ruang hidup dan wilayah kelola tradisional masyarakat.
Apabila di olah atau di buka akan mengakibatkan
68
bencana kekeringan (begitulah pemahaman masyarakat adat Toro secara turun temurun). Kepemilikan pribadi di zona ini hanya berlaku pada pohon damar yang biasanya di berikan kepada orang yang pertama mengambil atau mengolah getah damar itu.
Berdasarkan
hasil pemetaan partisipatif membuktikan bahwa kawasan wana rnerupakan hutan yang terluas di wilayah adat Ngata Toro dengan luas 11.290 Ha. 3. Pangale, yaitu zona hutan semi-primer bekas yang pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutan kembali. Zona ini berada di pegunungan dan dataran. Zona ini biasanya dalam jangka panjang dipersiapkan untuk dikembangkan menjadi lahan kebun dan persawahan.
Zona
pangale biasanya juga dimanfaatkan untuk mengambil rotan dan kayu
untuk bahan bangunan dan keperluan rumah tangga, pandan hutan untuk membuat tikar dan bakul, bahan obat-obatan, getah damar dan wewangian (berdasarkan izin dari lembaga adat atau pemerintah desa). Berdasarkan pemetaan partisipatif luas zona ini adalah 2.950 Ha.
4. Pahawa
Pongko,
berdasarkan
pemetaan
partisipatif,
zona
ini
dimasukkan ke dalam zona pangale. Merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama 25 Tahun ke atas, sudah hampir meyerupai hutan sekunder semi primer (pangale). Pepohonan di zona
69
ini
biasanya
Untuk
besar-besar.
orang
mengambil
harus
menggunakan pongko (pijakan yang terbuat dari kayu). 5. Oma, yaitu hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk diolah lagi dalam jangka waktu tertentu menurut masa rotasi dalam sistem peladangan bergulir. Di zona inilah hak kepemilikan pribadi (dodoha) atas lahan diakui. Dan tidak bisa diakses lagi sebagai kepemilikan kolektif (huaka).
Luas lahan oma
yang tumpang tindih dengan kawsan Taman Nasional Lore Lindu, berdasarkan pemetaan partisipatif sekitar 1.820 Ha. Lahan-lahan yang terdapat dalam zona ini merupakan areal yang memang sengaja disiapkan untuk diolah menurut urutan pergilirannya.
Berdasarkan
urutan pergiliran tersebut, Oma dibedakan menjadi tiga, yaitu: Oma ntua (lahan bekas garapan yang telah di!::>iarkan selama 18 - 25
tahun), Oma ngura (lahan bekas garapan yang telah dibiarkan selama 3 - 15 tahun). dan Oma nguku (lahan bekas garapan yang telah dibiarkan pemiliknya kurang dari 3 tahun). 6. Balingkea, bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya dan sudah harus diistirahatkan. Meskipun begitu, lahan ini biasanya masih bisa diolah untuk budidaya palawija seperti jagung, ubi kayu, kacangkacangan, cabe dan sayuran. kepemilikan pribadi (dodoha). sawah (polidaa).
Lahan ini sudah termasuk hak
Di zona inilah komunitas Toro bertani
70
Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa terbentuknya kategorikategori lahan dan bentuk-ber.tuk penguc-saan atasnya terkait erat dengan sejarah pemanfaatan lahan yang mencerminkan pola rotasi dalam sistem pertanian tradisional masyarakat T oro, dimana pengaturannya di masa lalu sangat ditentukan oleh peranan sentral dari maradika (bangsawan). Sistem tata lahan seperti ini secara ekologis telah menciptakan stabilitas tersendiri dalam pola pemanfaatan lahan setempat (Sohibuddin, 2003; Subekti, 2006). Dalam artikulasi agenda konservasi, kategori lahan seperti ini dikenal dengan sistem zonasi taman nasional, yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Artikulasi semacam ini telah mereproduksi dari yang awalnya tata guna lat"lan secara tradisional menjadi bentuk-bentuk klasifikasi h!.Jtan menurut sistem konservasi modern. Dalam pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berdasarkan pengkategorian di atas, masyarakat T oro sepenuhnya mempercayakannya kepada Lembaga Masyarakat Adat, yang secara operasional di laksanakan oleh Tondo Ngata.
C. Profil Organisasi Komunitas Lokal
Sistem komunitas lokal adalah sistem yang membangun jalinan hubungan antara rumah tangga sehingga berbagai rumah tangga tersebut terintegrasi dan menciptakan kohesi sebagai suatu komunitas. lntegrasi
71
dan kohesivitas tersebut terutama tercipta dalam hal penggunaan dan pengelolaan sumberdaya mereka serta dalam hal interaj(si sehari-hari sebagai manusia.
lni berarti bahwa sistem komunitas lokal terfokus
kepada fungsi sebagai saluran untuk akses sumberdaya dan fasilitas internal dalam komunitas itu sendiri. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah karakteristik struktural fungsional komunitas lokal tersebut, terutama dihubungkan dengan aksi kolektif dan aktivitas organisasional yang berlangsung di dalamnya (PSKMP, 2002). Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Tondo Ngata adalah contoh organisasi sosial yang ada di Ngata T oro. Namun masih ada beberapa organisasi komunitas lokal lainnya di Taro yang berhubungan dengan pengelolaan hutan (yang sejak tahun 1997 berstatus Taman NasioPal Lore Lindu).
Berdasarkan konsep PLSD (Participatory Local Social
Development), Organisasi komunitas lokal tersebut dibagi ke dalam aksi
kolektif, organisasi sosial, dan organisasi pembangumm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 Tabel 3. Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan yang Ada di Ngata Taro, yang Berhubungan dengan Pengelolaan TNLL Tipe
Nama
Aksi Kolektif
Maromu I Persatuan
Organisasi
LMA,
Sosial
Tondo Ngata
Organisasi
PtN
Pembangunan
OPANT
Sumber: Data pnmer yang dtolah
72
Keterangan : Maromu LMA Tondo Ngata OPANT PtN I maradika
=Gotong royong dalam mengelola hutan =Lembaga Masyarakat Adat = Pelindung desa = Organisasi Perempuan Ad at Ngata Toro =Pemerintah Ngata (Pemerintah Desa)
Dari Tabel 3 diketahui bahwa di Ngata Taro terdapat lima organisasi komunitas lokal yang berhubungan dengan pengelolaan TN Lore Lindu, yang terdiri dari satu aksi kolektif (maromu); dua organisasi sosial (Lembaga Masyarakat Adat, dan Tondo Ngata); serta dua organisasi pembangunan (Pemerintah Ngatalmaradika dan OPANT). Masing-masing organisasi komunitas lokal tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada uraian di bawah ini.
C.1. Aksi Kolektif : Maromu
Aksi kolektif didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara spontan dan bersifat sementara, melibatkan sumberdaya individu tetapi di kelola secara kolektif dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tujuan individual, tanpa adanya organisasi sebagai pengelola kegiatan tersebut (PSKMP, 2002). Di Taro, aksi kolektif ini dapat ditemui pada semangat kerja gotong royong yang dikenal dengan "maromu", yang merupakan sistem kerja sama yang berlaku dalam pengelolaan tanah I hutan bagi masyarakat adat Ngata Taro. Terbentuknya maromu dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan lahan untuk berkebun bagi masyarakat T oro yang saat itu
73
masih menganut sistem peladangan berpindah. Melalui maromu mereka membuka lahan baru untuk dijadikan kebun. Tidak diketahui pasti kapan awal mula kegiatan maromu di jalankan, tetapi maromu sudah ada tidak lama setelah aturan · ad at T oro tentang pengelolaan sumberdaya alam dibuat oleh Totua Ngata. Proses pembentukannya terjadi secara alamiah. Diawali oleh kesepakatan beberapa rumah tangga untuk sating membantu atau bekerja sama untuk membuka hutan guna dijadikan lahan untuk berkebun. Sistem maromu mengandung nilai sating membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain. Dari awal pengelolaan hingga panen, sistem maromu dilakukan secara bergiliran dari satu rumah tangga I pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah I hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan. Saat ini maromu di kenai dengan istilah "persatuan".
C.2.0rganisasi Sosial
Organisasi Sosial merupakan sebuah organisasi yang terpelihara secara asli berdasarkan sumberdaya dan norma di dalam suatu komunitas lokal untuk menyediakan berbagai kebutuhanl sumberdaya bagi warga lokal.
Organisasi
ini memiliki
kecenderungan
untuk menetapkan
hubungan sosial secara tetap diantara anggotanya untuk dipelihara dan direproduksi diantara mereka sendiri (PSKMP, 2002 dan Salman, 2005)
74
Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat dua organisasi sosial di Toro yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, yaitu:
C.2.a.Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
Lembaga Masyarakat Adat atau disingkat dengan LMA merupakan lembaga yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat di Toro yang sudah ada bersamaan dengan keberadaan komunitas Toro itu sendiri. Lahirnya LMA, yang sejak jaman pra kolonial di kenai dengan Totua Ngata, dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Toro akan pemimpin yang dapat mengatur kampung Toro, menjadi tempat bertanya bagi masyarakat jika menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Totua Ngata/LMA dibentuk karena saat itu kampung Toro baru saja berdiri.
Masyarakat Toro ban.i saja
mengungsi dari wilayah Malina, sehingga adanya seorang pemimpin menjadi suatu kebutuhan. Proses pembentukan Totua Ngata/LMA terjadi secara alamiah. Para orang tua yang saat itu bagian dari pengungsi, sering dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat, memiliki pengetahuan adat yang dibawa dari wilayah malino, selanjutnya ditetapkan sebagai anggota totua ngata/LMA.
LMA berfungsi sebagai Lembaga Kemasyarakatan Ngata
yang menjadi wadah permusyawaratan dan permufakatan para totua ngata (dewan adat) dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. LMA
menjalani fungsi, tugas dan wewenang yang khusus.
75
Tugas LMA terdiri atas empat, yaitu (a) menjalankan kewenangan urusan ad at dan upacara-upacara ad at; (b) menjamin dan mengusahakan pelaksanaan tata hidup yang berdasarkan hukum adat dan istiadat dalam mengatur hubungan antar manusia (hintuwu) dan hubungan manusia dengan
sumberdaya
alam
(katuwua);
(c)
Memberdayakan,
mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan hidup yang telah berlangsung turun temurun untuk menjaga tata harmoni sosial, memperkaya identitas budaya dan menjamin stabilitas · ekologi; (d) Melakukan kerjasama dengan desa-desa sekitar (tongki ngata) dalam kerangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, LMA berwenang (1) membuat aturan dan sanksi untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia (hintuwu) dan hubungan manusia dengan alam (katuwua); (2) bersama dengan pemerintah ngata memberikan ijin dan mengatur pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Ngata Toro yang telah dipetakan secara partisipatif; penanganan
(3)
melakukan
pelanggaran
penegakan moral
dan
hukum adat dalam susila
serta
rangka
penanganan
pelanggaran aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam; (4) menyelenggarakan pengadilan adat, (5) menyelesaikan perselisihan antar boya (dusun); (6) menyelenggarakan upacara adat; (7) memimpin dan mengarahkan totua-totua boya dalam ngata menyangkut valuasi kembali aturan-aturan yang ada atau merubah dan membuat peraturan adat yang baru.
76
C.2.b. Tondo Ngata
Tondo Ngata ada bersamaan dengan adanya Totua Ngata/LMA. Lahirnya Tondo Ngata dilatarbelakangi oleh kebutuhan Totua Ngata/LMA akan tenaga penegak hukum adat yang ditetapkan oleh Ngata/LMA.
Totua
Pada awal terbentuknya, Tondo Ngata berfungsi sebagai
tentara kampung yang melakukan perang dengan kaum penjajah atas instruksi dari Totua Ngata/LMA.
Tondo Ngata dibentuk melalui proses
penunjukan yang dilakukan oleh Totua Ngata/LMA dengan sejumlah pertimbangan, diantaranya Tondo Ngata haruslah seorang pemuda yang mengetahui kondisi hutan dan memahami aturan dan sanksi adat yang ditetapkan oleh Totua Ngata/LMA. Saat ini Tondo Ngata merupakan tenaga operasional, pengawas dan penegak hukum ad at serta pelaksana eksekusi sanksi ad at. Ton do Ngata biasa disebut sebagai aparat keamanan adat yang dipercaya oleh Lembaga Masyarakat Adat untuk mengawasi hutan. Fungsi mengamankan
dari
Tondo
wilayah
Ngata
ad at,
(b)
diantaranya: memantau
(a)
menjaga
pengelolaan
dan
kegiatan
sumberdaya alam, (c)melaporkan temuan pelanggaran adat secara lisan maupun secara tertulis ke Lembaga MasyarakatAdat/ Totua Ngata, (d) ikut serta dalam proses pengadilan adat, (e) mengamankan seluruh barang bukti selama proses pengadilan adat berlangsung, dan (f) mengamankan proses pelaksanaan eksekusi sanksi hukum adat.
77
C.3. Organisasi Pembangunan
Organisasi Pembangunan merupakan organisasi perantara untuk menyediakan bagi sebuah komunitas lokal suatu akses terhadap peluang eksternal dalam menfasilitasi pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah bagi rumah tangga lokal.
Selain itu organisasi pembangunan
juga memiliki fungsi untuk mentransformasi hubungan-hubungan sosial seperti pola pemilikan sumberdaya dan norma-norma yang terkait. Terdapat dua tipe organisasi pembangunan. Pertama, organisasi pembangunan yang diintrodusir dar. berasal dari luar untuk menjalankan suatu proyek. Kedua organisasi pembangunan dimana penduduk lokal mengembangkannya sendiri, dengan cara menggunakan organisasi sosial yang sudah ada melalui proses pemenuhan kebutuhan mereka. Kedua bentuk orga;,isasi pembangunan ini, bisa ditemui di Ngata Taro.
C.3.a. Pemerintah Ngata
Pemerintah Ngata, yang sebelum era 1970-an mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan Maradika, merupakan contoh organisasi pembangunan tipe pertama. Pemerintah Ngata dibentuk karena adanya Undang-undang Nomor 22
Tentang
Pemerintah Daerah, khususnya
yang mengatur tentang desa. Pemerintah Ngata merupakan aparat pemerintahan ngata yang dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya. Berdasarkan Perdes (Peraturan Desa) Taro No. 1 Tahun 2004 tentang
78
Pemerintahan Ngata dan Lembaga Kemasyarakatan Ngata, Pemerintah Ngata memiliki wewenang untuk: (a) menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat ngata; (b) bersama dengan Lembaga Perwakilan Ngata (BPD), menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Ngata dan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Ngata;
(c)
bersama
dengan
Lembaga
Masyarakat Adat lLMA), memberikan ijin dengan mengatur pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Ngata Taro yang telah dipetakan secara partisipatif; (d) menangani dan menerbitkan surat-surat keterangan tanah; (e) melaksanakan kewenangan lain yang sudah ada berdasarkan hak asal usul ngata. Tugas
yang
diemban
oleh
pemerintah
ngata
adalah;
(a)
menjalankan urusan kewenangan ngata serta menumbuh-kembang.kan peran aktif masyarakat dalam penyeiengg2raan pemerintah ngata; (b) menjalankan
tugas
pemerintahan,
pembangunan
dan
pembinaan
masyarakat; (c) menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga masyarakat; (d) memelihara tanah kas ngata, usaha dan kekayaan ngata lainnya yang menjadi milik ngata agar tetap berdaya guna dan berhasil guna; (e) menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
C.3.b. Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT)
OPANT merupakan contoh organisasi pembangunan tipe kedua yang ada di Ngata Taro, dimana tipe kedua ini dapat berfungsi lebih
79
banyak
dan
lebih
bertahan
lama
dilihat dari
sudut tiga
unsur
pembangunan (sLJmberdaya - organisasi - norma) dan kemampuan pengorganisasian diri. OPANT pada awal terbentuknya merupakan organisasi sosial, yang dibentuk dari insiatif komunitas lokal khususnya kaum perempuan Toro yang sebelum era kemerdekaan dikenal dengan Tina Ngata.
Seiring
perkembangan waktu, OPANT semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan di Ngata Toro.
Melalui pengembangan jaringan dengan
pihak luar (pemerintah daerah, Balai TNLL, LSM dan agen internasional), OPANT telah bergeser posisinya menjadi lembaga perantara antara pihak luar dengan masyarakat Toro. OPANT adalah organisasi yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan
pentingnya
partisipasi
perempuan
dalam
pengelolaan
kehidupan bersama di Desa Toro, mengingat banyaknya perkembangan eksternal yang
memp~ngaruhi
kedudukan dan peran perempuan adat di
Ngata Toro. Dengan demikian, keberadaan organisasi ini mengemban suatu mandat khusus yang diberikan oleh Libu Ngata (musyawarah desa) untuk mengorganisasikan kepentingan perempuan ad at T oro dalam berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, budaya, iptek, dsb). Sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengusung kepentingan "perempuan"
yang
universal
sekaligus
lokal,
OPANT
memiliki
independensi dalam melaksanakan urusannya, baik dalam wilayah Ngata Toro maupun di luar wilayah Ngata Toro, sepanjang visi dan misinya tidak
80
bertentangan dengan kearifan lokal yang dijunjung masyarakat Taro (mengingat kedudukannya di Taro) D. Analisis Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Toro
Jaringan
interaksi
dan
kohesivitas
antar
rumah
tangga
menghasilkan suatu unit sosial yang disebut komunitas lckal. Komunitas lokal menyediakan basis sosial bagi rumah tangga untuk berinteraksi satu sama lain.
lnteraksi di dalam komunitas tersebut berlangsung dalam
bentuk saling dukung secara ad-hock atau melembagakan suatu organisasi sosial.
Dalam konteks ini, organisasi sosial mewujudkan
sublimasi kepentingan masing-masing rumah tangga untuk menjadi citacita bersama dalam mengejar manfaat bersama dalam level komunitas (PSKMP, 2002). Untuk mencapai cita-cita bersama, organisasi sosial memobilisasi sumberdaya individu ataupun sumberdaya komunal dan memfasilitasi pemanfaatan dan pengelolaannya diantara rumah tangga anggota. Selain itu oganisasi sosial juga mengembangkan norma-norma khusus yang mensyaratkan aturan yang harus dipenuhi serta memberikan distribusi peran kepada rumah tangga anggota. lni berarti bahwa organisasi sosial menetapkan kerangka interaksi sosial antar rumah tangga anggota dan merampingkan kelakuan mereka ke dalam pola interaksi spesifik atas pemanfaatan dan manajemen sumberdaya serta pembagian manfaat dan reinvestasi surplus.
81
Pola interaksi ini sangat jelas keberadaannya di Ngata Toro, kepentingan bersama yang diusung adalah terciptanya masyarakat
y:::~ng
sejahtera dan mandiri, dengan berprinsip pada nilai-nilai Hintuwu dan Katuwua. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa komunitas lokal Toro
memperoleh karakteristik dari sifat organisasi sosial yang berfungsi dalam komunitas tersebut. Dalam konteks hubungan manusia dengan alam/ hutan (katuwua), Organisasi sosial tersebut dapat diklasifikasikan dalam lima kategori berdasarkan sifat mobilisasi sumberdaya, pola organisasi, pola pembagian manfaat
dan
karakteristik
reinvestasi
surplus
yang
berlangsung
didalamnya. Keberadaan Organisasi ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan taman nasional.
Untuk lebih jelasnya, organisasi tersebut
dapat dilihat pada Tabel 4 Tabel 4. Hubungan Antara Tipe Fungsional Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan dengan Prinsip Pengelolaan TNLL yang difasilitasinya. Dukungan Bersama
Pelestarian Lingkungan Pelestarian Ekonomi Pelestarian Sosbud Perlindungan Lingkungan Perlindungan Ekonomi Perlindungan Sosbud
I
Pengelom ookan sumberda ya
Manajemen Asset
LMA Tendo Ngata
Pembang kitan Surplus
Otonomi Desa
OP
82
Lanjutan Tabel 4. Dukungan Bersama
Pengelom pokan sumberda ya
Manajemen Asset
Pembang kitan Surplus
Otonomi Desa
OP
LMA Pemanfaatan Lingkungan Pemanfaatan Maromul Ekonomi Persatuan Pemanfaatan Sosbud Sumber: Data pnmer yang d10/ah
Tondo Ngata
PtN, OPANT
Setelah diketahui tipe fungsional dari masing-masing organisasi tersebut, perlu diketahui juga tentang wilayah aktifitas masing-masing didasarkan pada tata ruang adat yang telah dipetakan secara partisipatif. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 Tabel 5. Hubungan Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan, dengan Tata Ruang Adat Desa Toro Dukungan Bersama
Wan a Ngkiki Wan a Pangale Pahawa Pongko Oma Balingkea Sumber: Data
Pengelompok an sumberdaya
Manajemen A~ set
Pembangk itan Surplus
Otonomi Dasa
OP
LMA, Tondo Ngata maromu
maromu persatuan prtmer yang d10/ah
r - - - - - - c-- ·--
PtN, OPANT
Keterangan: 1. Wana Ngkiki, yaitu zona hutan di puncak pegunungan yang didominasi olah rerumputan, lumut dan perdu. 2. Wana. yaitu hutan primer yang menjadi habitat hewan, tumbuhan langka dan zona penangkapan air. 3. Pangale. yaitu zona hutan semi-primer bekas yang pernah diolah menjadi kebun namun telah ditinggalkan selama puluhan tahun sehingga telah menghutankembali.
83
4. Pahawa pongko, yaitu campuran hutan semi primer dan sekunder, merupakan hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan selama 25 tahun ke atas, sehingga kondisinya sudah menyerupai pangale. 5. Oma, yaitu hutan belukar yang terbentuk dari bekas kebun yang sengaja dibiarkan untuk di olah lagi dalam jangka waktu tertentu 6. Balingkea, yaitu bekas kebun yang sudah berkurang kesuburannya yang sudah harus diistirahatkan. Di zona inilah komunitas toro bertani Untuk memahami tipe fungsional dari masing-masing aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan pada tabel diatas, perlu diperdalam pemahaman tentang Aspek Sumberdaya, aspek Organisasi dan Aspek Norma, berserta wilayah kelolanya berdasarkan tata ruang adat Ngata Toro, seperti pada uraian berikut ini:
0.1. Aksi Kolektif (Maromu)
Dari Tabel 4 Maromu termasuk dalam tipe aksi kolektif I dukungan bersama (mutual support). Pada tipe ini sumberdaya individu digunakan untuk memenuhi tujuan individual
dengan berbasis pada prinsip
pertukaran timbal balik (resipro::;itas) dan hubungan pribadi ant3r rumah tangga secara diadik (PSKMP, 2002 dan Salman, 2005). Sistem Maromu di Ngata Toro dilakukan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.
Untuk memasuki
pengelolaan tanah I hutan terlebih dahulu diadakan musyawarah (malibu) untuk menentukan waktu dan lokasi yang dapat diolah. Pengelolaan untuk hutan pangale yang baru dibuka diadakan satu upacara adat dengan memotong seekor ayam atau kerbau
(motompo hama manu) sebagai
84
tanda permohonan membuka pangale (hutan yang boleh diolah)pada penguasa atau penghuninya. Pelaksanaan upacara selesai, pangale diolah mulai dengan memeras (mantalu), disusul dengan menebang pohon - pohon kecil (mampeana), menebang kayu - kayu besar (motowa kau - kau tobone),
mencincang dahan - dahan kayu yang ditebang (morona), mengeringkan (mopakara) "mohuwe"
sekitar satu bulan. Setelah kering dilanjutkan dengan (membakar). Jika tidak terbakar dengan baik dilakukan
"mokawo" (menyingkirkan atau mengumpulkan kayu yang tidak terbakar
dengan baik). Baru setelah itu dilakukan penanaman padi (matuda pae) dengan memakai kayu - kayu yang diruncingkan untuk melobang tanah yang akan diisi padi. Sesudah padinya tumbuh ditanamlah jagung dan sayur- sayuran. Pekerjaan berikutnya adalah "mowamo" (membersihkan rumput), setelah mowamo siap untuk menunggu panen. Kebun akan ditinggalkan menjadi pahawa pongko 25 tahun keatas dan oma 3- 25 tahun. Mal<sud untuk meninggalkan kebun menjadi pahawa pongko dan oma yaitu agar kesuburan tanahnya kembali normal. Umumnya orang Tore mengolah pahawa pongko dan oma ntua. Untuk pengelolaan pahawa pongko dan oma tidak lagi melalui upacara adat, langsung dilakukan pemarasan (mantalu), dan seterusnya didalam _pengelolaan tanahlhutan yang selalu
menjadi perhatian yakni kemiringan tanah dan apabila tanah tersebut dekat I berada disekitar aliran sungai mulai dari hulu tidak boleh diolah I
85
dibuka (pelarangan untuk menebang pohon). Hal ini dimaksudkan untuk mengingat
akibat
longsor
dan
kekeringan.
Hutan
yang
berada
dikemiringan lahan dan yang berada disekitar aliran sungai (tao/o) dimengerti sebagai tempat yang sangat peka atau sangat mudah terjadi kelongsoran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah aktifitas kegiatan maromu adalah di Pangale dan Oma. Namun saat ini maromu di dalam hutan hampir sudah tidak ada, namun prinsip-prinsip resiprosii.as dari maromu ini masih terus ada.
Aksi kolektif maromu saat ini lebih
dikenal dengan istilah 'persatuan'.
Perbedaan mendasar dari maromu
dengan persatuan adalah wilayah aktifitasnya. Pada persatuan, kegiatan gotong royong tidak dilakukan di pangale dan oma, tapi dilakukan di wilayah Balingkea. Kegiatan persatuan ditujukan untuk membersihkan kebun coklat atau pengolahan sawah. Dalam suatu "persatuan" biasanya terdiri dari 10 - 15 KK. Secara sosiografis,
semua
KK ini hidup bertetangga,
tapi
tidak tertutup
kemungkinan dari KK yang berjauhan. Namun tidak semua rumah tangga di Toro memiliki I menjadi anggota persatuan, karena rumah tangga tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan perputaran/ gotong royong di antara anggota, hal ini bisa dikarenakan kesibukan atau keterbatasan waktu yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut. Di dalam persatuan dikenal norma 'menjual jasa'. Sebagai contoh, jika dalam satu persatuan terdiri dari 10 KK, disepakati untuk kegiatan
86
mengolah kebun coklat.
Dari hasil kesepakatan, setiap kebun KK
mendapat dua kali putaran untuk diolah.
Namun jika salah satu kebun
KK, sudah selesai diolah pada putaran pertama, maka KK yang bersangkutan berhak menjual jasa 'persatuannya' kepada orang lain atas kompensasi dari jasa putaran kedua yang tidak dipakai. Jika ada pembeli jasa yang berminat, maka si pembeli harus membayar kepada si penjual jasa. Mengenai harga jual jasa ini ditentukan oleh si penjual, sedangkan pembeli jasa tidak bisa melakukan penawaran. Jika tidak cocok, biasanya jasa tidak jadi dijual. Pembeli jasa biasanya berasal dari orang yang tidak memiliki 'persatuan', tetapi mereka memiliki kebun atau sawah untuk di olah. Sebagian besar dari pembeli jasa ini berprofesi sebagai pedagang, PNS, dll. Seperti yang dituturkan Bpk Rijal kepada PenP.Iiti: .. Sejak saya mengikuti pelatihan video komunitas yang dilaksanakan oleh UNDP, saya jadi sering keluar kota untuk mengikuti pelatihan atau ada undangan untuk mengambil gambar. Sementara saya juga mempunyai sawah. Karena saya tidak bisa ikut persatuan, biasanya saya membeli jasa 'persatuan' yang mau dijual. Mengenai harga, saya harus mengikuti hasil kesepakatan Persatuan tersebut, karena memang sudah begitu biasanya" (Wawancara tanggal 7 Juni 2007) Namun tidak setiap jasa yang ada bisa dijual, ini semua tergantung kesepakatan anggota persatuan, sebelum mereka memulai pekerjaan, mereka membuat kesepakatan, diantaranya apakah bisa menjual jasa atau tidak, jika tidak, apa kompensasi yang disepakati. Kesepakatan lain yang disepakati adalah masalah konsumsi dan waktu kerja.
87
0.2. Organisasi Sosial
Untuk memahami organisasi sosial yang ada di Ngata Toro, perlu dipahami sumberdaya dan norma dari organisasi sosial tersebut.
Dari
hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, terdapat dua organisasi sosial di Toro yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Analisis fungsional yang telah di lakukan terhadap masing-masing organisasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut: D.2.a. Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
Dari Tabel 4 tipe fungsional organisasi sosial Lembaga Masyarakat Adat adalah Manajemen Aset (Asset Management). Pada tipe ini, asset umum atau kelompok dikelola dan digunakan untuk mencapai manfaat bersama bagi warga komunitas.
Aktifitas ini dilakukan oleh sebuah
organisasi atau komite yang di dalamnya terdapat aturan tentang peranan dan tanggungjawab pemimpin dan anggotanya. LMA termasuk dalam tipe ini karena LMA bertugas mengelola aset umum
yang
dimiliki
komunitas
Toro
(hutan
dan
tanah)
melalui
kewenangannya membuat aturan dan sanksi-sanksi dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Adapun aspek sumberdaya, organisasi dan norma dari LMA diuraikan sebagai berikut: a.1 Aspek Sumberdaya Sumberdaya fisik yang dimiliki oleh LMA sama dengan sumberdaya fisik yang dimiliki oleh organisasi sosial dan organisasi pembangunan
88
lainnya yang ada di Toro, yaitu berupa hutan dengan segala potensinya, lahan, persawahan dan pemukiman. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh LMA terdiri dari 5 orang pemimpin kolektif (CH. Towaha, P.Toheke, A.Lagimpu, Preskila Lagimpu, Sinarjati Lagimpu dan Rukmini Rijal); dan 7 orang perwakilan totua ngata dari 7 boya. Sumberdaya finans!al yang dimiliki, berasal dari dua sumber yaitu dari Pendapatan Asli Ngata (PAN) sebesar 20% (namun aturan ini belum berlaku, karena Peraturan Desa ini belum disahkan dan PAN yang diterima saat ini masih sangat kecil, sehingga lebih banyak digunakan untuk operasional pemerintah ngata.); dan dari sumber-sumber lain dari luar untuk menjalankan program-program LMA, seperti yang pernah di peroleh dari LiNDP untuk kegiatan operasionai LMA selama dua tahun (2004-2006). Sejak tahun 2007, LMA tidak memiliki sumberdaya finansial, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan LMA bersifat swadaya. Biayabiaya sidang adat yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam biasanya diambil dari uang pembayaran hukuman dari yang melakukan pelanggaran, walaupun terkadang jumlah uang sanksi tersebut sangat kecil.
Namun sidang adat harus tetap dijalankan.
Jika uang
sanksi yang dibayarkan cukup besar, maka para totua ngata yang ikut bersidang akan mendiskusikan pembagian uang tersebut.
Kondisi ini
dituturkan oleh Bpk. Ace Lagimpu (salah seorang totua ngata) kepada peneliti"
89
"Semua totua ngata sudah memahami bahwa amanahnya menjadi anggota LMA tidak untuk mendatangkan materi, tapi merupakan sebuah penghargaan dari masyarakat yang telah percaya padanya. Tidak jarang dalam menggelat sidang adat, kami membawa bekal konsumsi dari rumah masing-masing atau anggota LMA yang ada di Kota Palu akan mengeluarkan uang sendiri untuk ongkos ke Taro guna menghadiri sidang adat. ltu sudah biasa bagi kami" (Wawancara tangga/23 Juni 2007) a.2 Aspek Organisasi
Berdasarkan tata ruang adat, wilayah aktifitas LMA berada di seluruh zona (wilayah adat), mulai dari wana ngkiki sampai balingkea. Hal ini bisa terjadi karena aturan adat yang berlaku di setiap zona tersebut dibuat oleh LMA. Sehingga LMA bertanggungjawab untuk menegakkan hukum adat di seluruh zona tersebut, bekerjasama dengan pemerintah ngata. Secara unit sosiografisnya, LMA bergerak di tingkat Ngata/ desa sampai
ke
ti:.gk<:tt
Soya/
dusun.
Namun
dalam
salah
sat~
kewenangannya, LMA juga berwenang melakukan kerjasama dengan desa-cJesa lain di sekitarnya. Kepemimpinan lembaga masyarakat adat dijalankan secara kolektif oleh para pemangku adat (Totua Ngata). Pimpinan lembaga masyarakat adat terdapat di tingkat ngata (desa) dan di masing-masing boya (dusun). Dalam dalam prakteknya, anggota totua ngata yang tertua selalu dijadikan pemimpin dalam setiap sidang adat atau dalam pengambilan keputusankeputusan. Struktur dan wewenang LMA dapat dilihat pada gambar berikut:
90
Lembaga Masyarakat Ad at
Soya I
So ya II
So a Ill
J Totua Ngata
So~av
SO' a IV
Hintuwu Hintuwu Hintuwu Hintuwu Katuwua Katuwua Katuwua Katuwua GagaAda GagaAda GagaAda GagaAda TondoTondoTondo- - TondoNgata Ngata Ngata Ngata Sumber: Lemb3ga Masyarakat Adat Ngata Tom dan
Hintuwu Katuwua GagaAda TondoNgata wawancara
I
Soya VI
Soya VII
Hintuwu Katuwua GagaAda TondoNgata pnbadt
Hintuwu Katuwua GagaAda TondoNgata
Gambar 4. Struktur Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro
Urusan Hubungan Antar Manusia (.L..fintuwu) Perkawinan adat Upacara kematian Upacara kelahiran Upacara peralihan kedewasann Upac;ara adat penyambutan tamu Upacara adat lainnya Aturan kesusilaan Kerjasama antar desa Pen adilan adat
Urusan Hubungan Manusia dengan Sum~arcldya Alam tKatuwua Aturan mengenai zonasi wilayah adat Aturan-aturan dalam pengelolaan _. sumberdaya alam Pengadilan adat Pengamanan ad at
Urusan Kelengkapan Adat dan Budaya (Gagu Ada) Bangunan adat Pakaian adat Alat-alat upacara adat Alat musik tradisional Kesenian tradisional
wilayah
Sumber: Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro dan wawancara pribadi
Gambar 5. Wewenang Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro
91
Dalam menjalani fungsinya LMA menangani bidang-bidang sebagai berikut: (a) Bidang Hintuwu, berkaitan dengan interaksi antar manu3ia; (b) Bidang Katuwua, berkaitan dengan interaksi antar manusia dengan sumberdaya alam; (c) Bidang Gagu Ada, berkaitan dengan kelengkapan adat dan budaya; dan (d) Bidang Tondo Ngata, berkaitan dengan pengawasan dan penegakan aturan dan hukum adat Keanggotaan
dari
pemimpin
LMA,
masih menganut sistem
keanggotaan yang ditetapkan pada totua ngata pada jaman kolonial, yaitu keturunan bangsawan yang karena kedudukan, perilaku, pengetahuan dan kearifannya menjadi tokoh rujukan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, keanggotaan dewan ini tidaklah terbentuk melalui pilihan atau penunjukan oleh pihak manapun, melainkan hampir-hampir terbentuk secara alamiah melalui proses pengakuan dari masyarakat luas. Seorang totua ngata yang merupakan tokoh senior (Bpk. Andreas Lagimpu) mer.ceritakan kepada. peneliti: "Penunjukan saya sebagai salah satu totua ngata adalah hukum alam. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang selalu bertanya kepada saya jika menghadapi permasalahan sosial dan permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Namun totua ngata ini seolah-olah akan tercabut dari diri saya apabila saya berbuat hal-hal yang melanggar adat, karena masyarakat tidak ada lagi yang mau mendatangi saya untuk bertanya. Semuanya te~adi begitu saja tanpa ada yang mengatur" (Wawancara tanggal 1 Ju/i 2007).
92
a.3 Aspek Norma Pola partisipasi anggota dalam kegiatan LMA adalah bertingkat. Jika kegiatan sidang adat atau upacara adat di lakukan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat boya, maka cukup LMA tingkat boya yang berpartisipasi.
Jika permasalahan yang akan disidangkan
cukup besar dan memberikan implikasi kepada kehidupan sosial masyarakat Taro, seperti penebangan pohon dalam jumlah besar tanpa ijin, sengketa tanah, dan lain-lain, maka sidang adat harus dihadiri oleh semua anggota LMA. Proses
pengambilan
keputusan
di
LMA
menganut
asas
musyawarah. Musyawarah harus dihadiri minimal 5 orang dari anggota LMA.
Setiap keputusan yang dihasilkan LMA ditembuskan kepada
lembaga lainnya seperti Pemerintah Ngata, OPANT dan Lembaga Permusyawaratan Ngata. Dalam pengambilan sebuah keputusan tidak mutlak semua anggota LMA, tergantung pada kasus yang dihadapi.
Jika kasus yang
terjadi memberikan dampak sosial yang besar kepada masyarakat, seperti penebangan pohon dalam jumlah besar tanpa ijin, sengketa tanah, dan lain-lain, maka sidang adat harus dihadiri oleh semua anggota LMA. Dalam setiap sidang adatnya, LMA selalu melibatkan pemerintah ngata dalam pengambilan keputusan. Norma-norma yang berlaku secara umum, telah dihasilkan oleh LMA dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Lembaga Masyarakat Adat
93
Ngata Toro memiliki norma-norma tentang kepemilikan lahan sejak awal pembentukan kampung di Toro. Ketika itu kepemilikan lahan didasarkan atas
bukti
pembukaan
lahan pertama
(pangalean)
oleh
anggota
masyarakat tertentu LMA telah mengatur segala mekanisme perijinan pengelolaan kawasan hutan.
Proses perijinan tersebut malalui beberapa tahapan,
seperti yang terlihat pada gambar berikut: Permohonan tertulis ke
LMA
Pemerintah Ngata dan LMA
Musyawarah
mengetahui
Pemberian surat Ijin Pemanfaatan
D.
tembusan
OPANT dan LPN
I
Sumber: LMA Ngata Toro
Gambar 6. Bagan Alir Proses Perijinan Pemanfaatan SDA di Ngata Toro
D.2.b. Tondo Ngata b.1 Aspek Sumberdaya Tondo ngata adalah organisasi yang berada langsung di bawah garis komando LMA. Tondo Ngata merupakan tenaga pengawas yang
94
ditunjuk oleh LMA untuk mengontrol pemanfaatan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat agar sesuai dengan aturan adat yang berlaku.
Karena tondo ngata adalah salah satu bidang dibawah LMA
{bidang Katuwua).
Maka tondo ngata tidak memiliki sumberdaya fisik
yang dikelola sendiri. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh tondo ngata ± 8 orang {namun saat ini tinggal 6 orang, karena 2 orang sudah meninggal dunia). Tondo Ngata terdiri dari tondo ngata desa dan perwakilan tondo ngata dari setiap boya. Delapan orang tondo ngata ini belum pernah diganti sejak penunjukan tahun 2002. Sumberdaya finansial tondo ngata berasal dari LMA (namun hingga saat ini belum berjalan karena LMA sendiri sering mengalami kesulitan dana). Sumber finansial lainnya adalah dari sanksi yang dibayarkan oleh pelanggar aturan adat, yang diputuskan melalui sidang adat (hal ini juga belum berjalan, karena uang sanksi yang ada selama ini jumlahnya sangat kecil, dan biasanya habis untuk biaya operasional pers!dangcm). Selain
sumber
finansial
dari
dalam
ngata,
tondo
ngata
juga
mendapatkannya dari pihak luar, diantaranya dari STORMA (lembaga penelitian), yang memberikan dana operasional kepada tondo ngata dalam melakukan kegiatan patroli/ pengawasan ke dalam hutan (namun jumlahnya sangat kecil dan tidak .lama.
Tondo ngata juga pernah
menerima penghargaan dari Departemen kehutanan berupa
CBFM
(Community Based Forest Management) Award dan dana pembinaan
95
tahun 2006.
Namun dana ini dikelola oleh LMA.
Sehingga kegiatan
patroli I pengawasan yang dilakukan tondo ngata sering bersifat sukarela. Seperti yang dituturkan seorang anggota tondo ngata senior, Bpk Said kepada peneliti: "Tondo ngata adalah sebuah pekerjaan sukarela, kami tidak Ribut pernah mengharapkan materi dari pekerjaan ini. dengan istri di rumah adalah hal yang sering kami hadapi, jarangnya asap mengepul di dapur adalah hal yang biasa bagi kami, tapi itu semua tidak akan membuat kami mundur dari tondo ngata, kami lakukan semua demi Ngata Toro, demi leluhur kami. Menjadi tondo ngata adalah sebuah kehormatan bagi kami" (Wawancara tanggal 2 Juli 2007)
b.2 Aspek Organisasi Tondo Ngata merupakan aparat penegak hukum adat dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA). Tondo Ngata tidak memiliki ketua atau wakil ketua, namun ada orang yang dituakan diantara anggota tondo ngata. Keanggotaan Tondo Ngata berasal dari orang-orang terpilih dari setiap dusun (boya) yang dianggap mampu dan mengenal kondisi hutan yang ada di Ngata Toro. Seseorang yang telah ditunjuk sebagai tondo ngata oleh LMA, harus menerima dengan sukarela. dicarikan gantinya oleh LMA.
Jika ia berkeberatan maka akan
Selama ini yang terjadi di Ngata Taro,
belum pernah ada warga yang telah ditunjuk menjadi tondo ngata menyatakan penolakannya kepada LMA.
Karena bagi mereka menjadi
tondo ngata adalah sebuah penghargaan. Tondo Ngata merupakan organisasi perpanjangan tang an dari Lembaga Masyarakat Adat, sehingga wilayah kerja tondo ngata sema
96
dengan wilayah kerja LMA, yaitu dari wana ngkiki sampai balingkea. Karena tendo ngatalah yang melakukan kontrol dan pengawasan di setiap wilayah tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, tendo ngata memiliki mekanisme kerja sebagai berikut: (a) Tendo ngata merupakan aparat penegak hukum adat dari lembaga masyarakat adat yang dipimpin oleh seorang kepala tondo ngata; (b) Apabila tondo ngata menjumpai pelanggaran adat di luar wilayah kerjanya maka yang bersangkutan wajib melaporkan temuannya kepada tendo ngata boya di tempat kejadian tersebut; (c) Keikutsertaan tendo ngata dalam peradilan adat diatur sebagai berikut: bila pelanggaran terjadi di boya (dusun), maka tendo ngata di boya bersangkutan ikut serta dalam pengadilan adat; bila pelanggaran terjadi di dalam huaka (lahan komunal) m3ka kepala tendo ngata dan tendo ngata boya bersangkutan ikut hadir dalam proses peradilan; bila pelaku pelanggaran bukan warga masyarakat adat Tore, maka kepala tendo ngata dan semua anggota tendo ngata harus hadir dalam peradilan adat. Namun dalam beberapa kali persidangan tendo ngata tidak dilibatkan. Persidangan hanya dihadiri oleh LMA dan pemerintah ngata. b.3 Aspek Norma Pola partisipasi anggota dalam kegiatan tendo ngata sama dengan pola partisipasi anggota LMA, yaitu pola bertingkat.
Jika pelanggaran
adat terjadi di tingkat boya, cukup melibatkan anggota tendo ngata boya saja. Jika pelanggaran adat terjadi di tingkat ngata atau di wilayah adat
97
Toro yang ada di dalam kawasan TN Lore Lindu, maka seluruh anggota tondo ngata dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Proses pengambilan keputusan di tondo ngata hampir tidak pernah ada, karena dalam melakukan aktivitasnya, tondo ngata menunggu perintah dari LMA. Jika menemukan pelanggaran, tondo ngata langsung menyerahkannya kepada LMA dan pemerintah ngata.
LMA dan
pemerintah ngata yang selanjutnya menjatuhkan sanksi kepada si pelanggar. Namun jika di dalam internal tondo ngata ada permasalahan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
Jika belum selesai, maka
permasalahan tersebut dimusyawarahkan dengan LMA. Dalam proses pengawasan hutan adat yang dilakukan oleh tondo ngata, Lembaga Masyarakat Adat mengatur tentang insentif yang didapat oleh tondo ngata sebagai dana operasional mereka selama melakukan kontrol dan pengawasan hutan. Dalam
rangka
optimalisasi
keberadaan
tondo
ngata
perlu
disediakan insentif dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Tondo ngata memperoleh insentif berdasarkan kegiatan yang dilakukan atau rutin menurut program yang telah ditentukan oleh Lembaga Masyarakat Adat; (2) Tondo Ngata memperoleh insentif dari nilai sanksi adat yang diputuskan dalam kasus pelanggaran pengolahan sumberdaya alam yang bersifat insidentil dan kasuistik.
98
0.3. Organisasi Pembangunan
D.3.a. Pemerintah Ngata a.1 Aspek Sumberdaya
Sumberdaya fisik yang dimiliki pemerintah ngata berupa hutan dan lahan yang dikelola secara bersama oleh masyarakat Taro; kantor kepala desa; sumber air bersih (untuk diminum) dan sumber air untuk sawah yang diurus oleh P3A. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Ngata ± 14 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan 5 orang Kepala Urusan. Dibantu dengan 7 orang Kepala Dusun (Kepala Boya) Sedangkan sumberdaya finansial berasal dari kecamatan berupa dana rutin dan Pendapatan Asli Ngata (PAN) yang pada tahun 2007 diatur dalam Peraturan Desa Taro No 03/KPD/Iil/2007 tentang Pungutan Desa Bidang
Kependudukan
(Perdes
terlampir);
Bantuan
pemerintah
kabupaten; Alokasi Dana Desa (ADD), Tahun 2007 sebesar Rp 46.654.728,- (hasil wawancara dengan Kades dan Sekdes Ngata Taro); Penyisihan pajak dan retribusi daerah kabupaten (tahun 2007 sebesar 10%); Biaya Bulan Bakti Gotong royong masyarakat; Bantuan pemerintah propinsi (Tahun 2007 sebesar Rp 5.000.000,-); Bantuan atau sumbangan 0
pihak ketiga yang tidak mengikat (diantaranya dari Balai TNLL dalam kegiatan pembinaan daerah penyangga dan pengembangan ekowisata). Menurut kesepakatan yang sudah disepakati, total dana PAN yang diterima pemerintah ngata adalah 70%. Namun aturan ini belum berlaku.
99
Menurut Sekretaris desa, aturan ini efektif diberlakukan tahun 2008. Seperti yang dikemukakan Sekre-taris Ngata Toro, Bpk Agi kepada peneliti: "Sebenarnya dana PAN ini untuk didistribusikan kepada lembagalembaga yang ada di Ngata Toro seperti LMA, OPANT dan BPD. Namun karena dana yang diterima masih kecil, jadi masih digunakan oleh Pemerintah Desa. Dalam musyawarah ngata kemarin kami bersepakat untuk menjalankan aturan itu mulai tahun 2008, apalagi dana ADD (Aiokasi Dana Desa) bisa diharapkan untuk menjaga keberlanjutan cperasional pemerintah ngata" (Wawancara fangga/29 Juni 2007) b.2 Aspek Organisasi
Susunan organisasi pemerintah ngata terdiri atas: kepala ngata, sekretaris ngata, Kepala Urusan, dan boya-boya. Kepala urusan (Kaur) yang dimaksud terdiri atas lima, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Ekonorni dan Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan Rakyat, dan Kaur Keuangan. Sedangkan boya-boya yang dimaksud terciri dari tujuh boya yang ada di Ngata Toro. Kepala Desa Sekretaris
Kaur Umum
Kaur P'rintah
Kaur Ekobang
Kaur Kesra
Gambar 7. Struktur Organisasi Pemerintah Ngata Toro
Kaur Keuang
100
a.3 Aspek Norma Pemilihan kepada desa dilakukan satu kali dalam enam tahun, melalui pemilihan langsung oleh seluruh warga Tore. Pemilihan sekretaris desa dan kepala-kepala dusun dilakukan melalui musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan 8 orang perwakilan dari setiap boya. Sedangkan pemilihan Kaur dilakukan oleh kepala desa bekerja sama dengan sekretaris desa dengan tetap meminta masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Proses pengambilan keputusan pada pemerintah ngata dilakukan kebersamaan,
musyawarah,
secara
partisipatif
mengutamakan prinsip kesetaraan gender.
dan
dengan
Pengambilan keputusan
sebisa mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
pengambilan
keputu£~m
tidak
dapat
dilakukan
melalui
musyawarah, maka dapat ditempuh melalui suara terbanyak dengan cara pemungutan s•Jara (vctir.g). PenyeiE.saian permasalahan serta pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu perkara dilakukan secara bertahap. Apabila suatu perkara terjadi di tingkat boya, maka diselesaikan oleh kepala boya bekerja sama denga totua ngata boya, jika belum selesai dibawa ketingkat ngata dan diselesaikan oleh Kaur Umum. Jika belum selesai juga maka musyawarah dilakukan oleh Kepala desa, sekretaris desa dengan meminta pertimbangan totua ngata.
101
D.3.b. OPANT
b.1 Aspek Sumberdaya Perempuan Adat Ngata Toro terdiri dari tiga kelompok etnis besar yaitu Etnis Kulawi, Etnis Rampi dan Etnis Winatu. Ketiga etnis perempuan ini secara bersama-sama bergabung dalam satu wadah kelompok yakni PKK hal ini berlangsung sejak tahun 1970-an. Namun setelah era 70-an, melalui proses yang panjang perempuan Desa Toro memperjuangkan peran mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Diberlakukannya undang-undang Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 menambah ruang gerak perempuan Ngata Toro untuk memposisikan dirinya sebagaimana posisi perempuan pada masa yang lampau yaitu sebagai Tina Ngata (lbu kampung), Pobolia ada (Penyimpan adat), Pangalai baha (Pengambil kebijakan). Hingga saat ini sumberdaya manusia yang dimiliki oleh OPANT adalah ± 410 orang (pengurus dan anggota), yang tersebar di setiap boya. Sumberdaya fisik yang dimiliki OPANT berupa kebun coklat 0,5 ha; kursi 50 buah yang merupakan warisan dari PKK.
Kursi ini disewakan
oleh OPANT untuk memperoleh masukan finansial; dan sekretariat OPANT. Sumberdaya finansial OPANT sejak berdiri berasal dari lembaga donor dari luar, diantaranya UNDP, TAF, CARE, dan LSM-LSM; iuran anggota Rp 1000,-/bulan/orang yang dipungut di tingkat boya dan biasa dipergunakan untuk membiayai rapat-rapat di tingkat boya. Yang menarik,
102
iuran angota ini tidak mesti dibayar dengan uang, tapi bisa di bayar dengan hasil kebun (cabe, kelapa, beras, sayur, dll), yang dibeli oleh anggota lain dan uang pembelian tersebut yang dimasukkan ke dalam kas OPANT di tingkat boya.
Seperti yang dituturkan lbu Rukmini, Ketua
OPANT kepada Peneliti: "Aihamdulillah sejak berdirinya OPANT, kami banyak mendapat bantuan dari lembaga donor dari dalam dan luar negeri. Bahkan kegiatan OPANT yang didanai oleh UNDP mencakup 8 desa di sekitar Ngata Toro, khususnya untuk pertanian organik dan fasilitasi pemberdayaan perempuan adat. Namun kami belum bisa menyimpan kelebihan dana dari setiap program, karena OPANT sering memfasilitasi kegiatan-kegiatan perempuan adat di dalam dan di luar Ngata Toro maupun kegiatan-kegiatan kaum pemudanya, yang tidak ada di dalam proposal. Jadi kami harus mengatur dana-dana tersebut supaya cukup. T api kami sudah mempunyai rencana untuk memiliki dana abadi, saat ini kami sedang proses proposal dengan salah satu donor dari Belanda" (Wawancara tanggal 7, 15 dan 24 Juni 2007) b.2 Aspek Organisasi Pada tahun 2001 perempuan Ngata Toro membuat kegiatan Workshop perempuan yang di adakan selama dua hari dan dari hasil Workshop tersebut mereka melah1rkan satu 1\ebulatan tekad untuk membentuk satu organisasi. Organisasi yang dimaksud ditujukan untuk menggantikan organisasi
PKK menjadi Organisasi Perempuan Adat
Ngata Toro (OPANT).
Menurut mereka, wadah PKK tidak bisa
mengakomodir semua kepentingan perempuan yang ada di Ngata Toro, dengan kata
lain wadah
PKK hanya
bertujuan
untuk mengurus
kesejateraan keluarga, sedangkan menurut perempuan Ngata Toro perempuan punya hak dan wewenang
untuk mengurus Hintuwu dan
103
Katuwua yang ada di dalam Ngata Taro maupun di luar Ngata Taro (Tongki Ngata).
Di Ngata Taro keberadaan organisasi perempuan ini diakui oleh pemegang kebijakan di dalam Ngata yaitu: Pemerintah Ngata, Lembaga Adat, Lembaga Permusyawaratan Ngata (LPN atau BPD) dan Generasi muda (FOTHKA).
Untuk wilayah Kecamatan
Kulawi keberadaan
Organisasi Perempuan Adat Ngata Taro di akui oleh kepala kecamatan. Adapun visi OPANT adalal·l menegakan hak dan kedaulatan perempuan dan misinya adalah meningkatkan sumber daya manusia, memperjuangkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan baik secara internal maupun eksternal ngata, dan membangun solidaritas antar Perempuan. Susunan organisasi OPANT, terdiri atas: Topo Baha (ketua), Topo Uki (Sekretaris), Topo Bali (bendahara), bidang-bidang, dan pengurus
boya.
Pola pemilihan kepemimpinan di lakukan dengan cara pemilihan
langsung dari setiap anggota OPANT di setiap boya, Ui1tuk kemudian diusulkan, dimusyawarahkan dan diputuskan di tingkat OPANT ngata. Sejak berdirinya OPANT (2001) hingga kini, Ketua OPANT di jabat oleh Rukmini Rizal. Pergantian akan dilakukan dalam Musyawarah Besar OPANT. Mengenai pelaksanaan musyawarah besar ini tidak ada patokan waktu, tetapi menunggu usulan dari OPANT di tingkat boya. Perubahan kepimimpinan OPANT selama ini hanya terjadi pada OPANT di tingkat boya,
hal ini pun dilakukan untuk memenuhi permintaan/ kriteria dari
104
donor.
Misalnya donor menginginkan seorang ketua yang memahami
akuntansi atau yang bisa menggunakan komputer, atau minimal tamatan SMP.
Jadi perubahan kepemimpinan ini terjadi untuk memenuhi
kebutuhan administrasi. b.3 Aspek Norma Keanggotaan OPANT hingga saat ini berjumlah ± 400 orang (hasil wawancara pribadi dengan Ketua OPANT).
Pencatatan anggota
dilakukan oleh OPANT ditingkat boya untuk dilaporkan ke OPANT di tingkat ngata.
Perekrutan anggota dilakukan di tingkat Soya, melalui
keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan OPANT yang diadakan OPANT tingkat boya dan tingkat ngata. Hampir setiap kegiatan OPANT, ramai dihadiri oleh kaum perempuan. Karena kegiatan yang dilaksanakan menyentuh kebutuhan dasar kaum perempuan. OPANT mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menghidupkan kemandirian ekonomi perempuan dan keluarganya.
Banyak perempuan Toro
(khususnya anggota OPANT) yang kini memiliki keterampilan
ekonomi~
produktif, utamanya pengembangan kerajinan berbasis sumberdaya alam. Misalnya kerajinan kain kulit kayu, anyaman rotan dan pandan hutan. Kulit dari kayu-kayu tertentu diolah menjadi kain yang eksotik dan bernilai budaya, dalam Bahasa Kulawi disebut fuya. Kerajinan lainnya dibuat dari pandan hutan, yang biasanya dianyam menjadi tikar atau bakul. Kegiatan-kegiatan inilah yang menyebabkan OPANT diminati oleh banyak kaum perempuan.
105
Namun nilai yang paling menarik bagi kaum . perempuan untuk bergabung dengan OPANT adalah karena mereka merasakan kembalinya peran tina ngata dalam kehidupan modern di Ngata Toro. Mereka merasa menemukan kembali jati diri budayanya.
Mereka mulai terlihat aktif
memerankan kembali fungsinya yang dominan dalam pengelolaan sumberdaya alam. E. Kapabilitas Fungsional Organisasi Komunitas Lokal Toro
Warga lokal umumnya memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui berbagai jenis aksi kolektif tradisional dan organisasi sosial.
Dalam berbagai aktifitas tersebut, dapat ditemukan
suatu pola keseimbangan spesifik antara sumberdaya, organisasi dan norma-norma. lni dihasilkan oleh kondisi-kondisi spesifik ketersediaan sumberdaya dan hubungan sosial antar anggota yang bersangkutan. Lingkungan sosial, yang didalamnya orang-orang mengelola hidup keseharian dengan cara seperti yang dijelaskan di atas, senantiasa berubah-ubah. Agar bisa survive dalam lingkungan yang berubah-ubah, amat penting bagi mereka untuk memiliki kemampuan mengorganisasikan kembali pola hubungan ketiga unsur dengan mengadopsi secara selektif faktor-faktor baru yang diberikan oleh perubahan lingkungan. Perubahan dalam keseimbangan antara ketiga unsur tersebut tidak berlangsung sendiri-sendiri, ketiga unsur akan berubah sebagai suatu keseluruhan (PSKMP, 2002).
106
Demikian juga halnya yang terjadi pada komunitas Toro. Dinamika internal yang terjadi di antara masyarakat Toro sendiri, sejak jaman penjajahan, orde baru hingga saat ini memberikan gambaran bahwa upaya reorganisasi diri telah menjadi proses kolektif diantara masyarakat Toro. Aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan yang ada di Ngata Toro selama ini telah berupaya sejalan dengan prinsip penge!olaan hutan menurut undang-undang.
Hal ini dilakukan sebagai
upaya menyelaraskan keberadaan lembaga lokal dengan aturan yang berlaku di Departemen Kehutanan khususnya TN Lore Lindu. Tabel 6. menunjukkan upaya hubungan antara aksi kolektif, organisasi sosial dan organisasi pembangunan dengan prinsip pengelolaan hutan. Tabel 6. Kontribusi Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan terhadap Prinsip Pengelolaan TN Lore Lindu Pelestarian1
Aksi Kolektif Maromu I
Persatuan
I
Perlindunganz
Kontribusi tidak langsung, karena upaya pemanfaatan sumberdaya hutan di zona pemanfaatan (prinsip pemanfaatan) mampu menekan perambahan dan pembukaan lahan di zona inti (prinsip pelestarian) dan zona rimba (prinsip perlindungan)
Pemanfaatan;s Memanfaatkan sumberdaya yang ada di TNLL berupa lahan untuk budidaya palawija, rotan, kayu, damar dan wewangian di zona pemanfaatan dan bersawah di daerah penyangga
Sumber: data pnmer yang d1olah
Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan integritas ekosistem sumberdaya hutan Pertindungan adalah upaya meminimalisir dampak negatif dari pengelolaan sumberdaya alam dimana seliap orang dilarang melakukan kegiatan pencemaran dan pengrusakan 1 pemanfaatan adalah upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang dilakukan dengan memperhatikan faktor kelayakan, seperti aspek kebutuhan rumah tangga dan sistem zonasi · 1
2
107
Lanjutan Tabel 6
Organisasi Sosial 1. Lembaga Masyarakat Ad at
Organisasi Sosial 2.Tondo Ngata
Organisasi PembaNgunan 1. Pemerintah Ngata
Organisasi PembaNgunan 2. OPANT
Pelestarian
Perlindungan
Pemanfaatan
Menetapkan aturan dan sanksi adat yang berlaku untuk kawasan Wana Ngkiki agar tidak dijamah manusia karena merupakan sumber udara segar dan kawasan Wana yang hanya boleh digunakan untuk berburu terbatas. Wana Ngkiki dan Wana setara dengan zona inti TN Lore Lindu Melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas aturan dan sanksi adat yang ditetapkan oleh LMA di kawasan Wana Ngkiki dan Wan a
Menetapkan aturan dan sanksi adat yang berlaku untuk kawasan Panga/e dan Pahawa Pongko dimana di kawasan ini hanya bisa dimanfaatkan hasil hutan non kayu secara terbatas . Pangale dan Pahawa Pongko setara dengan zona rimba TN lore Lindu
Menetapkan aturan dan sanksi adat yang berlaku untuk kawasan Oma dan Balingkea agar potensinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan seharihari. Oma dan Balingkea setara dengan zona pemanfaatan TN Lore Lindu
Melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas aturan dan sanksiadatyang ditetapkan oleh LMA di kawasan Panga/e dan Pahawa Pongko
Melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas aturan dan sanksiadatyang ditetapkan oleh LMA di kawasan Oma dan Balingkea
Kontribusi tidak langsung karena ikut mempP.ngaruhi keputusa11 LMA dalam reiljatuhan l>ank::;i te.-hadap pelanggaran aturan adat tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Dimintai pertimbangannya oleh LMA dalam setiap keputusan yang berkenaan dengan per.gelolaan dan pemanfataan sumberdaya hutan
Kontribusi tidak langsung karena ikut mempengaruhi keputusan LMA dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat tentang pengelolaan sumberdaya hutan. Dimintai pertimbangannya oleh LMA dalam setiap keputusan yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfataan sumberdaya hutan
Sumber: data pnmer yang d1olah
Bersama dengan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), memberikan ijin dengan mengatur pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Ngata Toro yang telah dipetakan secara partisipatif Melakukan pengembangan kerajinan berbasis sumberdaya hutan bagi kaum perempuan seperti kerajinan kulit kayu, anyaman rotan dan pandan hutan. lkut mempengaruhi pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya yang diberikan oleh pemerintah desa dan LMA
108
Aksi kolektif Maromu yang kemudian dikenal dengan 'persatuan', sejalan dengan prinsip pemanfaatan.
Kegiatan ini memanfaatkan
sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Kegiatan Maromu atau persatuan umumnya dilakukan di kawasan Omu dan Balingkea atau dalam sistem zonasi TN Lore Lindu, di zona pemanfaatan dan sedikit di zona rimba. Untuk kegiatan persatuan bertani sawah di lakukan di kawasan Palidaa atau di daerah penyangga. Kegiatan Maromu/persatuan ini memberikan kontribusi tidak langsung kepada pengelolaan TN Lore Lindu, artinya dengan melakukan kegiatan pemenuhan
kebutuhan
sehari-hari
di
zona
pemanfaatan
dapat
mengurangi keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan di zona inti dan zona rimba, sehingga pencurian kayu dan pembukaan lahan baru di zona inti dan zona rimba bisa ditekan. Lembaga Masyarakat Adat sejalan dengan prinsip pelestarian, perlindungan,
dan
pemanfaatan
karena
LMA
memiliki
wewenang
membuat aturan dan sanksi adat dalam hal perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya hutan di seluruh kawasan Ad at Ngata Toro sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.
Sedangkan Tondo
Ngata adalah organisasi yang bertugas menjadi pengawas dan penegak hukum atas aturan dan sanksi adat yang sudah ditetapkan, melalui kegiatan patroli rutin ke dalam hutan serta menangkap dan menyerahkan pelaku pelanggaran aturan kepada LMA dan pemerintah ngata.
109
Pemerintah ngata sejalan dengan prinsip pemanfaatan karena pemerintah ngata
berse~ma
dengan LMA dan atas persetujuan OPANT
memiliki kewenangan memberikan ijin pemanfaatan sumberdaya hutan kepada masyarakat, seperti pengambilan kayu atau pemanfaatan lahan untuk perkebunan dan pertanian. Begitupun halnya dengan OPANT yang sejalan dengan prinsip pemanfaatan, selain ikut mempengaruhi proses pemberian ijin pemanfaatan sumberdaya hutan, OPANT aktif melakukan kegiatan ekonomi produktif bagi kaum perempuan, yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan.
Selain itu OPANT juga aktif melakukan
kegiatan fasilitasi revitalisasi adat perempuan dan sosialisasi nilai-nilai kearifan tradisional di Ngata toro dan Kecamatan Kulawi.
Namun
demikian baik pemerintah ngata dan OPANT memiliki kontribusi tidak langsung dalam pelestarian dan perlindungan di TN Lore Lindu. r.edua organisasi pembangunan ini dapat mempengaruhi keputusan LMA dalam menjatuhkan sanksi kepada
oara
pelanggar aturan adat tentang
pengelolaan sumberdaya hutan, jika salah satu dari mereka ada yang tidak setuju dengan keputusan LMA, maka keputusan sidang tersebut dianggap tidak sah.
Pemerintah ngata dan OPANT selalu dimintai
pertimbangannya oleh LMA dalam setiap pengambilan keputusan.
ll 0
E.1 Sejarah Perkembangan Organisasi Komunitas Lokal Toro Tabel 7. Kronologis Perkembangan Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan .... s/d 1970-an Aksi Kolektif
Organisasi Pembangu nan
1990-an
2000-an Persatuan
Maromu
Maromu
Persatuan
Persatuan
LMA
Totua Ngata
Lembaga Ad at
Lembaga Ad at
Tondo Ngata
Tondo Ngata untuk keamanan ngata
Pemerintah Ngata OPANT
Maradika
Maradika
Maradika
Tina Ngata
PKK
OPANT
Organisasi So sial
1980-an
Lembaga Masyarakat Ad at Tondo Ngata untuk pengawas hutan Pemerintah 1\lgata OPANT
Sumber: data pnmer yang d1olah
Dalam masyarakat Taro tradisional dikenal tiga pelapisan sosial yang bersifat hierarkis, yaitu maradika atau kelompok bangsawan, todea atau rakyat biasa, dan batua atau budak.
~ecara
sosiologis, status
bangsawan maradika diperoleh dari hubungan keturunan dengan pendiri dan pemukim pertama di Taro.
Pada era sebelum 1970-an, maradika
memegang kendali atas sumber-sumber kekuasaan politik · dan ekonomi serta
mekanisme
redistribusinya
di
tengah
masyarakat.
Prinsip
resiprositas dalam interaksi sosial tradisional misalnya menempatkan maradika sebagai pihak penerima persembahan (pepue) dari masyarakat
setiap kali musim panen dan aktivitas maromu. Sebagai timbal baliknya, persembahan ini diyakini akan membawa dampak 'peningkatan kekuatan hidup' (tinuwui) pada pihak pemberi. Namun kegiatan maromu beberapa
111
dekade belakangan ini tidak dikenal lagi dalam komunitas Tore, namun diganti dengan 'persatuan' (lihat Tabel 7). Sistem pelapisan sosial di atas, berpengaruh kepada sistem kepemimpinan tradisional. Para pemimpin tradisional hanya bisa direkrut dari lapisan sosial yang pertama, yaitu kelompok bangsawan (maradika). Pada masa prakolonial dikenal dua macam lembaga kepemimpinan tradisional di tingkat desa, yaitu (1) Totua Ngata dan (2) Maradika. (1)Totua Ngata adalah dewan tetua kampung yang menjalankan
kepemimpinan kolektif atas segenap urusan pemerintah desa. Dewan ini menangani mulai dari urusan dalam desa (irara ngata) hingga urusan Juar desa (hawaliku ngata).
Anggota dari dewan tetua kampung ini adalah
keturunan bangsawan yang karena kedudukan, perilaku, pengetahuan dan kearifannya menjadi tokoh rujukan masvarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan demikian keanggotaan dewan ini terbentuk secara alamiah melalui proses pe:ngakuan dari masyarakat luas. (2) Maradika, merupakan kelembaga kepemimpinan yang bersifat individual.
Maradika ini merupakan keturunan bangsawan yang dipilih
oleh totua ngata untuk menjalankan peran sebagai kepala suku dari komunitas yang bersangkutan.
Di luar faktor keturunan dan kapasitas
kepemimpinan, kriteria lain yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan maradika adalah faktro kekayaan dan penguasaannya atas aset-aset ekonomi.
112
Meskipun tidak secara langsung menjalankan pemerintahan seharihari.
Namun maradika selalu dimintai konsultasi atas setiap keputusan
yang akan diambil oleh totua ngata. Oleh karena itu, kehadiran maradika ini selalu dipersyaratkan dalam setiap forum pengambilan keputusan. Fungsi dan peranan kepemimpinan tradisional seperti yang dikemukakan di atas, yang membentuk sebuah sistem pemerintahan lokal, mengalami perubahan sejak kehadiran penguasa kolonial Belanda di kawasan ini.
Kebutuhan atas kontrol dan koordinasi yang lebih ketat
mendorong penguasa kolonial ini untuk menetapkan maradika sebagai kepala kampung dengan berperan melakukan fungsi pemerintahan seharihari di desa secara langsung.
Dalam jangka panjang kebijakan ini
menyebabkan kemerosotan kedudukan Totua Ngata.
Sebab peranan
totua ngata kini terbatas pada penyelenggaraan urusan peradilan, legislasi
dan
upacara
adat,
tanpa
berwenang
lagi
menangani
•Jrusan
pemerintahan. Organisasi sosial lain yang meng::Jiami perkembangan sejak jaman pra kolonial hingga sekarang adalah Tina ngata yang kemudian dikenal dengan OPANT. Sebelum masa prakolonial, Tina ngata (ibu kampung) mempunyai peranan yang besar dalam pemerintahan Ngata Toro. Setiap forum pengambilan keputusan totua ngata, mensyaratkan kehadiran dari t.okoh-tokoh perempuan yang tergabung dalam tina Ngata. Mereka yang dianggap sebagai tina ngata ini juga bukan berasal dari pilihan ataupun
113
penunjukan. Akan tetapi seperti halnya totua ngata, juga terbentuk secara wajar seiring pengakuan dari masyarakat. Keharusan keterlibatan kaum perempuan ini karena mereka dianggap sebagai tua tambi (memiliki otoritas untuk pengelolaan harta warisan orang tua), sebagai pobalia ada (penyimpan adat), selain itu sistem pembagian kerja tradisional, perempuan adalah pemegang otoritas dalam bidang pertanian karena merekalah yang memahami ilmu perbintangan untuk menentukan waktu-waktu dalam tahapan pengolahan lahan pertanian. Eksistensi tina ngata tetap terus diakui, namun sejak era 70-an oleh pemerintah orde baru, peran tina ngata dipersempit dan secara organisasi diubah mengikuti organisasi perempuan modern saat itu, yaitu PKK. Pembentukan organisasi ini di dasari oleh keputusan pemerintah, dan sejak saat itu semua keputusan yang di berlakukan dalam organisasi tersebut datangnya dari pusat (pemerintah) tanpa melihat situasi dan kondisi para perempuan yang ada di tempat tersebut. Awal tahun 1997 perempuan yang ada di Toro rnulai merubah, mereka mendesak untuk dilakukan revitalisasi peran perempuan adat yang pernah ada di dalam sejarah kebudayaan kulawi.
Pada Tahun
2001, perempuan Ngata Toro melalui sebuah workshop bertekad mengembalikan peran tina ngata dalam kehidupan sehari-hari dengan mengganti PKK menjadi Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT).
114
Seiring dengan berlalunya waktu, geliat di tingkat lokal Toro tidak dapat dibendung lagi untuk mengembalikan sistem kelembagaan lokal yang pernah ada.
Akhirnya pada Oktober 2002 di langsungkan
pertemuan tingkat desa (semiloka), yang berlangsung selama 6 hari. Empat lembaga kepemimpinan yang saat itu sudah ada, yaitu Pemerintah Desa (yang memiliki kewenangan sama dengan maradika), Lembaga Adat, Badan Perwakilan Desa dan OPANT langsung diadopsi dalam semiloka ini. Dari sini barulah dirumuskan struktur dan hubungan antar lembaga ini serta tugas dan wewenang masing-masing. Selain itu, forum ini juga menetapkan istilah-istilah lokal untuk menyebutkan unit pemerintahan dan lembaga kepemimpinan di Toro, yaitu Ngata untuk desa, boya untuk dusun, Lembaga Adat diganti dengan Lembaga Masyarakat Adat, Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Ngata, Badan Perwakilan Desa menjadi Lembaga Perwakilan Ngata. Perempuan
tetap
dipertahankan
Sedangkan istilah Organisasi
seperti
semula,
yaitu
Organisasi
Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT). Dari Tabel 7 di atas terlihat bahwa Tondo Ngata hanya mengalami perubahan dalam tugas dan fungsinya. Sebagai organisasi yang melekat pada Lembaga Masyarakat Adat, Tondo Ngata sudah eksis sejak adanya Lembaga Adat (Totua Ngata). Hanya saja di jaman kolonial, tondo ngata lebih berperan sebagai tentara desa yang bertugas berperang melawan musuh.
Saat ini, Tondo Ngata mendapat mandat dari Lembaga
115
Masyarakat Adat sebagai pengawas hutan dan penegak hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam. E.2 lnterelasi Organisasi Komunitas Lokal Toro dengan Organisasi Eksternal
Salah satu "momentum budaya" yang sangat simbolik dalam kesadaran koiektif masyarakat Toro adalah pembangunan lobo pada tahun 1993 yang sepenuhnya merupakan prakarsa di tingkat lokal. Prakarsa ini bersifat sangat simbolik dan monumental.
Ia bersifat
monumental karena berwujud bangunan fisik dan memiliki nilai sejarah sendiri. Bersifat simbolik karena bangunan itu memiliki kedudukan yang sentral dalam sistem budaya dan pola kehidupan tradisional masyarakat Toro. Namun lebih dari itu, bersifat historis karen a berbaliknya kesadaran historis di antara komunitas ini yang kini mendambakan kebangkitan masa silam dalam aspirasi dan cita-cita bersama akan kehidupan masa depan (Sohibuddin, 2003). Pembangunan lobo dan berbagai proses yang terlibat di dalamnya telah membenihkan geliat untuk reorganisasi aspek-aspek tradisi yang sepenuhnya adalah prakarsa lokal masyarakat Toro sendiri.
Berpijak
pada dinamika internal ini, maka ketika terjadi persentuhan dengan Yayasan Tanah Merdeka (YTM) yang mengadvokasi hak-hak komunitas lokal atas keberadaan Taman Nasional Lore Lindu, proses ini menjadi sangat akselaratif dan banyak ditentukan oleh prakarsa dan agenda dari masyarakat Toro sendiri.
116
Kesadaran bersama yang terbentuk dari dinamika internal, akhirnya membentuk suatu visi bersama diantara masyarakat Toro dalam menanggapi perubahan sosial di sekelilingnya.
Visi ini secara umum
menempatkan kerangka kultural identitas setempat sebagai landasan dalam menilai proses sosial yang berlangsung dan dalam bernegosiasi dengan aktor-aktor luar. Untuk mewujudkan visi bersama, masyarakat Toro juga dihadapkan pada tantangan untuk direfleksikan dan diperbaharui terus menerus. Dalam konteks ini, prakarsa dari para aktor lokal di Toro merupakan faktor yang amat menentukan dalam mereproduksi visi bersama ini dan dalam upaya-upaya memobilisasi tindakan kolektif masyarakat. Prakarsa
aktor-aktor
lokal
yang
merupakan
konteks
bagi
beroperasinya oroses reorganisasi diri ini melibatkan tokoh-tokoh penting di Toro dari berbagai kalangan seperti Kepala Ngata (Naftali 8 Porentjo) dan sekretaris ngata (Agi Ruata), tokoh-tokoh totua ngata (CH. Towaha, P.Toheke, Ace Lagimpu, Andreas Lagimpu, Rahman Pepuloi), tokoh wanita (Rukmini Rizal, Sinarjati Lagimpu) dan tokoh pemuda (Silas Lahigi) dan seorang pendeta Protestan.
Keterlibatan berbagai kalangan ini
memungkinkan berkat prakarsa Kepala Ngata yang atas kehendaknya sendiri bersedia mengurangi sebagian besar wewenangnya sebagai pemimpin administrasi formal untuk dilimpahkan kembali kepada Lembaga Masyarakat Adat.
Transfer kewenangan ini didasari oleh keinginan
bersama untuk memulihkan kembali fungsi dan wewenang tradisional
117
Totua Ngata sebagai lembaga kepemimpinan asli di Toro sebelum
diberlakukannya administrasi sekuler yang diberlakukan secara nasional (Sohibuddin, 2003) Yang menarik dari proses ini, sebagian besar tokoh-tokoh ini juga mengembangkan relasi eksternal masing-masing dengan berbagai mitra dari luar.
Pada tabel berikut ini terlihat pihak-pihak luar yang berperan
dalam reorganisasi diri komunitas Toro. Tabel 8.
lnterelasi Aksi Kolektif, Orgaisasi Sosial dan Organiasi Pembangunan Dengan Organisasi Pendukung Eksternal
~
Dukungan Bersama
OP LSM-LSM
-
Pengelompok an sumberdaya LPA Awam Green, Jambata, YBH Bantaya, FKTNLL
Manaje men Asset
Pembang k!tan Surplus
Otonomi Des a YTM
OP
SP, YN, KPKPST, AMAN, TEBTEBA, AIWAN
Organisasi BTNLL Negara Perusahaan Swasta Agen SGP-PTF UNDP SGPCARE, TAF i lntemasional PTF TNC Sumber: Wawancara pnbadt dengan Pemermtah Ngata, OPANT dan FOTHKA
-
Keterangan: YTM SP YN KPKPST AMAN TEBTEBA AI WAN BTNLL SGP-PTF UNDP TAF FKTNLL TNC
= Yayasan Tanah Merdeka = Solidaritas Perempuan = Yayasan Nadi = Kelompok Pemerdayaan Kaum Perempuan - Sulteng = Aliansi Masyarakat Adat Nusantara = Jaringan Perempuan Adat di Filiphina = Jaringan Perempuan Adat Asia = Balai Taman Nasional Lore Lindu Small Grant Programme for operation to Promote Tropical Forest United Nations Development Programme The Asian Foundation =Forum Kemitraan Taman Nasional Lore Lindu The Nature Conservancy
= = = =
118
Adapun
peran-peran
dari
aktor
memfasilitasi proses perubahan yang
eksternal
te~adi
tersebut
dalam
di Toro adalah, (1) YTM,
tahun 1997 menfasilitasi proses pemetaan partisipatif dan advokasi hakhak komunitas lokal; (2) Solidaritas Perempuan, Yayasan Nadi, dan KPKP-ST, tahun 2001 memfasilitasi workshop perempuan adat Ngata T oro; (3) CARE, tahun 2001 memfasilitasi pertemuan lintas lembaga Ngata Toro; (4) LPA Awam Green, Yayasan ..lambata dan YBH Bantaya, tahun 2002 Memfasilitasi sarasehan akbar generasi muda Ngata Toro, dan selanjutnya LPA Awam Green menfasilitasi diskusi dan silaturahmi generasi muda dengan lembaga-lembaga yang ada di Ngata Toro; (5) TAF,
tahun
2003
memfasilitasi
kegiatan
penilaian
kebutuhan,
pendokumentasian hukum adat dan diskusi memposisikan hak dan kedaulatan pt::rempuan di 4 desa. Selanjutnya pad3 tahun yang sama, TAF juga memfasilitasi seminar dan lokakarya perempuan adat (6) CCJre, yayasan Rosontapura, FKTNLL, LPA Awam Green, YBH Bantaya, tahun 2003 memfasilitasi workshop generasi muda Ngata Toro denga tema Peran Generasi Muda dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam yang arif dan berkelanjutan; (7) UNDP, TNC, CARE, BTNLL tahun 2004 memfasilitasi komunitas Toro memperoleh Equator Prize di Malaysia tentang Keanekaragaman Hayati; (8) CARE, tahun 2004 memfasilitasi penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga; (9) TEBTEBA, AIWAN, AMAN, tahun 2005 memfasilitasi pelaksanaan TOT Nasional perempuan adat; (9) SGP-PTF, tahun 2005-2007, memfasilitasi
119
sarasehan pengelolaan sumberdaya alam secara arif dan berkelanjutan, studi banding lembaga-lembaga di Taro ke Yogyakarta dan Bogar, Pelatihan pertanian organik dan Pelatihan Manajeman Credit Union. Pada tahun 2007, bersama BTNLL memfasilitasi pelatihan kerajinann rotan, bambu dan kain kulit kayu. Dari uraian di atas terlihat keterlibatan aktor internal dan eksternal dalam proses reorganisasi diri komunitas Taro.
Keterlibatan ini telah
membentuk modal sosial tersendiri yang amat menentukan bagi dinamika kultural yang berlangsung di antara masyarakat Taro.
Secara internal,
modal sosial ini terbentuk dari ikatan kekerabatan yang kuat yang memperlancar proses berbagi pengetahuan dan tindakan bersama. Sedangkan secara eksternal, modal sosial ini terbentuk dari bangunan relasi sosial dengan jaringan pendukung eksternal. Totalitas modal sosial inilah yang memungkinkan dilakukannya proses reorganisasi diri dan menunjukkan kapabilitas fungsional dari organisasi komunitas lokal yang ada di Ngata Toro. Dengan latar belakang seperti ini, tidaklah mengherankan bahwa interaksi masyarakat Toro dengan pihak luar lebih bersifat tim hal balik dan produktif.
Hal ini karena masyarakat Taro yang diwakili oleh beberapa
tokoh pemimpinnya, secara umum telah memiliki visi bersama dan modal sosial yang kuat yang memungkinkan setiap bentuk interaksi dengan pihak luar selalu ditarik untuk bisa menjadi tahapan menuju cita-cita kolektif.
120
Dengan demikian, meskipun proses reorganisasi diri ini pada awalnya dipicu oleh konteks-konteks yang clibukakan berkat transformasi sosial di aras intemasional, nasional maupun regional, namun
dalam
aktualisasinya di aras lokal proses ini akhimya lebih banyak mengikuti agenda dan inisiatif internal dari masyarakat Toro sendiri. E.3 Perubahan Tiga Unsur Pembangunan
Untuk suksesnya sebuah proses pembangunan dalam kerangka Participatory Local Social Development (PLSD), terdapat tiga unsur fundamental yang harus diperhatikan, yakni (1) Sumberdaya, terdiri dari sumberdaya fisik, manusia, keuangan/ teknologi, (2) Organisasi, pelaku untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya ke arah penc;3paian tujuan, dan (3) Norma, prinsip-prinsip untuk memandu dan
merampingk~n
kegiatan organisasi dan anggma-anggotanya. Ketiga unsur terintegrasi satu sama lain,
beke~a
dalam suatu
keseimbangan, berdasarkan suatu prinsip organisasi tertentu, yaitu (1) kolaborasi (prinsip kerjasama dan egalitarianisme), (2) kompetisi (prinsip yang kuat dan menang), (3) dominasi (prinsip monopoli).
Prinsip
organisasi, yang mencirikan keseimbangan diantara ketiga elemen, akan memberi bentuk dan arah kepada pembangunan dan/atau kegiatan sehari-hari diantara warga (PSKMP, 2002). Untuk memahami lebih jauh, proses reorganisasi ketiga unsur pembangunan ini dapat dilihat di Ngata Toro.
121
Ada tiga tujuan pokok yang ingin dicapai oleh komunitas T oro dalam proses reorganisasi diri ini. (1) Menjaga ekosistem hutail tropis di sekeliling komunitas Taro yang kini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu melalui pranata sosial budaya dan kepemimpinan lokal. Hal ini dilakukan dengan merevitalisasi berbagai pengetahuan dan praktek ekologis tradisional serta pranata sistem hukum dan peradilan adat untuk mengatur akses kontrol dan pemanfaatan yang bijak atas ·sumberdaya alam; (2) memperoleh manfaat maksimum dari perlindungan ekosistem hutan tropis dalam rangka menjamin keberlanjutan lembaga dan
aktivitas
ekonomi
lokal
yang
bergantung
pemanfaatan
dan
pengolahan bahan-bahan alami setempat; (3) menjamin keadilan akses, kontrol, dan pemanfaatan atas sumberdaya alam setempat. Proses reorganisasi diri (perubahan tiga unsur pembangunar1) ini secara garis besar dibedakan menjadi tiga tahapan sebagai berikut: Tahap Pertama, adanya upaya-upaya masyarakat Taro menggali
kearifan tradisional mereka sendiri melalui pendampingan YTM dalam rangka memperoleh pengakuan dari Balai Taman Nasional Lore Lindu atas ruang hidup, wilayah kelola tradisional dan akses terhadap sumberdaya mereka serta dalam otonomi pengelolaan sumberdaya alam setempat.
Proses ini diawali dengan upaya dokumentasi kearifan
tradisional dengan cara menghimpun beberapa orang tua dan tokoh adat untuk menuturkan berbagai aspek pengetahuan dan praktek ekologis setempat.
122
Proses ini sama dengan menggali sejarah komunitas itu secara keseluruhan, karena ia melibatkan penuturan kembali sejarah desa, cerita turun temurun, kasus peradilan, pengalaman pribadi, dan lain-lain. Poin yang menarik, proses ini hampir sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat Toro sendiri. Proses yang memakan waktu lebih dari tiga tahun (19972000) ini, telah menghasilkan naskah dokumentasi mengenai potensi dan pengetahuan ekologis, tataguna pemanfaatan lahan tradisional, serta praktek-praktek tradisional pengelolaan sumberdaya alam, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan aturan lokal mengenai pengelolaan sumberdaya alam.
Kegiatan ini dirancang untuk membangun basis dan
landasan penguatan pola relasi yang harmonis antara komunitas dengan sumberdaya alamnya.
Selain itu dirintis pula pengembangan berbagai
unit usaha ekonomi yang terkait dengan pengolahan bahan-bahan alam, antara lain kerajinan tangan tradisional berupa baju kulit kayu, keranjang rotan, sapu ijuk, dll. Aktifitas ini berlangsung selama tujuh tahun {19932000) (Toheke, 2005). Setelah landasan kultural ini dirasakan cukup kokoh, selanjutnya dilakukan pemetaan
partisipatif atas wilayah
ulayat yang
diklaim
masyarakat (peta terlampir). Peta partisipatif ini selanjutnya dijadikan sebagai alat negosiasi dengan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu. Setelah melalui proses negosiasi dan diskusi yang memakan waktu hampir satu tahun (Juli 2000- Oktober 2001), upaya masyarakat Toro ini akhirnya mencapai titik puncak dengan keluarnya surat pernyataan Balai
123
TNLL No. 651NI.BTNLL.112000 pada tanggal 18 Juli 2000.
Surat ini
secara eksplisit menyatakan, mengakui wilayah adat Ngata Toro seluas ± 18.360 Ha berada di dalam kawasan TNLL yang akan dikelola sesuai dengan kategori wilayah adat Toro, karena kesetaraan dengan sistem zoning TN
Lore Lindu di wilayah tersebut.
(Surat pernyataan
selengkapnya terlampir). Untuk meyakinkan kebenaran pernyataan dari surat tersebut, peneliti telah melakukan overlay antara peta partisipatif masyarakat Toro dengan peta zonasi taman nasional.
PETA PetnbagllnZona
I~
•
~~
\1~~ ~'-. \1 ~
·+- ~~J ~(('"
K ~;-:.~ ~r· ~Zona ,__.. {
~ ..
• ••00
Enci.,.. Lm...
Zono lnli
J'
\.
!A.;:
L._J !1. ..W lteh.bilit.U
L.:;) Zono - ·
\
Gambar 8.Peta Zonasi TNLL
Gambar 9. Peta Tata Ruang Adat Ngata Toro
124
Gambar 10. Peta Hasil Overlay Zonasi TNLL dengan Tata Ruang Adat Ngata Toro
Dari hasil overlay dapat ditarik beberapa pain penting: 1. Wana ngkiki setara dengan zona inti 4 , yang berfungsi untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan,
pendidikan,
penunjang budidaya. 2. Wana setara dengan zona rimba5 , yang berfungsi untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti.
4
Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. (Permenhut No 56 Tahun 2006)
5
Zona rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. (Permenhut No 56 Tahun 2006)
125
3. Pangale setara dengan zona pemanfaatan 6 , yang berfungsi untuk mengembangkan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, penelitian
pendidikan,
pengembangan
dan
yang
menunjang
pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya. 4. Oma
setara
dengan
zona
tradisional 7 ,
yang
berfungsi
untuk
pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Namun dari hasil overlay terlihat bahwa, ada beberapa luas wilayah Pangale masuk ke dalam zona inti dan zona rimba, beberapa luas
wilayah oma masuk ke dalam zona inti dan zona rimba dan sebagian kecil wilayah wana ngikiki masuk ke zona rimba. 6. Untuk menghindari konflik yang akan terjadi pada wilayah-wilayah seperti yang disebutkan pada pain 5. diperlukan upaya duduk bersama antara Balai TN Lore Lindu dengan Ngata Taro untuk mencari solusi yang disepakati secara bersama. Namun secara keseluruhan, Balai TN-- Lore Lindu telah mengakui kearifan masyarakat adat Ngata Taro.
Atas pengakuan ini, pihak
masyarakat Adat Ngata Taro kemudian menyusulinya dengan naskah pernyataan
"Kesepakatan
Konservasi
Masyarakat
(KKM)"
yang
6
Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisiljasa lingkungan lainnya. (Permenhut No 56 Tahun 2006)
7
Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. (Permenhut No 56 Tahun 2006)
126
menegaskan komitmen mereka untuk mengelola sumberdaya alam di wilayah adat mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan tradisional yang mereka miliki, serta menegaskan komitmen untuk terlibat dalam pengelolaan Taman Nasional secara kolaboratif, serta konsolidasi pranata dan kelembagaan adat agar mampu mengemban tanggungjawab baru setelah diberikannya otonomi pengelolaan sumberdaya alam oleh Balai TN Lore Lindu. (Naskah Kesepakatan Konservasi Masyarakat, terlampir). Tahap Kedua dari proses reorganisasi diri ini adalah tahapan
ketika
mulai
dirasakan
kebutuhan
untuk
meredefinisi
lembaga
kepemimpinan lokal (perubahan pada unsur organisasi dari tiga unsur pembangunan). Hal ini dibutuhkan untuk dapat memenuhi fungsi-fungsi yang diandalkan dari otonomi pengelolaan sumberdaya alam yang telah diperoleh sej8k pengakuan dari Balai TN Lore Lindu. Yang menarik dari proses yang berlangsung selama dua tahun (2000 - 2002) ini adalah bahwa upaya tersebut dilakukan dengan mencari acuan historis atas bentuk-bentuk pemerintahan lokal yang pernah berlaku di Ngata Toro pada masa prakolonial (sohibuddin, 2003). Proses penataan lembaga lokal yang melibatkan berbagai komponen masyarakat ini, berjalan panjang (Desember 2000 - Maret 2001) dan alot. Proses ini menemui
jalan
buntu,
pertentangan opini,
karena
diantara
tokoh-tokoh
Toro
terjadi
khususnya menyangkut berlaku atau tidaknya
beberapa bentuk kelembagaan masa lampau di daerah ini.
127
Semenjak pertentangan ini, upaya penataan kelembagaan lokal mengalami kemacetan.
Bahkan sampai melahirkan ketidakharmonisan
kerja antar lembaga yang sudah ada. Persoalan menjadi diperumit oleh dinamika internal yang terus berlanjut. Hal ini ditandai dengan lahirnya beberapa kelembagaan baru, baik merupakan organisasi sosial maupun organisasi pembangunan. Yang pertama, lahirnya organisasi sosial (inisiatif lokal), yaitu Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT) pada Agustus 2001.
Organisasi ini dibentuk sebagai klaim atas
perwujudan modern kelembagaan lokal Tina Ngata yang pernah ada. Sedangkan yang kedua adalah organisasi pembangunan, yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa) sebagai lembaga baru yang berlaku secara nasional
sebC~gai
bagian dari UU Pemerintahan Daerah.
Berbagai akumulas1 persoalan terse but mendorong para tokoh Toro untuk segera melakukan pertemuan desa untuk yang kesekian kalinya. Dalam upaya ini ketua OPANT (Rukmini Rizal) memainkan peran penting melalui organisasi yang dipimpinnya.
OPANT menuntut agar lembaga-
lembaga pengambil kebijakan di Toro segera berkumpul kembali untuk menyamakan persepsi dan melahirkan konsensus-konsensus baru. Akhirnya, pada Oktober 2002 dilangsungkan pertemuan tingkat desa (semiloka), yang dihadiri oleh 40 peserta untuk membahas hal-hal yang substansial seperti struktur dan hubungan antar lembaga di Toro, aturan-aturan pengelolaan sumberdaya alam, struktur dan personalia Lembaga Adat, dan program kerja serta keuangan desa.
Semiloka ini
128
memutuskan
untuk
mengadopsi
sekaligus
melakukan
beberapa
perubi:!han nama dari lembaga yang sudah ada, yaitu Lembaga Adat diganti dengan Lembaga Masyarakat Adat, Pemerintah desa menjadi Pemerintah Ngata, Badan Perwakilan Desa menjadi Lembaga Perwakilan Ngata, sedangkan OPANT tetap dipertahankan seperti semula. Sejak saat itu, komunitas Toro menjadi komunitas masyarakat hukum adat yang mempunyai struktur dan perangkat lembaga adat yang dinamakan Ngata dan dipimpin oleh
totua ngata /lembaga masyarakat
adat. Untuk menguatkan perubahan ini didepan hukum, beberapa tokoh Toro telah menyusun Peraturan Desa (Perdes) Toro Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Ngata dan Lembaga Kemasyarakatan Ngata. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh kelembagaan yang ada menjunjung tinggi nilai-nilai demol\rasi melalui Hintuwu (musyawarah) atau Hintuwu Libu Ngata (Musyawarah Besar Desa) yang menjadi hirarkis atau
kekuasaan yang tertinggi dalam sistem kekerabatan masyarakat adat Toro.
Adapun hubungan antar lembaga yang ada dapat dilihat pada
Gambar 11
129
~------------------------------------------------------------,
I
I
Pemerintah Ngata/
: I
~--
Kepala Ngata
:
BPPN
----------- -------------------- -----------------
~----
Masyarakat
Adat
Ngata
Toro
Sumber: Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro
Gam bar 11. Struktur Hubungan Antar Lembaga di Ngata T oro Keterangan:
= Garis mandat kerja I pengabdian = Garis mitra kerja = Garis pengawasan = Garis perwakilan I aspirasi
·----.______ ._
.
OPANT LMA LPN BPPN Boya PAN
: Organisasi Perempuan Ad at Ngata T oro : Lembaga Masyarakat Adat : Lembaga Perwakilan Ngata : Badan Pengawas Perbendaharaan Ngata : Nama lain dari dusun : Pendapatan Asli Ngata
Dengan ditatanya kelembagaan lokal ini bukan berartil reorganisasi diri khususnya unsur organisasi jadi terhenti. Hingga kini proses ini terus berlanjut,
fungsi
dan peran dari
masing-masing
lembaga,
sistem
130
koordinasi
dan
tata
hubungannya
dengan
masyarakat
terus
disempurnakan. Tahap Ketiga, setelah pengakuan dan otonomi pengelolaan
sumberdaya alam diperoleh, khususnya dari Balai TN Lore Lindu, dan lembaga-lembaga
yang
bertanggungjawab
terhadap
pengelolaan
sumberdaya alam secara arif, telah ditata. Langkah selanjutnya adalah menetapkan norma-norma yang tetap bersandar pada kearifan adat yang telah melembaga di masyarakat.
Norma-norma dan nilai-nilai yang
dimaksud adalah berupa pandangan hidup, aturan-aturan dan sanksisanksi, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Lembaga
Masyarakat Adat Toro mengaturnya dalam bentuk hubungan manusia dengan sumberdaya alam, dalam bahasa Kulawi di sebut Katuwua. Ketentuan-ketentuan yang telah diatur di jelaskan sebagai berikut: Hasil hutan dan tambang (emas) serta sumber daya alam lain dikelola secara bersama ataupun secara pribadi dengan memperhatikan aturan - aturan yang berlaku secara adat. Secara umum aturan adat dalam pengelolaan tanah I hutan diatur menurut kebutuhan demi menjaga kesinambungan dan kelestariannya. Pengelolaan berdasarkan waktu, kapan dapat diolah dan dibutuhkan. Tidak diperbolehkan mengolah hutan yang belum saatnya untuk diolah. Pengelolaan hasil hutan, tambang emas dan sumber daya alam lainnya di wilayah adat Ngata Toro hanya dapat dikelola oleh masyarakat Adat Ngata Toro dibawah pengawasan Lembaga
131
Masyarakat Adat dibantu oleh Pemerintah Ngata (desa) dan Balai Taman Nasional Lore Lindu, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan: A. Pembukaan Lahan Ketentuan ini bertujuan untuk mengantisipasi tuntutan atas lahan akibat pertumbuhan populasi serta memenuhi tuntutan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi keluarga.
Kategori lahan yang dibuka: pangale,
dan oma. Prosedur perizinan dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Lembaga Masyarakat Adat dan Pemerintah Ngata disertai alasan, lokasi dan luas lahan yang dibutuhkan. Pemberian ijin diputuskan melalui musyawarah lembaga setelah mempertimbangan alasan, lokasi dan luas lahan serta prinsip-prinsip kearifan tradisionai. Jika ijin diberikan, maka pembukaan lahan harus didahului dengan upacara adat motompo hama manu bula.
Batas-batas pembagian lahan diatur menurut asal-usul historis tanah.
Kebutuhan lahan dan kemampuan mengolah dengan tetap
memperhatikan rasa keadilan. Selain itu diatur pula cara-cara pembukaan lahan yang didasarkan pada musim, dengan melakukan perhitungan bulan dan bintang; memperhatikan prinsip-prinsip ekologis berdasarkan kearifan tradisional; serta pengolahan lahan harus dilakukan secara
132
berkelompok atau gotong royong (marne ala pale) dengan mengedepan orientasi sosial dan bukan semata-mata ekonomis. B. Kayu Pengelolaan kayu adalah untuk kebutuhan ramuan bangunan rumah penduduk, rumah ibadah, rumah adat (lobo), jembatan dan lain lain. Setiap pengelolaan kayu harus mendapat izin dari Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro. Pohon yang tumbuh di hu!u sungai atau mata air dan sepanjang alur sungai tidak diperkenankan untuk diolah kayunya ataupun menebangnya. Tempat- tempat yang rawan erosi dan longsor dilarang untuk melakukan pengelolaan kayu. Setiap
pengelolaan
kayu
dikenakan
pajak
perkubik
sesuai
kebutuhan lokal bukan untuk diperdagangkan. Pengelolaan kayu secara besar - besaran tidak diperkenankan. Tradisi yang berkembang da1am Masyarakat Adat Toro tentang pengelolaan I penebangan kayu selalu memperhatikan waktu yang tepat (menurut bulan dilangit I bulan tua dilangit dan saat kayu berdaun tua). Sebelum penebangan, pohon diusap - usap (mowurera pu kau) sebagai izin bahwa akan ditebang untuk suatu keperluan. Kapak ditancapkan pada pohon salama satu malam, jika kapak tetap berada I tertancap pada pohon tersebut, berarti pohon dapat ditebang, tetapi jika kapak tidak ada lagi dipohon Oatuh), tanda pohon tidak boleh ditebang.
133
C. Rotan Pengelolaan rotan oleh orang T oro dilakukan untuk kebutuhan komersial, pembuatan kursi, keranjang, pengikat dan berbagai kebutuhan Umur rotan yang dapat dikelola yaitu 3 - 4 tahun keatas.
lain.
Pengelolaan rotan melalui izin Lembaga Masyarakat Adat Ngata Taro. Waktu panen ditentukan oleh Lembaga Masyarakat Adat Ngata Tore dalam musyawarah dengan pertimbangan umur rotan yang pantas untuk dipanen (3 - 4 tahun keatas), dengan memperhatikan prinsip rotasi, serta dilarang mengilir (menarik) rotan di sepanjang Daerah Aliran Sungai pada saat padi mulai berbulir, karena menurut kepercayaan masyarakat Taro bisa menyebabkan gagal panen (nakahoana). Apabila umur rotan yang pantas dipanen sudah berkurang (habis) pengambilan rotan dihentikan (ra ombo). Setiap pengambil rotan wajib membayar izin pengelolaan kepada Lembaga Masyarakat Adat Ngata Tore D. Pengolahan Gaharu dan Bahan Wewangian Pemberian ijin pada kegiatan ini ditujukan untuk kebutuhan komersial. Permohonan ijin ditujukan kepada LMA dan Pemerintah Ngata. Selanjutnya pemberian ijin di putuskan melalui musyawarah lembaga setelah mempertimbangkan alasan, jenis yang akan diolah, lokasi dan jumlah yang dibutuhkan, serta prinsip-prinsip kearifan tradisional. Jika ijin sudah diberikan, maka penebangan pohon harus di dahului dengan acara adat rapinongoi merapi rah.
Pohon yang diolah harus sudah tua, serta
134
dilarang melakukan penebangan pohon (hanya menyadap getah atau mengambil dahannya). E. Pengolahan Damar
Pemanfaatan damar oleh orang Toro digunakan untuk bahan bakar pengganti minyak tanah, obat hama padi dan untuk dijual. Pengelolaan damar secara pribadi menurut kepemilikan. Umur damar yang dapat diolah adalah 15 tahun keatas.
Dilarang melakukan penebangan, serta
memperhatikan kepemilikan sebelumnya. Hal i·ni dimaksudkan agar tidak terjadi konflik diantara masyarakat lainnya.
F. Emas Pengelolaan emas dilakukan orang Toro secara pribadi melalui izin Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro. Sebelum pengelolaan diadakan dilakukan upacara adat dengan mengorbankan seekor hewan sebagai syarat. Pengelolaannya dilakukan secara tradisional dengan memakai dulang yang terbuat dari kayu. Setiap pengolah wajib membayar izin pengolahan pada Lembaga Masyarakat Adat Ngata Toro 5esuai der1gan hasil yang diperoleh. Pengolahan tidak mengakibatkan I berdC:Impak negative
bagi
lingkungan.
Tidak
diperkenankan
karena
akan
mengakibatkan rusaknya lingkungan baik di dalam maupun di luar Taman Nasional Lore Lindu.
135
2. Sanksi-Sanksi Atas Pelanggaran Aturan Adat.
Setiap pelanggaran terhadap semua peraturan I hukum adat yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada dilingkungan I wilayah adat Toro (seperti yang dijelaskan di atas), dikenakan sanksi - sanksi sebagai berikut: 1. Kepemilikan yang tidak berdasarkan hukum adat akan dikenakan sanksi adat yakni, tofu ongu, tofu mpufu, tofu ngkau (tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tiga puluh dulang dan tiga lembar kain adat/ mbesa), jika dirupiahkan nilainya 5 juta rupiah. 2. Pengelolaan hasil hutan (kayu, rotan, pakanangi, gaharu dan damar) yang tidak berdasarkan kebijakan hukum adat dikenakan sanksi adat yakni, tofu ongu, tofu mpufu, tofu ngkau (tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tiga puluh dulang dan tiga lembar kain mbesa) jika dirupiahkan nilainya 5 juta rupiah.
3. Pemasangan jerat untuk hewan yang dilindungi (anoa dan babi rusa) dikenakan sanksi adat yakni, tofu ongu, tofu mpufu, tofu ngkau (tiga ekor hewan kerbau atau sapi, tiga puluh dulang dan tiga lembar kain mbesa) jika dirupiahkan nilainya 5 juta rupiah. 4. Penambangan yang tidak berdasarkan hukum adat dikenakan sanksi adat berupa, pitu ongu, pitu mpufu, pitu ngkau, (tujuh ekor hewan kerbau atau sapi, tujuh puluh dulang dan tujuh lembar kain mbesa) jika dirupiahkan nilainya11 juta rupiah
136
5. Penangkapan ikan yang menggunakan alat yang mengandung bahan kimia
beracun,
strom
atau
sejenisnya
yang
dapat merugikan
keberlanjutan dan kelestarian jenis - jenis ikan dikenakan sanksi adat yakni rongu, rompu/u, rongkau (dua ekor hewan kerbau atau sapi, dua puluh dulang dan dua lembar kain mbesa) jika dirupiahkan nilainya 3 juta rupiah. 6. Penggunaan senjata api I angina (bedil) dikenakan sanksi adat berupa hangu, hampulu, hangkau (satu ekor hewan kerbau atau sapi, sepuluh
dulang dan satu lembar kain mbesa) jika dirupiahkan nilainya 2 juta rupiah. Sanksi-sanksi diatas bukan merupakan harga mati bagi setiap pelanggaran.
Dalam menentukan bentuk sanksi, LMA dan pemerintah
r:gata memiliki banyak pertimbangan yang disesuai dengan kondisi si pelanggar.
Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan adalah sebagai
berikut, (diungkapkan oleh Bpk Ace L, salah seorang anggota LMA kepada Peneliti): Pertama, ketika si pelanggar mengakui semua kesalahannya dan be~anji
tidak akan mengulangi lagi, serta jenis pelanggaran yang
dilakukan tidak terlalu berat, maka biasanya LMA dan pemerintah ngata memaafkannya. Sehingga sidang adat tidak jadi dilaksanakan. Kedua, ketika pelanggaran yang dilakukan berat, maka sanksi adat
tetap dijatuhkan kepada si pelanggar.
Namun untuk membayar uang
sanksi disesuaikan dengan kondisi si pelanggar.
Si pelanggar boleh
137
menyatakan keberatannya atas jumlah denda yang harus dibayar, dan menawarkan jumlah yang dia sanggupi.
Dengan berbagai macam
pertimbangan, LMA dan pemerintah ngata akan mengabulkan atau menolak penawaran tersebut. Ketiga, jika si pelanggar melakukan pelanggaran untuk kedua
kalinya, maka tidak ada tawar menawar dalam penjatuhan sanksi, dan selanjutr.ya si pelanggar akan diajukan untuk diproses menurut hukum negara.
Semua jenis sanksi ini ditujukan untuk memberikan efek jera
kepada si pelaku.
Karena pada saat sidang adat, seluruh keluarga si
pelanggar dan seluruh masyarakat Toro menyaksikan proses sidang tersebut. Keempat, tawar menawar sanksi tidak berlaku bagi pelanggar yang bukan penduduk Toro. Adapun mekcmisme penjatuhan sanksi berdasarkan pelanggaranpelanggaran dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah sebagai berikut: 1. Setiap laporan pelanggaran, baik dari masyarakat, Tondo Ngata, maupun Polisi Hutan Balai TN Lore Lindu, dilaporkan secara tertulis kepada
Lembaga
Masyarakat Adat dengan
tembusan
kepada
Pemerintah Ngata, OPANT dan LPN (Lembaga Perwakilan Ngata/ BPD). Contoh laporan tertulis dari Tondo Ngata ke LMA dapat dilihat di lampiran.
138
2. Lembaga Masyarakat Adat mengklarifikasi laporan yang masuk dan jil
menemukan
indikasi
te~adi
pelanggaran
maka
segera
diselenggarakan musyawarah lembaga adat untuk membahasnya. 3. Musyawarah lembaga adat dapat langsung rnemutuskan sanksi pelanggaran sesuai ketentuan yang dijelaskan di atas dan ketentuan hukum adat lain yang berlaku 4. Dalam kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Lembaga Adat, maka diadakan musyawarah lintas lembaga untuk membahasnya 5. Apabila musyawarah terakhir tetap mengalami jalan buntu, maka diadakan musyawarah lagi dengan mengundang Lembaga Adat Tongki Ngata (LMA desa tetangga)
6. Nengkaruma
(permohonan
kebijakan)
atas
ancaman
sanksi
pelanggaran hanya bisa diaj:.Jkan calam musyawarah sebelum sanksi adat dijatuhkan. 7. Apabila pelanggar tidak mengindahkan sanksi adat maka kasus ini ditindaklanjuti kepada hukum negara 8. Semua barang bukti pelanggaran disita untuk kepentingan ngata 9. Keputusan musyawarah dan pelaksanaannya dibuatkan Berita Acara dan disampaikan kepada Pemerintah Ngata, OPANT, LPN dan (apabila diperlukan) kepada instansi pemerintah terkait. (Contoh Berita Acara Penjatuhan Hukuman, terlampir.) Dengan adanya aturan adat dan sanksi yang jelas serta pengawasan yang ketat dari tondo ngata, membuat masyarakat takut dan
139
jera melakukan pelanggaran di dalam kawasan hutan.
Hal ini terbukti
dengan semakin menurunnya tingkat pelanggaran sejak tahun 2000 hingga 2007. Seperti pada tabel di bawah ini Tabel 9. Jenis-jenis Pelanggaran di Dalam Kawasan Hutan No 1.
12. 3. 4.
Tahun 2000
Nama Komelius, dkk
2004
Anggota korem Pendatan_g
2005 2006 s/d 2007
-
Jenis Pelanggaran Sanksi Mengambil kayu jenis Rp 5 juta campuran sebanyak 21,910 m3 Mengambil kayu Rp 5 juta Mengambil gaharu
Rp 5 juta
-
-
Sumber: Hasil wawancara dengan LMA, tondo ngata dan pemermtah ngata
Tidak semua pelanggaran yang terjadi diatas di buatkan Berita Acaranya oleh LMA. Jarangnya LMA dan pemerintah ngata melakukan perekapan data dan peristiwa dalam bentuk tertulis, merupakan suatu kelemahan yang masih berlangsung hingga saat ini
Banyak kejadian-
kejadian penting dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada bukti administrasi atau notulensi proses yang bisa disimpan.
Seperti yang disampaikan
Kepala Ngata Toro (Bpk. Naftali P.) " Tidak adanya bukti administrasi dalam setiap persidangan adat, baik kasus hintuwu maupun katuwua, kami sadari sebagai suatu kelemahan. Tapi apa mau dikata, kalau diminta LMA yang mencatat mereka semua sudah tua. Memecahkan masalah dalam sidang saja sudah banyak menghabiskan energi mereka. Meminta orang khusus untuk mencatat, kita tidak punya dana untuk membayamya. Tapi hal ini tetap menjadi catatan bagi kami, untuk dimusyawarahkan" (Wawancara tanggal 2 Juli 2007) Selain pelanggaran pada Tabel 9, pelanggaran dalam skala kecil seperti
pembukaan
lahan
di
kawasan
pangale,
masih
terjadi.
140
Pelanggaran jenis ini biasanya didekati secara persuasif, dan umumnya tidak diulangi lagi. Dari tiga tahapan reorganisasi diri yang terjadi di Ngata Toro, dapat disimpulkan seperti pada tabel berikut: Tabel10. Perubahan Unsur Pembangunan yang Terjadi untuk Menunjukan Kemampuan Pengorganisasian Diri Komunitas Toro Perubahan dari Unsur Pembangunan
Surnberdaya (R)
Organisasi
(0)
Faktor-faktor Penyebab Perubahan
Perubahan kongkrit yang terjadi
Keterbatasan akses terhadap sumberdaya hutan, sejak kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Kearifan tradisional dalam pengelolaan SDA belum diakui.
Diakuinya wilayah kelola adat komunitas Toro oleh Balai TN Lore Lindu. Sehingga memperluas akses sumberdaya terhadap hutan
Adanya kebutuhan untuk meredefinisi lembaga kepemimpinan lokal, untuk dapat memenuhi fungsifungsi yang diandalkan dari otonomi pengelolaan sumberdaya alam yang telah diperoleh sejak pengakuan dari Balai TN Lore Lindu.
Diadopsinya beberapa lembaga yang sudah ada, serta dilakukan beberapa perubahan nama yaitu Lembaga Adat diganti dengan Lembaga Masyarakat Adat, Pemerintah desa menjadi Pemerintah Ngata, Badan Perwakilan Desa menjadi Lembaga Perwakilan Ngata, sedangkan OPANT tetap dipertahankan.
Akibat pada hubungan antar unsur pembangunan secara keseluruhan Dengan adanya otonomi PSDA tersebut, menuntut dibentuknya organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan SDA serta normanorma yang disepakati oleh internal organisasi maupun masyarakat Toro. Dengan tertata kelembagaan lokal, membutuhkan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial agar lembaga yang ada dapat berperan optimal. Sehingga perubahan pada unsur organ.isasi ini berpengaruh kepada perubahan unsur sumberdaya.
141
. t an Tabel10 LanJu Faktor-faktor Penyebab Perubahan
Perubahan dari Unsur Pembangunan
Norma (N)
Perubahan kongkrit yang terjadi
Telah disusun dan Dengan adanya telah otonomi diberlakukannya pengelolaan aturan adat dalam sumberdaya alam pengelolaan serta telah sumberdaya alam tertatanya secara arif, berikut yang kelembagaan bertanggungjawab, sanksi-sanksi dan proses penjatuhan maka diperlukan norma-norma yang hukumannya. akan mengikat seluruh masyarakat Toro untuk dapat mengelola potensi SDA tersebut secara arif
Akibat pada hubungan antar unsur pembangunan secara keseluruhan
Diperlukan sumberdaya dan organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran aturan adat serta sumberdaya dan organisasi untuk penjatuhan sanksi-sanksi adat kepada para pelanggar.
Sumber: Data pnmer yang d1olah
F. lmplikasi Kebijakan Bagi Pengembangan TN Lore Lindu Sejak di tetapkannya sebagai status taman nasional hingga sekarang, Taman Nasional Lore Lindu belum memiliki tata batas zonasi secara
fisik
di
lapangan,
salah
satu
kendalanya
adalah
belum
ditemukannya formula yang tepat untuk bisa mengakomodir kepentingan Balai TN Lore Lindu dengan kepentingan masyarakat sekitar kawasan. lmplikasi kebijakan
dari hasil penelitian
solusinya, seperti pada Gambar 12.
ini memberikan alternatif
141
Lanjutan . Tabe110
Perubahan dari Unsur Pembangunan
Faktor-faktor Penyebab Perubahan
Norma (N)
Dengan adanya otonomi pengelolaan sumberdaya alam serta telah tertatanya kelembagaan yang bertanggungjawab, maka diperlukan norma-norma yang akan mengikat seluruh masyarakat Toro untuk dapat mengelola potensi SDA tersebut secara arif
Perubahan kongkrit yang terjadi Telah disusun dan telah diberlakukannya aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara arif, berikut sanksi-sanksi dan proses penjatuhan hukumannya.
Akibat pada hubungan antar unsur pembangunan secara keseluruhan Diperlukan sumberdaya dan organisasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran aturan adat serta sumberdaya dan organisasi untuk penjatuhan sanksi-sanksi adat kepada para pelanggar.
Sumber. Data prtmer yang dtolah
F. lmplikasi Kebijakan Bagi Pengembangan TN Lore Lindu Sejak di tetapkannya sebagai status taman nasional hingga sekarang, Taman Nasional Lore Lindu belum memiliki tata batas zonasi secara
fisik
di
lapangan,
salah
satu
kendalanya
adalah
belum
ditemukannya formula yang tepat untuk bisa mengakomodir kepentingan Balai TN Lore Lindu dengan kepentingan masyarakat sekitar kawasan. lmplikasi kebijakan dari hasil penelitian solusinya, seperti pada Gambar 12.
ini
memberikan alternatif
142
- UU No 5 Thn 1990 Pasal30 - Permenhut P .56/Menhut11/2006
Kearifan Adat Ngata Toro dalam pengelolaan sumberdaya alam
!
l
Tata ruang adat Ngata Toro
~
Zona/kawasan yang memiliki kesamaan fungsi
I
I
Zonasi TN Lore Lindu
Overlay Tata ruang Adat vs Zonasi TN Lore Lindu
l
~
v~~·
Zona/kawasan yang memiliki perbedaan fungsi
!
1
Segera dilakukan penataan zonasi secara fisik dilapangan
.
Segera dibentuk Tim Zonasi Partisipatif untuk mencari solusi terbaik
Penetapan zonasi partisipatif TN Lore Lindu, yar.g diakui oleh Departemen Kehutan~n cian rnasyarakat adat Ngata Toro
Gambar 12. hnplikasi Kebijakan tentang zonasi TN Lore Lindu
Tate. ruang adat Ngata Taro yang dibagi ke dalam enam tata guna lahan secara tradisonal, sebagian besar memiliki kesamaan pandangan terhadap fungsi kawasan dalam perspektif zonasi taman nasional (berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 33 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-ll/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional). Sekitar 80% (± 18.360 Ha) dari total luas wilayah adat
143
ngata toro (± 22.950 Ha) yang berada C:i dalam kawasan TN lore lindu memiliki kesetaraan dengan sistem zonasi Taman Nasional Lore lindu. Melalui penelitian ini dilakukan overlay antara peta partisipatif masyarakat toro dengan peta zonasi TN ·Lore Lindu. Dari hasil overlay, ada dua langkah yang harus diambil oleh Balai TN Lore Lindu, sebagai otoritas manajemen TN Lore lindu, yaitu: a. Untuk zona/kawasan yang telah memiliki kesamaan pandangan dan fungsi agar segera dilakukan penataan zonasi secara fisik di lapangan. Hal ini sangat penting karena sampai saat ini zonasi TN Lore lindu masih bersifat di atas kertas, sehingga membingungkan bagi polisi hutan atau Tondo Ngata yang melakukan pengawas;)n di dalam hutan, karena tidak ada batas fisik di lapangan. b. Untuk zona/kawasan yang belum memiliki kesamaan pandangan terhadap fungsi kawasan, perlu segera dibentuk Tim Zonasi Partisipatif, yang terdiri dari perwakilan para pihak seperti Balai TN Lore Lindu, unsur-unsur lembaga lokal di Toro, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Universitas lokal.
Tim ini bekerja untuk
mencari jalan keluar terbaik agar zona/kawasan yang memiliki perbedaan pandangan ini tidak menjadi sumber konflik antara TN Lore lindu dengan Desa Toro. Jika poin a dan b telah dijalankan, maka penataan zonasi partisipatif dapat dilaksanakan. Dengan ditatanya zonasi TN Lore Lindu
144
partisipatif ini, bisa menjadikan kolaborasi antara TN Lore Lindu dengan masyarakat Toro menjadi lebih baik. lmplikasi
kebijakan
selanjutnya
adalah
tentang
kelembagaan lokal dalam pengelolaan taman nasional. Departemen
Kehutanan
saat ini telah
penguatan Kebijakan
mengakomodir keterlibatan
masyarakat lokal di dalam pengelolaan taman nasional melalui UU no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permenhut No P.19/Menhut-ll/2004 tentang Kolaborasi.
Namun kebijakan tersebut belum menjelaskan
keterlibatan masyarakat secara teknis di lapangan.
lmplikasi kebijakan
selanjutnya dari penelitian ini memberikan masukan bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TN Lore Lindu, khususnya penguatan kelembagaan lokal. Seperti yang dijabarkan pada Gambar 13. Tipe fungsional dari Organisasi melalui
penelitian
ini,
Komunita~
serta eksistensinya
Lokal yang telah diteliti
harus terus
difasilitasi
penguatan dan pembinaannya oleh Balai TNLL. Proses fasilitasi ini harus diwujudkan dengan bentuk yang konkrit melalui penyusunan program dan penganggaran secara rutin, yang disesuaikan dengan tipe fungsional dan prinsip pengelolaan taman nasional yang difasilitasinya. dapat ditempuh ada tiga:
Langkah yang
145
Tipe fungsional Organisasi Komunitas Lokal
Eksistensi Organisasi Komunitas Lokal
Balai TNLL memfasilitasi penguatan dan pembinaan bagi OKL melalui penyusunan program dan penganggaran rutin
Prinsip P~lestarian
LMA Tondo Ngata 1.Melibatkan Tondo Ngata sebagai tenaga pengamanan partisipatif BTNLL 2.Memberikan kesempatan penjatuhan sanksi adat bagi pelanggar yang pertama kali melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera
Prinsip Perlindungan LMA Tondo Ngata
Prinsip Pemanfaatan Pemerintah Ngata OPANT
l.Memberikan insent!f dan dana pembinaan bagi LMA dan Tondo Ngata yang berhasil menyelesaikan kasus pelanggaar. di wilayah Toro 2.Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tondo ngata dalam upaya penegakan hukum agar sejalan dengan hukum formal
l.MdiiJatkan pemerintah ngata dan OPANT dalam penyusunan program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan 2.Memberikan pelatihan life skill yang berbasis sumberdaya alam 3.Pengembangan budidaya rotan dan pandan hutan
~ Pengawasan Oleh Forum Pengelolaan Bersama Taman Naslonal Lore Lindu (FPB-TNLL)
Gambar 13. lmplikasi Kebijakan tentang Penguatan Kelembagaan Lokal a. Melibatkan Tondo Ngata sebagai tenaga pengamanan partisipatif, yang pembiayaannya rutin dari Departemen Kehutanan.
Dengan
adanya upah sebagai tenaga pengamanan partisipatif bisa membantu
146
biaya operasional tendo ngata.
Kegiatan tendo ngata melakukan
pengawasan ke dalam hutan akan membantu tugas polisi hutan BTNLL. Selanjutnya memberikan kesempatan diberlakukannya sanksi adat bagi pelanggar yang baru pertama kali melanggar untuk menimbulkan efek jera. Jika sipelanggar masih mengulanginya maka akan diberlakukan hukum formal. b. Memberikan insentif dan dana pembinaan bagi LMA dan Tendo Ngata yang berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran di wilayah Toro, hal ini merupakan penghargaan bagi LMA dan Tendo Ngata. Memberikan pelatihan kepada tendo ngata terutama tentang tata hukum formal, prose8- penyelesaian oerkara menurut undang-undang yang berlaku, serta sosialisasi peratlJran-peraturan. c. M6libatkan pemerintah ngata dan OPANT dalam penyusunan program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan. Hal ini penting karena potensi ekowisata dan jasa lingkungan TN Lore Lindu lebih besar dari potensi kayu, dan potensi ini belum dikembangkan secara maksimal. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dapat menjadi alternatif sumber
pendapatan
masyarakat
Toro.
Misalnya
dengan ·
memanfaatkan rumah-rumahnya sebagai home stay bagi wisatawan, menjual souvenir, menjadi pemandu wisata serta menyelenggarakan upacara-upacara adat untuk menarik minat pengunjung. Memberikan pelatihan life skill yang berbasis sumberdaya alam seperti pembuatan gula aren, kerajinan bambu dan rotan, dan pengembangan kerajinan
147
kain kulit kayu.
Pengembangan budidaya rotan dan pandan hutan
untuk bahan baku kerajinan. Untuk sistem pengawasan dan evaluasi dari penerapan aturan dalam menjalankan prinsip pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan perlu adanya tim independen yang terdiri dari berbagai pihak.
Tim
independen ini tidak harus merupakan bentukan baru, namun dapat juga menfungsikan kembali tim-tim koordinasi tingkat propinsi yang telah ada, dalam hal ini adalah Forum Pengelolaan Bersama Taman Nasional Lore Lindu (FPB TNLL) yang dibentuk tahun 2003 dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah. Tim ini terdiri dari utusan pemerintah daerah (Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala serta Poso), Balai TNLL, Perguruan Tinggi, LSM dan masyarakat. koordinasi
untuk
sistem
FPB dapat dijadikan sebagai forum
pengawasan
aturan
dan
menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Taman Nasional.
sanksi
dalam
BABV KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan 1. Di Ngata Toro terdapat lima organisasi komunitas lokal yang berhubungan dengan pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu, yaitu: (1) Maromu/persatuan, merupakan sistem royong)
yang
berlaku
dalam
ke~a
pengelolaan
sama (gotong
tanahlhutan
bagi
masyarakat adat Ngata Toro. Sa at ini maromu di kenai dengan istilah "persatuan"; Lembaga
(2) Lembaga Masyarakat Adat, berfungsi sebagai Kemasyarakatan
Ngata
yang
menjadi
wadah
permusyawaratan dan permufakatan para totua ngata (dewan adat) dalam menjalankan aturan dan sanksi adat;
(3) Tondo Ngata,
merupakan tenaga operasional, pengawas dan penegak hukum adat serta pelaksana eksekusi sanksi adat; (4) Pemerintah Desa, dibentuk karena adanya Undang-undang Nomor 22
Tentang
Daerah, khususnya yang mengatur. tentang desa;
Pemerintah
(5) Organisasi
Perempuan Adat Ngata Toro (OPANT), adalah organisasi yang pembentukannya didasarkan atas kebutuhan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan kehidupan bersama di Desa Toro. 2.a. Tipe fungsional dari organisasi komunitas lokal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Maromul Persatuan, tipe fungsionalnya adalah
148
sating bantu (mutual support). mengandung nilai sating membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain yang dilakukan secara bergiliran dari satu rumah tangga/pribadi kepada yang lain;
(2)
Lembaga Masyarakat Adat, tipe fungsionalnya adalah manajemen aset (Asset Management). LMA bertugas mengelola aset umum yang dimiliki komunitas Toro (hutan dan tanah) melalui kewenangannya membuat aturan dan sanksi adat; (3) Tondo Ngata, memiliki tipe fungsional Manajemen Aset, yang bertugas mengontrol pemanfaatan sumberdaya
hutan
Perneriniah
Ngata,
yang tipe
dimanfaatkan fungsionalnya
oleh
masyarakat;
adalah
(4)
Organisasi
Pembangunan, merupakan organisasi yang dibentuk karena adanya aturan I program dari pihak luar dalam hal ini pemerintah. (5)0PANT, merupakan organisasi pembangunan yang telah menghantarkan sumberdaya dari luar ke dalam ngata. 2.b Prinsip pengelolaan taman nasional yang dipenuhi oleh organisasi komunitas lokal tersebut adalah: (1) kegiatan maromu memenuhi Prinsip Pemanfaatan, yaitu upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang dilakukan dengan memperhatikan faktor kelayakan, aturan pemerintah dan adat; (2) Lembaga Masyarakat Adat dan (3) Tondo Ngata memenuhi Prinsip Pelestarian, yaitu upaya untuk menjaga dan mempertahankan integritas ekosistem sumberdaya hutan, Prinsip Perlindungan,
yaitu upaya meminimalisir dampak negatif dari
149
pengelolaan sumberdaya alam; dan Prinsip Pemanfaatan;
(4)
Pemerintah Ngata dan (5) OPANT memenuhi Prinsip Pemanfaatan. 3.
Kemampuan fungsional organisasi komunitas lokal
Ngata Toro
ditunjukkan melalui proses reorganisasi diri yang berlangsung dalam tiga tahap. menggali
Tahap pertama, adanya upaya-upaya masyarakat Toro
kearifan
tradisional
mereka
sendiri
dalam
rangka
memperoleh pengakuan dari Balai Taman Nasional Lore lindu atas ruang
hidup,
wilayah
kelola
tradisional
dan
akses
terhadap
sumberdaya mereka serta dalam otonomi pengelolaan sumberdaya alam setempat. Tahap kedua, ditatanya lembaga-lembaga lokal yang bertanggung
jawab
mengelola
sumberdaya hutan secara arif.
dan
mengatur
pemanfaatan
Penataan lembaga ini disyahkan
melalui Peraturan Desa Toro No 1 tahun 2004 tentang Pemerintahan Ngata
dan
Lembaga
Kemasyarakatan
Ngata.
Tahap
ketiga,
menetapkan norma-norma yang tetap bersandar pada kearifan adat yang telah melembaga di masyarakat.
Norma-norma dan nilai-niiai
yang dimaksud adalah berupa pandangan hidup, aturan-aturan dan sanl{si-sanksi, khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Lembaga
Masyarakat Adat Toro
mengaturnya
dalam
bentuk
hubungan manusia dengan sumberdaya alam, dalam bahasa Kulawi di sebut Katuwua.
150
2. SARAN
1. Segera dilakukan tata batas zonasi di lapangan mengingat hingga saat ini Taman Nasional Lore Lindu bel urn memiliki tata batas zonasi secara fisik.
Penetapan tata batas zonasi ini harus dilakukan secara
partisipatif melalui dua tahapan; pertama untuk wilayah yang telah memiliki kesamaan pandangan antara Balai TNLL dengan masyarakat Taro, segera dilakukan penataan batas; kedua untuk wilayah yang belum menemukan titik persamaan, maka perlu dibentuk Tim Zonasi Partisipatif yang terdiri dari berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik, sehingga konflik dapat dihindari. 2. Eksistensi dari Organisasi Komunita Lokal yang telah diteliti melalui penelitian lni harus terus difasilitasi penguatan dan pembinaannya oleh Balai TNLL. Proses fasilitasi ini harus diwujudkan dalam bentuk konkrit melalui
penyusunan
program
dan
penganggaran
rutin,
yang
disesuaikan dengan tipe fungsional dan prinsip pengelolaan taman nasional yang difasilitasinya.
Contohnya pelibatan tondo ngata
sebagai tenaga pengamanan partisipatif TNLL, pelibatan OPANT dan Pemerintah Ngata dan pengembangan ekowisata dan memberikan pengharg?an kepada Lembaga Masyarakat Adat yang telah berhasil menegakkan hukum adat dalam pengelolaan sumberdaya alam di Taro. 3. Kepada komunitas adat Ngata Taro, khususnya lembaga-lembaga lokal yang telah tertata agar terus membangun proses yang
ada untuk
151
dilanjutkan ke dalam rencana ngata/desa yang lebih baik (RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Ngata) dengan tetap berlandaskan kepada kemampuan sumberdaya, organisasi dan norma yang telah melembaga di Ngata Toro.
Rencana aksi ditujukan untuk memperkuat lembaga-
lembaga lokal, memperbanyak pengahantaran sumberdaya dari luar ke dalam ngata, dan menjaga kesinambungan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan (TN Lore Lindu) kepada generasi penerus. 4.
Kepada
Program
Studi
Konsentrasi
Manajemen
Perencanaan
(PSKMP), perlu dilakukan penambahan beberapa poin tentang konsep Participatory Local Social Development. Diantaranya yaitu aspek norma
dari organisasi komunitas lokal sebaiknya juga melihat norma-norma yang
berhubungan
dengan
eksternal
organisasi
yang
mempengaruhi proses reorganisasi diri organisasi tersebut,
dapat dara
indikator-indikator tentang otonomi desa sebaiknya lebih rinci lagi, karena penjelasan yang ada masih sangat luas.
DAFTAR PUSTAKA Adhuri, Dedi Supriadi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya A/am Secara Terpadu. PMB-LIPI. Jakarta. Adimihardja, Kusnaka. 2005. Budaya Tradisional dan Lokal di Tengah Multikultural Nasional dan Arus Globalisasi (Online). www.depsos.go.id. Diakses 2 Nopember 2006. Aliadi, Arif ., A W Djatmiko. 2005. Komuniti Forestri dan Kawasan Konservasi. Jumal Komuniti Foretri. Amien, Mappadjantji. 2005. Kemandirian lokal. Utama. Jakarta.
PT. Gramedia Pustaka
Anita, Rina. 2004. Budaya Masyarakat Krui Mengelola Repong. (Online) www.kpshk.org. Diakses 25 April 2007. Arinal. 1999. Program Kemitraan dalam Membangun Taman Nasional. Makalah disajikan dalam Seminar Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat melalui Strategi Kemitraan. Jember 1 September 1999. Asikin, M.N. 2003. Hutan dan Rakyat. Makalah disajikan dalam Diskusi Kajian Kemiskinan Bersama Komunitas, Kupang, 3 Nopember 2003. Awang, S. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies. Yogyakarta. Basri,
Syukri. 2005. Gerak Langkah Pawang www.kpshk.org. Diakses 25 April 2007.
Uteun.
(Online)
Breslin, P. And Chapin, M. 1984. Conservation Kuna-Style. Grassroot. Development 8: 26-35 Bungin, B. 2003. Ana/isis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Camang, Nasution. 2005. Bergerak Atas Nama Hutan Adat. (Online) www.kpshk.org. Diakses 26 April 2007.
152
Campbell, J.Y. 2003. Beragam Pandangan Mengenai Kehutanan Masyarakat (Coomunity Forestry) di Indonesia. Dalam: Kemana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Golar. 2006. Adaptasi Sosio-Kultural Komunitas Adat Toro dalam Mempertahankan Kelestarian Hutan. Dalam: Kearifan Tradisional dan Cagar Biosfer Indonesia. LIPI. Jakarta. Junus,
M., M. Rusmaedy., J.J.Fransz., S.Soedirman., S.N.Digut., A.R.Wasaraka dan M.Sila. 1984. Dasar Umum 1/mu Kehutanan. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur. LEPHAS UNHAS. Ujung Pandang.
Koentjaraningrat. 1982. "Masyarakat Pedesaan di Indonesia", dalam Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES. Jakarta. Kroma. 1995. Indigenous Knowledge: Some Critical Comment. Indigenous Knowledge and Development Monitor. Vol 3. MacKinnon, Kathy., Graham Child dan Jim Thorsell. 1993. Pengelolaan Kawasan yang Dilindungi di Daerah Tropika. Gadjah Mada University Press. Yogy&karta. Mahbara, A.R. 2005. Merajut Perjuangan www.kpshk.org. Diakses 26 April2007.
Dayak Pitap.
(Online)
Moleong, Lexy. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Munggoro, Dani Wahyu. 2001. Hutan Kemasyarakatan: Prinsip, Kriteria dan lndikator. Pustaka Latin. Bogor. Nasir, M. 2005. Bergerak Maju Bersama Perusahaan Komunitas. (Online) www.kpshk.org. Diakses 28 April2007. Pasolong, H. 2005. Metode Penelitian Administrasi, untuk Organisasi Profit dan Non Profit. LEPHAS UN HAS. Makasar. PSKMP (Pusat Studi Konsentrasi Manajemen Perencanaan). 2002.a .. Participatory Local Social Development Planning (Modul 1). UNHAS. Makasar. _ _ _ _. 2002.b. Participatory Local Social Development Planning. (Modullll). UNHAS. Makasar.
153
Rifai, Muhammad. 2001. Hompongan: Potret Pengelolaan Hutan Orang Rimba. (Online) www.kpshk.org. Diakses 25 April 2007. Salman, Darmawan. 2004. Kerangka Community Development untuk Penge/olaan Social Forestry. "Makalah disajikan dalam Pembekalan Bagi LSM yang Terkait dalam Kegiatan RHL". BPDAS Jeneberang-Walanea, 3 November 2004. Makasar. 2005. Pembangunan Partisipatoris. Modul Konsentrasi Manajemen Perencanaan, Program Studi Manajemen Pembangunan. Universitas Hasanuddin. Santosa, Andri. 2005. Kampung Nyungcung Melanjutkan Hidup. (Online) www.kpshk.org. Diakses 26 April 2007.
Sardjono, M.A. 2004. Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. Debut Press. Yogyakarta. Soehardjito, D. 1999. Command Property Sumberdaya Hutan di Indonesia: Tinjauan Antropologi Dalam Hak-hak Penguasaan atas Hutan di /ndo!lesia. PEKM, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor. Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi: Suatu Pengantar. PT Raja Grafind'J Persada. Jakarta. Soewardi, Herman. 1978. Menyongsong Kehadiran Taman Nasional di Indonesia. Ditjen PPA. Sohibuddin, M. 2003. Artikulasi Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagai Proses Reproduksi Budaya (Studi Komunitas Toro di Pinggiran Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Tesis. Sekolah Pascasarjana. lnstitut Pertanian Bog or. Subekti, Ambar. 2006. Peran Lembaga Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Donggala. Skripsi, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Sukarsih, S.E. 2005. Peluang Pengakuan Kawasan Ketola Rakyat. (Online) www.kpshk.org. Diakses 26 April 2007.
154
Sumardja, E.A. 1980. National Park Planning and Tourism. Directorate of Nature Conservation and Wildlife Management. Bogor (tidak dipublikasikan). Suwarsono., Alvin Y.So. 1991. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modemisasi, Dependensi dan Sistem Dunia. LP3ES. Jakarta. Stolton, Sue dan Dudle Nigel. 1999. Partnership for Planning and Management for Protected Areas. WVVF. IUCN. Earthscan Publication Ltd. London. Sungarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1985. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta Tadjudin, Djuhe!idi. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pustaka Latin. Bogor. Tahir, Muhammad., M. Arief., Ishak Salim., Andrie. 2005. Melembagakan Care Wawasan Konservasi dalam Pemerintahan Desa. International Indonesia. Central Sulawesi. Pai!.J. _ _ _ _ _ _. 2005. Membangun Desa l3erwawasan Konservasi. Care International Indonesia. Central Sulawesi. Palu. TNLL (Taman Nasional Lore Lindu). 2006. Profit Taman Nasional Lore Lindu. Booklet Toheke, Rukmini Paata dan Krispus Pelea. 2005. Perempuan dan Konservasi. Care International Indonesia. Central Sulawesi. Palu. Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ----:--:----:--No. 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya A/am Hayati dan Ekosistemnya.
Keanekaragaman
_ _ _ _ _ _ _ No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan _ _ _ _ _ _ _ No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah _ _ _ _ _ _ _ No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Wibowo, Soetino. 2006. Rehabilitasi Hutan Pasca Operasi Illegal Logging. Wana Aksara. Banten.
155
Wldodo, Nurdin dan Suradi. 2006. Penelitian Profit dan Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan dan Masyarakat. (Online). www.depsos.go.id. Diakses 21 Nopember 2006. Wiratno., Daru lndriyo., A. Syarifudin dan Ani Kartikasari. 2001. Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan lmplikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia dan PILl NGO Movement. Bogor. Yin, Robert K. 2006. Studi Kasus: Desain dan Metode (Edisi Revisi, Ed7). PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
156
Lampi ran 1 . Lokasi Penelitian
.......... :.....
...........,...,...... . .~,......fin. . t"_ _ _ _ _ ..
Taman Nasional Lore Lindu
Desa I Ngata Toro
157
Lampiran 2 . Padanan Kata antara Bahasa Daerah dengan Bahasa Indonesia yang Ada dalam Dokumen Perencanaan
Jenis Kata ( menurut Bahasa Adat Ngata Toro/ Kulawi)
No
Pad anan
1.
Wana Ngkiki
Hutan dipuncak gunung
2.
Wan a
Hutan primer
3.
Pangale
Hutan semi-primer
Pahawa Pongko
Om a
Campuran hutan semi primer dan sekunder Hutan belukar
Balingkea
Bekas kebun
7.
Pongata
Pemukiman
8.
Polidaa
Persawahan
9.
Maromu
Gotong royong
10.
Ngata
Des a
11.
Boya
Dusun
12.
Pemerintah Ngata
Pemerintah Desa
13.
Totua Ngata
Dewan adat
14.
Hintuwu
15.
Katuwua
Nilai ideal manusia dengan manusia Nilai ideal manusia dengan alam
16.
Libu Ngata
4. 5. . 6.
..
Musayawarah desa
--------
17.
Maradika
18.
Tina Ngata
Sumber: Lembaga Masyarakat Adat Toro
~·
Bangsawan lbu kampung
·-
158
Lampiran 3. Peta Zonasi Taman Nasional Lore Lindu
PETA Pembagian Zona Taman Nasional Lore Lindu
- -
10
0
-
10
20 Kilometers
400.000
s
Keterangan: Enclave Besoa Enclave Lindu Zona Inti Zona Pemanfaatan Areal Rehabilitasi Zona Rimba
D D
CJ CJ CJ
Lore Lindu National Park GIS (2004)
.....,
., ii
. I
l i
fH
"
;.It nn 11i! n .... . . . d
I
!!(i!
•
fa •
, r-' ~
1
t
e 0
1-
ro
ro0>
z
+ :;
ro a..
U')
:.ero a..
ro ....... Q)
a..
"¢
c
~ ·a..
E
ro
...J
'
I ltj Ill I i.l I lid f
.. . . . . • I • "
! ,,
.
i I:
.,
Lampiran 5. Peta Hasil Overlay Zonasi TNLL dengan Tata Ruang Adat Ngata Toro
+ KETERANGAH
Oua
•
A.,, I.WI l
••r TM&. L
b.af.ITN lO .. UHII
~
co .. UM
zo..
zo••
le
WI<Mu••• z:ou
Dta fUa t g Adat Mp•ToiO
o•a
Panaaa
-
Pa• ga• .....
W:ata Mglkl
185(Xl()
I
•
• e
11'0000
11!5000
1110000
1850Xl
190000
181:1000
200000
161
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kepala Balai TNLL ·::;:;::::-.....
t:~·\
~
DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN · DII![KTOilAT JCND(IlAL PCilLINDUN6AN DAN KONS[I!VASI AL.t•1
BALAI TAMAN NASIONAL LORE LINDU Jl. Tg. Manimbaya No. 144 A Telp. (0451) 423439 Palu
SURAT PERNYATAAN Nomor ~fNl.BTNLL.l/2000
: 3.:.. >:.1.-\R YT.JUANTO LABAN, MM . ·; >~:5:.8~ l :-~::·;:;;:a
B?.la: Taman NHsional Lore Lindu
(i;_?:I~ :ahun !999 --2004 Bab IV Arah kcbijakan, butir H. Su:nber Daya Alam dan :.. ::~gkungan 1-lirlup.
:_·.J:::mg-t•ndang Nomor : 5 tnhun 1990 tcntang KSDAH dan F.kosistemnyll terutan1a y;1;:g berkaitnn dcngnn sislcm zoning Taman Nnsionlll . Undnng-undrmg !\om-.x : 41 tthun 1999 tentang Kehutnnan, terutruna pasal ya11g bcrknitan dcngnn pcra!l scrta masyarakat aclat . i~cpullisnn 1\-1cnteri Kchmannn dan Perkebunan Nomor : 677/kpts-H/1998 tentang Hu!.nn Ken'lnsyarak:ttil:l. ·
l'cmtunm Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor: 9 tahun 1998 tentang Tntn Cllra Peran serta !v1asyarakat dalam pmscs Pcrcncanaan Tala Ruang di Dacrah. r1asil dialog internktifdcngan Lembaga dan Masyarnkat Adar Ngnta Toro Knjian terhadap : .:) Peta partisipatifwilayah Adat Ngata Toro. h) Kcnrifan Mnsyarnkat Adat i'Jgata Toro dalam pola Inter31c:si Pemilikan dan Pcngclolaan Sumber Daya Alam. c) Ke:;cpakatan Konservasi Sumber Daya Alam Masyarakat Adat Ngata Toro. :cn~--ataknn
deng:m sc:;ungguhnya bahwn melalui pendekatan dnn upaya pengembangan su<.lul pandang yang proaktif dan· hoiistik terhadap kondisi social, ekologi .::·, budaya yang bcrnznskan perlindungan dan konservasi alam, pada prinsipnya kami ·:.,.k kcbcrntan mcngakui wilayah adat Ngatu Toro scluas ± 18.360 Ha berada di dalan_: :··ctaraan dcngan system zoning Taman Nasional di wilayah tcrsebut sebagai berikut : -~t::::-paduml
'Nann Ngkiki setara dcngan zona inti seluas : ± 2.300 Ha. \l/ana sctara dengan zona rirnbn scluas : ±}.:1.290 Ha. i'i!ngalc setara deng:m zona pcmanfaatan trndisional seluas ±_2.950 Ha Om a selara dcngan zona pcmnnfaatan intensif yang bcrkaitan dengan kearifan sistem land tenure tradi~ional adat Toro : ± 1.820 Ha ... '!S
total dari rincian berdasarkan klltegori ndatlzoning Tllman Nasional terscbut adalah dnri luas wilayah ad at Ngnta Toro scbcsar 22.950 IIa sesuai peta prutisipntifnyn.
~- '' ~'%
162
'.::.::·.::::;: Yisi dcngan beda tcrm.inologi {istiiah), namun mcmpunyai tanggungjawab _ -: :··.:: ;::::rbdap konscrvasi alam, peningkatan keamanan kawasan dan kesejahteraa.i ·:· --~::a;·aka~ ad at Toro di wilayah ndatnya, mcnjadikan penerapan kearifan adat ~ ~ ~·) s·::suai· pengctahuan tcrsebut tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan ~ -.~·.: ~ar~
:ai:1 h;:~l yang bcrkaitan dcngan pcran scrta masyarakat adat _Toro sebagai scknligus pclaku utama pcngelolaan yang lestari terhadap fungsi dan potensi . ,,:·:. ;n!tn:J .:li dnhm kawasan TNLL sesuai wilayah dan kategori adatnya tersebut,agar -~;L:d~mg. --~.T
··
pcluang scluns-luasnya bagi program pendidikan dan kehidupan yang berbasis mcmpertahankan watak dan sifat pcncerahan, kearifan lingkungan dan · ~~~c-·.i luhu:· d:t!i generasi ke generasi Toro dimanapun mercka berada.
:~ ;._c.n~ampuan
·.::!:y.l :;upny:. Hda hubungan yang saling scrasi antara kepentingan ma.>yerakat adat :·c:;~i::i
!c;llb:Jgi"i 2d<1: dan pcmerimahan Ngata (Desa) Toro scrta kepentingan sistem ::·bn T: .;, ;nc!·-~~:;:,!;1 n.1sala!1 horizomal dan pcngelolaan SDA yang lestari dalam rangka
·· · ,: : : :~ · · :~::-. :-c:l scb:Jg
SCSUngguhnya.
Palu, 18 Juli 2000
163
arakat Adat Lampiran 7. Kesepakatan Konservasi Sumberdaya Alam Masy Ngata Toro
KESEPAKATAA KONSERIIASt SUMBER OAVA ALAM MASVARAKAT AOAT NGATA TORO
kepemi'iOta'l da~ 3er(jasC!I1gelotaan sumller dafcl alar.> yang aoa ::! 'Niia;-ah adatnya kesepa~~atdl\ yang berKa !an penernuan pada ta'lggal 3 Januan 2000 r.:engeh.~>J' ka1 k~'!'!)a-.dlafl dengan konsl'rv&s• sumbe; daya «lam senaga, be •kut dan tuour.art }C~siaral;at ~ang d• ol\lungr ~·erusaK hngkungan slam lhtnan1 dc'i pemusnan ~~e-,.nn
Mioolak
ang~n
Ada! Toro sebagai
char.ka'l Wllayoll adatnya Mas)'araf..at Adat loro ai
Ptasyarakat .Aoa: Tore aKEt'l
t~>r-us ""'.!mperta~ --~.ar kean:ar~-Meallfan
dan
ml'nye:esa•~an
maup.. n pi'1gC!Oia.3~ ~i.Mber aaya a~1m o. w.layah adiiitnya IY'ela'u• ll'asalah dslam an keg:ata11 el;cmoml ~ ..r>J ca:t.~.oatff r1arJ konstruktn. peiakS¥Ja perPncarwan dan pem:~tcan
(desa) da:1 Ba:a1 Taman 'VaS\'a'Skdt Adal Toro stap beKt~!Ja sama dengdn pe•nr-rrrotar N;;ata adat Toro aeogan •,as oral Lore L•ndu daiam pengawasan sumber ear- aJar"' <11 wilayah sr."l:Jngat kemrtra:an dan sahng mengherma'
ast poten~t a:mn "'t!al-mlal ! deng;;~r j~aQa dan d1pelihara sewai f Wlta)'Clh 3d
ar-: ',4;JS¥J"bl(at 1~dat Ngata Toro kesepe~G:~tao ~oi1Se-vas >t•mber 11en
Kecamatan l
~11PQrvhnva
lei'Tlba9a
o1at1 semua pihal(.
D•
Ng;~t3
Tore
~~Al'l.u-,1.... ,,.•,.,,....·B. P01entjo, BBA
Lampiran a. Berita Acara Perkara Penjatu han Sanksi Ada t Pengelolaan Sumberdaya Hutan
: . AJ. •
--- --- --- -- ...
-~··--· ---------
·· ·--· ---
--
.
·.· "r··· • ... . " :.-. . .. . . . • • .J..J.J, • .:.. .. • • :. : . •
- - - -·- ----- - --·- - ··-·· ·---- -- --- - ·---
~t'oro
d.:->l::lls\ pc.)_:-,.
:.::n·i:c .~· ::: \·~
...:··::··~ .. l .:.k:.··'-
i
\ l .:.m •
~e
@::--:-· c~·~j~·-. : il '" ~!f-. ! 1
c;o::;i:-:'.1~--=--r-;i. -:;c nt :· l'.~:
'I~
or o :1 ~ r:
•
.,... ' " . t' · -'~ ,. :.J.
:"..
-..r.::.-=·. ·~~~i:~.~-~~-
T ~a:-.l~~ :.. ': ,... · : ' •r: ··''·:........ '·:
'
:, o:~· v .
1. ' · ·.··. · ·cPY; :Y·-... .· .~ · ~- Z)~~1-:f.'J:'
· ":. ·. ,·..···
;~
.,,... - ... t· ·
~.':0"!'~ ·-:\~:: .. --
1~:"' n ··· ·::·'1
-~-~:-:J..:'~
·>·:~·
I
·, r~. ~! ·i.: . ~- --:---·~; -
/ ~~ mili1: c-~n c·: ,.,l... lY:::.· ~~-.,~: " ~ - -:~ ta '~r..:ro,
--- --
· ' ·-~:.· !.l / . '-~ L' .,·, · -~) .... )'
/~ J.":~·:: ;-,"'~-~--
·t -. · -~;': : t:·:·.. ':t~. --.(; :-~ ...:er:: . ' . ,.·..- .. ,~. ..; . . c-::~" ;:·. · 1.:-::.;:l. ~-....~ ......... -n . ·· '" ·~..~...
.·:.
.,
!:.:y;.: ·:·-'.:": . . . ~: :~
;·,1
,·'i:t i].: ·~: ·=--~: · .:. . :-·."'..: ·:-··· ·l~t::::.: · -~~ -: ., · -~c.(-::o • .. ~ , r: '7 .~;T ,.. ,.., ,,.... •.• ·t "'/"'C lf"\0 .:"') ·:; ·"'. :;
\.·
• . . ... •,.....,.: -• . - . .. . . ...; .· , :iar i Zert .i.rr, '':?.n;.-:::tl ? 1 .~. - --~ ustu~ "' OC~·.; , .:;:·r.; 11.-=--d--: ,:!i~. :-- , d.=-'r i pih:-d<: Sdr.l~b-Ub?..1C::.L'" l'a~o,i'7IP . em ('C: ) ::"". 0 • . ,T;.-, '!':."7·.'c~ n : 1rc~--.l:l Sub ~:::!~i ;:~ i v1 i i~y<.:.h. lCon se rfa si F~11l a\·1i, \'.~:ru e..\ ,.~ .. ·:·· ~ ... ,,"'- . . ·1 ·"n ...! ~ nis '~ :.!t:l~"tl£;.~-~1 •-.· ' , ~.~. ·-~.-· :. ·,c,~ st:l"•<3 D.ya l( ·1 ~: ~- :.:·an::~:;. l '.!e ~l't;G. ., ...i; (· ~ V o lt:r.;•.: .
-::-- ----- -:- ---- ---- ----
~·-!ei~a
·i·aO :~
.. ,,..·-·=- ..
.·. ::-.~"
l. I r:.i . .· -·- - ---- ---- ---- .--- -· ··· 3eni rL:·, Tan•.~ ;;.·.L l. 't'.n zu.lu;__1 S;:! t1: i~t·.l: ;.n ;._r;-u..~ ·;. u::. '.i!::.i'lt·:·."' ;:.,~:-· .,i~u, "'~ r:. ~ 1-00 •.: fit£1 , <..: ~:-.l;:.r.; "~;:.. J>·=--'~ ::\~~-= ·- ·._ :;"~~-- :::, e:;.."ii.:.·';:-~ ~\ !/.! :-~~... .. :~ a:co 1:-er· ~-~.:·:~ I.emC. ~ ·.r~ r.'
:· U:t.:.:: ··.,·::-:·:·.: :·
··.C .....~·
~:··::
·L ·
- --- --- --- -- ---- - -- ~c l~~
. ·:.·-~
-~~
t:· 1
... . ~ ._.._,:
,.-.
..
~
,. , ..
~
...
., ,_ .... . . . :., .... _ '- •" ...· .. ... ·
.
~. ~:~ r·:-: :1 .:. : .. ~:' o:.:~-,·~:5::: ,-?.-· . ~ ~1.
:_:: o~:! ·:. ~:.t·.
- - - - - - --
••:_. :; •• _l _•• •
· :··.... ~; ···t? ).: . ~- "t:. ·!.
. • --:
-:
c·;: .,. .·.
.L.. :.· ·-~ .. ·- ·~ - ·-
....
165
ll'em:a T:JI!i.a·
K:rr1-:e 1.il.lS Tolangi
3 ~ ja..'l<]; U:.'l ...... ,., ..,
Pe !Oa:r:J:;Jae:n
:~.;:;
Al:a.1m '.t· • ~~a:J:.::!.
Uin'Ctt'
Pe ~n';Iae.n
·::: a r. i
..tl'ama:lt
• lama
Rasa Deta
umw:r
~ l;Mii.!.,~f.;~-1:;,
:Te.ni
re.llliJ,l;. ...l~
ii~~i;. ~.··'
:Desa Tcra·o, Kecamatan Kulawi.
·-------- --. Ke't:::!ga o:Im-on: ~rang na:n~·a te:::-cantu:n·di.liatas , ·.. ::l!$atak.an sebagai pihak }"a!!.~ 't:eraa.le.h d'e.~ ~elanga%· ITtllmn ·.at ltg~ta T~o., d:enga.!ll oo::1tuk :fClange.ra..'l yui:tu : ~ l1en::go-lah I Tiielll:gBJII!bil rra:.s .u H~tan C::i 'Hl:::};ai";. Aci:a·l; Ngat~ 'l!CJJ!ol T'an'Pa Izin cla-r-1 :pe'Tle:e·inta.h mea ':2r.,>rcr- ci;an IP-mbaga l•ias}""::::!:aknt
Ad!a:tt lTga.ta TOll':Ol ..
• ~·!engolnh I tneD~ga.r.nbil rras i.l! Eutan Di Wilnya.h A.l±at Ngs.ta T~o. YaJtupa Kay-e: Jenis Ca-n:1,1'1ll:o.n d-ala.'ll' DAN~ALAN sebali;1ak 19l Pangal . 3 . . atau 21,9100. M • • Me-lalq;gax" se-cana 'Jiy.ata Kcee.pn:::tatan Konservasi Sumite:~:· Daya Al::!li!. M~~Ira:t"a. Ad.at: Ngata -:l'!a-o: yang tertua:ng dla.lam Dokuman Ke~'fdra:D MaayaJ:ab.'t Ad:a'lt Ngata T~-~ d:a.le.~m P"all!a Interakai Pemi.li· b.n dian Pe~ge-lolaan Stm:~~rer· Daya Alem .. --·-----.. .---- l3e~daserkan berrfulk -pe·le.!!:ga.l:an te
..
5.000.000
S~llli'Ua. Ha.sil!. Hutan dela'll: ~lll!ttLl< 'Eeaa 'l!or:CJ> "rer.eama lerrtba[f'cl. ~·:asyar.<.kai; Ad.a'.; pge ta Tw::·~ •
.. He'm\buat:
·=
Kayu :Betitalan d.isita oleh l?emeJ:·inia
S~t:
?er.nyataan ...
166
..~---~----: Selaj trtnj·~; . ke ·~"1. .~·;·:. l)knu:·,; rrH:~n:;gz.r \i.::-se b~t l manye. ti!Jo.an !J:el1erime. Uell3C'.-0. , .•~ !H\}·. tl.!t\_l;!j ~'!g j U.\'l a·o segala Sa!l.g!J!.
·!:.!.4at
yr,ng berlc-.ku C.i T'~
.';. •· ' ' .
1~ilay;:.r. ~~'X·:u:r: Ad~t
f t , .1 _.,..; Tt • •
~---------- J't;:!ll1...:t.~ r.;..;~:
i
ii6e:.tu.
"~oro •
1· ••
·. ..;,.
~, ~~rL ACb..t :b'li di bua.t .}(·:·.: <.:.:.. ·, j•;. t::.r. , 6::..lc:..~ :ra:::;:.;.t !1UDY«\¥tt::ah -·~~·r£1.!1.:na. ~·••(;;r.int
Toro,.v.;;mw;,
., n · 01. • li (.~~a.
'--
.llt~l:'
i
,
,u
CJ.1. v.:.
-·... . . "·· '~'-'"l n . '\,, ..... . •• , ...>.' i•,o.:l ·'.• ..,. . J.al.,>.
.n\
. .f .·-.
l
i:
.
'
. ..
•
\
-
~·
•
•'.
• •• r • .. -
- ·· •
--,--:-----··--···#· ..' :. ~:~r~h
. :: : ·.. ! . . :: ....~
.::~l; ;·:rl. .
?....1.!1 ~;ka:.; Cl~·p;;. t
P.D.=:r;~~~~
1-~ :::.:.
Lb;.r!:~i
Tnj 1.Li..
.: ;,:,·L".:. t ;J~
PEJ1f':l
.= ·.. , · •. ·: . .,~ -..
:· ~· :!::..
t
··• · ... • .. : :: .·:: .~..~.
:.•~.Lc.t11ti . •
167
Lampiran 9. Surat Pernyataan Pelanggaran terhadap Aturan Adat Pengelolaan Sumberdaya Hutan
·. IJ
-
PEMERINTAH DESA TORO LEMBAGA ADAT NGATA TORO
-
Kec. Kulal<'i, Kab. o-uala,
~.
Sula~<'ai Tm~alr
SURAT PER"'YAT AAN Padn hari ini Snya
.~lfl.'3.~.t!. .. Tanggnl...~... Bulan ... .~Y. ~\ ...... Tahun OU3 ribua tuju.
Namn ...~~~.~.. . ~.~ . .. . .. Umur.41Tnhun,
Pckcrjaan .. ..
T.Q0.-~......... Aiamm
Dusun .. ~.':l.~~.. .... .. .. .. .. .. .... 11eS
mc111buka lahau di wilayah adnt yang masuk dalam kawasan Taman Nasion:.tl Lore l.indu. dan sa y<~ bt-rsedia mcman1hi aturan 1-\F.ARIFr\~ :\OAT dan ATIJRAI' I ORMAL u\tJJntn Pcmcrimllh) yang suduh disepakmi oleh l.embng.n 1\dat Ngatn Toro dan B;;lai
raman Nasionnl Lorr Lindu. Adapun bunyinya sebaga i herikut: I . Say a bersc:dia tnengolah secnra arif dan tid<1k 2. Say;;
t>c~din
meru~ak
hman.
mC'ngcmbalik
tannman tnhumm (Tanaman produl.-:it)
3. Snyn tidak menambnh/memperfua s laban yang sudah ada. 4 . Apubiln point f. 2 dnn J tidok Jipatuht saya
~ersed in m ~:ncrima
SANC.iS I ADA i
dan HUKUM Nt::UARA yang bc:rlaku ikmikian Sumt Pemyataan ini dibuat untuk dikctahui dan digunakan sepe rl unya.
\' ang Membuat PcmyahlRn
S:aksi-saksi 1. Said Tolnor rondo N~atu
~... ...... .. ) .. ..... .............. ( .. A-fJ~
( ..... .. ..~ • • 1
2. ...... .. ... .. ... ....../ KADUS .. ..( .. .... .. ... ... ... . I
Mcngrtahui
-
rNattali. H. Porcntjo)
( .... ... ....... .. ...... ..
: Oisampaik~tn kcp;ada : Yth. Kcpalo 13nloi ·1nman Nasional Lore f.indu Yth. Kcpalu Kccumatan Kufawi
Tc mbus~tn
1. 2. J. 4.
Yth, BI'D De saT oro
Ytn. Organisasi Pcrcmpunn Adnt Ngnta loro (lWANT \
. .;
168
Lampir an 10. Peratu ran Desa Toro No 03/KPD/111/2007 tentang Pungutan Desa Bidang Kepend udukan
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA KECAMATAN KULA\VI
DESA TORO PERAT URAN DESA DESA TORO KECAM.4TAN KULAWI KADUPATF.N NOMOR: 03/KPDI 111/20117.
DO~GGALA
TENT ANG PUNGUTAN DESA UIDANG KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TORO KECAMA TAN KULA WI KABUPATEN DONGGA LA
Menimbang
:a. Bahwa pungutan dcsa Bidang Keoendudukan merupakan sala satu sumber pendapatan dcsa yang dapar me:lllnjang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan secar? berdaya guna dan berhasil guna. t. Bahv.a gerakan mandiri membangun desa di Provinsi sul~v't"~. Tengah,mutlak dilaksanakan dalam rc:ngka usaha memampukan desa sehingga menjadi desa yang kreatif dan mandiri. c. Bahwa berhubung dengan maksud tersehut diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan desa tentang pungutan desa bidang kependudukan.
Mengingat
:1. Undang undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang pembentukan Dacrah daerah Tingkat II di Sulawesi (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan lembaran negara Republk lndonseia Nomor 1822):
2.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 3.Peraturan Pemerintah (PP) Nom~1r .72 Tal1Un /.005 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia :'>iomor ..... tahun 2005 ) 4.Surat Edaran Mendagri Rl J\omor !40i640/ SJ/Tahun :wos Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) 5.Peraturan Da-;:rah Kabupaten Donggala. ~omor. .... Tahun 2007 Ten tang sumber Pendapatan Desa ( Iem bar Daerah Kabupatcn Donggala Tahun ...... Nomor ..... ) MEMU TUSKA N:
Menetapkan
: Keputusan Desa Taro Kecamatan Kulawi kabupaten Donggala Tentang Pungutan Desa Bidang Kependudukan.
169
Penama
: Memungut Pungutan Desa Bidang Kcpendudukan sebagai berikut: I. luran untuk menunjang pembangunan setahun sebesar Rp 25.000. 2. Surat keterangan persyaratan nikah ( 25.000/pasangan/Thn 3. Surat keterangan Penduduk semen tara 1O.OOOffhn. 4. Surat keterangan Permohonan lzin pesta. IO.OOOIThn 5. Surat keterangan berkelakuan baik (SKKB) 25.000ffhn. 6. Surat keterangan Usaha 25.000/Thn 7. Surat keterangan Berkelakuan baik 25.000/Thn 8.Surat keterangan izin pengolahan kayu bangunan 50.000/mJ 9. Surat keterangan Bepergian (pas jalan) 15.000/Thn 10. Surat keterangan keluarga miskin/pendidikan 5.000/Thn 11. Surat keterangan Hewan keluar desa. 25.000/Thn 12. Surat keterangan jual beli tanah I 00.000/Thn I 3. Surat surat izin pengoiahan hasil hutan rotan 50.000/truk/Thn ! 4. Surat keterangan domisili 15 OOOiThn. 1~. Sumbangan peneliti dalam negeri ( S2) 50.000/Thn 16. Sumbangan pencliti Lu?.r Negeri (S2-S3) _I 00 000/Tim 17. Sumbangan Pcngunjung (_Turis) 50.000/Thn Manca Negara. 18. Sumbangan Pengunjung (domestik) 25 OGOiThn. I 9. Sumbangan industri pe11ggilingan padi. Tipe a. IOO.OOOtThn. Tipe b. 50.000/Thn. 20 Sumbangan usaha hand tractor. 50 OOO!Thn 21 Sumbangan usaha Chainsaw 25.000/Thn 22. Sumbangan usaha lndustri \'1eubcl Tipe a. l OO.OOO!fhn Tipe b SO.OOOffhn 23. Sumbangan tata rias pengantin (tina Boti). Tetap 15.000!fhn. Tidak tetap 25.000/Thn. 25. Sumbangan musik (electote). Tctap 15.000/Thn
Tidak tetap 25.000/Thn 26. Sumbangan dokumentasi Film. Tetap I O.OOO!fhn Tidak tetap 25.000ffhn 27. Sumbangan pctani pemakai air S.are-0,5 Ha 1 kalenglpanen/Thn. 0,6 - I ha 2 kalenglpaneniThn. 2, J - 4 ha 3 kaleng/paneniThn 28. Sumbangan pemakai air bersih I000.000/fhn. 29. Retribusi pengguna listrik 600.000/Thn. 30. Denda bakti lS.OOO!fhn. 31. Retribusi hasil bumi Cacao I Kg/Thn.
170
Kedua Ketiga
Keempat Kelima
32. Sumbanagan Yayasan!Lembaga dalam Desa basil kerja sama dengan pihak lain sebesar 2 %ffhn dari anggaran yang disetujui dalamMOU. 33. Retribusi bantaian hewan. a. Hewan besar 15.000ffhn (Sapi, kerbau) b. Hewan kecil 5.000/Thn (babi, anjing) 34. Sangsi adat dan biaya perkara: a. Berat SO.OOOffhn b. Ringan 2S.OOOffhn. 35. Sumbangan Tenaga kerja yang ke Luar Negeri SO.OOOffhn. : Hasil pungutan dimaksud pada huruf pertama, akan dimasukkan dalam kas desa dan diperuntukkan bagi pembiayaan rutin dar. pembangunan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. : Pengawasan atas jalannya pungutan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Kepala Desa dengan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Donggala dengan tembusan Camat dan Memberikan pertanggung jawaban kepada BPD sekurang kurangnya satu kali setahun. : Bagi mereka yang tidak mengikuti ketentuan tersebui diatas akan diberikan sangsi sesuai keputusan d~ yang oerlaku. : Hal-hal yang belum diatm dalam keputusan des~ ini akan disempurnakan melalui Keputusan kepala t~esa. Disahkan di Pad:t Tanggal
DiToro Maret 2006.
KEPALA DESA TORO,
NAFTALI 8 PORENTJO.BBA
Diundangkan di Dc~a Toro, J'aoa tanggai, Maret 2006. SEKRET ARIS OESA
AGIE RUATA.
171
Lampiran 11 . Foto- Foto Penandatanganan Prasasti Kesepakatan Konservasi Masyarakat Ad at Ngata T oro dengan Balai Taman Nasional Lore Lindu
Penyerahan Prasasti Kesepakatan Pengawasan Bersama Wilayah Adat Ngata Taro dari BTNLL ke Masyarakat Taro
Dua orang dari Totua Ngata memegangi prasasti
Masyarakat Adat Ngata Toro saat pesta adat penandatangan prasasti tahun 2000
172
Lampiran 12. Foto- Foto Aksi Kolektif, Organisasi Sosial dan Organisasi Pembangunan di Ngata T oro
Kegiatan Maromu di zona Panga/e
Lobo (rumah adat) tempat LMA mengadakan musyawarah dan sidang adat
Aktifitas Tondo Ngata saat menemui pelanggaran di dalam kawasan hutan (TNLL)
Kegiatan 'Persatuan ' di zona Palidaa
Peneliti saat wawancara dengan salah seorang Totua Ngafa (LMA)
Tondo Ngata berdoa sesaat sebelum masuk hutan untuk menjalankan tugasnya
173
Peneliti sa at berdiskusi dengan Pemerintah Ngata Toro
Rukmini Rijal, Ketua OPANT sejak OPANT berdiri hingga sekarang
Anggota OPANT sesaat setelah pembentukan OPANT
Peneliti di depan sekretarian OPANT
174
Lampi ran 13. Tata Ruang Ad at (Hasil Pemetaan Partisipatif) Ngata Toro
Pengelolaan unskap dan Sumber Daya Alam IMidtife&
catchment
Primaly forest, prohi:>ited to open
area Prohbited
Secondary forest, 5-
2ndary forest,
15 yem> ago crop land, could convert for
25yearsago crop land. Selected use with permission
farming Settlement
Crop land (paddy rice field and dry land faming)
Forest Village Ranger
Customary law
Indigenous Knowledge
~----------~----------~ Revitalized since 1993
